Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p04
Sailendra Wangsa, S. Rahayu, M. Jafar
Aceh as a Province that implements Islamic Sharia is required so that every product circulating to be certified halal before being consumed by the public. The task was given to the Aceh Ulama Consultative Assembly through the Institute for the Assessment of Food, Medicine and Cosmetics Aceh Ulama Consultative Assembly (LPPOM MPU) Aceh. In fact in 2017 the discovery of the same noodle products traded in the city of Banda Aceh and not halal certified. This study discusses to explain and analyze the causes of ineffective consumer protection by the Aceh Ulama Consultative Assembly on Samyang Noodle Product Halal Certification Certification. This research is an empirical juridical legal research using a legal sociology approach and a qualitative analysis approach using an inductive mindset. Based on the results of research that prove the obstacles-which cause less effective consumer protection by the Aceh Ulama Consultative Assembly on the certification of halal labels for Samyang noodles are that the Aceh Government has not issued a Governor Regulation which is a derivative of Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System. And the socialization of the Qanun has not been communicated to the wider community and business people Aceh sebagai Provinsi yang melaksanakan syariat Islam diwajibkan agar setiap produk yang beredar untuk disertifikasi halal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Tugas tersebut diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melalui LPPOM MPU Aceh.. Kenyataanya pada tahun 2017 ditemukannya produk mie samyang yang diperdagangkan di Kota Banda Aceh serta tidak bersertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk mie Samyang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan analisis secara kualitatif menggunakan kerangka pikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap sertifikasi label halal produk mie Samyang yaitu, Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dan belum tersosialisasinya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha.
亚齐作为一个实施伊斯兰教法的省份，要求流通的每一种产品在被公众消费之前都要经过清真认证。这项任务是通过亚齐食品、药品和化妆品评估研究所交给亚齐乌拉玛协商会议的。事实上，在2017年，班达亚齐市发现了同样的面条产品，但没有获得清真认证。本研究探讨并分析亚齐乌拉玛三阳面产品清真认证协商会议对消费者保护无效的原因。本研究是一项运用法律社会学方法和运用归纳思维的定性分析方法的实证法法学研究。根据研究结果，导致亚齐乌拉玛协商会议对三阳面条清真标签认证的消费者保护效果较差的障碍是，亚齐政府尚未发布省长条例，该条例是2016年关于清真产品保证体系的第8号甘农的衍生品。而Qanun的社会化还没有传播到更广泛的社区和商界人士。Aceh sebagai Provinsi yang melaksanakan syariat Islam diwajibkan agar setiap产品yang beredar untuk disertifikasi sebelum dikonsumsi oleh masyarakat。Tugas tersebut diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melalui LPPOM MPU Aceh..肯亚帕达塔洪2017 ditemukannya产品mie samyang yang diperdagangkan di Kota Banda Aceh serta tidak bersertifikasi清真。Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalis hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi标签清真产品位于三阳。内蒙古自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区。Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap sertifikasi标签清真产品mie Samyang yaitu, peremerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang系统Jaminan产品清真。Dan belum tersosialisasinya Qanun tersebut kepaada masyarakat luas Dan para pelaku usaha。
{"title":"Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk","authors":"Sailendra Wangsa, S. Rahayu, M. Jafar","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p04","url":null,"abstract":"Aceh as a Province that implements Islamic Sharia is required so that every product circulating to be certified halal before being consumed by the public. The task was given to the Aceh Ulama Consultative Assembly through the Institute for the Assessment of Food, Medicine and Cosmetics Aceh Ulama Consultative Assembly (LPPOM MPU) Aceh. In fact in 2017 the discovery of the same noodle products traded in the city of Banda Aceh and not halal certified. This study discusses to explain and analyze the causes of ineffective consumer protection by the Aceh Ulama Consultative Assembly on Samyang Noodle Product Halal Certification Certification. This research is an empirical juridical legal research using a legal sociology approach and a qualitative analysis approach using an inductive mindset. Based on the results of research that prove the obstacles-which cause less effective consumer protection by the Aceh Ulama Consultative Assembly on the certification of halal labels for Samyang noodles are that the Aceh Government has not issued a Governor Regulation which is a derivative of Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System. And the socialization of the Qanun has not been communicated to the wider community and business people \u0000Aceh sebagai Provinsi yang melaksanakan syariat Islam diwajibkan agar setiap produk yang beredar untuk disertifikasi halal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Tugas tersebut diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melalui LPPOM MPU Aceh.. Kenyataanya pada tahun 2017 ditemukannya produk mie samyang yang diperdagangkan di Kota Banda Aceh serta tidak bersertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk mie Samyang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan analisis secara kualitatif menggunakan kerangka pikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap sertifikasi label halal produk mie Samyang yaitu, Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dan belum tersosialisasinya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88822496","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p07
Rocky Marbun
Myths in the modern era are things that are considered like truth. It arises through the process of hegemony and dialectical domination by the authority in history. So, myth is a phenomenon of common sense without criticism. The state's presence in the criminal justice process as a grand narrative identified with the interests of victims and society, in general, is common sense without criticism. This study aims to reveal whether the myth of modernity is a representation of victims in the Criminal Justice System. This study uses a normative juridical method based on secondary data with several models of approaches, including conceptual approaches, philosophical approaches, and critical approaches. The result of this research shows the phenomenon of objectification and reification of the people as victims in the Criminal Justice System in Indonesia. Mitos dalam era modern merupakan hal-hal yang diandaikan begitu saja sebagai suatu kebenaran. Hal tersebut tampil melalui proses hegemoni dan dominasi dalam dialektika otoritas dalam sejarah. Sehingga, mitos merupakan suatu fenomena common sense tanpa kritik. Kehadiran negara dalam proses peradilan pidana sebagai narasi tunggal (grand narrative) yang diidentikan dengan kepentingan korban dan masyarakat secara umum, merupakan common sense tanpa kritik. Penelitian ini ditujukan untuk membongkar apakah mitos modernitas tersebut merupakan representasi korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis kepada data sekunder dengan beberapa model pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, dan pendekatan kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya fenomena objektivikasi dan reifikasi terhadap masyarakat sebagai korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
在现代，神话是被认为是真理的东西。它是在历史上权威的霸权和辩证统治过程中产生的。所以，神话是一种没有批判的常识现象。一般来说，国家在刑事司法过程中的存在，作为一种与受害者和社会利益相一致的宏大叙事，是没有批评的常识。本研究旨在揭示现代性神话是否是刑事司法系统中受害者的一种表征。本研究采用了一种基于二手数据的规范性司法方法，包括概念方法、哲学方法和批判方法。这项研究的结果显示了印尼刑事司法系统中受害者的客观化和物化现象。Mitos dalam时代现代merupakan hal-hal yang diandaikan begitu saja sebagai suatu kebenaran。haltersebut tampil melalui提出霸权主义和多民族主义，即民族主义和民族主义。seingga, mitos merupakan suatu现象，常识坦帕批判。Kehadiran negara dalam proproperadilan pidana sebagai narasi tunggal(大叙事)yang diidentikan dengan kepentingand korban dan masyarakat secara umum, merupakan常识tanpa批判。Penelitian ini ditujukan untuk membongkar apakah mitos modernitas tersebut merupakan代表korban dalam系统Peradilan Pidana。Penelitian ini menggunakan方法，在dengan beberapa模型下进行数据采集。pendekatan, antara lain pendekatan konsepical, pendekatan filsafat, dan pendekatan kritis。Hasil penelitian ini menunjukkan adanya现象object jektivikasi dan reifikasi terhadap masyarakat sebagai korban dalam system Peradilan Pidana di Indonesia。
{"title":"Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfen-sein) dalam Mitos Modernitas","authors":"Rocky Marbun","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p07","url":null,"abstract":"Myths in the modern era are things that are considered like truth. It arises through the process of hegemony and dialectical domination by the authority in history. So, myth is a phenomenon of common sense without criticism. The state's presence in the criminal justice process as a grand narrative identified with the interests of victims and society, in general, is common sense without criticism. This study aims to reveal whether the myth of modernity is a representation of victims in the Criminal Justice System. This study uses a normative juridical method based on secondary data with several models of approaches, including conceptual approaches, philosophical approaches, and critical approaches. The result of this research shows the phenomenon of objectification and reification of the people as victims in the Criminal Justice System in Indonesia. \u0000Mitos dalam era modern merupakan hal-hal yang diandaikan begitu saja sebagai suatu kebenaran. Hal tersebut tampil melalui proses hegemoni dan dominasi dalam dialektika otoritas dalam sejarah. Sehingga, mitos merupakan suatu fenomena common sense tanpa kritik. Kehadiran negara dalam proses peradilan pidana sebagai narasi tunggal (grand narrative) yang diidentikan dengan kepentingan korban dan masyarakat secara umum, merupakan common sense tanpa kritik. Penelitian ini ditujukan untuk membongkar apakah mitos modernitas tersebut merupakan representasi korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis kepada data sekunder dengan beberapa model pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, dan pendekatan kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya fenomena objektivikasi dan reifikasi terhadap masyarakat sebagai korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. ","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80500665","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p09
I. M. Tambir
As the gateway to the criminal justice system, law enforcement that carried out by polri always influenced by social change factors. In accordance with the development of law today, polri required to be able to resolve criminal acts by prioritizing restorative justice approach. However it hasn’t been regulated in statutory. The research purposes to describe and analyze the settlement of criminal acts with restorative justice approach in investigation level at the present and the future. The research used normative legal research, using a statute approach, historical approach and comparative approach, using primary and secondary legal materials that collected by a systematic method and then analyzed by descriptive and interpretation techniques. The research show that polri has carried out several policies to answer the community expectations and demands in accordance with the development of law today by issuing several letters and regulations, namely Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/Sde Ops, ST Kabareskrim No. ST/110/V/2011, STR Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012, Perkap 15/2013, Perkap 3/2015, SE Kapolri No. SE/7/VII/2018 and SE Kapolri No. SE/8/VII/2018. In perspective of “ius constituendum,” it is needed criminal law policy to regulate the settlement of criminal acts with restorative justice approach in investigation level, by carrying out a renewal of material criminal law, including the understanding of criminal acts, objectives and guidelins for criminal actions and also renewal of formal criminal law including updating KUHAP, Perkap 14/2012 and Perkap 3/2015. Sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, penegakan hukum yang dilakukan polri selalu dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial. Dalam perkembangan hukum dewasa ini, polri dituntut mampu menyelesaikan tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Akan tetapi hal itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan metode sistematis yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polri telah melakukan beberapa kebijakan untuk menjawab harapan dan tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan hukum dewasa ini dengan menerbitkan beberapa surat dan peraturan, yaitu Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/Sde Ops, ST Kabareskrim No. ST/110/V/2011, STR Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012, Perkap 15/2013, Perkap 3/2015, SE Kapolri No. SE/7/VII/2018 dan SE Kapolri No. SE/8/VII/2018. Dalam perspektif ius constituendum dip
公安机关作为刑事司法系统的门户，其执法始终受到社会变革因素的影响。根据当今法律的发展，polri要求能够通过优先考虑恢复性司法方法来解决犯罪行为。然而，它并没有在法律上得到规范。本研究旨在描述和分析在侦查层面运用恢复性司法方法解决犯罪行为的现状和未来。本研究采用规范性法律研究方法，采用成文法方法、历史方法和比较方法，使用以系统方法收集的一手和第二手法律资料，然后通过描述和解释技术进行分析。研究表明，polri已经实施了几项政策，以回应社会的期望和要求，符合今天法律的发展，颁布了几封信和条例，即苏拉特·卡普尔里号。波尔。B/3022/XII/2009/ side Ops, ST Kabareskrim号ST/110/V/2011, STR KabareskrimSTR/583/VIII/2012, Perkap 15/2013, Perkap 3/2015, SE Kapolri号SE/7/VII/2018及SE Kapolri号SE / 8 /七/ 2018。从“宪法”的角度来看，刑事法律政策需要在侦查层面规范以恢复性司法方式解决犯罪行为，通过更新物质刑法，包括对犯罪行为的理解，犯罪行为的目标和指导方针，以及更新正式刑法，包括更新KUHAP, Perkap 14/2012和Perkap 3/2015。Sebagai pintu gerbang系统peradilan pidana, penegakan hukum yang dilakukan polri selalu dipengaruhi oleh因子for perubahan social。我是说，我是说恢复性司法，我是说恢复性司法，我是说恢复性司法。Akan tetapi halu belum diatur dalam perundang undangan。Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan danmenganalis pendekatan恢复性司法dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan pada saat ini dan pada masa yang akan datang。Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan and dan pendekatan konsep, dunan menggunakan bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan systematis yang selanjutnya diantecknik deskriptif dan interpretasi。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。波尔。B/3022/XII/2009/ side Ops, ST Kabareskrim号ST/110/V/2011, STR KabareskrimSTR/583/VIII/2012, Perkap 15/2013, Perkap 3/2015, SE Kapolri号SE/7/VII/2018 danse卡波利号SE / 8 /七/ 2018。Dalam perspektif ius constituentum diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mengatur penerapan konsep恢复性司法Dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan, dengan melakukan pembaharan hukum pidana materiil, mencakup pengertian tindak pidana, tujuan dan pedoman pemidanan, serta melakukan pembaharan hukum pidana formil, mencakup pembaharan KUHAP, Perkap 14/2012和Perkap 3/2015。
{"title":"Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan","authors":"I. M. Tambir","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p09","url":null,"abstract":"As the gateway to the criminal justice system, law enforcement that carried out by polri always influenced by social change factors. In accordance with the development of law today, polri required to be able to resolve criminal acts by prioritizing restorative justice approach. However it hasn’t been regulated in statutory. The research purposes to describe and analyze the settlement of criminal acts with restorative justice approach in investigation level at the present and the future. The research used normative legal research, using a statute approach, historical approach and comparative approach, using primary and secondary legal materials that collected by a systematic method and then analyzed by descriptive and interpretation techniques. The research show that polri has carried out several policies to answer the community expectations and demands in accordance with the development of law today by issuing several letters and regulations, namely Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/Sde Ops, ST Kabareskrim No. ST/110/V/2011, STR Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012, Perkap 15/2013, Perkap 3/2015, SE Kapolri No. SE/7/VII/2018 and SE Kapolri No. SE/8/VII/2018. In perspective of “ius constituendum,” it is needed criminal law policy to regulate the settlement of criminal acts with restorative justice approach in investigation level, by carrying out a renewal of material criminal law, including the understanding of criminal acts, objectives and guidelins for criminal actions and also renewal of formal criminal law including updating KUHAP, Perkap 14/2012 and Perkap 3/2015. \u0000Sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, penegakan hukum yang dilakukan polri selalu dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial. Dalam perkembangan hukum dewasa ini, polri dituntut mampu menyelesaikan tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Akan tetapi hal itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan metode sistematis yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polri telah melakukan beberapa kebijakan untuk menjawab harapan dan tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan hukum dewasa ini dengan menerbitkan beberapa surat dan peraturan, yaitu Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/Sde Ops, ST Kabareskrim No. ST/110/V/2011, STR Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012, Perkap 15/2013, Perkap 3/2015, SE Kapolri No. SE/7/VII/2018 dan SE Kapolri No. SE/8/VII/2018. Dalam perspektif ius constituendum dip","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83339994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p02
Kadek Agus Sudiarawan, Putu Ade Harriesta Martana, N. Martana, Bagus Hermanto
Collective Labor Agreement (CLA) is one of the main pillars that can be used in resolving disputes that occur in the company, However, there are problems concerning the implementation of CLA. The purpose of this research is to find and identify factors that can trigger disputes in the implementation of CLA, the probability of amendment of the CLA, identify the position of CLA in resolving Industrial Relation Disputes and find a mechanism of settlement in the implementation of the CLA. The research was carried out using empirical legal methods and analyzed using qualitative methods. The results are presented in a descriptive analysis report. The results of this research showed differences in interpretation, when unclear validity arrangements and adjustments of the new legislation happen were triggering disputes in the implementation of the CLA. Based on goodwill from the CLA parties, amendments could be made through negotiations in accordance with the mechanism stipulated in the Laws and Regulations. The position of CLA is an autonomous law that applies to the company and is an important element in preventing and resolving Industrial Relation Disputes. Finally, the settlement through bipartite, tripartite and Industrial Relation Court are the mechanism that can be taken for interest disputes.
{"title":"Position of Collective Labor Agreement as a Company Autonomous Law: Industrial Relation Dispute Settlement Approach","authors":"Kadek Agus Sudiarawan, Putu Ade Harriesta Martana, N. Martana, Bagus Hermanto","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p02","url":null,"abstract":"Collective Labor Agreement (CLA) is one of the main pillars that can be used in resolving disputes that occur in the company, However, there are problems concerning the implementation of CLA. The purpose of this research is to find and identify factors that can trigger disputes in the implementation of CLA, the probability of amendment of the CLA, identify the position of CLA in resolving Industrial Relation Disputes and find a mechanism of settlement in the implementation of the CLA. The research was carried out using empirical legal methods and analyzed using qualitative methods. The results are presented in a descriptive analysis report. The results of this research showed differences in interpretation, when unclear validity arrangements and adjustments of the new legislation happen were triggering disputes in the implementation of the CLA. Based on goodwill from the CLA parties, amendments could be made through negotiations in accordance with the mechanism stipulated in the Laws and Regulations. The position of CLA is an autonomous law that applies to the company and is an important element in preventing and resolving Industrial Relation Disputes. Finally, the settlement through bipartite, tripartite and Industrial Relation Court are the mechanism that can be taken for interest disputes.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90624627","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p06
I. Wijaya, Luh Nila Winarni, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, I. A. A. Widnyani
Supervision of child protection was legitimized within Policy of the Governor of Bali Regulation No. 48 of 2015 concerning the Commission for the Management of Children of the Province of Bali. In this study, there are two issues that will be examined namely how is the implementation of the Bali the Governor of Bali Regulation No. 48 of 2015 concerning the Commission for the Management of Children of the Province of Bali and how are the efforts being made to overcome obstacles in the protection and fulfillment of children's rights in Bali? This research uses the theory of the Van Metter and Van Horn Implementation Model. The research method used is to use a qualitative approach. Data analysis in the study was carried out interactively using interactive models from Miles and Huberman. The results of the study concluded that the implementation of the Bali Governor of Bali Regulation No. 48 of 2015 concerning the Commission for the Management of Children of the Province of Bali has not been effective in fulfilling and protecting children's rights. Regional Child Protection Organizing Commission has not been able to optimally carry out its duties as a supervisor of the implementation of child protection in the Province of Bali. Efforts are being made to overcome obstacles in the protection and fulfillment of children's rights in Bali by establishing communication and coordination and making a joint commitment in the form of an MoU with several parties organizing child protection in the Province of Bali. Pengawasan terhadap perlindungan anak di Provinsi Bali dilegitimasi melalui Gubernur Bali membentuk Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali melalui Kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang akan dikaji yakni bagaimanakah implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali dan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Bali? Penelitian ini menggunakan teori Model Implementasi Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah mempergunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali belum efektif dalam memenuhi dan melindungi hak anak. Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah belum bisa optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bali. upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Bali adalah dengan membangun komunikasi dan koordinasi serta membuat suatu komitmen bersama berupa MoU dengan dengan bebera
根据巴厘省长关于巴厘省儿童管理委员会的2015年第48号条例，对儿童保护的监督工作合法化。在这项研究中，将审查两个问题，即如何执行关于巴厘省儿童管理委员会的2015年第48号巴厘总督条例，以及如何努力克服保护和实现巴厘儿童权利方面的障碍。本研究采用了Van Metter和Van Horn实施模型的理论。使用的研究方法是使用定性方法。研究中的数据分析使用Miles和Huberman的交互模型进行交互。研究的结果得出结论，关于巴厘省儿童管理委员会的2015年第48号《巴厘省长条例》的实施未能有效地实现和保护儿童权利。区域儿童保护组织委员会未能以最佳方式履行其作为巴厘省执行儿童保护工作监督者的职责。正在努力克服在巴厘保护和实现儿童权利方面的障碍，建立沟通和协调，并与在巴厘省组织儿童保护的几个方面以谅解备忘录的形式作出共同承诺。2015年12月15日，在巴厘岛，我的名字是Pengawasan terhadap perlindungan anak Daerah，我的名字是Pengawasan terhadap perlindungan anak Daerah。2015年12月15日，巴厘岛人民代表大会召开了第48届全国人民代表大会，并在会议上发表了一篇关于巴厘岛人民代表大会的讲话。Penelitian ini menggunakan teori模型实现，Van Metter dan Van Horn。方法penelitian yang digunakan adalah member pergunakan pendekatan quality。分析数据:penelitian, dilakakan, secara, interakakan, dengan, menggunakan模型，interakakan, Miles dan Huberman。2015年7月48日，巴厘政府官员宣布，巴厘政府官员宣布，巴厘政府官员宣布，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，巴厘政府官员表示，我的女儿是我的女儿，我的女儿是我的女儿，我的女儿是我的女儿。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。
{"title":"Implementasi Kebijakan Gubernur Bali Tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak","authors":"I. Wijaya, Luh Nila Winarni, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, I. A. A. Widnyani","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p06","url":null,"abstract":"Supervision of child protection was legitimized within Policy of the Governor of Bali Regulation No. 48 of 2015 concerning the Commission for the Management of Children of the Province of Bali. In this study, there are two issues that will be examined namely how is the implementation of the Bali the Governor of Bali Regulation No. 48 of 2015 concerning the Commission for the Management of Children of the Province of Bali and how are the efforts being made to overcome obstacles in the protection and fulfillment of children's rights in Bali? This research uses the theory of the Van Metter and Van Horn Implementation Model. The research method used is to use a qualitative approach. Data analysis in the study was carried out interactively using interactive models from Miles and Huberman. The results of the study concluded that the implementation of the Bali Governor of Bali Regulation No. 48 of 2015 concerning the Commission for the Management of Children of the Province of Bali has not been effective in fulfilling and protecting children's rights. Regional Child Protection Organizing Commission has not been able to optimally carry out its duties as a supervisor of the implementation of child protection in the Province of Bali. Efforts are being made to overcome obstacles in the protection and fulfillment of children's rights in Bali by establishing communication and coordination and making a joint commitment in the form of an MoU with several parties organizing child protection in the Province of Bali. \u0000Pengawasan terhadap perlindungan anak di Provinsi Bali dilegitimasi melalui Gubernur Bali membentuk Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali melalui Kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang akan dikaji yakni bagaimanakah implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali dan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Bali? Penelitian ini menggunakan teori Model Implementasi Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah mempergunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali belum efektif dalam memenuhi dan melindungi hak anak. Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah belum bisa optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bali. upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Bali adalah dengan membangun komunikasi dan koordinasi serta membuat suatu komitmen bersama berupa MoU dengan dengan bebera","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88671595","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p03
Arvie Johan, Fadhilatul Hikmah, Anugrah Anditya
Pancasila as philosofiche grondslag guides positioning tax law in Indonesia. While taxation as a science has developed from the ability to pay's principle towards the optimal taxation concept. There are two main objectives in this research such as identifying the characteristics of tax law based on the Pancasila philosophy and describing tax law based on the Pancasila philosophy in the context of optimal taxation. To answer both questions, normative research method was utilized by identifying the Pancasila philosophy of tax law and the concepts and principles of tax law and optimal taxation. This research reveals two things: firstly, the characteristics of tax law based on the Pancasila Philosophy include tax compliance, welfare, and burden prevention. Secondly, optimal taxation is compatible with the last two aspects of tax law based on Pancasila Philosophy. Yet, we found conflicting concept between tax compliance based on Pancasila philosophy and horizontal equity as part of optimal taxation. The object of conflict is a progressive tariff tax. Pancasila sebagai philosofiche grondslag memberikan pegangan mengenai pemosisian hukum pajak di Indonesia. Sementara perpajakan sebagai suatu disiplin keilmuan telah berkembang dari prinsip kemampuan bayar menuju konsep perpajakan yang optimal. Ada dua tujuan artikel penelitian ini yakni mengidentifikasi karakteristik hukum pajak berfalsafah Pancasila, serta menjelaskan hukum pajak berfalsafah Pancasila dalam konteks perpajakan optimalPenelitian ini menggunakan metode normatif melalui identifikasi pajak berfalsafah Pancasila, serta identifikasi konsep dan asas-asas hukum pajak dan pajak optimal. Hasil temuan penelitian terdiri atas 2 hal, yaitu pertama, karakteristik hukum pajak berfalsafah Pancasila meliputi kepatuhan pajak, kesejahteraan, dan pencegahan beban. Kedua, perpajakan optimal sesuai dengan dua aspek terakhir dari hukum pajak berfalsafah Pancasila. Namun, terdapat ketidakcocokan diantara kepatuhan pajak berdasarkan Pancasila dengan keadilan horizontal berdasarkan konsep perpajakan optimal. Objek konflik yang dimaksud adalah tarif pajak progresif.
潘卡西拉作为印尼税法定位的哲学指导。而税收作为一门科学已经从支付能力原则向最优税收概念发展。本研究有两个主要目标，即基于潘卡西拉哲学确定税法的特征，以及在最优税收背景下基于潘卡西拉哲学描述税法。为了回答这两个问题，我们采用了规范研究方法，通过识别潘卡西拉税法哲学以及税法和最优税收的概念和原则。本研究揭示了两点:第一，基于潘卡西拉哲学的税法特征包括税收合规、福利和负担预防。其次，最优税收与基于潘卡西拉哲学的税法的后两个方面是相容的。然而，我们发现基于Pancasila哲学的税收合规与作为最优税收一部分的横向公平之间的概念冲突。冲突的对象是累进关税。潘卡西拉·斯巴卡伊哲学总会会员，印尼人民政治与社会主义运动协会会员。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Ada dua tujuan artikel penelitian ini yakni mengidentifikasi karakteristik hukum pajak berfalsafah Pancasila, serta menjelaskan hukum pajak berfalsafah panasila, serta identifikasi konsep dan asas hukum pajak dan pajak optimal. penelitian ini menggunakan方法normatif melalui identifikasi pajak berfalsafah Pancasila, serta identifikasi konsep asas hukum pajak dan pajak optimal。Hasil temuan penelitian terdiri atas 2 hal, yitu pertama, karakteristik hukum pajak berfalsafah Pancasila meliputi kepatuhan pajak, kesejahteraan, dan pencegahan beban。我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是我的意思。Namun, terdapat ketidakcocokan diantara kepatuhan pajak berdasarkan panasila dengan keadilan水平berdasarkan konsep perpajakan最佳。object konflik yang dimaksud adalah tarif pajak progress。
{"title":"Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila","authors":"Arvie Johan, Fadhilatul Hikmah, Anugrah Anditya","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p03","url":null,"abstract":"Pancasila as philosofiche grondslag guides positioning tax law in Indonesia. While taxation as a science has developed from the ability to pay's principle towards the optimal taxation concept. There are two main objectives in this research such as identifying the characteristics of tax law based on the Pancasila philosophy and describing tax law based on the Pancasila philosophy in the context of optimal taxation. To answer both questions, normative research method was utilized by identifying the Pancasila philosophy of tax law and the concepts and principles of tax law and optimal taxation. This research reveals two things: firstly, the characteristics of tax law based on the Pancasila Philosophy include tax compliance, welfare, and burden prevention. Secondly, optimal taxation is compatible with the last two aspects of tax law based on Pancasila Philosophy. Yet, we found conflicting concept between tax compliance based on Pancasila philosophy and horizontal equity as part of optimal taxation. The object of conflict is a progressive tariff tax. \u0000Pancasila sebagai philosofiche grondslag memberikan pegangan mengenai pemosisian hukum pajak di Indonesia. Sementara perpajakan sebagai suatu disiplin keilmuan telah berkembang dari prinsip kemampuan bayar menuju konsep perpajakan yang optimal. Ada dua tujuan artikel penelitian ini yakni mengidentifikasi karakteristik hukum pajak berfalsafah Pancasila, serta menjelaskan hukum pajak berfalsafah Pancasila dalam konteks perpajakan optimalPenelitian ini menggunakan metode normatif melalui identifikasi pajak berfalsafah Pancasila, serta identifikasi konsep dan asas-asas hukum pajak dan pajak optimal. Hasil temuan penelitian terdiri atas 2 hal, yaitu pertama, karakteristik hukum pajak berfalsafah Pancasila meliputi kepatuhan pajak, kesejahteraan, dan pencegahan beban. Kedua, perpajakan optimal sesuai dengan dua aspek terakhir dari hukum pajak berfalsafah Pancasila. Namun, terdapat ketidakcocokan diantara kepatuhan pajak berdasarkan Pancasila dengan keadilan horizontal berdasarkan konsep perpajakan optimal. Objek konflik yang dimaksud adalah tarif pajak progresif.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78533774","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p08
Iustika Puspita Sari, A. Yunus
This study aims to analyze the problems of the Company's Responsibility towards Fulfilling the Wages of Employees in the Bankruptcy Boedel Delivery Process; And to find out the factors that inhibit the prior rights of fulfilling the wages of workers in the process of bankruptcy in Boedel. The study used the Normative-Empirical Legal Research method. The Results of the Study Show That: First: The Responsibility of the Company for the Fulfillment of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Based on the Emergence of Rights and Obligations Between Entrepreneurs and Workers Poured in Work Agreements as Strong Engagement for the Fulfillment of Rights and Obligations (Achievements ) Each Party. Legal Protection of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Can Be Taken Through 3 (Three) Ways, Namely: 1. Strengthening the Position of the Priority Rights of the Workers / Laborers in the Law, Especially the Bank Law; Second: Factors that Inhibit the Priority Rights of Fulfillment of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Is Weak Supervision, Absence of Sanction Enforcement and Lack of Transparency in the Process of Bankruptcy of Boedel Companies Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit; Serta Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Hak Mendahulu Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. Penelitian menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: Pertama: Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Adalah Berdasar Pada Timbulnya Hak Dan Kewajiban Antara Pengusaha Dan Pekerja Yang Dituangkan Dalam Perjanjian Kerja Sebagai Perikatan Yang Kuat Untuk Pemenuhan Hak Dan Kewajiban (Prestasi) Masing-Masing Pihak. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Pekerja (Buruh) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Dapat Ditempuh Melalui 3 (Tiga) Cara, Yakni: 1. Mempertegas Kedudukan Hak Mendahulu Pihak Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang, Khususnya Undang-Undang Kepailtan; Kedua: Faktor Yang Menghambat Hak Mendahulu Pemenuhan Hak-Hak Pekerja (Buruh) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Adalah Lemahnya Pengawasan, Tidak Adanya Penegakan Sanksi Serta Kurangnya Transparansi Dalam Proses Pemberesan Boedel Perusahaan Pailit.
本研究旨在分析公司在破产交货过程中履行员工工资责任存在的问题;并找出在Boedel破产过程中抑制工人优先履行工资权利的因素。本研究采用规范-实证法律研究方法。研究结果表明:第一:基于工作协议中涌现的企业家与工人之间权利义务作为各方履行权利义务(成就)的强烈约定，企业对破产过程中工人权利履行的责任。破产破产过程中劳动者权利的法律保护可以通过三种途径进行，即:1.破产破产;强化职工优先权利在法律尤其是银行法中的地位二、制约破产企业破产过程中工人权利优先履行的因素:破产企业破产过程中监督不力、制裁执行不力、透明度不高Serta Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Hak Mendahulu Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit。Penelitian menggunakan方法;Penelitian Hukum规范经验。Hasil Penelitian Menunjukkan bawa: Pertama: Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam Pailit Adalah Berdasar Pada Timbulnya Hak Dan Kewajiban Antara Pengusaha Dan Pekerja Yang Dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sebagai perkatan Yang Kuat Untuk Pemenuhan Hak Dan Kewajiban (Prestasi) Masing-Masing Pihak。Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Pekerja (Buruh) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Dapat Ditempuh Melalui 3 (Tiga) Cara, Yakni: 1。Mempertegas Kedudukan Hak Mendahulu Pihak Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang, Khususnya Undang-Undang Kepailtan;Kedua: Faktor Yang Menghambat Hak Mendahulu Pemenuhan Hak-Hak Pekerja (Buruh) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Adalah Lemahnya Pengawasan, Tidak Adanya Penegakan Sanksi Serta Kurangnya Transparansi Dalam Proses Pemberesan Boedel Perusahaan Pailit。
{"title":"Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit","authors":"Iustika Puspita Sari, A. Yunus","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p08","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p08","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the problems of the Company's Responsibility towards Fulfilling the Wages of Employees in the Bankruptcy Boedel Delivery Process; And to find out the factors that inhibit the prior rights of fulfilling the wages of workers in the process of bankruptcy in Boedel. The study used the Normative-Empirical Legal Research method. The Results of the Study Show That: First: The Responsibility of the Company for the Fulfillment of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Based on the Emergence of Rights and Obligations Between Entrepreneurs and Workers Poured in Work Agreements as Strong Engagement for the Fulfillment of Rights and Obligations (Achievements ) Each Party. Legal Protection of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Can Be Taken Through 3 (Three) Ways, Namely: 1. Strengthening the Position of the Priority Rights of the Workers / Laborers in the Law, Especially the Bank Law; Second: Factors that Inhibit the Priority Rights of Fulfillment of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Is Weak Supervision, Absence of Sanction Enforcement and Lack of Transparency in the Process of Bankruptcy of Boedel Companies \u0000Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit; Serta Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Hak Mendahulu Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. Penelitian menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: Pertama: Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Adalah Berdasar Pada Timbulnya Hak Dan Kewajiban Antara Pengusaha Dan Pekerja Yang Dituangkan Dalam Perjanjian Kerja Sebagai Perikatan Yang Kuat Untuk Pemenuhan Hak Dan Kewajiban (Prestasi) Masing-Masing Pihak. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Pekerja (Buruh) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Dapat Ditempuh Melalui 3 (Tiga) Cara, Yakni: 1. Mempertegas Kedudukan Hak Mendahulu Pihak Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang, Khususnya Undang-Undang Kepailtan; Kedua: Faktor Yang Menghambat Hak Mendahulu Pemenuhan Hak-Hak Pekerja (Buruh) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Adalah Lemahnya Pengawasan, Tidak Adanya Penegakan Sanksi Serta Kurangnya Transparansi Dalam Proses Pemberesan Boedel Perusahaan Pailit.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82938990","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p02
N. L. G. Astariyani, I. G. N. Wairocana
Delegation means delegation of authority to make Law and Regulations. Article 246 paragraph (1) of Act No. 23 of 2014 on Regional Government stipulates that “to implement the Regional Regulation or over the power of Law and Regulations, the Head of Region shall pass the Head of Region Regulation.” The words "implement" and "over the power" which contains ambiguity of command cause philosophical problem related to the validity value. It becomes a sociological problem if such delegation cannot predict the dynamics of society. Furthermore, it becomes a juridical problem due to the existence of vague norm which creates multi interpretation which could potentially miss the aim of delegation of regulation. Specifically, this article has specific aims to examine philosophically concerning the need for delegations of authority to regulate, examine and find the direction of regulation in the delegation of regulation to governor regulation in ensuring utility and justice. This is a normative legal research with literature study which employs statute, philosophy, theories, conceptual and contextual approaches. The study so that with regard to the philosophical basis, delegation of regulation to Governor Regulation is needed to formulate technical and detail norms, the urgent factor contained herein as well as brief discussion and The direction of regulation to the Governor Regulation in the Regional Government Act to implement Regional Regulation or over the power of law and regulations. Such direction is based on command from the higher law and regulations, or established based on delegation.
{"title":"Delegation of Governor Regulation in Ensuring Utility and Justice","authors":"N. L. G. Astariyani, I. G. N. Wairocana","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p02","url":null,"abstract":"Delegation means delegation of authority to make Law and Regulations. Article 246 paragraph (1) of Act No. 23 of 2014 on Regional Government stipulates that “to implement the Regional Regulation or over the power of Law and Regulations, the Head of Region shall pass the Head of Region Regulation.” The words \"implement\" and \"over the power\" which contains ambiguity of command cause philosophical problem related to the validity value. It becomes a sociological problem if such delegation cannot predict the dynamics of society. Furthermore, it becomes a juridical problem due to the existence of vague norm which creates multi interpretation which could potentially miss the aim of delegation of regulation. Specifically, this article has specific aims to examine philosophically concerning the need for delegations of authority to regulate, examine and find the direction of regulation in the delegation of regulation to governor regulation in ensuring utility and justice. This is a normative legal research with literature study which employs statute, philosophy, theories, conceptual and contextual approaches. The study so that with regard to the philosophical basis, delegation of regulation to Governor Regulation is needed to formulate technical and detail norms, the urgent factor contained herein as well as brief discussion and The direction of regulation to the Governor Regulation in the Regional Government Act to implement Regional Regulation or over the power of law and regulations. Such direction is based on command from the higher law and regulations, or established based on delegation.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80465020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10
Riyan Firmansyah, Faisal A.Rani, Adwani Adwani
Article 14 of the penal law regulates prisoners' rights, namely Health Service Rights and consumption in prisons and detention centers. The Correctional Law provides legal certainty for the obligation to provide optimal service so the aim of related serve achieved. Health and consumption services in Class II A Banda Aceh Lapas and Class II B Jantho Detention Centers shortage and ineligible. It’s Health Service Rights and consumes inmate’s centers. Indeed, the writer observed that health consumptions served at prison class II A Banda Aceh that inmates at class II B Jantho Inefficiency. This study aims to describe the fulfillment of basic rights in health services and consume Its influence and efforts them. Types of legal research and empirical juridical approaches or sociological. The data analysis technique used in this research is qualitative. It’s used so that the writer tends under study. Based on observed, the writer knows that health served and consumption inefficient constitutes in facilities health boosted. Its still inadequate, indicated by claims about food and nutrition, Its Overcapacity, facilities and infrastructure, limited budgets, the substance of the rules the relationship between legal structures is inadequate, Efforts to increase claim internally and externally in the form of socialization, fighting for the budget through the legislature, optimally implementing inmates rules, then health serve and food proper. UU pemasyarakatan pasal 14 salah satu nya mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu Hak Pelayanan Kesehatan dan konsumsi di Lapas dan Rutan. Ada nya pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan se optimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Pada kenyataannya pelayanan kesehatan dan konsumsi yang penulis teliti baik di Lapas Klas II A Banda Aceh maupun Rutan Klas II B Jantho masih kurang memadai dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak-hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan upaya peningkatan pemenuhannya. Jenis penelitian hukum dan pendekatan yuridis empiris, atau penelitian hukum sosiologis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lapas masih belum efektif, terlihat dari sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, frekuensi kunjungan tenaga kesehatan, dan anggaran yang tersedia. Konsumsi yang disajikan bagi narapidana masih kurang layak, terindikasi dari keluhan tentang makanan serta gizi yang kurang seimbang, kebersihan kurang diperhatikan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi nya antara lain: Berupa over kapasitas di Lapas dan Rutan, sarana dan prasarana, anggaran yang terbatas, substansi aturan
《刑法》第14条规定了囚犯的权利，即监狱和拘留中心的保健服务权和消费。《矫正法》为提供最佳服务的义务提供了法律上的确定性，从而实现了相关服务的目的。二级A班达亚齐拉帕斯和二级B扬托拘留中心的保健和消费服务短缺，不符合条件。它是卫生服务权利，并消耗囚犯中心。事实上，提交人注意到，班达亚齐二级A监狱的卫生消费服务较二级B监狱的囚犯低效率。本研究旨在描述卫生服务中基本权利的实现，并消费其影响和努力。法律研究和实证司法方法或社会学的类型。本研究使用的数据分析技术是定性的。它的使用是为了使作者倾向于被研究。笔者通过观察得知，卫生服务和消费效率低下构成了设施卫生促进。它仍然不足，表明关于食物和营养的索赔，其产能过剩，设施和基础设施，有限的预算，规则的实质，法律结构之间的关系是不充分的，努力增加内部和外部的索赔社会化的形式，通过立法机关争取预算，最佳地执行囚犯规则，然后卫生服务和食物适当。14岁的孩子们，他们的孩子，他们的孩子，他们的孩子，他们的孩子，他们的孩子，他们的孩子。Ada nya pasal 14 UU Pemasyarakatan terterbut成员kan kepastian hukum terhadap kewajiban成员kan pelayanan最优mungkin agar tujuan Pemasyarakatan tercapan。Pada kenyataannya pelayanan kesehatan dan konsumsi yang penulis teliti baik di Lapas Klas II A班达亚齐maupun Rutan Klas II B Jantho masih kurang memadai dan belum memenuhi标准yang ditetapkan。Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalis hak-hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsi, factor - factor for yang mempengaruhinya, dan upaya peningkatan pemenuhanya。[j] penpenelitian hukum和pendekatan yuridis empiris, atau penpenelitian hukum生理学。技术分析数据yang digunakan dalam penelitian ini .数据定性，方法定性ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan meahami gejala yang diteliti。Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lapas masih belum efektif, terlihat dari sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, frekuensi kunjungan tenaga kesehatan, dan anggaran yang tersedia。Faktor-Faktor yang mempengaruhi nya antara lain: Berupa over kapasitas di Lapas dan Rutan, sarana dan prasarana, anggaran yang terbatas, subansi aturan antara hubungan struckturr hukum belum memadai, Upaya Peningkatan Pemenuhan nya secara internal maupun eksternal Berupa sosialisasi, member perperjuangkan anggaran melalui legislatii, dan optimal menjalankan aturan untuk pelayanan hak narapidana, baik pelayanan kesehatan dan makanan yang layak。
{"title":"Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan","authors":"Riyan Firmansyah, Faisal A.Rani, Adwani Adwani","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10","url":null,"abstract":"Article 14 of the penal law regulates prisoners' rights, namely Health Service Rights and consumption in prisons and detention centers. The Correctional Law provides legal certainty for the obligation to provide optimal service so the aim of related serve achieved. Health and consumption services in Class II A Banda Aceh Lapas and Class II B Jantho Detention Centers shortage and ineligible. It’s Health Service Rights and consumes inmate’s centers. Indeed, the writer observed that health consumptions served at prison class II A Banda Aceh that inmates at class II B Jantho Inefficiency. This study aims to describe the fulfillment of basic rights in health services and consume Its influence and efforts them. Types of legal research and empirical juridical approaches or sociological. The data analysis technique used in this research is qualitative. It’s used so that the writer tends under study. Based on observed, the writer knows that health served and consumption inefficient constitutes in facilities health boosted. Its still inadequate, indicated by claims about food and nutrition, Its Overcapacity, facilities and infrastructure, limited budgets, the substance of the rules the relationship between legal structures is inadequate, Efforts to increase claim internally and externally in the form of socialization, fighting for the budget through the legislature, optimally implementing inmates rules, then health serve and food proper. \u0000UU pemasyarakatan pasal 14 salah satu nya mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu Hak Pelayanan Kesehatan dan konsumsi di Lapas dan Rutan. Ada nya pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan se optimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Pada kenyataannya pelayanan kesehatan dan konsumsi yang penulis teliti baik di Lapas Klas II A Banda Aceh maupun Rutan Klas II B Jantho masih kurang memadai dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak-hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan upaya peningkatan pemenuhannya. Jenis penelitian hukum dan pendekatan yuridis empiris, atau penelitian hukum sosiologis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lapas masih belum efektif, terlihat dari sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, frekuensi kunjungan tenaga kesehatan, dan anggaran yang tersedia. Konsumsi yang disajikan bagi narapidana masih kurang layak, terindikasi dari keluhan tentang makanan serta gizi yang kurang seimbang, kebersihan kurang diperhatikan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi nya antara lain: Berupa over kapasitas di Lapas dan Rutan, sarana dan prasarana, anggaran yang terbatas, substansi aturan ","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87730785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p01
I. Kartika, I. Setiabudhi, Sri Winarsi
Oversight of foreigners becomes very important in line with the increase in international crime, one of which is a narcotics crime. Through technological developments, the spread of narcotics has reached almost all regions in Indonesia. The state does not want its territory to have people involved in narcotics crimes. The main objective of the supervision of foreigners is to protect the community and the sovereignty of the State. The aim of the study to analyze who has authorized to conduct surveillance of foreigners related to narcotic crimes. This research is a normative legal research using the legislation approach and concept approach. The results of the research are: The authority to supervise foreigners related to narcotics criminal acts based on the Immigration Act is carried out by the Minister by forming a team consisting of relevant government agencies or agencies both at the central and regional levels. The institution is the Immigration Agency and is also carried out by the National Narcotics Agency which coordinates with the Police. Furthermore, based on the Law on narcotics that is authorized to conduct surveillance of Narcotics crime as regulated under the provisions of Article 61 paragraph (1) is the Government. The government supervises all activities related to Narcotics.. Oversight of Foreigners related to narcotics crime, is not only done when they enter, but also while they are in the Territory of Indonesia, including their activities. Immigration Supervision covers the enforcement of immigration law, both administrative and Immigration.
{"title":"Foreigners and Narcotics Crimes: How Indonesian Laws Determine the Supervision Mechanism?","authors":"I. Kartika, I. Setiabudhi, Sri Winarsi","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p01","url":null,"abstract":"Oversight of foreigners becomes very important in line with the increase in international crime, one of which is a narcotics crime. Through technological developments, the spread of narcotics has reached almost all regions in Indonesia. The state does not want its territory to have people involved in narcotics crimes. The main objective of the supervision of foreigners is to protect the community and the sovereignty of the State. The aim of the study to analyze who has authorized to conduct surveillance of foreigners related to narcotic crimes. This research is a normative legal research using the legislation approach and concept approach. The results of the research are: The authority to supervise foreigners related to narcotics criminal acts based on the Immigration Act is carried out by the Minister by forming a team consisting of relevant government agencies or agencies both at the central and regional levels. The institution is the Immigration Agency and is also carried out by the National Narcotics Agency which coordinates with the Police. Furthermore, based on the Law on narcotics that is authorized to conduct surveillance of Narcotics crime as regulated under the provisions of Article 61 paragraph (1) is the Government. The government supervises all activities related to Narcotics.. Oversight of Foreigners related to narcotics crime, is not only done when they enter, but also while they are in the Territory of Indonesia, including their activities. Immigration Supervision covers the enforcement of immigration law, both administrative and Immigration.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86800932","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：