Artikel ini menunjukkan pengalaman enam pemuda dari Yogyakarta yang berjuang dalam proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Para pemuda ini secara kreatif menerapkan strategi jangka panjang baik di dalam maupun di luar ranah pendidikan. Mereka mengakumulasi berbagai macam kapital sehingga bisa ditukar di masa depan. Hasilnya, mereka masih mendapatkan keuntungan dari strategi serta kapital yang mereka buat sebelumnya. Sebagai pemuda yang mempunyai latar belakang kelas menengah, mereka optimis mampu mencapai pekerjaan yang dicita-citakan di masa depan selama mereka tetap bekerja keras, kreatif, dan berjuang dengan keras. Temuan dalam penelitian ini mendukung aspek kualitatif terhadap studi sebelumnya yang dilakukan Nilan (2012). Secara teoritis, artikel ini menunjukkan kompatibilitas antara konsep strategi jangka panjang (Jones 2009), kapital ekonomi, sosial, dan budaya (Bourdieu 1998) dan zigzag journeys (Nilan, Julian, dan Germov 2007) sebagai alat analisis untuk memahami transisi pemuda di Indonesia.
{"title":"Hidup adalah Perjuangan: Strategi Pemuda Yogyakarta dalam Menghadapi Transisi dari Pendidikan ke Kerja","authors":"Oki Rahadianto Sutopo","doi":"10.7454/mjs.v18i2.3724","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3724","url":null,"abstract":"Artikel ini menunjukkan pengalaman enam pemuda dari Yogyakarta yang berjuang dalam proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Para pemuda ini secara kreatif menerapkan strategi jangka panjang baik di dalam maupun di luar ranah pendidikan. Mereka mengakumulasi berbagai macam kapital sehingga bisa ditukar di masa depan. Hasilnya, mereka masih mendapatkan keuntungan dari strategi serta kapital yang mereka buat sebelumnya. Sebagai pemuda yang mempunyai latar belakang kelas menengah, mereka optimis mampu mencapai pekerjaan yang dicita-citakan di masa depan selama mereka tetap bekerja keras, kreatif, dan berjuang dengan keras. Temuan dalam penelitian ini mendukung aspek kualitatif terhadap studi sebelumnya yang dilakukan Nilan (2012). Secara teoritis, artikel ini menunjukkan kompatibilitas antara konsep strategi jangka panjang (Jones 2009), kapital ekonomi, sosial, dan budaya (Bourdieu 1998) dan zigzag journeys (Nilan, Julian, dan Germov 2007) sebagai alat analisis untuk memahami transisi pemuda di Indonesia.","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"18 1","pages":"161-179"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.7454/mjs.v18i2.3724","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340984","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi dinasti politik yang berkembang dalam arena politik lokal. Kemunculan dinasti politik dapat terindikasi dalam beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai politik lokal untuk melakukan regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit lokal tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi politik di kalangan elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu menjadi perspektif utama dalam menganalisis dinasti politik. Tulisan ini menggunakan pendekatan budaya politik familisme dalam menganalisis dinasti politik di aras lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudara sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia.
{"title":"Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal","authors":"Wasisto Raharjo Djati","doi":"10.7454/MJS.V18I2.3726","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/MJS.V18I2.3726","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi dinasti politik yang berkembang dalam arena politik lokal. Kemunculan dinasti politik dapat terindikasi dalam beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai politik lokal untuk melakukan regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit lokal tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi politik di kalangan elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu menjadi perspektif utama dalam menganalisis dinasti politik. Tulisan ini menggunakan pendekatan budaya politik familisme dalam menganalisis dinasti politik di aras lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudara sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia.","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"18 1","pages":"203-231"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.7454/MJS.V18I2.3726","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340854","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Modal budaya dan sosial memiliki peran penting dalam perkembangan klaster industri seni kerajinan keramik. Tulisan ini mendeskripsikan dan menjelaskan peranan modal budaya dan sosial dalam perkembangan klaster industri seni kerajinan keramik di Kasongan serta dinamika hubungan dominasi, subordinasi, dan resistensi di antara para pengusaha. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan peran penting modal budaya dalam mengubah klaster dari yang semula memproduksi keramik tradisional-fungsional menjadi klaster yang memproduksi keramik artistik. Modal budaya juga penting bagi mobilitas ke atas di antara para pengusaha. Modal sosial dalam bentuk jaringan sosial penting dalam memfasilitasi proses transaksi dan pemasaran keramik serta memungkinkan organisasi dan institusi bekerja dengan baik. Konsep modal sosial Bourdieu dan Putnam bersifat saling melengkapi untuk menjelaskan realitas empiris dalam klaster industri. Pengusaha dominan mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan menggunakan modal simbolik dan mengembangkan klaster demi kepentingan dirinya serta para pengusaha secara keseluruhan.
{"title":"Modal Budaya dan Modal Sosial dalam Industri Seni Kerajinan Keramik","authors":"A. Purwanto","doi":"10.7454/MJS.V18I2.3727","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/MJS.V18I2.3727","url":null,"abstract":"Modal budaya dan sosial memiliki peran penting dalam perkembangan klaster industri seni kerajinan keramik. Tulisan ini mendeskripsikan dan menjelaskan peranan modal budaya dan sosial dalam perkembangan klaster industri seni kerajinan keramik di Kasongan serta dinamika hubungan dominasi, subordinasi, dan resistensi di antara para pengusaha. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan peran penting modal budaya dalam mengubah klaster dari yang semula memproduksi keramik tradisional-fungsional menjadi klaster yang memproduksi keramik artistik. Modal budaya juga penting bagi mobilitas ke atas di antara para pengusaha. Modal sosial dalam bentuk jaringan sosial penting dalam memfasilitasi proses transaksi dan pemasaran keramik serta memungkinkan organisasi dan institusi bekerja dengan baik. Konsep modal sosial Bourdieu dan Putnam bersifat saling melengkapi untuk menjelaskan realitas empiris dalam klaster industri. Pengusaha dominan mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan menggunakan modal simbolik dan mengembangkan klaster demi kepentingan dirinya serta para pengusaha secara keseluruhan.","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"65 1","pages":"233-261"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340865","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Di tengah upaya demokratisasi, pemerintah di tingkat nasional dan lokal berupaya menciptakan masyarakat yang aktif dan termanifestasi dalam berbagai perkumpulan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memperlihatkan peran aktif pemerintah lokal mampu memicu bermunculannya perkumpulan sosial di tingkat desa karena memiliki kekuatan struktural melalui regulasi yang dimilikinya untuk mempengaruhi masyarakat. Selain itu, pemerintah lokal juga menyediakan modal ekonomi sekaligus modal kultural yang disertakan dalam proses relasional antara negara dan perkumpulan sosial. Kondisi ini menyebabkan adanya inisiatif dari beberapa anggota masyarakat untuk membentuk serta terlibat dalam aktivitas perkumpulan sosial. Ditinjau dari konsep modal sosial, perkumpulan sosial di Desa Rintis memiliki modal sosial yang tidak seimbang antara bonding, bridging, dan linking. Perkumpulan sosial kuat pada sisi linking, namun lemah pada sisi bonding dan bridging. Oleh karena itu, perkumpulan sosial di Desa Rintis eksitensinya hanya menggantung ke atas (negara) karena adanya upaya aktif dari para pemimpin perkumpulan sosial yang ada untuk mengaitkan diri dengan negara. Studi ini memberikan gambaran peran besar pemimpin (agen) dalam dinamika modal sosial yang dalam studi Putnam (1994) dan Szreter (2002) kurang begitu dibahas.
{"title":"Menggantung ke “Atas”: Perkumpulan Sosial Pedesaan di Era Desentralisasi","authors":"A. Y. Mahendro","doi":"10.7454/MJS.V18I2.3725","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/MJS.V18I2.3725","url":null,"abstract":"Di tengah upaya demokratisasi, pemerintah di tingkat nasional dan lokal berupaya menciptakan masyarakat yang aktif dan termanifestasi dalam berbagai perkumpulan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memperlihatkan peran aktif pemerintah lokal mampu memicu bermunculannya perkumpulan sosial di tingkat desa karena memiliki kekuatan struktural melalui regulasi yang dimilikinya untuk mempengaruhi masyarakat. Selain itu, pemerintah lokal juga menyediakan modal ekonomi sekaligus modal kultural yang disertakan dalam proses relasional antara negara dan perkumpulan sosial. Kondisi ini menyebabkan adanya inisiatif dari beberapa anggota masyarakat untuk membentuk serta terlibat dalam aktivitas perkumpulan sosial. Ditinjau dari konsep modal sosial, perkumpulan sosial di Desa Rintis memiliki modal sosial yang tidak seimbang antara bonding, bridging, dan linking. Perkumpulan sosial kuat pada sisi linking, namun lemah pada sisi bonding dan bridging. Oleh karena itu, perkumpulan sosial di Desa Rintis eksitensinya hanya menggantung ke atas (negara) karena adanya upaya aktif dari para pemimpin perkumpulan sosial yang ada untuk mengaitkan diri dengan negara. Studi ini memberikan gambaran peran besar pemimpin (agen) dalam dinamika modal sosial yang dalam studi Putnam (1994) dan Szreter (2002) kurang begitu dibahas.","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.7454/MJS.V18I2.3725","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Dead White Men and Other Important People: Sociology’s Big Ideas","authors":"F. Munir","doi":"10.7454/mjs.v18i2.3728","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3728","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"18 1","pages":"263-270"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340875","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
As a process of military withdrawal from politics, the internal reform of The Indonesian National Defense Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) has specific characters in its pattern as well as in its professionality. In this paper, Talukder Maniruzzaman’s concept of military withdrawal from politics and Robert K. Merton’s and Talcott Parsons’ functional analysis were laboured to inquire that process experienced by TNI. That inquiry used the combination of quantitative and qualitative methods. The result shows that TNI reform is a gradual, hierarchical and sustainable process. TNI reform can also categorized as professional military withdrawal from politics—a process which is not going suddenly nor hastily, with reformist considerations beforehand, and is based on an awareness about a need to correct TNI’s role in the past state politics. What makes it different from other countries’ military’s experiences is that this process had no immediate relationship to foregone general election, and were going without transfer of power to temporary civil government, social revolution, mass rebellion, or foreign invasion and intervention. Simultaneous with that reform is a process of refunctionalization, that is to say correctly reorder TNI’s position and role in the democratic order of national life, so TNI able to be functional simultaneously with other national functions or components. Sebagai sebuah proses mundurnya militer dari politik, reformasi internal TNI memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam hal pola maupun profesionalitasnya. Dalam tulisan ini, proses yang dialami TNI tersebut ditelaah menggunakan gagasan Talukder Maniruzzaman mengenai mundurnya militer dari politik, serta gagasan Robert K. Merton dan Talcott Parsons mengenai analisis fungsional. Penelitiannya sendiri dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi TNI terjadi secara gradual, bertingkat, dan berlanjut. Reformasi TNI juga dapat dikategorikan sebagai mundurnya militer dari politik secara profesional—dilaksanakan secara tidak mendadak dan tidak tergesa-gesa, didahului pemikiran-pemikiran reformis, serta dilandasi kesadaran akan perlunya koreksi terhadap peran TNI dalam politik negara di masa lalu. Yang membedakannya dari pengalaman militer lain di berbagai negara, proses ini tidak terkait dengan dilangsungkannya pemilihan umum terlebih dahulu, serta tidak disertai penyerahan kekuasaan sipil sementara, revolusi sosial, pemberontakan massal, maupun invasi atau intervensi asing. Bersamaan dengan reformasi tersebut, terjadi pula refungsionalisasi, yakni penataan kembali secara tepat posisi dan peran TNI dalam tatanan kehidupan nasional yang demokratis, sehingga dapat menjadi fungsional bersama fungsi-fungsi atau komponen-komponen bangsa lainnya.
作为一个军事退出政治的过程，印尼国防军(Tentara Nasional Indonesia/TNI)的内部改革在其模式和专业性上都具有特殊性。本文通过对Talukder Maniruzzaman的军事退出政治概念和Robert K. Merton和Talcott Parsons的功能分析来探究TNI所经历的这一过程。那次调查采用了定量和定性相结合的方法。结果表明，跨国旅行社改革是一个渐进的、分层次的、可持续的过程。TNI的改革也可以归类为专业的军队从政治中撤出——这一过程不会突然发生，也不会仓促进行，事先考虑到改革的因素，并且基于纠正TNI在过去国家政治中所扮演角色的意识。与其他国家军事经验的不同之处在于，这一过程与预先举行的大选没有直接关系，没有权力移交给临时文职政府，没有社会革命，没有大规模叛乱，也没有外国入侵和干预。与改革同时进行的是重新发挥职能的过程，也就是说，正确地重新安排TNI在国家生活民主秩序中的地位和作用，使TNI能够与其他国家职能或组成部分同时发挥作用。Sebagai sebuah提出了军事政治，改革内部的TNI成员，baik dalam hal pola maupun professionalitasya。Dalam tulisanini，提出了中国的外交政策，但在军事和政治上，在军事和政治上，罗伯特·k·默顿和塔尔科特·帕森斯的政治分析。Penelitiannya sendiri dilakukan dengan menggabungkan方法定量和定性。哈希姆尼亚·梅农·朱克坎·巴瓦改革是逐步的、渐进的，但不是一帆风顺的。“改革”是指军人、政治、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士、专业人士。杨议员说:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。”民进党改革，民进党改革，民进党改革，民进党改革，民进党改革，民进党改革，民进党改革，民进党改革，民进党改革，民进党改革
{"title":"Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat","authors":"Ahmad Basuki","doi":"10.7454/mjs.v19i2.4701","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4701","url":null,"abstract":"As a process of military withdrawal from politics, the internal reform of The Indonesian National Defense Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) has specific characters in its pattern as well as in its professionality. In this paper, Talukder Maniruzzaman’s concept of military withdrawal from politics and Robert K. Merton’s and Talcott Parsons’ functional analysis were laboured to inquire that process experienced by TNI. That inquiry used the combination of quantitative and qualitative methods. The result shows that TNI reform is a gradual, hierarchical and sustainable process. TNI reform can also categorized as professional military withdrawal from politics—a process which is not going suddenly nor hastily, with reformist considerations beforehand, and is based on an awareness about a need to correct TNI’s role in the past state politics. What makes it different from other countries’ military’s experiences is that this process had no immediate relationship to foregone general election, and were going without transfer of power to temporary civil government, social revolution, mass rebellion, or foreign invasion and intervention. Simultaneous with that reform is a process of refunctionalization, that is to say correctly reorder TNI’s position and role in the democratic order of national life, so TNI able to be functional simultaneously with other national functions or components. Sebagai sebuah proses mundurnya militer dari politik, reformasi internal TNI memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam hal pola maupun profesionalitasnya. Dalam tulisan ini, proses yang dialami TNI tersebut ditelaah menggunakan gagasan Talukder Maniruzzaman mengenai mundurnya militer dari politik, serta gagasan Robert K. Merton dan Talcott Parsons mengenai analisis fungsional. Penelitiannya sendiri dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi TNI terjadi secara gradual, bertingkat, dan berlanjut. Reformasi TNI juga dapat dikategorikan sebagai mundurnya militer dari politik secara profesional—dilaksanakan secara tidak mendadak dan tidak tergesa-gesa, didahului pemikiran-pemikiran reformis, serta dilandasi kesadaran akan perlunya koreksi terhadap peran TNI dalam politik negara di masa lalu. Yang membedakannya dari pengalaman militer lain di berbagai negara, proses ini tidak terkait dengan dilangsungkannya pemilihan umum terlebih dahulu, serta tidak disertai penyerahan kekuasaan sipil sementara, revolusi sosial, pemberontakan massal, maupun invasi atau intervensi asing. Bersamaan dengan reformasi tersebut, terjadi pula refungsionalisasi, yakni penataan kembali secara tepat posisi dan peran TNI dalam tatanan kehidupan nasional yang demokratis, sehingga dapat menjadi fungsional bersama fungsi-fungsi atau komponen-komponen bangsa lainnya.","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"146 1","pages":"135-166"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.7454/mjs.v19i2.4701","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340558","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Globalization has brought some challenges and threats to the building of national defence and security of many countries, including Indonesia. Many efforts have to be made to answer these challenges and threats. One of these efforts is doing some necessary transformations in the institutions of military education—in this case, The School of Staff and Command of Indonesian Navy (Sekolah Staf dan Komando TNI AL/SESKOAL) that becomes the research subject of this article. This article argues that the attempt of military organization to do adaptation and anticipation in facing globalization can be done by transformation of institution of military education, especially to produce structure or to create new norm about professional military. One of the obstacles for this transformational process is the existing negative stereotype to the SESKOAL, so that that institution had been experiencing marginalization, whereas the institution of military education has significant role in creating professional and competence military. As the consequence, many military personnel hesitate to take part in the institution. The method that used in this research is qualitative method with socio-historical inquiry. This article uses theoretical framework inspired by Anthony Giddens’ thought about structuration. Globalisasi tentu saja menghadirkan tantangan dan ancaman terhadap pembangunan pertahanan nasional berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk menjawab tantangan dan ancaman ini. Salah satunya, dengan mendorong transformasi di lembaga pendidikan militer, termasuk di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL), yang menjadi subjek penelitian dari tulisan ini. Argumentasi tulisan ini adalah upaya adaptasi dan antisipasi organisasi militer dalam menghadapi globalisasi dapat dilakukan melalui transformasi institusi pendidikan militer, terutama untuk memproduksi struktur atau menciptakan norma baru mengenai militer profesional. Salah satu kendala utama bagi dilaksanakannya proses transformasi ini adalah masih adanya stereotip negatif yang dilekatkan kepada SESKOAL sehingga lembaga tersebut mengalami marginalisasi. Padahal, lembaga pendidikan militer memiliki peran signifikan dalam upaya pembentukan militer yang profesional dan mumpuni. Akibatnya, banyak anggota militer yang enggan berkecimpung di lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan metode kualitatif yang disertai dengan penelusuran sosio-historis. Adapun kerangka teoretis yang digunakan banyak mengambil inspirasi dari pemikiran Anthony Giddens mengenai strukturasi.
全球化给包括印尼在内的许多国家的国防和安全建设带来了一些挑战和威胁。必须作出许多努力来应对这些挑战和威胁。其中一项努力是对军事教育机构进行一些必要的改革，在这种情况下，印度尼西亚海军参谋和指挥学院(Sekolah Staff dan Komando TNI AL/SESKOAL)成为本文的研究主题。本文认为，军事组织面对全球化的适应和预期，可以通过军事教育制度的变革，特别是通过产生结构或创造职业军事新规范来实现。这一转变过程的障碍之一是对SESKOAL现有的消极刻板印象，因此该机构一直处于边缘地位，而军事教育机构在培养专业和有能力的军队方面发挥着重要作用。因此，许多军事人员对参加该机构犹豫不决。本研究使用的方法是社会历史调查的定性方法。本文采用了受安东尼·吉登斯结构思想启发的理论框架。印度尼西亚termasuk, Globalisasi tentu saja menghadirkan tantangan dan ancaman terhadap pembangunan pertahanan national berbagai negara。Berbagai upaya mesti dilakukan untuk menjawab tantangan danancaman ini。Salah satunya, dengan mendorong transformasi di lembaga pendidikan军事人员，termasuk di Sekolah staff dan Komando TNI AL (SESKOAL)， yang menjadi subjek penelitian dari tulisan ini。论点是:土立学是一门学科，它是一门学科，它是一门学科，它是一门学科，它是一门学科，它是一门学科，它是一门学科，它是一门学科。Salah satu kendala utama bagi dilaksanakannya proprosi adalah masih adanya stereotip negative yang dilekkatkan kepada SESKOAL seingga lembaga tersebut mengalami marginalisasi。Padahal, lembaga pendidikan military memoriliki peran signfikan dalam upaya pembentukan military yang professional dan mumpuni。Akibatnya, banyak anggota军事人员yang enggan berkimpung di lembaga tersebut。在社会历史研究中，我们发现了一种新的方法，即方法质量。阿普敦kerangka teoretis yang digunakan banyak mengambil inspirasi dari pemikiran Anthony Giddens mengenai strukturasi。
{"title":"Globalisasi dan Transformasi Institusi Pendidikan Militer di Sekolah Staf dan Komando TNI AL","authors":"A. Octavian","doi":"10.7454/MJS.V19I2.4702","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/MJS.V19I2.4702","url":null,"abstract":"Globalization has brought some challenges and threats to the building of national defence and security of many countries, including Indonesia. Many efforts have to be made to answer these challenges and threats. One of these efforts is doing some necessary transformations in the institutions of military education—in this case, The School of Staff and Command of Indonesian Navy (Sekolah Staf dan Komando TNI AL/SESKOAL) that becomes the research subject of this article. This article argues that the attempt of military organization to do adaptation and anticipation in facing globalization can be done by transformation of institution of military education, especially to produce structure or to create new norm about professional military. One of the obstacles for this transformational process is the existing negative stereotype to the SESKOAL, so that that institution had been experiencing marginalization, whereas the institution of military education has significant role in creating professional and competence military. As the consequence, many military personnel hesitate to take part in the institution. The method that used in this research is qualitative method with socio-historical inquiry. This article uses theoretical framework inspired by Anthony Giddens’ thought about structuration. Globalisasi tentu saja menghadirkan tantangan dan ancaman terhadap pembangunan pertahanan nasional berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk menjawab tantangan dan ancaman ini. Salah satunya, dengan mendorong transformasi di lembaga pendidikan militer, termasuk di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL), yang menjadi subjek penelitian dari tulisan ini. Argumentasi tulisan ini adalah upaya adaptasi dan antisipasi organisasi militer dalam menghadapi globalisasi dapat dilakukan melalui transformasi institusi pendidikan militer, terutama untuk memproduksi struktur atau menciptakan norma baru mengenai militer profesional. Salah satu kendala utama bagi dilaksanakannya proses transformasi ini adalah masih adanya stereotip negatif yang dilekatkan kepada SESKOAL sehingga lembaga tersebut mengalami marginalisasi. Padahal, lembaga pendidikan militer memiliki peran signifikan dalam upaya pembentukan militer yang profesional dan mumpuni. Akibatnya, banyak anggota militer yang enggan berkecimpung di lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan metode kualitatif yang disertai dengan penelusuran sosio-historis. Adapun kerangka teoretis yang digunakan banyak mengambil inspirasi dari pemikiran Anthony Giddens mengenai strukturasi.","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"54 1","pages":"167-194"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.7454/MJS.V19I2.4702","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340613","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations","authors":"Hipolitus Yolisandry Ringgi","doi":"10.7454/MJS.V19I2.4707","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/MJS.V19I2.4707","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"19 1","pages":"305-308"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71341057","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
B. A. Yulianto, Abdil Mughis Mudhoffir, Sakti Wira Yudha, A. Alamsyah
{"title":"Embrio Sosiologi Militer di Indonesia","authors":"B. A. Yulianto, Abdil Mughis Mudhoffir, Sakti Wira Yudha, A. Alamsyah","doi":"10.7454/MJS.V19I2.4700","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/MJS.V19I2.4700","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.7454/MJS.V19I2.4700","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340546","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia’s military reform resulted cultural, structural, doctrinal and organizational changes. But those changes are not fundamental enough to build democratic civil–military relation that relies on civilian supremacy. The process of military reform in Indonesia showed us that the success of democratization of civil–military relation depends on institutional setup of the military related to civilian institutions’ persistency, guidance, and initiative. This study used Peter D. Feaver’s theory of “principal-agent” to show that the lack of civilian institutions’ coherence and resoluteness caused persisting problems to the Indonesia’s military reform under democratic system. Civilian supremacy in Indonesia appears to be relied on “voluntary subordination” of the military rather than effective civilian control over the military. Hence, instructive policies and legal basis become very important to yield a complete subordination of the military to the civil within democratic system. This argument confronts the existing studies, especially those with political perspective, that tended to accept the idea that military supremacy in politics is needed to build a strong nation state and to uphold the constitution. This study uses qualitative method with data collected by interviewing some key figures in military and civilian institutions. Reformasi militer di Indonesia telah menghasilkan beberapa perubahan, baik kultural, struktural, doktrinal, maupun organisasional. Namun, perubahan-perubahan tersebut belum mencapai tataran yang fundamental terkait relasi sipil–militer yang demokratis dan bersandar pada supremasi sipil. Proses reformasi militer di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi relasi sipil–militer bergantung pada tatanan kelembagaan militer dalam kaitannya dengan kegigihan, arahan, dan inisiatif institusi sipil. Merujuk pada teori Peter D. Feaver tentang “agen prinsipal”, studi ini menunjukkan bahwa kurangnya koherensi dan keterpaduan lembaga sipil mengakibatkan reformasi militer di bawah kontrol sistem demokrasi di Indonesia masih bermasalah. Supremasi sipil di Indonesia nampaknya lebih mengandalkan “subordinasi sukarela” dari militer, dan bukan hasil dari kontrol sipil yang efektif terhadap militer. Kebijakan instruktif dan dasar hukum lantas menjadi dua hal yang penting untuk menghasilkan subordinasi penuh militer terhadap masyarakat sipil di dalam sistem demokratis. Argumentasi ini membantah studi-studi sebelumnya, terutama studi-studi berperspektif politik, yang cenderung menerima ide bahwa supremasi militer atas sipil dalam politik diperlukan untuk membangun negara-bangsa yang kuat dan mempertahankan konstitusi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa tokoh kunci dalam institusi militer dan institusi sipil.
印尼的军事改革导致了文化、结构、理论和组织方面的变化。但这些变化还不够根本，不足以建立以文官至上为基础的民主军民关系。印度尼西亚的军事改革进程向我们表明，军民关系民主化的成功取决于与文职机构的坚持、指导和主动性有关的军事体制设置。本研究运用Peter D. Feaver的“委托-代理”理论，说明民主制度下印尼军事改革的问题持续存在的原因是文职机构缺乏连贯性和果断性。印尼的文官至上似乎依赖于军方的“自愿服从”，而不是文官对军方的有效控制。因此，要在民主制度下使军民完全服从，具有指导性的政策和法律依据就变得非常重要。这一观点与现有的研究，特别是那些具有政治视角的研究相悖，这些研究倾向于接受政治上的军事优势是建立一个强大的民族国家和维护宪法所必需的观点。本研究采用质性研究方法，对军民机构的关键人物进行访谈。印尼改革派军事领袖telah menghasilkan beberapa perubahan，改革文化，结构，doktrinal，组织。杨Namun, perubahan-perubahan于belum mencapai tataran基本terkait relasi sipil-militer杨demokratis丹bersandar篇supremasi sipil。印尼民主改革进程中的民主改革进程中的民主改革进程中的民主改革进程中的民主改革进程中的民主改革进程中的民主改革进程中的民主改革进程。印尼民主制度改革的先驱彼得·d·菲弗尔(Peter D. Feaver)，《印尼民主制度改革》，《印尼民主制度改革的先驱》。印尼最高领导人nampaknya lebih mengandalkan " subasi sukarela "达里军，但bukan hasil达里军控制着达里军。Kebijakan的高级官员说:“我们的国家是民主国家，我们的国家是民主国家，我们的国家是民主国家。”争论是由政治问题引起的，争论是由政治问题引起的，争论是由政治问题引起的，争论是由政治问题引起的，争论是由政治问题引起的。研究孟古纳坎方法，定性，登高数据，杨迪昆普尔坎，melalui, wanancara, terhadap, beberapa, tokoh, kunci, dalam, institute, militers, dan, institute, sipil。
{"title":"Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia","authors":"Koesnadi Kardi","doi":"10.7454/MJS.V19I2.4703","DOIUrl":"https://doi.org/10.7454/MJS.V19I2.4703","url":null,"abstract":"Indonesia’s military reform resulted cultural, structural, doctrinal and organizational changes. But those changes are not fundamental enough to build democratic civil–military relation that relies on civilian supremacy. The process of military reform in Indonesia showed us that the success of democratization of civil–military relation depends on institutional setup of the military related to civilian institutions’ persistency, guidance, and initiative. This study used Peter D. Feaver’s theory of “principal-agent” to show that the lack of civilian institutions’ coherence and resoluteness caused persisting problems to the Indonesia’s military reform under democratic system. Civilian supremacy in Indonesia appears to be relied on “voluntary subordination” of the military rather than effective civilian control over the military. Hence, instructive policies and legal basis become very important to yield a complete subordination of the military to the civil within democratic system. This argument confronts the existing studies, especially those with political perspective, that tended to accept the idea that military supremacy in politics is needed to build a strong nation state and to uphold the constitution. This study uses qualitative method with data collected by interviewing some key figures in military and civilian institutions. Reformasi militer di Indonesia telah menghasilkan beberapa perubahan, baik kultural, struktural, doktrinal, maupun organisasional. Namun, perubahan-perubahan tersebut belum mencapai tataran yang fundamental terkait relasi sipil–militer yang demokratis dan bersandar pada supremasi sipil. Proses reformasi militer di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi relasi sipil–militer bergantung pada tatanan kelembagaan militer dalam kaitannya dengan kegigihan, arahan, dan inisiatif institusi sipil. Merujuk pada teori Peter D. Feaver tentang “agen prinsipal”, studi ini menunjukkan bahwa kurangnya koherensi dan keterpaduan lembaga sipil mengakibatkan reformasi militer di bawah kontrol sistem demokrasi di Indonesia masih bermasalah. Supremasi sipil di Indonesia nampaknya lebih mengandalkan “subordinasi sukarela” dari militer, dan bukan hasil dari kontrol sipil yang efektif terhadap militer. Kebijakan instruktif dan dasar hukum lantas menjadi dua hal yang penting untuk menghasilkan subordinasi penuh militer terhadap masyarakat sipil di dalam sistem demokratis. Argumentasi ini membantah studi-studi sebelumnya, terutama studi-studi berperspektif politik, yang cenderung menerima ide bahwa supremasi militer atas sipil dalam politik diperlukan untuk membangun negara-bangsa yang kuat dan mempertahankan konstitusi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa tokoh kunci dalam institusi militer dan institusi sipil.","PeriodicalId":31129,"journal":{"name":"Masyarakat Jurnal Sosiologi","volume":"19 1","pages":"231-256"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.7454/MJS.V19I2.4703","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"71340621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：