Pub Date : 2018-05-09DOI: 10.35724/SJIAS.V7I01.975
M. Irwan, S. Soewondo, Julianto Jover Jotam Kalalo
This study aims to determine progressive law enforcement in an effort to eradicate corruption in Indonesia and the application of progressive law in the context of combating corruption in Indonesia. The type of research used, namely normative legal research. Data is obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that (1) progressive law enforcement in the effort to eradicate corruption acts lies in the activities of aligning the values contained in the community then realizing those values into reality, where in its application is influenced by several factors including legal substance, structure law, legal culture, professionalism, and leadership. (2) A criminal act of corruption is a criminal act which is categorized as an extraordinary crime due to the impact of a very wide corruption, which is concerning the welfare of the people. KPK as a law enforcer must also be able to carry out more progressive and massive prevention and repression efforts so that it can minimize or even eradicate the nation's problems completely. In this case too, the KPK does not work alone, it also requires an active role of the community in carrying out preventive efforts for the realization of an anti-corruption community. Keywords: Law, Corruption, Progressive, Criminal.
{"title":"HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA","authors":"M. Irwan, S. Soewondo, Julianto Jover Jotam Kalalo","doi":"10.35724/SJIAS.V7I01.975","DOIUrl":"https://doi.org/10.35724/SJIAS.V7I01.975","url":null,"abstract":"This study aims to determine progressive law enforcement in an effort to eradicate corruption in Indonesia and the application of progressive law in the context of combating corruption in Indonesia. The type of research used, namely normative legal research. Data is obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that (1) progressive law enforcement in the effort to eradicate corruption acts lies in the activities of aligning the values contained in the community then realizing those values into reality, where in its application is influenced by several factors including legal substance, structure law, legal culture, professionalism, and leadership. (2) A criminal act of corruption is a criminal act which is categorized as an extraordinary crime due to the impact of a very wide corruption, which is concerning the welfare of the people. KPK as a law enforcer must also be able to carry out more progressive and massive prevention and repression efforts so that it can minimize or even eradicate the nation's problems completely. In this case too, the KPK does not work alone, it also requires an active role of the community in carrying out preventive efforts for the realization of an anti-corruption community. Keywords: Law, Corruption, Progressive, Criminal.","PeriodicalId":312787,"journal":{"name":"Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114593567","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-05-09DOI: 10.35724/sjias.v7i01.965
David Laiyan, Bambang Tri Harsanto
Pembangunan sudah semestinya harus memberikan kegunaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan dapat hadir sebagai sebuah bentuk usaha perubahan kondisi menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program GERBANGKU belum maksimal mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung serta belum maksimal untuk berkontribusi memberdayakan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat kampung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku yaitu komunikasi, karakteristik wilayah kampung, pendampingan masyarakat serta interaksi program dengan masyarakat kampung. Pemerintah daerah perlu secara terus-menerus membangun proses komunikasi dengan masyarakat kampung melalui sosialisasi yang intensif dengan melalui pendekatan formal dan informal dengan tujuan agar mencapai tujuan program dan mampu menghasilkan pembangunan kampung yang lebih maksimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan,; Pembangunan Kampung
发展应该促进社会利益，使发展能够在社会生活的各个方面更好地发挥作用。本研究的目的是描述和识别影响我的家乡墨洛克区Jagebob development project计划实施的因素。使用的数据来源是一种带有定量方法分析描述性分析方法的原始和次要数据。这项研究的结果表明，我的大门计划的实施并没有最大限度地促进农村人民生活质量的提高，也没有最大限度地促进农村人民的潜力和资源。有几个因素影响了我们的乡村发展运动计划的实施，比如交流、农村地区的特点、裁员以及项目与农村社区的互动。地方政府需要通过正式和非正式的手段，不断地通过密集的社会化与社区建立沟通进程，以便实现项目目标，能够实现更大的社区建设。关键词:政策实施;家乡的建设
{"title":"IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNGKU (GERBANGKU) DI DISTRIK JAGEBOB KABUPATEN MERAUKE","authors":"David Laiyan, Bambang Tri Harsanto","doi":"10.35724/sjias.v7i01.965","DOIUrl":"https://doi.org/10.35724/sjias.v7i01.965","url":null,"abstract":"Pembangunan sudah semestinya harus memberikan kegunaan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan dapat hadir sebagai sebuah bentuk usaha perubahan kondisi menjadi lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program GERBANGKU belum maksimal mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung serta belum maksimal untuk berkontribusi memberdayakan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat kampung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerakan Pembangunan Kampungku yaitu komunikasi, karakteristik wilayah kampung, pendampingan masyarakat serta interaksi program dengan masyarakat kampung. Pemerintah daerah perlu secara terus-menerus membangun proses komunikasi dengan masyarakat kampung melalui sosialisasi yang intensif dengan melalui pendekatan formal dan informal dengan tujuan agar mencapai tujuan program dan mampu menghasilkan pembangunan kampung yang lebih maksimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan,; Pembangunan Kampung","PeriodicalId":312787,"journal":{"name":"Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126374208","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-05-09DOI: 10.35724/sjias.v7i01.967
Andri Irawan
E-government merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektonika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, serta melihat faktorfaktor apa yang menghambat dalam penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang masih kurang dan butuh pengembangan serta perbaikan lebih lanjut agar pelayanan publik yang berbasis e-government ini dapat tercipta. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya support pemerintah dalam bentuk peraturan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian ditambah dengan masih lemahnya kemampuan dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya infrastuktur yang menjadi unsur penting dalam menciptakan pelayanan publik berbasis elektronik. Dari segi manfaat yang didapat setelah menerapkan sistem pelayanan berbasis e-government adalah pemerintah dapat meningkatkan efektifitas dan transparansi pelayanan demi terciptanya good governance. Dengan adanya sistem e-goverment ini memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat dalam pengembangan e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke adalah masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, infrastruktur yang terkendala dengan wilayah geografis, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan mindset masyarakat yang lebih merasa nyaman dengan sistem manual daripada yang berbasis elektronik.
{"title":"SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE","authors":"Andri Irawan","doi":"10.35724/sjias.v7i01.967","DOIUrl":"https://doi.org/10.35724/sjias.v7i01.967","url":null,"abstract":"E-government merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektonika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, serta melihat faktorfaktor apa yang menghambat dalam penerapan sistem pelayanan publik berbasis egoverment tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang masih kurang dan butuh pengembangan serta perbaikan lebih lanjut agar pelayanan publik yang berbasis e-government ini dapat tercipta. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya support pemerintah dalam bentuk peraturan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian ditambah dengan masih lemahnya kemampuan dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya infrastuktur yang menjadi unsur penting dalam menciptakan pelayanan publik berbasis elektronik. Dari segi manfaat yang didapat setelah menerapkan sistem pelayanan berbasis e-government adalah pemerintah dapat meningkatkan efektifitas dan transparansi pelayanan demi terciptanya good governance. Dengan adanya sistem e-goverment ini memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat dalam pengembangan e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke adalah masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, infrastruktur yang terkendala dengan wilayah geografis, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan mindset masyarakat yang lebih merasa nyaman dengan sistem manual daripada yang berbasis elektronik.","PeriodicalId":312787,"journal":{"name":"Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129688104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-05-09DOI: 10.35724/SJIAS.V7I01.961
Hubertus Oja, Hesty Tambajong
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Setelah itu data-data yang diperoleh dianalisis untuk dideskripsikan guna menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian bahwa community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik belum maksimal dilakukan. Hal ini terlihat dari pengembangan kapasitas masyarakat petani padi melalui program sekolah lapangan, namun kegiatan sekolah lapangan ini sifatnya tidak berkelanjutan dan belum ada komitmen pemerintah dalam menjalakan suatu program. Pengorganisasian kegiatan komunitas masyarakat tani sudah dibentuk dalam kelompok usaha tani, namun kelompok tersebut tidak difungsikan secara baik karena masyarakat tani lebih bekerja secara individu. Pengembangan jaringan kerja di antara sesama anggota kelompok belum maksimal dilakukan. Aspek komunikasi dan informasi dalam pengembangan masyarakat petani padi ada hubungan timbal balik dalam mengkomunikasikan segala informasi yang terkait dengan pengembangan masyarakat petani padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi community development pada masyarakat petani padi di Kmapung Kuprik, Distrik Semangga antara lain Collective Commitments semua pihak baik dari kelompok usaha tani, Pemerintahan Kampung, petugas PPL, dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Kepemimpinan yang kondusif yang mampu menempatkan diri dalam setiap situasi dalam memecahkan masalah serta menciptakan suasan organisasi yang lebih kondusif dalam upaya pencapain tujuan organisasi. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural yang mendukung pengembangan kapasitas. Kata Kunci : Community Development; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Padi
{"title":"STRATEGI COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI PADI DI KAMPUNG KUPRIK, DISTRIK SEMANGGA, KABUPATEN MERAUKE","authors":"Hubertus Oja, Hesty Tambajong","doi":"10.35724/SJIAS.V7I01.961","DOIUrl":"https://doi.org/10.35724/SJIAS.V7I01.961","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Setelah itu data-data yang diperoleh dianalisis untuk dideskripsikan guna menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian bahwa community development dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani padi di Kampung Kuprik belum maksimal dilakukan. Hal ini terlihat dari pengembangan kapasitas masyarakat petani padi melalui program sekolah lapangan, namun kegiatan sekolah lapangan ini sifatnya tidak berkelanjutan dan belum ada komitmen pemerintah dalam menjalakan suatu program. Pengorganisasian kegiatan komunitas masyarakat tani sudah dibentuk dalam kelompok usaha tani, namun kelompok tersebut tidak difungsikan secara baik karena masyarakat tani lebih bekerja secara individu. Pengembangan jaringan kerja di antara sesama anggota kelompok belum maksimal dilakukan. Aspek komunikasi dan informasi dalam pengembangan masyarakat petani padi ada hubungan timbal balik dalam mengkomunikasikan segala informasi yang terkait dengan pengembangan masyarakat petani padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi community development pada masyarakat petani padi di Kmapung Kuprik, Distrik Semangga antara lain Collective Commitments semua pihak baik dari kelompok usaha tani, Pemerintahan Kampung, petugas PPL, dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Kepemimpinan yang kondusif yang mampu menempatkan diri dalam setiap situasi dalam memecahkan masalah serta menciptakan suasan organisasi yang lebih kondusif dalam upaya pencapain tujuan organisasi. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural yang mendukung pengembangan kapasitas. Kata Kunci : Community Development; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Padi","PeriodicalId":312787,"journal":{"name":"Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115628797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：