Pub Date : 2023-03-04DOI: 10.15408/adalah.v5i3.31360
N. Yunus
Landasan Nasional Pancasila dan HUT RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bhinneka Tunggal Ika dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam lambang negara Indonesia. Garuda dengan kepala menoleh ke kanan, perisai berbentuk hati yang tergantung di leher garuda dan semboyan yang tertulis di pita yang dipegang garuda adalah tiga komponen yang membentuk lambang negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Tahun 1951 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009. Ungkapan "BHINNEKA TUNGGAL IKA" dicetak dalam bahasa Jawa Kuno pada pita dengan huruf latin. Ini adalah moto Kebangsaan Indonesia.
{"title":"Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia","authors":"N. Yunus","doi":"10.15408/adalah.v5i3.31360","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.31360","url":null,"abstract":"Landasan Nasional Pancasila dan HUT RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bhinneka Tunggal Ika dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam lambang negara Indonesia. Garuda dengan kepala menoleh ke kanan, perisai berbentuk hati yang tergantung di leher garuda dan semboyan yang tertulis di pita yang dipegang garuda adalah tiga komponen yang membentuk lambang negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Tahun 1951 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009. Ungkapan \"BHINNEKA TUNGGAL IKA\" dicetak dalam bahasa Jawa Kuno pada pita dengan huruf latin. Ini adalah moto Kebangsaan Indonesia.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80563619","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-04DOI: 10.15408/adalah.v5i1.31357
N. Yunus
Pembangunan suatu negara bangsa membutuhkan satu atau lebih pilar yang kuat, agar masyarakat yang tinggal di dalamnya dapat merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, bebas dari segala macam gangguan dan bencana. Dalam bentuk sistem kepercayaan atau landasan filosofis, pilar-pilar negara-bangsa berwujud seperangkat konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat negara-bangsa yang bersangkutan. Ini adalah gagasan, prinsip, dan nilai yang dianggap mampu menjadi dasar bagi aktivitas sehari-hari masyarakat, bangsa, dan negara.
{"title":"Filsafat Pilar Kebangsaan Indonesia","authors":"N. Yunus","doi":"10.15408/adalah.v5i1.31357","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.31357","url":null,"abstract":"Pembangunan suatu negara bangsa membutuhkan satu atau lebih pilar yang kuat, agar masyarakat yang tinggal di dalamnya dapat merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, bebas dari segala macam gangguan dan bencana. Dalam bentuk sistem kepercayaan atau landasan filosofis, pilar-pilar negara-bangsa berwujud seperangkat konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat negara-bangsa yang bersangkutan. Ini adalah gagasan, prinsip, dan nilai yang dianggap mampu menjadi dasar bagi aktivitas sehari-hari masyarakat, bangsa, dan negara.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74220765","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-04DOI: 10.15408/adalah.v5i2.31358
N. Yunus
Indonesia adalah negara kepulauan, sebaliknya bentuk negaranya adalah republik. Alasan mengapa negara Indonesia disebut negara kesatuan Republik Indonesia adalah karena meskipun negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, masih dianggap sebagai satu negara dan negara adalah satu kesatuan yang dikenal sebagai Indonesia. Karena peristiwa proklamasi ini, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus mendeklarasikannya ke dunia luar (bangsa lain), dan sejak saat itu berdirilah negara baru, negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
{"title":"NKRI Sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia","authors":"N. Yunus","doi":"10.15408/adalah.v5i2.31358","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.31358","url":null,"abstract":"Indonesia adalah negara kepulauan, sebaliknya bentuk negaranya adalah republik. Alasan mengapa negara Indonesia disebut negara kesatuan Republik Indonesia adalah karena meskipun negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, masih dianggap sebagai satu negara dan negara adalah satu kesatuan yang dikenal sebagai Indonesia. Karena peristiwa proklamasi ini, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus mendeklarasikannya ke dunia luar (bangsa lain), dan sejak saat itu berdirilah negara baru, negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"40 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78659485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini membahas tentang konsep pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan daerah kepulauan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Tulisan ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa daerah kepulauan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu adanya penanganan pelayanan publik yang berbasis kekhususan tentunya yang berada di daerah kepulauan. Pemerataan pelayanan publik dimulai dengan menggeser makna urusan pemerintahan konkuren yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam substansinya sangat bersifat rigid dalam pengaturannya, sehingga dibutuhkan pergeseran makna konkuren khusus untuk daerah kepulauan agar tercipta sebuah keseimbangan pelayanan publik yang bisa dirasakan masyarakat yang berada di daerah kepulauan. Pemaknaan urusan pemerintahan konkuren terhadap daerah kepulauan berangkat dari pendekatan pelayanan publik yang dimulai dari daerah non kepulauan yang menjadi penghubung antar pulau dengan memusatkan pelayanan pada daerah kepulauan yang memiliki jangkauan akses terdekat dari pulau-pulau kecil yang ada di daerah kabupaten/kota yang mana tujuan akhirnya akan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan publik dan menjadikan daerah kepulauan sebagai satu kesatuan yang integratif. Percepatan proses pembangunan daerah-daerah kepulauan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di daerah kepulauan.Kata-kata Kunci: Konkuren, Pemerintahan Daerah, Daerah Kepulauan
{"title":"Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan","authors":"Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, Rosita Rosita","doi":"10.30863/ajmpi.v1i1.2546","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.2546","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas tentang konsep pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan daerah kepulauan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Tulisan ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa daerah kepulauan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu adanya penanganan pelayanan publik yang berbasis kekhususan tentunya yang berada di daerah kepulauan. Pemerataan pelayanan publik dimulai dengan menggeser makna urusan pemerintahan konkuren yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam substansinya sangat bersifat rigid dalam pengaturannya, sehingga dibutuhkan pergeseran makna konkuren khusus untuk daerah kepulauan agar tercipta sebuah keseimbangan pelayanan publik yang bisa dirasakan masyarakat yang berada di daerah kepulauan. Pemaknaan urusan pemerintahan konkuren terhadap daerah kepulauan berangkat dari pendekatan pelayanan publik yang dimulai dari daerah non kepulauan yang menjadi penghubung antar pulau dengan memusatkan pelayanan pada daerah kepulauan yang memiliki jangkauan akses terdekat dari pulau-pulau kecil yang ada di daerah kabupaten/kota yang mana tujuan akhirnya akan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan publik dan menjadikan daerah kepulauan sebagai satu kesatuan yang integratif. Percepatan proses pembangunan daerah-daerah kepulauan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di daerah kepulauan.Kata-kata Kunci: Konkuren, Pemerintahan Daerah, Daerah Kepulauan","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.30863/ajmpi.v1i1.3282
D. Hariyanto, A. Islamy
This research intends to identify the manifestations of religious moderation by Islamic groups in the history of the consesus of the basic formulation of the Indonesian state. This qualitative research uses a normative-historical approach. Various scientific literature on ideological struggles between Islamic and nationalist groups in the history of the basic formulation of the Indonesian state became the source of this research data. Four indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia became analytical theories in this study, including national commitment, tolerance, anti-violence, and accommodating to local culture. Data collection through documentation. The results showed that there are various indicators of religious moderation by Islamic groups in the history of acceptance of the basic consesus of the Indonesian state. First, indicators of tolerance and anti-radicalism in respecting and accepting the abolition of the 7 Words in the Jakarta Charter. Second, the indictor of national commitment in maintaining the integration of the nation and state. Third, indicators of accommodative indicators of local wisdom in upholding a culture of deliberation related to the plurality of socio-political life. The theoretical implications of this study show that it takes a paradigm and religious attitude of individual (group) Muslims that is inclusive, tolerant, symbiotic in the life of a multicultural society. The limitations of the research have not examined the pattern of understanding or religious attitudes of Islamic groups that do not want the consesus of Pancasila and the 1945 Constitution in the history of the basic formulation of the Indonesian state. This is urgent to be studied further
{"title":"Religious Moderation in Islamic Groups in the History of the Basic Consesus of the Indonesian State","authors":"D. Hariyanto, A. Islamy","doi":"10.30863/ajmpi.v1i1.3282","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3282","url":null,"abstract":"This research intends to identify the manifestations of religious moderation by Islamic groups in the history of the consesus of the basic formulation of the Indonesian state. This qualitative research uses a normative-historical approach. Various scientific literature on ideological struggles between Islamic and nationalist groups in the history of the basic formulation of the Indonesian state became the source of this research data. Four indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia became analytical theories in this study, including national commitment, tolerance, anti-violence, and accommodating to local culture. Data collection through documentation. The results showed that there are various indicators of religious moderation by Islamic groups in the history of acceptance of the basic consesus of the Indonesian state. First, indicators of tolerance and anti-radicalism in respecting and accepting the abolition of the 7 Words in the Jakarta Charter. Second, the indictor of national commitment in maintaining the integration of the nation and state. Third, indicators of accommodative indicators of local wisdom in upholding a culture of deliberation related to the plurality of socio-political life. The theoretical implications of this study show that it takes a paradigm and religious attitude of individual (group) Muslims that is inclusive, tolerant, symbiotic in the life of a multicultural society. The limitations of the research have not examined the pattern of understanding or religious attitudes of Islamic groups that do not want the consesus of Pancasila and the 1945 Constitution in the history of the basic formulation of the Indonesian state. This is urgent to be studied further","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"98 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77553244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.30863/ajmpi.v1i1.3568
Nur Faisyah, Sudarsono Sudarsono, Shinta Hadiyantina, Irfan Amir
This study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach. The primary legal material is Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. Secondary legal materials are articles, books, and research findings gathered through normative research and analyzed using a research methodology. The results showed that the implication of postponing the 2022 and 2023 regional elections caused a vacancy in the position of the regional head, which had implications for the appointment of the TNI/Polri as acting regional head, which deviated from the state rule of law. Based on the decision of the Constitutional Court, the TNI/ Polri can occupy civilian positions if they retire or resign from active service and have gone through the process openly and competitively. Meanwhile, the mechanism for appointing acting regional heads from the TNI/ Polri who are still active has been contrary to the principle of the procedure for the validity of the actions of government officials. So that the government needs to immediately issue a government regulation related to the mechanism for appointing acting regional heads due to the postponement of technical regional elections so that the appointment can have a basis in the selection mechanism and qualification of acting regional heads democraticallyThis study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach. The primary legal material is Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. Secondary legal materials are articles, books, and research findings gathered through normative research and analyzed using a research methodology. The results showed that the implication of postponing the 2022 and 2023 regional elections caused a vacancy in the position of the regional head, which had implications for the appointment of the TNI/Polri as acting regional head, which deviated from the state rule of law. Based on the decision of the Constitutional Court, the TNI/ Polri can occupy civilian positions if they retire or resign from active service and have gone through the process openly and competitively. Meanwhile, the mechanism for appointing acting regional heads from the TNI/ Polri who are still active has been contrary to the principle of the procedure for the validity of the actions of government officials. So that the government needs to immediately issue a government regulation related to the mechanism for appointing acting regional heads due to the postponement of technical regional elections so that the appointment can have a basis in the selection mechanism and qualification of acting regional heads democratically.This is an open access article under the CC–BY-SA 4.0
{"title":"Keabsahan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah","authors":"Nur Faisyah, Sudarsono Sudarsono, Shinta Hadiyantina, Irfan Amir","doi":"10.30863/ajmpi.v1i1.3568","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3568","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach. The primary legal material is Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. Secondary legal materials are articles, books, and research findings gathered through normative research and analyzed using a research methodology. The results showed that the implication of postponing the 2022 and 2023 regional elections caused a vacancy in the position of the regional head, which had implications for the appointment of the TNI/Polri as acting regional head, which deviated from the state rule of law. Based on the decision of the Constitutional Court, the TNI/ Polri can occupy civilian positions if they retire or resign from active service and have gone through the process openly and competitively. Meanwhile, the mechanism for appointing acting regional heads from the TNI/ Polri who are still active has been contrary to the principle of the procedure for the validity of the actions of government officials. So that the government needs to immediately issue a government regulation related to the mechanism for appointing acting regional heads due to the postponement of technical regional elections so that the appointment can have a basis in the selection mechanism and qualification of acting regional heads democraticallyThis study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach. The primary legal material is Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. Secondary legal materials are articles, books, and research findings gathered through normative research and analyzed using a research methodology. The results showed that the implication of postponing the 2022 and 2023 regional elections caused a vacancy in the position of the regional head, which had implications for the appointment of the TNI/Polri as acting regional head, which deviated from the state rule of law. Based on the decision of the Constitutional Court, the TNI/ Polri can occupy civilian positions if they retire or resign from active service and have gone through the process openly and competitively. Meanwhile, the mechanism for appointing acting regional heads from the TNI/ Polri who are still active has been contrary to the principle of the procedure for the validity of the actions of government officials. So that the government needs to immediately issue a government regulation related to the mechanism for appointing acting regional heads due to the postponement of technical regional elections so that the appointment can have a basis in the selection mechanism and qualification of acting regional heads democratically.This is an open access article under the CC–BY-SA 4.0","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.30863/ajmpi.v8i1.3779
Nur Paikah
penelitian ini menganalisis urgensi hukum internasional untuk kemaslahatan umat manusia dan difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelesuran pustaka dan dianalisa menggunakan tehnik analisa deskrpiti kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seruan kepada perdamaian dan keinginan pada penyelesaian persengketaan internasional dengan jalan damai pada umumnya merupakan upaya pertama dan utama baik yang diatur hukum Barat terutama sejak terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Mukadidma Piagamnya menyerukan perlunya mewujudkan perdamaian dan kemanaan dunia internasional dan penegasan penghapusan imperialism dan kolonialisme. Hal ini kemudian berseuaian dengan kosnep hukum islam yang sudah dari dulu mengajarkan pentingnya perdamaian dan seruan perdamaian untuk uat manusia. Sehingga kedua sistem tersebut perlu dikorelasikan sehingga menjadi dasar dan pedoman untuk dalam mewujudkan tujuan PBB dalam Pasal 10 Piagam PBB terutama dalam menyelesaikan sengketa bangsa yang saat ini belum berkesudahan diantaranya konflik Israil dan Palestina, Yunani dan Turki, Jepang dan Cina. Demikian pula persengketaan soal rasisme di Afrika, di Myanmar dan bangsa-bangsa lain-lainnya.
{"title":"Hukum Internasional untuk Kemanusiaan; Telaah Penyelesaian Persengketaan Dalam Hukum Konvensional Dan Hukum Islam","authors":"Nur Paikah","doi":"10.30863/ajmpi.v8i1.3779","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.3779","url":null,"abstract":"penelitian ini menganalisis urgensi hukum internasional untuk kemaslahatan umat manusia dan difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelesuran pustaka dan dianalisa menggunakan tehnik analisa deskrpiti kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seruan kepada perdamaian dan keinginan pada penyelesaian persengketaan internasional dengan jalan damai pada umumnya merupakan upaya pertama dan utama baik yang diatur hukum Barat terutama sejak terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Mukadidma Piagamnya menyerukan perlunya mewujudkan perdamaian dan kemanaan dunia internasional dan penegasan penghapusan imperialism dan kolonialisme. Hal ini kemudian berseuaian dengan kosnep hukum islam yang sudah dari dulu mengajarkan pentingnya perdamaian dan seruan perdamaian untuk uat manusia. Sehingga kedua sistem tersebut perlu dikorelasikan sehingga menjadi dasar dan pedoman untuk dalam mewujudkan tujuan PBB dalam Pasal 10 Piagam PBB terutama dalam menyelesaikan sengketa bangsa yang saat ini belum berkesudahan diantaranya konflik Israil dan Palestina, Yunani dan Turki, Jepang dan Cina. Demikian pula persengketaan soal rasisme di Afrika, di Myanmar dan bangsa-bangsa lain-lainnya.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439858","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.30863/ajmpi.v1i1.3393
Erni Dwita Silambi, Emiliana B Rahaili, Rosnida Rosnida, Satriadi Satriadi
The handling of money politics in terms of legal substance has been regulated in the Election Law which was initially handled by the Sentra Gakkumdu consisting of Bawaslu, the Police, and the Attorney General's Office.This study aims to identify and analyze: to reconstruct the law enforcement of Money Politics Crimes in Elections. This research uses the type of empirical juridical research, namely by studying the applicable rules and also looking for data in the field related to money politics. The results of this study indicate that there are many cases of money politics that occur in the general election process, so their handling must also be more serious. Currently, the crime of money politics in election is in the realm of general criminal acts, so it will be more effective if the handling is delegated to the realm of criminal acts of corruption
{"title":"Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum","authors":"Erni Dwita Silambi, Emiliana B Rahaili, Rosnida Rosnida, Satriadi Satriadi","doi":"10.30863/ajmpi.v1i1.3393","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3393","url":null,"abstract":"The handling of money politics in terms of legal substance has been regulated in the Election Law which was initially handled by the Sentra Gakkumdu consisting of Bawaslu, the Police, and the Attorney General's Office.This study aims to identify and analyze: to reconstruct the law enforcement of Money Politics Crimes in Elections. This research uses the type of empirical juridical research, namely by studying the applicable rules and also looking for data in the field related to money politics. The results of this study indicate that there are many cases of money politics that occur in the general election process, so their handling must also be more serious. Currently, the crime of money politics in election is in the realm of general criminal acts, so it will be more effective if the handling is delegated to the realm of criminal acts of corruption","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.30863/ajmpi.v8i1.3813
Xander Gorga Gultom
In Indonesia, the postponement of debt payment obligations (PKPU) is a certain period of time granted by law through a commercial court decision. It gives both parties opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a payment plan for all or part of the debt, including to restructure the debt. The purposes of this study is to find out the arrangement of pospotnment of debt payment obligations in Indonesia and the legal standing of a policy holder in applying suspension of debt payment obligations. This study is a normative research type and use Statute Approach, Conseptual Approach, and Case Approach. In collecting the data, examining the regulation of insurance company bankruptcy according to positive law and the legal standing of insurance customers as creditors to carry out company’s bankruptcy is done by the researcher. The results show that the regulations that apply both in law and insurance Law Number 40 of 2014, OJK Law, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delays Debt Payment Obligations, and regulations related to the topic of scrutiny can be applied properly. Based on this study, it is expected that rules that have been set can be expressly and clearly used as a basis in submitting applications and handling cases of PKPU. It is also hoped that the Panel of Judges can consider the legal position of the party submitting for the applications.
{"title":"Menyoal Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemegang Polis Asuransi","authors":"Xander Gorga Gultom","doi":"10.30863/ajmpi.v8i1.3813","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.3813","url":null,"abstract":"In Indonesia, the postponement of debt payment obligations (PKPU) is a certain period of time granted by law through a commercial court decision. It gives both parties opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a payment plan for all or part of the debt, including to restructure the debt. The purposes of this study is to find out the arrangement of pospotnment of debt payment obligations in Indonesia and the legal standing of a policy holder in applying suspension of debt payment obligations. This study is a normative research type and use Statute Approach, Conseptual Approach, and Case Approach. In collecting the data, examining the regulation of insurance company bankruptcy according to positive law and the legal standing of insurance customers as creditors to carry out company’s bankruptcy is done by the researcher. The results show that the regulations that apply both in law and insurance Law Number 40 of 2014, OJK Law, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delays Debt Payment Obligations, and regulations related to the topic of scrutiny can be applied properly. Based on this study, it is expected that rules that have been set can be expressly and clearly used as a basis in submitting applications and handling cases of PKPU. It is also hoped that the Panel of Judges can consider the legal position of the party submitting for the applications.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439859","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.30863/ajmpi.v8i1.4149
Aidil Aulya, Ahmad Irfan
Artikel ini mengulas Pernikahan Beda Agama (PBA) di Indonesia. Objek penelitian difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PBA, meskipun demikian pembahasan PBA ditinjau dari beragam sisi mengingat masyarakat Indonesia yang plural. Artikel ini ingin membuktikan interpretasi hukum yang dipakai hakim MK dalam memberikan penilaian terhadap PBA dan bagaimana upaya yang mestinya diberikan oleh negara dalam menyelesaian persoalan PBA. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (library reasearch) dengan menggunakan bahan-bahan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim MK menolak permohonan judicial review (JR) pemohon untuk seluruhnya, artinya MK tetap mempertahankan regulasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Penafsiran hukum yang dipakai oleh MK terbagi kepada tiga pendekatan, yaitu tekstualis, prudentialist, dan etikal. Artinya, hakim MK tidak hanya mempertimbangakan pokok permohonan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, tapi juga perkembangan yang terjadi di luar hukum. Upaya perlindungan hukum yang mestinya diberikan oleh negara adalah menjalankan fungsi administratifnya dengan mencatatkan PBA dan menyerahkan penafsiran perkawinan kepada pihak atau organisasi keagamaan yang ada, karena fenomena PBA tidak dapat dihindarkan di Indonesia yang plural.
{"title":"Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia","authors":"Aidil Aulya, Ahmad Irfan","doi":"10.30863/ajmpi.v8i1.4149","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.4149","url":null,"abstract":"Artikel ini mengulas Pernikahan Beda Agama (PBA) di Indonesia. Objek penelitian difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PBA, meskipun demikian pembahasan PBA ditinjau dari beragam sisi mengingat masyarakat Indonesia yang plural. Artikel ini ingin membuktikan interpretasi hukum yang dipakai hakim MK dalam memberikan penilaian terhadap PBA dan bagaimana upaya yang mestinya diberikan oleh negara dalam menyelesaian persoalan PBA. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (library reasearch) dengan menggunakan bahan-bahan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim MK menolak permohonan judicial review (JR) pemohon untuk seluruhnya, artinya MK tetap mempertahankan regulasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Penafsiran hukum yang dipakai oleh MK terbagi kepada tiga pendekatan, yaitu tekstualis, prudentialist, dan etikal. Artinya, hakim MK tidak hanya mempertimbangakan pokok permohonan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, tapi juga perkembangan yang terjadi di luar hukum. Upaya perlindungan hukum yang mestinya diberikan oleh negara adalah menjalankan fungsi administratifnya dengan mencatatkan PBA dan menyerahkan penafsiran perkawinan kepada pihak atau organisasi keagamaan yang ada, karena fenomena PBA tidak dapat dihindarkan di Indonesia yang plural.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439860","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：