Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1199
Eril Eril, Imam Zarkasyi Mubhar, St. Hadijah Wahid
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Dr. Zaki Najib Mahmud dalam Hukum Islam, jenis penelitian ini studi pustaka (library research). data penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab atau buku yang membahas tentang pemikiran-pemikiran Dr. Zaki Najib Mahmud dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Revolusi Pemikiran Dr. Zaki Najib Mahmud adalah dengan memandang sesuatu dengan sikap kritis. Tidak menerima begitu saja sebuah ide, sebaliknya juga tidak menolak begitu saja. Nalar positivisme logis semacam ini sangat mempengaruhi pandangannya tentang turats. Dr. Zaki Najib Mahmud melihat bahwa turats dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat laa ma’qul dan yang ma’qul. Sisi ma’qul dari turats Islam yang lebih terbuka, dialogis, dan reformis ini masih minim perhatian. Nalar positivisme dalam memahami turats seperti yang dikembangkan oleh Dr. Zaki Najib Mahmud, berimplikasi terhadap perkembangan pemikiran di kalangan pesantren. Ide-ide positivistik mereka banyak tercerap oleh kalangan pesantren.
{"title":"PEMIKIRAN DR. ZAKI NAJIB MAHMUD DALAM PERKEMANGAN MODERN HUKUM ISLAM","authors":"Eril Eril, Imam Zarkasyi Mubhar, St. Hadijah Wahid","doi":"10.47435/al-ahkam.v4i2.1199","DOIUrl":"https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1199","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Dr. Zaki Najib Mahmud dalam Hukum Islam, jenis penelitian ini studi pustaka (library research). data penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab atau buku yang membahas tentang pemikiran-pemikiran Dr. Zaki Najib Mahmud dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Revolusi Pemikiran Dr. Zaki Najib Mahmud adalah dengan memandang sesuatu dengan sikap kritis. Tidak menerima begitu saja sebuah ide, sebaliknya juga tidak menolak begitu saja. Nalar positivisme logis semacam ini sangat mempengaruhi pandangannya tentang turats. Dr. Zaki Najib Mahmud melihat bahwa turats dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat laa ma’qul dan yang ma’qul. Sisi ma’qul dari turats Islam yang lebih terbuka, dialogis, dan reformis ini masih minim perhatian. Nalar positivisme dalam memahami turats seperti yang dikembangkan oleh Dr. Zaki Najib Mahmud, berimplikasi terhadap perkembangan pemikiran di kalangan pesantren. Ide-ide positivistik mereka banyak tercerap oleh kalangan pesantren.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74025703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1236
N. Rafid. A, Nazaruddin
Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional, Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan restorative justice dalam fikih jinayah dan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif dan pendekatan yuridis. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman penerapan Restorative padaFikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional yang merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan tersangka ditempuh secara damai. Adapun Metode Penelitian Permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat umumnya diselesaikan dengan jalur hukum pidana melalui proses penyidikan, penahanan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan pertama penerapan restorative justice dalam fikih jinayah sangat kompleks dibandingkan dengan hukum pidana nasional. Kedua fikih jinayah mengutamakan perdamaian di atas hukum sehingga hukum pidana adalah tujuan akhir. Sedangkan hukum pidana nasional terkadang masih menjadikan hukum pidana sebaga tujuan utama dalam penegakan hukum.
{"title":"STUDY COMPARATIF PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA NASIONAL","authors":"N. Rafid. A, Nazaruddin","doi":"10.47435/al-ahkam.v4i2.1236","DOIUrl":"https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1236","url":null,"abstract":"Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional, Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan restorative justice dalam fikih jinayah dan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif dan pendekatan yuridis. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman penerapan Restorative padaFikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional yang merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan tersangka ditempuh secara damai. Adapun Metode Penelitian Permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat umumnya diselesaikan dengan jalur hukum pidana melalui proses penyidikan, penahanan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan pertama penerapan restorative justice dalam fikih jinayah sangat kompleks dibandingkan dengan hukum pidana nasional. Kedua fikih jinayah mengutamakan perdamaian di atas hukum sehingga hukum pidana adalah tujuan akhir. Sedangkan hukum pidana nasional terkadang masih menjadikan hukum pidana sebaga tujuan utama dalam penegakan hukum.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"221 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73819597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1210
Andi Firmansyah, H. Herman, Hamka Hamka
Hukum pidana mengenal asas primum remedium yang menjadikan pidana sebagai sarana utama dalam suatu tindak pidana. Kejahatan dalam dunia perikanan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan akan tetapi kejahatan perikanan ini banyak juga dilakukan oleh korporasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tidak sedikit melakukan kejahatan-kejahatan baik melakukan pemalsuan terhadap izin, ataupun praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan historis (Historical Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Cluster perikanan) tepatnya dalam Pasal 1 yaitu korporasi sebagai subjek hukum yang dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikannya sebagai “setiap orang”. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dimana kita lihat bahwa konsep primum remedium dalam sistem pemidanaan korporasi dapat dikenakan kepada pengurusnya yang mana pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda yang ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
{"title":"PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG PERIKANAN","authors":"Andi Firmansyah, H. Herman, Hamka Hamka","doi":"10.47435/al-ahkam.v4i2.1210","DOIUrl":"https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1210","url":null,"abstract":"Hukum pidana mengenal asas primum remedium yang menjadikan pidana sebagai sarana utama dalam suatu tindak pidana. Kejahatan dalam dunia perikanan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan akan tetapi kejahatan perikanan ini banyak juga dilakukan oleh korporasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tidak sedikit melakukan kejahatan-kejahatan baik melakukan pemalsuan terhadap izin, ataupun praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan historis (Historical Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Cluster perikanan) tepatnya dalam Pasal 1 yaitu korporasi sebagai subjek hukum yang dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikannya sebagai “setiap orang”. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dimana kita lihat bahwa konsep primum remedium dalam sistem pemidanaan korporasi dapat dikenakan kepada pengurusnya yang mana pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda yang ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86503114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1242
Ilham Laman
Penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian kasus pidana disersi melalui jalan damai pada anggota militer, Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian dalam bentuk pustaka.Dengan Metode penelitian studi literatur review dengan pendekatan kualitatif, adapun Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder berdasarkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pencarian data baik dari jurnal, buku, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini, dengan memakai analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data,penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa : Definisi kata desersi adalah Bagian III KUHP, yang mencakup kejahatan yang olehnya personel militer meninggalkan tugas resminya. Pengertian desersi adalah istilah yang dimasukkan ke dalam tindak pidana anggota TNI yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan undang-undang. Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota militer diatur dalam Pasal 6 KUHP, termasuk hukuman pokok dan hukuman lainnya. Anggota TNI yang dihukum karena desersi berhak meminta bantuan pengacara untuk melanjutkan kasus mereka dan mengajukan banding atas keputusan pemberhentian atau dinas hakim. Anggota TNI kemudian berhak melakukan penolakan dalam pengadilan yang sementara berlangsung.
{"title":"PENYELESAIAN KASUS PIDANA DISERSI MELALUI JALAN DAMAI PADA ANGGOTA MILITER","authors":"Ilham Laman","doi":"10.47435/al-ahkam.v4i2.1242","DOIUrl":"https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1242","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian kasus pidana disersi melalui jalan damai pada anggota militer, Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian dalam bentuk pustaka.Dengan Metode penelitian studi literatur review dengan pendekatan kualitatif, adapun Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder berdasarkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pencarian data baik dari jurnal, buku, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini, dengan memakai analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data,penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa : Definisi kata desersi adalah Bagian III KUHP, yang mencakup kejahatan yang olehnya personel militer meninggalkan tugas resminya. Pengertian desersi adalah istilah yang dimasukkan ke dalam tindak pidana anggota TNI yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan undang-undang. Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota militer diatur dalam Pasal 6 KUHP, termasuk hukuman pokok dan hukuman lainnya. Anggota TNI yang dihukum karena desersi berhak meminta bantuan pengacara untuk melanjutkan kasus mereka dan mengajukan banding atas keputusan pemberhentian atau dinas hakim. Anggota TNI kemudian berhak melakukan penolakan dalam pengadilan yang sementara berlangsung.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86424439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-30DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1076
Soeparmono Soeparmono, A. R., Kurniati Kurniati
Hukum Islam menjadi dasar pembentukan prilaku manusia di Indonesia. Pembangunan hukum nasional tidak lepas dari pengaruh hukum Islam yang hidup di masyarakat. Penelitian tentang hukum Islam sangat menarik untuk dilakukan. Penelitian kepustakaan ini dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah perkembangan Hukum Islam pada masa Kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa Indonesia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Nusantara ada sejak masa kerajaan Islam. Politik kekuasaan raja menjadi salah faktor utama diterapkannya hukum Islam. Penjajah Belanda awalnya menerima Islam tetapi kemudian hukum Islam dibenturkan dengan hukum adat agar melemah sehingga hukum Belanda dapat diterapkan. Di masa penjajahan Jepang tidak ada kebijakan yang mengubah keberlakuan hukum Islam, Jepang fokus menghilangkan simbol Belanda yang tersisa. Sedangkan pada masa Indonesia modern, hukum Islam disandingkan dengan hukum positif. Konstitusi Indonesia mengakui tiga sumber hukum yakni hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah dipositifkan melalui perundang- undangan
{"title":"PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM SEJAK MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA HINGGA ERA REFORMASI","authors":"Soeparmono Soeparmono, A. R., Kurniati Kurniati","doi":"10.47435/al-ahkam.v4i2.1076","DOIUrl":"https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076","url":null,"abstract":"Hukum Islam menjadi dasar pembentukan prilaku manusia di Indonesia. Pembangunan hukum nasional tidak lepas dari pengaruh hukum Islam yang hidup di masyarakat. Penelitian tentang hukum Islam sangat menarik untuk dilakukan. Penelitian kepustakaan ini dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah perkembangan Hukum Islam pada masa Kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa Indonesia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Nusantara ada sejak masa kerajaan Islam. Politik kekuasaan raja menjadi salah faktor utama diterapkannya hukum Islam. Penjajah Belanda awalnya menerima Islam tetapi kemudian hukum Islam dibenturkan dengan hukum adat agar melemah sehingga hukum Belanda dapat diterapkan. Di masa penjajahan Jepang tidak ada kebijakan yang mengubah keberlakuan hukum Islam, Jepang fokus menghilangkan simbol Belanda yang tersisa. Sedangkan pada masa Indonesia modern, hukum Islam disandingkan dengan hukum positif. Konstitusi Indonesia mengakui tiga sumber hukum yakni hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah dipositifkan melalui perundang- undangan","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"386 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84984939","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Covid-19 threatens world life. Indonesia detected the virus in early 2020. The virus has a bad reputation in the U.S. Central and Level II Regions have policies to disrupt the Covid-19 transmission chain. Magetan City has released Regent's Regulation number 32 of 2020 on Guidelines for the new normal order in the 2019 coronavirus illness (Covid-19) pandemic. The Magetan Regency government is trying to reduce health protocol violations including not wearing masks and not physically separating. Sanctions range from written warnings to fines.
{"title":"Analisis Mengenai Sanksi Administratif Bagi Warga Yang Tidak Menggunakan Masker Pada Saat Keluar Rumah Di Magetan Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun","authors":"Ary Setiawan Prasetyo, Mochammad Alfan Bachtiar, Rizaldi Mochammad Alfin","doi":"10.15408/adalah.v6i3.21150","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.21150","url":null,"abstract":"Covid-19 threatens world life. Indonesia detected the virus in early 2020. The virus has a bad reputation in the U.S. Central and Level II Regions have policies to disrupt the Covid-19 transmission chain. Magetan City has released Regent's Regulation number 32 of 2020 on Guidelines for the new normal order in the 2019 coronavirus illness (Covid-19) pandemic. The Magetan Regency government is trying to reduce health protocol violations including not wearing masks and not physically separating. Sanctions range from written warnings to fines.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81248525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-14DOI: 10.15408/adalah.v5i1.27638
Serlika Aprita
The politics of codification in the renewal of national civil law must also pay attention to the existence of the legal rules contained in Islamic law and customary law as sources that can be used as material in the renewal of national civil law. There are two important issues in the agenda of revising the national civil procedural law, that is; regarding aspects of evidence that must adapt to technological advances and various models of civil transactions, regarding the execution of court decisions which so far have failed to be executed in the absence of the involvement of law enforcement. For things that are not possible to be uniformed, they are left as they are now while still treating their respective customary and religious laws in accordance with what has been done with Law no. 1 of 1974 concerning marriage.
{"title":"Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia","authors":"Serlika Aprita","doi":"10.15408/adalah.v5i1.27638","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.27638","url":null,"abstract":"The politics of codification in the renewal of national civil law must also pay attention to the existence of the legal rules contained in Islamic law and customary law as sources that can be used as material in the renewal of national civil law. There are two important issues in the agenda of revising the national civil procedural law, that is; regarding aspects of evidence that must adapt to technological advances and various models of civil transactions, regarding the execution of court decisions which so far have failed to be executed in the absence of the involvement of law enforcement. For things that are not possible to be uniformed, they are left as they are now while still treating their respective customary and religious laws in accordance with what has been done with Law no. 1 of 1974 concerning marriage.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"42 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90652926","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-14DOI: 10.15408/adalah.v5i2.27639
Serlika Aprita
In the application of laws and regulations in Indonesia, there are many weaknesses, one of which does not meet the concept of fair efficiency as regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, both at the level of formation, application or law enforcement. Today, technology is experiencing an increasingly rapid development along with the times. The development of technology is something that cannot be touched. The role of law as a tool of social control involves the state to run it, therefore the role of the executive and legislature in making the rule of law is very important and dominant because the state has the obligation to protect all its citizens.
{"title":"Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat","authors":"Serlika Aprita","doi":"10.15408/adalah.v5i2.27639","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.27639","url":null,"abstract":"In the application of laws and regulations in Indonesia, there are many weaknesses, one of which does not meet the concept of fair efficiency as regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, both at the level of formation, application or law enforcement. Today, technology is experiencing an increasingly rapid development along with the times. The development of technology is something that cannot be touched. The role of law as a tool of social control involves the state to run it, therefore the role of the executive and legislature in making the rule of law is very important and dominant because the state has the obligation to protect all its citizens.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87072943","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-14DOI: 10.15408/adalah.v5i3.27640
Serlika Aprita
The embodiment of legal protection for debtors whose companies still have the prospect of continuing but the debtor's financial condition in a state of inability to pay must be declared bankrupt due to the absence of an insolvency test which is considered contrary to the application of the going concern principle, which is related to the existence of expectations regarding the concept of the Indonesian Bankruptcy Law. in the future, especially regarding the shift in the purpose of the Bankruptcy Law, where initially the Bankruptcy Law aimed to liquidate debtor's assets, so it is hoped that in the future the Bankruptcy Law will in its development change as a means of reorganizing debtors in continuing their business activities, where this goal is not embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.
{"title":"Perlindungan Hukum bagi Debitor di Indonesia Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test","authors":"Serlika Aprita","doi":"10.15408/adalah.v5i3.27640","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.27640","url":null,"abstract":"The embodiment of legal protection for debtors whose companies still have the prospect of continuing but the debtor's financial condition in a state of inability to pay must be declared bankrupt due to the absence of an insolvency test which is considered contrary to the application of the going concern principle, which is related to the existence of expectations regarding the concept of the Indonesian Bankruptcy Law. in the future, especially regarding the shift in the purpose of the Bankruptcy Law, where initially the Bankruptcy Law aimed to liquidate debtor's assets, so it is hoped that in the future the Bankruptcy Law will in its development change as a means of reorganizing debtors in continuing their business activities, where this goal is not embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"45 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79297968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-10DOI: 10.15408/adalah.v6i4.27580
Serlika Aprita
Efforts that can be made in the field of agrarian law in response to globalization include, among other things, improving the rule of law and policies in the agrarian sector so as to be able to face globalization by strengthening the position and access of the people to agrarian resources, particularly land as a factor of production, and restoring the rights of the people. The right of the people to participate in the implementation of populist/neo-populist agrarian law politics and to reformulate rights, legal relations between legal subjects and agrarian rights, and legal relations between legal subjects with agrarian rights as the object, so as to create an equal distribution of ownership/control of agrarian resources, particularly land.
{"title":"Menyikapi Era Globalisasi Di Bidang Agraria: Tanah Rakyat di Ambang Resesi","authors":"Serlika Aprita","doi":"10.15408/adalah.v6i4.27580","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.27580","url":null,"abstract":"Efforts that can be made in the field of agrarian law in response to globalization include, among other things, improving the rule of law and policies in the agrarian sector so as to be able to face globalization by strengthening the position and access of the people to agrarian resources, particularly land as a factor of production, and restoring the rights of the people. The right of the people to participate in the implementation of populist/neo-populist agrarian law politics and to reformulate rights, legal relations between legal subjects and agrarian rights, and legal relations between legal subjects with agrarian rights as the object, so as to create an equal distribution of ownership/control of agrarian resources, particularly land.","PeriodicalId":31967,"journal":{"name":"Al Adalah Jurnal Hukum Islam","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86429621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：