Pub Date : 2020-12-12DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I2.8367
Bhatara Ibnu Reza
Tulisan ini membahas Undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) dengan menggunakan perspektif monopoli Negara selaku pengguna kekerasan yang sah. Negara melalui aparatnya dalam hal ini militer mendapatkan wewenang untuk menggunakan kekerasan dalam rangka melindungi kedaulatan negara serta integritas teritorialnya dengan terukur dan tidak melanggar hukum. Terlebih lagi, Negara tidak hanya memiliki monopoli kekerasan yang sah akan tetapi juga memiliki monopoli tanggung jawab terhadap keamanan manusia yang berada di wilayahnya. Keamanan manusia ini diwujudkan dalam kehadiran Negara dalam menjamin, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) universal yang diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional.
{"title":"TAFSIR MONOPOLI NEGARA DALAM PEMBELAAN DAN PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA","authors":"Bhatara Ibnu Reza","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I2.8367","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I2.8367","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas Undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) dengan menggunakan perspektif monopoli Negara selaku pengguna kekerasan yang sah. Negara melalui aparatnya dalam hal ini militer mendapatkan wewenang untuk menggunakan kekerasan dalam rangka melindungi kedaulatan negara serta integritas teritorialnya dengan terukur dan tidak melanggar hukum. Terlebih lagi, Negara tidak hanya memiliki monopoli kekerasan yang sah akan tetapi juga memiliki monopoli tanggung jawab terhadap keamanan manusia yang berada di wilayahnya. Keamanan manusia ini diwujudkan dalam kehadiran Negara dalam menjamin, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) universal yang diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional.","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124951441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-12DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I2.6772
Bernhard Ruben Fritz Sumigar
In the current era of Revolution Industry 4.0, the advance of technology is indeed influenced the rapid development of arms industry. This supported by the arms companies’ contribution in supplying weapons to the warring parties. Nevertheless, such indirect participation in armed conflicts is marred by serious violations of human rights and the law of armed conflicts. By virtue of this reasoning, this article is present to evaluate whether these arms companies are bound by international law. The author observed that there are certain provisions under International Humanitarian Law and International Human Rights Law that can be applied for mitigating, as well as preventing these companies for not conducting any activities with similar nature in the near future.
{"title":"Business Enterprises Activities in Arms Industry Sector: International Law Overview","authors":"Bernhard Ruben Fritz Sumigar","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I2.6772","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I2.6772","url":null,"abstract":"In the current era of Revolution Industry 4.0, the advance of technology is indeed influenced the rapid development of arms industry. This supported by the arms companies’ contribution in supplying weapons to the warring parties. Nevertheless, such indirect participation in armed conflicts is marred by serious violations of human rights and the law of armed conflicts. By virtue of this reasoning, this article is present to evaluate whether these arms companies are bound by international law. The author observed that there are certain provisions under International Humanitarian Law and International Human Rights Law that can be applied for mitigating, as well as preventing these companies for not conducting any activities with similar nature in the near future.","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115564611","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-12DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I2.7104
Anda Setiawati
Kasus robohnya bangunan gedung terutama di Jakarta, tidak bisa dilepaskan dari adanya kondisi fungsi bangunan yang tidak layak. Dalam aturannya, setiap pemilik bangunan gedung wajib memperoleh SLF yang membuktikan keandalan bangunan miliknya sekaligus menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna/penghuninya. Kewajiban memperoleh SLF pada dasarnya untuk memberikan rasa aman terutama bagi diri pribadi, keluarga, dan hak milik penghuni/pengguna bangunan gedung sebagaimana tertuang dalam UU No. 39/1999 tentang HAM. Perlindungan atas rasa aman terutama hak milik dari penghuni/pengguna diwujudkan dalam bentuk tanggung gugat pemilik bangunan. Tanggung gugat pemilik bangunan gedung didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Hak asasi pengguna/penghuni bangunan gedung yang laik fungsi juga dilindungi agar pemerintah daerah beserta aparatnya tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan proses SLF. Dari aspek hukum administratif, penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SLF melanggar UU No. 30/2014 terutama asas perlindungan atas HAM. Sedangkan secara perdata, tindakan pemerintah daerah dan pejabatnya juga dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum dari penguasa.
{"title":"URGENSI SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGGUNA/PENGHUNI BANGUNAN GEDUNG","authors":"Anda Setiawati","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I2.7104","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I2.7104","url":null,"abstract":"Kasus robohnya bangunan gedung terutama di Jakarta, tidak bisa dilepaskan dari adanya kondisi fungsi bangunan yang tidak layak. Dalam aturannya, setiap pemilik bangunan gedung wajib memperoleh SLF yang membuktikan keandalan bangunan miliknya sekaligus menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna/penghuninya. Kewajiban memperoleh SLF pada dasarnya untuk memberikan rasa aman terutama bagi diri pribadi, keluarga, dan hak milik penghuni/pengguna bangunan gedung sebagaimana tertuang dalam UU No. 39/1999 tentang HAM. Perlindungan atas rasa aman terutama hak milik dari penghuni/pengguna diwujudkan dalam bentuk tanggung gugat pemilik bangunan. Tanggung gugat pemilik bangunan gedung didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Hak asasi pengguna/penghuni bangunan gedung yang laik fungsi juga dilindungi agar pemerintah daerah beserta aparatnya tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan proses SLF. Dari aspek hukum administratif, penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SLF melanggar UU No. 30/2014 terutama asas perlindungan atas HAM. Sedangkan secara perdata, tindakan pemerintah daerah dan pejabatnya juga dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum dari penguasa.","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"66 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131588916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-17DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I1.5793
Jun Justinar
Salah satu alasan mengapa pengungsi meninggalkan rumahnya ke tempat yang aman di luar negaranya adalah karena konflik bersenjata internal atau internasional. Konflik bersenjata berdampak pada sistem penjaga perlindungan pengungsi. Makalah ini membahas kapan keadaan perang dapat mengakhiri status pengungsi, bagaimana perlindungan pengungsi dalam konflik bersenjata dan bagaimana status pengungsi ditentukan pada sipil dievakuasi karena konflik bersenjata. Suatu keadaan perang tidak akan mengakhiri status pengungsi tetapi para pengungsi mengangkat senjata dan secara aktif terlibat dalam konflik bersenjata. Perlindungan pengungsi dalam konflik bersenjata berlipat ganda. Secara umum pengungsi akan mendapatkan perlindungan berdasarkan instrumen hak asasi manusia tetapi karena status sebagai pengungsi manfaatnya berdasarkan perlindungan hukum dalam Konvensi 1951 atau Protokol 1967 serta perlindungan sebagai korban perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pengungsi yang terlibat dan aktif dalam operasi militer kehilangan statusnya sebagai pengungsi. Dalam keadaan perang, status pengungsi ditentukan berdasarkan fakta di lapangan sehingga mereka disebut sebagai pengungsi prima facie karena pengungsi yang datang 'secara massal' sulit untuk menentukannya secara perorangan. Kata kunci: konflik bersenjata, prima facie, status pengungsi
{"title":"PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DAN PENENTUAN STATUS PRIMA FACIE","authors":"Jun Justinar","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I1.5793","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I1.5793","url":null,"abstract":"Salah satu alasan mengapa pengungsi meninggalkan rumahnya ke tempat yang aman di luar negaranya adalah karena konflik bersenjata internal atau internasional. Konflik bersenjata berdampak pada sistem penjaga perlindungan pengungsi. Makalah ini membahas kapan keadaan perang dapat mengakhiri status pengungsi, bagaimana perlindungan pengungsi dalam konflik bersenjata dan bagaimana status pengungsi ditentukan pada sipil dievakuasi karena konflik bersenjata. Suatu keadaan perang tidak akan mengakhiri status pengungsi tetapi para pengungsi mengangkat senjata dan secara aktif terlibat dalam konflik bersenjata. Perlindungan pengungsi dalam konflik bersenjata berlipat ganda. Secara umum pengungsi akan mendapatkan perlindungan berdasarkan instrumen hak asasi manusia tetapi karena status sebagai pengungsi manfaatnya berdasarkan perlindungan hukum dalam Konvensi 1951 atau Protokol 1967 serta perlindungan sebagai korban perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pengungsi yang terlibat dan aktif dalam operasi militer kehilangan statusnya sebagai pengungsi. Dalam keadaan perang, status pengungsi ditentukan berdasarkan fakta di lapangan sehingga mereka disebut sebagai pengungsi prima facie karena pengungsi yang datang 'secara massal' sulit untuk menentukannya secara perorangan. Kata kunci: konflik bersenjata, prima facie, status pengungsi ","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125233295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-17DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6101
Amalia Zuhra
Krisis pangan global dalam beberapa tahun terakhir telah membawa lebih dari seratus juta orang ke dalam kemiskinan dan dapat menciptakan tragedi manusia. Hak atas makanan adalah hak asasi manusia dasar yang diakui dalam instrumen internasional, regional dan nasional. Unsur-unsur ketahanan pangan dan sistem pangan adalah Pemanfaatan Pangan (Food Utilization), Ketersediaan Pangan (Food Availability), dan Akses Pangan (Food Access). Pangan dan akses atas pangan sering kali dijadikan alat atau “senjata” dalam konflik bersenjata itu sendiri. Permasalahan dalam artikel ini ialah bagaimanakah pengaturan ketahanan pangan saat konflik bersenjata? Dan bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan saat konflik bersenjata? Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pada waktu konflik bersenjata, pangan, lahan pertanian dan objek-objek vital lain yang terkait dengan pangan dan produksi pangan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer. Negara harus mengedepankan prinsip menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan upaya-upaya terkait pemenuhan hak atas pangan setiap warga negaranya dan mendahulukan kepentingan warga negara di atas kepentingan politik.Kata kunci: ketahanan pangan, konflik bersenjata, hak atas pangan
{"title":"KETAHANAN PANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA SAAT KONFLIK BERSENJATA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM","authors":"Amalia Zuhra","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6101","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6101","url":null,"abstract":"Krisis pangan global dalam beberapa tahun terakhir telah membawa lebih dari seratus juta orang ke dalam kemiskinan dan dapat menciptakan tragedi manusia. Hak atas makanan adalah hak asasi manusia dasar yang diakui dalam instrumen internasional, regional dan nasional. Unsur-unsur ketahanan pangan dan sistem pangan adalah Pemanfaatan Pangan (Food Utilization), Ketersediaan Pangan (Food Availability), dan Akses Pangan (Food Access). Pangan dan akses atas pangan sering kali dijadikan alat atau “senjata” dalam konflik bersenjata itu sendiri. Permasalahan dalam artikel ini ialah bagaimanakah pengaturan ketahanan pangan saat konflik bersenjata? Dan bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan saat konflik bersenjata? Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pada waktu konflik bersenjata, pangan, lahan pertanian dan objek-objek vital lain yang terkait dengan pangan dan produksi pangan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer. Negara harus mengedepankan prinsip menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan upaya-upaya terkait pemenuhan hak atas pangan setiap warga negaranya dan mendahulukan kepentingan warga negara di atas kepentingan politik.Kata kunci: ketahanan pangan, konflik bersenjata, hak atas pangan ","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116822966","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-17DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I1.5993
Andrey Sujatmoko
Gross human rights violations are an internationally wrongful act which entails responsibility to the wrongdoer state to conduct reparations. Based on the principle of state responsibility, the said obligation appears because thr wrongdoer state has already breached an international obligation under international law. Indonesia still has the past gross human rights violations cases that were not settled yet, including the reparations issue of its victims. This article will analyse state responsibility theory, lawstate theory, and development law theory as the theory of law to explain legal obligation of state to conduct reparations toward the victims of the said violations.
{"title":"STATE RESPONSIBILITY AND VICTIM’S REPARATIONS IN INDONESIA: THEORY OF LAW PERSPECTIVE","authors":"Andrey Sujatmoko","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I1.5993","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I1.5993","url":null,"abstract":"Gross human rights violations are an internationally wrongful act which entails responsibility to the wrongdoer state to conduct reparations. Based on the principle of state responsibility, the said obligation appears because thr wrongdoer state has already breached an international obligation under international law. Indonesia still has the past gross human rights violations cases that were not settled yet, including the reparations issue of its victims. This article will analyse state responsibility theory, lawstate theory, and development law theory as the theory of law to explain legal obligation of state to conduct reparations toward the victims of the said violations.","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116959504","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-17DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6077
Adrianus Adityo Vito Ramon
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Indonesia dalam menerbitkan instrumen hukum yang menjadi dasar penanganan arus pengungsi ke Indonesia, dapat dijadikan sebagai referensi bagi negara non-pihak lainnya dari Konvensi Pengungsi. Kesimpulan tersebut didapatkan setelah dilakukan analisa terhadap pergeseran definisi istilah pengungsi, serta dampak pergeseran tersebut terhadap Indonesia dalam hal penanganan arus pengungsi ke wilayah Indonesia. Penelitian ini juga menganalisa kebijakan dan tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi arus pengungsi tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini akan mempertimbangkan bahwa pembentukan sebuah kerangka hukum, untuk secara spesifik menjadi dasar penanganan arus masuk pengungsi ke Indonesia, dapat digunakan sebagai contoh langkah yang positif untuk penanganan yang berperikemanusiaan atas pengungsi oleh sebuah negara non-pihak dari Konvensi Pengungsi.
{"title":"DEMI KEMANUSIAAN: PENGALAMAN INDONESIA DALAM MENANGANI ARUS PENGUNGSI INTERNASIONAL","authors":"Adrianus Adityo Vito Ramon","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6077","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6077","url":null,"abstract":"Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Indonesia dalam menerbitkan instrumen hukum yang menjadi dasar penanganan arus pengungsi ke Indonesia, dapat dijadikan sebagai referensi bagi negara non-pihak lainnya dari Konvensi Pengungsi. Kesimpulan tersebut didapatkan setelah dilakukan analisa terhadap pergeseran definisi istilah pengungsi, serta dampak pergeseran tersebut terhadap Indonesia dalam hal penanganan arus pengungsi ke wilayah Indonesia. Penelitian ini juga menganalisa kebijakan dan tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi arus pengungsi tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini akan mempertimbangkan bahwa pembentukan sebuah kerangka hukum, untuk secara spesifik menjadi dasar penanganan arus masuk pengungsi ke Indonesia, dapat digunakan sebagai contoh langkah yang positif untuk penanganan yang berperikemanusiaan atas pengungsi oleh sebuah negara non-pihak dari Konvensi Pengungsi.","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129634432","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-17DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6098
Jeane Neltje Saly
Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum yang terkait dengan subyek hukum dalam sengketa bersenjata internasional sekaligus menganalisis bagaimana kedudukan hukum humaniter internasional dalam hubungannya dengan implementasi teori monisme dan dualisme menurut hukum internasional. Berdasarkan kerangka teori daya ikat hukum internasional terhadap masyarakat internasional yang diterapkan dalam praktik di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perkembangan dalam hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan perkembangan aturan, jenis-jenis konflik bersenjata yang diakibatkan oleh pergeseran perubahan pelaku atau subyek-subyek yang ada di dalamnya. Sementara kedudukan hukum humaniter internasional dalam sistem hukum nasional menimbulkan teori voluntaris dan obyektivis yang mengakui adanya perbedaan mendasar tentang subyek dan sumber hukum dalam kedua sistem hukum yang bersangkutan. Kata Kunci: hubungan HI dan HN, monisme, dualisme, sistem hukum nasional
{"title":"PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL","authors":"Jeane Neltje Saly","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6098","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6098","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum yang terkait dengan subyek hukum dalam sengketa bersenjata internasional sekaligus menganalisis bagaimana kedudukan hukum humaniter internasional dalam hubungannya dengan implementasi teori monisme dan dualisme menurut hukum internasional. Berdasarkan kerangka teori daya ikat hukum internasional terhadap masyarakat internasional yang diterapkan dalam praktik di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perkembangan dalam hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan perkembangan aturan, jenis-jenis konflik bersenjata yang diakibatkan oleh pergeseran perubahan pelaku atau subyek-subyek yang ada di dalamnya. Sementara kedudukan hukum humaniter internasional dalam sistem hukum nasional menimbulkan teori voluntaris dan obyektivis yang mengakui adanya perbedaan mendasar tentang subyek dan sumber hukum dalam kedua sistem hukum yang bersangkutan. Kata Kunci: hubungan HI dan HN, monisme, dualisme, sistem hukum nasional","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130779984","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-17DOI: 10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6099
Enny Narwati, D. Sunyowati, Lina Hastuti, Nilam Andalia Kurniasari
This paper analyses the legal status of two matters from the perspective of International Law which are the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the ships’ used by the organization by employing qualitative methods through interview with some key personnel of the ICRC Indonesia and the Indonesian Navy. This study shows that the ICRC is not a public inter-governmental organization and cannot be deemed as one. However, ICRC is a subject of International Law thus, this give the organization international legal personality and immunity. Regarding the legal status of the ships used by the organization to carry out its duty, this paper conclude that they are considered as private vessels. Therefore, they do not possess immunity and privileges bestowed by International Law. Nevertheless, they are protected by International Law. Keywords: ICRC, International Legal Personality, Legal Status, Privileges and Immunities, Status of Ships
{"title":"ICRC AND ITS SHIPS: LEGAL STATUS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW","authors":"Enny Narwati, D. Sunyowati, Lina Hastuti, Nilam Andalia Kurniasari","doi":"10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6099","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/TERAS-LREV.V1I1.6099","url":null,"abstract":"This paper analyses the legal status of two matters from the perspective of International Law which are the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the ships’ used by the organization by employing qualitative methods through interview with some key personnel of the ICRC Indonesia and the Indonesian Navy. This study shows that the ICRC is not a public inter-governmental organization and cannot be deemed as one. However, ICRC is a subject of International Law thus, this give the organization international legal personality and immunity. Regarding the legal status of the ships used by the organization to carry out its duty, this paper conclude that they are considered as private vessels. Therefore, they do not possess immunity and privileges bestowed by International Law. Nevertheless, they are protected by International Law. Keywords: ICRC, International Legal Personality, Legal Status, Privileges and Immunities, Status of Ships","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133812274","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-07DOI: 10.25105/teras-lrev.v4i7.5426
Natsri Anshari
Hukum humaniter mengharuskan setiap negara yang terlibat c:lalam peperangan untuk menyediakan perwira hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum dan dukungan hukum kepada para komandan militer pada setiap tingkatan komando dalam pengambilan keputusan militer. Khususnya dalam suatu peperangan atau operasi militer, para perwira hukum memberikan dukungan hukum kepada komandan dan satuannya pada keseluruhan spektrum operasi militer. Tugas utama perwira hukum dalam operasi militer adalah memastikan penerapan hukum operasional dalam suatu operasi militer. Lingkup tugas perwira hukum sangat luas dan penerapannya disesuaikan dengan doktrin militer yang berlaku di suatu negara. Perwira hukum bertugas memastikan landasan hukum suatu operasi militer, kewenangan untuk menggelar dan melaksanakan operasi militer serta memelihara konsistensi antara misi dan pencapaian misi dengan aturan hukum humaniter yang berlaku secara universal.
{"title":"PERAN PERWIRA HUKUM DALAM OPERASI MILITER","authors":"Natsri Anshari","doi":"10.25105/teras-lrev.v4i7.5426","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v4i7.5426","url":null,"abstract":"Hukum humaniter mengharuskan setiap negara yang terlibat c:lalam peperangan untuk menyediakan perwira hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum dan dukungan hukum kepada para komandan militer pada setiap tingkatan komando dalam pengambilan keputusan militer. Khususnya dalam suatu peperangan atau operasi militer, para perwira hukum memberikan dukungan hukum kepada komandan dan satuannya pada keseluruhan spektrum operasi militer. Tugas utama perwira hukum dalam operasi militer adalah memastikan penerapan hukum operasional dalam suatu operasi militer. Lingkup tugas perwira hukum sangat luas dan penerapannya disesuaikan dengan doktrin militer yang berlaku di suatu negara. Perwira hukum bertugas memastikan landasan hukum suatu operasi militer, kewenangan untuk menggelar dan melaksanakan operasi militer serta memelihara konsistensi antara misi dan pencapaian misi dengan aturan hukum humaniter yang berlaku secara universal.","PeriodicalId":325645,"journal":{"name":"terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM","volume":"156 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133008637","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：