Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v7i1.14950
Lukmanul Hakim
Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan seperti literature, perundang-undangan, dan jurnal . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai kepastian hukum dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan telah diimplementasikan serta ditunjang dengan peraturan lain yang terkait Seperti POJK Nomor 76 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Disektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen serta POJK terkait perlindungan konsumen sebagai salah satu program OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
{"title":"IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF","authors":"Lukmanul Hakim","doi":"10.25105/prio.v7i1.14950","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14950","url":null,"abstract":"Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan seperti literature, perundang-undangan, dan jurnal . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai kepastian hukum dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan telah diimplementasikan serta ditunjang dengan peraturan lain yang terkait Seperti POJK Nomor 76 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Disektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen serta POJK terkait perlindungan konsumen sebagai salah satu program OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131758085","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v8i2.14982
Randita Dwianggri Poeri
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumberdalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak mineral bukan logam danbatuan (pajak bahan galian golongan C) merupakan salah satu sumber penerimaan pajakdaerah yaitu pajak kabupaten/kota. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalahpengambilan mineral bukan logam dan batuan. Kabupaten Lumajang memiliki potensipertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Untuk memelihara danmempertahankan ketersediaan sumber daya alam, khususnya bahan galian mineral bukanlogam dan batuan di Kabupaten Lumajang, perlu diatur pengelolaannya. Dalam hal terjadikebocoran PAD dari sektor Pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Negaramempunyai hak untuk melakukan penagihan utang pajak. Upaya yang dapat dilakukanpemerintah terhadap kebocoran pembayaran pajak dan retribusi pertambangan mineralbukan logam dan batuan terhadap kebocoran PAD yaitu dengan melakukan penagihanhutang.
{"title":"PAJAK PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG","authors":"Randita Dwianggri Poeri","doi":"10.25105/prio.v8i2.14982","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14982","url":null,"abstract":"Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumberdalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak mineral bukan logam danbatuan (pajak bahan galian golongan C) merupakan salah satu sumber penerimaan pajakdaerah yaitu pajak kabupaten/kota. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalahpengambilan mineral bukan logam dan batuan. Kabupaten Lumajang memiliki potensipertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Untuk memelihara danmempertahankan ketersediaan sumber daya alam, khususnya bahan galian mineral bukanlogam dan batuan di Kabupaten Lumajang, perlu diatur pengelolaannya. Dalam hal terjadikebocoran PAD dari sektor Pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Negaramempunyai hak untuk melakukan penagihan utang pajak. Upaya yang dapat dilakukanpemerintah terhadap kebocoran pembayaran pajak dan retribusi pertambangan mineralbukan logam dan batuan terhadap kebocoran PAD yaitu dengan melakukan penagihanhutang.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115458259","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v7i1.14949
Diah Sari Allon Sopie, Nova Orvia
Pembagian warisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Artikel ini berkenaan dengan salah satu sistem hukum pembagian harta waris yang diajarkan di negara Indonesia, diantaranya adalah adat dan islam yang berjudul “kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar. Yang pada pokoknya membahas mengenai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris terhadap ahli warisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang biasa disebut penelitian lapangan. Dimana peneliti langsung turun ke lapangan dan datang kepada masyarakat yang bersangkutan dan berkomunikasi langsung dengan anggota masyarakatnya, mengenai praktik pembagian harta waris, serta permasalahan yang terjadi dalam pembagian harta waris dalam masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa masyarakat di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar masih menggunakan sistem pembagian waris menurut kebiasaannya, meskipun masyarakat sekitar mayoritas beragama islam, tetapi hanya minoritas warga yang menggunakan pembagian harta waris menurut islam. Dikarenakan sangat minim pengetahuan tentang kewarisan sehingga sanggat mempengaruhi terhadap tindakan pembagian harta waris dilingkungan tersebut. begitupun dengan pihak yang sama sekali tidak memahami pembagian harta waris islam, lebih memilih membagi harta warisan secara adat kebiasaan yang dilakukan pendahulunya. ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membagi harta warisannya secara Islam diantaranya, faktor pendidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembagian harta waris.
{"title":"KURANGNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR","authors":"Diah Sari Allon Sopie, Nova Orvia","doi":"10.25105/prio.v7i1.14949","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14949","url":null,"abstract":"Pembagian warisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Artikel ini berkenaan dengan salah satu sistem hukum pembagian harta waris yang diajarkan di negara Indonesia, diantaranya adalah adat dan islam yang berjudul “kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar. Yang pada pokoknya membahas mengenai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris terhadap ahli warisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang biasa disebut penelitian lapangan. Dimana peneliti langsung turun ke lapangan dan datang kepada masyarakat yang bersangkutan dan berkomunikasi langsung dengan anggota masyarakatnya, mengenai praktik pembagian harta waris, serta permasalahan yang terjadi dalam pembagian harta waris dalam masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa masyarakat di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar masih menggunakan sistem pembagian waris menurut kebiasaannya, meskipun masyarakat sekitar mayoritas beragama islam, tetapi hanya minoritas warga yang menggunakan pembagian harta waris menurut islam. Dikarenakan sangat minim pengetahuan tentang kewarisan sehingga sanggat mempengaruhi terhadap tindakan pembagian harta waris dilingkungan tersebut. begitupun dengan pihak yang sama sekali tidak memahami pembagian harta waris islam, lebih memilih membagi harta warisan secara adat kebiasaan yang dilakukan pendahulunya. ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membagi harta warisannya secara Islam diantaranya, faktor pendidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembagian harta waris.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124896555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v7i2.14960
Zahrashafa Putri Mahardika
Pendidikan sebagai hak terhadap anak yang tidak dapat diganggu gugat sekalipun oleh negara dan negara menjadi penanggungjawab terlaksananya hak tersebut, membuat seharusnya anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia pun mendapatkan hak yang sama. Oleh karena jurnal ini akan membahas mengenai pemenuhan hak atas pendidikan pengungsi anak di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak-hak pengungsi anak oleh Negara. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan atas tinjauan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa meskipun Indonesia tidak meratifikasi kerangka hukum internasional mengenai pengungsi, tetapi sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang didalamnya pun terdapat kewajiban Negara untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak tanpa memandang anak itu siapa, maka Indonesia pun sudah seharusnya memberikan perlakuan yang sama mengenai pendidikan kepada anak-anak pengungsi sebagaimana perlakuan terhadap anak-anak pada umumnya.
{"title":"PERAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENGUNGSI ANAK","authors":"Zahrashafa Putri Mahardika","doi":"10.25105/prio.v7i2.14960","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v7i2.14960","url":null,"abstract":"Pendidikan sebagai hak terhadap anak yang tidak dapat diganggu gugat sekalipun oleh negara dan negara menjadi penanggungjawab terlaksananya hak tersebut, membuat seharusnya anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia pun mendapatkan hak yang sama. Oleh karena jurnal ini akan membahas mengenai pemenuhan hak atas pendidikan pengungsi anak di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak-hak pengungsi anak oleh Negara. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan atas tinjauan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa meskipun Indonesia tidak meratifikasi kerangka hukum internasional mengenai pengungsi, tetapi sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang didalamnya pun terdapat kewajiban Negara untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak tanpa memandang anak itu siapa, maka Indonesia pun sudah seharusnya memberikan perlakuan yang sama mengenai pendidikan kepada anak-anak pengungsi sebagaimana perlakuan terhadap anak-anak pada umumnya.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"167 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121309446","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v7i2.14959
Febrina Tania
Pendapatan daerah memiliki banyak sumber salah satunya melalui pemungutan pajak. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemungutan pajak terhadap kos-kosan mulai “ketat” untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan kos-kosan yang menjadi lading bisnis bagi Pemiliknya. Pengenaan pajak terhadap kos-kosan diberlakukan hanya untuk kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Namun sehubungan dengan sistem yang dianut dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment system dimana efektivitas pemberlakuannya sangat digantungkan kepada wajib pajak itu sendiri, yaitu untuk menghitung pembayaran pajak yang akan dilakukan, kejujuran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Semua itu membutuhkan inisiatif wajib pajak sehingga apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak maka banyak pemilik kos-kosan yang belum melaporkan usaha kos-kosannya.
{"title":"PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KOS-KOSAN DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN","authors":"Febrina Tania","doi":"10.25105/prio.v7i2.14959","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v7i2.14959","url":null,"abstract":"Pendapatan daerah memiliki banyak sumber salah satunya melalui pemungutan pajak. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemungutan pajak terhadap kos-kosan mulai “ketat” untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan kos-kosan yang menjadi lading bisnis bagi Pemiliknya. Pengenaan pajak terhadap kos-kosan diberlakukan hanya untuk kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Namun sehubungan dengan sistem yang dianut dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment system dimana efektivitas pemberlakuannya sangat digantungkan kepada wajib pajak itu sendiri, yaitu untuk menghitung pembayaran pajak yang akan dilakukan, kejujuran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Semua itu membutuhkan inisiatif wajib pajak sehingga apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak maka banyak pemilik kos-kosan yang belum melaporkan usaha kos-kosannya.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115144657","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v8i1.14964
Ika Atikah
Artikel ini berfokus pada implementasi pemberian pinjaman dana hak tanggungan yang menjadi objek jaminan berupa objek yang bernilai uang manakala terjadi kredit macet yang diatur dalam perjanjian pokok sebagai upaya perwujudan kepercayaan kreditur lembaga perbankan yang keberadaannya diminati masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada normatif dengan conceptual approach dan statute approach. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara pada pengumpulan peraturan perundang – undangan hak tanggungan, perjanjian yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek, perjanjian kredit dalam peraturan hukum selain undang – undang, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder lebih kepada konsep atau teori yang relevan dengan isu sentral dengan melengkapinya dalam daftar pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian menjadi unsur utama dalam mekanisme pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur perbankan kepada debitur sesuai aturan UU Hak Tanggungan dan Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata Pasal 1132. Apabila barang yang dijaminkan oleh debitur kepada sejumlah kreditur, pasal tersebut berlaku manakala diatur dalam perjanjian. Akibat hukum dari pemberian kredit karena objek jaminan debitur bernilai uang menjadi perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok sehingga asas kepercayaan kreditur kepada debitur menjadi pasti dalam hukum.
{"title":"URGENSI PERJANJIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPERCAYAAN KREDITUR LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA","authors":"Ika Atikah","doi":"10.25105/prio.v8i1.14964","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14964","url":null,"abstract":"Artikel ini berfokus pada implementasi pemberian pinjaman dana hak tanggungan yang menjadi objek jaminan berupa objek yang bernilai uang manakala terjadi kredit macet yang diatur dalam perjanjian pokok sebagai upaya perwujudan kepercayaan kreditur lembaga perbankan yang keberadaannya diminati masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada normatif dengan conceptual approach dan statute approach. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara pada pengumpulan peraturan perundang – undangan hak tanggungan, perjanjian yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek, perjanjian kredit dalam peraturan hukum selain undang – undang, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder lebih kepada konsep atau teori yang relevan dengan isu sentral dengan melengkapinya dalam daftar pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian menjadi unsur utama dalam mekanisme pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur perbankan kepada debitur sesuai aturan UU Hak Tanggungan dan Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata Pasal 1132. Apabila barang yang dijaminkan oleh debitur kepada sejumlah kreditur, pasal tersebut berlaku manakala diatur dalam perjanjian. Akibat hukum dari pemberian kredit karena objek jaminan debitur bernilai uang menjadi perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok sehingga asas kepercayaan kreditur kepada debitur menjadi pasti dalam hukum.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114428886","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v8i1.14963
Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakriah, Mutiara Rembune Payu
Penelitian ini mengjaki penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang diselesaikan dengan beberapa cara yakni musyawarah keluarga, musyawarah dengan melibatkan lembaga adat Sarak Opat dan dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Mahkamah Syar’iyah Takengon. Pada umumnya pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan lembaga adat Sarak Opat. Pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan dengan siapa anak tinggal besaran kontribusi pencaharian harta bersama walaupun tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun mungkin berpedoman kepada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan hal ini tidak menyalahi aturan baik Hukum Islam maupun Hukum Adat. Karena pada dasarnya menurut Hukum Islam dan Hukum Adat tidak ada aturan khusus terkait presentase pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian
{"title":"PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT","authors":"Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakriah, Mutiara Rembune Payu","doi":"10.25105/prio.v8i1.14963","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14963","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengjaki penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang diselesaikan dengan beberapa cara yakni musyawarah keluarga, musyawarah dengan melibatkan lembaga adat Sarak Opat dan dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Mahkamah Syar’iyah Takengon. Pada umumnya pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan lembaga adat Sarak Opat. Pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan dengan siapa anak tinggal besaran kontribusi pencaharian harta bersama walaupun tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun mungkin berpedoman kepada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan hal ini tidak menyalahi aturan baik Hukum Islam maupun Hukum Adat. Karena pada dasarnya menurut Hukum Islam dan Hukum Adat tidak ada aturan khusus terkait presentase pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"215 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121453215","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v8i1.14977
Adrian Faridhi, Sudi Fahmi, Tatang Suprayoga
General Election is a democratic party that involves all citizens to participate in the formation of leaders, but citizen involvement is limited by the electoral mechanism, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates the implementation of the 2019 elections, regulations governing the provision of ballots only 2 (two) % of Permanent Voter List (DPT) for each polling station. However, the large voter participation resulted in a shortage of ballots during the election. The research methodology used is in the form of sociological juridical research in this research area in Riau Province using primary data. The results of this study include: there is a shortage of ballots, due to the large number of voters participating in the election, but not registered in the DPT or DPTb, many voters who come only use electronic ID cards or other identities, these voters who have a shortage of ballots and cannot vote , and a solution that addresses the problem of increasing socialization so that voters participate in the election so that they do not lose their right to vote.
{"title":"IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF SOUND LETTERS IN THE GENERAL ELECTION OF 2019 IN RIAU PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS","authors":"Adrian Faridhi, Sudi Fahmi, Tatang Suprayoga","doi":"10.25105/prio.v8i1.14977","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14977","url":null,"abstract":"General Election is a democratic party that involves all citizens to participate in the formation of leaders, but citizen involvement is limited by the electoral mechanism, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates the implementation of the 2019 elections, regulations governing the provision of ballots only 2 (two) % of Permanent Voter List (DPT) for each polling station. However, the large voter participation resulted in a shortage of ballots during the election. The research methodology used is in the form of sociological juridical research in this research area in Riau Province using primary data. The results of this study include: there is a shortage of ballots, due to the large number of voters participating in the election, but not registered in the DPT or DPTb, many voters who come only use electronic ID cards or other identities, these voters who have a shortage of ballots and cannot vote , and a solution that addresses the problem of increasing socialization so that voters participate in the election so that they do not lose their right to vote.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128560009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-14DOI: 10.25105/prio.v8i2.14978
Dinarjati Eka Puspitasari
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Untuk pendirian hotel berbagai syarat perizinan harus dipenuhi seperti IPT (Izin Pemanfaatan Tanah), AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan IMB serta izin HO (Izin gangguan). Di samping itu, peran Pemerintah dalam upaya pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan pemberian moratorium penerbitan IMB dari mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.
{"title":"KAJIAN MENGENAI PEMBATASAN IJIN PENDIRIAN HOTEL UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA YOGYAKARTA","authors":"Dinarjati Eka Puspitasari","doi":"10.25105/prio.v8i2.14978","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14978","url":null,"abstract":"Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Untuk pendirian hotel berbagai syarat perizinan harus dipenuhi seperti IPT (Izin Pemanfaatan Tanah), AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan IMB serta izin HO (Izin gangguan). Di samping itu, peran Pemerintah dalam upaya pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan pemberian moratorium penerbitan IMB dari mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127175479","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
lembaga pengadilan. Dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi menuntut hukum agar ikut berimprovisasi melalui pembaruan hukum. Sejak tahun 2019, selain persidangan konvensional, Indonesia juga mulai menerapkan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi). Pembaruan hukum melalui e-litigasi selain untuk mendukung pembaruan hukum di era revolusi industri 4.0, juga diharapkan dapat membuat pengadilan menjadi lebih murah, cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas-asas dasarnya sehingga membuat peradilan menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun semenjak diterapkan, e-litigasi kurang diminati para pencari keadilan. Kurang diminatinya e litigasi ini, disebabkan oleh banyak faktor penghambat, beberapa diantaranya yaitu kurangnya standar infrastruktur yang dimiliki, padahal persidangan elektronik sangat bertumpu pada kesiapan infrastruktur seperti fasilitas internet ataupun sarana berupa laptop. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, masih barunya sistem, minimnya informasi di masyarakat, dan belum adanya prosedur tetap yang mengatur e-litigasi secara rinci, salah satunya dalam pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan, karena prosesnya yang dilakukan secara elektronik maka diperlukan pencocokan barang bukti yang dimiliki para pihak. Namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang e-litigasi, belum dijelaskan mengenai prosedur pencocokan barang bukti. Tulisan ini membahas mengenai Hambatan Pembuktian dalam E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0.
{"title":"HAMBATAN PEMBUKTIAN DALAM PELAKSANAAN E-LITIGASI GUNA MENDUKUNG PEMBARUAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0","authors":"Fadhilah Rizky Aftriani Putri, Ikhda Fitria, Dian Latifiani","doi":"10.25105/prio.v8i2.14979","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14979","url":null,"abstract":"lembaga pengadilan. Dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi menuntut hukum agar ikut berimprovisasi melalui pembaruan hukum. Sejak tahun 2019, selain persidangan konvensional, Indonesia juga mulai menerapkan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi). Pembaruan hukum melalui e-litigasi selain untuk mendukung pembaruan hukum di era revolusi industri 4.0, juga diharapkan dapat membuat pengadilan menjadi lebih murah, cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas-asas dasarnya sehingga membuat peradilan menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun semenjak diterapkan, e-litigasi kurang diminati para pencari keadilan. Kurang diminatinya e litigasi ini, disebabkan oleh banyak faktor penghambat, beberapa diantaranya yaitu kurangnya standar infrastruktur yang dimiliki, padahal persidangan elektronik sangat bertumpu pada kesiapan infrastruktur seperti fasilitas internet ataupun sarana berupa laptop. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, masih barunya sistem, minimnya informasi di masyarakat, dan belum adanya prosedur tetap yang mengatur e-litigasi secara rinci, salah satunya dalam pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan, karena prosesnya yang dilakukan secara elektronik maka diperlukan pencocokan barang bukti yang dimiliki para pihak. Namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang e-litigasi, belum dijelaskan mengenai prosedur pencocokan barang bukti. Tulisan ini membahas mengenai Hambatan Pembuktian dalam E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129243589","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：