Perkembangan teknologi yang pesat mendorong terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya di dunia pendidikan dan pelatihan, di mana model pembelajaran yang sebelumnya banyak dilakukan di dalam kelas (klasikal) atau luar jaringan (luring) menjadi pembelajaran non-klasikal atau di dalam jaringan (daring), terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Begitu pula penyelenggaraan pelatihan di instansi pemerintahan, dimana pola pembelajaran mulai menggunakan model pembelajaran e-learning. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-deskriptif dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi model pembelajaran e-learning pada lingkup Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) di Puslatbang PKASN LAN. Hasil studi mengindikasikan bahwa implementasi e-learning cukup efektif digunakan dalam mecapai tujuan pelatihan. Kualitas dan keberlangsungan implementasi e-learning perlu terus ditingkatkan dalam rangka melengkapi pembelajaran klasikal dalam pola pelatihan blended learning di masing-masing jenis pelatihan. Perlu adanya upaya dalam mengoptimalkan e-learning, mulai dari pembenahan/pengembangan model/sistem/aplikasi e-learning yang digunakan, penyelenggaraan pelatihan bagi pengajar/fasilitator pembelajaran, adanya dukungan teknis sistem e-learning, penyesuaian waktu pelaksanaan e-learning, dan perlu adanya penyesuaian dari pembelajaran konvensional menjadi pola pembelajaran e-learning.
{"title":"Implementasi e-learning di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Latsar CPNS di Puslatbang PKAN LAN","authors":"Yuyun Yuningsih","doi":"10.31845/JWK.V24I1.693","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V24I1.693","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi yang pesat mendorong terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya di dunia pendidikan dan pelatihan, di mana model pembelajaran yang sebelumnya banyak dilakukan di dalam kelas (klasikal) atau luar jaringan (luring) menjadi pembelajaran non-klasikal atau di dalam jaringan (daring), terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Begitu pula penyelenggaraan pelatihan di instansi pemerintahan, dimana pola pembelajaran mulai menggunakan model pembelajaran e-learning. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-deskriptif dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi model pembelajaran e-learning pada lingkup Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) di Puslatbang PKASN LAN. Hasil studi mengindikasikan bahwa implementasi e-learning cukup efektif digunakan dalam mecapai tujuan pelatihan. Kualitas dan keberlangsungan implementasi e-learning perlu terus ditingkatkan dalam rangka melengkapi pembelajaran klasikal dalam pola pelatihan blended learning di masing-masing jenis pelatihan. Perlu adanya upaya dalam mengoptimalkan e-learning, mulai dari pembenahan/pengembangan model/sistem/aplikasi e-learning yang digunakan, penyelenggaraan pelatihan bagi pengajar/fasilitator pembelajaran, adanya dukungan teknis sistem e-learning, penyesuaian waktu pelaksanaan e-learning, dan perlu adanya penyesuaian dari pembelajaran konvensional menjadi pola pembelajaran e-learning.","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"92 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85668704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to determine how the socio-cultural competence of apparatus resources in the One-Stop Integrated Service Implementation Unit of Kembangan District. Each Apparatus Resource is required to have three competencies, technical competence, managerial competence and social cultural competency. As a service provider who is directly dealing with the community, socio-cultural competence is needed by every service provider officer. Competency development carried out at this time more development of technical competencies and managerial competencies, so in this study the author tries to develop a model for developing the socio-cultural competence of apparatus resources in the PTSP Implementation Unit of Kembangan District. In this study a Social Cultural Competency Development Model was formed which can be implemented internally (implemented by UP PTSP Kembangan District and carried out externally (implemented by BPSDM DKI Jakarta Province) .The internal development model is in the form of personal approach, coaching, briefing, gathering, benchmarking, personnel development (self-development), while external development is carried out in the form of service orientation, education and training services for persons with disabilities, communication education, ASN exchanges with private employees, competency tests and competency test feedback.
本研究旨在探讨建邦安区一站式综合服务实施单位设备资源的社会文化能力。每个仪器资源都需要具备三种能力:技术能力、管理能力和社会文化能力。作为直接与社区打交道的服务提供者，每位服务提供者官员都需要具备社会文化能力。此时开展的胜任力开发更多的是技术胜任力和管理胜任力的开发，因此在本研究中，笔者试图为建邦安区统一服务项目实施单位的设备资源社会文化胜任力开发建立一个模型。本研究形成了一个社会文化能力发展模型，该模型可在内部实施(由UP psdp Kembangan区实施)，在外部实施(由BPSDM DKI Jakarta省实施)，内部发展模式以个人方法、辅导、简报、聚会、对标、人员发展(自我发展)的形式进行，外部发展模式以服务导向的形式进行。残疾人教育和培训服务、沟通教育、与私营雇员的ASN交流、能力测试和能力测试反馈。
{"title":"Model Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat","authors":"Edy Sutrisno, Tinawati Simangunsong","doi":"10.31845/JWK.V24I1.688","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V24I1.688","url":null,"abstract":"This study aims to determine how the socio-cultural competence of apparatus resources in the One-Stop Integrated Service Implementation Unit of Kembangan District. Each Apparatus Resource is required to have three competencies, technical competence, managerial competence and social cultural competency. As a service provider who is directly dealing with the community, socio-cultural competence is needed by every service provider officer. Competency development carried out at this time more development of technical competencies and managerial competencies, so in this study the author tries to develop a model for developing the socio-cultural competence of apparatus resources in the PTSP Implementation Unit of Kembangan District. In this study a Social Cultural Competency Development Model was formed which can be implemented internally (implemented by UP PTSP Kembangan District and carried out externally (implemented by BPSDM DKI Jakarta Province) .The internal development model is in the form of personal approach, coaching, briefing, gathering, benchmarking, personnel development (self-development), while external development is carried out in the form of service orientation, education and training services for persons with disabilities, communication education, ASN exchanges with private employees, competency tests and competency test feedback.","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84964555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembangunan kemandirian desa yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang disalurkan kepada masing-masing desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan berdasarkan sumber data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang mencakup dokumen resmi dari instansi terkait dan penelitian relevan yang terdahulu. Teknik analisis data yang menjadi pedoman peneliti meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data atau penyusunan kerangka konseptual, penyajian dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan secara mendetail. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk menunjang pembangunan kemandirian desa dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Blora memiliki peluang dalam pengelolaan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan meninjau indikator keberhasilan pada peningkatan kesadaran masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbangdes); pengembangan dan penguatan daya masyarakat dengan dana desa untuk prioritas kegiatan optimalisasi pengelolaan sumberdaya desa; dan perlindungan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah dan kelembagaan desa sebagai pendamping dengan menetapkan kebijakan dan program kegiatan masyarakat melalui dana desa. Ketercapaian penggunaan dana desa yang berasal dari APBN ditujukan sebagai dukungan yang bersifat dinamis bagi desa dalam membangun kemandirian yang bertumpu pada masyarakat.
{"title":"Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blora","authors":"Aji Rayi Purwasih, Retno Sunu Astuti","doi":"10.31845/JWK.V24I1.685","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V24I1.685","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembangunan kemandirian desa yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang disalurkan kepada masing-masing desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan berdasarkan sumber data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang mencakup dokumen resmi dari instansi terkait dan penelitian relevan yang terdahulu. Teknik analisis data yang menjadi pedoman peneliti meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data atau penyusunan kerangka konseptual, penyajian dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan secara mendetail. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk menunjang pembangunan kemandirian desa dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Blora memiliki peluang dalam pengelolaan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan meninjau indikator keberhasilan pada peningkatan kesadaran masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbangdes); pengembangan dan penguatan daya masyarakat dengan dana desa untuk prioritas kegiatan optimalisasi pengelolaan sumberdaya desa; dan perlindungan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah dan kelembagaan desa sebagai pendamping dengan menetapkan kebijakan dan program kegiatan masyarakat melalui dana desa. Ketercapaian penggunaan dana desa yang berasal dari APBN ditujukan sebagai dukungan yang bersifat dinamis bagi desa dalam membangun kemandirian yang bertumpu pada masyarakat.","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"260 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78399990","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
One of the major themes in contemporary public policy studies is to making public policy based on or based on science by relying on various research results. Knowledgee is continually being discourses through a set of studies until finally it can be used as a basis for making good public policy. This paper aims to analyze the land tenure struggle within the public policy in the context of developing knowledge for policy after New Order Era. Conceptually the tenure discourse is understood as a recognition by the state over the rights of indigenous people land that essentially becomes a reflection of the willingness the state power bearers to recognize the existence of autonomous indigenous peoples. The method used in this paper is qualitative method, with research technique of literature study and document analysis, and also participatory observation. In conclusion, the agenda to recognize community rights over land and other natural resources should be formulated with new provisions and / or use of the old provisions, which maintain harmony between people who are de facto entitled to land and natural resources, with government authorities on the basis of the political conception of the state property rights, contained in the law on land and natural resources.
{"title":"DEVELOPING KNOWLEDGE TO POLICY: STUDY ON INDIGENOUS PEOPLE'S RECOGNITION OF LAND RIGHTS DISCOURSE IN PUBLIC POLICY","authors":"T. Setiawan","doi":"10.31845/JWK.V24I1.669","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V24I1.669","url":null,"abstract":"One of the major themes in contemporary public policy studies is to making public policy based on or based on science by relying on various research results. Knowledgee is continually being discourses through a set of studies until finally it can be used as a basis for making good public policy. This paper aims to analyze the land tenure struggle within the public policy in the context of developing knowledge for policy after New Order Era. Conceptually the tenure discourse is understood as a recognition by the state over the rights of indigenous people land that essentially becomes a reflection of the willingness the state power bearers to recognize the existence of autonomous indigenous peoples. The method used in this paper is qualitative method, with research technique of literature study and document analysis, and also participatory observation. In conclusion, the agenda to recognize community rights over land and other natural resources should be formulated with new provisions and / or use of the old provisions, which maintain harmony between people who are de facto entitled to land and natural resources, with government authorities on the basis of the political conception of the state property rights, contained in the law on land and natural resources.","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85700790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The government's efforts in structuring traditional markets in Rengasdengklok District, Karawang Regency are deemed ineffective, because the traders leave the building in the market and prefer to sell on the side of the road which causes traffic jams every morning. The government is in the process of constructing a new market building to move traders to a new location. The problem that occurs in the arrangement of this traditional market is the absence of a proper building for traders and traders, which is difficult to arrange properly. As a result, the traders filled the main road of Rengasdengklok and left traces of rubbish on the side of the road. In addition, there is no parking space for buyers. Researchers used the theory of the main components of government strategy (X) from (Mulgan, 2008) which consisted of 5 sub variables, namely purposes, environment, direction, action, and learning. In addition, the researcher uses structuring theory (Y) from (George R Terry, in the book Principles of Management (Sukarna, 2019) which consists of 6 sub variables, namely man, material, machines, method, money, and market. The method used is explanatory. Research with a quantitative approach. Data collection techniques using literature study, questionnaire, observation, and documentation. The population in this study were traders, amounting to 1,314 people. While the sample in this study amounted to 93 people. The sampling method using purposive sampling. Data analysis technique used is the Pearson product moment correlation analysis, hypothesis testing and determinant coefficient. The results showed that the respondents 'responses about the local government strategy were 65.6%, based on the percentage score criteria respondents' answers were categorized as strong. This happens because the government's strategy in conducting market structuring it is good, as for the results in market structuring traditional at 79.0% this is based on the criteria for the respondent's score in the strong category. This is because the market arrangement is good. The influence of local government strategy on traditional market arrangement can be seen that the contribution of influence is 23.8% based on the interpretation guideline of the low coefficient of determination. This happened because there were no proper buildings for traders to sell. Then the remaining 76.2% is influenced by other factors not examined by the researcher.
政府在卡拉旺县Rengasdengklok区建立传统市场的努力被认为是无效的，因为商人们离开市场的建筑，更喜欢在每天早上造成交通堵塞的路边卖东西。政府正在建造一座新的市场大楼，以便将贸易商转移到新的地点。这个传统市场在布置上存在的问题是没有一个适合交易者和交易者的建筑，难以进行合理的布置。结果，商人挤满了连加登洛克的主要道路，在路边留下了垃圾的痕迹。此外，没有停车位供买家使用。研究者使用了Mulgan(2008)的政府战略(X)的主要组成部分理论，该理论由5个子变量组成，即目的、环境、方向、行动和学习。此外，研究人员使用了George R Terry在《管理原理》(Sukarna, 2019)一书中的结构化理论(Y)，该理论由6个子变量组成，即人，材料，机器，方法，金钱和市场。所使用的方法是解释性的。用定量方法进行研究。使用文献研究、问卷调查、观察和文档的数据收集技术。研究对象为贸易商，共1314人。而这项研究的样本达到了93人。抽样方法采用目的性抽样。数据分析采用的技术是Pearson积矩相关分析、假设检验和行列式系数。结果显示，受访者对地方政府战略的回答为65.6%，根据百分比得分标准，受访者的回答被归类为强。这种情况的发生是因为政府在进行市场结构方面的策略是好的，至于市场结构的结果传统上为79.0%，这是基于受访者在强类别中的得分标准。这是因为市场安排是好的。地方政府战略对传统市场安排的影响可以看出，根据低决定系数的解释准则，影响贡献率为23.8%。这是因为没有合适的建筑供商人出售。剩下的76.2%则受到研究者未检查的其他因素的影响。
{"title":"The Effect of Local Government Strategies on Traditional Market Arrangement in Rengasdengklok District, Karawang Regency","authors":"Neri Fajarwati, Roziana Lahmini","doi":"10.31845/JWK.V24I1.687","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V24I1.687","url":null,"abstract":"The government's efforts in structuring traditional markets in Rengasdengklok District, Karawang Regency are deemed ineffective, because the traders leave the building in the market and prefer to sell on the side of the road which causes traffic jams every morning. The government is in the process of constructing a new market building to move traders to a new location. The problem that occurs in the arrangement of this traditional market is the absence of a proper building for traders and traders, which is difficult to arrange properly. As a result, the traders filled the main road of Rengasdengklok and left traces of rubbish on the side of the road. In addition, there is no parking space for buyers. Researchers used the theory of the main components of government strategy (X) from (Mulgan, 2008) which consisted of 5 sub variables, namely purposes, environment, direction, action, and learning. In addition, the researcher uses structuring theory (Y) from (George R Terry, in the book Principles of Management (Sukarna, 2019) which consists of 6 sub variables, namely man, material, machines, method, money, and market. The method used is explanatory. Research with a quantitative approach. Data collection techniques using literature study, questionnaire, observation, and documentation. The population in this study were traders, amounting to 1,314 people. While the sample in this study amounted to 93 people. The sampling method using purposive sampling. Data analysis technique used is the Pearson product moment correlation analysis, hypothesis testing and determinant coefficient. The results showed that the respondents 'responses about the local government strategy were 65.6%, based on the percentage score criteria respondents' answers were categorized as strong. This happens because the government's strategy in conducting market structuring it is good, as for the results in market structuring traditional at 79.0% this is based on the criteria for the respondent's score in the strong category. This is because the market arrangement is good. The influence of local government strategy on traditional market arrangement can be seen that the contribution of influence is 23.8% based on the interpretation guideline of the low coefficient of determination. This happened because there were no proper buildings for traders to sell. Then the remaining 76.2% is influenced by other factors not examined by the researcher.","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"60 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84615970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Komisi II DPR RI mengusulkan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Revisi UU ASN. Alasannya, KASN tak memiliki kepentingan kuat dan perlu perampingan kelembagaan. Terdapat tiga poin perubahan dalam naskah akademik UU ASN, salah satunya pembubaran KASN. Namun, usulan tersebut tidak didasarkan pada bukti empiris yang telah diuji. Tidak satupun mencantumkan sumber penelitian primer yang relevan dengan poin yang diajukan. Padahal, sumber penelitian yang teruji merupakan syarat naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pedoman Naskah Akdemik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008.
{"title":"Editorial: Rencana Penghapusan KASN dan Masa Depan Sistem Merit","authors":"Pratiwi Pratiwi","doi":"10.31845/JWK.V24I1.712","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V24I1.712","url":null,"abstract":"Komisi II DPR RI mengusulkan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Revisi UU ASN. Alasannya, KASN tak memiliki kepentingan kuat dan perlu perampingan kelembagaan. Terdapat tiga poin perubahan dalam naskah akademik UU ASN, salah satunya pembubaran KASN. Namun, usulan tersebut tidak didasarkan pada bukti empiris yang telah diuji. Tidak satupun mencantumkan sumber penelitian primer yang relevan dengan poin yang diajukan. Padahal, sumber penelitian yang teruji merupakan syarat naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pedoman Naskah Akdemik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008.","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73659724","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Buku “SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan” ini menyuguhkan gagasan baru dari A. Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengarusutamannya dalam konteks pembangunan desa untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia yang dinarasikan secara baik, jelas, dan sistematis. Buku ini menjadi sangat menarik untuk disimak lebih lanjut mengingat sejak awal diumumkan sebagai Menteri pada bulan Oktober 2019, penulis sudah memiliki motivasi dan keyakinan yang kuat untuk mengambil peran strategis dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh penulis diawal buku bahwa akar permasalahan pembangunan desa di Indonesia ada di desa dan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia serta mewujudkan Indonesia maju harus dimulai dari desa. Motivasi dan keyakinan kuat penulis itulah yang mendorong munculnya gagasan penulis untuk melokalkan konsep SDGs dalam pembangunan desa atau “SDGs Desa” sebagaimana dikenalkan pada buku yang diterbitkan setahun setelah penulis menjabat sebagai Menteri. Selain itu, buku ini juga merupakan bagian dari seri buku Trilogi SDGs Desa yang membahas mulai dari konsep, metode pengukuran, dan hasil-hasil SDGs Desa sehingga untuk memperoleh pemahamaan lebih utuh maka buku ini sangat layak disimak sejak awal (Seri 1).
{"title":"Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan","authors":"R. Andari","doi":"10.31845/JWK.V24I1.713","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V24I1.713","url":null,"abstract":"Buku “SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan” ini menyuguhkan gagasan baru dari A. Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengarusutamannya dalam konteks pembangunan desa untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia yang dinarasikan secara baik, jelas, dan sistematis. Buku ini menjadi sangat menarik untuk disimak lebih lanjut mengingat sejak awal diumumkan sebagai Menteri pada bulan Oktober 2019, penulis sudah memiliki motivasi dan keyakinan yang kuat untuk mengambil peran strategis dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh penulis diawal buku bahwa akar permasalahan pembangunan desa di Indonesia ada di desa dan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia serta mewujudkan Indonesia maju harus dimulai dari desa. Motivasi dan keyakinan kuat penulis itulah yang mendorong munculnya gagasan penulis untuk melokalkan konsep SDGs dalam pembangunan desa atau “SDGs Desa” sebagaimana dikenalkan pada buku yang diterbitkan setahun setelah penulis menjabat sebagai Menteri. Selain itu, buku ini juga merupakan bagian dari seri buku Trilogi SDGs Desa yang membahas mulai dari konsep, metode pengukuran, dan hasil-hasil SDGs Desa sehingga untuk memperoleh pemahamaan lebih utuh maka buku ini sangat layak disimak sejak awal (Seri 1).","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82320110","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The number of work accidents, especially in government projects at the end of 2017 until the beginning of 2018, indicates that the occupational safety and health (OSH) is still a issue that needs to be studied its implementation in Indonesia. BPJS Employment data shows that the number of work accidents in Indonesia over the past 3 years is indeed fluctuative, but still quite high. These facts and data make the issue of OSH important to be reviewed in its implementation. Because the issue of OSH has actually been regulated by the government through Undang-Undang No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. This policy has been implemented for almost half a century. For this reason, the paper tries to review the performance of OSH policy implementation in Indonesia. The method used is desk research. The performance of OSH policy implementation was measured using the policy implementation theory proposed by Ripley and Franklin. Data is collected by literature study methods from report documents, websites, mass media, and official publications issued by authorized institutions. The research also analyzes the factors that cause high work accidents in Indonesia and formulates strategies to solve them. The study concluded that the performance of OSH policy implementation was still low. This can be seen from the low compliance of the target group and the realization of policy objectives. Factors that cause the low performance of policy implementation are due to weak regulation, weak supervision, low level of compliance, weak commitment, and incorrect mindset about K3. For this reason, research recommends improving the K3 Act, increasing the number of labor inspectors, and implementing programs. improve public mindset, especially target groups about K3.
{"title":"MENAKAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA","authors":"Masrully Masrully","doi":"10.31845/JWK.V22I1.141","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V22I1.141","url":null,"abstract":"The number of work accidents, especially in government projects at the end of 2017 until the beginning of 2018, indicates that the occupational safety and health (OSH) is still a issue that needs to be studied its implementation in Indonesia. BPJS Employment data shows that the number of work accidents in Indonesia over the past 3 years is indeed fluctuative, but still quite high. These facts and data make the issue of OSH important to be reviewed in its implementation. Because the issue of OSH has actually been regulated by the government through Undang-Undang No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. This policy has been implemented for almost half a century. For this reason, the paper tries to review the performance of OSH policy implementation in Indonesia. The method used is desk research. The performance of OSH policy implementation was measured using the policy implementation theory proposed by Ripley and Franklin. Data is collected by literature study methods from report documents, websites, mass media, and official publications issued by authorized institutions. The research also analyzes the factors that cause high work accidents in Indonesia and formulates strategies to solve them. The study concluded that the performance of OSH policy implementation was still low. This can be seen from the low compliance of the target group and the realization of policy objectives. Factors that cause the low performance of policy implementation are due to weak regulation, weak supervision, low level of compliance, weak commitment, and incorrect mindset about K3. For this reason, research recommends improving the K3 Act, increasing the number of labor inspectors, and implementing programs. improve public mindset, especially target groups about K3.","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89481010","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Public sector innovation (PSI) is important driving factor of economic development. Tax is one of the drivers of economic development as 70% of national expenditure are covered by tax revenue. However, the tax revenue ratio towards the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia is less than 13% and is the lowest among Southeast Asian economies. This study describes two case studies in local governments on increasing the awareness of the citizens to pay tax. This study focuses on innovation process, the knowledge flow, supporting conditions and challenges in implementing the innovations. By employing case study method, this study suggests acknowledgement, human resource training, multi-stakeholder partnership, and bottomp-up approach have stimulated innovativeness of public organizations.
{"title":"Case Studies of Public Sector Innovation in Increasing Local Tax Compliance","authors":"Pratiwi Pratiwi","doi":"10.31845/JWK.V22I1.146","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V22I1.146","url":null,"abstract":"Public sector innovation (PSI) is important driving factor of economic development. Tax is one of the drivers of economic development as 70% of national expenditure are covered by tax revenue. However, the tax revenue ratio towards the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia is less than 13% and is the lowest among Southeast Asian economies. This study describes two case studies in local governments on increasing the awareness of the citizens to pay tax. This study focuses on innovation process, the knowledge flow, supporting conditions and challenges in implementing the innovations. By employing case study method, this study suggests acknowledgement, human resource training, multi-stakeholder partnership, and bottomp-up approach have stimulated innovativeness of public organizations. ","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"91 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81608849","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah teori yang dikemukakan oleh Venkatesh, et al. (2003). UTAUT memiliki empat kostruk utama yaitu 1) ekspektansi kinerja (performance expectancy), 2) ekspektansi usaha (effort expectancy), 3) pengaruh sosial (social influence), dan 4) kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions). Model ini digunakan untuk meneliti Implementasi Aplikasi SIMPeL dalam proses pengadan langsung. Aplikasi SIMPeL di bangun oleh LPSE Kementerian Keuangan untuk menfasilitasi proses pengadaan langsung. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan Aplikasi SIMPeL dengan menggunakan model UTAUT. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Data diperoleh dari responden para pihak yang terkait dalam pengadaan langsung dengan menyebarkan kuisioner tertutup. Besarnya sampel sejumlah 160 responden dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software smartPLS. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut Ekspektasi kinerja (Performance Expectancy) dan Ekspektasi usaha (Effort Expectancy) mempengaruhi perilaku penggunaan Aplikasi SIMPeL melalui faktor Tingkat minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention). Sedangkan Tingkat minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention) dan Kondisi-kondisi Pemfasilitasi (Facilitating Conditions) mempengaruhi langsung perilaku penggunaan Aplikasi SIMPeL. Faktor sosial (Social Influence) tidak mempengaruhi minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention) dan penggunaan Aplikasi SIMPeL. Selain itu faktor kondisi-kondisi pemfasilitasi (Facilitating Conditions) mempunyai pengaruh sedang sedangkan yang lain kecil.
{"title":"ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG (SIMPeL) PADA KEMENTERIAN KEUANGAN","authors":"Hasan Ashari","doi":"10.31845/JWK.V22I1.136","DOIUrl":"https://doi.org/10.31845/JWK.V22I1.136","url":null,"abstract":"Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah teori yang dikemukakan oleh Venkatesh, et al. (2003). UTAUT memiliki empat kostruk utama yaitu 1) ekspektansi kinerja (performance expectancy), 2) ekspektansi usaha (effort expectancy), 3) pengaruh sosial (social influence), dan 4) kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions). Model ini digunakan untuk meneliti Implementasi Aplikasi SIMPeL dalam proses pengadan langsung. Aplikasi SIMPeL di bangun oleh LPSE Kementerian Keuangan untuk menfasilitasi proses pengadaan langsung. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan Aplikasi SIMPeL dengan menggunakan model UTAUT. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Data diperoleh dari responden para pihak yang terkait dalam pengadaan langsung dengan menyebarkan kuisioner tertutup. Besarnya sampel sejumlah 160 responden dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software smartPLS. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut Ekspektasi kinerja (Performance Expectancy) dan Ekspektasi usaha (Effort Expectancy) mempengaruhi perilaku penggunaan Aplikasi SIMPeL melalui faktor Tingkat minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention). Sedangkan Tingkat minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention) dan Kondisi-kondisi Pemfasilitasi (Facilitating Conditions) mempengaruhi langsung perilaku penggunaan Aplikasi SIMPeL. Faktor sosial (Social Influence) tidak mempengaruhi minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention) dan penggunaan Aplikasi SIMPeL. Selain itu faktor kondisi-kondisi pemfasilitasi (Facilitating Conditions) mempunyai pengaruh sedang sedangkan yang lain kecil.","PeriodicalId":33785,"journal":{"name":"Jurnal Wacana Kinerja","volume":"83 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83343101","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：