Pub Date : 2023-09-18DOI: 10.51826/fokus.v21i2.846
Mikael Mahin
Bimbingan teknis (Bimtek) pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dilaksanakan sebagai proses belajar dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia ASN yang profesional dan berkualitas untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diteliti serta menganalisis, untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pengembangan Aparatur Sipil Negara Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
Penelitian ini jenisnya penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau mengambarkan keadaan ataupun kejadian. Terutama yang berkenaan dengan Pengembangan Aparatur Sipil Negara melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bimbingan Teknis (Bimtek) itu meliputi Bimtek Tentang Legal Drafting pada Sekretariat DPRD di Jakarta. Bimtek tentang penguatan jabatan, kinerja dan optimalisasi peran Setwan selaras dengan system kerja DPRD dalam menghadapi Tahun Politik 2024. Bimtek tentang fasilitasi penyusunan properda, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Jakarta. Workshop nasional Asdeksi di Bandung Jawa Barat. Workshop Nasional Asdeksi di Yogyakarta. Kendala-kendala Pengembangan Aparatur Sipil Negara meliputi biaya (dana pengembangan).
{"title":"PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG","authors":"Mikael Mahin","doi":"10.51826/fokus.v21i2.846","DOIUrl":"https://doi.org/10.51826/fokus.v21i2.846","url":null,"abstract":"Bimbingan teknis (Bimtek) pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dilaksanakan sebagai proses belajar dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia ASN yang profesional dan berkualitas untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
 Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diteliti serta menganalisis, untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pengembangan Aparatur Sipil Negara Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
 Penelitian ini jenisnya penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau mengambarkan keadaan ataupun kejadian. Terutama yang berkenaan dengan Pengembangan Aparatur Sipil Negara melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bimbingan Teknis (Bimtek) itu meliputi Bimtek Tentang Legal Drafting pada Sekretariat DPRD di Jakarta. Bimtek tentang penguatan jabatan, kinerja dan optimalisasi peran Setwan selaras dengan system kerja DPRD dalam menghadapi Tahun Politik 2024. Bimtek tentang fasilitasi penyusunan properda, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Jakarta. Workshop nasional Asdeksi di Bandung Jawa Barat. Workshop Nasional Asdeksi di Yogyakarta. Kendala-kendala Pengembangan Aparatur Sipil Negara meliputi biaya (dana pengembangan).","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":"214 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135153770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-18DOI: 10.51826/fokus.v21i2.814
Abang Zainudin, Mangut Riadi
Untuk melaksanakan pelayanan yang baik maka perlu adanya pengawasan BPD sehingga fungsi pengawasan BPD sangat penting artinya dalam pelaksanaan pembangunan desa sejak perencanaan sampai pengawasan.Selain itu pengawasan berfungsi menentukan efektif atau tidak perencanaan pembangunan yang dilakukan tersebut. Dengan demikian pengawasan BPD yang menjadi sasaran adalah pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Selanjutnya mekanisme pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan teknik pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa dengan melakukan koordinasi dan komunikasi bersama Kepala Desa maupun sesama anggota BPD. Komunikasi dengan Kepala Desa dalam rangka mencari data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kepala Desa. Demikian juga jenis pengawasan yang dilaksanakan adalah secara langsung dan tidak langsung, pengawasan tidak langsung BPD menerima informasi dari masyarakat maupun laporan tertulis, tujuan pengawasan agar pelaksanaan tugas yang terdapat kekeliruan segera diperbaiki sehingga tidak terdapat penyimpangan.
{"title":"Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan","authors":"Abang Zainudin, Mangut Riadi","doi":"10.51826/fokus.v21i2.814","DOIUrl":"https://doi.org/10.51826/fokus.v21i2.814","url":null,"abstract":"Untuk melaksanakan pelayanan yang baik maka perlu adanya pengawasan BPD sehingga fungsi pengawasan BPD sangat penting artinya dalam pelaksanaan pembangunan desa sejak perencanaan sampai pengawasan.Selain itu pengawasan berfungsi menentukan efektif atau tidak perencanaan pembangunan yang dilakukan tersebut. Dengan demikian pengawasan BPD yang menjadi sasaran adalah pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Selanjutnya mekanisme pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan teknik pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa dengan melakukan koordinasi dan komunikasi bersama Kepala Desa maupun sesama anggota BPD. Komunikasi dengan Kepala Desa dalam rangka mencari data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kepala Desa. Demikian juga jenis pengawasan yang dilaksanakan adalah secara langsung dan tidak langsung, pengawasan tidak langsung BPD menerima informasi dari masyarakat maupun laporan tertulis, tujuan pengawasan agar pelaksanaan tugas yang terdapat kekeliruan segera diperbaiki sehingga tidak terdapat penyimpangan.","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":"179 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135255967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This paper attempts to picture the shift in discourse on gender relations in interpretive thinking in Indonesia by bringing together the interpretations of 'Abd al-Rauf Singkel, Hamka and M. Quraish Shihab. The selection of the three commentators was motivated by the difference in the period of writing the interpretations of the three. From this analysis, it is known that the interpretations of these three commentators on gender verses have points of similarities and differences. The interpretation of 'Abd al-Rauf Singkel in general follows the flow of traditional interpretations but his views are more moderate and tolerant, as seen in the issue of the origin of events and women's leadership. The shift in gender relations discourse is more visible in the interpretations of Hamka and M. Quraish Shihab. It seems to have its own interpretation, which does not fully follow the currents of traditional or contemporary commentators' views. This research is explored by comparative interpretation using critical discourse analysis method. From this research, it is found that modern and contemporary interpretations in Indonesia are more assertive in carrying out the discourse on Gender Equality Relations
{"title":"Gender Relations on Quranic Interpretation in Indonesia (Interpretation Analysis on Turjuman Al-Mustafid's Tafsir, Al-Azhar's Tafsir, and Al-Misbah's Tafsir)","authors":"Dadan Rusmana, Nabilah Nuraini, Yayan Rahtikawati","doi":"10.29240/jf.v8i1.3893","DOIUrl":"https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.3893","url":null,"abstract":"This paper attempts to picture the shift in discourse on gender relations in interpretive thinking in Indonesia by bringing together the interpretations of 'Abd al-Rauf Singkel, Hamka and M. Quraish Shihab. The selection of the three commentators was motivated by the difference in the period of writing the interpretations of the three. From this analysis, it is known that the interpretations of these three commentators on gender verses have points of similarities and differences. The interpretation of 'Abd al-Rauf Singkel in general follows the flow of traditional interpretations but his views are more moderate and tolerant, as seen in the issue of the origin of events and women's leadership. The shift in gender relations discourse is more visible in the interpretations of Hamka and M. Quraish Shihab. It seems to have its own interpretation, which does not fully follow the currents of traditional or contemporary commentators' views. This research is explored by comparative interpretation using critical discourse analysis method. From this research, it is found that modern and contemporary interpretations in Indonesia are more assertive in carrying out the discourse on Gender Equality Relations","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48258949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Agusten Agusten, Y. Yusefri, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsistensi penerapan perkawinan sistem semendo khsususnya dari dua sudut pandang yakni, sosio normative penerapan perkawinan sistem semendo dari sudut penetapan kadar mahar dan antaran serta penunaian hak dan kewajiban suami istri bagi masyarakat semendo di Curup Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian dalam tesis menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai implimentasi sistem perkawinan semendo bagi masyarakat semendo di Curup Rejang Lebong dikaji melalui teori sosio normative. Secara Sosiologis kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak lagi mengikuti adat istiadat(‘urf) daerah asalnya, karena dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan/pendidikan, pemahaman keagaman, dan pergaulan. Sedangkan secara normative kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak menyalahi aturan hokum keluarga Islam karena penerapanya sesuai dengan teori istinbat hukum al-‘urf shohihah dan maslahah mursalah adh-dhoruriah.
{"title":"Implementasi Perkawinan Adat Semendo Pada Masyarakat Semendo Di Rejang Lebong Studi Sosio Normatif","authors":"Agusten Agusten, Y. Yusefri, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra","doi":"10.29240/jf.v8i1.6635","DOIUrl":"https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6635","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsistensi penerapan perkawinan sistem semendo khsususnya dari dua sudut pandang yakni, sosio normative penerapan perkawinan sistem semendo dari sudut penetapan kadar mahar dan antaran serta penunaian hak dan kewajiban suami istri bagi masyarakat semendo di Curup Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian dalam tesis menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai implimentasi sistem perkawinan semendo bagi masyarakat semendo di Curup Rejang Lebong dikaji melalui teori sosio normative. Secara Sosiologis kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak lagi mengikuti adat istiadat(‘urf) daerah asalnya, karena dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan/pendidikan, pemahaman keagaman, dan pergaulan. Sedangkan secara normative kesepakatan penentuan jumlah mahar dan hantaran serta implimentasi penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Semendo bagi masyarakat Semendo di Rejang Lebong tidak menyalahi aturan hokum keluarga Islam karena penerapanya sesuai dengan teori istinbat hukum al-‘urf shohihah dan maslahah mursalah adh-dhoruriah.","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43322816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research is intended to explain the interpretation of QS. Luqman verse 12 is based on a comparative analytical study of the interpretation of the archipelago by K.H. Bisri Musthofa and Quraish Shihab. This research was made using the literature study method. This is shown by the results of studies that assess that the comparison between the interpretations written by Bisri Mustofa and Quraish Shihab is quite substantial. It's just that, in its interpretation, it has some similarities in the method of interpretation and the pattern of interpretation. In addition, there are some differences in meaning in some words caused by different sources of interpretation as well as the conditions of society and the mufassir era that influence their interpretation. This can happen because the pattern of these two interpretations is adab ijtima'i (social society). The word wisdom in the verse is interpreted by two different words. In Bisri Mustofa's interpretation, it is only explained that Luqman received wisdom from God, without any clear understanding of wisdom in his view. Meanwhile, Quraish shihab defines wisdom as something that gets in the way. The point is that wisdom is something that when used can avoid and hinder the damage or ugliness that will come and will create benefits. This difference occurs because of the thinking and breadth of knowledge of the two figures in understanding the meaning of a text of verses from the Qur'an.
{"title":"The Meaning of al-Hikmah in the Tafsir of Surah Luqman Verse 12: A Comparative Analysis Study of Tafsir Nusantara by Bisri Mustafa and Quraish Shihab","authors":"Mohammad Irfan Farraz Haecal","doi":"10.29240/jf.v8i1.6542","DOIUrl":"https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6542","url":null,"abstract":"This research is intended to explain the interpretation of QS. Luqman verse 12 is based on a comparative analytical study of the interpretation of the archipelago by K.H. Bisri Musthofa and Quraish Shihab. This research was made using the literature study method. This is shown by the results of studies that assess that the comparison between the interpretations written by Bisri Mustofa and Quraish Shihab is quite substantial. It's just that, in its interpretation, it has some similarities in the method of interpretation and the pattern of interpretation. In addition, there are some differences in meaning in some words caused by different sources of interpretation as well as the conditions of society and the mufassir era that influence their interpretation. This can happen because the pattern of these two interpretations is adab ijtima'i (social society). The word wisdom in the verse is interpreted by two different words. In Bisri Mustofa's interpretation, it is only explained that Luqman received wisdom from God, without any clear understanding of wisdom in his view. Meanwhile, Quraish shihab defines wisdom as something that gets in the way. The point is that wisdom is something that when used can avoid and hinder the damage or ugliness that will come and will create benefits. This difference occurs because of the thinking and breadth of knowledge of the two figures in understanding the meaning of a text of verses from the Qur'an.","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42968247","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to discuss the main issue of education for women in Sasak, Samawa and Mbojo ethnic families. The academic problem based on idea of this research is the persistence of gender-based inequality that is suspected to originate from cultural practices and misconception religious understanding of women-male relations. These two social entities then influence the pattern of education transferred in a family that can shape gender perspectives and relations. The results showed that the purpose of education for women in the three tribes has similarities, namely to produce ideal women according to their respective local wisdom perspectives, namely women who obey customs, have a knowledge, skills, and economic independence.
{"title":"Culture of Education and Gender Relation: A study on goals of education for women in Sasak, Samawa and Mbojo tribes in Nusa Tenggara Barat","authors":"Nurhilaliati Nurhilaliati, M. Muhammad","doi":"10.29240/jf.v8i1.5412","DOIUrl":"https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.5412","url":null,"abstract":"This study aims to discuss the main issue of education for women in Sasak, Samawa and Mbojo ethnic families. The academic problem based on idea of this research is the persistence of gender-based inequality that is suspected to originate from cultural practices and misconception religious understanding of women-male relations. These two social entities then influence the pattern of education transferred in a family that can shape gender perspectives and relations. The results showed that the purpose of education for women in the three tribes has similarities, namely to produce ideal women according to their respective local wisdom perspectives, namely women who obey customs, have a knowledge, skills, and economic independence.","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48156161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ali Mursyid Azisi, Kunawi Basyir, Mohammad Najihuddin, Shofiatul Karimah, Ummu Hani Assyifa
This article examines the importance of interfaith dialogue as a form of implementing religious moderation in the living space of modern society which is marked by the existence of social media. Dialogue between religions in order to build harmony that leads to peace and brotherhood is a must. Therefore, to achieve this the basic principle of maintaining ukhuwwah (brotherhood) is the key. Interfaith dialogue is not only important to be carried out face to face, but advances in technology have the opportunity to more easily interact via virtual with other religions to sow harmony. This article was written using a qualitative approach and using library research steps by placing books and journals as primary data, as well as writing from websites as supporting data. This article finds the conclusion that interfaith dialogue in multi-religious Indonesia is something that needs to be built in various spaces, including social media. The large diversity of religions has the potential to cause friction/conflict, but if the values of moderation are implemented properly by consistently building dialogue for the progress of the nation and harmony will avoid destruction. Other efforts that can be applied in the modern era are building moderate narratives on social media, building creative content, collaborating and continuing. Then later it will lead to harmony, equality, balance, peace, and away from tension.
{"title":"Recontextualizing Interfaith Dialogue as an Implementation of Religious Moderation in the Modern Era: A Study of the Online-Based Inclusive Movement","authors":"Ali Mursyid Azisi, Kunawi Basyir, Mohammad Najihuddin, Shofiatul Karimah, Ummu Hani Assyifa","doi":"10.29240/jf.v8i1.7461","DOIUrl":"https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.7461","url":null,"abstract":"This article examines the importance of interfaith dialogue as a form of implementing religious moderation in the living space of modern society which is marked by the existence of social media. Dialogue between religions in order to build harmony that leads to peace and brotherhood is a must. Therefore, to achieve this the basic principle of maintaining ukhuwwah (brotherhood) is the key. Interfaith dialogue is not only important to be carried out face to face, but advances in technology have the opportunity to more easily interact via virtual with other religions to sow harmony. This article was written using a qualitative approach and using library research steps by placing books and journals as primary data, as well as writing from websites as supporting data. This article finds the conclusion that interfaith dialogue in multi-religious Indonesia is something that needs to be built in various spaces, including social media. The large diversity of religions has the potential to cause friction/conflict, but if the values of moderation are implemented properly by consistently building dialogue for the progress of the nation and harmony will avoid destruction. Other efforts that can be applied in the modern era are building moderate narratives on social media, building creative content, collaborating and continuing. Then later it will lead to harmony, equality, balance, peace, and away from tension.","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44653038","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rifan Madani, A. M, H. Jubba, Ahamed Sarjoon Razick
This study aims to describe the contestation of conservative Islam and liberal Islam in its views on women's leadership in Indonesia. The data in this study were taken from documents through a review of literature studies with a phenomenological approach. The document is in the form of books, journals, and data on women's leadership. Data is processed through three stages; reviewing the content of the document, describing systematically and objectively, narrating the comparisons found. This study found that there are three aspects that are different views between conservative Islam and liberal Islam regarding women's leadership in Indonesia, namely aspects of legality, capacity, and nature of association. There is no absolute justification for the two groups, as both have strong arguments about their respective views on women's leadership in Islam.
{"title":"The Contestation between Conservative Islamic and Liberal Islamic about Women's Leadership in Indonesia","authors":"Rifan Madani, A. M, H. Jubba, Ahamed Sarjoon Razick","doi":"10.29240/jf.v8i1.6673","DOIUrl":"https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6673","url":null,"abstract":"This study aims to describe the contestation of conservative Islam and liberal Islam in its views on women's leadership in Indonesia. The data in this study were taken from documents through a review of literature studies with a phenomenological approach. The document is in the form of books, journals, and data on women's leadership. Data is processed through three stages; reviewing the content of the document, describing systematically and objectively, narrating the comparisons found. This study found that there are three aspects that are different views between conservative Islam and liberal Islam regarding women's leadership in Indonesia, namely aspects of legality, capacity, and nature of association. There is no absolute justification for the two groups, as both have strong arguments about their respective views on women's leadership in Islam.","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44660070","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research aims to examine the articulation of Islamic political parties post democratic transition. This is a literature study with an empirical sociological approach which is analyzed by means of content analysis. The results of the research show that Islamic political parties during the post democratic transition have fluctuated; however, they have never moved from the middle class. In the last five elections, it can be seen that Islamic political parties have stagnated (and even seems to decline) and are difficult to grow and develop. There are several contributing factors; first, the increasing number of Islamic political parties has caused the concentration of Muslims to break into many Islamic political parties. Second, the increasingly diluted political orientation of Muslims towards Islamic political parties. The secularization of politics that had occurred during the new order had contributed to the changing of political orientation of Muslims who no longer identified the party with Islam; third, the failure of Islamic political parties to show themselves as parties that have a distinctive difference compared to other nationalist political parties both related to political behavior or image and work programs; fourth, the shrewdness of nationalist parties in approaching Muslims by establishing wing organizations in each party; and the last one, the internal conflicts of Islamic political party elites that make constituents become apathetic about the future of these political parties.
{"title":"Articulation of Islamic Political Parties in The Constellation of National Politics Post Democratic Transition","authors":"Busman Edyar, Ilda Hayati","doi":"10.29240/jf.v8i1.6790","DOIUrl":"https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6790","url":null,"abstract":"This research aims to examine the articulation of Islamic political parties post democratic transition. This is a literature study with an empirical sociological approach which is analyzed by means of content analysis. The results of the research show that Islamic political parties during the post democratic transition have fluctuated; however, they have never moved from the middle class. In the last five elections, it can be seen that Islamic political parties have stagnated (and even seems to decline) and are difficult to grow and develop. There are several contributing factors; first, the increasing number of Islamic political parties has caused the concentration of Muslims to break into many Islamic political parties. Second, the increasingly diluted political orientation of Muslims towards Islamic political parties. The secularization of politics that had occurred during the new order had contributed to the changing of political orientation of Muslims who no longer identified the party with Islam; third, the failure of Islamic political parties to show themselves as parties that have a distinctive difference compared to other nationalist political parties both related to political behavior or image and work programs; fourth, the shrewdness of nationalist parties in approaching Muslims by establishing wing organizations in each party; and the last one, the internal conflicts of Islamic political party elites that make constituents become apathetic about the future of these political parties.","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44446224","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Qur'an takes seriously the issue of poverty alleviation. Hence, the Government and BAZNAS also prioritize poverty alleviation with various efforts and programs. According to Statistics Indonesia or Badan Pusat Statistic (BPS), the percentage of Indonesia's poverty population in one year (March 2020-March 2021) increased by 0.36% or as many as 1,120,000 people. According to this issue, BAZNAS successfully alleviates poverty by 28,859 people within one year. The data shows the lack of absorption of poverty alleviation programs in Indonesia. This research aims to investigate how government and BAZNAS alleviate poverty in Indonesia. This investigation uses a qualitative approach with literature studies and descriptive analysis techniques. This present study also identifies the solutions in the Qur'an to the government and BAZNAS in alleviating poverty. Based on the analysis, the findings in this study indicate that the role of the government and BAZNAS in alleviating poverty has not been integrated. The achievements obtained are less than optimal and tend to be ineffective. Qur'an offered three psychological solutions; mental reconstruction in alleviating natural poverty, collective philanthropic movements in alleviating cultural poverty, and harmonization of government programs and BAZNAS in alleviating structural poverty.
{"title":"Psychological Aspects of Poverty Alleviation in the Qur'an; Discourse on the Role of the Government and BAZNAZ","authors":"Choirur Rois, Zulkifli Zul, A. Wafa","doi":"10.29240/jf.v8i1.6338","DOIUrl":"https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6338","url":null,"abstract":"Qur'an takes seriously the issue of poverty alleviation. Hence, the Government and BAZNAS also prioritize poverty alleviation with various efforts and programs. According to Statistics Indonesia or Badan Pusat Statistic (BPS), the percentage of Indonesia's poverty population in one year (March 2020-March 2021) increased by 0.36% or as many as 1,120,000 people. According to this issue, BAZNAS successfully alleviates poverty by 28,859 people within one year. The data shows the lack of absorption of poverty alleviation programs in Indonesia. This research aims to investigate how government and BAZNAS alleviate poverty in Indonesia. This investigation uses a qualitative approach with literature studies and descriptive analysis techniques. This present study also identifies the solutions in the Qur'an to the government and BAZNAS in alleviating poverty. Based on the analysis, the findings in this study indicate that the role of the government and BAZNAS in alleviating poverty has not been integrated. The achievements obtained are less than optimal and tend to be ineffective. Qur'an offered three psychological solutions; mental reconstruction in alleviating natural poverty, collective philanthropic movements in alleviating cultural poverty, and harmonization of government programs and BAZNAS in alleviating structural poverty.","PeriodicalId":34228,"journal":{"name":"Fokus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43619291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：