Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.26618/ojip.v12i2.8152
H. Jubba, Paisal Akbar, Achmad Nurmandi, A. Prianto, Arifeen Yama, M. Ruhullah
This study aims to explore Islamic political parties in major Islamic countries. Previous studies have examined Islamic Political Parties with various topics accompanied by different focuses. However, no research has contributed to mapping the extent of the trend in the study of Islamic political parties. The breadth of space to examine the phenomenon of Islamic political parties offers an excellent opportunity for further researchers to re-examine this issue. To bridge this, trend studies and mapping of problems and themes were carried out. This study uses qualitative methods to analyze working texts on publications related to Islamic Political Parties. Research data is mined from the Scopus academic database using a search strategy to generate data relevant to the problem to be studied. In processing the mined data, we use Qualitative Data Analysis (QDA) software, Nvivo12 Plus. The results of an in-depth analysis of a collection of academic manuscripts mined from the Scopus academy database for two decades (2001-2021) yielded 171 documents for further study. The data analysis findings show that the intensity of documents in each country is different, which can then be further classified based on the type of document, subject area, author with the highest number of records, and distribution of affiliations and publishers. The level of document intensity in each country has been shown, with Turkey being the country that contributed the most documents, followed by Indonesia, Malaysia, and India. The dominant issues and themes of each country have also been identified.
{"title":"How do Muslim-Majority Countries Respond to Islamic Political Parties? Research Trend Studies and Theme Mapping","authors":"H. Jubba, Paisal Akbar, Achmad Nurmandi, A. Prianto, Arifeen Yama, M. Ruhullah","doi":"10.26618/ojip.v12i2.8152","DOIUrl":"https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.8152","url":null,"abstract":"This study aims to explore Islamic political parties in major Islamic countries. Previous studies have examined Islamic Political Parties with various topics accompanied by different focuses. However, no research has contributed to mapping the extent of the trend in the study of Islamic political parties. The breadth of space to examine the phenomenon of Islamic political parties offers an excellent opportunity for further researchers to re-examine this issue. To bridge this, trend studies and mapping of problems and themes were carried out. This study uses qualitative methods to analyze working texts on publications related to Islamic Political Parties. Research data is mined from the Scopus academic database using a search strategy to generate data relevant to the problem to be studied. In processing the mined data, we use Qualitative Data Analysis (QDA) software, Nvivo12 Plus. The results of an in-depth analysis of a collection of academic manuscripts mined from the Scopus academy database for two decades (2001-2021) yielded 171 documents for further study. The data analysis findings show that the intensity of documents in each country is different, which can then be further classified based on the type of document, subject area, author with the highest number of records, and distribution of affiliations and publishers. The level of document intensity in each country has been shown, with Turkey being the country that contributed the most documents, followed by Indonesia, Malaysia, and India. The dominant issues and themes of each country have also been identified. ","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"115 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79365363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanda budaya Jawa Timur yang digunakan dalam film bumu manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yang akan menjelaskan bagaimana makna budaya Jawa Timur yang terdapat dalam filem bumi manusia. Subjek dari penelitian ini adalah file bumi manusia yang berdurasi 181 menit, yang kemudian dipilih potongan-potongan scene, lalu diperoleh 7 scene sebagai objek yang unsur budaya Jawa Timur yang dianalisis berdasarkanteori semiotika Roland Barthes untuk mengungkapkan makan denotasi, konotasi, dan mitos dari unsur budaya yang digunakan dalam film bumi manusia. Hasil dari penelitian ini terdapat tanda budaya yang digunakan dalam film bumi manusia yang memiliki makna, pelajaran dan tuntunan hidup dari filosofi yang terdapat dibalik setiap ritual budaya yang dijalani. Bagaimana menghormati orang tua, juga tindak-tanduk perempuan dan laki-laki dalam keseharian, dan dalam kehidupan pernikahan yang dapat diambil contoh untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
{"title":"Analisis Semiotika Unsur-Unsur Budaya Jawa Timur Dalam Film Bumi Manusia","authors":"Inda Febriani Ali, Minarni Tolapa, Salma P. Nua","doi":"10.59713/jipik.v1i1.28","DOIUrl":"https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.28","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanda budaya Jawa Timur yang digunakan dalam film bumu manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yang akan menjelaskan bagaimana makna budaya Jawa Timur yang terdapat dalam filem bumi manusia. Subjek dari penelitian ini adalah file bumi manusia yang berdurasi 181 menit, yang kemudian dipilih potongan-potongan scene, lalu diperoleh 7 scene sebagai objek yang unsur budaya Jawa Timur yang dianalisis berdasarkanteori semiotika Roland Barthes untuk mengungkapkan makan denotasi, konotasi, dan mitos dari unsur budaya yang digunakan dalam film bumi manusia. Hasil dari penelitian ini terdapat tanda budaya yang digunakan dalam film bumi manusia yang memiliki makna, pelajaran dan tuntunan hidup dari filosofi yang terdapat dibalik setiap ritual budaya yang dijalani. Bagaimana menghormati orang tua, juga tindak-tanduk perempuan dan laki-laki dalam keseharian, dan dalam kehidupan pernikahan yang dapat diambil contoh untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82252537","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kinerja adalah hasil atau seluruh pencapaian besar seseorang selama periode tertentu dalam menyelesaikan suatu tugas dibandingkan dengan kemungkinan lain, misalnya, pedoman kerja, sasaran atau target dan ukuran yang telah diselesaikan sebelumnya dan telah disetujui secara umum. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pegawai yakni pengawasan. Penelitian ini untuk mengetahui apakah Pengawasan berpengaruh pada Kinerja Pegawai Aviation Security (AVSEC) di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo. Metode penelitian ini adalah metode survey dengan mengambil sampel berjumlah 70 responden menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) yang menggunakan instrumen kuesioner. Metode analisis yang digunakan yakni analisis korelasi, koefisien determinasi dan analisis regresi sederhana diolah melalui program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pengawasan (X) terhadap kinerja (Y) pegawai Avsec di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo sebesar 0,355 (35,5%). Adapun sebesar 0,645 (64,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji yang berupa disiplin kerja, motivasi kerja dan sebagainya. Hasil penelitian menggunakan uji korelasi Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Avsec di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo ada tingkat hubungan yang sedang sebesar (r= 0,596).
{"title":"Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Aviation Security Di Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo","authors":"D. Ramdani, Darmawaty Abd. Razak, Sandi Prahara","doi":"10.59713/jipik.v1i1.31","DOIUrl":"https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.31","url":null,"abstract":"Kinerja adalah hasil atau seluruh pencapaian besar seseorang selama periode tertentu dalam menyelesaikan suatu tugas dibandingkan dengan kemungkinan lain, misalnya, pedoman kerja, sasaran atau target dan ukuran yang telah diselesaikan sebelumnya dan telah disetujui secara umum. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pegawai yakni pengawasan. Penelitian ini untuk mengetahui apakah Pengawasan berpengaruh pada Kinerja Pegawai Aviation Security (AVSEC) di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo. Metode penelitian ini adalah metode survey dengan mengambil sampel berjumlah 70 responden menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) yang menggunakan instrumen kuesioner. Metode analisis yang digunakan yakni analisis korelasi, koefisien determinasi dan analisis regresi sederhana diolah melalui program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pengawasan (X) terhadap kinerja (Y) pegawai Avsec di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo sebesar 0,355 (35,5%). Adapun sebesar 0,645 (64,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji yang berupa disiplin kerja, motivasi kerja dan sebagainya. Hasil penelitian menggunakan uji korelasi Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Avsec di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo ada tingkat hubungan yang sedang sebesar (r= 0,596).","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89480227","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.26618/ojip.v12i2.7723
Assel Bekenova
The article, based on a literature review, examines the impact of electoral systems on the fluidity party system in sub-Saharan Africa. Most authors identify institutional and social factors influencing the change in party systems. At the same time, they use the indices Laakso and Taagepera and Rae to operationalize variable parties. However, there is a lack of research in the literature on electoral systems regarding its impact on stability or change of interparty competition patterns. This is due to, firstly, the relative novelty of the recently developed index of fluidity, and secondly, the desire of scholars to use already widely tested, established measures of measurement. We believe that, in contrast to previous studies, where the unit of analysis is the party and not the party system. The Index of Fluidity will allow us to predict how majoritarian or proportional systems and WGI scores will affect the structure or fluidity of party systems in 49 sub-Saharan African countries. The results of study indicate that the changes taking place in electoral systems have significantly affected the fluidity of party systems. The results of the study indicate that measures of WGI and ethnicity negatively affected fluidity of party systems in 49 sub-Saharan African countries. This suggests that the more unstable the party system, the more ineffective the government becomes. Whereas the results of the main hypothesis indicate a statistically significant effect of changing electoral systems on the fluidity of party systems. In other words, the more often political reforms are carried out in the electoral sphere, the higher the indicators of instability of party system, which, according to the typology of party system of Sartori, will change either radically from one-party to polarized pluralism or atomised party system or slightly from one-party to hegemonistic or predominant.
{"title":"The Effect of Electoral Systems on Fluid Party System in sub-Saharan Africa","authors":"Assel Bekenova","doi":"10.26618/ojip.v12i2.7723","DOIUrl":"https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.7723","url":null,"abstract":"The article, based on a literature review, examines the impact of electoral systems on the fluidity party system in sub-Saharan Africa. Most authors identify institutional and social factors influencing the change in party systems. At the same time, they use the indices Laakso and Taagepera and Rae to operationalize variable parties. However, there is a lack of research in the literature on electoral systems regarding its impact on stability or change of interparty competition patterns. This is due to, firstly, the relative novelty of the recently developed index of fluidity, and secondly, the desire of scholars to use already widely tested, established measures of measurement. We believe that, in contrast to previous studies, where the unit of analysis is the party and not the party system. The Index of Fluidity will allow us to predict how majoritarian or proportional systems and WGI scores will affect the structure or fluidity of party systems in 49 sub-Saharan African countries. The results of study indicate that the changes taking place in electoral systems have significantly affected the fluidity of party systems. The results of the study indicate that measures of WGI and ethnicity negatively affected fluidity of party systems in 49 sub-Saharan African countries. This suggests that the more unstable the party system, the more ineffective the government becomes. Whereas the results of the main hypothesis indicate a statistically significant effect of changing electoral systems on the fluidity of party systems. In other words, the more often political reforms are carried out in the electoral sphere, the higher the indicators of instability of party system, which, according to the typology of party system of Sartori, will change either radically from one-party to polarized pluralism or atomised party system or slightly from one-party to hegemonistic or predominant.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"96 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80151779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to find out the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at AtinggolaSubdistrict in North Gorontalo District and to investigate the supporting and inhibiting factors of the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at AtinggolaSubdistrict in North Gorontalo District. This study uses a qualitative method. The data collection employs observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data display, and conclusions. The results of this study indicate that the efforts of the village government to encourage community participation in village development are: 1) providing guidance to the community regarding environmental concern by keeping the environment clean from rubbish, 2) building community capacity in developing cattle production from the village government, and 3) fostering the decision-making process through village meetings. The supporting and inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development, namely: 1) the supporting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development are namely the openness and the commitment of the village government in involving the community in the development and the attitude of community cooperation in the development activities, and the level of relatively high community education, 2) the inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in the development of the village come from the government itself, which is not capable of accounting for reporting the use of village finances so that village development financing is obstructed, and the ignorance attitude of the community in viewing the village development is not important, so in the implementation of development in Oluhuta Village most of the community does not participate in the development.
{"title":"Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara","authors":"Riyanti Samaun, Bala Bakri, Achmad Risa Mediansyah","doi":"10.59713/jipik.v1i1.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18","url":null,"abstract":"This study aims to find out the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at AtinggolaSubdistrict in North Gorontalo District and to investigate the supporting and inhibiting factors of the village government efforts to encourage community participation in the development of Oluhuta Village at AtinggolaSubdistrict in North Gorontalo District. This study uses a qualitative method. The data collection employs observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data display, and conclusions. The results of this study indicate that the efforts of the village government to encourage community participation in village development are: 1) providing guidance to the community regarding environmental concern by keeping the environment clean from rubbish, 2) building community capacity in developing cattle production from the village government, and 3) fostering the decision-making process through village meetings. The supporting and inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development, namely: 1) the supporting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in village development are namely the openness and the commitment of the village government in involving the community in the development and the attitude of community cooperation in the development activities, and the level of relatively high community education, 2) the inhibiting factors to the efforts of the village government to encourage community participation in the development of the village come from the government itself, which is not capable of accounting for reporting the use of village finances so that village development financing is obstructed, and the ignorance attitude of the community in viewing the village development is not important, so in the implementation of development in Oluhuta Village most of the community does not participate in the development.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"88 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79457087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.26618/ojip.v12i2.7665
M. R. Khairul Muluk, Lestari Eko Wahyudi
Human Development Index (HDI) determines human prosperity in different countries using value assets. In general, the primary measurement includes the three basic indices, namely education, health, and a decent standard of living. HDI is a measure of development and governance success in terms of economic growth and human development. Generally, studies on HDI take place at the national and regional levels, and comparisons of its achievements between countries, while those at the municipal level are limited. Studies on the determinants of the success of increasing HDI tend to focus on local governments' fiscal capacity and political will and rarely touch the capacity of public administration in managing government, specifically in the development planning stage. This study examined the increased success of the Malang City's HDI by adopting a logical framework (log-frame) analysis with secondary data from the Malang bureau of statistics. The results showed an 80.89 increase in HDI from 2014 to 2018, including the education and health indexes, with a decent standard of living. The increased success is shown by the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD), including basic education development program, regional public hospital service programs, and food security program for education, health, and purchasing power indices. Therefore, the local government needs to maintain and enhance the HDI in both medium- and long-term plans. The novelty of this study lies in the use of a logical framework in preparing regional development plans that support efforts to increase HDI consistently in the medium term. This reinforces the need to strengthen the perspective of how to achieve development goals compared to other studies that focus more on the perspective of the substance of development.
{"title":"Key Success in Fostering Human Development Index at the Local Level","authors":"M. R. Khairul Muluk, Lestari Eko Wahyudi","doi":"10.26618/ojip.v12i2.7665","DOIUrl":"https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.7665","url":null,"abstract":"Human Development Index (HDI) determines human prosperity in different countries using value assets. In general, the primary measurement includes the three basic indices, namely education, health, and a decent standard of living. HDI is a measure of development and governance success in terms of economic growth and human development. Generally, studies on HDI take place at the national and regional levels, and comparisons of its achievements between countries, while those at the municipal level are limited. Studies on the determinants of the success of increasing HDI tend to focus on local governments' fiscal capacity and political will and rarely touch the capacity of public administration in managing government, specifically in the development planning stage. This study examined the increased success of the Malang City's HDI by adopting a logical framework (log-frame) analysis with secondary data from the Malang bureau of statistics. The results showed an 80.89 increase in HDI from 2014 to 2018, including the education and health indexes, with a decent standard of living. The increased success is shown by the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD), including basic education development program, regional public hospital service programs, and food security program for education, health, and purchasing power indices. Therefore, the local government needs to maintain and enhance the HDI in both medium- and long-term plans. The novelty of this study lies in the use of a logical framework in preparing regional development plans that support efforts to increase HDI consistently in the medium term. This reinforces the need to strengthen the perspective of how to achieve development goals compared to other studies that focus more on the perspective of the substance of development.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90405431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.26618/ojip.v12i2.8052
Siti Hajar, Faustyna Faustyna, Kholilul Kholik
The oftenly issue that found in Toba Lake is the lack of facilities to support both foreign and domestic tourists. This convenience is related to culinary (food) availability in places of worship and hotels based on national standards. Since the majority visitors who come to Toba Lake are Muslims; thus it is very important to have a friendly-based tourism policy through good governance to create a superior tourist destination. This study aimed to determine the concept of policies to realize Muslim-friendly tourism toward Good Tourism Governance in Toba Lake area. The method in this study is a survey method with qualitative analysis. It showed the increasing of tourism standardization related to the tourists needs, especially for Muslim. It is concluded that tourism development oriented to GTG must have policies as directions and actions to realize the goals to be achieved; including Muslim-friendly tourism.
{"title":"Muslim-Friendly Tourism Towards Good Tourism Governance","authors":"Siti Hajar, Faustyna Faustyna, Kholilul Kholik","doi":"10.26618/ojip.v12i2.8052","DOIUrl":"https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.8052","url":null,"abstract":"The oftenly issue that found in Toba Lake is the lack of facilities to support both foreign and domestic tourists. This convenience is related to culinary (food) availability in places of worship and hotels based on national standards. Since the majority visitors who come to Toba Lake are Muslims; thus it is very important to have a friendly-based tourism policy through good governance to create a superior tourist destination. This study aimed to determine the concept of policies to realize Muslim-friendly tourism toward Good Tourism Governance in Toba Lake area. The method in this study is a survey method with qualitative analysis. It showed the increasing of tourism standardization related to the tourists needs, especially for Muslim. It is concluded that tourism development oriented to GTG must have policies as directions and actions to realize the goals to be achieved; including Muslim-friendly tourism. ","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73681932","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.26618/ojip.v12i2.7271
A. L. Irwan, H. Haryanto, Muhammad Chaeroel Ansar
The local own-source revenues is crucial to be addressed. This study aims to provide an overview of the taxes and levies revenue and analyzes prospective local own-source revenues in Central Mamuju Regency. It uses primary and secondary data collected with direct observation in the field of research, literature study, in-depth interview, and focus group discussions (FGD) with stakeholders. The observation and literature study took place on several objects of taxes and levies: ten items of tax and eight items of retribution. Furthermore, the in-depth interview and online FGD were conducted. As a result, the potential for revenue from regional taxes and levies in Central Mamuju Regency is still more significant compared to the targets and realizations that the Central Mamuju government has initiated. Therefore, other potentials have not been optimized as a source of regional income. For instance, terminal retribution, market retribution, and waste retribution, after an in-depth study, the actual amount of potential is greater than the target set by the local government and the realization that has been achieved. Therefore, it requires more attention from the government to optimize the existing potential to increase local revenue.
{"title":"A Study of Prospective Local Own-Source Revenues in Central Mamuju, Indonesia","authors":"A. L. Irwan, H. Haryanto, Muhammad Chaeroel Ansar","doi":"10.26618/ojip.v12i2.7271","DOIUrl":"https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.7271","url":null,"abstract":"The local own-source revenues is crucial to be addressed. This study aims to provide an overview of the taxes and levies revenue and analyzes prospective local own-source revenues in Central Mamuju Regency. It uses primary and secondary data collected with direct observation in the field of research, literature study, in-depth interview, and focus group discussions (FGD) with stakeholders. The observation and literature study took place on several objects of taxes and levies: ten items of tax and eight items of retribution. Furthermore, the in-depth interview and online FGD were conducted. As a result, the potential for revenue from regional taxes and levies in Central Mamuju Regency is still more significant compared to the targets and realizations that the Central Mamuju government has initiated. Therefore, other potentials have not been optimized as a source of regional income. For instance, terminal retribution, market retribution, and waste retribution, after an in-depth study, the actual amount of potential is greater than the target set by the local government and the realization that has been achieved. Therefore, it requires more attention from the government to optimize the existing potential to increase local revenue.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"461 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75119109","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.26618/ojip.v12i2.7415
Titin Purwaningsih, Tri Hastuti Nur Rochimah, Arrisi Jorgi Sutan, Danang Kurniawan
The representation of women in politics aims to deputize their interests. The problem is whether a female regional head candidate is more committed to women’s interests and represents women’s aspirations. What issues are raised in the campaign of a female candidate? This study aims to analyze women’s issues promoted by a female candidate in the 2020 Bengkalis Regional Head Election. The argument for taking the case study in Bengkalis is that a female candidate being the incumbent’s wife won the Regional Head Election, even though her husband had committed corruption and was sentenced to prison. Political family nominations are often based on popularity and family name, not on the candidate’s quality. This study analyzed women’s issues in the Regional Head Election with qualitative, descriptive, and NVivo analyses. The data were collected by documenting news in the media and the vision and mission presented by the candidate pairs. By taking the case of women’s issues in the political, economic, public service, social and legal sectors, the study results unveiled that all actors involved in the campaign, whether candidates, success teams, society, and public figures, were interested in women’s issues. Women’s issues becoming a concern in the campaign encompassed women’s economic empowerment, social security, health services, education, and domestic and children violence. Meanwhile, sanitation and the environment were not the issues in the campaign. The findings of this study reinforce previous studies that female candidates tend to raise issues related to social policy and redistribution and women’s services in the domestic sector.
{"title":"Women’s Issues in the Campaign of Incumbent’s Wife in the Regional Head Election","authors":"Titin Purwaningsih, Tri Hastuti Nur Rochimah, Arrisi Jorgi Sutan, Danang Kurniawan","doi":"10.26618/ojip.v12i2.7415","DOIUrl":"https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.7415","url":null,"abstract":"The representation of women in politics aims to deputize their interests. The problem is whether a female regional head candidate is more committed to women’s interests and represents women’s aspirations. What issues are raised in the campaign of a female candidate? This study aims to analyze women’s issues promoted by a female candidate in the 2020 Bengkalis Regional Head Election. The argument for taking the case study in Bengkalis is that a female candidate being the incumbent’s wife won the Regional Head Election, even though her husband had committed corruption and was sentenced to prison. Political family nominations are often based on popularity and family name, not on the candidate’s quality. This study analyzed women’s issues in the Regional Head Election with qualitative, descriptive, and NVivo analyses. The data were collected by documenting news in the media and the vision and mission presented by the candidate pairs. By taking the case of women’s issues in the political, economic, public service, social and legal sectors, the study results unveiled that all actors involved in the campaign, whether candidates, success teams, society, and public figures, were interested in women’s issues. Women’s issues becoming a concern in the campaign encompassed women’s economic empowerment, social security, health services, education, and domestic and children violence. Meanwhile, sanitation and the environment were not the issues in the campaign. The findings of this study reinforce previous studies that female candidates tend to raise issues related to social policy and redistribution and women’s services in the domestic sector.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84552569","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Belanja dan Daerah di Kabupaten Kolaka Utara serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah proses perencanaan, pembahasan dan penetapan dalam membuat peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, pihak eksekutif dan legislatif telah menyelesaikan prosedur tentang penyusunan APBD yang ada. Namun proses perencanaan belum optimal untuk peraturan daerah tentang APBD. Hal ini tercermin dari pengambilan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Akibatnya, kekuasaan eksekutif terbatas, seperti perubahan ruang lingkup institusi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan rancangan awal. Ini membuat proses pembahasan menjadi lambat. sedangkan proses penetapan harus tepat waktu. Selama proses tersebut, eksekutif dan legislatif terlibat, tetapi dalam hubungan antara keduannya tidak terlihat bagus. Itu terlihat dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan lambatnya Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di berikan ke Kemendagri. Proses perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD TA 2020 di Kabupaten Kolaka Utara di pengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor pendukung dan penghambat. faktor pendukungnya antara perundang-undangan dan komunikasi yang baik. sedangkan faktor penghambat. yaitu. perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, memahami dan berpartisipasi dalam sumber daya manusia dan kepentingan politik
{"title":"Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara","authors":"Kamaludin Kamaludin, Arman Arman, Swastiani Dunggio","doi":"10.59713/jipik.v1i1.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.16","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Belanja dan Daerah di Kabupaten Kolaka Utara serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah proses perencanaan, pembahasan dan penetapan dalam membuat peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, pihak eksekutif dan legislatif telah menyelesaikan prosedur tentang penyusunan APBD yang ada. Namun proses perencanaan belum optimal untuk peraturan daerah tentang APBD. Hal ini tercermin dari pengambilan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Akibatnya, kekuasaan eksekutif terbatas, seperti perubahan ruang lingkup institusi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan rancangan awal. Ini membuat proses pembahasan menjadi lambat. sedangkan proses penetapan harus tepat waktu. Selama proses tersebut, eksekutif dan legislatif terlibat, tetapi dalam hubungan antara keduannya tidak terlihat bagus. Itu terlihat dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan lambatnya Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di berikan ke Kemendagri. Proses perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD TA 2020 di Kabupaten Kolaka Utara di pengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor pendukung dan penghambat. faktor pendukungnya antara perundang-undangan dan komunikasi yang baik. sedangkan faktor penghambat. yaitu. perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, memahami dan berpartisipasi dalam sumber daya manusia dan kepentingan politik","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"49 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80784948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：