Studi ini bermaksud mencermati strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogakartadalam mengembangkan kota menjadi kota pintar (smart city). Penelitian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka(desk study) dan wawancara (interview). Studi pustaka dilakukan melalui pelacakan data sekunder.Wawancara dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai leadingsector dalam pengembangan smart city serta OPD lain yang memiliki keterkaitan denganpengembangan smart city. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengembangan smartcity di Kota Yogyakarta dilakukan dengan melanjutkan atau memanfaatkan apa yang sudahdilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terutama terkait dengan pemanfaatan TIK dalampenyediaan pelayanan publik serta menjalin kemitraan dengan stakeholder lain yang memilikiketerkaitan dengan pengembangan smart city.
{"title":"Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta","authors":"Nur Faidati, M. Khozin","doi":"10.24905/JIP.V3I2.1037","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.V3I2.1037","url":null,"abstract":"Studi ini bermaksud mencermati strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogakartadalam mengembangkan kota menjadi kota pintar (smart city). Penelitian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka(desk study) dan wawancara (interview). Studi pustaka dilakukan melalui pelacakan data sekunder.Wawancara dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai leadingsector dalam pengembangan smart city serta OPD lain yang memiliki keterkaitan denganpengembangan smart city. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengembangan smartcity di Kota Yogyakarta dilakukan dengan melanjutkan atau memanfaatkan apa yang sudahdilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terutama terkait dengan pemanfaatan TIK dalampenyediaan pelayanan publik serta menjalin kemitraan dengan stakeholder lain yang memilikiketerkaitan dengan pengembangan smart city.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79900725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Andrialius Feraera, N. A. Deliarnoor, Neneng Yani Yuningsih
Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dandialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Padatahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakatperambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan(Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaankemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan HutanRegister 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasikemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yangmendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalahdipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dankonsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementaraitu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambatkebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dankomitmen pejabat pelaksana.
{"title":"Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung","authors":"Andrialius Feraera, N. A. Deliarnoor, Neneng Yani Yuningsih","doi":"10.24905/JIP.V3I2.830","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.V3I2.830","url":null,"abstract":"Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dandialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Padatahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakatperambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan(Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaankemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan HutanRegister 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasikemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yangmendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalahdipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dankonsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementaraitu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambatkebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dankomitmen pejabat pelaksana.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"98 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91109842","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup potret minimnyapartisipasi masyarakat desa dalam aktivitas perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan maupunpengawasannya. Dalam eksistensinya, problem pembangunan desa juga terjadi pada desa pesisir disekitar wilayah perbatasan dan terluar Indonesia, sehingga secara signifikan menginterpretasikannyasebagai inefektivitas pembangunan desa pesisir yang memotivasi dan menarik minat perhatian parapeneliti di Indonesia. Berbagai penelitian banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yangmemetakan pemikiran tentang efektivitas pembangunan desa pesisir secara sistematis (Riset Indeks,Inklusif Filtrasi dan Pemetaan). Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan secara teknis datayang dikumpulkan melalui filtrasi atau screening of paper terhadap 99 topik penelitian yang relevan danselanjutnya dianalisis menggunakan teknik systematic literature review yang menghasilkan diskusi danbahasan agregasi tentang arah penelitian kontemplatif yang dilakukan melalui analisis sistematisterhadap 21 topik penelitian terindeks yang telah dikumpulkan menggunakan teknik screening of papersdan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Hasil analisis data penelitian inklusif secarasistematis, menjelaskan bahwa letak penelitian yang concern terhadap proses membangun desa secaraefektif mencakup perilaku agen pembangunan desa pesisir saat ini masih minim sehingga memerlukanupaya pngukuran keberhasilan proses pembangunan yang tepat bagi desa pesisir.
{"title":"Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna","authors":"Armauliza Septiawan, Sintanigrum Sintaningrum","doi":"10.24905/JIP.V3I2.1034","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.V3I2.1034","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup potret minimnyapartisipasi masyarakat desa dalam aktivitas perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan maupunpengawasannya. Dalam eksistensinya, problem pembangunan desa juga terjadi pada desa pesisir disekitar wilayah perbatasan dan terluar Indonesia, sehingga secara signifikan menginterpretasikannyasebagai inefektivitas pembangunan desa pesisir yang memotivasi dan menarik minat perhatian parapeneliti di Indonesia. Berbagai penelitian banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yangmemetakan pemikiran tentang efektivitas pembangunan desa pesisir secara sistematis (Riset Indeks,Inklusif Filtrasi dan Pemetaan). Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan secara teknis datayang dikumpulkan melalui filtrasi atau screening of paper terhadap 99 topik penelitian yang relevan danselanjutnya dianalisis menggunakan teknik systematic literature review yang menghasilkan diskusi danbahasan agregasi tentang arah penelitian kontemplatif yang dilakukan melalui analisis sistematisterhadap 21 topik penelitian terindeks yang telah dikumpulkan menggunakan teknik screening of papersdan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Hasil analisis data penelitian inklusif secarasistematis, menjelaskan bahwa letak penelitian yang concern terhadap proses membangun desa secaraefektif mencakup perilaku agen pembangunan desa pesisir saat ini masih minim sehingga memerlukanupaya pngukuran keberhasilan proses pembangunan yang tepat bagi desa pesisir.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86135927","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-10-02DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.89-119
Rendra Setyadiharja, Suherry, Raja Dachroni
Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.
《农村发展政策》是2014年第6条针对该村的法律，并在2014年第114条的技术纲要中加以规范，因此众所周知，印度尼西亚政府对该村建设的关注非常高。这对农村政府来说是一个新的挑战。本研究的目的是了解沿海村庄发展政策的实施以及影响农村发展政策实施的因素。此外，研究地点是白沙湾街道(Sebong bay street)的比利基特村(Berakit village)。用于实现这项研究目标的政策的概念是使用Van Meter和Van Horn的概念，以及Agustino的概念来回答影响政策的因素。本研究是一种带有描述性方法的定性研究。研究政策实施这一结论,在沿海村庄Bintan县顺利通过支持政策目标的好,良好的资源能力、金融和人力资源特点和态度更导致实现政策目标的执行是为了实现合作和共同繁荣在福利和最佳的村庄治理好。
{"title":"Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau","authors":"Rendra Setyadiharja, Suherry, Raja Dachroni","doi":"10.24905/jip.3.2.2018.89-119","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.89-119","url":null,"abstract":"Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"34 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89919309","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-10-02DOI: 10.24905/JIP.3.2.2018.12-135
Evi Sukmayeti, Vidya Yanti Utami
Keterbatasan pemerintah, baik dari sisi kapasitas pelayanan dan pengelolaan anggaran publik, membuka ruang dimana dibutuhkan pembaharuan peran pembangunan. Lahirnya wirausahawan sosial di Indonesia, tak ubahnya seperti aktivitas kebijakan negara yang dapat dikategorikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sekalipun keduanya tidak terpisah satu sama lain. Analisis terhadap dua kasus wirausaha sosial, Desa Setanggor dan Kampung Wisata Krisant, dengan beberapa konsep mutakhir peran non-pemerintah dalam pembangunan khususnya konsep co-production diharapkan mampu menjadi memperkaya pemecahan persoalan publik. Artikel ini merupakan intisari dari penelitian terhadap inisiatif 2 (dua) orang socio-preneur yang dianggap mewakili keberhasilan aktor non-pemerintah dalam konteks governansi publik yang berbeda. Kedua inisiatif pembangunan tersebutberjalan efektif dengan mengandalkan kontribusi modal sosial yang ada di sekitar mereka, saling timbal balik, dan secara berkelanjutan memproduksi barang dan jasa yang bernilai ekonomis sehingga kesejahteraan sosial komunitas dan warga dapat dilihat sebagai dampaknya.
{"title":"Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant)","authors":"Evi Sukmayeti, Vidya Yanti Utami","doi":"10.24905/JIP.3.2.2018.12-135","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.3.2.2018.12-135","url":null,"abstract":"Keterbatasan pemerintah, baik dari sisi kapasitas pelayanan dan pengelolaan anggaran publik, membuka ruang dimana dibutuhkan pembaharuan peran pembangunan. Lahirnya wirausahawan sosial di Indonesia, tak ubahnya seperti aktivitas kebijakan negara yang dapat dikategorikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sekalipun keduanya tidak terpisah satu sama lain. Analisis terhadap dua kasus wirausaha sosial, Desa Setanggor dan Kampung Wisata Krisant, dengan beberapa konsep mutakhir peran non-pemerintah dalam pembangunan khususnya konsep co-production diharapkan mampu menjadi memperkaya pemecahan persoalan publik. Artikel ini merupakan intisari dari penelitian terhadap inisiatif 2 (dua) orang socio-preneur yang dianggap mewakili keberhasilan aktor non-pemerintah dalam konteks governansi publik yang berbeda. Kedua inisiatif pembangunan tersebutberjalan efektif dengan mengandalkan kontribusi modal sosial yang ada di sekitar mereka, saling timbal balik, dan secara berkelanjutan memproduksi barang dan jasa yang bernilai ekonomis sehingga kesejahteraan sosial komunitas dan warga dapat dilihat sebagai dampaknya.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"120 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80147099","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam proses tersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitas musrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.
{"title":"Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang","authors":"Rendra Setyadiharja","doi":"10.24905/jip.v3i1.864","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.864","url":null,"abstract":"Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam proses tersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitas musrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79125270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-09DOI: 10.24905/JIP.3.1.2018.55-70
Faqih Alfian, Dian Vitaloka
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingan- kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.
{"title":"Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung)","authors":"Faqih Alfian, Dian Vitaloka","doi":"10.24905/JIP.3.1.2018.55-70","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.3.1.2018.55-70","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingan- kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"98 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76685625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari berbagai bentuk peraturan perundangan yang tujuannya memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Namun, PKH yang memiliki sifat Conditional Cash Transfer (CCT) memiliki celah dibalik keberhasilannya menekan kemiskinan di Kota dan Kabupaten Malang. Fakta yang didapatkan penulis menyatakan bahwa elit politik yang berkepentingan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memanfaatkan PKH sebagai alat politiknya. Diantaranya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial dan Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Dengan metode penulisan studi kasus, penulis menjelaskan beberapa hasil dan pembahasan didalam penulisan artikel ini. Pertama, bahwa potensi PKH sebagai alat politik memang sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY benar-benar memanfaatkan PKH untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas nya, terutama pada pemilu 2009. Secara implisit, strategi SBY telah diadobsi sedemikian rupa oleh elit-oligarki yang berkepentingan pada pilkada gubernur jatim 2018. Kedua, penulis juga menjelaskan dampak politisasi dari PKH. Dampaknya, penerima bantuan PKH merasa berhutang budi terhadap PKH dan Khofifah sebagai penanggung jawab PKH. Mereka menilai PKH yang dilaksanakan oleh menteri sosial benar-benar membantu kehidupan ekonomi mereka. Ketiga, adalah tuntutan penulis untuk merubah orientasi PKH dari bantuan tunai langsung menjadi pemberdayaan. Penulis meyakini bahwa bantuan langsung tunai tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan sampai dengan akarnya. Selain itu, orientasi instan tersebut lah yang menjadi celah bagi PKH untuk selalu dimanfaatkan oleh elit politik tertentu untuk kepentingan politiknya. Selain itu, orientasi pemberdayaan memiliki capaian jangka panjang dan membentuk masyarakat miskin menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya.
希望的家庭项目是执行各种形式的法律法规，目的是为贫困家庭提供现金援助(RTSM)。然而，具有现金转移性质的ec (CCT)的成功背后有一个漏洞，可以遏制贫困城市和农村地区。作者发现的事实是，2018年东爪哇省省长皮尔卡达的政治精英将ec作为他的政治工具。其中包括社会部长Khofifah Indar Parawansa，而Rendra Kresna是马朗地区的摄政王。作者使用案例研究的写作方法，解释了这篇文章的一些结果和讨论。首先，eec作为一种政治工具的潜力可以追溯到su仓Bambang Yudhoyono (SBY)统治时期。SBY实际上是在利用ec提高其知人度和电气化，特别是在2009年的选举中。SBY的战略含蓄地受到了2018年jatim州长pilkada所关心的精英寡头们的收养。其次，作者还描述了ec的政治影响。因此，ec的受助人感到有义务为ec和Khofifah负责。他们评估由社会部长实施的ec实际上有助于他们的经济生活。第三，作者要求将ec方向从直接现金援助转变为授权。作者认为，立即提供现金援助永远无法解决贫困问题。此外，正是这种即时的取向为eccl一直被某些政治精英利用为其政治利益提供了一个机会。此外，赋权倾向有长期的发展，将穷人塑造成一个独立和有能力的社会。
{"title":"Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang.","authors":"Wimmy Haliim","doi":"10.24905/JIP.V3I1.883","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.V3I1.883","url":null,"abstract":"Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari berbagai bentuk peraturan perundangan yang tujuannya memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Namun, PKH yang memiliki sifat Conditional Cash Transfer (CCT) memiliki celah dibalik keberhasilannya menekan kemiskinan di Kota dan Kabupaten Malang. Fakta yang didapatkan penulis menyatakan bahwa elit politik yang berkepentingan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memanfaatkan PKH sebagai alat politiknya. Diantaranya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial dan Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Dengan metode penulisan studi kasus, penulis menjelaskan beberapa hasil dan pembahasan didalam penulisan artikel ini. Pertama, bahwa potensi PKH sebagai alat politik memang sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY benar-benar memanfaatkan PKH untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas nya, terutama pada pemilu 2009. Secara implisit, strategi SBY telah diadobsi sedemikian rupa oleh elit-oligarki yang berkepentingan pada pilkada gubernur jatim 2018. Kedua, penulis juga menjelaskan dampak politisasi dari PKH. Dampaknya, penerima bantuan PKH merasa berhutang budi terhadap PKH dan Khofifah sebagai penanggung jawab PKH. Mereka menilai PKH yang dilaksanakan oleh menteri sosial benar-benar membantu kehidupan ekonomi mereka. Ketiga, adalah tuntutan penulis untuk merubah orientasi PKH dari bantuan tunai langsung menjadi pemberdayaan. Penulis meyakini bahwa bantuan langsung tunai tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan sampai dengan akarnya. Selain itu, orientasi instan tersebut lah yang menjadi celah bagi PKH untuk selalu dimanfaatkan oleh elit politik tertentu untuk kepentingan politiknya. Selain itu, orientasi pemberdayaan memiliki capaian jangka panjang dan membentuk masyarakat miskin menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75531800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：