ABSTRACT Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP) is an international organisation that was founded on the basis of common language dan culture, which are Portuguese. Its members span across four continents and have very diverse socio-political and economic background. Some of them are developed European country of Portugal, big and promising country of Brazil, and small and newly formed country of Timor Leste. CPLP pledges to reach their general objectives, which are political and diplomatic consultation among member states, cooperation in all fields, and promotion of Portuguese language. With diverse backgrounds and seemingly optimist objectives, one wonder how CPLP countries could develop uniform preference of foreign policy over its time of being. In this paper, the writers would like to know how united are these countries of CPLP in United Nations General Assembly (UNGA), through researching their voting cohesion. We start our research from 1997 – a year after CPLP was founded – and ended in 2018. From this research, we conclude that trend of voting cohesion of CPLP countries is increasing. We also find that the highest voting cohesion could be found in resolution regarding middle east issues and the lowest in the resolution regarding human rights issues. Keywords: CPLP, UNGA, Voting Cohesion ABSTRAK Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP) adalah organisasi internasional yang didirikan atas dasar kesamaan bahasa dan budaya, yakni bahasa dan budaya Portugis. Anggota organisasi tersebut terpencar ke empat benua dan memiliki latar belakang sosio-politik dan ekonomi yang sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah Portugal yang merupakan negara maju Eropa, Brazil yang merupakan negara besar dan menjanjikan, hingga Timor Leste yang merupakan negara kecil dan baru. CPLP berjanji untuk menggapai tujuan-tujuan utama mereka, yaitu konsultasi politik dan diplomatik antar negara anggota; kerjasama di segala bidang; dan promosi bahasa Portugal. Dengan latar belakang yang berbeda dan tujuan yang tampak optimis ini, kita bertanya-tanya apakah negara-negara CPLP bisa mengembangkan preferensi kebijakan luar negeri menjadi seragam selama waktu keberadaannya. Dalam tulisan ini, penulis ingin tahu seberapa bersatu negara-negara CPLP dalam United Nations General Assembly (UNGA), dengan meneliti kohesi voting mereka. Kami memulai penelitian kami dari 1997 – setahun pasca CPLP didirikan – dan berakhir pada 2018. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa tren kohesi voting CPLP adalah meningkat. Kami juga menemukan bahwa kohesi voting tertinggi ada pada resolusi terkait isu Timur Tengah dan yang terendah ada pada resolusi terkait isu HAM. Kata-Kata Kunci: CPLP, Majelis Umum PBB, Kohesi Voting
葡萄牙语言国家委员会(CPLP)是一个建立在共同语言文化基础上的国际组织，即葡萄牙语。其成员遍布四大洲，具有非常不同的社会政治和经济背景。其中有欧洲发达国家葡萄牙，有大有前途的大国巴西，有新生的小国东帝汶。CPLP承诺实现其总体目标，即成员国之间的政治和外交磋商，各领域的合作，以及推广葡萄牙语。由于背景各异，目标看似乐观，人们不禁要问CPLP国家如何能在其存在的时间里形成统一的外交政策偏好。本文通过对CPLP成员国在联合国大会上投票凝聚力的研究，来了解CPLP成员国在联合国大会上的团结程度。我们的研究始于1997年——CPLP成立一年后——并于2018年结束。从本研究可以看出，CPLP国家的投票凝聚力有增强的趋势。我们还发现，在有关中东问题的决议中，投票凝聚力最高，而在有关人权问题的决议中，投票凝聚力最低。关键词:葡语国家共同体(CPLP)，联合国大会，投票凝聚(Voting Cohesion)摘要:葡语国家共同体(CPLP)与国际组织(sun didirikan atas dasar kesamaan bahasa danbudaya)， yakni bahasa danbudaya葡萄牙人。安哥拉各组织都有各自的目标，但它们都有各自的目标，包括社会政治和经济方面的目标。Beberapa diantaranya adalah葡萄牙yang merupakan negara maju Eropa，巴西yang merupakan negara besar dan menjanjikan，东帝汶yang merupakan negara kecil dan baru。保加利亚外交与政治事务委员会主席乌塔玛·梅雷卡;印度语:dan promosi bahasa Portugal。邓巴latar belakang yang berbeda dantujuan yang tampak optimis ini, kita berberkan -tanya apakah negara-negara -negara CPLP bisa mengembangkan preferensi kebijakan luar negeri menjadi seragam selama waktu keberadanya。在联合国大会(UNGA)上，登甘·梅尼利特·科希斯(dengan meneliti kohesi)投票。Kami memulai penelitian Kami dari 1997 - setahun pasca CPLP didirikan - dan berakhir pada 2018。Dari penelitian ini, kami menypulkan bahwa tren kohesi投票给CPLP adalah meningkat。Kami juga menemukan bahwa kohesi投票决定我的决定我的决定我的决定我的决定我的决定我的决定我的决定我的决定我的决定我的决定。Kata-Kata Kunci: CPLP, Majelis Umum PBB, Kohesi Voting
{"title":"Kohesi Voting Negara-Negara Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) dalam United\u0000 Nations General Assembly (UNGA) 1997-2018","authors":"Mohammad Daffa Izulhaq","doi":"10.33005/JGP.V9I1.2284","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V9I1.2284","url":null,"abstract":"ABSTRACT Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP) is an international organisation that was founded on the basis of common language dan culture, which are Portuguese. Its members span across four continents and have very diverse socio-political and economic background. Some of them are developed European country of Portugal, big and promising country of Brazil, and small and newly formed country of Timor Leste. CPLP pledges to reach their general objectives, which are political and diplomatic consultation among member states, cooperation in all fields, and promotion of Portuguese language. With diverse backgrounds and seemingly optimist objectives, one wonder how CPLP countries could develop uniform preference of foreign policy over its time of being. In this paper, the writers would like to know how united are these countries of CPLP in United Nations General Assembly (UNGA), through researching their voting cohesion. We start our research from 1997 – a year after CPLP was founded – and ended in 2018. From this research, we conclude that trend of voting cohesion of CPLP countries is increasing. We also find that the highest voting cohesion could be found in resolution regarding middle east issues and the lowest in the resolution regarding human rights issues. Keywords: CPLP, UNGA, Voting Cohesion ABSTRAK Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP) adalah organisasi internasional yang didirikan atas dasar kesamaan bahasa dan budaya, yakni bahasa dan budaya Portugis. Anggota organisasi tersebut terpencar ke empat benua dan memiliki latar belakang sosio-politik dan ekonomi yang sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah Portugal yang merupakan negara maju Eropa, Brazil yang merupakan negara besar dan menjanjikan, hingga Timor Leste yang merupakan negara kecil dan baru. CPLP berjanji untuk menggapai tujuan-tujuan utama mereka, yaitu konsultasi politik dan diplomatik antar negara anggota; kerjasama di segala bidang; dan promosi bahasa Portugal. Dengan latar belakang yang berbeda dan tujuan yang tampak optimis ini, kita bertanya-tanya apakah negara-negara CPLP bisa mengembangkan preferensi kebijakan luar negeri menjadi seragam selama waktu keberadaannya. Dalam tulisan ini, penulis ingin tahu seberapa bersatu negara-negara CPLP dalam United Nations General Assembly (UNGA), dengan meneliti kohesi voting mereka. Kami memulai penelitian kami dari 1997 – setahun pasca CPLP didirikan – dan berakhir pada 2018. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa tren kohesi voting CPLP adalah meningkat. Kami juga menemukan bahwa kohesi voting tertinggi ada pada resolusi terkait isu Timur Tengah dan yang terendah ada pada resolusi terkait isu HAM. Kata-Kata Kunci: CPLP, Majelis Umum PBB, Kohesi Voting","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126585203","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penggunaan diplomasi multi jalur Jepang dengan menggunakan nation branding “ Cool Japan Initiative ” di Indonesia pada tahun 2011-2019. Melalui upaya tersebut, Jepang memanfaatkan kekayaan budayanya yang diminati masyarakat untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam menarik minat masyarakat serta meningkatkan citra dan perekonomian Jepang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Jepang menciptakan Cool Japan Initiative sebagai nation branding serta peran pemerintah Jepang dan aktor non-negara dalam mensukseskan Cool Japan Initiative di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang menggunakan diplomasi multijalur third track melalui bisnis melalui Cool Japan Initiative sebagai nation branding Jepang ke Indonesia dengan memberikan investasi kepada beberapa perusahaan Jepang maupun Indonesia yang mendukung Cool Japan Initiative . Selain itu, aktor non-negara juga berperan dengan menggunakan jalur diplomasi multijalur fourth track melalui masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan media massa dalam memperkenalkan kebudayaan dan produk Jepang di Indonesia. Kata Kunci : Jepang, Cool Japan Initiative, Indonesia, Budaya, Nation Branding
本研究旨在分析2011年至2019年在印尼使用“酷日本倡议”的日本多路外交是如何使用多路外交的。通过这些努力，日本利用它令人兴奋的文化财富，以获得公众兴趣的力量，改善日本的形象和经济。这项研究解释了日本是如何在日本品牌、日本政府和非国家演员在印尼成功日本倡议方面创造出一个冷静的日本倡议的。这项研究的结果表明，日本通过酷日本倡议(Cool Japan Initiative)作为日本品牌的国家，利用第三首歌的多行外交，投资了一些支持Cool Japan倡议的日本和印尼公司。此外，非国家行动者也在通过公民社会、利益集团和大众媒体在印尼介绍日本文化和产品方面发挥了作用。关键词:日本，酷日本倡议，印尼，文化，国家品牌
{"title":"Cool Japan Initiative Sebagai Multitrack Diplomacy Jepang Dalam Menyebarkan Budayanya di\u0000 Indonesia 2011-2019","authors":"Herpinando Trisnu Praditya, Puguh Toko Arisanto","doi":"10.33005/JGP.V9I1.2505","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V9I1.2505","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penggunaan diplomasi multi jalur Jepang dengan menggunakan nation branding “ Cool Japan Initiative ” di Indonesia pada tahun 2011-2019. Melalui upaya tersebut, Jepang memanfaatkan kekayaan budayanya yang diminati masyarakat untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam menarik minat masyarakat serta meningkatkan citra dan perekonomian Jepang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Jepang menciptakan Cool Japan Initiative sebagai nation branding serta peran pemerintah Jepang dan aktor non-negara dalam mensukseskan Cool Japan Initiative di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang menggunakan diplomasi multijalur third track melalui bisnis melalui Cool Japan Initiative sebagai nation branding Jepang ke Indonesia dengan memberikan investasi kepada beberapa perusahaan Jepang maupun Indonesia yang mendukung Cool Japan Initiative . Selain itu, aktor non-negara juga berperan dengan menggunakan jalur diplomasi multijalur fourth track melalui masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan media massa dalam memperkenalkan kebudayaan dan produk Jepang di Indonesia. Kata Kunci : Jepang, Cool Japan Initiative, Indonesia, Budaya, Nation Branding","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123405132","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme berjalannya diplomasi stadion yang dilakukan Cina yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping yang mempunyai antusiasme tinggi terhadap sektor olahraga di bidang sepakbola dan mendekati Qatar untuk membahas mengenai diplomasi stadion, dengan menggunakan rumusan masalah bagaimana Cina dapat menggandeng Qatar dalam konsep diplomasi stadion untuk ajang Piala Dunia, yang di dorong dengan satu faktor yakni foreign aid yang bertujuan untuk memberi konsep diplomasi stadion jalan untuk kesuksesan dalam berdiplomasi dengan negara yang dituju, serta mengetahui apa saja keuntungan yang didapat kedua negara tersebut yakni Cina dengan Qatar dalam membuat suatu semangat tersendiri untuk meraih idealis masing-masing suatu negara dalam ajang Piala Dunia FIFA di tahun 2022. Jangkauan penelitian dalam artikel ini adalah tahun 2014 yang merupakan tahun awal Cina dengan Qatar berdiplomasi untuk pembangunan stadium di kota Lusail, Qatar. Serta berisikan kesimpulan yang menjelaskan tentang hasil pembahasan artikel peneliti yang merelevansikan dengan konsep foreign aid .
{"title":"Diplomasi Stadion Cina Dengan Qatar Tahun 2014 Untuk Ajang Piala Dunia FIFA","authors":"Tita Ananda, M. Aryani","doi":"10.33005/JGP.V9I1.2684","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V9I1.2684","url":null,"abstract":"Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme berjalannya diplomasi stadion yang dilakukan Cina yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping yang mempunyai antusiasme tinggi terhadap sektor olahraga di bidang sepakbola dan mendekati Qatar untuk membahas mengenai diplomasi stadion, dengan menggunakan rumusan masalah bagaimana Cina dapat menggandeng Qatar dalam konsep diplomasi stadion untuk ajang Piala Dunia, yang di dorong dengan satu faktor yakni foreign aid yang bertujuan untuk memberi konsep diplomasi stadion jalan untuk kesuksesan dalam berdiplomasi dengan negara yang dituju, serta mengetahui apa saja keuntungan yang didapat kedua negara tersebut yakni Cina dengan Qatar dalam membuat suatu semangat tersendiri untuk meraih idealis masing-masing suatu negara dalam ajang Piala Dunia FIFA di tahun 2022. Jangkauan penelitian dalam artikel ini adalah tahun 2014 yang merupakan tahun awal Cina dengan Qatar berdiplomasi untuk pembangunan stadium di kota Lusail, Qatar. Serta berisikan kesimpulan yang menjelaskan tentang hasil pembahasan artikel peneliti yang merelevansikan dengan konsep foreign aid .","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122408181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRACT Tourism is the leading sector in the largest foreign exchange earner after the palm oil industry. The prospects for growth in Indonesian tourism are strongly supported by cultural diversity and local wisdom that characterizes the nation. The achievement of tourism must be dashed due to the impact of the Covid-19 pandemic which caused a decrease in tourist visits in the January-June 2020 period by 59.86 percent. This study aims to examine the cultural diplomacy strategy through the nation branding wonderful Indonesia in order to restore national tourism in the new normal era. The method used in this research is literature study using secondary data support. The results of the discussion show that efforts to promote the nation's culture and local wisdom have long been reflected in the Wonderful Indonesia logo brand which was then officially designated as the master tourism brand in 2016. Wonderful Indonesia reflects the nation's commitment to the quality of tourist destinations in Indonesia. The cultural diplomacy approach in the nation branding wonderful Indonesia was then adapted to a new pattern through the digitalization of tourism which involved public diplomacy and digital diplomacy. The transformation of the logo brand has also changed with a new slogan in the form of toughtful Indonesia which is in line with the call to carry out activities from home only. The digitalization of tourism encourages the existence of new normal tourism which then creates a new tourism activity transformation in the form of solo travel activities, virtual reality tourism, and staycation. Keywords : Cultural diplomacy, Wonderful Indonesia, New Normal Tourism
{"title":"Diplomasi Budaya melalui Nation Branding Wonderful Indonesia di Era New Normal Tourism","authors":"Engga Ayu Yulliana","doi":"10.33005/jgp.v9i1.2409","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2409","url":null,"abstract":"ABSTRACT Tourism is the leading sector in the largest foreign exchange earner after the palm oil industry. The prospects for growth in Indonesian tourism are strongly supported by cultural diversity and local wisdom that characterizes the nation. The achievement of tourism must be dashed due to the impact of the Covid-19 pandemic which caused a decrease in tourist visits in the January-June 2020 period by 59.86 percent. This study aims to examine the cultural diplomacy strategy through the nation branding wonderful Indonesia in order to restore national tourism in the new normal era. The method used in this research is literature study using secondary data support. The results of the discussion show that efforts to promote the nation's culture and local wisdom have long been reflected in the Wonderful Indonesia logo brand which was then officially designated as the master tourism brand in 2016. Wonderful Indonesia reflects the nation's commitment to the quality of tourist destinations in Indonesia. The cultural diplomacy approach in the nation branding wonderful Indonesia was then adapted to a new pattern through the digitalization of tourism which involved public diplomacy and digital diplomacy. The transformation of the logo brand has also changed with a new slogan in the form of toughtful Indonesia which is in line with the call to carry out activities from home only. The digitalization of tourism encourages the existence of new normal tourism which then creates a new tourism activity transformation in the form of solo travel activities, virtual reality tourism, and staycation. Keywords : Cultural diplomacy, Wonderful Indonesia, New Normal Tourism","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"2016 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114691166","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Peraturan yang terdapat pada norma internasional dapat mempengaruhi perilaku negara. namun dalam praktiknya, hal terbesar yang mempengaruhi perilaku negara dalam dunia internasional adalah ideologi negara sebagai identitas yang ingin dibentuk. Kiprah Brunei Darussalam didalam dunia internasional dibuktikan dengan upaya-upaya Brunei untuk ikut serta dalam konvensi atau dalam organisasi internasional. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang mengaksesi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 2006. Dengan status Brunei sebagai negara pihak pada konvensi CEDAW seharusnya membuat Brunei dapat mengadopsi pasal-pasal CEDAW didalam kebijakannya. Namun, pada kasus sharia penal code ini dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang dalam penelitian ini akan fokus pada hak-hak wanita. Penelitian ini akan mengidentifikasi kegagalan implementasi CEDAW di Brunei Darussalam dengan mengkaji perbedaan pasal yang terdapat pada sharia penal code dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan teori domestic salience yang diusung oleh Andrew P. Cortell dan James W. Davis untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi CEDAW di Brunei Darussalam. Hasil dari penelitian ini adalah MIB merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi domestic Brunei yang berdampak pada gagalnya implementasi CEDAW karena menempati posisi Low Domestic Salience.
国际规范的规定可能会影响国家的行为。但在实践中，影响国家国际行为的最大因素是国家希望塑造的身份意识形态。文莱·达鲁萨拉姆在国际社会的努力证明了文莱参与国际会议或组织的努力。文莱·达鲁萨拉姆是2006年废除任何形式歧视妇女公约的国家之一。鉴于文莱作为CEDAW大会各方的地位，文莱本应使文莱能够在其政策中采用CEDAW条款。然而，在sharia penal code案例中，这被认为与人权价值观背道而驰，人权价值研究将集中在妇女权利上。本研究将通过审查《伊斯兰反歧视法》(CEDAW)中CEDAW实施的章节差异，确定文莱Darussalam的失败。本研究采用了次级数据收集技术，采用安德鲁·P·科特尔(Andrew P. Cortell)和詹姆斯·W·戴维斯(James W。本研究发现，MIB是影响文莱家境条件的一个主要因素，这导致由于其在驯化方面处于不利地位而未能实现CEDAW。
{"title":"Kegagalan Implementasi CEDAW di Brunei Darussalam Tahun 2014: Penerapan Sharia Penal Code","authors":"Annisa Nur Islamiyah","doi":"10.33005/JGP.V9I1.2410","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V9I1.2410","url":null,"abstract":"Peraturan yang terdapat pada norma internasional dapat mempengaruhi perilaku negara. namun dalam praktiknya, hal terbesar yang mempengaruhi perilaku negara dalam dunia internasional adalah ideologi negara sebagai identitas yang ingin dibentuk. Kiprah Brunei Darussalam didalam dunia internasional dibuktikan dengan upaya-upaya Brunei untuk ikut serta dalam konvensi atau dalam organisasi internasional. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang mengaksesi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 2006. Dengan status Brunei sebagai negara pihak pada konvensi CEDAW seharusnya membuat Brunei dapat mengadopsi pasal-pasal CEDAW didalam kebijakannya. Namun, pada kasus sharia penal code ini dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang dalam penelitian ini akan fokus pada hak-hak wanita. Penelitian ini akan mengidentifikasi kegagalan implementasi CEDAW di Brunei Darussalam dengan mengkaji perbedaan pasal yang terdapat pada sharia penal code dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan teori domestic salience yang diusung oleh Andrew P. Cortell dan James W. Davis untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi CEDAW di Brunei Darussalam. Hasil dari penelitian ini adalah MIB merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi domestic Brunei yang berdampak pada gagalnya implementasi CEDAW karena menempati posisi Low Domestic Salience.","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128407958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dinamika konflik di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang besar dalam proses penyelesaian konflik dengan melibatkan berbagai negara. Salah satunya berimplikasi pada ketegangan antara Indonesia dan Cina dengan adanya klaim sepihak yang dilakukan Cina akan blok Natuna walaupun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam konflik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa komparasi langkah kebijakan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam merespons konflik Laut Cina Selatan. Penelitian ini dianalisa menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri Small Theory . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua tokoh dari segi pandangan dan karakteristik dalam menentukan langkah kebijakan luar negeri yang diambil. Berbagai faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap setiap langkah kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh kedua tokoh tersebut. Kata kunci : Komparasi, Kebijakan Luar Negeri, Laut Cina Selatan.
{"title":"Komparasi Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping Dalam\u0000 Merespons Sengketa Laut Cina Selatan Menggunakan Pendekatan Small Theory","authors":"Zalwa Apriliana Sesa","doi":"10.33005/JGP.V9I1.2473","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V9I1.2473","url":null,"abstract":"Dinamika konflik di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang besar dalam proses penyelesaian konflik dengan melibatkan berbagai negara. Salah satunya berimplikasi pada ketegangan antara Indonesia dan Cina dengan adanya klaim sepihak yang dilakukan Cina akan blok Natuna walaupun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam konflik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa komparasi langkah kebijakan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam merespons konflik Laut Cina Selatan. Penelitian ini dianalisa menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri Small Theory . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua tokoh dari segi pandangan dan karakteristik dalam menentukan langkah kebijakan luar negeri yang diambil. Berbagai faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap setiap langkah kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh kedua tokoh tersebut. Kata kunci : Komparasi, Kebijakan Luar Negeri, Laut Cina Selatan.","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"224 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126894268","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap problematika terkait Saudi Vision 2030 yang berkaitan dengan paham Wahhabi yang ada di Arab Saudi. Penelitian ini dinilai penitng karena dari beberapa kajian tentang visi 2030 Arab Saudi sendiri masih terlalu berfokus pada problem-problem dengan skala mikro, sehingga belum adanya kajian terkait bagaimana penerapan visi Arab Saudi dan paham Wahhabi yang saling bertentangan karena ideologi yang dibawa Wahhabi sendiri begitu terlalu konservatif. Dalam visi 2030 Arab Saudi juga akan menerapkan paham Islam moderat, bagi peneliti hal itu akan merugikan kelompok Wahhabi, karena paham yang sejak dulu sudah mengakar dalam diri Arab Saudi, perlahan akan tergantikan dengan paham baru berlandaskan kebijakan reformasi dalam Saudi Vision 2030. Peneliti menggunakan teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process. Pendekatan ini digunakan untuk menyuguhkan fokus kajian dalam pembacaan bagaimana pengaruh sebuah kelompok dalam suatu perpolitikan negara. Karena dalam memutuskan kebijakan, pemerintahan Arab Saudi tidak dapat berdiri sendiri karena ada sekelompok yang memiliki peran dan pengaruh di dalamnya. Kata kunci: Saudi vision 2030, reformasi, Muhammad bin Salman, Wahhabi.
{"title":"Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi","authors":"Anna Zakiah Derajat, Toni Kurniawan","doi":"10.33005/JGP.V9I1.2465","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V9I1.2465","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap problematika terkait Saudi Vision 2030 yang berkaitan dengan paham Wahhabi yang ada di Arab Saudi. Penelitian ini dinilai penitng karena dari beberapa kajian tentang visi 2030 Arab Saudi sendiri masih terlalu berfokus pada problem-problem dengan skala mikro, sehingga belum adanya kajian terkait bagaimana penerapan visi Arab Saudi dan paham Wahhabi yang saling bertentangan karena ideologi yang dibawa Wahhabi sendiri begitu terlalu konservatif. Dalam visi 2030 Arab Saudi juga akan menerapkan paham Islam moderat, bagi peneliti hal itu akan merugikan kelompok Wahhabi, karena paham yang sejak dulu sudah mengakar dalam diri Arab Saudi, perlahan akan tergantikan dengan paham baru berlandaskan kebijakan reformasi dalam Saudi Vision 2030. Peneliti menggunakan teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process. Pendekatan ini digunakan untuk menyuguhkan fokus kajian dalam pembacaan bagaimana pengaruh sebuah kelompok dalam suatu perpolitikan negara. Karena dalam memutuskan kebijakan, pemerintahan Arab Saudi tidak dapat berdiri sendiri karena ada sekelompok yang memiliki peran dan pengaruh di dalamnya. Kata kunci: Saudi vision 2030, reformasi, Muhammad bin Salman, Wahhabi.","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125051293","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Gastrodiplomasi merupakan bagian dari diplomasi publik yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan brand awareness suatu negara. Kementerian Pariwisata Indonesia membuat sebuah program gastrodiplomasi yang berupa Co-Branding Diaspora Restaurant Indonesia pada tahun 2018. Setelah 4 bulan program tersebut berjalan, salah satu restoran diaspora di Perancis yaitu restoran Djakarta Bali menunjukkan keberhasilan sehingga menjadi sorotan utama pemerintah Indonesia. Restoran ini berhasil mendatangkan pengunjung lokal, mendapatkan ulasan positif dari warga Perancis, dan mendapatkan nominasi sebagai restoran terbaik di Paris oleh salah satu situs. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana strategi gastrodiplomasi yang dilakukan Indonesia hingga bisa mencapai keberhasilan di Perancis. Untuk memahami fenomena ini, penulis menggunakan konsep gastrodiplomasi serta memakai metode kualitatif-deskriptif. Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui keberhasilan strategi gastrodiplomasi yang dilakukan di Perancis pada tahun 2018 – 2019. Hasil temuan penulis adalah terdapat dua strategi yang diterapkan, yaitu Product Marketing Strategy dan Media Relations Strategy .
{"title":"GASTRODIPLOMASI SEBAGAI SEBUAH STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERKENALKAN BUDAYA KULINER DI\u0000 PERANCIS","authors":"Khusairi Ramadhan","doi":"10.33005/JGP.V9I1.2345","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V9I1.2345","url":null,"abstract":"Gastrodiplomasi merupakan bagian dari diplomasi publik yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan brand awareness suatu negara. Kementerian Pariwisata Indonesia membuat sebuah program gastrodiplomasi yang berupa Co-Branding Diaspora Restaurant Indonesia pada tahun 2018. Setelah 4 bulan program tersebut berjalan, salah satu restoran diaspora di Perancis yaitu restoran Djakarta Bali menunjukkan keberhasilan sehingga menjadi sorotan utama pemerintah Indonesia. Restoran ini berhasil mendatangkan pengunjung lokal, mendapatkan ulasan positif dari warga Perancis, dan mendapatkan nominasi sebagai restoran terbaik di Paris oleh salah satu situs. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana strategi gastrodiplomasi yang dilakukan Indonesia hingga bisa mencapai keberhasilan di Perancis. Untuk memahami fenomena ini, penulis menggunakan konsep gastrodiplomasi serta memakai metode kualitatif-deskriptif. Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui keberhasilan strategi gastrodiplomasi yang dilakukan di Perancis pada tahun 2018 – 2019. Hasil temuan penulis adalah terdapat dua strategi yang diterapkan, yaitu Product Marketing Strategy dan Media Relations Strategy .","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128461445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRACT The Witing of this scientific work was intended to know the U.S. policy to Libya in humanitarian intervention. There is also a background in this writing because it is a developing country, so to speak. In 2011, civil war broke out in Libya, as a result of conflicting thinking between leaders of the state and people. This war, which has had considerable impact on the country itself, has had an impact on others. Because of this, international countries and organizations are participating in the war between the world health organization, the who, the United Nations, and NATO coordinated by the United States. This clearly raises a new policy between countries and Libya. This policy followed the war is also a collaboration between libyans and other countries. The UN also paved the way for the United States to intervene in Libya under the pretext of human rights. But the United States of America's intervention in Libya does not use the pretext of human rights. Key words: human rights, intervention, the civil war in Libya DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2394 Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat ke Libya dalam intervensi kemanusiaan.Ada pun latar belakang dalam penulisan ini Karena Libya merupakan negara yang dapat dikatakan negara berkembang. Pada tahun 2011, perang saudara terjadi di Libya, karena adanya pertentangan pemikiran yang terjadi antara pemimpin negara dengan masyarakat. Perang ini, membawa dampak yang cukup besar baik terhadap negara Libya sendiri, juga membawa dampak kepada negara lain. Dengan adanya hal itu, negara dan organisasi internasional turut berpartisipasi dalam menangani adanya perang saudara, yaitu WHO, PBB dan juga NATO yang di koordinir oleh Amerika Serikat. Hal ini, jelas menimbulkan suatu kebijakan yang baru antara negara lain dengan Libya. Kebijakan ini terjadi setelah adanya perang juga merupakan sebuah kerja sama masyarakat Libya dengan negara yang lain.PBB juga membuka kan jalan untuk Amerika Serikat untuk melakukan intervensi ke Libya dalam dalih HAM. Akan tetapi Amerika Serikat dalam melakukan intervensi ke Libya tidak menggunakan dalih HAM. Kata-kata kunci : hak asasi manusia, intervensi, perang saudara di Libya
本科学研究的目的是了解美国在人道主义干预中对利比亚的政策。可以说，这篇文章还有一个背景，因为它是一个发展中国家。2011年，利比亚爆发了内战，这是国家领导人与民众思想冲突的结果。这场战争对该国本身产生了相当大的影响，也对其他国家产生了影响。正因为如此，国际国家和组织正在参与由美国协调的世界卫生组织、世界卫生组织、联合国和北约之间的战争。这显然引发了各国与利比亚之间的新政策。这场战争之后的政策也是利比亚人和其他国家之间的合作。联合国还为美国以人权为借口干涉利比亚铺平了道路。但是，美国对利比亚的干预并没有以人权为借口。关键词:人权，干预，利比亚内战DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2394 Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan美国Serikat ke利比亚dalam interventisi kemanusian阿达潘latar belakang dalam penulisan ini Karena利比亚merupakan negara yang dapat dikatakan negara berkembang。Pada tahun 2011, perang saudara terjadi di Libya, karena adanya pertententangan pemikiran yang terjadi antara pemimpin negara dengan masyarakat。Perang ini，马来西亚人，马来西亚人，马来西亚人，马来西亚人，利比亚人，马来西亚人，马来西亚人，马来西亚人。邓加尼·阿达尼亚、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国、联合国等。哈尔尼，jelas menimbulkan suatu kebijakan yang baru antara negara lain dengan利比亚。Kebijakan ini terjadi setelah adanya perang juga merupakan sebuah kerja sama masyarakat利比亚dengan negara yang lain。PBB juga membuka kan jalan untuk美国Serikat untuk melakukan干预像利比亚dalam dalih HAM。阿甘·特塔皮·美国·塞里卡特·达拉姆·梅拉库坎的干预就像利比亚·塔克·蒙古纳坎·达利赫·哈姆一样。Kata-kata kunci: hak asasi手稿，干预，perang沙特阿拉伯和利比亚
{"title":"Kepentingan Amerika Serikat di Balik Intervensi Kemanusiaan di Libya Tahun 2011","authors":"Andini Cevia Mashita, Ghina Hanum Sari","doi":"10.33005/JGP.V8I03.2394","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V8I03.2394","url":null,"abstract":"ABSTRACT The Witing of this scientific work was intended to know the U.S. policy to Libya in humanitarian intervention. There is also a background in this writing because it is a developing country, so to speak. In 2011, civil war broke out in Libya, as a result of conflicting thinking between leaders of the state and people. This war, which has had considerable impact on the country itself, has had an impact on others. Because of this, international countries and organizations are participating in the war between the world health organization, the who, the United Nations, and NATO coordinated by the United States. This clearly raises a new policy between countries and Libya. This policy followed the war is also a collaboration between libyans and other countries. The UN also paved the way for the United States to intervene in Libya under the pretext of human rights. But the United States of America's intervention in Libya does not use the pretext of human rights. Key words: human rights, intervention, the civil war in Libya DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2394 Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat ke Libya dalam intervensi kemanusiaan.Ada pun latar belakang dalam penulisan ini Karena Libya merupakan negara yang dapat dikatakan negara berkembang. Pada tahun 2011, perang saudara terjadi di Libya, karena adanya pertentangan pemikiran yang terjadi antara pemimpin negara dengan masyarakat. Perang ini, membawa dampak yang cukup besar baik terhadap negara Libya sendiri, juga membawa dampak kepada negara lain. Dengan adanya hal itu, negara dan organisasi internasional turut berpartisipasi dalam menangani adanya perang saudara, yaitu WHO, PBB dan juga NATO yang di koordinir oleh Amerika Serikat. Hal ini, jelas menimbulkan suatu kebijakan yang baru antara negara lain dengan Libya. Kebijakan ini terjadi setelah adanya perang juga merupakan sebuah kerja sama masyarakat Libya dengan negara yang lain.PBB juga membuka kan jalan untuk Amerika Serikat untuk melakukan intervensi ke Libya dalam dalih HAM. Akan tetapi Amerika Serikat dalam melakukan intervensi ke Libya tidak menggunakan dalih HAM. Kata-kata kunci : hak asasi manusia, intervensi, perang saudara di Libya","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116816282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRACT The Yoshida Doctrine is a foreign policy principle applied on Prime Minister Shigeru Yoshida's thinking of ensuring Japan's economic development. When Yoshida Shigeru was appointed prime minister of Japan in 1946, he placed great emphasis on improving the Japanese economy and relying on security protection to the United States even though the pay was tied up in Japanese foreign policy to the United States. Japan needs the presence of US troops as a guarantee of security. The United States, on the other hand, needed to place its troops in Japan as the main base for US troops in Asia. This is because the United States is very worried about the threat of the spread of communist ideology in Asia, especially after China embraced communism. As long as China, South Korea and North Korea consider the existence of the United States military base in Japan as a guarantee of peace in the East Asia region, the Yoshida Doctrine will always be considered relevant in Japanese foreign policy. In addition, there is a collective memory in Japanese society about the war and do not want these memories to happen again. Keywords: Yoshida Doctrine, foreign policy, security, protection Doktrin Yoshida adalah prinsip kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang mengacu pada pemikiran Shigeru Yoshida untuk menjamin pembangunan ekonomi Jepang. Ketika Yoshida Shigeru ditunjuk sebagai perdana menteri Jepang, dia sangat menekankan perbaikan ekonomi Jepang dan bergantung perlindungan keamanan kepada Amerika Serikat meskipun bayarannya adalah ikatan dalam kebijakan luar negeri Jepang kepada Amerika Serikat. Jepang memerlukan keberadaan tentara Amerika Serikat sebagai jaminan keamanan. Sedangkan Amerika Serikat perlu menempatkan tentaranya di Jepang sebagai basis utama tentara Amerika Serikat di Asia. Hal ini karena Amerika Serikat sangat khawatir terhadap ancaman persebaran ideologi komunis di Asia, terutama setelah Tiongkok menganut paham komunis. Selama Tiongkok, Korea Selatan, dan Korea Utara menganggap keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang sebagai garansi perdamaian di wilayah Asia Timur, maka Doktrin Yoshida akan selalu dianggap relevan dalam kebijakan luar negeri Jepang. Selain itu, ada kolektif memori di masyarakat Jepang tentang perang dan tidak menginginkan kembali kenangan tersebut terjadi lagi, sehingga berniat untuk menghentikan setiap usaha membangun angkatan perang di Jepang itu sendiri. Selama Jepang tidak dapat meyakinkan negara-negara tetangga bahwa Jepang tidak kembali menjadi negara agresor, maka keberadaan tentara Amerika Serikat di Jepang akan menjadi katup terakhir keberlangsungan pelaksanaan Doktrin Yoshida dan Sistem 55. Kata Kunci: Doktrin Yoshida, kebijakan luar negeri, keamanan, perlindungan DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2390
吉田主义是日本首相吉田茂为确保日本经济发展而提出的外交政策原则。1946年，当吉田茂被任命为日本首相时，他非常重视改善日本经济，并依靠对美国的安全保护，尽管他的薪酬与日本对美国的外交政策捆绑在一起。日本需要美军的存在作为安全保障。另一方面，美国需要将其军队部署在日本，作为美国在亚洲的主要基地。这是因为美国非常担心共产主义意识形态在亚洲传播的威胁，特别是在中国接受共产主义之后。只要中国、韩国和朝鲜认为美国在日本的军事基地的存在是东亚地区和平的保障，吉田主义在日本的外交政策中就永远被认为是相关的。此外，日本社会有一种关于战争的集体记忆，不希望这些记忆再次发生。关键词:吉田主义，外交政策，安全，保护，吉田总理，外交政策，外交政策，外交政策，外交政策，外交政策，外交政策，外交政策，外交政策吉田Shigeru ditunjuk sebagai perdana menteri japang, dia sangat menekankan perbaikan经济学者japang, bergantang, keamanan, keamanan, keamanan, keamanan, kebijanan, luar, negeri, japang, kepaada，美国，serjkat，日本，kepaada，美国，serjkat。日本国会议员，日本国会议员，美国国会议员，日本国会议员。美国是世界上最受欢迎的国家，也是世界上最受欢迎的国家。在亚洲，我们有一个共同的意识形态共同体，一个共同的意识形态共同体，一个共同的意识形态共同体。Selama Tiongkok，韩国Selatan，但韩国Utara menganggap keberadan pangkalan军事美国serikkat di Jepang sebagai garansi perdamaian di wilayah亚洲Timur, maka Doktrin吉田akan selalu diangaiu relevan dalam kebijakan luar negeri Jepang。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。55. Selama Jepang tidak dapat meyakinkan negaran negara tetangga bahwa Jepang tidak kembali menjadi negara侵略者，maka keberadaan tentara美国，serkat di Jepang akan menjadi katup terakhir keberlangsungan pelaksanaan Doktrin吉田丹系统Kata Kunci: Doktrin Yoshida, kebijakan luar negeri, keamanan, perlindungan DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2390
{"title":"Doktrin Yoshida: Sistem 55 dalam Hubungan Luar Negeri Jepang","authors":"Endah Rukmini","doi":"10.33005/JGP.V8I03.2390","DOIUrl":"https://doi.org/10.33005/JGP.V8I03.2390","url":null,"abstract":"ABSTRACT The Yoshida Doctrine is a foreign policy principle applied on Prime Minister Shigeru Yoshida's thinking of ensuring Japan's economic development. When Yoshida Shigeru was appointed prime minister of Japan in 1946, he placed great emphasis on improving the Japanese economy and relying on security protection to the United States even though the pay was tied up in Japanese foreign policy to the United States. Japan needs the presence of US troops as a guarantee of security. The United States, on the other hand, needed to place its troops in Japan as the main base for US troops in Asia. This is because the United States is very worried about the threat of the spread of communist ideology in Asia, especially after China embraced communism. As long as China, South Korea and North Korea consider the existence of the United States military base in Japan as a guarantee of peace in the East Asia region, the Yoshida Doctrine will always be considered relevant in Japanese foreign policy. In addition, there is a collective memory in Japanese society about the war and do not want these memories to happen again. Keywords: Yoshida Doctrine, foreign policy, security, protection Doktrin Yoshida adalah prinsip kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang mengacu pada pemikiran Shigeru Yoshida untuk menjamin pembangunan ekonomi Jepang. Ketika Yoshida Shigeru ditunjuk sebagai perdana menteri Jepang, dia sangat menekankan perbaikan ekonomi Jepang dan bergantung perlindungan keamanan kepada Amerika Serikat meskipun bayarannya adalah ikatan dalam kebijakan luar negeri Jepang kepada Amerika Serikat. Jepang memerlukan keberadaan tentara Amerika Serikat sebagai jaminan keamanan. Sedangkan Amerika Serikat perlu menempatkan tentaranya di Jepang sebagai basis utama tentara Amerika Serikat di Asia. Hal ini karena Amerika Serikat sangat khawatir terhadap ancaman persebaran ideologi komunis di Asia, terutama setelah Tiongkok menganut paham komunis. Selama Tiongkok, Korea Selatan, dan Korea Utara menganggap keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang sebagai garansi perdamaian di wilayah Asia Timur, maka Doktrin Yoshida akan selalu dianggap relevan dalam kebijakan luar negeri Jepang. Selain itu, ada kolektif memori di masyarakat Jepang tentang perang dan tidak menginginkan kembali kenangan tersebut terjadi lagi, sehingga berniat untuk menghentikan setiap usaha membangun angkatan perang di Jepang itu sendiri. Selama Jepang tidak dapat meyakinkan negara-negara tetangga bahwa Jepang tidak kembali menjadi negara agresor, maka keberadaan tentara Amerika Serikat di Jepang akan menjadi katup terakhir keberlangsungan pelaksanaan Doktrin Yoshida dan Sistem 55. Kata Kunci: Doktrin Yoshida, kebijakan luar negeri, keamanan, perlindungan DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2390","PeriodicalId":408602,"journal":{"name":"Global and Policy Journal of International Relations","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126402950","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：