Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39326
Laras Ayu Sahita, H. Asrori
AbstractThis article aims to determine about legal protection for consumers of securities companies that purchase shares of public listed company that committed acts of corruption. This article using a normative prespectivelegal research with statue approach. Legal materials that used include primary and secondary legal material obtained by data collection techniques based on literature study with analysis techniques with deductive logic, explain a general thing then drawing it into more specific conclusions. The result of this study explains that there is a legal protection in the form of efforts that can be done by the investors as explained in the Chapter VI Article 28 through Article 30 of Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority (FSA) and also through the predetermined Internal Dispute (IDR) mechanism by FSA. If the mechanism unsuccessfully, then they can do an alternative dispute resolution through an Alternative Dispute Settlement Institution in the Financial Services Sector as regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013. As a customer, it is expected to find out more about their rights and obligations in the capital market sector before deciding to invest their funds through a securities company. FSA also needs to provide more education regarding the rights and obligations of financial service businesses and financial service consumers. In addition, it is expected that the FSA can have a greater role related to the protection of consumers and society.Keywords: Protaction; Securities Companies; Consumers of Securities Companies.AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan efek yang melakukan pembelian saham korporasi terbuka yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil dari kajian ini adalah adanya perlindungan hukum berupa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagaimana dijelaskan pada Bab VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga melalui mekanisme Standar Internal Dispute (IDR) yang telah ditentukan oleh OJK. Jika melalui mekanisme tersebut belum menemui titik terang maka dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/ POJK.07/2013. Sebagai nasabah diharapkan untuk lebih mencari tahu kembali terkait hak-hak dan kewajibannya selaku nasabah di sektor pasar modal sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya melalui perusahaan efek. OJK ju
摘要本文旨在探讨证券公司消费者购买上市公司股票存在腐败行为的法律保护问题。本文采用规范的视角和法律法规的研究方法。所使用的法律材料包括通过文献研究和演绎逻辑分析技术的数据收集技术获得的一级和二级法律材料，解释一个一般的事情，然后得出更具体的结论。本研究的结果解释了投资者可以通过努力的形式进行法律保护，正如2011年金融服务管理局(FSA)第21号法律第六章第28条至第30条所解释的那样，也通过FSA预先确定的内部纠纷(IDR)机制。如果该机制不成功，那么他们可以通过POJK第1 / POJK.07 / 2013号规定的金融服务部门的替代争议解决机构进行替代争议解决。作为客户，在决定是否通过证券公司进行资金投资之前，应进一步了解在资本市场的权利和义务。FSA还需要就金融服务企业和金融服务消费者的权利和义务提供更多的教育。此外，预计FSA可以在保护消费者和社会方面发挥更大的作用。关键词:Protaction;证券公司;证券公司消费者。摘要:penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentenperlindungan hukum bagi konsumen perusahaan efek yang melakukan penbelian saham korporasi terbuka yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi。Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatim yang bersiat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan(雕像方法)。Jenis数据yang digunakan berupa数据primer dan sekunder yang diperoleh dengan tecknik pengpulan数据berdasarkan研究kepustakan dengan tecknik分析数据dengan logika deduktif, yitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kespulan yang lebih khusus。Hasil dari kajian ini adalah adanya perlindungan hukum berupa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagaimana dijelaskan pada Bab VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 undang undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keangan danjuga melaluis mekanisme标准内部纠纷(IDR) yang telah ditentukan oleh OJK。Jika melalui mekanisme tersebut belum menemui titik terang maka dapat melakukan alternatif penyelesaian senketa Lembaga alternatif penyelesaian senketa di sector Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/ POJK.07/2013。我是说，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。OJK轭perlu memberikan edukasi lebih terkait在野阵营丹kewajiban baik pelaku usaha jasa keuangan丹konsumen jasa keuangan, selain itu OJK diharapkan dapat memiliki peranan杨lebih大的lagi terkait dengan perlindungan konsumen丹步伐。Kata kunci: Perlindungan;Perusahaan Efek;Konsumen Perusahaan Efek。
{"title":"PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM KORPORASI TERBUKA YANG DINYATAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Laras Ayu Sahita, H. Asrori","doi":"10.20961/privat.v7i2.39326","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39326","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to determine about legal protection for consumers of securities companies that purchase shares of public listed company that committed acts of corruption. This article using a normative prespectivelegal research with statue approach. Legal materials that used include primary and secondary legal material obtained by data collection techniques based on literature study with analysis techniques with deductive logic, explain a general thing then drawing it into more specific conclusions. The result of this study explains that there is a legal protection in the form of efforts that can be done by the investors as explained in the Chapter VI Article 28 through Article 30 of Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority (FSA) and also through the predetermined Internal Dispute (IDR) mechanism by FSA. If the mechanism unsuccessfully, then they can do an alternative dispute resolution through an Alternative Dispute Settlement Institution in the Financial Services Sector as regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013. As a customer, it is expected to find out more about their rights and obligations in the capital market sector before deciding to invest their funds through a securities company. FSA also needs to provide more education regarding the rights and obligations of financial service businesses and financial service consumers. In addition, it is expected that the FSA can have a greater role related to the protection of consumers and society.Keywords: Protaction; Securities Companies; Consumers of Securities Companies.AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan efek yang melakukan pembelian saham korporasi terbuka yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil dari kajian ini adalah adanya perlindungan hukum berupa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagaimana dijelaskan pada Bab VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga melalui mekanisme Standar Internal Dispute (IDR) yang telah ditentukan oleh OJK. Jika melalui mekanisme tersebut belum menemui titik terang maka dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/ POJK.07/2013. Sebagai nasabah diharapkan untuk lebih mencari tahu kembali terkait hak-hak dan kewajibannya selaku nasabah di sektor pasar modal sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya melalui perusahaan efek. OJK ju","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116138994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39333
Priyo Utomo, Dona Budi Kharisma
AbstractThis article describes how to apply standardization on batik in Yogyakarta. This is based on the globalization of trade which requires all products to meet standards that have been applied internationally to be accepted in the international market. The methodology and research used are empirical legal research methods that are sociological juridical, namely understanding the conditions and social situations in which the law is applied. The results of the study show that law enforcement officers in this case are the Yogyakarta City Industri and Trade Department and the Yogyakarta Center for Crafts and Batik has not made maximum effort. The legal rules that apply are not relevant to current conditions because the application of standardization of batik which is a benchmark to be accepted in the international market cannot be enforced. In addition, there are still many legal cultures in the batik industri that ignore the law, especially batik standardization. This has an impact on batik entrepreneurs who apply standardization on batik in the city of Yogyakarta are still very few due to various obstacles.Keywords: Standardization; Batik; International Trade; Application of Rules; ProblemsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan bagaimana penerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta. Hal tersebut didasari oleh globalisasi perdagangan yang menuntut semua produk harus memenuhi standar yang telahditerapkan secara internasional agar dapat diterima di pasar internasional. Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta serta Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta belum melakukan usaha yang maksimal. Aturan hukum yang berlaku tidak relevan dengan kondisi sekarang ini dikarenakan penerapan standarisasi batik yang menjadi tolok ukur untuk dapat diterima di pasar internasional tidak dapat dipaksakan penerapannya. Selain itu budaya hukum dalam pelaku industri batik masih banyak yang mengabaikan hukum, khususnya standarisasi batik. Hal demikian berdampak pada pelaku usaha batik yang menerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta masih sangat sedikit yang dikarenakan berbagai kendala yang ada. Kata Kunci: Standarisasi; Batik; Perdagangan Internasional; Penerapan Aturan; Problematika.
摘要本文介绍了日惹蜡染标准化的应用情况。这是建立在贸易全球化的基础上的，它要求所有产品都要符合国际上适用的标准，才能在国际市场上被接受。所使用的方法和研究是实证法律研究方法，是社会学法学的，即理解法律适用的条件和社会状况。研究结果表明，执法人员在这起案件中是日惹市工业和贸易部门和日惹工艺和蜡染中心没有尽最大努力。适用的法律规则与目前的情况不相关，因为蜡染标准化作为国际市场接受的基准的应用无法强制执行。此外，蜡染行业中还存在着许多无视法律的法律文化，尤其是蜡染标准化。这对在日惹市实施标准化蜡染的蜡染企业家产生了影响，由于各种障碍，他们仍然很少。关键词:标准化;蜡染;国际贸易;规则的适用;问题摘要:日惹的artikel - ini menmendesksikan bagaimana penerjapan的标准是日本日惹(Yogyakarta)的蜡染。haltersebut didasari oleh globalisasi perdagangan yang menuntutusemua product harus memenuhi standard yang telahditerapkan secara international agar dapat diterima di pasar international。Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metodpenelitian hukum empiris yang bersifat yuridis soologologii, yyitu memahami kondisi dan sitasi social kemasyarakatan di mana hukum itu diiterapkan。Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota日惹，Balai Besar Kerajinan dan Batik日惹belum melakukan usaha yang maksimal。土尔兰hukum yang berlaku tidak相关登高，登高，登高，登高，登高，登高，登高，登高，登高，登高，登高，登高，登高，登高。锡兰，布达亚，胡库姆，dalam, pelaku，工业蜡染，杨门嘎，胡库姆，胡库姆，胡库姆，胡库姆标准蜡染。haldemikian berdampak pada pelaku usaha蜡染yang menerapanstandarisasi pada蜡染di Kota日惹masih sangat sedikit yang dikarenakan berbagai kendala yang ada。Kata Kunci:标准;蜡染;Perdagangan持;Penerapan Aturan;Problematika。
{"title":"IMPLEMENTASI STANDARISASI BATIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI KOTA YOGYAKARTA","authors":"Priyo Utomo, Dona Budi Kharisma","doi":"10.20961/privat.v7i2.39333","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39333","url":null,"abstract":"AbstractThis article describes how to apply standardization on batik in Yogyakarta. This is based on the globalization of trade which requires all products to meet standards that have been applied internationally to be accepted in the international market. The methodology and research used are empirical legal research methods that are sociological juridical, namely understanding the conditions and social situations in which the law is applied. The results of the study show that law enforcement officers in this case are the Yogyakarta City Industri and Trade Department and the Yogyakarta Center for Crafts and Batik has not made maximum effort. The legal rules that apply are not relevant to current conditions because the application of standardization of batik which is a benchmark to be accepted in the international market cannot be enforced. In addition, there are still many legal cultures in the batik industri that ignore the law, especially batik standardization. This has an impact on batik entrepreneurs who apply standardization on batik in the city of Yogyakarta are still very few due to various obstacles.Keywords: Standardization; Batik; International Trade; Application of Rules; ProblemsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan bagaimana penerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta. Hal tersebut didasari oleh globalisasi perdagangan yang menuntut semua produk harus memenuhi standar yang telahditerapkan secara internasional agar dapat diterima di pasar internasional. Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta serta Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta belum melakukan usaha yang maksimal. Aturan hukum yang berlaku tidak relevan dengan kondisi sekarang ini dikarenakan penerapan standarisasi batik yang menjadi tolok ukur untuk dapat diterima di pasar internasional tidak dapat dipaksakan penerapannya. Selain itu budaya hukum dalam pelaku industri batik masih banyak yang mengabaikan hukum, khususnya standarisasi batik. Hal demikian berdampak pada pelaku usaha batik yang menerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta masih sangat sedikit yang dikarenakan berbagai kendala yang ada. Kata Kunci: Standarisasi; Batik; Perdagangan Internasional; Penerapan Aturan; Problematika.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117204334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39325
Kristalia Andiani Puteri, Y. T. Muryanto
AbstractThis article aims to describe regulation of Repurchase Agreement (Repo) transaction in Indonesia. This article uses prescriptive normative research. The approach which use by author is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market and Repo Regulation, books, journal, newspaper, and legal articles. Regulation of Repo in Indonesia regulated in POJK Number 9/POJK.04/2015. This regulation has differences with the previous regulation that is Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. However an important thing like transaction towards Repo Stock such as Re-Repo and Repo securites selling has not been regulated in POJK Nomor 9/POJK.04/2015 but it regulated in Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Keywords: Repo; Regulation; Re-RepoAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum transaksi Repurchase Agreement (Repo) di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu, peraturan tentang pasar modal dan Repo, buku, jurnal, surat kabar dan artikel ilmiah lainnya. Pengaturan hukum Transaksi Repo di Indonesia diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015. Peraturan ini memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. Namun salah satu hal penting yaitu pemberlakuan transaksi terhadap Efek Repo seperti Re-Repo dan/atau transaksi penjualan atas Efek Repo tidak diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tetapi diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Kata Kunci: Repo; Pengaturan; Re-Repo.
摘要本文旨在描述印度尼西亚对回购协议交易的监管。本文采用规范性研究方法。作者使用的方法是合法的方法，数据源是通过二手数据获得的。二手数据通过对资本市场和回购监管的文献方法、书籍、期刊、报纸和法律文章的研究获得。印度尼西亚的回购规定见POJK号9/POJK.04/2015。该法规与之前的Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13法规有所不同。然而，像回购股票交易这样重要的事情，如回购和回购证券销售，在POJK Nomor 9/POJK中没有受到监管。但它在Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13中受到监管。关键词:回购;监管;[摘要]artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum transaksi印度尼西亚回购协议(Repo)。penpentian hukum的翻译结果:penpentian hukum的翻译结果:Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan perundang undangan dengan数量数据diperoleh melalui数据搜索。数据来源:中国科学院学报(自然科学版)、中国科学院学报(自然科学版)、中国科学院学报(自然科学版)、中国科学院学报(自然科学版)。Pengaturan hukum Transaksi Repo di Indonesia diatur di dalam POJK noor 9/POJK.04/2015。Peraturan ini memoriliki perbedaan dengan Peraturan sebelumnya yitu Peraturan Bapepam-LK no . 8 . g .13。Namun salah satu hal penting yitu pemberlakuan transaksi terhadap Efek Repo seperti Re-Repo dan/atau transaksi penjualan atas Efek Repo tidak didalam POJK Nomor 9/POJK。4/2015 tetapi diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor 8 . g .13。Kata Kunci:回购;Pengaturan;Re-Repo。
{"title":"PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI INDONESIA","authors":"Kristalia Andiani Puteri, Y. T. Muryanto","doi":"10.20961/privat.v7i2.39325","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39325","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to describe regulation of Repurchase Agreement (Repo) transaction in Indonesia. This article uses prescriptive normative research. The approach which use by author is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market and Repo Regulation, books, journal, newspaper, and legal articles. Regulation of Repo in Indonesia regulated in POJK Number 9/POJK.04/2015. This regulation has differences with the previous regulation that is Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. However an important thing like transaction towards Repo Stock such as Re-Repo and Repo securites selling has not been regulated in POJK Nomor 9/POJK.04/2015 but it regulated in Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Keywords: Repo; Regulation; Re-RepoAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum transaksi Repurchase Agreement (Repo) di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu, peraturan tentang pasar modal dan Repo, buku, jurnal, surat kabar dan artikel ilmiah lainnya. Pengaturan hukum Transaksi Repo di Indonesia diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015. Peraturan ini memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. Namun salah satu hal penting yaitu pemberlakuan transaksi terhadap Efek Repo seperti Re-Repo dan/atau transaksi penjualan atas Efek Repo tidak diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tetapi diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Kata Kunci: Repo; Pengaturan; Re-Repo.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132232995","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39330
Nanda Bagus Trihatmojo, Adi Sulistiyono
AbstractThis research aims to know the proceaa of cancellation of arbitration decision arranged in act of law number 30 of 1999. This reseacrh is normative legal research which is prescriptive. Technical analysis is deductive method. Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Settlement Dispute stipulates the annulment of the arbitration award in Clause 70 stating that the parties may apply for reason for cancellation of decision is alleged to contain elements of falsifying letters or documents, or found documents hidden by the opponent, or the verdict derived from the results of the deception done by either party in the dispute. However, the practice of annulment of still suffers from uniformity and inconsistency, in particular with regard to the reasons for the cancellation of Clause 70 of Law Number 30 of 1999.Keywords: Arbitration; Cancellation of Verdict; Reason for cancellation of DecisionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 199. Dan penelitian ini penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat atau dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kata Kunci : Arbitrase; Pembatalan Putusan; Alasan Pembatalan Putusan
摘要本研究旨在了解1999年第30号法律规定的撤销仲裁决定的程序。本研究属于规范性法律研究，具有规定性。技术分析是演绎法。1999年关于仲裁和替代性解决争端的第30号法律在第70条中规定了仲裁裁决的撤销，其中规定，当事人可以申请撤销被指控含有伪造信件或文件的因素的决定，或者发现对方隐藏的文件，或者由于争议中任何一方的欺骗行为而得出的裁决。但是，废除婚姻的做法仍然存在一致性和不一致性，特别是在1999年第30号法律第70条的取消理由方面。关键词:仲裁;撤销判决;撤销决定的理由摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract摘要/ abstract丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参、丹参参。Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tenang Arbitrase dan alternatiatif Penyelesaian Sengketa ini mengatur tentenang pembatalan putusan Arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bawa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan abilabila putusan Arbitrase terteresbut diduga mengandan unsur-unsur pemalsuan surat atau dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan Sengketa。Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase masih mengalami ketidakseragaman dan inconsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999。Kata Kunci:仲裁;Pembatalan Putusan;Alasan Pembatalan Putusan
{"title":"PROSEDUR PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA","authors":"Nanda Bagus Trihatmojo, Adi Sulistiyono","doi":"10.20961/privat.v7i2.39330","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39330","url":null,"abstract":"AbstractThis research aims to know the proceaa of cancellation of arbitration decision arranged in act of law number 30 of 1999. This reseacrh is normative legal research which is prescriptive. Technical analysis is deductive method. Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Settlement Dispute stipulates the annulment of the arbitration award in Clause 70 stating that the parties may apply for reason for cancellation of decision is alleged to contain elements of falsifying letters or documents, or found documents hidden by the opponent, or the verdict derived from the results of the deception done by either party in the dispute. However, the practice of annulment of still suffers from uniformity and inconsistency, in particular with regard to the reasons for the cancellation of Clause 70 of Law Number 30 of 1999.Keywords: Arbitration; Cancellation of Verdict; Reason for cancellation of DecisionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 199. Dan penelitian ini penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat atau dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kata Kunci : Arbitrase; Pembatalan Putusan; Alasan Pembatalan Putusan","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125789444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39323
Earline Gracella Hartono Putri, Arief Suryono
AbstractThis article discusses and examines the problems regarding legal protection for parties who are provided with a credit document accompanied by a notary’s power deed in forwarding the credit of the housing debtor. This research includes prescriptive doctrinal legal research. Data collection obtained by using literature study and technical analysis obtained by using deductive method. The results of the research show that the third party as the recipient of power based on the deed of power of attorney can be guaranteed legal rights. The power of attorney deed made by notary is an authentic deed that has strong legal force and as a perfect proof that binds the parties as long as it is made to fulfill the legal requirements of the agreement, therefore the power deed held by recipient of power of attorney can be used as a basis for acting and taking ownership certificates at the bank when completing credit.Keyword: legal protection; proxy; power of attorney; authentic deedAbstrakPenulisan artikel ini membahas dan mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dibekali dokumen kredit disertai akta kuasa notaris dalam meneruskan kredit debitur perumahan pada bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga selaku penerima kuasa berdasarkan akta surat kuasa dapat terjamin haknya secara hukum. Akta surat kuasa yang dibuat oleh notaris ialah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum kuat dan sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat para pihak sepanjang dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian, maka dari itu akta kuasa yang dipegang oleh penerima kuasa ini dapat digunakan sebagai dasar bertindak dan pengambilan sertifikat kepemilikan pada bank saat penyelesaian kredit.Kata Kunci: Perlindungan hukum; penerima kuasa; surat kuasa; akta otentik
【摘要】本文探讨了在房屋债务人的信用转介中，提供附有公证权证的信用文件的当事人的法律保护问题。这项研究包括规范性理论法律研究。资料收集采用文献研究法，技术分析采用演绎法。研究结果表明，以委托委托书为基础的第三人作为权力的接受者，其合法权利可以得到保障。公证员出具的授权书是一种具有很强法律效力的真实契约，只要符合协议的法律要求，就可以作为对双方具有约束力的完美证明，因此委托书接收者持有的授权书可以作为在银行办理授信时的行为依据和取得权属证书的依据。关键词:法律保护;代理;委托书;【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】Penelitian ini merupakan Penelitian hukum规范化处方。技术数据，孟古那坎研究，技术分析，孟古那坎方法。哈西尔penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga selaku penerima kuasa berdasarkan akta surat kuasa dapat terjamin haknya secara hukum。杨Akta苏拉特kuasa dibuat oleh pokalchuk notaris ialah Akta otentik杨memiliki kekuatan hukum夸特丹sebagai alat bukti杨sempurna杨mengikat对位pihak sepanjang dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian,马卡达里语itu Akta kuasa杨dipegang oleh pokalchuk penerima kuasa ini dapat digunakan sebagai dasar bertindak丹pengambilan sertifikat kepemilikan篇银行种子penyelesaian kredit。Kata Kunci: Perlindungan hukum;penerima kuasa;苏拉特kuasa;akta otentik
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG MENERUSKAN KREDIT DEBITUR PERUMAHAN PADA BANK BERDASARKAN AKTA KUASA NOTARIS","authors":"Earline Gracella Hartono Putri, Arief Suryono","doi":"10.20961/privat.v7i2.39323","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39323","url":null,"abstract":"AbstractThis article discusses and examines the problems regarding legal protection for parties who are provided with a credit document accompanied by a notary’s power deed in forwarding the credit of the housing debtor. This research includes prescriptive doctrinal legal research. Data collection obtained by using literature study and technical analysis obtained by using deductive method. The results of the research show that the third party as the recipient of power based on the deed of power of attorney can be guaranteed legal rights. The power of attorney deed made by notary is an authentic deed that has strong legal force and as a perfect proof that binds the parties as long as it is made to fulfill the legal requirements of the agreement, therefore the power deed held by recipient of power of attorney can be used as a basis for acting and taking ownership certificates at the bank when completing credit.Keyword: legal protection; proxy; power of attorney; authentic deedAbstrakPenulisan artikel ini membahas dan mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dibekali dokumen kredit disertai akta kuasa notaris dalam meneruskan kredit debitur perumahan pada bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga selaku penerima kuasa berdasarkan akta surat kuasa dapat terjamin haknya secara hukum. Akta surat kuasa yang dibuat oleh notaris ialah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum kuat dan sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat para pihak sepanjang dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian, maka dari itu akta kuasa yang dipegang oleh penerima kuasa ini dapat digunakan sebagai dasar bertindak dan pengambilan sertifikat kepemilikan pada bank saat penyelesaian kredit.Kata Kunci: Perlindungan hukum; penerima kuasa; surat kuasa; akta otentik","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"334 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115771441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39337
Riska Andista Indriyani
AbstractThis article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement. AbstrakArtikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.
摘要本文首先阐述了子女起诉父母的原因。第二，关于针对1974年第1号婚姻法第46条的执法努力，以防止子女起诉父母。本研究是规范性的法律研究，是描述性的。使用的数据类型是二手数据，使用的数据收集技术是文献研究，进一步使用的技术分析是描述性数据分析的性质。研究结果表明，导致子女起诉父母的因素是家庭中存在的问题，而该条有关子女对父母义务的规定并没有对子女起诉父母违反这些规定提供肯定性。针对1974年第1号《婚姻法》第46条防止子女起诉父母的执法工作，是通过审议或调解解决家庭问题，并制定持续的法律政策作为这些规定的制定。关键词:诉讼父母;孩子的义务;执法。【摘要】蒙古族红毛猩猩的生长发育因子。1974年10月1日，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，丹丹，红毛猩猩。Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatiatisdeskscript。Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study kepustakaan, selanjutnya teknis analysis yang digunakan adalah sifat analysis data deskptif . pdf。Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga danketentuan pasal terkait kewajiban anak kepaada orangtua belum成员kan ketegasan baha bawa yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut。1974年7月1日，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东。Kata kunci:蒙古加猩猩;亚衲族Kewajiban人;Penegakan Hukum。
{"title":"KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA","authors":"Riska Andista Indriyani","doi":"10.20961/privat.v7i2.39337","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39337","url":null,"abstract":"AbstractThis article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement. AbstrakArtikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126651008","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39334
P. Amalia, Arief Suryono
AbstractThe purpose of this study is to see how the implementation of insurance delivery of goods PT. Ramayana Insurance with PT. JNE. The type of research used by the author is empirical research. To know the circumstances that occur in practice, the authors collect secondary data first. Furthermore, the authors collect primary data data as a supporter.The results obtained by the author as follows. First, the implementation of Insurance occurs in the delivery of goods by PT. JNE. Third party acts as a party to bear the risks that may arise in the implementation of mail delivery and domestic packages are required. Second, in the implementation of insurance PT. JNE involving third parties namely PT. Asuransi Ramayana Tbk. Third, the PT. JNE has constraints that are: (1) Users delivery service less cooperative in explaining about the object sent; (2) The shipping company shall not explain in detail the execution, how to use the insurance against the shipment, as well as the form of claim that may be submitted for the item insured. Based on the findings, the sender should explain honestly about the object to be sent, the Party Front Officer PT. JNE should be more active in delivering to the shipping service users and explaining in detail how to use insurance and how insurance claims.Keywords: Intercountry adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan asuransi pengirimanbarang PT. Asuransi Ramayana dengan PT. JNE.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.Untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data primer sebagai penunjang.Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perasuransian terjadi dalam pengiriman barang oleh PT. JNE. Pihak ketiga berperan sebagai pihak yang menanggung risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengiriman surat dan paket domestik diperlukan. Kedua, dalam pelaksanaan asuransi PT. JNE yang melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Ketiga, pihak PT. JNE mengalami kendala yaitu : (1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim; (2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan. Berdasarkan hasil temuan, pihak pengirim hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, pihak Front Officer PT. JNE harus lebih aktif dalam menyampaikan kepada pengguna jasa pengiriman barang dan menjelaskan dengan rinci bagaimana cara menggunakan asuransi dan cara klaim asuransi. Kata kunci: asuransi, pengiriman barang, ganti rugi
摘要本研究的目的在于探讨罗摩衍那保险如何与罗摩衍那保险合作实施货物保险交付。作者使用的研究类型是实证研究。为了了解实际发生的情况，作者首先收集了二手数据。此外，作者收集了作为支持者的原始数据。作者得到的结果如下:首先，保险的实施发生在PT. JNE的货物交付中。第三方作为一方承担在执行邮件派递和国内包裹时可能产生的风险。第二，在实施保险PT. JNE涉及第三方，即PT. Asuransi罗摩衍那Tbk。第三，PT. JNE存在以下约束:(1)用户交付服务时对所发送对象的解释不太合作;(2)运输公司不应详细说明执行、如何对货物使用保险，以及可能为被保险项目提交的索赔形式。根据调查结果，发件人应诚实地解释要发送的对象，党前官员PT. JNE应更积极地向航运服务用户提供服务，并详细解释如何使用保险和保险索赔。关键词:跨国收养;居所:惯常的居所;adoptant;adoptandus。[摘要][图juan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana]，《梵文罗摩衍那》，《梵文罗摩衍那》，《梵文罗摩衍那》。Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian imperiis。Untuk menggetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu。penunjang, penulis mengumpulkan数据引物。Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut。Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perasursian terjadi dalam pengiriman barang oleh PT. JNE。这是我的家乡，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。《阿弥陀佛·罗摩衍那》，《阿弥陀佛·罗摩衍那》Ketiga, pihak PT. JNE mengalami kendala yitu:(1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim;(2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan。Berdasarkan hasil teman, pihak pengirim hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, pihak前线官员PT. JNE harus lebih akhim dalam menyampaikan kepada pengguna jasa pengiriman barang danmenjelaskan dengan rinci bagaimana cara menggunakan asuransi dan kalhim klaim asuransi。Kata kunci: asuransi, pengiriman barang, ganti rugi
{"title":"PERJANJIAN ASURANSI UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KETIGA ANTARA PT. ASURANSI RAMAYANA DAN JNE DALAM PENYELENGARAN PENGANGKUTAN BARANG","authors":"P. Amalia, Arief Suryono","doi":"10.20961/privat.v7i2.39334","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39334","url":null,"abstract":"AbstractThe purpose of this study is to see how the implementation of insurance delivery of goods PT. Ramayana Insurance with PT. JNE. The type of research used by the author is empirical research. To know the circumstances that occur in practice, the authors collect secondary data first. Furthermore, the authors collect primary data data as a supporter.The results obtained by the author as follows. First, the implementation of Insurance occurs in the delivery of goods by PT. JNE. Third party acts as a party to bear the risks that may arise in the implementation of mail delivery and domestic packages are required. Second, in the implementation of insurance PT. JNE involving third parties namely PT. Asuransi Ramayana Tbk. Third, the PT. JNE has constraints that are: (1) Users delivery service less cooperative in explaining about the object sent; (2) The shipping company shall not explain in detail the execution, how to use the insurance against the shipment, as well as the form of claim that may be submitted for the item insured. Based on the findings, the sender should explain honestly about the object to be sent, the Party Front Officer PT. JNE should be more active in delivering to the shipping service users and explaining in detail how to use insurance and how insurance claims.Keywords: Intercountry adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan asuransi pengirimanbarang PT. Asuransi Ramayana dengan PT. JNE.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.Untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data primer sebagai penunjang.Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perasuransian terjadi dalam pengiriman barang oleh PT. JNE. Pihak ketiga berperan sebagai pihak yang menanggung risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengiriman surat dan paket domestik diperlukan. Kedua, dalam pelaksanaan asuransi PT. JNE yang melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Ketiga, pihak PT. JNE mengalami kendala yaitu : (1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim; (2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan. Berdasarkan hasil temuan, pihak pengirim hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, pihak Front Officer PT. JNE harus lebih aktif dalam menyampaikan kepada pengguna jasa pengiriman barang dan menjelaskan dengan rinci bagaimana cara menggunakan asuransi dan cara klaim asuransi. Kata kunci: asuransi, pengiriman barang, ganti rugi","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131497852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39319
M. C. G. Napinillit, Anjar Sri Ciptorukmi
This article aims to analyze and know the law protection provided to parties involved in the agreement through the loan-based crowdfunding platform. The legal protection granted to the parties is contained within the agreement itself, namely within the clause of the clause agreed upon by the parties, and there is also an out of the agreement, that is, in the provisions of current laws and regulations. Law protection is an important thing to guarantee the fulfillment of the legal rights of a person. In addition to these objectives, law protection is provided to bring about legal certainty, legal benefit, and justice for the parties. Law protection can be preventive (prevent) or repressive (fix). The agreed agreement on the loan-based crowdfunding platform creates a legal relationship between the two parties of the manufacturer. Legal Relationship is a relationship that gives rise to the consequences of a law guaranteed by law or law. Any legal action that raises legal consequences on a loan-based crowdfunding platform should have legal protection, especially when there is a dispute between theparties. Peaceful forums or through deliberations can not be guaranteed to resolve existing disputes, therefore legal protection is required to provide a solution and clarity of existing dispute settlement or potentially occurring after the agreement is agreed.Keywords: Law Protection, Agreement, Loan-based crowdfunding, .AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian melaui platform loan-based crowdfunding. Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak terdapat didalam perjanjian itu sendiri, yaitu didalam klausula klausula yang telah disepakati para pihak, dan terdapat juga diluar perjanjian, yaitu didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak hak hukum dari seseorang. Selain tujuan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif (mencegah) atau represif (memperbaiki). Perjanjian yang disepakati pada platform loan-based crowdfunding menimbulkan suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau Undang-Undang. Setiap perbuatan hukum yang memunculkan akibat hukum pada platform loan-based crowdfunding harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaat terjadi suatu sengketa antar pihak. Forum damai atau melalui cara musyawarah belum dapat menjadi jaminan akan terselesaikannya sengketa yang ada, maka dari itu perlindungan hukum diperlukan untuk memberi solusi dan kejelasan akan penyelesaian sengketa yang ada atau yang berpotensi terjadi pasca perjanjian disepakati.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Loan based crowdfunding
本文旨在分析和了解通过贷款众筹平台对协议各方提供的法律保护。给予当事人的法律保护包含在协议本身之内，即在当事人约定的条款的条款之内，同时还有一个协议之外，即在现行法律法规的规定之内。法律保护是保障个人合法权利实现的重要内容。除了这些目的之外，法律保护还旨在为当事人带来法律确定性、法律利益和正义。法律保护可以是预防性的(prevent)，也可以是压制性的(fix)。在贷款众筹平台上达成的协议在制造商双方之间建立了法律关系。法律关系是一种由法律或法律保障的法律所产生的后果的关系。任何对借贷众筹平台产生法律后果的法律行为都应该受到法律保护，尤其是在双方存在争议的情况下。和平论坛或通过审议不能保证解决现有争端，因此需要法律保护，以提供解决办法和明确现有争端解决或协议达成后可能发生的争端。关键词:法律保护，协议，贷款众筹，摘要:artikel ini bertujuan untuk menganalis dan menggetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian melaui平台贷款众筹。Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak terdapat didalam perjanjian itu sendiri, yitu didalam klausula klausula yang telah disepakati para pihai, dan terdapat juga diljanjian, yitu didalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Selain tujuan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan kepastian hukum, kmanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak。Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat prevention (menegah) atau representative (memberbaiki)。Perjanjian yang disepakati pada平台贷款众筹menimbulkan suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya。呼朋干呼朋干，呼朋干，呼朋干，呼朋干，呼朋干，呼朋干。设立perbuatan hukum yang memunculkan akibat hukum pad平台贷款众筹harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaster terjadi suatu senketa antar pihak。论坛damaiau melalui cara musyawari belumat menjadi jaminan akan terselseli kanya sengketa yang ada, maka dari i perlindunan hukum diperlukan untuk成员solusi dankejelasan akan penelesian sengketa yang ada ada atau perjanjanjian pasjjian disepakati。Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian，基于贷款的众筹。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN-BASED CROWDFUNDING","authors":"M. C. G. Napinillit, Anjar Sri Ciptorukmi","doi":"10.20961/privat.v7i2.39319","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39319","url":null,"abstract":"This article aims to analyze and know the law protection provided to parties involved in the agreement through the loan-based crowdfunding platform. The legal protection granted to the parties is contained within the agreement itself, namely within the clause of the clause agreed upon by the parties, and there is also an out of the agreement, that is, in the provisions of current laws and regulations. Law protection is an important thing to guarantee the fulfillment of the legal rights of a person. In addition to these objectives, law protection is provided to bring about legal certainty, legal benefit, and justice for the parties. Law protection can be preventive (prevent) or repressive (fix). The agreed agreement on the loan-based crowdfunding platform creates a legal relationship between the two parties of the manufacturer. Legal Relationship is a relationship that gives rise to the consequences of a law guaranteed by law or law. Any legal action that raises legal consequences on a loan-based crowdfunding platform should have legal protection, especially when there is a dispute between theparties. Peaceful forums or through deliberations can not be guaranteed to resolve existing disputes, therefore legal protection is required to provide a solution and clarity of existing dispute settlement or potentially occurring after the agreement is agreed.Keywords: Law Protection, Agreement, Loan-based crowdfunding, .AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian melaui platform loan-based crowdfunding. Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak terdapat didalam perjanjian itu sendiri, yaitu didalam klausula klausula yang telah disepakati para pihak, dan terdapat juga diluar perjanjian, yaitu didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak hak hukum dari seseorang. Selain tujuan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif (mencegah) atau represif (memperbaiki). Perjanjian yang disepakati pada platform loan-based crowdfunding menimbulkan suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau Undang-Undang. Setiap perbuatan hukum yang memunculkan akibat hukum pada platform loan-based crowdfunding harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaat terjadi suatu sengketa antar pihak. Forum damai atau melalui cara musyawarah belum dapat menjadi jaminan akan terselesaikannya sengketa yang ada, maka dari itu perlindungan hukum diperlukan untuk memberi solusi dan kejelasan akan penyelesaian sengketa yang ada atau yang berpotensi terjadi pasca perjanjian disepakati.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Loan based crowdfunding","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131600462","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39329
M. Azmi, Dona Budi Kharisma
AbstractThis study examines the role of the Indonesia Stock Exchange on capital market investors regarding the bankruptcy of a public company. This research uses normative-empirical legal research methods with descriptive and prescriptive forms. The results show that the legal protection of capital market investors by the Indonesia Stock Exchange can be done with the principle of disclosure to investors and monitoring of financial reports, annual reports, and other periodic reports. Keywords: Bankrupt, Investor, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang peran Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal mengenai kepailitan perusahaan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada para investor dan pantauan mengenai Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya. Kata kunci: Pailit, Investor, Perlindungan Hukum.
摘要 本研究探讨了印度尼西亚证券交易所在上市公司破产方面对资本市场投资者的作用。本研究采用规范-实证法律研究方法，以描述性和规定性的形式进行。研究结果表明，印尼证券交易所对资本市场投资者的法律保护可以通过向投资者披露信息的原则以及对财务报告、年度报告和其他定期报告的监督来实现。关键词破产、投资者、法律保护AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang peran Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal mengenai kepailitan perusahaan terbuka.该指南提供了一套符合现行法律法规的投资指南，包括书面指南和预审指南。印尼证券交易所的投资者法律监管模式将通过对投资者和市场的法律监管、法律监管和法律监管来实现。Kata kunci: Pailit, Investor, Perlindungan Hukum.
{"title":"PERAN BEI DALAM MELINDUNGI INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA","authors":"M. Azmi, Dona Budi Kharisma","doi":"10.20961/privat.v7i2.39329","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39329","url":null,"abstract":"AbstractThis study examines the role of the Indonesia Stock Exchange on capital market investors regarding the bankruptcy of a public company. This research uses normative-empirical legal research methods with descriptive and prescriptive forms. The results show that the legal protection of capital market investors by the Indonesia Stock Exchange can be done with the principle of disclosure to investors and monitoring of financial reports, annual reports, and other periodic reports. Keywords: Bankrupt, Investor, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang peran Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal mengenai kepailitan perusahaan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada para investor dan pantauan mengenai Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya. Kata kunci: Pailit, Investor, Perlindungan Hukum.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134634058","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39328
Maulana Muhammad Nan, Al. Sentot Sudarwanto
AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR) PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society, PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu pelaksanaan program TJSLP PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat, PT. Sidomuncul.
【摘要】本法律研究旨在了解三宝垄市Bergas街道Sidomuncul Klepu对公司周围人的企业社会责任(CSR)配置，以及公司在保持企业社会责任公司和企业社会责任论坛的一致性和社区对公司的信心方面，企业社会责任计划的目标和抑制因素。这篇文章是一项法律研究，使用实证或非理论研究，以发现在研究地点发生的真实情况。本研究使用观察和访谈形式的主要数据，以及1997年第40号有限公司法案和2013年第3号CSR地区立法形式的次要数据。数据是通过图书馆研究收集的与研究相关的法律资料，以及从实地观察和采访公共关系主任PT. Sidomuncul获得的数据。结果显示两种不同的结论。第一，充分参与企业社会责任论坛，保持企业内部社会责任绩效的一致性。其次，CSR公司的存在和表现已经在社区中心得到了认可，除了CSR PT. Sidomuncul计划的实施之外，它还没有到达教育和文化领域。关键词:企业社会责任，实施，论坛，社会，PT。[摘要][penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab] . Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusakat sasaran计划TJSLP] hambatan yang di alami oleh Perusahaan dalam menjaga konsistensi dankepercayaan masyarakat sekitar Perusahaan terhadap计划TJSLP perusahan serta TJSLP论坛。从理论研究的角度看，从理论研究的角度看，从理论研究的角度看，从理论研究的角度看，从理论研究的角度看，从理论研究的角度看，从理论研究的角度看。Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, berupa undang undang下的serta data search。技术数据yang dilakukan dengan mengumpulkan研究kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data数据yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara。Pada penbahasan di hasilkan 2 (dua) kespulse an pertama perushaan and sepenuhnya berkontribusi di dalam论坛TJSLP kabupten dan menjjjslp内部perushaan, kedua, keberadaan and hasil pelaksanaan TJSLP perushaan telah diakui di tengah masyarakat,selain in pelaksanaan程序TJSLP PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan。Kata kunci: TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat, PT. Sidomuncul。
{"title":"PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013","authors":"Maulana Muhammad Nan, Al. Sentot Sudarwanto","doi":"10.20961/privat.v7i2.39328","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39328","url":null,"abstract":"AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR) PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society, PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu pelaksanaan program TJSLP PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat, PT. Sidomuncul.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121762006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：