Pub Date : 2023-07-19DOI: 10.20961/privat.v11i1.43491
Rizky Herdyanto
Abstract
This legal research describes whether Badan Ekonomi Kreatif , especially the Deputy of Intellectual Property Rights and Regulations, has run its program in facilitating Intellectual Property owned by creative economy performers in Indonesia. This research uses descriptive empirical legal research methods. The results of this research indicate that Bekraf has greatly assisted Creative Economic actors in obtaining legal protection over their products. The problem experienced by Bekraf is the lack of coordination between Bekraf and its partners, creative economy actors who put aside the importance of IPR, as well as communal products of Geographycal Indications that are contrary to IPR Principles. The Ministry of Tourism and Creative Economy hopefully hopefully can continue Bekraf’s Intellectual Property Facilitation and disseminating IPR on a periodic basics for the creative economy actors.
Penulisan hukum ini mengkaji apakah Badan Ekonomi Kreatif khususnya Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi sudah menjalankan programnya dalam memfasilitasi Kekayaan Intelektual milik pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bekraf melalui programnya sudah membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh kekuatan hukum atas produk maupun ciptaannya. Hambatan yang dialami Bekraf berupa kurangnya koordinasi antara Bekraf dan mitra kerja, pelaku ekonomi kreatif yang mengesampingkan pentingnya Kekayaan Intelektual, serta produk komunal Indikasi Geografis yang bertentangan dengan prinsip HKI. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melanjutkan program Bekraf dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual dan melakukan sosialisasi HKI secara periodik terhadap pelaku ekonomi kreatif.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Bekraf; Fasilitasi; Ekonomi Kreatif.
摘要本法律研究描述了印尼知识产权与法规局(Badan Ekonomi Kreatif)，特别是知识产权与法规局(Deputy of Intellectual Property and Regulations)在促进印尼创意经济参与者拥有的知识产权方面是否开展了项目。本研究采用描述性实证法学研究方法。这项研究的结果表明，Bekraf极大地帮助创意经济行为者获得对其产品的法律保护。Bekraf遇到的问题是，Bekraf与合作伙伴、无视知识产权重要性的创意经济参与者以及违反知识产权原则的地理标志公共产品之间缺乏协调。旅游及创意经济部希望能继续推行Bekraf的知识产权促进计划，并定期向创意经济参与者传播知识产权。关键词:知识产权;Bekraf;便利;创意经济。[摘要]penulisan hukum ini mengkaji apakah Badan Ekonomi Kreatif khususnya副省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长省长。penpenisini mongunakan方法penpenistian hukum empiris berkist deskkist。Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bekraf melalui programnya sudah membantu para pelaku经济kreatifam memperoleh kekuatan hukum产品maupun ciptaannya。Hambatan yang dialami Bekraf berupa kurangnya koordinasi antara Bekraf dan mitra kerja, pelaku经济kreatif yang mengesampingkan pentingnya Kekayaan知识分子，serta产品公共印度地理杨bertentangan和dengan prinsip香港。[翻译][翻译]:kkraf dalam Fasilitasi Kekayaan知识分子[翻译][翻译][翻译]Kata Kunci: Hak Kekayaan知识分子;Bekraf;Fasilitasi;Ekonomi Kreatif。
{"title":"KEBIJAKAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF) DALAM PENGUATAN UMUM BIDANG EKONOMI KREATIF","authors":"Rizky Herdyanto","doi":"10.20961/privat.v11i1.43491","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.43491","url":null,"abstract":"<p align=\"center\"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This legal research describes whether Badan Ekonomi Kreatif , especially the Deputy of Intellectual Property Rights and Regulations, has run its program in facilitating Intellectual Property owned by creative economy performers in Indonesia. This research uses descriptive empirical legal research methods. The results of this research indicate that Bekraf has greatly assisted Creative Economic actors in obtaining legal protection over their products. The problem experienced by Bekraf is the lack of coordination between Bekraf and its partners, creative economy actors who put aside the importance of IPR, as well as communal products of Geographycal Indications that are contrary to IPR Principles. The Ministry of Tourism and Creative Economy hopefully hopefully can continue Bekraf’s Intellectual Property Facilitation and disseminating IPR on a periodic basics for the creative economy actors.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><strong><em>Intellectual Property Rights; Bekraf</em></strong><strong><em>; Facilitation; Creative Economy.</em></strong></p><p><em> </em></p><p align=\"center\"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penulisan hukum ini mengkaji apakah Badan Ekonomi Kreatif khususnya Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi sudah menjalankan programnya dalam memfasilitasi Kekayaan Intelektual milik pelaku ekonomi kreatif di Indonesia<em>. </em>Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bekraf melalui programnya sudah membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh kekuatan hukum atas produk maupun ciptaannya. Hambatan yang dialami Bekraf berupa kurangnya koordinasi antara Bekraf dan mitra kerja, pelaku ekonomi kreatif yang mengesampingkan pentingnya Kekayaan Intelektual, serta produk komunal Indikasi Geografis yang bertentangan dengan prinsip HKI. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melanjutkan program Bekraf dalam Fasilitasi Kekayaan Intelektual dan melakukan sosialisasi HKI secara periodik terhadap pelaku ekonomi kreatif.</p><p><strong>Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Bekraf; Fasilitasi; Ekonomi Kreatif.</strong></p>","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"150 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131762083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-02DOI: 10.20961/privat.v7i2.34403
Amanda Athasya, Yudho Taruno Muryanto
AbstractThis article describes and examines the problems regarding to how the tasks and functions of the Financial Service Authority in the civil dispute relating to the protection of the law for consumers. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in thi sresearch is secondary data including primary and secondary legal materials. Data collection techniques used is lybrary study and through cyber media, and the analytical techniques is deductive with silogism methods. The result show that the position and the role of the Financial Service Authority in Indonesia is as a independent institution that hold three main authority which is the authority to regulate, monitor and the authority to protect. That three authority must be implemented in such a way that financial sector in Indonesia canbe held by regulary, fair, tranparent, and also accountable and also able to manifest financial system that growing sustainably and stable.Keywords: Financial Services Authorit;, Financial Service Institution; The Protection of ConsumerAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimanakah tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media, dan teknik analisis yang digunakan bersifat deduktif dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga fungsi atau tugas utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Lembaga Jasa Keuangan; Perlindungan Konsumen
摘要本文对金融服务管理局在涉及消费者法律保护的民事纠纷中的任务和职能问题进行了描述和探讨。本研究是规范性的法律研究，具有规定性。本质上，本研究中使用的数据是次要数据，包括主要和次要法律材料。使用的数据收集技术是图书馆研究和通过网络媒体，分析技术是演绎与逻辑方法。结果表明，印度尼西亚金融服务管理局的地位和作用是作为一个独立的机构，拥有三个主要权力，即监管权，监督权和保护权。这三种权力必须以这样一种方式实施，即印度尼西亚的金融部门能够正常、公平、透明、负责任，并且能够表明金融体系能够持续稳定地增长。关键词:金融服务管理局;金融服务机构;【消费者权益保护】【摘要】中国消费者权益保护，中国消费者权益保护，中国消费者权益保护，中国消费者权益保护。Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatient药方。Jenis数据搜索meliputi bahan hukum引物搜索。科技人口数据杨迪纳坎adalah研究kepusstakaan和melalui网络媒体，科技分析杨迪纳坎bersifat deduktif dengan方法。Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduukan danperan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga独立的yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga funsi atau tugas utama yitu funsi pengaturan dan funsi pengawasan serta funsi perlindungan。Ketiga funsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara terarterur, adil，透明的danakuntabel serta mampu mewujudkan系统keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan danstabil。Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan;Lembaga Jasa Keuangan;Perlindungan Konsumen
{"title":"TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SENGKETA PERDATA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN","authors":"Amanda Athasya, Yudho Taruno Muryanto","doi":"10.20961/privat.v7i2.34403","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.34403","url":null,"abstract":"AbstractThis article describes and examines the problems regarding to how the tasks and functions of the Financial Service Authority in the civil dispute relating to the protection of the law for consumers. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in thi sresearch is secondary data including primary and secondary legal materials. Data collection techniques used is lybrary study and through cyber media, and the analytical techniques is deductive with silogism methods. The result show that the position and the role of the Financial Service Authority in Indonesia is as a independent institution that hold three main authority which is the authority to regulate, monitor and the authority to protect. That three authority must be implemented in such a way that financial sector in Indonesia canbe held by regulary, fair, tranparent, and also accountable and also able to manifest financial system that growing sustainably and stable.Keywords: Financial Services Authorit;, Financial Service Institution; The Protection of ConsumerAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimanakah tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media, dan teknik analisis yang digunakan bersifat deduktif dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga fungsi atau tugas utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Lembaga Jasa Keuangan; Perlindungan Konsumen","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128120068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-02DOI: 10.20961/privat.v7i2.34405
Asawati Nugrahani, Al. Sentot Sudarwanto
AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi
摘要本研究探讨印尼域名与商标监管的同步性。本文的研究是规范性法学研究的纵向和横向的同步。在这项法律研究中使用的方法是雕像方法和概念方法(概念性方法)。研究来源可以区分为2016年第20号商标和地理标志法，2008年至2016年第11号信息和电子交易法及其以下规定形式的主要法律材料形式的研究来源。来自法学家学说的次要法律材料，以及其他非法律材料。结果表明，两种规则之间没有任何匹配。首先，在注册原则方面，以法律文件的方式注册商标的原则与域名注册的原则是先文件先服务是不同的原则，使许多争议后域名获得。其次，在所有权方面，以租赁方式获得的域名与商标不是同一客体，因此不能平等对待。同步可以通过增加whois系统优化设置和修改域名法律来实现。关键词:域名，商标，法律概念摘要:penelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama Domain dan hak merek di Indonesia。Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif药方terhadap taraf sinkronisasi垂直和水平。Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undangundang(雕像方法)dan Pendekatan konseptual(概念方法)。Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi Sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang- Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan印度地理，Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya。Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya。Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesaian, antara位于丹阳兰尼亚。Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya以及第一文件hukum merek danas pendaftaran nama域名yitu第一文件第一服务merupakan as yang berbeda seingga dapat banyak sengketa setelah nama域名didapatkan。Kedua, dilihat dari kepemiliakanya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehinga keduanya tidak dapat dipersakan。Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi系统，该系统是一个可访问的域。Kata Kunci: nama domain, merek, sinkronisasi
{"title":"SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA","authors":"Asawati Nugrahani, Al. Sentot Sudarwanto","doi":"10.20961/privat.v7i2.34405","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.34405","url":null,"abstract":"AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114387632","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-02DOI: 10.20961/privat.v7i2.34400
Aditya Aryo Nugroho, Djuwityastuti
AbstractThis article describes and examines the issue of whether insurance claims can be expressed as debt in bankruptcy. This research is normative legal research is prescriptive. The types of legal research materials include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies or document studies. The data analysis technique used is by deductive logic, deductive logic or processing of legal substances by deductive means of explaining a general thing then drawing it into a more specific conclusion. The results show that insurance claims can be expressed as debt. Insurance claims represent claims for achievements or obligations of new insurers will arise when the outbreak of the insurance agreement or clause required in the insurance agreement is met. If the insurer fails to fulfill his / her performance or obligations after the outbreak of the insurance agreement, the insurer may be declared indebted for not fulfilling his / her performance. With the non-fulfillment of obligations in the form of payment of money to the insured called insurance claims then make the insurer has a debt in the form of a sum of money against the insured and put the insured as a creditor while the insurer as a debtor.Keywords: Bankruptcy; Insurance; Insurance ClaimsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan apakah klaima suransi dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaimasuransi dapat dinyatakan sebagai utang. Klaim asuransi merupakan tuntutan atas prestasi atau kewajiban penanggung yang baru akan muncul ketikapecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam perjanjian asuransi terpenuhi. Apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang karena tidak bias memenuhi prestasinya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung yang disebut dengan klaim asuransi maka menjadikan penanggung memiliki utang berupa sejumlah uang terhadap tertanggung dan mendudukkan tertanggung sebagai kreditor sedangkan penanggung sebagaidebitor.Kata Kunci: Kepailitan; Asuransi; KlaimAsuransi
摘要本文论述并探讨了破产中保险索赔是否可以表示为债务的问题。这种研究是规范性的，法律研究是规定性的。法律研究资料的种类分为一级法律资料和二级法律资料。使用的数据收集技术是文献研究或文献研究。使用的数据分析技术是通过演绎逻辑，演绎逻辑或法律实体的处理，通过演绎的方式来解释一个一般的事情，然后将其归纳为一个更具体的结论。结果表明，保险索赔可以表示为债务。保险索赔是指在满足保险协议或保险协议中要求的条款的爆发时，新保险人对其成就或义务的索赔。保险协议终止后，保险人不履行义务的，可以向保险人申报不履行债务。以未履行义务的形式向被保险人支付的金钱称为保险索赔，则使保险人以一定金额的形式对被保险人负有债务，并把被保险人作为债权人而把保险人作为债务人。关键词:破产;保险;【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】【保险理赔】Penelitian ini adalah Penelitian hukum标准处方。Jenis bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder。技术人口数据，数据来源，数据来源，数据来源，数据来源。技术分析数据yang digunakan adalah dengan logika deduktif, loggika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kespulan yang lebih khusus。Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaimasuransi dapat dinyatakan sebagai utang。马来语，马来语，马来语，马来语，马来语，马来语，马来语，马来语，马来语，马来语，马来语，马来语，马来语。Apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestashi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang karena tidak bias memenuhi prestasinya。Dengan tidak dipenuhinya kewajiban berupa pembayaran sejumlah ang kepaada tertanggung yang disebut Dengan claim asuransi maka menjadikan penanggung memiliki utang berupa sejumlah ang terhadap teranggung dan mendudukkan tertanggung sebagai债权人，sedangkan penanggung sebagai债务人。卡塔昆慈:拍拍人;Asuransi;KlaimAsuransi
{"title":"KLAIM ASURANSI SEBAGAI DASAR ADANYA UTANG DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt-Pailit/2015)","authors":"Aditya Aryo Nugroho, Djuwityastuti","doi":"10.20961/privat.v7i2.34400","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.34400","url":null,"abstract":"AbstractThis article describes and examines the issue of whether insurance claims can be expressed as debt in bankruptcy. This research is normative legal research is prescriptive. The types of legal research materials include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies or document studies. The data analysis technique used is by deductive logic, deductive logic or processing of legal substances by deductive means of explaining a general thing then drawing it into a more specific conclusion. The results show that insurance claims can be expressed as debt. Insurance claims represent claims for achievements or obligations of new insurers will arise when the outbreak of the insurance agreement or clause required in the insurance agreement is met. If the insurer fails to fulfill his / her performance or obligations after the outbreak of the insurance agreement, the insurer may be declared indebted for not fulfilling his / her performance. With the non-fulfillment of obligations in the form of payment of money to the insured called insurance claims then make the insurer has a debt in the form of a sum of money against the insured and put the insured as a creditor while the insurer as a debtor.Keywords: Bankruptcy; Insurance; Insurance ClaimsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan apakah klaima suransi dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaimasuransi dapat dinyatakan sebagai utang. Klaim asuransi merupakan tuntutan atas prestasi atau kewajiban penanggung yang baru akan muncul ketikapecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam perjanjian asuransi terpenuhi. Apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang karena tidak bias memenuhi prestasinya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung yang disebut dengan klaim asuransi maka menjadikan penanggung memiliki utang berupa sejumlah uang terhadap tertanggung dan mendudukkan tertanggung sebagai kreditor sedangkan penanggung sebagaidebitor.Kata Kunci: Kepailitan; Asuransi; KlaimAsuransi","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116649177","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39338
Sekar Salma Salsabila, Adi Sulistiyono
AbstractThis article aims to know urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money as the legal non-cash payment instrument. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and concept approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money is innovation of technology more developed so that many businessman to join in electronic money industry so need strengthening institusional aspect to choose the credible electronic money publisher, give benefide to national economic, suistainable and give protection to users of electronic money.Keywords: Electronic Money; Urgency; Strength of Institusional Aspect. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah inovasi teknologi yang semakin berkembang mendorong banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri uang elektronik sehingga diperlukan adanya penguatan aspek kelembagaan untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfat bagi perekonomian nasional, berkelanjutan dan memberi perlindungan kepada pengguna uang elektronik.Kata Kunci: Uang Elektronik; Urgensi; Penguatan Aspek Kelembagaan.
摘要本文旨在了解印尼国家银行发布的第20/6/PBI/2018号关于电子货币作为法定非现金支付工具的紧迫性。本研究是规范性法律研究，特别是规范性法律研究。数据研究采用一手资料和二次资料的形式。搜集法律资料的技术是文献研究技术。本文研究的方法有立法方法和概念方法。概念框架是演绎的。印尼国家银行(Peraturan Bank Indonesia)发布的第20/6/PBI/2018号关于电子货币的研究紧迫性的结果是技术的创新更加发达，因此许多商人加入电子货币行业，因此需要加强制度方面选择可信的电子货币发行商，有利于国民经济，可持续发展，并为电子货币用户提供保护。关键词:电子货币;紧迫感;制度方面的力量。[摘要]印尼国家银行(Peraturan Bank Indonesia) 11月20/6/PBI/2018, tentenang elekonik sebagai alat pembayaran non tunai yang sa。Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatim是什么意思:夏季数据penelitian yitu berupa bahan primer dan bahan sekunder。科学研究:科学研究:科学研究:科学研究。Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan danpendekatan konsep。贝匹克的用法和样例:Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank印度尼西亚no10 /6/PBI/2018 tenil ang elektronik adalah inovasi tecologi yang semakin berkembang mendorong banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri wang electronics onik seinga diperlukan adanya penguin aspek kelembagaan untuk memorilih penyelenggara wang electronics electronics yang kredibel, bermanfat bagi perekonomian national, berkelanjutan成员perlindungan kepada pengguna wang electronics。卡塔昆慈:黄电子;Urgensi;企鹅Aspek Kelembagaan。
{"title":"URGENSI DIKELUARKANNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN","authors":"Sekar Salma Salsabila, Adi Sulistiyono","doi":"10.20961/privat.v7i2.39338","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39338","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to know urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money as the legal non-cash payment instrument. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and concept approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money is innovation of technology more developed so that many businessman to join in electronic money industry so need strengthening institusional aspect to choose the credible electronic money publisher, give benefide to national economic, suistainable and give protection to users of electronic money.Keywords: Electronic Money; Urgency; Strength of Institusional Aspect. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah inovasi teknologi yang semakin berkembang mendorong banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri uang elektronik sehingga diperlukan adanya penguatan aspek kelembagaan untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfat bagi perekonomian nasional, berkelanjutan dan memberi perlindungan kepada pengguna uang elektronik.Kata Kunci: Uang Elektronik; Urgensi; Penguatan Aspek Kelembagaan.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122892079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39340
T. John
AbstractThis article aims to study the bank’s responsibility towards fraud against customer with a case study of Bank Mega Fraud against PT. Elnusadeposito funds. This research is a normative legal research using constitutional and case study approach. The result of this research show that Bank Mega liquefyPT. Elnusadeposito funds carelessly without PT.Elnusa consent is an act against the law. Bank Mega hasfailed to fulfil it’s responsibility towardsthe customer as regulated Article 37 B paragraph (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 concerning banking service that stipulate every bank must guarantee the public funds deposited in the bank concerned The action of Bank Mega has caused losses both material and immaterial loss so that Bank Mega has to give responsibility and compensation for damage and consumer loss according to Article 19 paragraph (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 regarding consumer protection.Keywords: Responsibility; prudential principles; banks; and customers.AbstrakArtikelini bertujuan mengkaji tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan dana nasabah denganstudi kasus terhadap Bank Mega dalam kasus pembobolan dana deposito PT.Elnusa, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Bank Mega mencairkan dana deposito milik PT.Elnusa secara tidak hati-hati dan tanpa sepengetahuan PT. Elnusa merupakan tindakan yang melanggar hukum. Bank Mega telah tidak memenuhi kewajibannya terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Tindakan Bank Mega telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga Bank Mega selaku pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.Kata Kunci: Tanggung jawab; prinsip kehati-hatian; bank; dan nasabah.
摘要本文旨在通过对elnusdeposposito基金的银行特大诈骗案研究银行对客户欺诈的责任。本研究是一项运用宪法和案例研究方法的规范性法律研究。这项研究的结果表明，银行Mega液化。未经客户同意擅自存款是违法行为。兆丰银行未能按照1998年8月10日第37条B款第(1)项规定履行其对客户的责任，该条款规定每家银行必须保证存入有关银行的公共资金。兆丰银行的行为造成了物质和非物质损失，因此兆丰银行必须根据1999年8月8日第19条第(2)项对损害和消费者损失承担责任和赔偿关于消费者保护。关键词:责任;审慎原则;银行;和客户。摘要:artikelini bertujuan mengkaji tanggung jawab perbankan terhadap phembolan dana nasabah denganstudi kasus terhadap Bank Mega dalam kasus phembolan dana沉积于elnusa, Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatiatian melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus。Berdasarkan hasil dari penelitian dapat dispulkan bahwa tindakan Bank Mega menairkan dana矿床milik PT.Elnusa secara tidak hati-hati dan tanpa sepengetahuan PT.Elnusa merupakan tindakan yang melanggar hukum。银行Mega telah tidak memenuhi kewajibannya terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal (1) (1) Undang-Undang noor 10)(1998年7月10日)tenang Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan。廷达坎银行Mega telah menimbulkan kerugian baik materii maupun immaterii sehinga Bank Mega selaku pelaku usaha berdasarkan Pasal (2) Undang-Undang Nomor (8) Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab untuk成员kan ganti rugi atas kerusakan, penemaran, dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan。Kata Kunci:唐宫爪哇;prinsip kehati-hatian;银行;丹nasabah。
{"title":"TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM KASUS PEMBOBOLAN DANA NASABAH (Studi Pembobolan Deposito milik PT. Elnusa, Tbk)","authors":"T. John","doi":"10.20961/privat.v7i2.39340","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39340","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to study the bank’s responsibility towards fraud against customer with a case study of Bank Mega Fraud against PT. Elnusadeposito funds. This research is a normative legal research using constitutional and case study approach. The result of this research show that Bank Mega liquefyPT. Elnusadeposito funds carelessly without PT.Elnusa consent is an act against the law. Bank Mega hasfailed to fulfil it’s responsibility towardsthe customer as regulated Article 37 B paragraph (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 concerning banking service that stipulate every bank must guarantee the public funds deposited in the bank concerned The action of Bank Mega has caused losses both material and immaterial loss so that Bank Mega has to give responsibility and compensation for damage and consumer loss according to Article 19 paragraph (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 regarding consumer protection.Keywords: Responsibility; prudential principles; banks; and customers.AbstrakArtikelini bertujuan mengkaji tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan dana nasabah denganstudi kasus terhadap Bank Mega dalam kasus pembobolan dana deposito PT.Elnusa, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Bank Mega mencairkan dana deposito milik PT.Elnusa secara tidak hati-hati dan tanpa sepengetahuan PT. Elnusa merupakan tindakan yang melanggar hukum. Bank Mega telah tidak memenuhi kewajibannya terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Tindakan Bank Mega telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga Bank Mega selaku pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.Kata Kunci: Tanggung jawab; prinsip kehati-hatian; bank; dan nasabah.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117273773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39339
Sharen Peari Carakata, Ambar Budhisulistyawati
AbstractThis article aims to explain the law protection form given to the creditor toward the fiduciary guarantee object that is not registered to Fiduciary Registration Office. The researcher studies the protection form given to the creditor if the fiduciary deed is not registered to the Fiduciary Registration Office. This research is a descriptive empirical legal research. The approach of the research is qualitative approach which is a research method that produce analytical descriptive data. The data were collected through document analysis or library material, observation, and interview. The techniques for analyzing the data were qualitative method. The fiduciary object that is not registered to the Fiduciary Registration Office is a regular civil agreement where the law protection to the creditor is a common agreement that is limited to a law protection that does not have special rules or special rights that are written or does not have preference rights as stated in Fiduciary Guarantee Law if the fiduciary guarantee is registered to the Fiduciary Registration Office. Keyword: Fiduciary guarantee; fiduciary registration; law protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagikreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang tidak memiliki peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kata Kunci: Jaminan fidusia; pendaftaran fidusia; perlindungan hukum.
摘要本文旨在说明对未向信义登记机关登记的信义保证对象给予债权人的法律保护形式。研究者研究了信义契约未在信义登记机关登记时给予债权人的保护形式。本研究是一项描述性实证法学研究。研究的方法是定性方法，这是一种产生分析描述性数据的研究方法。通过文献分析或图书馆资料、观察和访谈收集数据。数据分析技术采用定性分析方法。未向信义登记机关登记的信义对象为普通民事协议，其中对债权人的法律保护为普通协议，如果信义担保向信义登记机关登记，则该协议仅限于不具有《信义担保法》规定的特殊规则或特殊权利的法律保护，或者不具有《信义担保法》规定的优先权。关键词:信义担保;信托登记;法律保护。[摘要]artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagikreditur terhadap objjek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan padkantor pendaftaran fidusia。Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi信誉，apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan。Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat desktop . [j]。Pendekatan yang dilakukan menggunakan Pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan数据分析。数据，数据，数据，数据，数据，数据，数据，数据，数据，数据。技术分析数据杨地古纳坎达拉姆penelitian ini adalah登甘蒙古纳坎方法定性。Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan padkantor Pendaftaran fidusia merupakan perjanjanan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berkan berdam Undang-undang Jaminan fidusia apabila Jaminan fidusia berkan berkan padankan padkantor Pendaftaran fidusiaKata Kunci: Jaminan fidusia;pendaftaran fidusia;perlindungan hukum。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)","authors":"Sharen Peari Carakata, Ambar Budhisulistyawati","doi":"10.20961/privat.v7i2.39339","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39339","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to explain the law protection form given to the creditor toward the fiduciary guarantee object that is not registered to Fiduciary Registration Office. The researcher studies the protection form given to the creditor if the fiduciary deed is not registered to the Fiduciary Registration Office. This research is a descriptive empirical legal research. The approach of the research is qualitative approach which is a research method that produce analytical descriptive data. The data were collected through document analysis or library material, observation, and interview. The techniques for analyzing the data were qualitative method. The fiduciary object that is not registered to the Fiduciary Registration Office is a regular civil agreement where the law protection to the creditor is a common agreement that is limited to a law protection that does not have special rules or special rights that are written or does not have preference rights as stated in Fiduciary Guarantee Law if the fiduciary guarantee is registered to the Fiduciary Registration Office. Keyword: Fiduciary guarantee; fiduciary registration; law protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagikreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang tidak memiliki peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kata Kunci: Jaminan fidusia; pendaftaran fidusia; perlindungan hukum.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121702963","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39317
Azvina Indriani, P. ,
AbstractThis article aims to determinate whether in every culinary brand that uses the name of the region is a geographical indication and whether it adversely affects the typical culinary business in the area.This research is done by legal research method. The prescriptive nature of learning the purpose of law, concepts and legal norms. The research approach used is a legal approach to review all laws and regulations on legal issues. Research location at the ministry of justice and human rights of the republic of Indonesia. Research sources are primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as bibliography, non legal materials and tertiary legal materials. Technique of collecting data by interview. The technique of analysis of legal materials using data analysis technique with deductive logic.Based on the results of research conducted by the authors can be concluded that in the actual rules the use of regional names for the brand or culinary business is allowed. Because basically not all culinary efforts that use or enter the name of the region is reffered to as a geographical indication. Because it uses a valid region name only if there is a brand element in it.Keywords: Culinary Business; Brand; Geographical Indication.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam setiap suatu merek kuliner yang memakai nama daerah merupakan suatu indikasi geografis dan apakah mempunyai dampak yang buruk terhadap bisnis kuliner yang khas di daerah tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum. Bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep serta norma hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu hukum. Lokasi penelitian di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, Bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam aturan yang sebenarnya pemakaian nama daerah untuk suatu merek atau bisnis kuliner diizinkan. Karena pada dasarnya tidak semua usaha kuliner yang menggunakan atau mencantumkan nama daerah disebut sebagai indikasi geografis. Karena menggunakan nama daerahsah saja apabila ada elemen merek di dalamnya.Kata kunci: Usaha Kuliner; Merek.;Indikasi Geografis.
摘要本文旨在确定每个使用该地区名称的烹饪品牌是否属于地理标志，以及它是否对该地区典型的烹饪企业产生不利影响。本研究采用法律研究方法进行。规定性学习法律的目的、概念和法律规范。所使用的研究方法是一种法律方法来审查所有关于法律问题的法律法规。印度尼西亚共和国司法和人权部的研究地点。研究来源包括以立法为形式的一级法律资料、书目等二级法律资料、非法律资料和三级法律资料。通过访谈收集数据的技术。运用演绎逻辑的数据分析技术对法律资料进行分析的技术。根据作者进行的研究结果可以得出结论，在实际规则中，允许对品牌或烹饪业务使用地区名称。因为基本上不是所有烹饪努力使用或输入的地区名称都被称为地理标志。因为它只在包含brand元素时才使用有效的地区名称。关键词:餐饮企业;品牌;地理标志。摘要:artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam设置suatu merek kuliner yang memakai namerah merupakan suatu indikasi geografis dan apakah mempunyai dampak yang buruk terhadap bisnis kuliner yang khas di daerah tersebut。Penelitian ini dilakukan dengan方法Penelitian hukum。Bersifat处方:yyitu mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep serta norma hukum。Pendekatan penpenelitian yang digunakan bersiat Pendekatan perundang undangan untuk menelaah semua undang undang danregulasi yang bersangkut dengan isu hukum。印度尼西亚共和国。Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yitu kepustakaan, bahan non hukum dan bahan hukum tersier。技术上的统计数据表明，数据是可靠的。技术分析bahan hukum menggunakan技术分析数据dengan loggika deduktif。Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dapat dispulpulkan bahwa dalam turan yang sebenarkan nama daerah untuk suatu meru bisnis kuliner diizinkan。Karena pada dasarya tidak semua usaha kuliner yang menggunakan atau mentanumkan nama daerah disebut sebagai indikasi地理。Karena menggunakan nama daerahsah saja apabila ada element merek di dalamnya。Kata kunci: Usaha Kuliner;Merek。Indikasi Geografis。
{"title":"ASPEK YURIDIS PEMAKAIAN NAMA DAERAH DALAM USAHA KULINER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS","authors":"Azvina Indriani, P. ,","doi":"10.20961/privat.v7i2.39317","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39317","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to determinate whether in every culinary brand that uses the name of the region is a geographical indication and whether it adversely affects the typical culinary business in the area.This research is done by legal research method. The prescriptive nature of learning the purpose of law, concepts and legal norms. The research approach used is a legal approach to review all laws and regulations on legal issues. Research location at the ministry of justice and human rights of the republic of Indonesia. Research sources are primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as bibliography, non legal materials and tertiary legal materials. Technique of collecting data by interview. The technique of analysis of legal materials using data analysis technique with deductive logic.Based on the results of research conducted by the authors can be concluded that in the actual rules the use of regional names for the brand or culinary business is allowed. Because basically not all culinary efforts that use or enter the name of the region is reffered to as a geographical indication. Because it uses a valid region name only if there is a brand element in it.Keywords: Culinary Business; Brand; Geographical Indication.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam setiap suatu merek kuliner yang memakai nama daerah merupakan suatu indikasi geografis dan apakah mempunyai dampak yang buruk terhadap bisnis kuliner yang khas di daerah tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum. Bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep serta norma hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu hukum. Lokasi penelitian di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, Bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam aturan yang sebenarnya pemakaian nama daerah untuk suatu merek atau bisnis kuliner diizinkan. Karena pada dasarnya tidak semua usaha kuliner yang menggunakan atau mencantumkan nama daerah disebut sebagai indikasi geografis. Karena menggunakan nama daerahsah saja apabila ada elemen merek di dalamnya.Kata kunci: Usaha Kuliner; Merek.;Indikasi Geografis.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127787134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39327
Margaretha Evelin Asmara Putri, M. N. Imanullah
AbstractThis Legal Writing examines the civil liability carried out by Go-Jek as a Transportation Application Company in case of traffic accidents on the highway. This author uses the method of research methods Normative research. The results of this study is Go-Jek as an application company is not obliged to provide compensation for victims / heirs.Keywords: accountable; legal entities; online transport; traffic accidents.AbstrakPenulisan Hukum ini mengkaji mengenai tanggung gugat perdata yang dilakukan oleh Go-Jek sebagai Perusahaan Aplikasi Transportasi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penulis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Normatif. Hasil Penelitian ini adalah Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.Kata kunci : tanggung gugat; badan hukum; transportasi online; kecelakaan lalu lintas
摘要本法律论文研究了 Go-Jek 公司作为运输应用公司在高速公路上发生交通事故时应承担的民事责任。作者采用的研究方法是规范研究法。关键词：责任；法律实体；在线运输；交通事故.AbstractThis Legal Writing examines the civil liability carried out by Go-Jek as a Transportation Application Company in case of traffic accidents on the highway.作者采用了规范研究法的研究方法。研究结果表明，Go-Jek 作为应用公司没有义务向受害者/其继承人提供赔偿。关键词：责任；法律实体；在线运输；交通事故
{"title":"TANGGUNG GUGAT PERDATA ANGKUTAN UMUM BERBASIS ONLINE TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI SUATU KECELAKAAN LALU LINTAS","authors":"Margaretha Evelin Asmara Putri, M. N. Imanullah","doi":"10.20961/privat.v7i2.39327","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39327","url":null,"abstract":"AbstractThis Legal Writing examines the civil liability carried out by Go-Jek as a Transportation Application Company in case of traffic accidents on the highway. This author uses the method of research methods Normative research. The results of this study is Go-Jek as an application company is not obliged to provide compensation for victims / heirs.Keywords: accountable; legal entities; online transport; traffic accidents.AbstrakPenulisan Hukum ini mengkaji mengenai tanggung gugat perdata yang dilakukan oleh Go-Jek sebagai Perusahaan Aplikasi Transportasi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penulis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Normatif. Hasil Penelitian ini adalah Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi tidak wajib memberikan ganti kerugian terhadap korban / ahli warisnya.Kata kunci : tanggung gugat; badan hukum; transportasi online; kecelakaan lalu lintas","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129004518","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39320
Daud Dionesius, Hernawan Hadi
AbstractThis article describes the suggestion and also efforts made by KPPU in preventing the occurrence of cartel poultry practice in Indonesia. The duties and authorities of KPPU in preventing and avoiding monopolistic practices and unfair business competition conducted by business actors is by giving advice to the government (case study of cartel practice of broiler chicken in Indonesia). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s poultry industry is due to the impact of cartel allegations that occurred in2015 by some manufacturers. This is done by doing an early rejection of 2 million parent stock, so that broiler chickens circulating in society / consumers to be limited. As a result, the price of broiler chicken meat in the market can rise due to the decrease in the number of offer from the producers. In order to prove the violation and Article 11 (cartel) of Law Number 5 Year 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. Nevertheless it has become the duty and authority of KPPU in giving advice to the government and efforts in order to prevent cartel practices especially in the field of poultry happen again. So writer interested to discuss about suggestion and effort of KPPU in preventing poultry cartel.Keywords: Cartel; KPPU; Broiler ChickenAbstrakArtikel ini menjabarkan tentang saran dan juga upaya yang dilakukan KPPU dalam mencegah terjadinya praktik kartel perunggasan di indonesia. Tugas dan kewenangan KPPU dalam mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan memberikan saran kepada pemerintah (studi kasus praktik kartel daging ayam broiler di indonesia). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri perunggasan Indonesia tekena da
摘要本文介绍了KPPU在印尼防止卡特尔行为发生方面的建议和努力。KPPU在防止和避免商业行为者进行的垄断行为和不公平商业竞争方面的职责和权力是向政府提供建议(印度尼西亚肉鸡卡特尔行为的案例研究)。本文采用具有规定性研究性质的规范性法学研究方法。研究方法采用法律方法和法律来源，主要法律资料来源于立法，次要法律资料来源于法律文献资料，以及与研究课题相关的非法律法律资料。根据对印度尼西亚共和国1999年第5号关于禁止垄断行为的法律(第5/1999号法律)和不正当商业竞争的研究，制定了旨在克服商业行为者(卡特尔之一)之间不健康竞争的法律。印度尼西亚的家禽业是由于2015年一些制造商发生的卡特尔指控的影响。这是通过对200万只母鸡进行早期拒收来实现的，这样在社会/消费者中流通的肉鸡就会受到限制。因此，由于生产商的报价减少，市场上的肉鸡价格可能会上涨。为了证明违反1999年第5号法律第11条(卡特尔)，第11条要求履行协议要素。然而，向政府提供建议并努力防止卡特尔行为再次发生已成为KPPU的职责和权威，特别是在家禽领域。因此，笔者有兴趣探讨KPPU在防止家禽卡特尔方面的建议和努力。关键词:卡特尔;KPPU;[摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要]Tugas dan kewenangan KPPU dalam menegah danmenghindari praktik monopoli dan persingi and usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan memberikan saran keppada peremerintah(研究印度尼西亚的praktik kartel daling ayam肉鸡)。Artikel ini mongunakan方法penpentian hukum规范登甘的penpentian处方。Pendekatan penelitian menggunakan penddekatan undang undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primana bahan hukum utama berasal dari perundang undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum非hukum yang mempunyai relanik penelitian。Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang republic Indonesia No . 5(1999年1月5日)danpersaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan Tidak Sehat pelaku Usaha, salahsatunya Kartel。工业perunggasan印度尼西亚tekena dampak dari dugaan kartel yang terjadi padtahun 2015 oleh beberapa生产。halini dilakukan dengan cara melakukan afkir dini terhadap 2 juta亲本，sehinga ayam肉鸡yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas。这是一种很好的肉鸡养殖方式。Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian。Namun demikian sudah menjadi tugas和kewenangan KPPU dalam成员，saran kepada permechegah paraktik kartel khususnya dibidang perunggasan terjadi kembali。Maka penulis恐怖组织成员有mengenaisaran和serta upaya KPPU dalam menmenegah kartel unggas。Kata kunci:卡特尔;KPPU;大庆阿亚姆肉鸡
{"title":"UPAYA KPPU DALAM MENCEGAH PRAKTIK KARTEL DAGING AYAM BROILER","authors":"Daud Dionesius, Hernawan Hadi","doi":"10.20961/privat.v7i2.39320","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39320","url":null,"abstract":"AbstractThis article describes the suggestion and also efforts made by KPPU in preventing the occurrence of cartel poultry practice in Indonesia. The duties and authorities of KPPU in preventing and avoiding monopolistic practices and unfair business competition conducted by business actors is by giving advice to the government (case study of cartel practice of broiler chicken in Indonesia). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s poultry industry is due to the impact of cartel allegations that occurred in2015 by some manufacturers. This is done by doing an early rejection of 2 million parent stock, so that broiler chickens circulating in society / consumers to be limited. As a result, the price of broiler chicken meat in the market can rise due to the decrease in the number of offer from the producers. In order to prove the violation and Article 11 (cartel) of Law Number 5 Year 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. Nevertheless it has become the duty and authority of KPPU in giving advice to the government and efforts in order to prevent cartel practices especially in the field of poultry happen again. So writer interested to discuss about suggestion and effort of KPPU in preventing poultry cartel.Keywords: Cartel; KPPU; Broiler ChickenAbstrakArtikel ini menjabarkan tentang saran dan juga upaya yang dilakukan KPPU dalam mencegah terjadinya praktik kartel perunggasan di indonesia. Tugas dan kewenangan KPPU dalam mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan memberikan saran kepada pemerintah (studi kasus praktik kartel daging ayam broiler di indonesia). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri perunggasan Indonesia tekena da","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"179 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124479907","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号