Pub Date : 2018-08-02DOI: 10.15642/AD.2018.8.1.1-24
Fuqoha Fuqoha
Abstrak: Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Bentuk pengaturan dalam pemerintahan daerah ialah peraturan daerah. Konsepsi demokrasi memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk membentuk dan memberlakukan peraturan daerah sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Di antara nilai-nilai kearifan lokal dalam muatan peraturan daerah adalah syariat Islam. Tujuan dibentuknya peraturan daerah di antaranya adalah untuk memelihara ketertiban hukum (rechtsorde) sesuai dengan cita atau kekhasan masyarakat daerah. Ditinjau dari prinsip demokrasi konstitusional, peraturan daerah bermuatan syariat Islam merupakan hak bagi setiap daerah dan masyarakat daerah sesuai dengan kesepakatan masyarakat (resultante) selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Muatan syariat Islam dalam peraturan daerah dibatasi oleh konstitusi dalam prinsip demokrasi konstitusional. Kebebasan dalam memberikan muatan dalam suatu peraturan daerah, menunjukkan konsep demokrasi yang dianut bangsa Indonesia terlaksana sesuai dengan ketetapan pada konstitusi, sehingga pemberlakuan peraturan daerah bermuatan syariat Islam merupakan cita demokrasi dan bukan merupakan ancaman bagi demokrasi. Kata Kunci: Peraturan Daerah, syariat Islam, demokrasi konstitusional
{"title":"Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional","authors":"Fuqoha Fuqoha","doi":"10.15642/AD.2018.8.1.1-24","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/AD.2018.8.1.1-24","url":null,"abstract":"Abstrak: Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Bentuk pengaturan dalam pemerintahan daerah ialah peraturan daerah. Konsepsi demokrasi memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk membentuk dan memberlakukan peraturan daerah sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Di antara nilai-nilai kearifan lokal dalam muatan peraturan daerah adalah syariat Islam. Tujuan dibentuknya peraturan daerah di antaranya adalah untuk memelihara ketertiban hukum (rechtsorde) sesuai dengan cita atau kekhasan masyarakat daerah. Ditinjau dari prinsip demokrasi konstitusional, peraturan daerah bermuatan syariat Islam merupakan hak bagi setiap daerah dan masyarakat daerah sesuai dengan kesepakatan masyarakat (resultante) selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Muatan syariat Islam dalam peraturan daerah dibatasi oleh konstitusi dalam prinsip demokrasi konstitusional. Kebebasan dalam memberikan muatan dalam suatu peraturan daerah, menunjukkan konsep demokrasi yang dianut bangsa Indonesia terlaksana sesuai dengan ketetapan pada konstitusi, sehingga pemberlakuan peraturan daerah bermuatan syariat Islam merupakan cita demokrasi dan bukan merupakan ancaman bagi demokrasi. \u0000Kata Kunci: Peraturan Daerah, syariat Islam, demokrasi konstitusional","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130866657","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-02DOI: 10.15642/AD.2018.8.1.25-49
Dri Santoso, M. Nasrudin
Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana persepsi akademisi muslim di Kota Metro terhadap ajaran kewajiban mendirikan negara Islam di Indonesia. Kajian ini melibatkan akademisi dari empat Perguruan Tinggi (PT) di Kota Metro. Empat PT ini diambil dengan preferensi dan afiliasi ormas, yakni: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan dua PT yang netral. Akademisi yang dipilih adalah mereka yang memiliki posisi struktural cukup penting di kampus dan posisi yang juga penting dalam struktur sosial di lingkungan masing-masing. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam. Hasilnya, persepsi akademisi terhadap negara-bangsa Indonesia adalah positif. Sebaliknya persepsi cenderung negatif atau menolak ajaran kewajiban mendirikan negara Islam. Bagi mereka, negara-bangsa Indonesia adalah bentuk final dan ideal. Selain itu, Islam dinilai tidak mengatur rigid bagaimana seharusnya umat Islam bernegara. Penerapan syariat Islam dalam ranah publik juga ditolak. Sedangkan terhadap perda syariat, akademisi muslim Kota Metro mendua, sebagian menolak dengan alasan keadilan warganegara nonmuslim, dan sebagian menerima perda syariat sebagai wujud aspirasi masyarakat lokal. Kata Kunci: Akademisi muslim, negara Islam, NKRI.
{"title":"Persepsi Akademisi Muslim Di Kota Metro Terhadap Ajaran Mendirikan Negara Islam","authors":"Dri Santoso, M. Nasrudin","doi":"10.15642/AD.2018.8.1.25-49","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/AD.2018.8.1.25-49","url":null,"abstract":"Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana persepsi akademisi muslim di Kota Metro terhadap ajaran kewajiban mendirikan negara Islam di Indonesia. Kajian ini melibatkan akademisi dari empat Perguruan Tinggi (PT) di Kota Metro. Empat PT ini diambil dengan preferensi dan afiliasi ormas, yakni: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan dua PT yang netral. Akademisi yang dipilih adalah mereka yang memiliki posisi struktural cukup penting di kampus dan posisi yang juga penting dalam struktur sosial di lingkungan masing-masing. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam. Hasilnya, persepsi akademisi terhadap negara-bangsa Indonesia adalah positif. Sebaliknya persepsi cenderung negatif atau menolak ajaran kewajiban mendirikan negara Islam. Bagi mereka, negara-bangsa Indonesia adalah bentuk final dan ideal. Selain itu, Islam dinilai tidak mengatur rigid bagaimana seharusnya umat Islam bernegara. Penerapan syariat Islam dalam ranah publik juga ditolak. Sedangkan terhadap perda syariat, akademisi muslim Kota Metro mendua, sebagian menolak dengan alasan keadilan warganegara nonmuslim, dan sebagian menerima perda syariat sebagai wujud aspirasi masyarakat lokal. \u0000Kata Kunci: Akademisi muslim, negara Islam, NKRI.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122158498","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-02DOI: 10.15642/ad.2018.8.1.165-193
Darmawan Darmawan
Abstract: Tahqîq al-manâth is a process and effort to find law in Islamic lega tradition. It consists of three phases: (1) istinbât min al-nushûsh, extracting law from textual sources using literal interpretation, (2) idrâk al-wâqi', full comprehension of real legal cases by employing all necessary disciplines, and (3) tanzîl al-ahkâm ‘alâ al-wâqi', a step to apply law to cases using maqâshid as analytical instrument. Formulation of re-actualization of Islamic inheritance law in Indonesia is conducted by takhyir, which electively select appropriate legal opinion for implementation, talfiq, which is combining opinions of various schools of law, and takyif, which is adaptation and accommodation of external aspects that includes consideration to local custom in the formation of re-actualization of Islamic inheritance law in Indonesia. Key words: Tahqîq al-manâth, re-actualization, Islamic inheritance law
{"title":"Tahqîq al-Manâth dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia","authors":"Darmawan Darmawan","doi":"10.15642/ad.2018.8.1.165-193","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.165-193","url":null,"abstract":"Abstract: Tahqîq al-manâth is a process and effort to find law in Islamic lega tradition. It consists of three phases: (1) istinbât min al-nushûsh, extracting law from textual sources using literal interpretation, (2) idrâk al-wâqi', full comprehension of real legal cases by employing all necessary disciplines, and (3) tanzîl al-ahkâm ‘alâ al-wâqi', a step to apply law to cases using maqâshid as analytical instrument. Formulation of re-actualization of Islamic inheritance law in Indonesia is conducted by takhyir, which electively select appropriate legal opinion for implementation, talfiq, which is combining opinions of various schools of law, and takyif, which is adaptation and accommodation of external aspects that includes consideration to local custom in the formation of re-actualization of Islamic inheritance law in Indonesia. \u0000Key words: Tahqîq al-manâth, re-actualization, Islamic inheritance law","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"270 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132096795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-02DOI: 10.15642/ad.2018.8.1.131-164
Makinudin Makinudin
Abstract: This article discusses Resolusi Jihad issued by KH Hasyim Asy’ari in 1945 from the perspective of tafsir (Quran interpretation). Among the verses that order to establish Islamic state and defend it are QS. 24: 55; 8: 60; 2: 190-191); 22: 39-40. These verses become justifications to oust colonial power from Indonesia which resulted in proclamation of independence on 17th of August 1945. The returning Dutch were resisted. KH. Hasyim Asy’ari issued a fatwa on 17th of September 1095 that defending newly proclaimed independent Indonesia is a religious duty and considered as jihad (holy war) after the question was posed by Soekarno, the president. This fatwa then was reinforced as Resolusi Jihad on 22nd of October 1945. The Quran does not explain clearly about the necessity to establish an Islamic state. Instead, it only stipulates principles of governance so that the maxim of mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fa huwa wâjib or al-amr bi al-syay’ amr bi wasâilihi is employed. (2) the Quran order muslims to oust and resist colonial power because this colonial power had done injustice, exploitation, and crimes against indigenous muslim population. 3). Resolusi Jihad is an inevitability for a free nation to defend freedom. It has become religiously obligatory to defend nation as it is stipulated in the Quran, especially QS. 2: 190-191 and 8: 60. Key words: Jihad, Resolusi Jihad, tafsir al-Qur’an
摘要:本文从“塔夫西尔”(tafsir)的角度探讨了哈希姆·阿斯·阿里1945年发表的《圣战决议》。在命令建立伊斯兰国家并保卫它的经文中有QS。24: 55;8: 60;2: 190 - 191);22:。这些诗句成为从印度尼西亚驱逐殖民势力的理由，导致1945年8月17日宣布独立。返回的荷兰人遭到了抵抗。KH。在苏加诺总统提出这个问题后，哈希姆庇护组织于1995年9月17日发布了一项教令，称捍卫新宣布独立的印尼是一项宗教责任，并被视为圣战。这个法特瓦在1945年10月22日被强化为“圣战决议”。《古兰经》没有明确解释建立一个伊斯兰国家的必要性。相反，它只规定了治理原则，以便采用mâlâyatim al-wâjib illâbih fa huwa wâjib或al-amr bi al- syay€™amr bi wasâilihi的格言。(2)古兰经命令穆斯林驱逐和抵抗殖民势力，因为这个殖民势力对当地穆斯林人口进行了不公正、剥削和犯罪。3)坚决的圣战是自由国家捍卫自由的必然。保卫国家已经成为宗教义务，这是在古兰经中规定的，尤其是QS。2:19 0-191和8:60。关键词:圣战;决心圣战;伊斯兰教
{"title":"Resolusi Jihad di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dalam Al- Qur’an","authors":"Makinudin Makinudin","doi":"10.15642/ad.2018.8.1.131-164","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.131-164","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses Resolusi Jihad issued by KH Hasyim Asy’ari in 1945 from the perspective of tafsir (Quran interpretation). Among the verses that order to establish Islamic state and defend it are QS. 24: 55; 8: 60; 2: 190-191); 22: 39-40. These verses become justifications to oust colonial power from Indonesia which resulted in proclamation of independence on 17th of August 1945. The returning Dutch were resisted. KH. Hasyim Asy’ari issued a fatwa on 17th of September 1095 that defending newly proclaimed independent Indonesia is a religious duty and considered as jihad (holy war) after the question was posed by Soekarno, the president. This fatwa then was reinforced as Resolusi Jihad on 22nd of October 1945. The Quran does not explain clearly about the necessity to establish an Islamic state. Instead, it only stipulates principles of governance so that the maxim of mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fa huwa wâjib or al-amr bi al-syay’ amr bi wasâilihi is employed. (2) the Quran order muslims to oust and resist colonial power because this colonial power had done injustice, exploitation, and crimes against indigenous muslim population. 3). Resolusi Jihad is an inevitability for a free nation to defend freedom. It has become religiously obligatory to defend nation as it is stipulated in the Quran, especially QS. 2: 190-191 and 8: 60. \u0000Key words: Jihad, Resolusi Jihad, tafsir al-Qur’an","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127253331","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-02DOI: 10.15642/ad.2018.8.1.50-77
A. Bakar
Abstract: this article explains the political thought of Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar proclaimed his Islamic state with the name of Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) on 14 of May 1962 which is a realization of his Islamic political thought. Kahar Muzakkar wanted a federal state and positioned sharia as the state foundation. In addition to sharia, Kahar Muzakkar viewed that social justice and democracy were potential concepts that workable for his Islamic federal state. Concerning executive system, he opted for presidential system in which his Islamic federal state was to be led by a president directly elected by people with members of cabinet. Legislative body was also to be formed which would consist of Nation Assembly and the senate. Similar arrangement would be applied for states. Kahar Muzakkar believed that this model would save human civilization. He called this as Demokrasi Sejati in which the ultimate authority is God. God’s law is applicable for all aspects of life as has been revealed in the Quran and Hadith Key words: kahar Muzakkar, Islamic Political Thought, Demokrasi Sejati
{"title":"Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar","authors":"A. Bakar","doi":"10.15642/ad.2018.8.1.50-77","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.50-77","url":null,"abstract":"Abstract: this article explains the political thought of Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar proclaimed his Islamic state with the name of Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) on 14 of May 1962 which is a realization of his Islamic political thought. Kahar Muzakkar wanted a federal state and positioned sharia as the state foundation. In addition to sharia, Kahar Muzakkar viewed that social justice and democracy were potential concepts that workable for his Islamic federal state. Concerning executive system, he opted for presidential system in which his Islamic federal state was to be led by a president directly elected by people with members of cabinet. Legislative body was also to be formed which would consist of Nation Assembly and the senate. Similar arrangement would be applied for states. Kahar Muzakkar believed that this model would save human civilization. He called this as Demokrasi Sejati in which the ultimate authority is God. God’s law is applicable for all aspects of life as has been revealed in the Quran and Hadith \u0000Key words: kahar Muzakkar, Islamic Political Thought, Demokrasi Sejati","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127704118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-02DOI: 10.15642/AD.2018.8.1.226-255
M. Suyudi, Erie Hariyanto
Abstract: Muslim jurists agree that selling waqf property is forbidden A case happened when concrete pillars of a waqf mosque was sold in a mosque called Istiqlal in Daja village. The pillars were initially planned to be installed during rebuilding of the mosque. The research discovered that this pillar originated from charity. These pillars were re-sold to collect more fund from community to continue the rebuilding. Majority of sunni schools of law (Shafii, Maliki and Hanbali) view that such transaction is forbidden because there is no valid reason for selling the pillar. In addition, the seller is not the rightful person to do so. Meanwhile, Hanafi jurists allow such practice as long as all requirements are met, especially the availability of replacement property as well as fulfilment of all terms and conditions of selling. Key words: Waqf, selling property, mosque
{"title":"Jual Beli Benda Wakaf Untuk Pembangunan Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daja Pamekasan","authors":"M. Suyudi, Erie Hariyanto","doi":"10.15642/AD.2018.8.1.226-255","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/AD.2018.8.1.226-255","url":null,"abstract":"Abstract: Muslim jurists agree that selling waqf property is forbidden A case happened when concrete pillars of a waqf mosque was sold in a mosque called Istiqlal in Daja village. The pillars were initially planned to be installed during rebuilding of the mosque. The research discovered that this pillar originated from charity. These pillars were re-sold to collect more fund from community to continue the rebuilding. Majority of sunni schools of law (Shafii, Maliki and Hanbali) view that such transaction is forbidden because there is no valid reason for selling the pillar. In addition, the seller is not the rightful person to do so. Meanwhile, Hanafi jurists allow such practice as long as all requirements are met, especially the availability of replacement property as well as fulfilment of all terms and conditions of selling. \u0000Key words: Waqf, selling property, mosque","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"99 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123322311","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-02DOI: 10.15642/ad.2018.8.1.78-102
Abu Azam Al Hadi
Abstract: the legal position of al-sunnah (prophet tradition) is as the source of Islamic law. However, each has distinction in term of transmission. While all verses of the Quran were transmitted successively (tawatur), not many prophet traditions are successive. Instead, they are reported in solitary manner. Thus, further meticulous examination of its authenticity is a must. The examination involves the number of transmitters as well as their personality. Therefore, the legal position of al-sunnah vis-à -vis the Quran comes in three functions: Firstly, the position of al-Sunnah as source of Islamic law secondary to the Quran and functions to elaborate the general meaning of the Quran. Secondly, al-Sunnah interprets verses of the Quran’ Thirdly, al-Sunnah perform as further interpretation for the Quran in term of bayân al-mujmal, bayân taqyîd al-muthlaq, bayân al-takhshish al-‘âm, dan bayân tawdhîh al-musykil. Key words: al-sunnah, the Quran, source of Islamic law
{"title":"Kedudukan Hukum Al-Sunnah dalam Al-Qur’an","authors":"Abu Azam Al Hadi","doi":"10.15642/ad.2018.8.1.78-102","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.78-102","url":null,"abstract":"Abstract: the legal position of al-sunnah (prophet tradition) is as the source of Islamic law. However, each has distinction in term of transmission. While all verses of the Quran were transmitted successively (tawatur), not many prophet traditions are successive. Instead, they are reported in solitary manner. Thus, further meticulous examination of its authenticity is a must. The examination involves the number of transmitters as well as their personality. Therefore, the legal position of al-sunnah vis-à -vis the Quran comes in three functions: Firstly, the position of al-Sunnah as source of Islamic law secondary to the Quran and functions to elaborate the general meaning of the Quran. Secondly, al-Sunnah interprets verses of the Quran’ Thirdly, al-Sunnah perform as further interpretation for the Quran in term of bayân al-mujmal, bayân taqyîd al-muthlaq, bayân al-takhshish al-‘âm, dan bayân tawdhîh al-musykil. \u0000Key words: al-sunnah, the Quran, source of Islamic law","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"171 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115642547","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-02DOI: 10.15642/ad.2018.8.1.103-130
Nur Lailatul Musyafa’ah
Abstract: This article discusses the verse of the Quran concerning iddah (waiting period after divorce or death of husband). The concerned verse is QS. 65:4. It stipulates iddah for menopause women, amenorrhea women, and pregnant women. Muslim jurists agree that waiting period for menopause and amenorrhea women is three lunar months, whereas pregnant women must wait until labor. Medical examination shows several advantages for waiting period. Firstly, the word “in irtabtum†(when you have doubt) in the verse for menopause women, that women before menopause tend to get their menstrual period irregularly which in medical perspective a menopause women are those who have not get their menstrual period in a full year. Secondly, the attribute to women who not yet get menstruation and not yet pregnant, because there are two types of amenorrhea; primary and secondary. Primary amenorrhea for those who never get menstruation whereas secondary amenorrhea is caused by pregnancy or other causes. Thirdly, the attribute in the verse of iddah for pregnant women with “an yadha’na hamlahunna†not with “an yalidna†means that pregnancy take place when ovum was fertilized by sperm. Thus, when there is no pregnancy, either because of miscarriage or labor, the iddah concludes. Key words: iddah, Quranic interpretation, medical knowledge
{"title":"Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis","authors":"Nur Lailatul Musyafa’ah","doi":"10.15642/ad.2018.8.1.103-130","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.103-130","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the verse of the Quran concerning iddah (waiting period after divorce or death of husband). The concerned verse is QS. 65:4. It stipulates iddah for menopause women, amenorrhea women, and pregnant women. Muslim jurists agree that waiting period for menopause and amenorrhea women is three lunar months, whereas pregnant women must wait until labor. Medical examination shows several advantages for waiting period. Firstly, the word “in irtabtum†(when you have doubt) in the verse for menopause women, that women before menopause tend to get their menstrual period irregularly which in medical perspective a menopause women are those who have not get their menstrual period in a full year. Secondly, the attribute to women who not yet get menstruation and not yet pregnant, because there are two types of amenorrhea; primary and secondary. Primary amenorrhea for those who never get menstruation whereas secondary amenorrhea is caused by pregnancy or other causes. Thirdly, the attribute in the verse of iddah for pregnant women with “an yadha’na hamlahunna†not with “an yalidna†means that pregnancy take place when ovum was fertilized by sperm. Thus, when there is no pregnancy, either because of miscarriage or labor, the iddah concludes. \u0000Key words: iddah, Quranic interpretation, medical knowledge","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129703808","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-01-15DOI: 10.15642/AD.2018.8.1.256-277
J. Hartanto, Rizal Bahrudin
Abstract: This article discusses existence and the authority of certificate executorial of guarantee right to ownership right of apartment as loan collateral in credit agreement in bank. The law of Apartment has become object of collateral which can be burdened with the law of Guarantee Right and can only be subject of ownership right on apartment because it is an independent property. The legal consideration of execution for guarantee right on apartment is stipulated in article 20 of the law, in which object of guarantee right is sold through public auction and certificate holder of guarantee right is entitled to take all or part of the revenue to pay debts with the right before other creditors. The article suggests that when applying the principle of prudence, banks would not be able to channel loan or credit without collateral. Ownership right on apartment may be used as object of credit collateral and bound with guarantee right. Key words: Apartment, collateral, credit
{"title":"Batasan Rumah Susun Yang Dijadikan Agunan Pada Bank","authors":"J. Hartanto, Rizal Bahrudin","doi":"10.15642/AD.2018.8.1.256-277","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/AD.2018.8.1.256-277","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses existence and the authority of certificate executorial of guarantee right to ownership right of apartment as loan collateral in credit agreement in bank. The law of Apartment has become object of collateral which can be burdened with the law of Guarantee Right and can only be subject of ownership right on apartment because it is an independent property. The legal consideration of execution for guarantee right on apartment is stipulated in article 20 of the law, in which object of guarantee right is sold through public auction and certificate holder of guarantee right is entitled to take all or part of the revenue to pay debts with the right before other creditors. The article suggests that when applying the principle of prudence, banks would not be able to channel loan or credit without collateral. Ownership right on apartment may be used as object of credit collateral and bound with guarantee right. \u0000Key words: Apartment, collateral, credit","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-01-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124651883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2017-11-23DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14333
M. Fatoni, Surachman Surachman
Artikel ini mengkaji tentang efektifitas pembuatan dan penetapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi di kota cilegon. Upaya untuk mendapatkan capaian dan progress bagi peningkatan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap hal yang menyangkut kebijakan politik dan hukum untuk kemudian dilakukan sebuah penelaahan terhadap dokumen, observasi dan wawancara. Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari produk legislasi yang di sah kan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan terukur.
{"title":"Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015","authors":"M. Fatoni, Surachman Surachman","doi":"10.24198/cosmogov.v4i1.14333","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.14333","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji tentang efektifitas pembuatan dan penetapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi di kota cilegon. Upaya untuk mendapatkan capaian dan progress bagi peningkatan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap hal yang menyangkut kebijakan politik dan hukum untuk kemudian dilakukan sebuah penelaahan terhadap dokumen, observasi dan wawancara. Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari produk legislasi yang di sah kan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan terukur.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131910661","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：