Fauzia Dwi Sasmita, Yulia Fernandita, Muhammad Azidan Noor, Rafa’na Rahman, W. Prasetyo
Terbatasnya akses informasi mengenai perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat studi lanjut peserta didik dan membuat mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis korelasi paparan informasi terkait perguruan tinggi terhadap minat studi lanjut peserta didik MAN 2 Batola. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif. Responden pada penelitian ini adalah 58 orang peserta didik kelas XII di MAN 2 Batola. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara online. Data angket dianalisis dengan menghitung persentase angket respon suru, uji korelasi, uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif berkorelasi kuat antara paparan informasi peserta didik kelas XII MAN 2 Batola terhadap perguruan tinggi dengan minat studi lanjut ke perguruan tinggi dengan nilai sebesar 0,742 (MIPA); 0,785 (IPS), dan 0,798 (Agama). Pengaruh paparan informasi perguruan tinggi dengan minat studi lanjut ke perguruan tinggi jurusan MIPA sebesar 61,6%; jurusan IPS sebesar 55,1%; dan jurusan Agama sebesar 63,7%. Peserta didik kelas XII MAN 2 memilih ULM sebagai kampus tujuan studi lanjut, disusul UIN Antasari Banjarmasin, dan Poliban. Jurusan yang dipilih oleh peserta didik didominasi oleh keguruan (guru), dokter (kesehatan), dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa beberapa kendala peserta didik kelas XII MAN 2 Batola dalam melanjutkan studi ialah kendala ekonomi, lebih memilih untuk bekerja, izin orangtua akibat stabilitas keuangan keluarga, hingga jarak tempat tinggal dengan perguruan tinggi tujuan. Adapun pemerintah/instansi perguruan tinggi diharapkan dapat menyelenggarakan sosialisasi mengenai jurusan, program studi, serta prospek kerja dari jurusan tersebut, beserta dengan peluang beasiswa.
{"title":"KORELASI PAPARAN INFORMASI TERKAIT PERGURUAN TINGGI TERHADAP MINAT STUDI LANJUT PESERTA DIDIK","authors":"Fauzia Dwi Sasmita, Yulia Fernandita, Muhammad Azidan Noor, Rafa’na Rahman, W. Prasetyo","doi":"10.47441/jkp.v18i2.339","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.339","url":null,"abstract":"Terbatasnya akses informasi mengenai perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat studi lanjut peserta didik dan membuat mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis korelasi paparan informasi terkait perguruan tinggi terhadap minat studi lanjut peserta didik MAN 2 Batola. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif. Responden pada penelitian ini adalah 58 orang peserta didik kelas XII di MAN 2 Batola. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara online. Data angket dianalisis dengan menghitung persentase angket respon suru, uji korelasi, uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif berkorelasi kuat antara paparan informasi peserta didik kelas XII MAN 2 Batola terhadap perguruan tinggi dengan minat studi lanjut ke perguruan tinggi dengan nilai sebesar 0,742 (MIPA); 0,785 (IPS), dan 0,798 (Agama). Pengaruh paparan informasi perguruan tinggi dengan minat studi lanjut ke perguruan tinggi jurusan MIPA sebesar 61,6%; jurusan IPS sebesar 55,1%; dan jurusan Agama sebesar 63,7%. Peserta didik kelas XII MAN 2 memilih ULM sebagai kampus tujuan studi lanjut, disusul UIN Antasari Banjarmasin, dan Poliban. Jurusan yang dipilih oleh peserta didik didominasi oleh keguruan (guru), dokter (kesehatan), dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa beberapa kendala peserta didik kelas XII MAN 2 Batola dalam melanjutkan studi ialah kendala ekonomi, lebih memilih untuk bekerja, izin orangtua akibat stabilitas keuangan keluarga, hingga jarak tempat tinggal dengan perguruan tinggi tujuan. Adapun pemerintah/instansi perguruan tinggi diharapkan dapat menyelenggarakan sosialisasi mengenai jurusan, program studi, serta prospek kerja dari jurusan tersebut, beserta dengan peluang beasiswa.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"51 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139248618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di bagian hulu bernilai krusial bagi upaya konservasi dan pencegahan bencana di wilayah hilirnya. Kesehatan DAS ini diukur dari kerusan hulu yang berdampak pada keadaan di bawahnya seperti sedimentasi yang mempengaruhi usia guna Waduk Sengguruh pada Kawasan Sub DAS Lesti. Dampak negatif sedimentasi waduk ini menggangu perannya dalam pasokan air untuk irigasi, pengendalian banjir, dan pasokan listrik di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian terkait laju erosi yang mempengaruhi sedimentasi di Kawasan Sub DAS Lesti menjadi menarik diulas dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap upaya konservasi yang diperlukan pada skala wilayah administrasi dalam lingkup DAS/Sub DAS. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi laju dan tingkat bahaya erosi, menganalisis aspek sosial, dan faktor-faktor penting di wilayah Sub DAS Lesti sebagai masukan arahan konservasi berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan kuantitatif melalui perhitungan Modify Universal Soil Loss Equation (MUSLE). Metode kualitatif melibatkan kuisioner dan wawancara di kawasan Sub DAS Lesti. Hasil penelitian menunjukkan laju erosi rata-rata di Sub DAS Lesti adalah 153,868 ton/ha/tahun (melebihi laju erosi yang dapat ditoleransi yaitu 30 ton/ha/tahun). Penelitian juga menunjukkan ada keterkaitan antara erosi dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang jika dikaitkan dengan tekanan penduduk dan pola penggunaan lahan akan berdampak pada erosi. Berbasis analisis lebih lanjut, dari 12 kecamatan di DAS Lesti, sebanyak 6 kecamatan diidentifikasi memiliki tingkat bahaya erosi tinggi (zona merah) sehingga upaya konservasi direkomendasikan untuk fokus pada 6 kecamatan ini dari 12 kecamatan yang ada di lingkup Sub DAS Lesti.
{"title":"PENGARUH PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP ARAHAN KONSERVASI SUB DAS LESTI, KABUPATEN MALANG","authors":"A. Pambudi","doi":"10.47441/jkp.v18i2.338","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.338","url":null,"abstract":"Kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di bagian hulu bernilai krusial bagi upaya konservasi dan pencegahan bencana di wilayah hilirnya. Kesehatan DAS ini diukur dari kerusan hulu yang berdampak pada keadaan di bawahnya seperti sedimentasi yang mempengaruhi usia guna Waduk Sengguruh pada Kawasan Sub DAS Lesti. Dampak negatif sedimentasi waduk ini menggangu perannya dalam pasokan air untuk irigasi, pengendalian banjir, dan pasokan listrik di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian terkait laju erosi yang mempengaruhi sedimentasi di Kawasan Sub DAS Lesti menjadi menarik diulas dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap upaya konservasi yang diperlukan pada skala wilayah administrasi dalam lingkup DAS/Sub DAS. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi laju dan tingkat bahaya erosi, menganalisis aspek sosial, dan faktor-faktor penting di wilayah Sub DAS Lesti sebagai masukan arahan konservasi berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan kuantitatif melalui perhitungan Modify Universal Soil Loss Equation (MUSLE). Metode kualitatif melibatkan kuisioner dan wawancara di kawasan Sub DAS Lesti. Hasil penelitian menunjukkan laju erosi rata-rata di Sub DAS Lesti adalah 153,868 ton/ha/tahun (melebihi laju erosi yang dapat ditoleransi yaitu 30 ton/ha/tahun). Penelitian juga menunjukkan ada keterkaitan antara erosi dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang jika dikaitkan dengan tekanan penduduk dan pola penggunaan lahan akan berdampak pada erosi. Berbasis analisis lebih lanjut, dari 12 kecamatan di DAS Lesti, sebanyak 6 kecamatan diidentifikasi memiliki tingkat bahaya erosi tinggi (zona merah) sehingga upaya konservasi direkomendasikan untuk fokus pada 6 kecamatan ini dari 12 kecamatan yang ada di lingkup Sub DAS Lesti.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139249370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Liestiana Indriyati, Akhmad Wahyudin, Eva Sulistyowati
Primary healthcare transformation (PHT) is one of health transformation to improve health services (HS) quality in Indonesia. PHT refers to the life cycle as the focus of transforming HS, bringing HS closer to the community through the village networking level, and strengthening local area monitoring (LAM) through the village health situation dashboard. This research is PAR with mixed methods on July–October 2022 at Telaga Bauntung Health Center and selected villages, Lok Tanah and Telaga Baru, Banjar, South Kalimantan. PHT carried out at various levels can increase HS coverage and quality, brings HS closer to the community, and improves LAM manually due to imperfect application and internet connection. PHT implementation is not entirely appropriate with technical guidelines due to various limitations or innovations according to local conditions. PHT scale-up requires clarifying primary care, resource management efforts, and cross-sectoral support. Transformasi Layanan Primer (TLP) merupakan satu dari enam pilar transformasi kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayaan kesehatan di Indonesia. Transformasi layanan primer mengacu pada siklus hidup sebagai fokus transformasi pelayanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, dan memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) melalui dashboard situasi kesehatan per desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program pilot project TLP dalam rangka mendapatkan masukan dalam potensi scale up kedepan. Penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) menggunakan mix methode selama 3 bulan (13 Juli - 15 Oktober 2022) di Puskesmas Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dua desa terpilih yaitu Desa Lok Tanah dan Telaga Baru. Trasformasi layanan primer yang dilaksanakan pada berbagai level (puskesmas, posyandu prima, posyandu dusun) meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan pemantauan wilayah setempat (PWS) meskipun sebagian masih dilakukan secara manual dikarenakan terkendala aplikasi yang digunakan belum sempurna dan jaringan internet yang tidak stabil/tidak tersedia, pelaksanaan transformasi layanan primer tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang telah disusun karena berbagai keterbatasan ataupun inovasi yang dilakukan sesuai kondisi di daerah. Potensi scale up transformasi layanan primer memerlukan penetapan kelembagaan posyandu prima, manajemen sumber daya serta dukungan lintas sektor.
初级卫生保健改革(PHT)是印度尼西亚提高卫生服务质量的卫生改革之一。PHT是指将生命周期作为卫生保健改造的重点，通过村联网层面使卫生保健更贴近社区，并通过村卫生状况仪表板加强局部区域监测(LAM)。该研究于2022年7月至10月在Telaga Bauntung卫生中心和南加里曼丹班贾尔Lok Tanah和Telaga Baru选定的村庄采用混合方法进行PAR。各级开展PHT可以提高HS的覆盖率和质量，拉近HS与社区的距离，也可以由于应用和互联网连接不完善而手动改善LAM。由于当地条件的各种限制或创新，PHT的实施并不完全适合技术准则。扩大初级保健治疗需要明确初级保健、资源管理工作和跨部门支持。转化层析读本(TLP) merupakan satu dari enam pilar Transformasi kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayaan kesehatan di Indonesia。Transformasi layanan primer mengacu pada siklus hidup sebagai focus Transformasi pelayanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan melalis jejingga tingkat desa dan dusun, dan memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) melalui仪表盘情况为kesehatan per desa。Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan计划试点项目TLP dalam rangka mendapatkan masukan dalam潜力扩大，保持稳定。Penelitian ini adalah参与行动研究(PAR)混合方法selama 3 bulan(2022年7月13日至10月15日)，Puskesmas Telaga Bauntung Kabupaten Banjar省，dengan dua desa terpilih yitu desa Lok Tanah和Telaga Baru。transformasi layanan primer yang dilaksanakan paada berseai level (puskesmas, posyandu prima, posyandu dusun) meningkatkan cakupan dan kualitas, mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan pemantauan wilayah setempat (PWS) meskipun sebagian masih dilakukan secara manual dikarenakan terkendala应用程序yang digunakan belum sempurna dan jaringan和internet yang tidak stabil/tidak tersedia，Pelaksanaan transformasi layanan primer tidak sepuhnya sesui dengan petunjuk teknis Yang telah disusun karena berbagai keterbatasan ataupun inovasi Yang dilakukan sesuai kondisi di daerah。潜在的规模扩大了转型的基础设施和基础设施，管理的基础设施和基础设施部门。
{"title":"Evaluasi Program Pilot Project Transformasi Layanan Primer di Puskesmas Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2022","authors":"Liestiana Indriyati, Akhmad Wahyudin, Eva Sulistyowati","doi":"10.47441/jkp.v18i1.311","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.311","url":null,"abstract":"Primary healthcare transformation (PHT) is one of health transformation to improve health services (HS) quality in Indonesia. PHT refers to the life cycle as the focus of transforming HS, bringing HS closer to the community through the village networking level, and strengthening local area monitoring (LAM) through the village health situation dashboard. This research is PAR with mixed methods on July–October 2022 at Telaga Bauntung Health Center and selected villages, Lok Tanah and Telaga Baru, Banjar, South Kalimantan. PHT carried out at various levels can increase HS coverage and quality, brings HS closer to the community, and improves LAM manually due to imperfect application and internet connection. PHT implementation is not entirely appropriate with technical guidelines due to various limitations or innovations according to local conditions. PHT scale-up requires clarifying primary care, resource management efforts, and cross-sectoral support. \u0000Transformasi Layanan Primer (TLP) merupakan satu dari enam pilar transformasi kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayaan kesehatan di Indonesia. Transformasi layanan primer mengacu pada siklus hidup sebagai fokus transformasi pelayanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, dan memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) melalui dashboard situasi kesehatan per desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program pilot project TLP dalam rangka mendapatkan masukan dalam potensi scale up kedepan. Penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) menggunakan mix methode selama 3 bulan (13 Juli - 15 Oktober 2022) di Puskesmas Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dua desa terpilih yaitu Desa Lok Tanah dan Telaga Baru. Trasformasi layanan primer yang dilaksanakan pada berbagai level (puskesmas, posyandu prima, posyandu dusun) meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan pemantauan wilayah setempat (PWS) meskipun sebagian masih dilakukan secara manual dikarenakan terkendala aplikasi yang digunakan belum sempurna dan jaringan internet yang tidak stabil/tidak tersedia, pelaksanaan transformasi layanan primer tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang telah disusun karena berbagai keterbatasan ataupun inovasi yang dilakukan sesuai kondisi di daerah. Potensi scale up transformasi layanan primer memerlukan penetapan kelembagaan posyandu prima, manajemen sumber daya serta dukungan lintas sektor.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129401096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Saipul Hamdi, Lalu Wiresapta Karyadi, Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Nurul Haromain
This research aims to investigate the policies implemented by the Masbagik Utara Baru village government in dealing with the community's economic crisis caused by Covid-19. This study was conducted for six months in Masbagik Utara Baru, East Lombok. (January-June 2022). This study employed a qualitative method with a case study approach. The research uses Participant observation, in-depth interviews, and study documentation as data collection methods. The findings revealed that Covid-19 reduces business activities, affecting household income, job creation, and business opportunities. The village government's efforts include utilizing village-owned enterprises to assist in developing community businesses through direct cash assistance, socialization about the adverse effects of Covid-19, and community economic development strategies during Covid-19. Thus, the community's response to the village's policy execution is positive. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki hak untuk membuat dan mengatur kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan oleh Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dalam penanganan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Secara khusus penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, upaya pemerintah desa mengatasi masalah ekonomi akibat pademi Covid-19 dan respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Masbagik Utara Baru, Lombok Timur selama enam bulan (Januari-Juni 2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan menerapkan observasi-partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya kegiatan usaha produktif masyarakat, berkurangnya tingkat pendapatan tenaga kerja anggota rumah tangga, serta berkurangnya kesempatan kerja dan peluang usaha. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa di antaranya adalah memanfaatkan Bumdes untuk membantu usaha warga, memberikan BLTD, melakukan sosialiasasi tentang dampak bahaya Covid-19 dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini. Adapun respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan cukup baik terlihat dari adanya masyarakat yang mengetahui implementasi dan mentaati implementasi kebijakan tersebut.
本研究旨在调查Masbagik Utara Baru村政府在应对新冠肺炎造成的社区经济危机方面实施的政策。本研究在东龙目岛Masbagik Utara Baru进行了为期六个月的研究。(2022年上半年)。本研究采用个案研究的定性方法。本研究采用参与式观察法、深度访谈法和研究文献法收集资料。调查结果显示，2019冠状病毒病减少了商业活动，影响了家庭收入、就业创造和商业机会。村政府的努力包括通过直接现金援助、关于新冠疫情不利影响的社会化以及新冠疫情期间的社区经济发展战略，利用村所有制企业协助发展社区企业。因此，社区对该村政策执行的反应是积极的。Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki hak untuk membubuk dan mengatur kehidupan masyarakat。penpentian ini成员为防止Covid-19大流行，在penpenanan经济方面采取了一系列措施。新冠肺炎疫情防控工作由卫生部门负责，由卫生部门负责，由卫生部门负责，由卫生部门负责，由卫生部门负责，由卫生部门负责。Penelitian ini dilakukan di Desa Masbagik Utara Baru，龙目岛铁木尔selama enam bulan(2022年1 - 6月)。方法杨地古那坎dalam penelitian ini adalah质量和penalan penalkan研究原因。中国科学院科学技术研究所(Teknik pentanan informan menggunakan)有目的的抽样研究，包括观测、实验和文献资料。“新冠肺炎疫情”是指新冠肺炎疫情，是指新冠肺炎疫情，是指新冠肺炎疫情，是指新冠肺炎疫情，是指新冠肺炎疫情。新冠肺炎疫情是中国经济发展的重要组成部分，是中国经济发展的重要组成部分，也是中国经济发展的重要组成部分。Adapun响应masyarakat terhadap implementaskebijakan cuup baik terlihat dari adanya masyarakat yang mengetahui implementasthementaati implementaskebijakan tersebut。
{"title":"Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan Implementasi Kebijakan Oleh Pemerintah Desa Di Masbagik, Lombok Timur","authors":"Saipul Hamdi, Lalu Wiresapta Karyadi, Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Nurul Haromain","doi":"10.47441/jkp.v18i1.327","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.327","url":null,"abstract":"This research aims to investigate the policies implemented by the Masbagik Utara Baru village government in dealing with the community's economic crisis caused by Covid-19. This study was conducted for six months in Masbagik Utara Baru, East Lombok. (January-June 2022). This study employed a qualitative method with a case study approach. The research uses Participant observation, in-depth interviews, and study documentation as data collection methods. The findings revealed that Covid-19 reduces business activities, affecting household income, job creation, and business opportunities. The village government's efforts include utilizing village-owned enterprises to assist in developing community businesses through direct cash assistance, socialization about the adverse effects of Covid-19, and community economic development strategies during Covid-19. Thus, the community's response to the village's policy execution is positive. \u0000Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki hak untuk membuat dan mengatur kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan oleh Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dalam penanganan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Secara khusus penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, upaya pemerintah desa mengatasi masalah ekonomi akibat pademi Covid-19 dan respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Masbagik Utara Baru, Lombok Timur selama enam bulan (Januari-Juni 2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan menerapkan observasi-partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya kegiatan usaha produktif masyarakat, berkurangnya tingkat pendapatan tenaga kerja anggota rumah tangga, serta berkurangnya kesempatan kerja dan peluang usaha. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa di antaranya adalah memanfaatkan Bumdes untuk membantu usaha warga, memberikan BLTD, melakukan sosialiasasi tentang dampak bahaya Covid-19 dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini. Adapun respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan cukup baik terlihat dari adanya masyarakat yang mengetahui implementasi dan mentaati implementasi kebijakan tersebut.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117275870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The appointment of the Military and police to serve temporarily as governor, regent, or mayor presents a conflict of interest and violates the principle of professionalism and Good Governance. The existence of Law Number 10 of 2016 has led to a vacancy in executive leadership positions in the regions. The research aims to clarify the appointment of members of the TNI/Polri as Acting Regional Heads and find the mechanism for appointing Acting Regional Heads following national interests. This research method is normative legal research, secondary data analysis in the form of legal products. It can be concluded that the appointment of members of the TNI/Polri as Acting Regional Heads is against the election of Governor, Regent, and Mayor and has been in accordance with Law No. 2 the Year 2002 against the Indonesian Police and Law No. 34 the Year 2004 about TNI. Penunjukan unsur militer dan kepolisian untuk menjabat sementara waktu sebagai penjabat gubernur, bupati, dan walikota berpotensi menghadirkan konflik kepentingan serta melanggar asas profesionalitas sebagai bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena memiliki jabatan lebih dari satu secara bersamaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, yang berdampak terjadinya kekosongan jabatan pimpinan eksekutif pada sebagian daerah provinsi, kabupaten dan kota karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah selama rentang 2022 sampai 2024. Pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah, salah satunya berasal dari unsur TNI dan Polri. Penelitian ini bertujuan memberikan kejelasan terhadap penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah oleh presiden dan mendagri; dan menemukan mekanisme penunjukan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis data sekunder dari produk hukum yaitu undang-undang dan peraturan pelaksana terkait pemilihan kepala daerah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat gubernur, bupati dan wali kota atas dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
任命军队和警察临时担任知事、摄政王或市长，不仅存在利益冲突，而且违反了专业主义和善政的原则。2016年第10号法律的存在导致了该地区行政领导职位的空缺。研究的目的是澄清TNI/Polri成员作为代理区域负责人的任命，并找到根据国家利益任命代理区域负责人的机制。本文的研究方法是规范性法律研究，以法律产品的形式进行二次数据分析。可以得出的结论是，任命国家警察机构/警察机构成员为代理地区负责人是反对选举省长、摄政王和市长的，并且符合2002年针对印度尼西亚警察的第2号法律和2004年关于国家警察机构的第34号法律。Penunjukan, ununjukan, ununjukan, ununjukan, ununjukan, ununjukan, ununjukan, ununjukan省长，bupati, danwalikota, berpotensi, menghadirkan, konflik, konflik, serta, melangar，以及专业人士，ununjukan, ununjukan, unumpermerintahan, yang, baikkarena, memiliki, jabatan, lebih, dari, satara, bersaman。哈尔ini dilatarbelakangi oleh pokalchuk terbitnya Undang-Undang Nomor Tahun 2016杨mengatur pemilihan umum kepala daerah serentak Tahun 2024年,杨berdampak terjadinya kekosongan jabatan pimpinan eksekutif篇sebagian daerah provinsi,县丹哥打林嘉欣berakhirnya玛莎jabatan kepala daerah selama rentang 2022 sampai 2024。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。潘尼迪安主席潘尼迪安是潘尼迪安的成员。Dan menemukan mekanisme penunjukan Yang sesuai denan keep pentingan an national。Metode penelitian ini adalah penelitian hukum标准化，dengan分析数据在dari产品hukum yitu undang undang danperaturan pelaksana terkait penilihan kepala daerah下。Hasil temuannya menunjukkan bahwa penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat省长，bupati dan wali kota atas dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan dengan perundang-undang undangan yyitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tenang Kepolisian共和国印度尼西亚dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara national Indonesia。
{"title":"Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah","authors":"Fajrian Noor Anugrah","doi":"10.47441/jkp.v18i1.294","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.294","url":null,"abstract":"The appointment of the Military and police to serve temporarily as governor, regent, or mayor presents a conflict of interest and violates the principle of professionalism and Good Governance. The existence of Law Number 10 of 2016 has led to a vacancy in executive leadership positions in the regions. The research aims to clarify the appointment of members of the TNI/Polri as Acting Regional Heads and find the mechanism for appointing Acting Regional Heads following national interests. This research method is normative legal research, secondary data analysis in the form of legal products. It can be concluded that the appointment of members of the TNI/Polri as Acting Regional Heads is against the election of Governor, Regent, and Mayor and has been in accordance with Law No. 2 the Year 2002 against the Indonesian Police and Law No. 34 the Year 2004 about TNI. \u0000Penunjukan unsur militer dan kepolisian untuk menjabat sementara waktu sebagai penjabat gubernur, bupati, dan walikota berpotensi menghadirkan konflik kepentingan serta melanggar asas profesionalitas sebagai bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena memiliki jabatan lebih dari satu secara bersamaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, yang berdampak terjadinya kekosongan jabatan pimpinan eksekutif pada sebagian daerah provinsi, kabupaten dan kota karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah selama rentang 2022 sampai 2024. Pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah, salah satunya berasal dari unsur TNI dan Polri. Penelitian ini bertujuan memberikan kejelasan terhadap penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah oleh presiden dan mendagri; dan menemukan mekanisme penunjukan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis data sekunder dari produk hukum yaitu undang-undang dan peraturan pelaksana terkait pemilihan kepala daerah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat gubernur, bupati dan wali kota atas dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125325078","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The elderly are part of the diversity of humans and humanity who have the same rights and obligations as regulated in the provisions of the laws and regulations in Indonesia. The Government and Regional Governments are obligated to be present in respecting, fulfilling, and protecting the elderly in Indonesia. The number of older people in various regions of Indonesia, including South Kalimantan province, continues to increase. Based on these conditions, the Provincial Government of South Kalimantan has an obligation to be present in fulfilling and protecting the rights of the elderly following the provisions of the applicable laws and regulations. To realize this, local regulations are needed. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach focusing on legal norms that have become positive laws. The normative legal research referred to in this research uses a case study approach by analyzing legal products on legal events in detail to describe the problems in the research. The draft regional regulation on the protection of the elderly is essential considering a large number of elderly, which continues to increase every year and is also following the mandate of the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and Law No. 13/1998 on Welfare. The elderly mandate the Regional Government to provide special protection to the elderly because, with their weakened physical condition, the position rights of the elderly become the priority focus of the State. They established a draft regional regulation on protecting the elderly in South Kalimantan to provide direction, foundation and legal certainty to all parties in protecting the elderly. Lansia merupakan merupakan bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Lansia di Indonesia. Jumlah lansia diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk merealisasikannya diperlukan perangkat peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum yang sudah menjadi hukum positif. Penelitian hukum normatif yang dimaksud pada penelitian menggunakan cara pendekatan studi kasus dengan menganalisis produk hukum terhadap peristiwa hukum secara rinci untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia sangat diperlukan mengingat banyaknya jumlah lansia yang terus meningkat setiap tahunnya, dan juga sesuai den
老年人是人类和人类多样性的一部分，他们享有印度尼西亚法律和条例规定的同样权利和义务。政府和地区政府有义务尊重、满足和保护印度尼西亚的老年人。包括南加里曼丹省在内的印度尼西亚各个地区的老年人人数继续增加。基于这些条件，南加里曼丹省政府有义务根据适用法律和法规的规定，参与实现和保护老年人的权利。要实现这一点，需要制定地方法规。本研究采用规范性司法方法和成文法方法，侧重于已成为成文法的法律规范。本研究所涉及的规范性法律研究采用案例研究的方法，通过详细分析法律事件上的法律产品来描述研究中的问题。考虑到老年人人数众多，而且每年都在继续增加，而且也符合1945年《宪法》、关于人权的第39/1999号法和关于福利的第13/1998号法的规定，关于保护老年人的区域条例草案是必不可少的。老年人授权区域政府为老年人提供特殊保护，因为老年人的身体状况较弱，老年人的地位权成为国家的优先重点。他们制定了南加里曼丹老年人保护地区条例草案，为各方保护老年人提供方向、基础和法律确定性。印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语:印度尼西亚语Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Lansia di Indonesia。Jumlah lansia diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan。我的意思是，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatiatian pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada pengunaan norma-norma hukum yang sudah menjadi hukum阳性。peneltian hukum normatim yang dimaksud paada peneltian menggunakan cara pendekatan研究kasus dengan menganalis产品hukum terhahap peristiwa hukum secara inci untuk menguraikan permasalahan dalam peneltian。Rancangan peraturan daerah tentang perlindunan lansia sangat diperlukan mengingat banyaknya jumlah lansia yang terus meningkat setiap tahunya, dan juga sesuai denan amanat danang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tenang HAM, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tenang Kesejahteraan Lanjut Usia yang成员kan amanat kepada peemerintah daerah untuk成员kan perlindunan khusus kepada parhada我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。在加里曼丹，马来西亚国家旅游局局长局长，国家旅游局局长，国家旅游局局长，国家旅游局局长，国家旅游局局长。
{"title":"Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lanjut Usia (Lansia) Di Provinsi Kalimantan Selatan","authors":"Aulia Muthiah Rusmini","doi":"10.47441/jkp.v17i2.255","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.255","url":null,"abstract":"The elderly are part of the diversity of humans and humanity who have the same rights and obligations as regulated in the provisions of the laws and regulations in Indonesia. The Government and Regional Governments are obligated to be present in respecting, fulfilling, and protecting the elderly in Indonesia. The number of older people in various regions of Indonesia, including South Kalimantan province, continues to increase. Based on these conditions, the Provincial Government of South Kalimantan has an obligation to be present in fulfilling and protecting the rights of the elderly following the provisions of the applicable laws and regulations. To realize this, local regulations are needed. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach focusing on legal norms that have become positive laws. The normative legal research referred to in this research uses a case study approach by analyzing legal products on legal events in detail to describe the problems in the research. The draft regional regulation on the protection of the elderly is essential considering a large number of elderly, which continues to increase every year and is also following the mandate of the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and Law No. 13/1998 on Welfare. The elderly mandate the Regional Government to provide special protection to the elderly because, with their weakened physical condition, the position rights of the elderly become the priority focus of the State. They established a draft regional regulation on protecting the elderly in South Kalimantan to provide direction, foundation and legal certainty to all parties in protecting the elderly. Lansia merupakan merupakan bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Lansia di Indonesia. Jumlah lansia diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk merealisasikannya diperlukan perangkat peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum yang sudah menjadi hukum positif. Penelitian hukum normatif yang dimaksud pada penelitian menggunakan cara pendekatan studi kasus dengan menganalisis produk hukum terhadap peristiwa hukum secara rinci untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia sangat diperlukan mengingat banyaknya jumlah lansia yang terus meningkat setiap tahunnya, dan juga sesuai den","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126641859","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L. Nisa, Sri Setyati, Maliani, Dewi Siska, Siska Fitriyanti
To realize effective governance, the central government has issued a policy to simplify the bureaucracy. One of these policies is implemented by equalizing Administrative Positions (JA) to Functional Positions (JF). The Provincial Government of South Kalimantan has followed the mechanism for equalizing JA to JF following the provisions of the applicable laws. However, in its implementation, it is still partially done. The equalization of JA to JF has been carried out by four agencies, namely Bappeda, Balitbangda, Dispersip, and DPMPTSP, with the number of JAs being equalized to as many as 32 people. The problem faced by the South Kalimantan Provincial Government after the implementation of equalization is that the work system needs to be adjusted. In addition, implementing a policy that is still partial creates jealousy, inequality and work demotivation. This also impacts the irrelevance of the job made and approved by the Ministry of Home Affairs to be implemented at the next inauguration due to mutations, promotions, and retiring employees. Related to this, the provincial government must immediately make (1) adjustment to the work system, which includes adjustment of work mechanisms and business processes as stated in PermenPAN-RB RI Number 7 of 2022 concerning Work Systems in Government Agencies for Bureaucracy Simplification, (2) Preparation of guidance maps /mapping of JF training and development priorities in each regional apparatus, especially for JF who must have certification at the JF that is being supervised, (3) Conducting consultations and rearranging the JA map that will be aligned by providing opportunities for JAs who will be equalized to then choose JFs that are in demand and adapted to the needs of the organization, (4) related SKPDs to conduct intensive and pro-active guidance in conducting training on equalization JFs in their respective SKPDs and accelerating the internalization of changes in ASN management policies. Pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsioal (JF). Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengikuti mekanisme penyetaraan JA ke JF sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial. Penyetaraan JA ke JF telah dilaksanakan terhadap 4 SKPD, yaitu Bappeda, Balitbangda, Dispersip, dan DPMPTSP, dengan jumlah JA yang disetarakan adalah sebanyak 32 orang. Permasalahan yang dihadapi Pemprov Kalsel setelah pelaksanaan penyetaraan adalah belum adanya penyesuaian sistem kerja. Selain itu Pelaksanaan kebijakan yang masih parsial juga menimbulkan kecemburuan, kesenjangan dan demotivasi kerja bagi JF penyetaraan. Hal tersebut ini juga berdampak pada tidak relevannya peta jabatan yang telah dibuat dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan pada pelantikan sela
为了实现有效治理，中央政府出台了简化官僚机构的政策。其中一个策略是通过平衡行政职位(JA)和职能职位(JF)来实现的。南加里曼丹省政府根据适用法律的规定，采用了将JA与JF平等化的机制。然而，在执行方面，它仍然是部分完成的。由四个机构，即Bappeda、Balitbangda、Dispersip和DPMPTSP，将JA的人数平衡到32人之多。南加里曼丹省政府实行均等化后面临的问题是工作体系需要调整。此外，实施一项仍然是片面的政策会造成嫉妒、不平等和工作积极性下降。此外，由于人事变动、晋升、退休等原因，将在下届就任时实施的行政自治部任命和批准的职务也将受到影响。与此相关，省政府必须立即做出(1)调整工作系统，其中包括调整工作机制和业务流程，如2022年PermenPAN-RB RI第7号关于政府机构简化官僚机构工作系统的规定，(2)准备指导地图/绘制每个区域机构的JF培训和发展优先事项，特别是对于必须在JF获得认证的JF。(3)进行咨询并重新安排JA地图，通过为将被平等的JA提供机会，然后选择有需求并适应组织需求的jf，(4)相关skpd在各自skpd中开展关于平等jf的培训方面进行密集和积极的指导，并加速ASN管理政策变化的内部化。Pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang ekektif, telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi。Salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyetaraan Jabatan administration (JA) ke Jabatan funsial (JF)。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。Penyetaraan JA ke JF telah dilaksanakan terhadap 4 SKPD, yitu Bappeda, Balitbangda, Dispersip, dan DPMPTSP, dengan jumlah JA yang disetarakan adalah sebanyak 32猩猩。Permasalahan yang dihadapi Pemprov Kalsel setelah pelaksanaan penyetaraan adalah belum adanya penyesuaian system kerja。Selain to Pelaksanaan kebijakan yang masih paral juga menimbulkan keecemburan, kesenjangan dan demotivasi kerja bagi JF penyetaran。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Terkait hal tersebut, pemprov harus segera melakukan:(1) penjama bagi JF yang harus memiliki sertifikasi di JF yang diampu， (2) penjama bagi JF yang harus memiliki sertifikasi di JF yang diampu， (2) penjama bagi JF yang harus memiliki sertifikasi di JF yang diampu， (2) penjama bagi JF yang harus memiliki sertifikasi di JF yang diampu;(3)马来半岛与马来半岛的关系，马来半岛与马来半岛的关系，马来半岛与马来半岛的关系，马来半岛与马来半岛的关系，马来半岛与马来半岛的关系，马来半岛与马来半岛的关系，马来半岛与马来半岛的关系，马来半岛与马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系，马来半岛的关系。
{"title":"Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","authors":"L. Nisa, Sri Setyati, Maliani, Dewi Siska, Siska Fitriyanti","doi":"10.47441/jkp.v17i2.284","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.284","url":null,"abstract":"To realize effective governance, the central government has issued a policy to simplify the bureaucracy. One of these policies is implemented by equalizing Administrative Positions (JA) to Functional Positions (JF). The Provincial Government of South Kalimantan has followed the mechanism for equalizing JA to JF following the provisions of the applicable laws. However, in its implementation, it is still partially done. The equalization of JA to JF has been carried out by four agencies, namely Bappeda, Balitbangda, Dispersip, and DPMPTSP, with the number of JAs being equalized to as many as 32 people. The problem faced by the South Kalimantan Provincial Government after the implementation of equalization is that the work system needs to be adjusted. In addition, implementing a policy that is still partial creates jealousy, inequality and work demotivation. This also impacts the irrelevance of the job made and approved by the Ministry of Home Affairs to be implemented at the next inauguration due to mutations, promotions, and retiring employees. Related to this, the provincial government must immediately make (1) adjustment to the work system, which includes adjustment of work mechanisms and business processes as stated in PermenPAN-RB RI Number 7 of 2022 concerning Work Systems in Government Agencies for Bureaucracy Simplification, (2) Preparation of guidance maps /mapping of JF training and development priorities in each regional apparatus, especially for JF who must have certification at the JF that is being supervised, (3) Conducting consultations and rearranging the JA map that will be aligned by providing opportunities for JAs who will be equalized to then choose JFs that are in demand and adapted to the needs of the organization, (4) related SKPDs to conduct intensive and pro-active guidance in conducting training on equalization JFs in their respective SKPDs and accelerating the internalization of changes in ASN management policies. \u0000Pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsioal (JF). Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengikuti mekanisme penyetaraan JA ke JF sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial. Penyetaraan JA ke JF telah dilaksanakan terhadap 4 SKPD, yaitu Bappeda, Balitbangda, Dispersip, dan DPMPTSP, dengan jumlah JA yang disetarakan adalah sebanyak 32 orang. Permasalahan yang dihadapi Pemprov Kalsel setelah pelaksanaan penyetaraan adalah belum adanya penyesuaian sistem kerja. Selain itu Pelaksanaan kebijakan yang masih parsial juga menimbulkan kecemburuan, kesenjangan dan demotivasi kerja bagi JF penyetaraan. Hal tersebut ini juga berdampak pada tidak relevannya peta jabatan yang telah dibuat dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan pada pelantikan sela","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125004967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The trend of issues regarding sustainable development is getting hotter discussed because of the growing discourse on climate change that is starting to be felt. Awareness of the importance of protecting the environment is why various countries emphasize their development by adopting sustainable development. The implementation of sustainable development in Indonesia has entered the village stage with the implementation of the village SDGs, which direct sustainable village development. This study aims to gain an understanding of the process of sustainable village development, which is becoming a trend throughout the world. Many studies have been conducted and published on a global scope that uses villages as research targets, but there still needs to be a research map that describes the potential for future research with existing trends. This research was conducted using the literature review method by reviewing articles in the previous study from 2018 to 2021 to provide an overview of sustainable village development trends. The data was used using research sources from the Scopus database of 1799 research results which were then processed and analyzed using the VOSviewer application. The results showed the relationship between themes, dominant research themes, relationships between researchers, and opportunities for sustainable village development research themes. Global research shows dominant themes of collective action, decentralization, gender, governance, inequality, intersectionality, participation, social capital, urban villages, and women related to sustainable village development. The dominant theme creates a relationship between the themes mostly connected to that theme. Meanwhile, the research was dominated by Yansui Liu, who wrote many articles in line with the dominant theme. Further research can be carried out by conducting research with the same theme as the Indonesian context and publishing in journals in Indonesia. Tren isu tentang pembangunan berkelanjutan semakin hangat dibahas karena berkembangnya wacana tentang perubahan iklim yang mulai dirasakan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi alasan dari berbagai negara untuk menekankan pembangunannya mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sudah masuk pada tahap desa dengan penerapan SDGs desa yang mengarahkan pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang proses pembangunan desa yang berkelanjutan dan sedang menjadi tren di seluruh dunia. Sudah banyak penelitian dilakukan dan diterbitkan dalam lingkup global yang menggunakan desa sebagai sasaran penelitian, namun masih belum ada peta penelitian yang menggambarkan potensi penelitian ke depan dengan tren yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur dengan mengkaji artikel-artikel pada penelitian sebelumnya pada tahun 2018 sampai dengan 2021 sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tren
关于可持续发展问题的讨论越来越热，因为越来越多的人开始感受到气候变化的讨论。意识到保护环境的重要性是各国通过采取可持续发展来强调发展的原因。随着指导村庄可持续发展的村庄可持续发展目标的实施，印度尼西亚可持续发展的实施进入了村庄阶段。本研究旨在了解村庄可持续发展的过程，这在世界范围内正在成为一种趋势。许多研究已经在全球范围内进行并发表，这些研究以村庄为研究对象，但仍然需要一个研究地图，以现有趋势描述未来研究的潜力。本研究采用文献综述法，通过回顾前人2018 - 2021年的研究文章，对村庄可持续发展趋势进行概述。数据来源于Scopus数据库的1799项研究成果，并使用VOSviewer应用程序进行处理和分析。结果显示了主题之间的关系、主导研究主题之间的关系、研究人员之间的关系以及村庄可持续发展研究主题的机会。全球研究显示，集体行动、权力下放、性别、治理、不平等、交叉性、参与、社会资本、城中村以及与村庄可持续发展相关的妇女是主要主题。主导主题创造了与该主题相关的主题之间的关系。与此同时，研究以刘延穗为主导，她写了许多符合主导主题的文章。进一步的研究可以通过开展与印度尼西亚背景相同主题的研究并在印度尼西亚的期刊上发表来进行。我是说，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。我的意思是，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。Penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang提出pembangunan desa yang berkelanjuutan dan semang menjadi tren di seluruh dunii。中国日报网2016.11月21日报道:中国日报网2016.12报道:中国日报网2016.12报道:中国日报网2016.12Penelitian ini dilakukan dengan mede kajian文学dengan mengkaji artikel-artikel paada Penelitian sebelumnya paada tahun 2018 sampai dengan 2021 sehinga dapat成员kan gambaran tenang bagaimana tenan penbangunan desa berkelanjutan。数据penelitian yang digunakan menggunakan sum数penelitian dari基础数据scopus sejumlah 1799 hasil penelitian yang kemudian didianalysis孟古那坎应用于VOSviewer。Hasil penelitian menunjukkan hubungan antar tema, tema dominan penelitian, hubungan antar peneliti, dan peluang tema penelitian pembangunan desa berkelanjutan。Penelitian global menunjukkan bahwa ada dominasi tema kolektif, desentralisasi，性别，治理，不平等，交叉性，党派性，社会模式，desa perkotaan, dan wanita yang berhubungan dengan pembangunan desa berkelanjuutan。Tema dominan tersebut menciptakan hubungan antar temseyang mayoritas terhubung pata temsebut。[中文]:Sedangkan, penelitian didominasi oleh Yansui Liu yang punya banyak tema tulisan sejalan dengan tema dominan。Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan Penelitian dengan tema yang sama dengan konteks indonesia diterbitkan dalam journal yang ada di indonesia。
{"title":"Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021","authors":"Yusuf Hariyoko","doi":"10.47441/jkp.v17i2.264","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.264","url":null,"abstract":"The trend of issues regarding sustainable development is getting hotter discussed because of the growing discourse on climate change that is starting to be felt. Awareness of the importance of protecting the environment is why various countries emphasize their development by adopting sustainable development. The implementation of sustainable development in Indonesia has entered the village stage with the implementation of the village SDGs, which direct sustainable village development. This study aims to gain an understanding of the process of sustainable village development, which is becoming a trend throughout the world. Many studies have been conducted and published on a global scope that uses villages as research targets, but there still needs to be a research map that describes the potential for future research with existing trends. This research was conducted using the literature review method by reviewing articles in the previous study from 2018 to 2021 to provide an overview of sustainable village development trends. The data was used using research sources from the Scopus database of 1799 research results which were then processed and analyzed using the VOSviewer application. The results showed the relationship between themes, dominant research themes, relationships between researchers, and opportunities for sustainable village development research themes. Global research shows dominant themes of collective action, decentralization, gender, governance, inequality, intersectionality, participation, social capital, urban villages, and women related to sustainable village development. The dominant theme creates a relationship between the themes mostly connected to that theme. Meanwhile, the research was dominated by Yansui Liu, who wrote many articles in line with the dominant theme. Further research can be carried out by conducting research with the same theme as the Indonesian context and publishing in journals in Indonesia. \u0000 \u0000Tren isu tentang pembangunan berkelanjutan semakin hangat dibahas karena berkembangnya wacana tentang perubahan iklim yang mulai dirasakan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi alasan dari berbagai negara untuk menekankan pembangunannya mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sudah masuk pada tahap desa dengan penerapan SDGs desa yang mengarahkan pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang proses pembangunan desa yang berkelanjutan dan sedang menjadi tren di seluruh dunia. Sudah banyak penelitian dilakukan dan diterbitkan dalam lingkup global yang menggunakan desa sebagai sasaran penelitian, namun masih belum ada peta penelitian yang menggambarkan potensi penelitian ke depan dengan tren yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur dengan mengkaji artikel-artikel pada penelitian sebelumnya pada tahun 2018 sampai dengan 2021 sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tren ","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116272841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The issue of rice procurement is still in the spotlight and focus for every organization to survive in the current era of globalization. This research purpose of this study is to analyze the performance of Perum Bulog in handling farmers' harvests in Kurik District. The research method uses a qualitative descriptive approach. The research results on Bulog handling farmers' rice in Kurik District, Merauke Regency, have yet to run optimally in the absorption of farmers' rice products. This happens because the rice skins produced by farmers do not follow the rice quality standards determined by Bulog. As a recommendation, research needs to bridge the demands and needs of farmers so that the harvest can be maximized and optimize local governments' role in training farmers. Thus, farmers will have the necessary means to optimize their crops in quality and quantity. Abstrak Permasalahan pengadaan beras masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi setiap organisasi agar dapat bertahan di era globalisasi pada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Perum Bulog dalam menangani hasil panen petani di Distrik Kurik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalaui wawancara, sedengkan untuk analisis data berupa: reduksi data; penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kinerja perum bulog dalam menyerap beras petani di Distrik Kurik Kabupaten Merauke belum berjalan secara maksimal dalam penyerapan hasil beras petani. Hal ini terjadi karena kualitas beras petani yang dihasilkan belum semua sesuai dengan standar kualiats beras yang sudah ditentukan oleh bulog. Efektivitas kinerja Perum Bulog belum efektif karena di lapangan masih banyak beras yang belum terserap secara keseluruhan. Produktifitas Perum Bulog belum maksimal dalam menyerap beras yang dihasilkan petani, penyerapan beras hanya yang memenuhi standar dan beras yang tidak memenuhi standar dikembalikan. Perum Bulog seharusnya memiliki alternatif lain dalam menampung beras yang belum memenuhi standar dengan sistem perawatan. Rekomendasi penelitian optimalisasi peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk pelatihan sistem pengelolaan sawah yang terpadu agar petani dapat memiliki pengetahuan dalam penanaman, pra panen, dan pasca panen agar hasil panen dapat dimaksimalkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
在当今全球化时代，大米采购问题仍然是每个组织生存的焦点和焦点。本研究的目的是分析Perum Bulog在Kurik地区处理农民收成的表现。研究方法采用定性描述方法。在Merauke县Kurik区，Bulog处理农民大米的研究结果尚未在农民大米产品的吸收中达到最佳状态。这是因为农民生产的米皮不符合Bulog确定的稻米质量标准。作为一项建议，研究需要在农民的需求和需求之间架起桥梁，使收获最大化，并优化地方政府在培训农民方面的作用。因此，农民将有必要的手段来优化他们的作物在质量和数量上。[摘要]永续生态系统的生态系统与生态系统的生态系统，以及生态系统的生态系统与生态系统的生态系统。图胡安·达里·佩利特尼·阿达里·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·乌苏尼·库里克。方法:penelitian menggunakan pendekatan质量。数据penelitian dikumpulkan melalaui wawancara, sedengkan untuk分析数据berupa: reduksi数据;Penyajian数据，serta penarikan kespulan。这是我的博客，我的博客是我的博客，我的博客是我的博客，我的博客是我的博客。halini terjadi karena kualitas beras petani yang dihasilkan belum semua sesuhai dunan标准kualitas beras yang sudah ditentukan oleh博客。竹节植物的生长与生长，竹节植物的生长与生长，竹节植物的生长与生长。产品:Perum Bulog belum maksimal dalam menyerap beras yang dihasilkan petani, penyerapan beras hanya yang memenuhi standard and beras yang tidak memenhi standard dikembalikan。Perum Bulog的翻译结果:Perum Bulog的翻译结果:Perum Bulog的翻译结果:Perum Bulog的翻译结果:Perum BulogRekomendasi penelitian optimalisasi peran peremintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk pelatihan系统penelolaan sawah yang terpadu agar petani dapat memoriliki pengetahuan dalam penanaman, pra panen, dan pasca panen agar hasil panen dapat dimaksimalkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya。
{"title":"Optimalisasi Kinerja Perum Bulog dalam Menyerap Hasil Panen Petani di Distrik Kurik","authors":"Hubertus, Yohanes E Teturan, Rasdi Adnan","doi":"10.47441/jkp.v17i2.283","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.283","url":null,"abstract":"The issue of rice procurement is still in the spotlight and focus for every organization to survive in the current era of globalization. This research purpose of this study is to analyze the performance of Perum Bulog in handling farmers' harvests in Kurik District. The research method uses a qualitative descriptive approach. The research results on Bulog handling farmers' rice in Kurik District, Merauke Regency, have yet to run optimally in the absorption of farmers' rice products. This happens because the rice skins produced by farmers do not follow the rice quality standards determined by Bulog. As a recommendation, research needs to bridge the demands and needs of farmers so that the harvest can be maximized and optimize local governments' role in training farmers. Thus, farmers will have the necessary means to optimize their crops in quality and quantity. \u0000Abstrak \u0000Permasalahan pengadaan beras masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi setiap organisasi agar dapat bertahan di era globalisasi pada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Perum Bulog dalam menangani hasil panen petani di Distrik Kurik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalaui wawancara, sedengkan untuk analisis data berupa: reduksi data; penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kinerja perum bulog dalam menyerap beras petani di Distrik Kurik Kabupaten Merauke belum berjalan secara maksimal dalam penyerapan hasil beras petani. Hal ini terjadi karena kualitas beras petani yang dihasilkan belum semua sesuai dengan standar kualiats beras yang sudah ditentukan oleh bulog. Efektivitas kinerja Perum Bulog belum efektif karena di lapangan masih banyak beras yang belum terserap secara keseluruhan. Produktifitas Perum Bulog belum maksimal dalam menyerap beras yang dihasilkan petani, penyerapan beras hanya yang memenuhi standar dan beras yang tidak memenuhi standar dikembalikan. Perum Bulog seharusnya memiliki alternatif lain dalam menampung beras yang belum memenuhi standar dengan sistem perawatan. Rekomendasi penelitian optimalisasi peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk pelatihan sistem pengelolaan sawah yang terpadu agar petani dapat memiliki pengetahuan dalam penanaman, pra panen, dan pasca panen agar hasil panen dapat dimaksimalkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128513556","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Angka kemiskinan di Kalimantan Selatan berada pada posisi ketiga paling rendah di Indonesia pada tahun 2020 dan terendah di Wilayah Kalimantan. Namun, secara umum, tren penurunan harga beberapa komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara, sangat mempengaruhi pendapatan penduduk, terutama di pedesaan. Meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2018 dan 2019 turut mempengaruhi angka kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analitik: Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial. Scatter plot digunakan dalam analisis Deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sebaliknya, Cross-Sectional Time-Series FGLS dan pemodelan Generalized Ridge Regression digunakan dalam analisis inferensial. Tiga dari lima jenis belanja pemerintah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, yaitu belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, dan belanja modal. Meski signifikan, ketiga jenis pengeluaran tersebut memiliki hubungan yang berlawanan. Dua dari lima fungsi belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, kedua pengeluaran tersebut masing-masing hanya tumbuh satu persen. The poverty rate in South Kalimantan is the 3rd lowest nationally in 2020 and the lowest in Kalimantan Region. However, the downward trend in the prices of several commodities that have been the backbone of the economy, such as rubber, palm oil, and coal, greatly affects the population's income, especially in rural areas. The study aims to analyze the effect of government expenditure on economic growth and poverty in South Kalimantan. The study used two analytical approaches: Descriptive and Inferential Analysis. A Scatter plot is used in Descriptive analysis to describe the relationship between government expenditure on economic growth and poverty. Cross-Sectional Time-Series FGLS and Generalized Ridge Regression modeling were used in the inferential analysis. Three out of five government expenditures statistically significantly affect economic growth: indirect personnel, direct personnel, and capital expenditure. Two of the five functions of government spending positively affect poverty reduction: direct and indirect spending.
{"title":"Causal Relationship Between Government Expenditure, Economic Growth, And Poverty In South Kalimantan","authors":"Herry Pradana, Siska Fitriyanti","doi":"10.47441/jkp.v17i2.280","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.280","url":null,"abstract":"Angka kemiskinan di Kalimantan Selatan berada pada posisi ketiga paling rendah di Indonesia pada tahun 2020 dan terendah di Wilayah Kalimantan. Namun, secara umum, tren penurunan harga beberapa komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara, sangat mempengaruhi pendapatan penduduk, terutama di pedesaan. Meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2018 dan 2019 turut mempengaruhi angka kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analitik: Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial. Scatter plot digunakan dalam analisis Deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sebaliknya, Cross-Sectional Time-Series FGLS dan pemodelan Generalized Ridge Regression digunakan dalam analisis inferensial. Tiga dari lima jenis belanja pemerintah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, yaitu belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, dan belanja modal. Meski signifikan, ketiga jenis pengeluaran tersebut memiliki hubungan yang berlawanan. Dua dari lima fungsi belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, kedua pengeluaran tersebut masing-masing hanya tumbuh satu persen. \u0000The poverty rate in South Kalimantan is the 3rd lowest nationally in 2020 and the lowest in Kalimantan Region. However, the downward trend in the prices of several commodities that have been the backbone of the economy, such as rubber, palm oil, and coal, greatly affects the population's income, especially in rural areas. The study aims to analyze the effect of government expenditure on economic growth and poverty in South Kalimantan. The study used two analytical approaches: Descriptive and Inferential Analysis. A Scatter plot is used in Descriptive analysis to describe the relationship between government expenditure on economic growth and poverty. Cross-Sectional Time-Series FGLS and Generalized Ridge Regression modeling were used in the inferential analysis. Three out of five government expenditures statistically significantly affect economic growth: indirect personnel, direct personnel, and capital expenditure. Two of the five functions of government spending positively affect poverty reduction: direct and indirect spending.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"31 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121006781","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：