The issue of climate change and global warming has now become a concern for all countries worldwide. Tackling climate change and sustainable development is part of the Sustainable Development Goals (SDGs). This article review aims to examine the various challenges in efforts to overcome climate change and support sustainable development. Several references obtained data that most countries in the world have indeed felt the impact of climate change and global warming. Various efforts and policies are carried out with these conditions to overcome the effect. Starting from applying the concept of circular economy, which is an anti-synthesis of linear economic activities, reducing the use of fossil fuels to carbon tax policies. But all these policies must also be understood and supported by all parties. Not only the government but all the private sector elements, entrepreneurs, and society. Awareness and participation of all parties are needed so that the impacts of climate change can be overcome and sustainable development can be implemented. This effort is not only for the current generation but also for the next generation. Isu perubahan iklim dan pemanasan global saat ini memang telah menjadi kekhawatiran seluruh negara didunia. Penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Tulisan ini merupakan sebuah tinjauan yang mengkaji berbagai macam tantangan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari beberapa referensi yang menjadi acuan diperoleh data bahwa sebagian besar negara telah merasakan dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan kondisi tersebut dilakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Mulai dari penerapan konsep ekonomi sirkular yang dianggap sebagai anti sintesis dari kegiatan ekonomi linier, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sampai kebijakan pajak karbon. Namun semua kebijakan tersebut tentunya juga harus dipahami dan didukung oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja tetapi harus melibatkan semua unsur disektor swasta, pengusaha dan juga masyarakat. Diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi semua pihak agar dampak perubahan iklim dapat diatasi dan pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan. Upaya ini bukan hanya untuk generasi sekarang saja tetapi untuk generasi yang akan datang.
气候变化和全球变暖问题已成为世界各国共同关注的问题。应对气候变化和可持续发展是可持续发展目标的一部分。本文综述的目的是研究克服气候变化和支持可持续发展所面临的各种挑战。一些参考文献获得的数据表明，世界上大多数国家确实感受到了气候变化和全球变暖的影响。在这些条件下，采取了各种努力和政策来克服这种影响。从应用循环经济这一线性经济活动的反合成概念出发，减少化石燃料的使用到碳税政策。但所有这些政策也必须得到各方的理解和支持。不仅是政府，还有所有私营部门、企业家和社会。需要所有各方的认识和参与，才能克服气候变化的影响，实施可持续发展。这种努力不仅是为了这一代人，也是为了下一代。我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是。Penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari tujuan可持续发展目标(SDGs)我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯登干，康迪斯，康迪斯，但迪拉库坎，贝巴盖，乌亚，丹比贾坎，乌塔斯，丹巴，杨，迪廷布坎。Mulai dari penerjapan konsep economics sirkular yang dianggap sebagai anti sintesis kegiatan economics linier, mengurangi pemakaian bahan bakar化石sampai kebijakan pajak carbon。Namun semua kebijakan tersebut tenunya juga harus dipahami dan didukung oleh semua pihak。Bukan hanya peremerintah saja tetapi harus melibatkan semua unsur disektor swasta, pengusaha dan juga masyarakat。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。
{"title":"Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan","authors":"Lola Malihah","doi":"10.47441/jkp.v17i2.272","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272","url":null,"abstract":"The issue of climate change and global warming has now become a concern for all countries worldwide. Tackling climate change and sustainable development is part of the Sustainable Development Goals (SDGs). This article review aims to examine the various challenges in efforts to overcome climate change and support sustainable development. Several references obtained data that most countries in the world have indeed felt the impact of climate change and global warming. Various efforts and policies are carried out with these conditions to overcome the effect. Starting from applying the concept of circular economy, which is an anti-synthesis of linear economic activities, reducing the use of fossil fuels to carbon tax policies. But all these policies must also be understood and supported by all parties. Not only the government but all the private sector elements, entrepreneurs, and society. Awareness and participation of all parties are needed so that the impacts of climate change can be overcome and sustainable development can be implemented. This effort is not only for the current generation but also for the next generation. \u0000Isu perubahan iklim dan pemanasan global saat ini memang telah menjadi kekhawatiran seluruh negara didunia. Penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Tulisan ini merupakan sebuah tinjauan yang mengkaji berbagai macam tantangan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari beberapa referensi yang menjadi acuan diperoleh data bahwa sebagian besar negara telah merasakan dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan kondisi tersebut dilakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Mulai dari penerapan konsep ekonomi sirkular yang dianggap sebagai anti sintesis dari kegiatan ekonomi linier, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sampai kebijakan pajak karbon. Namun semua kebijakan tersebut tentunya juga harus dipahami dan didukung oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja tetapi harus melibatkan semua unsur disektor swasta, pengusaha dan juga masyarakat. Diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi semua pihak agar dampak perubahan iklim dapat diatasi dan pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan. Upaya ini bukan hanya untuk generasi sekarang saja tetapi untuk generasi yang akan datang.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129446500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The disparity in the achievement of Covid-19 vaccination among provinces in Indonesia is still quite high. This can be one reason why the number of Covid-19 patients is still fluctuating even today. Nevertheless, the Covid-19 vaccine is still very useful to reduce Covid-19 infection. This study aims to see whether Human Development Index (HDI) and urbanization rate are the reasons behind the achievement of Covid-19 vaccination in Indonesia. The research used a quantitative approach with a cross-sectional research design. The data used are secondary data from BPS and the Ministry of Health. The data were analyzed using tabulations, graphs, and inferential analysis through the Pearson correlation test and multiple linear regression. The results show that about three-quarters of provinces in Indonesia are still below the Covid-19 vaccination target to achieve herd immunity. The scatter plot graph shows provinces with relatively low vaccination rates, having relatively low HDI and urbanization levels. Vice versa. Meanwhile, the results of a multiple linear regression analysis found that HDI and the level of urbanization had a very strong and statistically significant effect on the achievement of Covid-19 vaccination in all provinces in Indonesia. These results conclude that the achievement of the Covid-19 vaccination in Indonesia is the background for the achievement of the Covid-19 vaccination in Indonesia. Therefore, provinces with low Covid-19 vaccination achievements can be encouraged to continue pursuing the herd immunity target by paying attention to the characteristics of provinces with high HDI and high urbanization. Abstrak Disparitas capaian vaksinasi Covid-19 antarprovinsi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa jumlah pasien Covid-19 masih fluktuatif bahkan hingga saat ini. Meski demikian, vaksin Covid-19 tetap sangat bermanfaat untuk mengurangi infeksi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat urbanisasi melatarbelakangi capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian secara cross section. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS dan Kementrian Kesehatan. Data tersebut dianalisis menggunakan tabulasi, grafik, dan analisis inferensial melalui uji korelasi Pearson dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat provinsi di Indonesia masih di bawah target vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity. Grafik scatter plot menunjukkan provinsi dengan capaian vaksinasi yang relatif rendah, memiliki IPM dan tingkat urbanisasi yang juga relatif rendah. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hasil dari analisis regresi linear sederhana menemukan bahwa IPM dan tingkat urbanisasi mempunyai pengaruh cukup kuat dan signifikan secara statistik terhadap capaian vaksinasi Covid-19 di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil ini memberikan kesimp
印度尼西亚各省在Covid-19疫苗接种方面的差距仍然很大。这可能是Covid-19患者人数直到今天仍在波动的原因之一。尽管如此，Covid-19疫苗对于减少Covid-19感染仍然非常有用。本研究旨在了解人类发展指数(HDI)和城市化率是否是印度尼西亚实现Covid-19疫苗接种背后的原因。本研究采用横断面研究设计的定量方法。所使用的数据是来自BPS和卫生部的二手数据。数据分析采用表格、图表，并通过Pearson相关检验和多元线性回归进行推理分析。结果显示，印度尼西亚约四分之三的省份仍未达到实现群体免疫的Covid-19疫苗接种目标。散点图显示了疫苗接种率相对较低、人类发展指数和城市化水平相对较低的省份。亦然。同时，多元线性回归分析结果发现，人类发展指数和城市化水平对印度尼西亚所有省份实现Covid-19疫苗接种具有非常强且具有统计学意义的影响。这些结果表明，印度尼西亚实现Covid-19疫苗接种是印度尼西亚实现Covid-19疫苗接种的背景。因此，可以通过关注高人类发展指数和高城市化省份的特点，鼓励新冠肺炎疫苗接种成效较低的省份继续追求群体免疫目标。【摘要】印度尼西亚新冠肺炎疫情防控对策研究进展。新冠肺炎新冠肺炎疫情即将到来，新冠肺炎疫情即将到来。Meski demikian, vakin Covid-19 tetap sangat bermanfaat untuk mengurangi infeksi Covid-19。Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)，并发布了一份报告。Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatiatian dengan设计Penelitian secara截面。数据yang digunakan merupakan数据sekunder dari BPS dan Kementrian Kesehatan。数据简练分析，单变量分析，单变量分析，单变量分析，单变量分析，单变量分析，单变量回归，线性回归。Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar tiga perperdprovince di Indonesia masih di bawah目标vaksinasi Covid-19 untuk menapai群体免疫。格拉夫散点图为新疆省登甘省省长瓦克西纳斯杨相对图，云南丹东市市长瓦克西纳斯杨相对图。Begitu pula sebaliknya。Sedangkan hasil - dari分析回归线性sederhana menemukan bahwa IPM和tingkat urbanissi mempunyai pengaruh cucuup kuat an signikan secara统计在印度尼西亚seluruh省的首都vaksinasi Covid-19。哈西尔尼成员肯·普普曼·巴哈瓦·瓦克辛纳斯·新冠肺炎印度尼西亚。广东省人民政府新冠肺炎疫情防控总负责人、广东省人民政府防疫总负责人、广东省人民政府防疫总负责人、广东省人民政府防疫总负责人等。
{"title":"Viewing The Achievement of The Covid-19 Vaccination in Indonesia From A Human Development And Urbanization Perspective","authors":"Firman Abdurrahman, Erwin Tanur","doi":"10.47441/jkp.v17i2.286","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.286","url":null,"abstract":"The disparity in the achievement of Covid-19 vaccination among provinces in Indonesia is still quite high. This can be one reason why the number of Covid-19 patients is still fluctuating even today. Nevertheless, the Covid-19 vaccine is still very useful to reduce Covid-19 infection. This study aims to see whether Human Development Index (HDI) and urbanization rate are the reasons behind the achievement of Covid-19 vaccination in Indonesia. The research used a quantitative approach with a cross-sectional research design. The data used are secondary data from BPS and the Ministry of Health. The data were analyzed using tabulations, graphs, and inferential analysis through the Pearson correlation test and multiple linear regression. The results show that about three-quarters of provinces in Indonesia are still below the Covid-19 vaccination target to achieve herd immunity. The scatter plot graph shows provinces with relatively low vaccination rates, having relatively low HDI and urbanization levels. Vice versa. Meanwhile, the results of a multiple linear regression analysis found that HDI and the level of urbanization had a very strong and statistically significant effect on the achievement of Covid-19 vaccination in all provinces in Indonesia. These results conclude that the achievement of the Covid-19 vaccination in Indonesia is the background for the achievement of the Covid-19 vaccination in Indonesia. Therefore, provinces with low Covid-19 vaccination achievements can be encouraged to continue pursuing the herd immunity target by paying attention to the characteristics of provinces with high HDI and high urbanization. \u0000Abstrak \u0000Disparitas capaian vaksinasi Covid-19 antarprovinsi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa jumlah pasien Covid-19 masih fluktuatif bahkan hingga saat ini. Meski demikian, vaksin Covid-19 tetap sangat bermanfaat untuk mengurangi infeksi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat urbanisasi melatarbelakangi capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian secara cross section. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS dan Kementrian Kesehatan. Data tersebut dianalisis menggunakan tabulasi, grafik, dan analisis inferensial melalui uji korelasi Pearson dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat provinsi di Indonesia masih di bawah target vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity. Grafik scatter plot menunjukkan provinsi dengan capaian vaksinasi yang relatif rendah, memiliki IPM dan tingkat urbanisasi yang juga relatif rendah. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hasil dari analisis regresi linear sederhana menemukan bahwa IPM dan tingkat urbanisasi mempunyai pengaruh cukup kuat dan signifikan secara statistik terhadap capaian vaksinasi Covid-19 di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil ini memberikan kesimp","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127943348","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Saipul Hamdi, Syarifuddin, Oryza Pneumatica Indrasari, Ega Erlina
The economic viability of migrant families who depend on remittances is currently very fragile due to the Covid-19 pandemic, mainly migrants who provide for their families. When migrant workers have a lot of dependents, it makes the household's financial status worse and makes this predicament worse. The management of remittances on productive matters is also subpar in the families of Indonesian migrant workers. This article examines the socioeconomic circumstances of migrant workers to learn how Indonesian migrant workers overcame the financial crisis brought on by the Covid-19 outbreak. This article also intends to look into local government initiatives to support employees in resolving these socioeconomic repercussions and the socioeconomic impacts on migrant workers. The study was carried out over six months (January–June 2022) utilizing qualitative research approaches, including interviews, focus groups, FGDs, and data collection documentation in the field. In this study, 30 informants—15 men and 15 women—made up the sample. According to the research findings, migrant workers have techniques for surviving during a pandemic, such as leveraging the agriculture and livestock sectors. Additionally, the local administration gives migrant workers special consideration by providing direct financial help, cash social assistance, and MSME training. Akibat pandemi Covid-19, kondisi keberlangsungan ekonomi keluarga migran yang bergantung pada pengiriman remitansi saat ini sangat rentan, khususnya migran yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini diperparah ketika pekerja migran memiliki jumlah tanggungan yang banyak dan memperburuk situasi keuangan rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, keluarga pekerja migran Indonesia tidak maksimal dalam mengelola remitansi pada hal-hal yang bersifat produktif. Melihat kondisi sosial-ekonomi pekerja migran tersebut maka artikel ini juga berupaya untuk mengetahui strategi-strategi pekerja migran Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menginvestigasi dampak sosial ekonomi pekerja migran dan langkah-langkah pemerintah daerah untuk membantu pekerja dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi-partisipasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi dalam pengambilan data di lapangan. Sampel dalam penelitian ini melibatkan 30 informan yakni 15 laki-laki dan 15 perempuan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pekerja migran memiliki strategi untuk dapat bertahan hidup di tengah masa pandemi, seperti memanfaatkan sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah desa juga juga memberikan perhatian khusus kepada PMI dengan bantuan seperti BLT, BST, dan pelatihan UMKM.
由于Covid-19大流行，依赖汇款的移民家庭的经济生存能力目前非常脆弱，主要是养家糊口的移民。当农民工有大量的家属时，这使得家庭的经济状况恶化，使这种困境更加严重。印度尼西亚移徙工人家庭对生产事项汇款的管理也不尽如人意。本文考察了外来务工人员的社会经济状况，了解印尼外来务工人员如何克服新冠肺炎疫情带来的金融危机。本文还打算研究地方政府的举措，以支持员工解决这些社会经济影响和对农民工的社会经济影响。该研究历时6个月(2022年1月至6月)，采用定性研究方法，包括访谈、焦点小组、fgd和现场数据收集文件。在这项研究中，30名告密者——15名男性和15名女性——组成了样本。根据研究结果，移徙工人拥有在大流行期间生存的技术，例如利用农业和畜牧业。此外，地方政府通过提供直接财政援助、现金社会援助和中小微企业培训，对农民工给予特殊照顾。在2019冠状病毒病大流行期间，康迪西·克伯兰松根经济学者，康迪西·克伯兰松根经济学者，康迪尼·克伯兰松根经济学者，康迪尼·克伯兰松根经济学者，康迪尼·克伯兰松根经济学者，康迪尼·克伯兰松根经济学者。康迪尼尼diperparah ketika pekerja移民记忆，我的朋友，我的朋友，我的朋友，我的朋友，我的朋友，我的朋友，我的朋友。Pada saat yang bersamaan, keluarga pekerja migran印度尼西亚tidak maksimal dalam mengelola汇款，Pada half -hal yang bersifat产品。“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menginvestigasi danpak社会经济，pekerja migran danlangka - piemerintah daerah untuk membantu pekerja dalam mengatasi danpak社会经济，tersebut。Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan(2022年1 - 6月)dengan menggunakan方法Penelitian quality . dengan teknik pengambilan数据observasi-partisipasi, wawancara, FGD, dandokumentasi dalam pengambilan数据di lapangan。Sampel dalam penelitian ini melibatkan 30 informan yakni 15 laki-laki dan 15 perempuan。我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是我的意思。Pemerintah desa juga juga成员，perhatian khusus kepada PMI, dengan bantuan seperti, BST, dan pelatihan UMKM。
{"title":"Strategi Pemerintah Membantu Pekerja Migran Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Di Suralaga, Lombok Timur","authors":"Saipul Hamdi, Syarifuddin, Oryza Pneumatica Indrasari, Ega Erlina","doi":"10.47441/jkp.v17i2.289","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.289","url":null,"abstract":"The economic viability of migrant families who depend on remittances is currently very fragile due to the Covid-19 pandemic, mainly migrants who provide for their families. When migrant workers have a lot of dependents, it makes the household's financial status worse and makes this predicament worse. The management of remittances on productive matters is also subpar in the families of Indonesian migrant workers. This article examines the socioeconomic circumstances of migrant workers to learn how Indonesian migrant workers overcame the financial crisis brought on by the Covid-19 outbreak. This article also intends to look into local government initiatives to support employees in resolving these socioeconomic repercussions and the socioeconomic impacts on migrant workers. The study was carried out over six months (January–June 2022) utilizing qualitative research approaches, including interviews, focus groups, FGDs, and data collection documentation in the field. In this study, 30 informants—15 men and 15 women—made up the sample. According to the research findings, migrant workers have techniques for surviving during a pandemic, such as leveraging the agriculture and livestock sectors. Additionally, the local administration gives migrant workers special consideration by providing direct financial help, cash social assistance, and MSME training. \u0000Akibat pandemi Covid-19, kondisi keberlangsungan ekonomi keluarga migran yang bergantung pada pengiriman remitansi saat ini sangat rentan, khususnya migran yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini diperparah ketika pekerja migran memiliki jumlah tanggungan yang banyak dan memperburuk situasi keuangan rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, keluarga pekerja migran Indonesia tidak maksimal dalam mengelola remitansi pada hal-hal yang bersifat produktif. Melihat kondisi sosial-ekonomi pekerja migran tersebut maka artikel ini juga berupaya untuk mengetahui strategi-strategi pekerja migran Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menginvestigasi dampak sosial ekonomi pekerja migran dan langkah-langkah pemerintah daerah untuk membantu pekerja dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi-partisipasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi dalam pengambilan data di lapangan. Sampel dalam penelitian ini melibatkan 30 informan yakni 15 laki-laki dan 15 perempuan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pekerja migran memiliki strategi untuk dapat bertahan hidup di tengah masa pandemi, seperti memanfaatkan sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah desa juga juga memberikan perhatian khusus kepada PMI dengan bantuan seperti BLT, BST, dan pelatihan UMKM.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"137 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115190378","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Geopark Merangin Jambi is one of Indonesia's national geoparks. In 2014 Geopark Merangin Jambi was proposed as a UNESCO world heritage site. Still, it needed to meet the standards set due to the absence of clear boundaries and inadequate facilities and infrastructure. This study aims to describe the implementation of the Merangin Regency Regional Regulation Policy Number 2 of 2018 concerning the Protection and Management of Earth Park. The study results are seen from 6 variables that affect policy performance. The policy objective variable has been successfully implemented, but the policy target has yet to be achieved. While the variables of resources, attitudes of policy implementers, characteristics of policy-implementing organizations, and communication between organizations and the social, economic, and political environment have been successfully implemented, the social environment still needs to support the implementation of the policy thoroughly. It is necessary to re-socialize the approach to the community because there are still many people who need to learn the procedure so that the policy objectives can be achieved and support from the community can be obtained. Abstrak Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor:130.K/04/BGL/2012 Geopark Merangin Jambi ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Dalam kawasan Geopark Merangin Jambi terdapat fosil-fosil yang sudah berusia 300 juta tahun dan pada tahun 2014 Geopark Merangin Jambi pernah diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO namun tidak memenuhi standar yang ditetapkan karena belum ada batas yang jelas dan prasarana yang kurang memadai. Pada saat ini Geopark Merangin Jambi telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Metode penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Variabel tujuan kebijakan telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, akan tetapi sasaran untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan Geopark Merangin Jambi belum tercapai. Sedangkan variabel sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, namun lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai perda Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak
Merangin Jambi地质公园是印度尼西亚的国家地质公园之一。2014年，Merangin Jambi地质公园被联合国教科文组织列为世界遗产。然而，由于没有明确的边界，设施和基础设施不足，它需要达到规定的标准。本研究旨在描述关于保护和管理地球公园的2018年Merangin Regency第2号区域法规政策的实施情况。研究结果从影响政策绩效的6个变量来看。政策目标变量执行成功，但政策目标尚未实现。虽然资源、政策执行者的态度、政策执行组织的特征、组织与社会、经济、政治环境之间的沟通等变量已经成功实施，但社会环境仍然需要彻底支持政策的实施。由于仍有许多人需要学习有关程序，以达致政策目标，并获得社区的支持，因此有必要将该方法重新融入社区。[摘要]Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan地质，Kementerian ESDM, no . 31:130。K/04/BGL/2012 geoppark Merangin Jambi ditetapkan menjadi地质公园daram kawasan地质公园Merangin Jambi terdapat化石- fossil yang sudah berusia 300 juta tahun dan paada tahun 2014地质公园Merangin Jambi pernah diusulkan menjadi situs warisan dunii UNESCO namun tidak memenuhi standard yang ditetapkan karena belum ada batas yang jelas dan prasarana yang kurang memadai。帕达萨尼地质公园Merangin Jambi telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat。2018年10月2日，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们。[3][方法学报][j][方法定性][方法技术][数据观测][j]。2018tentenperlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi.(北京)2018tentendandanpenelolaan Taman Bumi.(北京)varabel tujuan kebijakan telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, akan tetapi sasaran untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan地质公园Merangin Jambi belum tercapai。Sedangkan变量number daya, sikap pelaksana kebijakan, akteristik organisasi pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi dan lingkungan social，经济dan political telik berhasil dilaksanakan dengan sukses, namun lingkungan social belum penuhnya mendukung terlaksananya kebijakan tersebut。2018年11月2日，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上，在北京举行的盛大庆典上。
{"title":"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi","authors":"Hamdan, Roni Ekha Putera, Hendri Koeswara","doi":"10.47441/jkp.v17i2.281","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.281","url":null,"abstract":"Geopark Merangin Jambi is one of Indonesia's national geoparks. In 2014 Geopark Merangin Jambi was proposed as a UNESCO world heritage site. Still, it needed to meet the standards set due to the absence of clear boundaries and inadequate facilities and infrastructure. This study aims to describe the implementation of the Merangin Regency Regional Regulation Policy Number 2 of 2018 concerning the Protection and Management of Earth Park. The study results are seen from 6 variables that affect policy performance. The policy objective variable has been successfully implemented, but the policy target has yet to be achieved. While the variables of resources, attitudes of policy implementers, characteristics of policy-implementing organizations, and communication between organizations and the social, economic, and political environment have been successfully implemented, the social environment still needs to support the implementation of the policy thoroughly. It is necessary to re-socialize the approach to the community because there are still many people who need to learn the procedure so that the policy objectives can be achieved and support from the community can be obtained. \u0000Abstrak \u0000Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor:130.K/04/BGL/2012 Geopark Merangin Jambi ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Dalam kawasan Geopark Merangin Jambi terdapat fosil-fosil yang sudah berusia 300 juta tahun dan pada tahun 2014 Geopark Merangin Jambi pernah diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO namun tidak memenuhi standar yang ditetapkan karena belum ada batas yang jelas dan prasarana yang kurang memadai. Pada saat ini Geopark Merangin Jambi telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Metode penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Variabel tujuan kebijakan telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, akan tetapi sasaran untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan Geopark Merangin Jambi belum tercapai. Sedangkan variabel sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, namun lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai perda Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak ","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128378853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The Youth Development Index (YDI) is an instrument to measure youth development in a region. Youth development is a vital need to prepare quality people for future development. In Indonesia, YDI is only available at the provincial level. However, district and city governments are obliged to apply youth development in regional development planning to support the achievement of provincial YDI. This paper aims to analyze youth development in the education and employment sector in Banjarbaru City based on YDI indicators in these domains: MYS, SM-APK, APK-PT, white-collar entrepreneur, and youth unemployment rate. This study used a qualitative approach and analyzed descriptively exploratory. Primary data were collected through interviews. The source of secondary data was mainly BPS and relevant worksheets. The analysis showed that the MYS and APK SM do well enough, while the APK-PT although above the achievements of the province is still below the national average. In the employment sector, white-collar entrepreneurial youth in Banjarbaru City is above the province and the nation. Youth Unemployment is above province, below the national. The problem in this sector is the mismatch between workforce competence and job opportunities. Abstrak Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu instrument untuk mengukur pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. IPP di Indonesia baru tersedia di tingkat provinsi, belum sampai ke tingkat kabupaten/kota. Meski demikian, kabupaten/kota juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang capaian IPP provinsi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan kepemudaan di sektor pendidikan dan lapangan & kesempatan kerja di Kota Banjarbaru berdasarkan indikator IPP di 2 domain tersebut, yaitu RLS, APK SM, APK PT, pemuda wirausaha kerah putih, dan TPT pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara literatur review. Data primer diambil melalui wawancara, sedangkan data sekunder terutama berasal dari BPS dan dokumen kinerja SKPD yang relevan dengan objek penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa domain Pendidikan sudah cukup baik, sedangkan di domain lapangan dan kesempatan kerja terdapat permasalahan TPT Pemuda yang cukup tinggi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
青年发展指数(YDI)是衡量一个地区青年发展的工具。青年发展是为未来发展培养高素质人才的关键。在印度尼西亚，YDI只在省一级提供。但是，为了支持地方YDI的实现，地方自治团体有义务将青少年发展纳入地区发展规划。本文旨在基于YDI指标:MYS、SM-APK、APK-PT、白领企业家和青年失业率，分析班贾巴鲁市教育和就业领域的青年发展。本研究采用定性方法和描述性探索性分析。主要数据是通过访谈收集的。辅助数据的来源主要是BPS和相关工作表。分析表明，MYS和APK SM做得足够好，而APK- pt虽然高于全省的成就，但仍低于全国平均水平。在就业方面，班贾巴鲁市的白领创业青年在全省和全国都处于领先地位。青年失业率高于省，低于全国。这个部门的问题是劳动力能力和工作机会之间的不匹配。摘要/ abstract摘要:IPP (Pembangunan Pemuda)是一种新型的Pembangunan suatu仪器。彭邦古南，彭邦古南，彭邦古南，彭邦古南，彭邦古南，彭邦古南，彭邦古南，彭邦古南，彭邦古南。IPP di Indonesia baru tersedia di tingkat province, belum sampai ke tingkat kabupaten/kota。Meski demikian, kabupaten/kota juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dalam perencanan pembangunan daerah untuk menunjang省长IPP省。tuisan ini bertujuan untuk menganalis pembangunan kedidikan dan lapangan & kesempatan kerja di Kota Banjarbaru berdasarkan指标IPP 2域tersebut, yitu RLS, APK SM, APK PT, pemuda wirausaha kerah putih, dan TPT pemuda。Penelitian, mongunakan, pendekatan，质量分析，医学文献综述。数据入门diambil melalui wawancara, sedangkan Data sekkunder terutama berasal dari BPS dan dokumen kinerja SKPD yang相关的dengan对象。Hasil分析menunjukkan bahwa域Pendidikan sudah cukup baik, sedangkan di域lapangan dan kesempatan kerja terdapat permasalahan TPT Pemuda yang cuup tinggi karena adanya ketidaksesaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia。
{"title":"Analisis Pembangunan Kepemudaan di Kota Banjarbaru menggunakan Pendekatan Indeks Pembangunan Pemuda (Domain Pendidikan dan Lapangan & Kesempatan Kerja)","authors":"Siska Fitriyanti, H. Pradana","doi":"10.47441/jkp.v17i1.257","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.257","url":null,"abstract":"The Youth Development Index (YDI) is an instrument to measure youth development in a region. Youth development is a vital need to prepare quality people for future development. In Indonesia, YDI is only available at the provincial level. However, district and city governments are obliged to apply youth development in regional development planning to support the achievement of provincial YDI. This paper aims to analyze youth development in the education and employment sector in Banjarbaru City based on YDI indicators in these domains: MYS, SM-APK, APK-PT, white-collar entrepreneur, and youth unemployment rate. This study used a qualitative approach and analyzed descriptively exploratory. Primary data were collected through interviews. The source of secondary data was mainly BPS and relevant worksheets. The analysis showed that the MYS and APK SM do well enough, while the APK-PT although above the achievements of the province is still below the national average. In the employment sector, white-collar entrepreneurial youth in Banjarbaru City is above the province and the nation. Youth Unemployment is above province, below the national. The problem in this sector is the mismatch between workforce competence and job opportunities. \u0000Abstrak \u0000Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu instrument untuk mengukur pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. IPP di Indonesia baru tersedia di tingkat provinsi, belum sampai ke tingkat kabupaten/kota. Meski demikian, kabupaten/kota juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang capaian IPP provinsi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan kepemudaan di sektor pendidikan dan lapangan & kesempatan kerja di Kota Banjarbaru berdasarkan indikator IPP di 2 domain tersebut, yaitu RLS, APK SM, APK PT, pemuda wirausaha kerah putih, dan TPT pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara literatur review. Data primer diambil melalui wawancara, sedangkan data sekunder terutama berasal dari BPS dan dokumen kinerja SKPD yang relevan dengan objek penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa domain Pendidikan sudah cukup baik, sedangkan di domain lapangan dan kesempatan kerja terdapat permasalahan TPT Pemuda yang cukup tinggi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114136707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
MSMEs are an essential pillar in the Indonesian economy with a significant contribution to the value of GDP and employment. The occurrence of the Covid 19 pandemic had a major impact on MSMEs in the form of a decrease in the value of trade and labor absorption. In order for MSMEs to survive, the Government provides program support, including social assistance for MSME actors. This study aims to determine the effectiveness of government policies in distributing social assistance for MSME actors in Indonesia and their solutions. With the SLR approach in journals published in 2020 and 2021, the results show that government policies on the distribution of social assistance are very influential because they can help with limited capital and save MSMEs from the threat of going out of business. However, it has not been effective due to the limited resources, both financially and with staff support. Hence, the inefficient bureaucratic system also contributes to the inaccurate targeting of aid recipients, resulting in the unequal distribution of aid and the large number of small entrepreneurs who have not been registered with the Cooperatives and SMEs Office. The solutions provided are adding staff and improving the bureaucratic structure, implementing a new formula to be used as a reference in inputting data on social assistance recipients, and collaboration between the central and regional governments to ensure the social assistance distribution runs effectively.
{"title":"Systematic Literature Review: Kebijakan Pemerintah terhadap Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku UMKM di Indonesia","authors":"Yuniar Aprilia, Luluk Latifah, Iskandar Ritonga","doi":"10.47441/jkp.v17i1.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.241","url":null,"abstract":"MSMEs are an essential pillar in the Indonesian economy with a significant contribution to the value of GDP and employment. The occurrence of the Covid 19 pandemic had a major impact on MSMEs in the form of a decrease in the value of trade and labor absorption. In order for MSMEs to survive, the Government provides program support, including social assistance for MSME actors. This study aims to determine the effectiveness of government policies in distributing social assistance for MSME actors in Indonesia and their solutions. With the SLR approach in journals published in 2020 and 2021, the results show that government policies on the distribution of social assistance are very influential because they can help with limited capital and save MSMEs from the threat of going out of business. However, it has not been effective due to the limited resources, both financially and with staff support. Hence, the inefficient bureaucratic system also contributes to the inaccurate targeting of aid recipients, resulting in the unequal distribution of aid and the large number of small entrepreneurs who have not been registered with the Cooperatives and SMEs Office. The solutions provided are adding staff and improving the bureaucratic structure, implementing a new formula to be used as a reference in inputting data on social assistance recipients, and collaboration between the central and regional governments to ensure the social assistance distribution runs effectively.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134043674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
As a maritime country, the management of national sea transportation is essential for the government of Indonesia. Sea transportation acts not only as a means of mobilizing people and goods but also as an interconnector among the islands. The government of Indonesia has carried out fairly good management so far. However, the management only focused on the transportation aspect. The management of the national sea transportation must also include state defence aspects as a consequence of maritime state and nation. This research aims to formulate solutions for the empowerment-based national sea transportation management mechanism that can strengthen state defence. This research uses the literature review and desk research as the data collection and analysis methods. The result of the research is the urgency to conduct the empowerment of national sea transportation as a reserve component to strengthen the state defence system. Abstrak Sebagai sebuah negara maritim, pengelolaan angkutan laut nasional adalah sebuah keharusan untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Angkutan laut tidak hanya berperan sebagai sarana mobilisasi orang dan barang saja, tapi juga sebagai penghubung antarpulau. Pemerintah Indonesia telah melakukan pengelolaan yang cukup baik hingga saat ini, hanya saja pengelolaannya masih berfokus pada aspek transportasi semata. Padahal, pengelolaan angkutan laut nasional juga harus mencakup aspek pertahanan negara sebagai konsekuensi bangsa dan negara maritim. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi terkait mekanisme pengelolaan angkutan laut nasional berbasis pemberdayaan yang mampu memperkokoh pertahanan negara, khususnya pertahanan maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui metode desk research. Analisis data menggunakan metode literature review. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukan pemberdayaan angkutan laut nasional sebagai komponen cadangan dalam rangka memperkokoh sistem pertahanan negara.
作为一个海洋国家，对国家海上运输的管理对印尼政府至关重要。海上运输不仅是调动人员和货物的一种手段，而且也是各岛屿之间的相互联系。到目前为止，印尼政府的管理还算不错。然而，管理层只关注运输方面。由于海洋国家和民族的关系，国家海上运输的管理还必须包括国防方面的内容。本研究旨在为以赋权为基础的国家海上运输管理机制制定解决方案，加强国防建设。本研究采用文献研究法和案头研究法作为资料收集和分析方法。研究的结果是迫切需要将国家海上运输作为后备组成部分进行赋权，以加强国防体系。【摘要】印尼国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局。Angkutan laut tidak hanya berperan sebagai sarana mobilisasi orang danbarang saja, tapi juga sebagai penghubung antpulau。Pemerintah印度尼西亚telah melakukan pengelolaan yang cucuup baik ingga saat ini, hanya saja pengelolaannya masih berfus pada astransportasi semata。我想说的是，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi terkait mekanisme penelolaan angkutan laut national basis(国家基础)penberdayaan yang mampu(国家基础)perkooh pertahanan negara, khususnya pertahanan marian。Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka。彭普兰的数据是关于千层面的研究。分析资料采用蒙古纳坎方法，文献综述。我的意思是:“我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。”
{"title":"Pemberdayaan Angkatan Laut Nasional Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Nasional","authors":"Boy Anugerah","doi":"10.47441/jkp.v17i1.237","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.237","url":null,"abstract":"As a maritime country, the management of national sea transportation is essential for the government of Indonesia. Sea transportation acts not only as a means of mobilizing people and goods but also as an interconnector among the islands. The government of Indonesia has carried out fairly good management so far. However, the management only focused on the transportation aspect. The management of the national sea transportation must also include state defence aspects as a consequence of maritime state and nation. This research aims to formulate solutions for the empowerment-based national sea transportation management mechanism that can strengthen state defence. This research uses the literature review and desk research as the data collection and analysis methods. The result of the research is the urgency to conduct the empowerment of national sea transportation as a reserve component to strengthen the state defence system. \u0000 \u0000Abstrak \u0000 Sebagai sebuah negara maritim, pengelolaan angkutan laut nasional adalah sebuah keharusan untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Angkutan laut tidak hanya berperan sebagai sarana mobilisasi orang dan barang saja, tapi juga sebagai penghubung antarpulau. Pemerintah Indonesia telah melakukan pengelolaan yang cukup baik hingga saat ini, hanya saja pengelolaannya masih berfokus pada aspek transportasi semata. Padahal, pengelolaan angkutan laut nasional juga harus mencakup aspek pertahanan negara sebagai konsekuensi bangsa dan negara maritim. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi terkait mekanisme pengelolaan angkutan laut nasional berbasis pemberdayaan yang mampu memperkokoh pertahanan negara, khususnya pertahanan maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui metode desk research. Analisis data menggunakan metode literature review. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukan pemberdayaan angkutan laut nasional sebagai komponen cadangan dalam rangka memperkokoh sistem pertahanan negara.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130792841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Decent road infrastructure is one of the public facilities that need to be provided by the local government to the society. However, many roads in Sidoarjo are damaged and society often complain. The Sidoarjo Regency Government in 2021 is taking a innovation by utilizing the indicative budget allocations (PIWK) focusing on overcoming the widespread damaged roads. The program is delegating some of the Regent’s authority to the sub-district head as the executor. However, the implementation of the program hasn’t run as expected. This descriptive qualitative research aims to describe the policy implementation process. Four aspect in Edward III theory name bureaucratic structure, resources, disposition and comunication are used to guide understanding the implementation process. Data were collected from in-depth interviews with officials at the Sidoarjo Regency Government, DPRD and the sub-district head as the implementor. As a result, the bureaucratic structure is still not optimal due to the regulatory problems and, furthermore, the aspect of resources is also not maximized due to the limited number and capacity of human resources in the districts. Abstrak Infrastruktur jalan yang layak menjadi salah satu fasilitas publik yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Namun, kondisi jalan di Sidoarjo banyak yang rusak dan kerap dikeluhkan warga. Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 berinovasi dengan memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk mengatasi jalan rusak. Program tersebut merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat selaku pelaksana. Tetapi, implementasi program tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendesripsikan proses implementasi kebijakan tersebut. Empat aspek dalam teori Edward III yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi digunakan untuk memandu dalam memahami proses implementasi tersebut. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan pejabat di Pemkab Sidoarjo, DPRD dan camat selaku implementor. Hasilnya, struktur birokrasi masih belum optimal karena masalah regulasi dan aspek sumber daya juga belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di kecamatan.
良好的道路基础设施是地方政府需要向社会提供的公共设施之一。然而，Sidoarjo的许多道路遭到破坏，社会经常抱怨。Sidoarjo县政府将在2021年进行一项创新，利用指示性预算拨款(PIWK)，重点解决广泛受损的道路问题。该计划将摄政王的一些权力委托给街道负责人作为执行者。然而，该计划的实施并没有像预期的那样运行。本描述性定性研究旨在描述政策实施过程。爱德华三世理论中的四个方面——官僚结构、资源、配置和沟通——被用来指导理解实施过程。数据是通过与Sidoarjo县政府官员、DPRD和作为执行者的街道负责人进行深入访谈收集的。因此，由于监管问题，官僚结构仍然不是最优的，此外，由于地区人力资源的数量和能力有限，资源方面也没有最大化。【摘要】基础设施建设(jalan yang layak menjadi salah satu fasilitas publick yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat)。Namun, kondisi jalan di Sidoarjo banyak yang rusak dan kerap dikeluhkan warga。2021年12月1日，马来西亚政府宣布了一项新计划，该计划将为印尼人民争取更多的权利。节目简介:merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat selaku pelaksana。Tetapi，实施一个程序，但berjalan sesuai yang diharapkan。Penelitian quality deskritif是一种质量描述工具，它描述了一种质量描述工具的实施方法。Empat aspek dalam teori Edward III yakni struckturr birokrasi, sumddaya, disposisi dan komunikasi digunakan untuk memandu dalam memahami proimplementas tersebut。Data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan pejabat di Pemkab Sidoarjo, DPRD dan camat selaku实施者。Hasilnya, struktur birokrasi masih belum最优的karena masalah规则，丹说sumer daya juga belum maksimal karena keterbatasan jumlah丹kapasitas sumer daya masia di kecamatan。
{"title":"Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Di Kabupaten Sidoarjo","authors":"Hendrik Muchlison","doi":"10.47441/jkp.v17i1.234","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.234","url":null,"abstract":"Decent road infrastructure is one of the public facilities that need to be provided by the local government to the society. However, many roads in Sidoarjo are damaged and society often complain. The Sidoarjo Regency Government in 2021 is taking a innovation by utilizing the indicative budget allocations (PIWK) focusing on overcoming the widespread damaged roads. The program is delegating some of the Regent’s authority to the sub-district head as the executor. However, the implementation of the program hasn’t run as expected. This descriptive qualitative research aims to describe the policy implementation process. Four aspect in Edward III theory name bureaucratic structure, resources, disposition and comunication are used to guide understanding the implementation process. Data were collected from in-depth interviews with officials at the Sidoarjo Regency Government, DPRD and the sub-district head as the implementor. As a result, the bureaucratic structure is still not optimal due to the regulatory problems and, furthermore, the aspect of resources is also not maximized due to the limited number and capacity of human resources in the districts. \u0000 \u0000Abstrak \u0000Infrastruktur jalan yang layak menjadi salah satu fasilitas publik yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Namun, kondisi jalan di Sidoarjo banyak yang rusak dan kerap dikeluhkan warga. Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 berinovasi dengan memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk mengatasi jalan rusak. Program tersebut merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat selaku pelaksana. Tetapi, implementasi program tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendesripsikan proses implementasi kebijakan tersebut. Empat aspek dalam teori Edward III yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi digunakan untuk memandu dalam memahami proses implementasi tersebut. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan pejabat di Pemkab Sidoarjo, DPRD dan camat selaku implementor. Hasilnya, struktur birokrasi masih belum optimal karena masalah regulasi dan aspek sumber daya juga belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di kecamatan. \u0000 ","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115318919","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This article aims to understand government policies in tackling the impact of the Covid-19 Pandemic on the economy of migrant workers and their recovery efforts. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic so as not to cause a prolonged crisis and minimize the impacts in other sectors, the government needs a social security policy for the economic stability of the community, especially for migrant workers. To understand in more detail about government policies and their implementation, this study aims to explore the implementation model in the economic recovery of the community, especially the Indonesian Migrant Workers (PMI) group. This research was conducted for 6 months (October-March 2022) using qualitative methods. Data was collected using participant observation techniques, in-depth interviews, FGDs, and documentation. There were 30 informants in the study (15 men and 15 women) consisting of migrant workers, village governments, local governments, NGOs, and migrant workers distributors. The results of this study indicate that Covid-19 has had a major impact on the weakening of the community’s economy, including groups of migrant workers. In addition, the village governments in the Suralaga sub-district, namely the villages of Suralaga, Paok Lombok and Dasan Borok, have successfully implemented policies from the central government in order to mitigate the economic impact of Covid-19, especially for groups of Indonesian migrant workers. In addition to continuing central programs such as providing BLT (Direct Cash Assistance) and basic necessities, the village governments in theose three villages made special policies as a solution to the economic problems that occurred to groups of Indonesian migrant workers, namely providing assistance to PMIs who were affected by disasters in their countries of work, providing illegal access to PMI during Covid-19, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) development, agricultural assistance, and livestock. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pekerja migran dan upaya pemulihannya. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini agar tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan dan meminimalisir dampak-dampak di sektor lainnya, maka pemerintah membutuhkan suatu kebijakan pengamanan sosial untuk kestabilan ekonomi masyarakat, terutama bagi buruh migran. Untuk memahami lebih detail tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model implementasinya dalam pemulihan ekonomi masyarakat khusunya kelompok pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian sebanyak 30 orang (15 laki-laki dan 15 perempuan) terdiri dari pekerja migran, pemerintah desa, pemeri
本文旨在了解政府在应对Covid-19大流行对农民工经济及其恢复工作的影响方面的政策。为了克服新冠肺炎疫情的影响，避免造成长期危机，并尽量减少对其他领域的影响，政府需要制定社会保障政策，以稳定社会经济，特别是为农民工提供社会保障。为了更详细地了解政府政策及其实施，本研究旨在探讨社区，特别是印度尼西亚农民工(PMI)群体经济复苏中的实施模式。本研究采用定性方法，历时6个月(2022年10月- 3月)。采用参与性观察技术、深度访谈、fgd和文献收集数据。本研究共有30名告密者(男15名，女15名)，包括农民工、村政府、地方政府、非政府组织和农民工分发者。这项研究的结果表明，Covid-19对社区经济，包括农民工群体的削弱产生了重大影响。此外，苏拉拉加街道的村政府，即苏拉拉加村、保龙目村和Dasan Borok村，成功地执行了中央政府的政策，以减轻新冠肺炎对经济的影响，特别是对印度尼西亚移民工人群体的影响。除了继续提供BLT(直接现金援助)和基本生活必需品等中央项目外，这三个村的村政府还制定了特殊政策，解决印尼移民工人群体遇到的经济问题，即向在工作国家受到灾害影响的PMI提供援助，在新冠疫情期间非法获取PMI，中小微企业(MSME)发展，农业援助和牲畜。[摘要]新冠肺炎大流行对经济的影响，对移民的影响，以及对人口的影响。新冠肺炎大流行是一种传染性疾病，是一种传染性疾病，是一种传染性疾病，是一种传染性疾病，是一种传染性疾病，是一种传染性疾病，是一种传染性疾病，是一种传染性疾病。Untuk memahami lebih detail tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengeksplorasi model implementasinya dalam pemulihan ekonomi masyarakat khusunya kelompok pekerja migran Indonesia (PMI)。[6]登安，孟古纳坎，孟古纳坎，等。彭普兰数据:彭普兰技术观测站，彭普兰气象站，彭普兰气象站，彭普兰气象站，彭普兰气象站。Informan dalam penelitian sebanyak 30 orang (15 laki-laki dan 15 perempuan) terdiri dari pekerja migran, pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM, dan penyalur TKI。新冠肺炎是一种传染性疾病，是一种传染性疾病，是一种传染性疾病。印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。Selain melanjutkan项目pusat seperti pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan sembako, pembijana成员，kebijana khusus sebagai solusi成员，kebijana khusus sebagai solusi成员，kebijada pada kelompok pekerja，成员，非法kepada PMI selama 2019, pengembangan UMKM, Bantuan pertanian, peternakan。
{"title":"Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Suralaga, Lombok Timur (Studi Pada Pemulihan Ekonomi Pekerja Migran)","authors":"Saipul Hamdi","doi":"10.47441/jkp.v17i1.259","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.259","url":null,"abstract":"This article aims to understand government policies in tackling the impact of the Covid-19 Pandemic on the economy of migrant workers and their recovery efforts. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic so as not to cause a prolonged crisis and minimize the impacts in other sectors, the government needs a social security policy for the economic stability of the community, especially for migrant workers. To understand in more detail about government policies and their implementation, this study aims to explore the implementation model in the economic recovery of the community, especially the Indonesian Migrant Workers (PMI) group. This research was conducted for 6 months (October-March 2022) using qualitative methods. Data was collected using participant observation techniques, in-depth interviews, FGDs, and documentation. There were 30 informants in the study (15 men and 15 women) consisting of migrant workers, village governments, local governments, NGOs, and migrant workers distributors. The results of this study indicate that Covid-19 has had a major impact on the weakening of the community’s economy, including groups of migrant workers. In addition, the village governments in the Suralaga sub-district, namely the villages of Suralaga, Paok Lombok and Dasan Borok, have successfully implemented policies from the central government in order to mitigate the economic impact of Covid-19, especially for groups of Indonesian migrant workers. In addition to continuing central programs such as providing BLT (Direct Cash Assistance) and basic necessities, the village governments in theose three villages made special policies as a solution to the economic problems that occurred to groups of Indonesian migrant workers, namely providing assistance to PMIs who were affected by disasters in their countries of work, providing illegal access to PMI during Covid-19, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) development, agricultural assistance, and livestock. \u0000Abstrak \u0000Artikel ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pekerja migran dan upaya pemulihannya. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini agar tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan dan meminimalisir dampak-dampak di sektor lainnya, maka pemerintah membutuhkan suatu kebijakan pengamanan sosial untuk kestabilan ekonomi masyarakat, terutama bagi buruh migran. Untuk memahami lebih detail tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model implementasinya dalam pemulihan ekonomi masyarakat khusunya kelompok pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian sebanyak 30 orang (15 laki-laki dan 15 perempuan) terdiri dari pekerja migran, pemerintah desa, pemeri","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122119725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
NEET (Not in Education, Employment, or Training) is one of the SustainableDevelopment Goals (SDGs) indicators to determine the level of vulnerability of youngpeople aged 15-24 years in dropping out of school, unemployment and feeling hopelessabout the world of work. BPS data shows that in 2020 West Java is the province with thehighest number of NEETs in Indonesia. The influence of West Java's NEET is very largeon the national NEET figure, as evidenced in the last 5 years the pattern is always thesame as West Java's NEET. For this reason, this study aims to determine the cause of aperson's chance to become a NEET in West Java Province using data from the 2020National Labor Force Survey (Sakernas). The analytical method used is descriptivestatistics and inferential statistics with binary logistic regression models. The resultsshowed that with a 95 percent confidence level, the variables that significantly affect aperson's status as a NEET are age, gender, disability, marital status, education, skills,work experience, education of the head of the household, number of children, presenceof toddlers or the elderly, presence of household members who work, location ofresidence, and the perceived impact of COVID-19. In addition, it was found that personswith disabilities were 4 times more likely to become NEETs than non-disabled persons. Abstrak NEET (Not in Education, Employment, or Training) ialah salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengetahui tingkat kerawanan penduduk muda usia 15-24 tahun dalam putus sekolah, pengangguran serta merasa putus asa terhadap dunia kerja. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah NEET tertinggi di Indonesia. Pengaruh NEET Jawa Barat sangat besar terhadap angka NEET nasional, terbukti dalam 5 tahun terakhir polanya selalu sama dengan NEET Jawa Barat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang berpeluang menjadi NEET di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensia dengan model regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, variabel yang signifikan mempengaruhi status seseorang menjadi NEET ialah umur, jenis kelamin, disabilitas, status perkawinan, pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anak, keberadaan balita atau lansia, keberadaan anggota rumah tangga yang bekerja, lokasi tempat tinggal, dan dampak covid-19 yang dirasakan. Selain itu ditemukan penyandang disabilitas 4 kali lebih berisiko menjadi NEET dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas.
NEET(不在教育、就业或培训中)是可持续发展目标(sdg)指标之一，用于确定15-24岁年轻人在辍学、失业和对工作世界感到绝望方面的脆弱性程度。BPS的数据显示，到2020年，西爪哇省是印尼啃老族人数最多的省份。西爪哇的NEET对全国NEET的影响非常大，在过去的5年里，西爪哇的NEET模式总是与西爪哇的NEET模式相同。因此，本研究旨在利用2020年全国劳动力调查(Sakernas)的数据，确定西爪哇省个人成为啃老族的机会的原因。分析方法采用描述统计和推理统计与二元逻辑回归模型。结果显示，在95%的置信水平下，显著影响一个人作为啃老族地位的变量是年龄、性别、残疾、婚姻状况、教育程度、技能、工作经验、户主受教育程度、子女数量、是否有幼儿或老人、是否有工作的家庭成员、居住地以及对COVID-19的感知影响。此外，研究还发现，残疾人成为啃老族的可能性是非残疾人的4倍。【摘要】NEET (Not in Education, Employment, or Training)指不受教育、不就业或不受培训的情况，即不受教育、不就业或不受培训的情况。可持续发展目标(SDGs): untuk mengetahui tingkat kerawanan penduduk muda usia 15-24 . tahun dalam putus sekolah, pengangguran serta merasa putus asterhadap dunia kerja。数据BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020爪哇巴拉特merupakan省dengan jumlah NEET tertinggi di印度尼西亚。尼泊尔的尼泊尔人，尼泊尔的尼泊尔人，尼泊尔的尼泊尔人，尼泊尔的尼泊尔人，尼泊尔的尼泊尔人。Untuk itu, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab sesseorang berpeluang menjadi NEET, Jawa Barat dengan数据调查，Angkatan Kerja national (Sakernas)， 2020。方法分析:杨迪纳肯，统计分析，邓根模型，回归logistic回归。Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat keperakaan 95人，variabel yang signfikan mempengaruhi status senefikan, jenis kelamin, disabilitas, status perkawinan, pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anak, keberadaan balita atau lansia, keberadaan anggota rumah tangga yang bekerja, lokasi tempat tinggal, dan dampak covid-19 yang diasakan。4 kali lebih berisiko menjadi NEET dibandingkan dengan yang bukan penyandang disability。
{"title":"Faktor-Faktor Penyumbang Neet di Provinsi Jawa Barat","authors":"Hella Citra","doi":"10.47441/jkp.v17i1.240","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.240","url":null,"abstract":"NEET (Not in Education, Employment, or Training) is one of the SustainableDevelopment Goals (SDGs) indicators to determine the level of vulnerability of youngpeople aged 15-24 years in dropping out of school, unemployment and feeling hopelessabout the world of work. BPS data shows that in 2020 West Java is the province with thehighest number of NEETs in Indonesia. The influence of West Java's NEET is very largeon the national NEET figure, as evidenced in the last 5 years the pattern is always thesame as West Java's NEET. For this reason, this study aims to determine the cause of aperson's chance to become a NEET in West Java Province using data from the 2020National Labor Force Survey (Sakernas). The analytical method used is descriptivestatistics and inferential statistics with binary logistic regression models. The resultsshowed that with a 95 percent confidence level, the variables that significantly affect aperson's status as a NEET are age, gender, disability, marital status, education, skills,work experience, education of the head of the household, number of children, presenceof toddlers or the elderly, presence of household members who work, location ofresidence, and the perceived impact of COVID-19. In addition, it was found that personswith disabilities were 4 times more likely to become NEETs than non-disabled persons. \u0000Abstrak \u0000NEET (Not in Education, Employment, or Training) ialah salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengetahui tingkat kerawanan penduduk muda usia 15-24 tahun dalam putus sekolah, pengangguran serta merasa putus asa terhadap dunia kerja. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah NEET tertinggi di Indonesia. Pengaruh NEET Jawa Barat sangat besar terhadap angka NEET nasional, terbukti dalam 5 tahun terakhir polanya selalu sama dengan NEET Jawa Barat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang berpeluang menjadi NEET di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensia dengan model regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, variabel yang signifikan mempengaruhi status seseorang menjadi NEET ialah umur, jenis kelamin, disabilitas, status perkawinan, pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anak, keberadaan balita atau lansia, keberadaan anggota rumah tangga yang bekerja, lokasi tempat tinggal, dan dampak covid-19 yang dirasakan. Selain itu ditemukan penyandang disabilitas 4 kali lebih berisiko menjadi NEET dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121201386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：