Digitalisasi dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan akses internet yang ada. Kini, keperluan manusia dapat lebih praktis dan cepat terselesaikan. Hal ini juga terjadi, karena adanya modernitas. Modernitas merupakan sebuah proses perkembangan yang tidak dapat di pungkiri di seluruh negara, tidak terkecuali pada negara berkembang. Kita juga dapat melihat adanya modernitas dengan munculnya penerapan pengetahuan ilmiah pada setiap aspek kehidupan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek hukum penjualan akun Netflix illegal melalui media social. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif artinya penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dengan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun Netflix illegal melalui media sosial. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun illegal melalui media sosial haruslah seimbang dengan cara dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif.
{"title":"Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial","authors":"Bagas trias Purnomo, M. Iman","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2118","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2118","url":null,"abstract":"Digitalisasi dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan akses internet yang ada. Kini, keperluan manusia dapat lebih praktis dan cepat terselesaikan. Hal ini juga terjadi, karena adanya modernitas. Modernitas merupakan sebuah proses perkembangan yang tidak dapat di pungkiri di seluruh negara, tidak terkecuali pada negara berkembang. Kita juga dapat melihat adanya modernitas dengan munculnya penerapan pengetahuan ilmiah pada setiap aspek kehidupan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek hukum penjualan akun Netflix illegal melalui media social. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif artinya penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dengan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun Netflix illegal melalui media sosial. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun illegal melalui media sosial haruslah seimbang dengan cara dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":" 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139624502","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Devina, Maria Sesilia Toe Labina, Marcelina Fitria Paparang, Silvi Ristia, Yenny Febriyanti
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bagi hukum positif dan HAM di Indonesia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normative yang berdasarkan kajian pustaka dan pendekatan empiris melalui kuesioner berbasis online. Di Indonesia, LGBT belum memiliki hukum positif secara mandiri, hanya baru berdasarkan melalui pendekatan hukum yang dianggap berhubungan dengan konteks LGBT. Salah satu hukum positifnya yaitu melalui pendekatan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, UUD NRI 1945 dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Terbaru. Ketidakpastian hukum terhadap perilaku LGBT, menimbulkan diskriminasi karena keresahan masyarakat, apakah perilaku LGBT sebagai suatu pelanggaran dan layak mendapatkan suatu hukuman ataukah perilaku LGBT benar memang adanya suatu hak individu untuk memilih orientasi seksualnya dan dilindungi atas nama Hak Asasi Manusia. Masyarakat Indonesia berharap pemerintah bergegas menanggulangi fenomena ini agar Indonesia tidak tercemari oleh pesta LGBT. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa eksistensi LGBT di Indonesia belumlah diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena dianggap sangat bertentangan dengan norma, agama serta mengingat bahwa secara filosofis Indonesia memiliki pondasi negara yang kuat yaitu Pancasila, menurut nilai-nilai yang berlaku, perilaku LGBT tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat.
本文旨在确定在印度尼西亚是否存在女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别者（LGBT）性取向的实在法和人权。本文采用的研究方法是基于文献综述的规范方法和基于在线问卷的实证方法。在印尼，LGBT 没有独立的实在法，只能基于被认为与 LGBT 相关的法律方法。其中一项实在法是通过 1974 年第 1 号法律、1945 年《印度尼西亚共和国宪法》和关于最新《刑法典》的 2023 年第 1 号法律中规定的婚姻法。针对女同性恋、男同性恋、双性恋和变性者行为的法律不确定性，造成了因公众骚乱而产生的歧视，究竟是将女同性恋、男同性恋、双性恋和变性者行为视为犯罪并应受到惩罚，还是将女同性恋、男同性恋、双性恋和变性者行为视为个人选择其性取向的权利并以人权的名义加以保护。印尼社会希望政府尽快解决这一现象，以免印尼受到 LGBT 党派的污染。本研究的结果表明，LGBT 在印尼的存在尚未被社会完全接受，因为它被认为与社会规范和宗教背道而驰，而且鉴于印尼在哲学上拥有 "潘查希拉 "这一坚实的国家基础，根据现行价值观，LGBT 的行为不符合社会规范。
{"title":"Bedah Fenomena LGBT Ditinjau Menurut Pendekatan Socio Legal dan Eksistensinya dalam Hukum Positif di Indonesia","authors":"Devina, Maria Sesilia Toe Labina, Marcelina Fitria Paparang, Silvi Ristia, Yenny Febriyanti","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2121","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2121","url":null,"abstract":"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bagi hukum positif dan HAM di Indonesia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normative yang berdasarkan kajian pustaka dan pendekatan empiris melalui kuesioner berbasis online. Di Indonesia, LGBT belum memiliki hukum positif secara mandiri, hanya baru berdasarkan melalui pendekatan hukum yang dianggap berhubungan dengan konteks LGBT. Salah satu hukum positifnya yaitu melalui pendekatan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, UUD NRI 1945 dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Terbaru. Ketidakpastian hukum terhadap perilaku LGBT, menimbulkan diskriminasi karena keresahan masyarakat, apakah perilaku LGBT sebagai suatu pelanggaran dan layak mendapatkan suatu hukuman ataukah perilaku LGBT benar memang adanya suatu hak individu untuk memilih orientasi seksualnya dan dilindungi atas nama Hak Asasi Manusia. Masyarakat Indonesia berharap pemerintah bergegas menanggulangi fenomena ini agar Indonesia tidak tercemari oleh pesta LGBT. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa eksistensi LGBT di Indonesia belumlah diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena dianggap sangat bertentangan dengan norma, agama serta mengingat bahwa secara filosofis Indonesia memiliki pondasi negara yang kuat yaitu Pancasila, menurut nilai-nilai yang berlaku, perilaku LGBT tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139534578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas. Dalam praktik peradilan pidana perlu dipahami bagaimana pembelaan hukum yang ditawarkan kepada advokat dalam proses pidana di penghakiman Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis yuridis normatif serta metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Pasal 16 Advokat melarang penuntutan pidana atau gugatan perdata bagi advokat yang bertindak dengan niat baik atas nama kliennya selama persidangan, akan tetapi secara bersamaan menunjukan bahwa implementasi hak imunitas advokat masih kurang berjalan dengan semestinya meskipun penjelasan tentang frasa dari pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 telah di perluas maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013.
{"title":"Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Praktek Peradilan Pidana","authors":"Novi Fransiska Putri, A. Suryono","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2104","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2104","url":null,"abstract":"Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas. Dalam praktik peradilan pidana perlu dipahami bagaimana pembelaan hukum yang ditawarkan kepada advokat dalam proses pidana di penghakiman Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis yuridis normatif serta metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Pasal 16 Advokat melarang penuntutan pidana atau gugatan perdata bagi advokat yang bertindak dengan niat baik atas nama kliennya selama persidangan, akan tetapi secara bersamaan menunjukan bahwa implementasi hak imunitas advokat masih kurang berjalan dengan semestinya meskipun penjelasan tentang frasa dari pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 telah di perluas maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"41 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139442361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Willy Feriansyah, Hadi Jaya Permana, Raden Achmad Salim Faqih, Muhammad Ridwan, Putra Wildy Lomo
Impor sampah plastik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut dengan menggunakan kerangka hukum Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18/2008 tentang Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari sumber-sumber resmi seperti laporan KLHK, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, dan berita terkait. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan dampak impor sampah plastik di Indonesia, serta untuk memahami regulasi yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada kurang efektif dalam mencegah masuknya sampah plastik yang merugikan ke Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan impor sampah plastik, seperti penguatan regulasi dan pengawasan, kolaborasi dengan negara asal, pengembangan industri daur ulang lokal, hukuman yang deterrent, dan penguatan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini didasarkan pada data hingga tahun 2022 dan menggunakan pendekatan ketersediaan praktik melalui pengamatan dan aktivitas bekerja lapangan.
近年来，从美国和其他国家进口到印度尼西亚的塑料废物大幅增加，对环境和公共福利造成了负面影响。本研究旨在利用第 18/2008 号环境法第 29 条第 1 款 A 和 B 项的法律框架分析这些影响。采用的方法是二手数据分析，数据来源于官方资料，如环境部报告、环境法、环境保护法和相关新闻。分析数据的目的是确定印尼塑料废物进口的趋势和影响，并了解相关法规。结果表明，超出管理能力的废物数量会对环境污染和公众健康产生影响。研究还发现，现有法规无法有效防止有害塑料废物进入印尼。研究建议采取几项措施来改进对塑料废物进口的管理和监督，如加强管理和监督、与原产国合作、发展当地回收行业、威慑性处罚以及加强相关方的参与。本研究以截至 2022 年的数据为基础，通过观察和实地考察活动采用实践可用性方法。
{"title":"Analisis Dampak Impor Sampah Plastik dari Amerika terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia Ditinjau dalam Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18","authors":"Willy Feriansyah, Hadi Jaya Permana, Raden Achmad Salim Faqih, Muhammad Ridwan, Putra Wildy Lomo","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2114","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2114","url":null,"abstract":"Impor sampah plastik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut dengan menggunakan kerangka hukum Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18/2008 tentang Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari sumber-sumber resmi seperti laporan KLHK, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, dan berita terkait. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan dampak impor sampah plastik di Indonesia, serta untuk memahami regulasi yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada kurang efektif dalam mencegah masuknya sampah plastik yang merugikan ke Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan impor sampah plastik, seperti penguatan regulasi dan pengawasan, kolaborasi dengan negara asal, pengembangan industri daur ulang lokal, hukuman yang deterrent, dan penguatan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini didasarkan pada data hingga tahun 2022 dan menggunakan pendekatan ketersediaan praktik melalui pengamatan dan aktivitas bekerja lapangan.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"58 39","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139441802","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pencemaran laut adalah salah satu masalah yang sangat serius karena dapat merusak lingkungan, alam dan kualitas air. Hal ini dapat terjadi karena masuknya material seperti limbah, bahan kimia, tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Jumlah minyak montara yang tumpah per hari diperkirakan sekitar 500.000 barel minyak selama 74 hari Hal ini sangat merugikan negara Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seberapa besar pertanggungjawaban Australia terhadap Laut Timor akibat kebocoran minyak Montara dan bagaimana menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Australia mengenai pencemaran di Laut Timor. Metode penelitian normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab negara Australia atas pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara bersifat mutlak atau tanggung jawab mutlak, penyelesaian sengketa saat ini sedang berada di tahap negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Australia.
{"title":"Analisis Pencemaran di Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara antara Australia dan Indonesia","authors":"Fitria Ade Steybi, Najwa Maulida Azzahra, Gisella Tiara Cahyani, Daffa Amanullah, Mustika Mega Wijaya","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2116","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2116","url":null,"abstract":"Pencemaran laut adalah salah satu masalah yang sangat serius karena dapat merusak lingkungan, alam dan kualitas air. Hal ini dapat terjadi karena masuknya material seperti limbah, bahan kimia, tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Jumlah minyak montara yang tumpah per hari diperkirakan sekitar 500.000 barel minyak selama 74 hari Hal ini sangat merugikan negara Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seberapa besar pertanggungjawaban Australia terhadap Laut Timor akibat kebocoran minyak Montara dan bagaimana menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Australia mengenai pencemaran di Laut Timor. Metode penelitian normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab negara Australia atas pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara bersifat mutlak atau tanggung jawab mutlak, penyelesaian sengketa saat ini sedang berada di tahap negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Australia.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"50 24","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139441987","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Alya Sophia Adillah, Muhammad Ridwan, Putra Wildy Lomo, Raden Achmad Salim Faqih, Tasya Khairunnida
Penelitian ini mengkaji permasalahan kompleks kenakalan remaja dan keterlibatan pemuda dalam geng kriminal di Kota Bogor, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran hukum dalam menangani masalah ini, dengan menekankan perlunya upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai landasan awal untuk memahami kenakalan remaja dan peran hukum dalam menanganinya di Kota Bogor. Temuan utama melibatkan definisi kenakalan remaja yang mencakup perilaku melanggar norma sosial dan hukum, serta peran penting hukum pidana dalam menangani masalah ini melalui sanksi dan mekanisme hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kenakalan remaja, dan mencakup beberapa kasus kenakalan remaja yang relevan, termasuk tawuran antar gangster dan serangan yang berujung pada kematian seorang remaja di Kota Bogor. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi penegak hukum dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk mengurangi kenakalan remaja dan memerangi geng anak, penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat peran keluarga, dan melaksanakan program pembinaan pemuda yang efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode survei dan analisis kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan kenakalan remaja di Kota Bogor.
{"title":"Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor)","authors":"Alya Sophia Adillah, Muhammad Ridwan, Putra Wildy Lomo, Raden Achmad Salim Faqih, Tasya Khairunnida","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2115","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji permasalahan kompleks kenakalan remaja dan keterlibatan pemuda dalam geng kriminal di Kota Bogor, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran hukum dalam menangani masalah ini, dengan menekankan perlunya upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai landasan awal untuk memahami kenakalan remaja dan peran hukum dalam menanganinya di Kota Bogor. Temuan utama melibatkan definisi kenakalan remaja yang mencakup perilaku melanggar norma sosial dan hukum, serta peran penting hukum pidana dalam menangani masalah ini melalui sanksi dan mekanisme hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kenakalan remaja, dan mencakup beberapa kasus kenakalan remaja yang relevan, termasuk tawuran antar gangster dan serangan yang berujung pada kematian seorang remaja di Kota Bogor. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi penegak hukum dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk mengurangi kenakalan remaja dan memerangi geng anak, penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat peran keluarga, dan melaksanakan program pembinaan pemuda yang efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode survei dan analisis kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan kenakalan remaja di Kota Bogor.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"37 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139442642","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan akan dilakukan penuntutan serta dikenakan sanksi apabila terbukti bersalah berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, penuntutan yang merupakan kewenangan Penuntut Umum dalam penerapannya terdapat kekeliruan sejak tahap penyusunan surat dakwaan yaitu tidak mendakwa Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Riset ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penuntutan dan bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr. Riset ini menggunakan jenis normatif dengan menerapkan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil riset ini, bagi Penuntut Umum hendaknya faktor kecermatan dan ketelitian perlu ditingkatkan karena seharusnya Penuntut Umum dalam perkara tersebut mendakwa Terdakwa sesuai dengan tiga tindak pidana yang dilakukan, yakni perzinahan yang diatur pada Pasal 284 KUHP, pembunuhan yang diatur oleh Pasal 338 KUHP, dan pencurian biasa yang diatur oleh Pasal 362 KUHP yang dilakukan secara perbarengan perbuatan (concursus realis), sehingga bentuk surat dakwaan yang tepat digunakan adalah kumulatif. Akan tetapi, dalam perkara ini Penuntut Umum hanya mendakwa terkait hilangnya nyawa korban saja yang didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu kekeliruan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban karena tidak mendakwa Terdakwa sesuai pada tiga tindak kejahatan yang telah dilakukan.
{"title":"Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr)","authors":"Kharisma Kharisma, Suyatna Yatna","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2105","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2105","url":null,"abstract":"Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan akan dilakukan penuntutan serta dikenakan sanksi apabila terbukti bersalah berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, penuntutan yang merupakan kewenangan Penuntut Umum dalam penerapannya terdapat kekeliruan sejak tahap penyusunan surat dakwaan yaitu tidak mendakwa Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Riset ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penuntutan dan bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr. Riset ini menggunakan jenis normatif dengan menerapkan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil riset ini, bagi Penuntut Umum hendaknya faktor kecermatan dan ketelitian perlu ditingkatkan karena seharusnya Penuntut Umum dalam perkara tersebut mendakwa Terdakwa sesuai dengan tiga tindak pidana yang dilakukan, yakni perzinahan yang diatur pada Pasal 284 KUHP, pembunuhan yang diatur oleh Pasal 338 KUHP, dan pencurian biasa yang diatur oleh Pasal 362 KUHP yang dilakukan secara perbarengan perbuatan (concursus realis), sehingga bentuk surat dakwaan yang tepat digunakan adalah kumulatif. Akan tetapi, dalam perkara ini Penuntut Umum hanya mendakwa terkait hilangnya nyawa korban saja yang didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu kekeliruan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban karena tidak mendakwa Terdakwa sesuai pada tiga tindak kejahatan yang telah dilakukan.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"49 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139448070","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ananta Dwi Prayoga, Silvi Ristia, M. Arief, Reza Akbar Nugarah, Marcelina Fitriani P
Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia, sejatinya belum diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga banyak pasangan sesama jenis yang memilih menikah di luar negeri contohnya Ragil. Ragil Mahardika menikah dengan seorang pria Jerman berusia 35 tahun yaitu Frederik Vollert. Keduanya menikah di Jerman, negara yang memungkinkan persatuan sesama jenis. Setelah menikah, keduanya tinggal di Bayern, Jerman. Perkawinan yang telah dilakukan oleh Ragil Mahardika sudah jelas merupakan perkawinan sesama jenis, perkawinan ini tergolong perkawinan beda kewarganegaraan dikarenakan Ragil Mahardika terlebih dahulu menikah dengan Frederik Mollert pada tahun 2018 yang kemudian disusul pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Jerman pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perkawinan antar bangsa menurut Hukum Perdata Internasional serta untuk mengetahui keabsahan perkawinan campuran sesama jenis yang dilakukan di luar Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif, dengan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilalukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata internasional yang dimana didalamnya telah memuat fakta yang valid atau relevan baik dalam aspek subjek hukumnya maupun dalam aspek objektifnya. Hasil penelitian ini dapat menemukan fakta bahwa perkawinan sesama jenis pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Menurut pasal tersebut pasangan sesama jenis, baik gay atau homoseksual (pasangan pria dengan pria) maupun lesbian (pasangan wanita dengan wanita), tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia
{"title":"Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional","authors":"Ananta Dwi Prayoga, Silvi Ristia, M. Arief, Reza Akbar Nugarah, Marcelina Fitriani P","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2102","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2102","url":null,"abstract":"Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia, sejatinya belum diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga banyak pasangan sesama jenis yang memilih menikah di luar negeri contohnya Ragil. Ragil Mahardika menikah dengan seorang pria Jerman berusia 35 tahun yaitu Frederik Vollert. Keduanya menikah di Jerman, negara yang memungkinkan persatuan sesama jenis. Setelah menikah, keduanya tinggal di Bayern, Jerman. Perkawinan yang telah dilakukan oleh Ragil Mahardika sudah jelas merupakan perkawinan sesama jenis, perkawinan ini tergolong perkawinan beda kewarganegaraan dikarenakan Ragil Mahardika terlebih dahulu menikah dengan Frederik Mollert pada tahun 2018 yang kemudian disusul pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Jerman pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perkawinan antar bangsa menurut Hukum Perdata Internasional serta untuk mengetahui keabsahan perkawinan campuran sesama jenis yang dilakukan di luar Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif, dengan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilalukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata internasional yang dimana didalamnya telah memuat fakta yang valid atau relevan baik dalam aspek subjek hukumnya maupun dalam aspek objektifnya. Hasil penelitian ini dapat menemukan fakta bahwa perkawinan sesama jenis pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Menurut pasal tersebut pasangan sesama jenis, baik gay atau homoseksual (pasangan pria dengan pria) maupun lesbian (pasangan wanita dengan wanita), tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"38 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139449556","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
People who commit legal errors and cause the consequences of these legal actions must be able to take responsibility for the consequences of their actions. Murder is the act of taking another person's life intentionally and the aim is to take someone's life, while the crime of assault is a crime whose target is the human body. The aim of this research is to find out how the judge views the death of the victim in the crime of murder. This research uses normative juridical methods, meaning library research that uses library legal material sources using a legal approach and a case approach. In this case the researcher does not agree with the judge's decision because according to the researcher what is meant by the crime of murder is the victim who should have died when the incident occurred, but at that time the victim also died. did not die immediately, therefore the appropriate charge is for committing a criminal act of serious abuse which resulted in death. The results of the research discussion can be concluded that the judge's consideration in handing down and determining the death of the victim was incorrect.
{"title":"Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kematian Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/Pn.Atb)","authors":"Rifrinda Nur Affiani, Suyatna","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2070","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2070","url":null,"abstract":"People who commit legal errors and cause the consequences of these legal actions must be able to take responsibility for the consequences of their actions. Murder is the act of taking another person's life intentionally and the aim is to take someone's life, while the crime of assault is a crime whose target is the human body. The aim of this research is to find out how the judge views the death of the victim in the crime of murder. This research uses normative juridical methods, meaning library research that uses library legal material sources using a legal approach and a case approach. In this case the researcher does not agree with the judge's decision because according to the researcher what is meant by the crime of murder is the victim who should have died when the incident occurred, but at that time the victim also died. did not die immediately, therefore the appropriate charge is for committing a criminal act of serious abuse which resulted in death. The results of the research discussion can be concluded that the judge's consideration in handing down and determining the death of the victim was incorrect.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"51 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139451976","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The provisions of Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code state that detention is the placement of a suspect/defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor or judge with his or her determination and in a regulated manner. in this law. Detention is the placement of a suspect/defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor, or judge with his or her determination, with the conditions and methods regulated in this law. Therefore, detention is a form of deprivation of a person's freedom of movement and is a threat aimed at giving a feeling of regret to someone who has committed an offense. Detained suspects/defendants have several rights, one of which is the right to submit a request for suspension or the right to transfer detention. According to the provisions of Article 31 of the Criminal Procedure Code, a suspension of detention can be granted by investigators, public prosecutors or judges in accordance with their respective authorities with or without cash collateral or personal guarantees, based on predetermined conditions. The purpose of this research is to determine the responsibility of the guarantor if a suspect or accused who is detained or transferred to detention escapes. The research method uses normative juridical with a statutory and conceptual approach. The result of this research is that a suspension of detention can be granted by the police investigator as the detention institution, if the suspect/accused or guarantor has fulfilled the conditions that have been set. However, during the suspension of detention, the suspect/defendant escapes and is not found within a period of 3 (three) months, then (the guarantor) is responsible for bearing all risks and consequences that arise, namely by depositing the security deposit. in the amount specified in the agreement at the beginning. granting suspension of detention
{"title":"Tanggung Jawab Penjamin dalam Penanguhan atau Pengalihan Penahanan Tersangka atau Terdakwa","authors":"Vian Nando Wirawan, Suyatna","doi":"10.47134/ijlj.v1i3.2071","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2071","url":null,"abstract":"The provisions of Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code state that detention is the placement of a suspect/defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor or judge with his or her determination and in a regulated manner. in this law. Detention is the placement of a suspect/defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor, or judge with his or her determination, with the conditions and methods regulated in this law. Therefore, detention is a form of deprivation of a person's freedom of movement and is a threat aimed at giving a feeling of regret to someone who has committed an offense. Detained suspects/defendants have several rights, one of which is the right to submit a request for suspension or the right to transfer detention. According to the provisions of Article 31 of the Criminal Procedure Code, a suspension of detention can be granted by investigators, public prosecutors or judges in accordance with their respective authorities with or without cash collateral or personal guarantees, based on predetermined conditions. The purpose of this research is to determine the responsibility of the guarantor if a suspect or accused who is detained or transferred to detention escapes. The research method uses normative juridical with a statutory and conceptual approach. The result of this research is that a suspension of detention can be granted by the police investigator as the detention institution, if the suspect/accused or guarantor has fulfilled the conditions that have been set. However, during the suspension of detention, the suspect/defendant escapes and is not found within a period of 3 (three) months, then (the guarantor) is responsible for bearing all risks and consequences that arise, namely by depositing the security deposit. in the amount specified in the agreement at the beginning. granting suspension of detention","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"39 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139451951","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：