Pilkada adalah salah satu mekanisme penting yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan dituntut untuk memiliki netralitas dan integritas dalam menghadapi proses demokrasi. Namun, setiap kali pemilu diselenggarakan, selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan mengenai pelanggaran imparsialitas yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pilkada serta untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara. Riset ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan tipe yuridis normatif. Berdasarkan hasil riset ini, ditemui pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Jember yang menyatakan secara jelas mendukung atas majunya Muhammad Fawaid sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024, tentu hal ini melanggar Pasal 280, 282, dan 490 UU Pemilu, oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas tersebut, maka hendaknya Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab serta responsif atas pengawasan pelaksanaan norma-norma sesuai regulasi, kode etik, serta kode perilaku ASN, menindak secara tegas Asosiasi Kepala Desa Jember yang secara jelas menyatakan dukungan kepada salah satu paslon yang akan maju dalam kontestasi pilkada.
{"title":"Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember","authors":"Febri Anggara, Lutfian Ubaidillah","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3048","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3048","url":null,"abstract":"Pilkada adalah salah satu mekanisme penting yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan dituntut untuk memiliki netralitas dan integritas dalam menghadapi proses demokrasi. Namun, setiap kali pemilu diselenggarakan, selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan mengenai pelanggaran imparsialitas yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pilkada serta untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara. Riset ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan tipe yuridis normatif. Berdasarkan hasil riset ini, ditemui pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Jember yang menyatakan secara jelas mendukung atas majunya Muhammad Fawaid sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024, tentu hal ini melanggar Pasal 280, 282, dan 490 UU Pemilu, oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas tersebut, maka hendaknya Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab serta responsif atas pengawasan pelaksanaan norma-norma sesuai regulasi, kode etik, serta kode perilaku ASN, menindak secara tegas Asosiasi Kepala Desa Jember yang secara jelas menyatakan dukungan kepada salah satu paslon yang akan maju dalam kontestasi pilkada.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"14 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141813621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Jawa Timur melalui analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan meninjau kasus pengadilan dari tahun 2010 hingga 2022, penelitian ini menangani kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami hasil praktis dari proses peradilan terhadap kontrol polusi. Secara spesifik, analisis ini mengkaji penerapan dan dampak sanksi terhadap para pencemar, menyediakan bukti bahwa intervensi yudisial telah efektif mengurangi insiden pencemaran dengan menerapkan sanksi yang ketat. Temuan ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yudisial yang aktif dalam mitigasi degradasi lingkungan, menyarankan peningkatan kebijakan untuk lebih memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
{"title":"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan","authors":"Muhammad Giffari Soamole, Emy Rosnawati","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3081","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3081","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Jawa Timur melalui analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan meninjau kasus pengadilan dari tahun 2010 hingga 2022, penelitian ini menangani kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami hasil praktis dari proses peradilan terhadap kontrol polusi. Secara spesifik, analisis ini mengkaji penerapan dan dampak sanksi terhadap para pencemar, menyediakan bukti bahwa intervensi yudisial telah efektif mengurangi insiden pencemaran dengan menerapkan sanksi yang ketat. Temuan ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yudisial yang aktif dalam mitigasi degradasi lingkungan, menyarankan peningkatan kebijakan untuk lebih memperkuat upaya perlindungan lingkungan.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"133 24","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141811566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kekosongan hukum menyebabkan interpretasi yang beragam dan seringkali merugikan pasangan beda agama. Menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan tertulis dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam konteks ini. Berdasarkan UU Adminduk yang diperbarui oleh UU Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang keluar sebuah penetapan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama, diakui secara administratif. Namun, tantangan tetap ada karena pandangan agama yang melarang memperbolehkan perkawinan berbeda agama mempengaruhi penerimaan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif dan retributif, dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai agama untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan ilmu dan masukan teruntuk pembuat dan pemberi kebijakan atau peraturan saat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait perkawinan beda agama di Indonesia.
{"title":"Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan","authors":"Agil Yunitasari, Yunita Reykasari","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3036","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3036","url":null,"abstract":"Kekosongan hukum menyebabkan interpretasi yang beragam dan seringkali merugikan pasangan beda agama. Menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan tertulis dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam konteks ini. Berdasarkan UU Adminduk yang diperbarui oleh UU Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang keluar sebuah penetapan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama, diakui secara administratif. Namun, tantangan tetap ada karena pandangan agama yang melarang memperbolehkan perkawinan berbeda agama mempengaruhi penerimaan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif dan retributif, dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai agama untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan ilmu dan masukan teruntuk pembuat dan pemberi kebijakan atau peraturan saat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait perkawinan beda agama di Indonesia.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"92 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141812369","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penebangan liar di hutan lindung Indonesia masih menjadi isu penting yang membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap pembalak liar untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan statistik, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan tren kasus pembalakan liar. Temuan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar, yang mencerminkan komitmen terhadap ketentuan hukum. Analisis data menunjukkan fluktuasi dalam kasus pembalakan liar, dengan penurunan yang diamati pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, dan peningkatan pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum cukup kuat, penebangan hutan ilegal masih terus terjadi. Studi ini menyimpulkan bahwa para penegak hukum telah bekerja keras untuk menghentikan penebangan liar, meskipun upaya yang berkelanjutan dan strategi adaptif sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
{"title":"Analisis Putusan Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia","authors":"Anindya Pramitaqwati, Emy Rosnawati","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3084","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3084","url":null,"abstract":"Penebangan liar di hutan lindung Indonesia masih menjadi isu penting yang membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap pembalak liar untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan statistik, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan tren kasus pembalakan liar. Temuan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar, yang mencerminkan komitmen terhadap ketentuan hukum. Analisis data menunjukkan fluktuasi dalam kasus pembalakan liar, dengan penurunan yang diamati pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, dan peningkatan pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum cukup kuat, penebangan hutan ilegal masih terus terjadi. Studi ini menyimpulkan bahwa para penegak hukum telah bekerja keras untuk menghentikan penebangan liar, meskipun upaya yang berkelanjutan dan strategi adaptif sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"99 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141812216","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini mengkaji penyediaan konten pendidikan di YouTube, khususnya tutorial kriminalitas, dalam kerangka Undang-Undang Penyiaran Indonesia (UU No. 32 Tahun 2002) dan perannya dalam pembangunan karakter bangsa. Terlepas dari tujuan UU tersebut untuk mendidik, tutorial-tutorial tersebut gagal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, menggunakan interpretasi sistematis dan tata bahasa, penelitian ini menyoroti pengaruh konten semacam itu dalam menghasut perilaku kriminal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tutorial kejahatan berfokus pada "konten" yang mendorong aktivitas kriminal, sehingga melanggar Pasal 160 KUHP, yang membahas tentang penghasutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa video-video ini tidak hanya mendidik penonton untuk melakukan kejahatan tetapi juga menghasut mereka dengan memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melakukan tindakan kriminal, yang menimbulkan implikasi hukum dan etika yang signifikan.
{"title":"Tutorial Kejahatan di YouTube Melanggar UU Penyiaran Indonesia dan Memicu Tindak Pidana","authors":"Pandu Sarigati, M. T. Multazam","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3054","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3054","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji penyediaan konten pendidikan di YouTube, khususnya tutorial kriminalitas, dalam kerangka Undang-Undang Penyiaran Indonesia (UU No. 32 Tahun 2002) dan perannya dalam pembangunan karakter bangsa. Terlepas dari tujuan UU tersebut untuk mendidik, tutorial-tutorial tersebut gagal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, menggunakan interpretasi sistematis dan tata bahasa, penelitian ini menyoroti pengaruh konten semacam itu dalam menghasut perilaku kriminal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tutorial kejahatan berfokus pada \"konten\" yang mendorong aktivitas kriminal, sehingga melanggar Pasal 160 KUHP, yang membahas tentang penghasutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa video-video ini tidak hanya mendidik penonton untuk melakukan kejahatan tetapi juga menghasut mereka dengan memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melakukan tindakan kriminal, yang menimbulkan implikasi hukum dan etika yang signifikan.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"29 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141815590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Studi ini mengkaji Putusan No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai kekerasan seksual dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengulas penerapan prinsip Concursus Delictorum dalam hukum pidana, khususnya bagaimana pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dihukum secara kumulatif. Temuan penelitian menekankan bahwa dalam sistem ini, setiap tindak pidana berhak atas hukuman tersendiri sesuai dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam pemahaman penerapan hukuman kumulatif dalam kasus kekerasan seksual dalam hubungan domestik, serta menggarisbawahi implikasi bagi praktik hukum dan kebijakan terkait pelaku kejahatan semacam itu.
{"title":"Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri","authors":"Izza Saltsa F. M., Emy Rosnawati","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3063","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3063","url":null,"abstract":"Studi ini mengkaji Putusan No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai kekerasan seksual dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengulas penerapan prinsip Concursus Delictorum dalam hukum pidana, khususnya bagaimana pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dihukum secara kumulatif. Temuan penelitian menekankan bahwa dalam sistem ini, setiap tindak pidana berhak atas hukuman tersendiri sesuai dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam pemahaman penerapan hukuman kumulatif dalam kasus kekerasan seksual dalam hubungan domestik, serta menggarisbawahi implikasi bagi praktik hukum dan kebijakan terkait pelaku kejahatan semacam itu.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"70 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141817587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Studi ini menyelidiki dampak perang sebagai force majeure terhadap perdagangan global, dengan fokus pada bagaimana perubahan legislatif dapat memengaruhi pendapatan eksportir. Penelitian ini secara khusus mengkaji klaim asuransi tahun 2022 yang timbul dari konflik Rusia-Ukraina, yang menyoroti kompleksitas pendefinisian keadaan kahar dalam klaim asuransi perdagangan yang terkait dengan ketidakstabilan politik dan militer. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mempelajari ketentuan asuransi perdagangan yang mensyaratkan penilaian stabilitas politik di negara tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi perang sebagai force majeure membutuhkan ketentuan khusus dari perusahaan asuransi dan potensi negosiasi ulang, yang mengilustrasikan bahwa klaim semacam itu tidak dapat divalidasi secara langsung. Temuan ini menekankan perlunya parameter hukum yang eksplisit dalam asuransi perdagangan untuk menavigasi risiko yang terkait dengan gangguan geopolitik secara efektif.
{"title":"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan Terkait Risiko Peperangan","authors":"Siti Rokoyah, Noor Fatimah Mediawati","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3058","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3058","url":null,"abstract":"Studi ini menyelidiki dampak perang sebagai force majeure terhadap perdagangan global, dengan fokus pada bagaimana perubahan legislatif dapat memengaruhi pendapatan eksportir. Penelitian ini secara khusus mengkaji klaim asuransi tahun 2022 yang timbul dari konflik Rusia-Ukraina, yang menyoroti kompleksitas pendefinisian keadaan kahar dalam klaim asuransi perdagangan yang terkait dengan ketidakstabilan politik dan militer. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mempelajari ketentuan asuransi perdagangan yang mensyaratkan penilaian stabilitas politik di negara tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi perang sebagai force majeure membutuhkan ketentuan khusus dari perusahaan asuransi dan potensi negosiasi ulang, yang mengilustrasikan bahwa klaim semacam itu tidak dapat divalidasi secara langsung. Temuan ini menekankan perlunya parameter hukum yang eksplisit dalam asuransi perdagangan untuk menavigasi risiko yang terkait dengan gangguan geopolitik secara efektif.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"30 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141815578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Studi ini mengeksplorasi implikasi hukum dari pembelian dan penjualan tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris, praktik umum namun sering kali salah paham yang dapat menyebabkan potensi sengketa di antara ahli waris. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menganalisis ketentuan-ketentuan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan. Analisis kualitatif terhadap prinsip-prinsip hukum mengungkapkan bahwa transaksi tanpa persetujuan sepenuhnya dari semua ahli waris dapat mengakibatkan hak kepemilikan yang dipersengketakan. Temuan ini menyoroti kemungkinan litigasi perdata di antara ahli waris yang enggan mengalahkan klaim warisan mereka. Studi ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dan kesepakatan di antara ahli waris dalam transaksi yang melibatkan aset warisan, dengan menekankan perlunya kejelasan dan ketaatan terhadap prosedur hukum untuk menghindari sengketa dan memastikan distribusi warisan yang adil.
{"title":"Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain","authors":"Amellia Fitria Hamidah, Sri Budi Purwaningsih","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3065","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3065","url":null,"abstract":"Studi ini mengeksplorasi implikasi hukum dari pembelian dan penjualan tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris, praktik umum namun sering kali salah paham yang dapat menyebabkan potensi sengketa di antara ahli waris. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menganalisis ketentuan-ketentuan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan. Analisis kualitatif terhadap prinsip-prinsip hukum mengungkapkan bahwa transaksi tanpa persetujuan sepenuhnya dari semua ahli waris dapat mengakibatkan hak kepemilikan yang dipersengketakan. Temuan ini menyoroti kemungkinan litigasi perdata di antara ahli waris yang enggan mengalahkan klaim warisan mereka. Studi ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dan kesepakatan di antara ahli waris dalam transaksi yang melibatkan aset warisan, dengan menekankan perlunya kejelasan dan ketaatan terhadap prosedur hukum untuk menghindari sengketa dan memastikan distribusi warisan yang adil.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"28 48","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141814197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Studi ini mengkaji evolusi hukum lingkungan di Indonesia dari Undang-Undang 4/1982 hingga Undang-Undang 6/2023, dengan fokus pada jenis sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan lingkungan dan analisis putusan pengadilan dari tahun 1997 hingga 2009. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan sejarah, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis sanksi dan prinsip yang berbeda dalam berbagai undang-undang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan konsistensi dalam putusan pengadilan selama periode tertentu, yang cenderung mendukung sanksi pidana. Analisis ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan regulasi lingkungan dan menyoroti implikasi untuk perkembangan legislatif dan yudisial di masa depan dalam tata kelola lingkungan.
{"title":"Konsistensi Sanksi Kejahatan Lingkungan Bentuk Lahan Hukum Indonesia","authors":"Ferdi Safari, Emy Rosnawati","doi":"10.47134/ijlj.v2i1.3066","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3066","url":null,"abstract":"Studi ini mengkaji evolusi hukum lingkungan di Indonesia dari Undang-Undang 4/1982 hingga Undang-Undang 6/2023, dengan fokus pada jenis sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan lingkungan dan analisis putusan pengadilan dari tahun 1997 hingga 2009. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan sejarah, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis sanksi dan prinsip yang berbeda dalam berbagai undang-undang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan konsistensi dalam putusan pengadilan selama periode tertentu, yang cenderung mendukung sanksi pidana. Analisis ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan regulasi lingkungan dan menyoroti implikasi untuk perkembangan legislatif dan yudisial di masa depan dalam tata kelola lingkungan.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"33 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141815448","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sertfikat pada dasarnya merupakan suatu bukti yang sah dalam membuktikan suatu keterangan fisik dan juga hukum yang ada di dalamnya. Namun apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan sertifikat secara administrative, maka sertifikat dianggap tidak valid. Hal tersebut dapat menimbulkan pembatalan Sertifikat Hak Milik karena cacat hukum administratif dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan dalam hal yaitu adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat. Kasus yang terjadi akibat adanya pembatalan sertifikat terjadi di Desa Wongsorejo dari Penggungat (warga sipil) dan Tergugat Intervensi II (BPN), dimana terdapat lahan seluas 30m2 dengan kepemilikan yang tumpang tindih. Kondisi tersebut diajukan terhadap Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun pihak Penggugat tidak melanjutkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi melainkan melalukan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Sehingga dapat dikatan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan antara putusan tingkat pertama dan banding karena tingkat pertama tidak bertanggung jawab dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo sebab bukan kewenangan absolut. Perkara a quo ini menjadi perkara perbuatan melawan hukum sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi.
{"title":"Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.325/Desawongsorejo dalam Perkara Putusan Nomor. 578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY","authors":"Billa Amara Bittaqwa, Lutfian Ubaidillah","doi":"10.47134/ijlj.v1i4.2812","DOIUrl":"https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2812","url":null,"abstract":"Sertfikat pada dasarnya merupakan suatu bukti yang sah dalam membuktikan suatu keterangan fisik dan juga hukum yang ada di dalamnya. Namun apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan sertifikat secara administrative, maka sertifikat dianggap tidak valid. Hal tersebut dapat menimbulkan pembatalan Sertifikat Hak Milik karena cacat hukum administratif dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan dalam hal yaitu adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat. Kasus yang terjadi akibat adanya pembatalan sertifikat terjadi di Desa Wongsorejo dari Penggungat (warga sipil) dan Tergugat Intervensi II (BPN), dimana terdapat lahan seluas 30m2 dengan kepemilikan yang tumpang tindih. Kondisi tersebut diajukan terhadap Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun pihak Penggugat tidak melanjutkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi melainkan melalukan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Sehingga dapat dikatan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan antara putusan tingkat pertama dan banding karena tingkat pertama tidak bertanggung jawab dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo sebab bukan kewenangan absolut. Perkara a quo ini menjadi perkara perbuatan melawan hukum sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi.","PeriodicalId":503853,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Law and Justice","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141683217","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：