Pub Date : 2018-12-31DOI: 10.26593/JIHI.V14I2.2986.203-215
S. M. Putri, E. Dewi
Humanitarian issue that often raised as a problem for developing countries, is often likely linked to gender issue. Having labeled as a region with the highest violence data prevalence, Pacific Islands countries possess assorted factors that tolerates the practice of gender dominance and discrimination amongst their societies. Responding this phenomenon, the governments in Pacific Islands countries are oftentimes receiving assistance from other international relations actors, in which one of them is UN Women. With the support from Australian government, this UN body assist numerous institutions from various level in making the effort to eliminate violence against women as the most protrude form of gender based discrimination in Pacific. Involvement of other parties from diverse groups indicates the relations between actors of Multi-Track Diplomacy with the program initiated by UN Women. Using theory of Multi-Track Diplomacy and concept of Gender-Based Violence, this research identifies the participation and contribution made by a total of nine tracks in responding to violence against women issue in the Pacific. Such response itself is one of the world peace endeavors, which is also the ultimate purpose of Multi-Track Diplomacy. Result of this response shaped in their participation and contribution within variety of programs under Pacific Fund. Keywords: Pacific, gender equality, foreign aids, Multi-Track Diplomacy, peacemaking.
{"title":"Eliminating Violence against Women in Pacific through Multi-Track Diplomacy","authors":"S. M. Putri, E. Dewi","doi":"10.26593/JIHI.V14I2.2986.203-215","DOIUrl":"https://doi.org/10.26593/JIHI.V14I2.2986.203-215","url":null,"abstract":"Humanitarian issue that often raised as a problem for developing countries, is often likely linked to gender issue. Having labeled as a region with the highest violence data prevalence, Pacific Islands countries possess assorted factors that tolerates the practice of gender dominance and discrimination amongst their societies. Responding this phenomenon, the governments in Pacific Islands countries are oftentimes receiving assistance from other international relations actors, in which one of them is UN Women. With the support from Australian government, this UN body assist numerous institutions from various level in making the effort to eliminate violence against women as the most protrude form of gender based discrimination in Pacific. Involvement of other parties from diverse groups indicates the relations between actors of Multi-Track Diplomacy with the program initiated by UN Women. Using theory of Multi-Track Diplomacy and concept of Gender-Based Violence, this research identifies the participation and contribution made by a total of nine tracks in responding to violence against women issue in the Pacific. Such response itself is one of the world peace endeavors, which is also the ultimate purpose of Multi-Track Diplomacy. Result of this response shaped in their participation and contribution within variety of programs under Pacific Fund. Keywords: Pacific, gender equality, foreign aids, Multi-Track Diplomacy, peacemaking.","PeriodicalId":53014,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional","volume":"72 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84514372","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-31DOI: 10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236
Syaiful Anam, Ristiyani Ristiyani
Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu kebijakan ambisius yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. BRI mencakup dua aspek yaitu the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century Maritime Silk Road . BRI merupakan proyek raksasa yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping karena mencakup 2/3 populasi global dan 3/4 sumber energi. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI dengan menggunakan perspektif neorealisme yang terdiri dari konsep kepentingan nasional, balance of power , dan hegemonic stability . Hasil temuan dalam tulisan ini terbagi ke dalam 3 alasan, yaitu (1) kepentingan Tiongkok untuk mengamankan jalur pasokan energi ke Timur Tengah dan Asia Tengah lewat kerjasama dengan negara-negara di Asia Selatan, (2) ambisi Tiongkok mengambil alih peran kepemimpinan di kawasan Asia lewat perebutan pembiayaan proyek kereta cepat dengan Jepang, (3) Tiongkok berusaha menantang hegemoni AS baik itu di bidang keamanan maupun ekonomi. Tulisan ini selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan komparatif bagi penelitian sejenis dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kata Kunci: Belt and Road Initiative (BRI); Tiongkok; Kepentingan Nasional; Kepemimpinan; Hegemoni
{"title":"Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping","authors":"Syaiful Anam, Ristiyani Ristiyani","doi":"10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236","DOIUrl":"https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236","url":null,"abstract":"Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu kebijakan ambisius yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. BRI mencakup dua aspek yaitu the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century Maritime Silk Road . BRI merupakan proyek raksasa yang dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping karena mencakup 2/3 populasi global dan 3/4 sumber energi. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa Tiongkok mengeluarkan kebijakan BRI dengan menggunakan perspektif neorealisme yang terdiri dari konsep kepentingan nasional, balance of power , dan hegemonic stability . Hasil temuan dalam tulisan ini terbagi ke dalam 3 alasan, yaitu (1) kepentingan Tiongkok untuk mengamankan jalur pasokan energi ke Timur Tengah dan Asia Tengah lewat kerjasama dengan negara-negara di Asia Selatan, (2) ambisi Tiongkok mengambil alih peran kepemimpinan di kawasan Asia lewat perebutan pembiayaan proyek kereta cepat dengan Jepang, (3) Tiongkok berusaha menantang hegemoni AS baik itu di bidang keamanan maupun ekonomi. Tulisan ini selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan komparatif bagi penelitian sejenis dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kata Kunci: Belt and Road Initiative (BRI); Tiongkok; Kepentingan Nasional; Kepemimpinan; Hegemoni","PeriodicalId":53014,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79145756","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-31DOI: 10.26593/JIHI.V14I2.2963.149-162
Angga Nurdin Rachmat
Modernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok menunjukan perkembangan yang sangat signifikan dengan menitikberatkan pada matra Angkatan Laut ( People Liberation Army Navy / PLA Navy). Modernisasi yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas namun juga kualitas melalui serangkaian akuisisi dan pembangunan kapal perang, kapal selam hingga kapal induk. Fenomena tersebut menunjukan bahwa Tiongkok saat ini memiliki perhatian lebih pada wilayah maritim dengan ambisi membangun Angkatan Laut yang tangguh dan modern. Meskipun jika dilihat secara geografis Tiongkok merupakan negara kontinental yang seharusnya menitikberatkan pada kemampuan matra darat, namun saat ini terjadi perubahan dalam orientasi pertahanan negara ini. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya Tiongkok mengubah identitas negaranya dari negara kontinental menjadi negara maritim. Beranjak dari perubahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi identitas maritim dari Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka memperkuat kepentingan terhadap wilayah maritim. Konstruksi identitas Tiongkok dapat ditemukan pada evolusi dari doktrin dan perkembangan armada yang dimiliki oleh PLA Navy yang memiliki keterkaitan dengan munculnya kepentingan maritim diantaranya sebagai upaya balancing terhadap Amerika Serikat di Pasifik, mengamankan jalur distribusi energi serta menjaga integritas teritorial. Kata-kata Kunci : Tiongkok, Maritim, Identitas, Kepentingan, PLA Navy
{"title":"Konstruksi Identitas dalam Kepentingan Maritim Tiongkok terkait Peningkatan Kekuatan People Liberation Army Navy (PLA Navy)","authors":"Angga Nurdin Rachmat","doi":"10.26593/JIHI.V14I2.2963.149-162","DOIUrl":"https://doi.org/10.26593/JIHI.V14I2.2963.149-162","url":null,"abstract":"Modernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok menunjukan perkembangan yang sangat signifikan dengan menitikberatkan pada matra Angkatan Laut ( People Liberation Army Navy / PLA Navy). Modernisasi yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas namun juga kualitas melalui serangkaian akuisisi dan pembangunan kapal perang, kapal selam hingga kapal induk. Fenomena tersebut menunjukan bahwa Tiongkok saat ini memiliki perhatian lebih pada wilayah maritim dengan ambisi membangun Angkatan Laut yang tangguh dan modern. Meskipun jika dilihat secara geografis Tiongkok merupakan negara kontinental yang seharusnya menitikberatkan pada kemampuan matra darat, namun saat ini terjadi perubahan dalam orientasi pertahanan negara ini. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya Tiongkok mengubah identitas negaranya dari negara kontinental menjadi negara maritim. Beranjak dari perubahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi identitas maritim dari Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka memperkuat kepentingan terhadap wilayah maritim. Konstruksi identitas Tiongkok dapat ditemukan pada evolusi dari doktrin dan perkembangan armada yang dimiliki oleh PLA Navy yang memiliki keterkaitan dengan munculnya kepentingan maritim diantaranya sebagai upaya balancing terhadap Amerika Serikat di Pasifik, mengamankan jalur distribusi energi serta menjaga integritas teritorial. Kata-kata Kunci : Tiongkok, Maritim, Identitas, Kepentingan, PLA Navy","PeriodicalId":53014,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87021434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：