Pub Date : 2022-05-25DOI: 10.24198/responsive.v5i1.38876
Yayan Nuryanto, Agus Taryana, Teguh Sandjaya
Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing di Universitas Padjadajaran periode tahun 2017 sampai dengan Akhir November 2021, menjadi salah satu penetapan jabatan fungsional Universitas dalam melaksanakan kebijakan inpssing yaitu Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, jabatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Pengangkatan jabatan fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian/inpassing merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam penataan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 164, pola karir Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk keselarasan potensi dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dijadikan dasar/pedoman untuk menyusun urutan jabatan, penempatan dan/atau perpindahan Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan dan atau antar posisi di setiap jabatan, secara berkesinambungan antara pola karir yang dibentuk instansi dan pola karir secara nasional dalam penguatan jabatan fungsional Pranata Humas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pola karier jabatan fungsional melalui inpassing pranata Pranata Humas dapat dibentuk dengan mengunakan model vertikal, horizontal dan diagonal di Universitas Padjadjaran, kenyataannya dibentuknya pola karier jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki kompetensi, profesional, mandiri, kreatif dan inovatif, bisa menjawab kebutuhan Universitas Padjadjaran dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan nasional, regional dan global.
{"title":"PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN INPASSING DI UNIVERSITAS PADJADJARAN","authors":"Yayan Nuryanto, Agus Taryana, Teguh Sandjaya","doi":"10.24198/responsive.v5i1.38876","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v5i1.38876","url":null,"abstract":"Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing di Universitas Padjadajaran periode tahun 2017 sampai dengan Akhir November 2021, menjadi salah satu penetapan jabatan fungsional Universitas dalam melaksanakan kebijakan inpssing yaitu Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, jabatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Pengangkatan jabatan fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian/inpassing merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam penataan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 164, pola karir Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk keselarasan potensi dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dijadikan dasar/pedoman untuk menyusun urutan jabatan, penempatan dan/atau perpindahan Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan dan atau antar posisi di setiap jabatan, secara berkesinambungan antara pola karir yang dibentuk instansi dan pola karir secara nasional dalam penguatan jabatan fungsional Pranata Humas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pola karier jabatan fungsional melalui inpassing pranata Pranata Humas dapat dibentuk dengan mengunakan model vertikal, horizontal dan diagonal di Universitas Padjadjaran, kenyataannya dibentuknya pola karier jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki kompetensi, profesional, mandiri, kreatif dan inovatif, bisa menjawab kebutuhan Universitas Padjadjaran dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan nasional, regional dan global.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"302 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79678831","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-18DOI: 10.24198/responsive.v5i1.38773
Friska Prastya Harlis, Muhammad Rizqi, A. Ramdhani
Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami tren perubahan. Hadirnya pandemi covid-19 menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan. Dengan terbitnya surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran daring. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal karena belum terpenuhinya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Education in Indonesia is currently experiencing a changing trend. The presence of the COVID-19 pandemic has led to changes in education policy. With the issuance of the circular letter of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2020 regarding the prevention of Covid 19 in Education Units and Number 36926/MPK.A/HK/2020 regarding online learning. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative research method and tends to use an inductive approach to analysis. Where through qualitative methods, the author tries to find an understanding of an object. From the results of the study, it is known that the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency has not run optimally because the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have not been fulfilled.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI SMPN KABUPATEN GARUT)","authors":"Friska Prastya Harlis, Muhammad Rizqi, A. Ramdhani","doi":"10.24198/responsive.v5i1.38773","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v5i1.38773","url":null,"abstract":"Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami tren perubahan. Hadirnya pandemi covid-19 menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan. Dengan terbitnya surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran daring. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal karena belum terpenuhinya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Education in Indonesia is currently experiencing a changing trend. The presence of the COVID-19 pandemic has led to changes in education policy. With the issuance of the circular letter of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2020 regarding the prevention of Covid 19 in Education Units and Number 36926/MPK.A/HK/2020 regarding online learning. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative research method and tends to use an inductive approach to analysis. Where through qualitative methods, the author tries to find an understanding of an object. From the results of the study, it is known that the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency has not run optimally because the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have not been fulfilled.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82359969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dari hasil Pelakanaan Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2020 Puskesmas santosa berada pada Kategori cukup hal ini di sebab kan karena banyaknya Program – program Kesehatan yang belum tercapai baik Program Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat maupun Manajemen Puskesmas, begitupun pada tahun 2020 Puskesmas Santosa Masih ada pada kategori Sedang, tidak adanya peningkatan pada Penilaian Kinerja Puskesmas menjadi kesenjangan terutama dengan di alokasikannya Biaya Operasional Kesehatan ke Puskesmas, padahal tujuan dari Kebijakan BOK itu sendiri adalah agar puskesmas dapat meberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa indikasi masalah tersebut, maka peneliti tertarikuntuk melakukan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung, untuk mengetahui hasil evaluasi Pelaksanaan kebijakan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung. Dimana metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dimana untuk penelitian ini peneliti menggunakan metodet triangulasi data. evaluasi Kebijakan Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung pada prinsifnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Kebijakan BOK, namun dikarenakan masih adanya permasalahan – permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan Biaya Operasional Kesehatan Belum Berjalan Dengan baik salah satunya alokasi anggaran yang Turun ke Puskesmas tidak tepat waktu yang menyebabkan alokasi anggaran tidak sepenuhnya dapat di direalisasikan, sehingga kegiatan – kegiatan yang sudah di rencanakan dalam Plan Of Action tidak bisa di laksanakan.
{"title":"EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSKESMAS SANTOSA KABUPATEN BANDUNG","authors":"Yogi Mochamad Nurul Hikmah, Nenden Kostini, Ria Arifianti","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34742","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34742","url":null,"abstract":"Dari hasil Pelakanaan Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2020 Puskesmas santosa berada pada Kategori cukup hal ini di sebab kan karena banyaknya Program – program Kesehatan yang belum tercapai baik Program Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat maupun Manajemen Puskesmas, begitupun pada tahun 2020 Puskesmas Santosa Masih ada pada kategori Sedang, tidak adanya peningkatan pada Penilaian Kinerja Puskesmas menjadi kesenjangan terutama dengan di alokasikannya Biaya Operasional Kesehatan ke Puskesmas, padahal tujuan dari Kebijakan BOK itu sendiri adalah agar puskesmas dapat meberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa indikasi masalah tersebut, maka peneliti tertarikuntuk melakukan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung, untuk mengetahui hasil evaluasi Pelaksanaan kebijakan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung. Dimana metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dimana untuk penelitian ini peneliti menggunakan metodet triangulasi data. evaluasi Kebijakan Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung pada prinsifnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Kebijakan BOK, namun dikarenakan masih adanya permasalahan – permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan Biaya Operasional Kesehatan Belum Berjalan Dengan baik salah satunya alokasi anggaran yang Turun ke Puskesmas tidak tepat waktu yang menyebabkan alokasi anggaran tidak sepenuhnya dapat di direalisasikan, sehingga kegiatan – kegiatan yang sudah di rencanakan dalam Plan Of Action tidak bisa di laksanakan.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"61 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83098594","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-03DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34727
Erick Darmadjaya, Ria Arifianti, Mas Halimah
Penelitian ini tentang Analisis Aturan Diskresi Walikota Bandung Bagi Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi COVID 19 , Menjamurnya Pedagang Kaki Lima baru di Kota Bandung , sempat menjadi trending topic Bandung diserbu PKL, yang mengejutkan ada beberapa lokasi PKL yang dibina dan terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 6) disposisi pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Diskresi Walikota tentang kebijakan PKL dirasakan kurang tepat dan menimbulkan konfik baru di tengah tengah masyarakat lainnya, karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar masyarakat dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan disposisi pelaksana.
{"title":"STUDI ATURAN DISKRESI WALIKOTA BANDUNG TERKAIT AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA SERTA IMPLEMENTASINYA DI MASA PANDEMI COVID","authors":"Erick Darmadjaya, Ria Arifianti, Mas Halimah","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34727","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34727","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang Analisis Aturan Diskresi Walikota Bandung Bagi Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi COVID 19 , Menjamurnya Pedagang Kaki Lima baru di Kota Bandung , sempat menjadi trending topic Bandung diserbu PKL, yang mengejutkan ada beberapa lokasi PKL yang dibina dan terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 6) disposisi pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Diskresi Walikota tentang kebijakan PKL dirasakan kurang tepat dan menimbulkan konfik baru di tengah tengah masyarakat lainnya, karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar masyarakat dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan disposisi pelaksana. ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"253 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77445033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-09DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34716
Dian Rosa Sunaryo, Candradewini Candradewini, Ria Arifianti
Penelitian ini tentang implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. Terbitnya Perbup Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tentunya menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Adanya Pandemi Covid-19 ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap program gizi terkait stunting di Kabupaten Bandung. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, Karakteristik badan Pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan. Penentuan informan, Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dari penelitian, diambil kesimpulan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19. The study discusses about the implementation of policies for acceleration of stunting prevention and control in Bandung Regency. The issuance of Bandung Regents’ Rules No. 74 of 2019 about the Acceleration of Stunting Prevention and Control surely becomes a convergence stage in activities related to stunting prevention. Covid-19 Pandemic has a significant influence on nutrition program related to stunting in Bandung Regency. The study used the theory of Van Meter and Van Horn stating that there are six indicators. Those are policy standard and target, resource, communication, characteristics of implementing agency, the socio-economic and political environment, as well the attitude of the implementer. The method used was qualitative and descriptive. The data collection techniques were conducted by collecting primary and secondary data through interview and observation in the form of activity report. In addition, the study used purposive sampling technique to determine the informants. It can be concluded from the study that the acceleration of stunting prevention and control do not succed in recuding stunting cases at Bandung Regency, although stunting prevention and control activities have been carried out both sensitive and specific nutrition interventions due to the Covid-19 Pandemic.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG","authors":"Dian Rosa Sunaryo, Candradewini Candradewini, Ria Arifianti","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34716","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. Terbitnya Perbup Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tentunya menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Adanya Pandemi Covid-19 ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap program gizi terkait stunting di Kabupaten Bandung. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, Karakteristik badan Pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan. Penentuan informan, Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dari penelitian, diambil kesimpulan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19. The study discusses about the implementation of policies for acceleration of stunting prevention and control in Bandung Regency. The issuance of Bandung Regents’ Rules No. 74 of 2019 about the Acceleration of Stunting Prevention and Control surely becomes a convergence stage in activities related to stunting prevention. Covid-19 Pandemic has a significant influence on nutrition program related to stunting in Bandung Regency. The study used the theory of Van Meter and Van Horn stating that there are six indicators. Those are policy standard and target, resource, communication, characteristics of implementing agency, the socio-economic and political environment, as well the attitude of the implementer. The method used was qualitative and descriptive. The data collection techniques were conducted by collecting primary and secondary data through interview and observation in the form of activity report. In addition, the study used purposive sampling technique to determine the informants. It can be concluded from the study that the acceleration of stunting prevention and control do not succed in recuding stunting cases at Bandung Regency, although stunting prevention and control activities have been carried out both sensitive and specific nutrition interventions due to the Covid-19 Pandemic.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89625203","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-20DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34737
Dudi Ahmad Wardiana, Ria Arifianti, M. Alexandri
Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung. Kawasan Situ Cileunca merupakan lahan milik PT. PLN Persero yang dikelola oleh anak perusahaannya yakni PT. Indonesia Power, dan pengelolaan wisata Situ Cileunca Disparbud Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dengan pihak PT. Indonesia Power. Namun pada kenyataanya kawasan wisata Situ Cileunca belum bisa tereksplore dengan maksimal tidak berbanding lurus dengan kekayaan alam yang di miliki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Edwards III dalam empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analitik induktif. Di dalamnya, penulis berusaha menemukan pemahaman tentang objek melalui metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.Berdasarkan teori Edwards III implementasi kebijakan memiliki empat variabel dan hasil peneliti tentang pembangunan pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan objek wisata kurang berkembang. Strategi pengembangan dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (stakeholder) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan
本研究是关于万隆Cileunca选区旅游发展政策的实施。Cileunca是PT. PLN Persero的财产，由其子公司PT. Indonesia Power，和旅游管理印尼Cileunca Disparbud与PT. Indonesia Power合作。然而，在现实中，Cileunca还不能以最大的优势找到它，并与它所拥有的自然财富相比。在这项研究中，作者使用爱德华兹三世理论的四个变量——沟通、资源、性格和官僚结构。本研究采用的方法是定性和描述性研究，倾向于分析性方法。在书中，作者试图通过定性方法来了解物体。数据收集技术是通过采访和观察以有效的活动报告和法律法规的形式收集原始和次要数据。根据爱德华兹三世的理论，政策实施有四个变量，研究万隆Cileunca选区旅游业发展的结果还没有得到很好的实施。这一点可以从经常被认为理所当然的政府官僚主义中看出，这使得旅游业的发展受到了抑制。衡量指标的发展战略必须与政策管理人员和政策监督员合作，以实现预期的目标
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KAWASAN WISATA SITU CILEUNCA KABUPATEN BANDUNG","authors":"Dudi Ahmad Wardiana, Ria Arifianti, M. Alexandri","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34737","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34737","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung. Kawasan Situ Cileunca merupakan lahan milik PT. PLN Persero yang dikelola oleh anak perusahaannya yakni PT. Indonesia Power, dan pengelolaan wisata Situ Cileunca Disparbud Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dengan pihak PT. Indonesia Power. Namun pada kenyataanya kawasan wisata Situ Cileunca belum bisa tereksplore dengan maksimal tidak berbanding lurus dengan kekayaan alam yang di miliki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Edwards III dalam empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analitik induktif. Di dalamnya, penulis berusaha menemukan pemahaman tentang objek melalui metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.Berdasarkan teori Edwards III implementasi kebijakan memiliki empat variabel dan hasil peneliti tentang pembangunan pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan objek wisata kurang berkembang. Strategi pengembangan dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (stakeholder) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"51 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74985420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-20DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34740
Awang Setiawan, M. Alexandri, Candradewini Candradewini
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung pada pada tahun 2021. Peneliti menemukan bahwa implementasi program Gampil yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung masih menyisakan permasalahan-permasalahan seperti efektifitas, efisiensi yang masih lemah dan kualitas daya dukung aparatur yang belum optimal sehingga berimbas pada kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui program Gampil. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di mana penulis memerlukan data primer berupa wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitan. Informan dalam peneltian ini adalah Kepala Subbag Umum, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,B,C,D, Para pegawai dan masyarakat yang mengurus perizinan di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui program Gampil sudah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu perbaikan perbaikan terutama pada proses komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat dan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal tersebut peneliti temukan berdasarkan hasil penelitian dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadi ukuran dalam penelitian. This research was carried out at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) in 2021. Researchers found that the implementation of the Gampil program which has been implemented since 2015 by the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) still leaves problems such as effectiveness, efficiency that is still weak and the quality of the carrying capacity of the apparatus that has not been optimal so that the impact on community satisfaction with government performance does not experience a significant increase. So here the researcher is interested in analyzing the implementation of licensing services at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) through the Gampil program. In this study, the method used is descriptive analysis research with a qualitative approach where the author requires primary data in the form of interviews and direct field observations and secondary data in the form of data or information related to the focus of the research. Informants in this research are the Head of the General Subdivision, the Head of Licensing and Non-Licensing Services A, B, C, D, employees and the community who take care of licensing in the city
该研究于2021年在万隆市单门投资和综合服务机构进行。研究员发现Gampil项目实施2015年以来完成的一门综合投资服务和服务(万隆市DPMPTSP)只剩下像,还很虚弱的效率和质量的有效性问题还没有最佳的资源支持人事,以至于影响满足社会的政府绩效没有显著的增长。因此，研究人员有兴趣分析通过Gampil计划(DPMPTSP)在投资服务和单门服务(DPMPTSP)上的许可服务的实施。在本研究中，通过定性方法进行描述性分析研究的方法，作者需要一个主要的现场采访和直接观察数据，一个与研究焦点相关的次要数据或信息。调查中的线人是总子袋负责人，许可证服务的负责人A、B、C、D、万隆许可证的员工和公众。根据这项研究的结果，通过Gampil项目实施的一站式资本投资和服务的许可证服务的实施得到了很好的实施，但主要需要改进的是通信、社会社会化和人力资源投资和一门综合服务(DPMPTSP)。这是研究人员从研究中发现的通信、资源、官僚主义性格和结构来衡量研究的结果。这项研究于2021年在万隆市投资和一站式集成服务(DPMPTSP)被考虑。Researchers implementation》找到了那个Gampil哪种程序已经被implemented自从2015年被《万隆城投资和一站式集成服务(DPMPTSP)树叶problems依然如此,美国仍然显示,新版就是软弱和capacity of the仪器质量》进行中这已不是最佳一直如此那《impact on社区和政府satisfaction演出确实不是体验a浓厚,增加。这是一项研究，分析利弊服务和投资服务(DPMPTSP)在综合性服务和投资服务(DPMPTSP)上的利弊。在这项研究中这项研究的线人是总分部的负责人，负责许可证和非许可证服务的负责人A、B、C、D、雇员和社区谁关心许可证在万隆市。改编自the results of this study, the implementation of万隆licensing services at the City Investment Office和一站式集成服务穿过Gampil一直carried out了吧,但还是需要improvements项目,尤其是在《communication的过程,拓展到社区人力资源部at the Investment和集成服务办公室。门(DPMPTSP)。研究人员发现这是基于研究结果的结果，即从通信、资源、纪律和失业中发现的证据
{"title":"IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPIL (GADGET MOBILE APPLICATION FOR LICENCE) DI KOTA BANDUNG","authors":"Awang Setiawan, M. Alexandri, Candradewini Candradewini","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34740","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34740","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung pada pada tahun 2021. Peneliti menemukan bahwa implementasi program Gampil yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung masih menyisakan permasalahan-permasalahan seperti efektifitas, efisiensi yang masih lemah dan kualitas daya dukung aparatur yang belum optimal sehingga berimbas pada kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui program Gampil. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di mana penulis memerlukan data primer berupa wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitan. Informan dalam peneltian ini adalah Kepala Subbag Umum, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,B,C,D, Para pegawai dan masyarakat yang mengurus perizinan di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui program Gampil sudah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu perbaikan perbaikan terutama pada proses komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat dan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal tersebut peneliti temukan berdasarkan hasil penelitian dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadi ukuran dalam penelitian. This research was carried out at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) in 2021. Researchers found that the implementation of the Gampil program which has been implemented since 2015 by the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) still leaves problems such as effectiveness, efficiency that is still weak and the quality of the carrying capacity of the apparatus that has not been optimal so that the impact on community satisfaction with government performance does not experience a significant increase. So here the researcher is interested in analyzing the implementation of licensing services at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) through the Gampil program. In this study, the method used is descriptive analysis research with a qualitative approach where the author requires primary data in the form of interviews and direct field observations and secondary data in the form of data or information related to the focus of the research. Informants in this research are the Head of the General Subdivision, the Head of Licensing and Non-Licensing Services A, B, C, D, employees and the community who take care of licensing in the city ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"138 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77443384","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-03DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34743
Asep Hegantara, Widya Setiabudi Sumadinata, M. Alexandri
Penelitian ini berjudul implementasi kebijakan kesehatan Ibu, Bayi, Bayi baru lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus angka kematian bayi baru lahir, jumlah kunjungan ibu hamil menurun, kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak belum berjalam optimal, masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan, pembinaan terhadap tenaga kesehatan belum optimal dilaksanakan apalagi selama masa pandemi Covid-19 ini, hal ini penulis merasa tertarik untuk meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang KIBBLA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengenai implementasi dari Perda tentang KIBBLA ditingkat pelaksana berdasarkan teori implementasi model Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dan studi dokumen kemudian dianalis secara deskriptif. Informan yang dipilih berdasarkan kapasitas dan pengetahuan narasumber yang memang mengusai bidangnya, sebagai implementor Perda tingkat pelaksana, yaitu Camat kecamatan Ibun, Kepala Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun, UPT KB /P5A Kecamatan Ibun, bidan desa dan para kepala desa diwilayah kerja Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Perda KIBBLA di Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala dilapangan seperti pada keterbatasan sumber daya, keterbatasan informasi, pada dimensi struktur birokrasi yaitu belum berjalannya sistem rujukan, dan SMS gate way belum berjalan sehingga penanganan kegawatdarutan KIBBLA menjadi terhambat, sebaiknya dilakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten Bandung sebagai pengambil kebijakan dengan implementor kebijakan KIBBLA. The title of this research is the implementation of maternal, infant, newborn and child health policies (KIBBLA) in Bandung Regency. This research is motivated by an increase in cases of newborn mortality, the number of visits by pregnant women has decreased, activities related to maternal and child health have not been optimal, there are still deliveries assisted by non-health workers, guidance for health workers has not been optimally implemented, especially during this period. In this Covid-19 pandemic, the author is interested in researching the Bandung Regency Regional Regulation Number 8 of 2009 concerning KIBBLA. The purpose of this research is to find out, regarding the implementation of the Perda on KIBBLA at the implementing level based on the theory of implementation of the Edward III model, by examining four factors or variables of the policy, namely bureaucratic structure, resources, communication, disposition. The method in this research is qualitative research. The data that was successfully obtained and c
该研究名为实现万隆地区母亲、婴儿、新生儿和儿童(KIBBLA)医疗政策。这项研究背景的新生儿死亡率为例,增加孕妇的访问数量下降,降低儿童死亡率和改善产妇保健有关的活动还berjalam最佳,被非分娩的健康力量,强化对健康还没有最佳实现尤其是Covid-19大流行期间,这个作者感到兴趣来研究规则8号县万隆地区2009年关于KIBBLA。本研究的目的是了解基于Edward III模型执行理论的执行条对KIBBLA的实施实施实施实施的政策实施，研究官僚结构、资源、沟通、性格缺陷等四个因素或变量。本研究的方法是定性研究，这些数据是通过深入采访和文献研究获得和收集的，然后进行描述性分析。选择的告密者以其能力和知识为目标，是执行级别的向导Camat街道Ibun, Puskesmas领导人，UPT KB /P5A街道Ibun，村里助产士和村长在Puskesmas Sudi Ibun。可以采取这项研究的结论,实施法令KIBBLA万隆地区执行,但在整个过程中发现了一些障碍,就像在草地上资源的局限性,对官僚结构维度信息的局限性,即尚未转诊制度,发短信的推移门方式走路,所以处理kegawatdarutan KIBBLA成为瓶颈,万隆区政府作为政策接受者和基卜拉政策导师，应该进行协调。这项研究的标题是万隆摄知的母亲、婴儿、新生儿和儿童健康政策的实施。这个研究是增加的一书》当家》在新生儿的不朽的案子,怀孕妇女有decreased偏visits,活动相关的母性和儿童健康有最佳的音符,一直,有些还是deliveries non-health偏辅助工人,为健康指导工人已经不被optimally implemented期间,尤其是这期。在这篇Covid-19 pandemic中，author对2009年万隆摄政第8期管弦乐KIBBLA感兴趣。这项研究的目的是找出，以爱德华三世的政策的实施为基础，以研究政策、失业、资源、通信和配置为基础。这项研究的方法是有资格的研究。目前正在通过测试和文档研究取得成功的数据，然后对其进行分析分析。《informants是selected capacity和知识》改编自美国研究资源费尔德巴卡世卫组织他们真的mastered, implementers implementing之法令,namely级头》失去爱sub-district头》,愿意Health Center in The失去爱sub-district,境UPT KB - P5A失去爱sub-district,村助产士和村头在短期区域》愿意Public Health)中心,失去爱sub-district。从这个研究,它可以成为结论这就是《万隆地区implementation of the Regulation on KIBBLA丽晶已被implemented出来,但在它的implementation找到好几个obstacles是《美国陆军如此有限的资源,有限的维度》资讯网、bureaucratic vesalius namely《推荐系统已经不是一直奔跑,和短信方式已经不是一直奔跑的那门处理emergencies KIBBLA变成了hampered,最好是由万隆地区政府作为一名政策师与基卜拉政策的指导进行协调。
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN IBU, BAYI, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) DI KABUPATEN BANDUNG","authors":"Asep Hegantara, Widya Setiabudi Sumadinata, M. Alexandri","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34743","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34743","url":null,"abstract":" Penelitian ini berjudul implementasi kebijakan kesehatan Ibu, Bayi, Bayi baru lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus angka kematian bayi baru lahir, jumlah kunjungan ibu hamil menurun, kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak belum berjalam optimal, masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan, pembinaan terhadap tenaga kesehatan belum optimal dilaksanakan apalagi selama masa pandemi Covid-19 ini, hal ini penulis merasa tertarik untuk meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang KIBBLA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengenai implementasi dari Perda tentang KIBBLA ditingkat pelaksana berdasarkan teori implementasi model Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dan studi dokumen kemudian dianalis secara deskriptif. Informan yang dipilih berdasarkan kapasitas dan pengetahuan narasumber yang memang mengusai bidangnya, sebagai implementor Perda tingkat pelaksana, yaitu Camat kecamatan Ibun, Kepala Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun, UPT KB /P5A Kecamatan Ibun, bidan desa dan para kepala desa diwilayah kerja Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Perda KIBBLA di Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala dilapangan seperti pada keterbatasan sumber daya, keterbatasan informasi, pada dimensi struktur birokrasi yaitu belum berjalannya sistem rujukan, dan SMS gate way belum berjalan sehingga penanganan kegawatdarutan KIBBLA menjadi terhambat, sebaiknya dilakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten Bandung sebagai pengambil kebijakan dengan implementor kebijakan KIBBLA. The title of this research is the implementation of maternal, infant, newborn and child health policies (KIBBLA) in Bandung Regency. This research is motivated by an increase in cases of newborn mortality, the number of visits by pregnant women has decreased, activities related to maternal and child health have not been optimal, there are still deliveries assisted by non-health workers, guidance for health workers has not been optimally implemented, especially during this period. In this Covid-19 pandemic, the author is interested in researching the Bandung Regency Regional Regulation Number 8 of 2009 concerning KIBBLA. The purpose of this research is to find out, regarding the implementation of the Perda on KIBBLA at the implementing level based on the theory of implementation of the Edward III model, by examining four factors or variables of the policy, namely bureaucratic structure, resources, communication, disposition. The method in this research is qualitative research. The data that was successfully obtained and c","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85310967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Bandung (studi kasus penanggulangan Covid19 di Puskesmas Majalaya). Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Penanggulangan Penyakit. Kebijakan ini merupakan kebijakan substantive untuk menyelesaikan masalah public yang mendasar yaitu penanggulangan penyakit yang mana saat ini yang menjadi tantangan dan menjadi masalah public dibidang kesehatan yaitu upaya penanggulangan Covid19 termasuk di Kabupaten Bandung.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian menggunakan informan sebagai sumber data penelitian. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Metter Van Horn yang tediri dari diimensi : ukuran/sasaran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana dan Lingkungan sosial, politik dan ekonomi. peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan penanggulangan Covid19 di Puskemas Majalaya sudah diimplementasikan oleh seluruh actor implementasi namun dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi dari Van Meter dan Horn (1975) ditemukan kendala kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu fasilitas dan sarana prasarana dalam penangulangan Covid19 perlu dipenuhi secara berkesinambungan dan variabel sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan dalam implementasi kebijakan. This research is entitled Implementation of Disease Preventions Policies in Bandung Regency (a case study of Covid19 prevention at Majalaya Health Center). This research is motivated by the author's interest in the implementation of the Bandung Regency Regional Regulation Number 19 of 2026 Concerning Disease Management. This policy is a substantive policy to solve a basic public problem, namely the prevention of disease. Which is currently a challenge and a public problem in the health sector is the effort to overcome Covid19, including in Bandung Regency. The trend of Covid-19 cases and deaths due to Covid-19 in Bandung Regency is still high. In this study used qualitative research methods. The sources of data in this study are legislation, literature, notes, documents, and articles. This research is a descriptive study in this study used informants as a source of research data. Purposive sampling technique is used to determine research informants and in its development is carried out by snowball samplin until complete data and information are obtained. This study uses the Van Metter Van Horn implementation model theory which consists of the following dimensions: Policy Standards and Objectives, the resources and incentives made available, t
该研究名为万隆地区疾病预防政策的实施(Puskesmas Majalaya Covid19病例研究)。这项研究为作者对2026年万隆区区法规实施的兴趣提供了基础。这是substantive政策来解决公共问题的基本就是抗击哪个目前成为挑战和公共卫生领域的问题即Covid19对策包括万隆地区的努力。本研究采用定性研究方法。本研究的数据来源包括立法法规、文献、笔记、文件和文章。这项研究是描述性研究那么研究利用线人作为数据来源的研究。用于确定研究对象的抽样技术。实施这项研究用理论模型范·范·霍恩diimensi tediri的计量:大小-目标和政策目标,资源、执行、沟通的态度执行探员和社会、政治和经济环境的特征。研究员下结论说,政策对策Covid19在Majalaya已经实施的整个实施演员,但是从变量影响impementasi发现范·米和霍恩(1975)政策实施过程中支持性能障碍即设施和基础设施的手段penangulangan Covid19需要持续地满足合规和社会经济影响的变量中政策实施。这个研究是炮友Implementation of疾病Preventions摄政政策在万隆(a case study of Covid19预防at Majalaya Health Center)。这个研究是一书说:作家的利益》《万隆implementation丽晶2026 Regulation)地区的19号Concerning疾病管理。这种政策是一种实质的政策，用来解决一个基本的公共问题，消除疾病的预防。目前的挑战和公共卫生部门的问题是应对Covid19的措施，包括万隆摄政。位于万隆摄摄区的Covid-19和死亡倒计时目前仍处于高位。在这个研究是qqe以前研究方法。这项研究的数据资源是立法、文学、记事本、文档和材料。这项研究是对这份真实研究资料来源的描述研究。采样技术致力于确定研究信息和发展，直到数据和信息完成。这个研究利用《范·范·霍恩implementation计量模型理论之哪种公司跟踪维度:政策奖励的标准Objectives,《资源和制造"可以implementers disposition或反应》,《inter-organizational质量relationships, Characteristics》Implementing Agencies与社会、政治和经济环境。The researcher concludes那个《Majalaya Covid19反应policy at卫生中心都已被implemented by implementing演员,但从《judging variables那影响The implementation of Van米和霍恩(1975)在这些会议有obstacles variables,以至于影响policy implementation之演出。namely的事实和基础正在与需要在基地中体现的协调一致的协调19，以及需要在政策实现中实现的社会经济变量进行协调。
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS PENANGGULANGAN COVID19 DI PUSKESMAS MAJALAYA) TAHUN 2021","authors":"Candra Sopiana, Ria Arifianti, Candradewini Candradewini","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34747","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34747","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Bandung (studi kasus penanggulangan Covid19 di Puskesmas Majalaya). Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Penanggulangan Penyakit. Kebijakan ini merupakan kebijakan substantive untuk menyelesaikan masalah public yang mendasar yaitu penanggulangan penyakit yang mana saat ini yang menjadi tantangan dan menjadi masalah public dibidang kesehatan yaitu upaya penanggulangan Covid19 termasuk di Kabupaten Bandung.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian menggunakan informan sebagai sumber data penelitian. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Metter Van Horn yang tediri dari diimensi : ukuran/sasaran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana dan Lingkungan sosial, politik dan ekonomi. peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan penanggulangan Covid19 di Puskemas Majalaya sudah diimplementasikan oleh seluruh actor implementasi namun dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi dari Van Meter dan Horn (1975) ditemukan kendala kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu fasilitas dan sarana prasarana dalam penangulangan Covid19 perlu dipenuhi secara berkesinambungan dan variabel sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan dalam implementasi kebijakan. This research is entitled Implementation of Disease Preventions Policies in Bandung Regency (a case study of Covid19 prevention at Majalaya Health Center). This research is motivated by the author's interest in the implementation of the Bandung Regency Regional Regulation Number 19 of 2026 Concerning Disease Management. This policy is a substantive policy to solve a basic public problem, namely the prevention of disease. Which is currently a challenge and a public problem in the health sector is the effort to overcome Covid19, including in Bandung Regency. The trend of Covid-19 cases and deaths due to Covid-19 in Bandung Regency is still high. In this study used qualitative research methods. The sources of data in this study are legislation, literature, notes, documents, and articles. This research is a descriptive study in this study used informants as a source of research data. Purposive sampling technique is used to determine research informants and in its development is carried out by snowball samplin until complete data and information are obtained. This study uses the Van Metter Van Horn implementation model theory which consists of the following dimensions: Policy Standards and Objectives, the resources and incentives made available, t","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"2012 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87712283","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-03DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34626
Irna Suryani, Budiman Rusli, Heru Nurasa
Implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja belum berjalan dengan efektif, jika pemberian tambahan penghasilan yang diberikan tidak layak dan adil, maka kinerja pegawai sulit untuk dicapai secara maksimal. Pegawai akan bekerja di bawah kemampuan yang sebenarnya, sehingga berakibat kepada kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Tambahan penghasilan berbasis kinerja yang diberikan belum berdasarkan pada beban kerja, tempat melaksanakan tugas, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh : 1). Isi kebijakan dan 2). Konteks implementasi. Salah satu unsur keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh manfaat yang akan dihasilkan. Manfaat yang didapat dengan adanya kebijakan tambahan penghasilan yaitu peningkatan kinerja, disiplin, dan semangat kerja pegawai. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh tambahan berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis dara menggunakan regresi linier. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi dapat meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Harus ada pengawasan terhadap implementasi kebijakan mengenai objektivitas perhitungan besar tunjangan kinerja yang di terima pegawai. The implementation of the policy of providing additional income based on performance has not been running effectively, if the additional income provided is not feasible and fair, then employee performance is difficult to achieve optimally. Employees will work below their actual abilities, resulting in employee performance in carrying out work. The additional performance-based income provided is not based on workload, place to carry out tasks, work performance and employee discipline. The purpose of the study was to determine the effect of additional performance-based on employee performance. The research method uses a quantitative approach with data analysis using linear regression. Collecting data using a questionnaire using a Likert scale. The results of the study can be seen that the implementation of the performance-based additional income policy determined by the content of the policy and the context of the implementation can improve the performance of employees in the Regional Personnel, Education and Training Agency of Bandung Regency. There must be supervision of the implementation of policies regarding the objectivity of calculating the amount of performance allowances received by employees.
以业绩为基础的额外收入分配政策的实施并没有有效实施，如果额外的收入分配是不可行和公平的，那么员工的表现将很难得到最大限度的实现。员工将根据实际能力工作，从而提高员工的工作表现。基于绩效的额外收入并不取决于工作负荷、工作场所、工作表现和员工纪律。研究中使用的理论是Grindle(1980)，政策实施的成功取决于:1 .政策内容和2).执行背景。政策实施成功的一个因素是由将产生的好处决定的。额外收入政策的好处是提高员工的绩效、纪律和工作热情。研究的目的是确定基于绩效的其他影响。研究方法采用定量方法，用线性回归分析达拉。数据收集使用likert量表进行问卷调查。研究结果表明，根据政策内容和实践环境所规定的基于绩效的额外收入政策的实施可以提高万隆地区工作人员、教育和培训机构的绩效。必须对员工获得大量绩效效益的计算客观性政策的实施进行监督。以现有收入为基础的现有供应政策的实施并没有那么有效员工在实际资产下工作，在工作中表现出色。可选的内装表现不是固定的，该场所携带任务、工作表现和配饰。研究的目的是确定基于绩效的再表演效果。研究方法使用线性回归数据分析的量方法。用Likert scale收集数据。results》研究可以看到那performance-based implementation》收入的政策措施intended对政策内容》和《》implementation can improve Personnel区域employees》之演出,万隆丽晶的教育和培训机构。警察的实施必须有一个超现实的概念来说明表演的可能性是由员工获得的。
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BKPPD KABUPATEN BANDUNG","authors":"Irna Suryani, Budiman Rusli, Heru Nurasa","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34626","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34626","url":null,"abstract":"Implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja belum berjalan dengan efektif, jika pemberian tambahan penghasilan yang diberikan tidak layak dan adil, maka kinerja pegawai sulit untuk dicapai secara maksimal. Pegawai akan bekerja di bawah kemampuan yang sebenarnya, sehingga berakibat kepada kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Tambahan penghasilan berbasis kinerja yang diberikan belum berdasarkan pada beban kerja, tempat melaksanakan tugas, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh : 1). Isi kebijakan dan 2). Konteks implementasi. Salah satu unsur keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh manfaat yang akan dihasilkan. Manfaat yang didapat dengan adanya kebijakan tambahan penghasilan yaitu peningkatan kinerja, disiplin, dan semangat kerja pegawai. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh tambahan berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis dara menggunakan regresi linier. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi dapat meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Harus ada pengawasan terhadap implementasi kebijakan mengenai objektivitas perhitungan besar tunjangan kinerja yang di terima pegawai. The implementation of the policy of providing additional income based on performance has not been running effectively, if the additional income provided is not feasible and fair, then employee performance is difficult to achieve optimally. Employees will work below their actual abilities, resulting in employee performance in carrying out work. The additional performance-based income provided is not based on workload, place to carry out tasks, work performance and employee discipline. The purpose of the study was to determine the effect of additional performance-based on employee performance. The research method uses a quantitative approach with data analysis using linear regression. Collecting data using a questionnaire using a Likert scale. The results of the study can be seen that the implementation of the performance-based additional income policy determined by the content of the policy and the context of the implementation can improve the performance of employees in the Regional Personnel, Education and Training Agency of Bandung Regency. There must be supervision of the implementation of policies regarding the objectivity of calculating the amount of performance allowances received by employees.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"95 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83701019","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：