Indonesia mulai memperjuangkan hak-hak perempuan sejak era R.A. Kartini. Perjuangan tersebut terus dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kini perempuan mendapat hak yang sama mulai dari pandangan hukum, pekerjaan, beban pekerjaan, maupun politik.
Kehidupan politik menyangkut seluruh kegiatan yang mempengaruhi jenis kebijakan yang disesuaikan untuk masyarakat dan bagaimana penerapannya. Seseorang yang berpartisipasi dalam kehidupan politik maka akan memberikan dampak bagi pelaksanaan suatu kebijakan.
Perjuangan politik di Indonesia berawal dari pengesahan konstitusi yang membuat peran perempuan semakin meningkat dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai muncul tokoh-tokoh politik perempuan yang mengisi lembaga eksekutif maupun legislatif.
Kata kunci : politik, pembangunan, hak perempuan.
Abstract
Indonesia began to stuggling for women's rights since the era of R.A. Kartini. The struggle continues to fight for the rights of women in everyday life. Now women have the same rights from a legal perspective, work, workload, and politics.
Political life concern all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adapted for society and the way it is put into practice. We are said to the participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society.
The political struggle in Indonesia began with the ratification of the constitution which made the role of women increasingly increase in the Indonesian political scene. Beginning to emerge female political figures who fill the executive and legislative institutions.
{"title":"PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN POLITIK","authors":"Pratiwi Tedjo","doi":"10.56444/mia.v19i1.2969","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2969","url":null,"abstract":"<p align=\"center\"><strong>Abstrak</strong></p><p>Indonesia mulai memperjuangkan hak-hak perempuan sejak era R.A. Kartini. Perjuangan tersebut terus dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kini perempuan mendapat hak yang sama mulai dari pandangan hukum, pekerjaan, beban pekerjaan, maupun politik.</p><p>Kehidupan politik menyangkut seluruh kegiatan yang mempengaruhi jenis kebijakan yang disesuaikan untuk masyarakat dan bagaimana penerapannya. Seseorang yang berpartisipasi dalam kehidupan politik maka akan memberikan dampak bagi pelaksanaan suatu kebijakan.</p><p>Perjuangan politik di Indonesia berawal dari pengesahan konstitusi yang membuat peran perempuan semakin meningkat dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai muncul tokoh-tokoh politik perempuan yang mengisi lembaga eksekutif maupun legislatif.</p><p> </p><p>Kata kunci : politik, pembangunan, hak perempuan.</p><p align=\"center\"><strong> </strong></p><p align=\"center\"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Indonesia began to stuggling for women's rights since the era of R.A. Kartini. The struggle continues to fight for the rights of women in everyday life. Now women have the same rights from a legal perspective, work, workload, and politics.</em></p><p><em>Political life concern all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adapted for society and the way it is put into practice. We are said to the participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society.</em></p><p><em>The political struggle in Indonesia began with the ratification of the constitution which made the role of women increasingly increase in the Indonesian political scene. Beginning to emerge female political figures who fill the executive and legislative institutions.</em></p><p><em> </em></p><p><em>Keyword : politic, development, women right.</em></p>","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134473118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peningkatan kesehatan lanjut usia yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kramas, Kota Semarang. Sebagai besar lanjut usia di gereja adalah perempuan lanjut usia yang masih aktif melakukan kegiatan domestic dan usaha ekonomi mikro/kecil. Berdasarkan rencana aksi peningkatan kesehatan lanjut usia dilaksanakan dengan data terpadu lanjut usia, pembentukan kelembagaan lanjut usia, peningkatan kapasitas kader kesehatan dan pelaksanaan cek kesehatan sebagai langkah promotif dan layanan dasar kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Tembalang. Dalam perkembangannnya upaya telah mendatangkan hasil dan mendapatkan apresiasi dari gereja dan masyarakat sekitar.Kata kunci : peningkatan kesehatan, lanjut usia dan gereja.Abstact This study aims to describe the improvement of elderly health that has been carried out at the Jawa Jawa Kramas Christian Church, Semarang City. Most of the elderly in the church are elderly women who are still active in domestic activities and micro/small economic businesses. Based on the action plan to improve the health of the elderly, it is carried out with integrated data on the elderly, the establishment of elderly institutions, capacity building for health cadres and the implementation of health checks as a promotive step and basic services to the Tembalang Community Health Center. In its development, efforts have brought results and have received appreciation from the church and the surrounding community. Keywords: health improvement, elderly and church.
该摘要的目的是描述在基督教爪哇教会(GKJ)三马垄克拉马斯所表现出的高龄健康状况。作为教会里最年长的人，老年妇女仍然积极从事家庭活动和小规模经济冒险。基于《老年健康改善计划》，采用老龄化数据、建立老龄化体制、增加卫生保健管理能力和执行卫生检查作为促进和为临时公共卫生中心提供基本服务的措施。在他们的成长中，努力带来了结果，并得到了周围教会和社区的赞赏。关键词:改善健康、老人和教会。不包括这项研究，以描述在三宝垄爪哇岛克里斯蒂安教堂被肢解的病态健康的影响。教会里大部分的老妇人都是在家庭活动和小型经济行业中活跃的。改编自《health》行动计划to improve人,是和数据集成carried out on the人,人之体制institutions, capacity大厦for health cadres and the implementation of health)支票要美国promotive一步和基本服务kasih ibu社区卫生中心》。在它的发展中，努力带来了尊重，并收到了来自教会和社区的赞扬。初级:健康植入、长老及教会。
{"title":"PERAN KADER KESEHATAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN LANJUT USIA (LANSIA) (Kaji Tindak Peran Kader dalam Peningkatan Kesehatan Lansia Perempuan Di Gereja Kristen Jawa Kramas, Kecamatan Tembalang)","authors":"Rahmad Purwanto Widiyastomo, Retno Mratihatani","doi":"10.56444/mia.v19i1.2968","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2968","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peningkatan kesehatan lanjut usia yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kramas, Kota Semarang. Sebagai besar lanjut usia di gereja adalah perempuan lanjut usia yang masih aktif melakukan kegiatan domestic dan usaha ekonomi mikro/kecil. Berdasarkan rencana aksi peningkatan kesehatan lanjut usia dilaksanakan dengan data terpadu lanjut usia, pembentukan kelembagaan lanjut usia, peningkatan kapasitas kader kesehatan dan pelaksanaan cek kesehatan sebagai langkah promotif dan layanan dasar kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Tembalang. Dalam perkembangannnya upaya telah mendatangkan hasil dan mendapatkan apresiasi dari gereja dan masyarakat sekitar.Kata kunci : peningkatan kesehatan, lanjut usia dan gereja.Abstact This study aims to describe the improvement of elderly health that has been carried out at the Jawa Jawa Kramas Christian Church, Semarang City. Most of the elderly in the church are elderly women who are still active in domestic activities and micro/small economic businesses. Based on the action plan to improve the health of the elderly, it is carried out with integrated data on the elderly, the establishment of elderly institutions, capacity building for health cadres and the implementation of health checks as a promotive step and basic services to the Tembalang Community Health Center. In its development, efforts have brought results and have received appreciation from the church and the surrounding community. Keywords: health improvement, elderly and church.","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121877660","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakSalah satu yang memiliki peran ganda di dalam studi kasus penelitian ini adalah karyawan wanita yang berkarir di dunia perbankan. Konflik peran ganda terjadi ketika salah satu dari peran yang dijalani menuntut waktu, tenaga dan perhatian lebih sehingga peran lain menjadi terganggu. Konflik peran ganda merupakan salah satu stressor kerja bagi seorang wanita yang bekerja. Seseorang yang mengemban dua peran, rawan mengalami stres kerja karena intensitas peran ganda yang tinggi dari seorang wanita yang bekerja dapat menyebabkan penurunan terhadap kinerjanya karena wanita yang bekerja akan lebih cenderung mengalami depresi, peningkatan keluhan fisik, tingkat energi yang rendah sehingga menyebabkan peningkatan stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara konflik peran ganda terhadap stres kerja karyawan wanita PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Area Yogyakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitaif non eksperimental dengan deskripsi korelasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik propotional random sampling sebanyak 149 sampel. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner stress kerja dari American Institute of Stress. Korelasi kedua variabel diuji menggunakan uji Spearman Rank.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengalami tingkat konflik peran ganda rendah yaitu sebanyak 119 responden (79,9%). Sebagian besar responden mengalami stres kerja rendah yaitu sebanyak 135 responden (90,6%). Hasil uji statistic dengan menggunakan Spearman Rank didapatkan nilai p value 0,000 (p<0,05) dengan nilai koefisien korelasi yaitu (+) 0,615. Nilai ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara konflik peran ganda terhadap stress kerja karyawan wanita PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Area Yogyakarta dengan p value 0,000 (p<0,05). Kata Kunci : Konflik peran ganda, Stres Kerja, Karyawati Bank AbstractFemale Bank employee someone who has multiple roles. Multiple role conflict occurs when one of the roles undertaken demands more time, effort and attention so that the other roles are disrupted. Multiple role conflict is one of the work stressors for a working woman. Someone who carries out two roles is prone to work stress because the high intensity of the dual role of a woman who works can cause a decrease in her performance because women who work will be more likely to experience depression, increase physical complaints, low energy levels, causing increased stress. This study aims to determine the relationship between dual role conflict and work stress for Bank Mandiri employees in the Area of the Special Region of Yogyakarta.The research method used. In this is quantitative non-experimental with a description of the correlation. Sampling using proportional random sampling technique as many as 149 samples. The questionnaire used is a job stress questionnaire from the American Institute of Stress. The correlation of the two variables was tested using the Spearman Rank
在这个案例研究中起双重作用的是在银行业工作的女性员工。双重角色冲突发生在其中一个角色需要更多的时间、精力和注意力，从而干扰另一个角色。双重角色冲突是女性工作压力之一。一个人有两个角色，容易遭受工作压力，因为工作女性的高强度会导致工作压力的下降，因为工作女性更容易感到抑郁，身体上的抱怨增加，更低的能源水平导致压力增加。本研究旨在探讨双边角色冲突对日惹PT班库妇女工作压力的影响。本研究采用的非实验定量技术与相关描述。抽样技术使用随机抽样技术，共149个样本。使用的问卷调查问卷是美国压力研究所的工作压力问卷。两个变量的相关性测试用Spearman等级测试。研究结果显示大多数受访者经历低水平冲突双重角色,即多达119受访者(79,9%)。大多数受访者的工作压力较低，即135人(90.6%)。通过使用Spearman Rank的测试结果，获得了p值10000 (p< 0.05)的相关性系数为(+)0.615。这一价值表明，针对PT Bank自力更生员工(Persero)工作压力的双重作用冲突与p值10000地区(p< 0.05)之间存在积极的联系。关键词:双重角色冲突、工作压力、抽象银行员工雇员雇员当一群人被要求更多的时间、努力和关注时，就会发生多起冲突。多旋涡是工作女性压力之一。有人who carries房二roles是俯卧到工作压力,因为高强度》双重角色of a woman who works可以因为a decrease in她演出因为women who工作将更可能去体验萧条,增加身体投诉,低能量水平,causing increased压力。这项研究旨在确定日惹自创业地区独立银行之间的关系。研究方法用完了。这是一个非实验的量，与相关性的描述。采用比例的随机抽样技术，每样149个样本。曾经的问题是来自美国压力研究所的工作压力问题。这两种变量的相关性正在被用矛人测试。结果表明，大多数的责任都经历了双重角色冲突的低水平，比如119个回应(79.9%)。大多数的责任经历的压力与135个压力相差(90.6%)。统计结果使用矛兵等级的p值(p <0.05)和相关相关价值的0.615倍。这一价值在于，日惹特别地区独立银行经理之间存在着积极的关系。双旋转式，工作压力，女银行助理
{"title":"PENGARUH KONFLIK PERAN GANDA (WORK FAMILY CONFLICT) TERHADAP STRES KERJA : Studi Kasus Pada Karyawan Wanita PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Yogyakarta","authors":"Nadia Dwi Irmadiani","doi":"10.56444/mia.v19i1.2974","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2974","url":null,"abstract":"AbstrakSalah satu yang memiliki peran ganda di dalam studi kasus penelitian ini adalah karyawan wanita yang berkarir di dunia perbankan. Konflik peran ganda terjadi ketika salah satu dari peran yang dijalani menuntut waktu, tenaga dan perhatian lebih sehingga peran lain menjadi terganggu. Konflik peran ganda merupakan salah satu stressor kerja bagi seorang wanita yang bekerja. Seseorang yang mengemban dua peran, rawan mengalami stres kerja karena intensitas peran ganda yang tinggi dari seorang wanita yang bekerja dapat menyebabkan penurunan terhadap kinerjanya karena wanita yang bekerja akan lebih cenderung mengalami depresi, peningkatan keluhan fisik, tingkat energi yang rendah sehingga menyebabkan peningkatan stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara konflik peran ganda terhadap stres kerja karyawan wanita PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Area Yogyakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitaif non eksperimental dengan deskripsi korelasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik propotional random sampling sebanyak 149 sampel. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner stress kerja dari American Institute of Stress. Korelasi kedua variabel diuji menggunakan uji Spearman Rank.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengalami tingkat konflik peran ganda rendah yaitu sebanyak 119 responden (79,9%). Sebagian besar responden mengalami stres kerja rendah yaitu sebanyak 135 responden (90,6%). Hasil uji statistic dengan menggunakan Spearman Rank didapatkan nilai p value 0,000 (p<0,05) dengan nilai koefisien korelasi yaitu (+) 0,615. Nilai ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara konflik peran ganda terhadap stress kerja karyawan wanita PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Area Yogyakarta dengan p value 0,000 (p<0,05). Kata Kunci : Konflik peran ganda, Stres Kerja, Karyawati Bank AbstractFemale Bank employee someone who has multiple roles. Multiple role conflict occurs when one of the roles undertaken demands more time, effort and attention so that the other roles are disrupted. Multiple role conflict is one of the work stressors for a working woman. Someone who carries out two roles is prone to work stress because the high intensity of the dual role of a woman who works can cause a decrease in her performance because women who work will be more likely to experience depression, increase physical complaints, low energy levels, causing increased stress. This study aims to determine the relationship between dual role conflict and work stress for Bank Mandiri employees in the Area of the Special Region of Yogyakarta.The research method used. In this is quantitative non-experimental with a description of the correlation. Sampling using proportional random sampling technique as many as 149 samples. The questionnaire used is a job stress questionnaire from the American Institute of Stress. The correlation of the two variables was tested using the Spearman Rank ","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123218541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup. Katakunci : perempuan, kepala keluarga, miskin, otoritas, covid-19, sector informal, buruh tani.AbstractThere are fewer female heads of poor families compared to male heads of poor families. The small number does not indicate the problem faced is simpler. Women heads of poor families face complicated problems, especially during the COVID-19 pandemic. Limitations of education, low wages and the ability to support family life with heavy burdens and limited accessibility, make them at the marginal level. The challenge he faces is making a leap amid limitations, namely keeping from contracting COVID-19 and at the same time balancing the conditions of the household he leads. The decision-making authority that focuses on women makes them capable even though they have to struggle without limits. The Head of the Family is at stake to make them survive the pandemic situation. Women who have legal identities in the form of divorce papers are still able to access assistance, but women without legal identities have closed access and have to fend for themselves. The findings of this study show that 98 percent of the decision-making authority in households facing the COVID-19 pandemic is owned by themselves and 2 percent is supported by children. Those in the informal sector experience greater difficulties than those in agriculture. L
{"title":"PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Indra Kertati","doi":"10.56444/mia.v19i1.2972","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2972","url":null,"abstract":"Abstrak Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup. Katakunci : perempuan, kepala keluarga, miskin, otoritas, covid-19, sector informal, buruh tani.AbstractThere are fewer female heads of poor families compared to male heads of poor families. The small number does not indicate the problem faced is simpler. Women heads of poor families face complicated problems, especially during the COVID-19 pandemic. Limitations of education, low wages and the ability to support family life with heavy burdens and limited accessibility, make them at the marginal level. The challenge he faces is making a leap amid limitations, namely keeping from contracting COVID-19 and at the same time balancing the conditions of the household he leads. The decision-making authority that focuses on women makes them capable even though they have to struggle without limits. The Head of the Family is at stake to make them survive the pandemic situation. Women who have legal identities in the form of divorce papers are still able to access assistance, but women without legal identities have closed access and have to fend for themselves. The findings of this study show that 98 percent of the decision-making authority in households facing the COVID-19 pandemic is owned by themselves and 2 percent is supported by children. Those in the informal sector experience greater difficulties than those in agriculture. L","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132190842","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakDalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak . Peran perempuan dalam pembangunan telah diakomodir dalam berbagai peraturan berkaitan keterlibatannya yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan diantaranya melalui program kampung KB.Peran perempuan dalam implementasi program Kampung KB di Desa Bumiayu dapat dilihat dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi . Peran perempuan dalam menyampaikan informasi dan menerapkan program kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media sosial sebagai penyampaian informasi dimana setiap kegiatan yang dilakukan kelompok kerja Kampung KB disampaikan dalam bentuk foto ataupun video. Disamping itu juga memiliki SDM perempuan pelaksana handal yang terwadahi dalam kepengusan Pokja Kampung KB COE (Central Of Excellence) Bumi Sejahtera periode tahun 2021- 2025 dengan SK Nomor 411.3/23/2021. Disposisi dan struktur birokrasi diwujudkan berupa dukungan dan komitmen semua pihak dimana pelaksanakan tugas dilakukan sesuai dengan tupoksi dan pembidangan kegiatan yang dijalankan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada,Adapun faktor penghambat yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan program adalah sulitnya merubah paradigma masyarakat mengenai KB, anggapan banyak anak banyak rezeki, dan kurangnya pendanaan terhadap program KB Sedangkan faktor pendukung adalah kesadaran yang kuat dari masyarakat untuk lepas dari stigma kemiskinanKata Kunci : perempuan, implementasi, program, kampung , Keluarga Berencana, kasus AbstractIn order to realize a just development, the involvement of women is an absolute requirement. The role of women in development has been accommodated in various regulations related to their involvement which is very necessary for the success of development, including through the village family planning program.The role of women in implementing the Kampung KB program in Bumiayu Village can be seen from 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The role of women in conveying information and implementing programs to the community is carried out through social media as a means of conveying information where every activity carried out by the KB working group is conveyed in the form of photos or videos. Besides that, it also has reliable female implementing human resources who are embodied in the management of the Bumi Sejahtera COE (Central Of Excellence) KB Village Working Group for the period 2021-2025 with SK Number 411.3/23/2021. The disposition and structure of the bureaucracy is manifested in the form of support and commitment from all parties where the implementation of tasks is carried out in accordance with the main duties and responsibilities of activities that are carried out responsibly and in accordance with existing procedures and regulations.The inhibiting factors faced by women in implementing the program are
如果不符合公理的发展条件，那么妇女的参与就是先决条件。妇女在参与相关监管方面的作用，是通过村里的计划实现这一目标所必需的。在Bumiayu村的农村计划的实施中，妇女的作用可以从沟通、资源、性格和官僚结构的四个方面来判断。妇女在传递信息和实施计划方面的作用是通过社交媒体的方式来传达村庄工作小组所做的每一项活动都以照片或视频的形式提交的信息。此外，还有负责执行的人事部人事部人员，他们在地球的KB - 2025年繁荣，SK编号411.3/23/2021。性格和官僚结构实现的支持和承诺,各方按照tupoksi和pembidangan pelaksanakan任务在哪里进行经营的责任和活动符合现有的程序和规则,至于执行计划中妇女面临的障碍因素是很难改变关于计划生育的社会范式,认为孩子很多的食物,缺乏计划生育资金，而驱动因素是社会对消除贫困的强烈认识:妇女、实现、项目、住房、计划、抽象要求实现一项简单发展、妇女的贡献是一种绝对要求。妇女发展的角色一直在适应不同的监管，这对她们的成功发展至关重要，包括乡村家庭计划。在Bumiayu村实施农村计划的妇女角色可以从4个aspects、namely communication、资源分配和bureaucratic structure中看到。妇女在接受信息并实施社区活动的角色通过社会媒体作为一种象征被交换的信息被揭露除此之外，它还对负责地球福利的人类资源以及KB Village在411 /23/2021月中工作的小组进行了重新安置。bureaucracy disposition和vesalius》是manifested in The form of support and commitment)从所有各方在The implementation of tasks是carried out in accordance with The玩都会》和活动那是carried out responsibly和responsibilities in accordance with existing procedures and regulations。实施该项目的妇女面临的困境是改变社区模式的家庭计划是困难的，许多孩子有很多支持，以及为家庭规划计划提供资金的问题。与此同时，支持因素是一个强烈的意识，可以消除贫困基字的耻辱:女性，实施，计划，实施，家庭计划，cases
{"title":"Peran Perempuan dalam Implementasi Program Kampung KB ( Studi Kasus di Desa Bumiayu Kabupaten Kendal)","authors":"Agus Bahrudin, Wahyu Wirasati","doi":"10.56444/mia.v19i1.2973","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2973","url":null,"abstract":"AbstrakDalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak . Peran perempuan dalam pembangunan telah diakomodir dalam berbagai peraturan berkaitan keterlibatannya yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan diantaranya melalui program kampung KB.Peran perempuan dalam implementasi program Kampung KB di Desa Bumiayu dapat dilihat dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi . Peran perempuan dalam menyampaikan informasi dan menerapkan program kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media sosial sebagai penyampaian informasi dimana setiap kegiatan yang dilakukan kelompok kerja Kampung KB disampaikan dalam bentuk foto ataupun video. Disamping itu juga memiliki SDM perempuan pelaksana handal yang terwadahi dalam kepengusan Pokja Kampung KB COE (Central Of Excellence) Bumi Sejahtera periode tahun 2021- 2025 dengan SK Nomor 411.3/23/2021. Disposisi dan struktur birokrasi diwujudkan berupa dukungan dan komitmen semua pihak dimana pelaksanakan tugas dilakukan sesuai dengan tupoksi dan pembidangan kegiatan yang dijalankan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada,Adapun faktor penghambat yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan program adalah sulitnya merubah paradigma masyarakat mengenai KB, anggapan banyak anak banyak rezeki, dan kurangnya pendanaan terhadap program KB Sedangkan faktor pendukung adalah kesadaran yang kuat dari masyarakat untuk lepas dari stigma kemiskinanKata Kunci : perempuan, implementasi, program, kampung , Keluarga Berencana, kasus AbstractIn order to realize a just development, the involvement of women is an absolute requirement. The role of women in development has been accommodated in various regulations related to their involvement which is very necessary for the success of development, including through the village family planning program.The role of women in implementing the Kampung KB program in Bumiayu Village can be seen from 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The role of women in conveying information and implementing programs to the community is carried out through social media as a means of conveying information where every activity carried out by the KB working group is conveyed in the form of photos or videos. Besides that, it also has reliable female implementing human resources who are embodied in the management of the Bumi Sejahtera COE (Central Of Excellence) KB Village Working Group for the period 2021-2025 with SK Number 411.3/23/2021. The disposition and structure of the bureaucracy is manifested in the form of support and commitment from all parties where the implementation of tasks is carried out in accordance with the main duties and responsibilities of activities that are carried out responsibly and in accordance with existing procedures and regulations.The inhibiting factors faced by women in implementing the program are","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133408892","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAK Perempuan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dunia dan perkembangan manusia setiap era kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan agar bisa melakukan adaptasi pada perkembangan zaman, hal ini memberi peluang perempuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pola asuh keluarga dan kreatifitasnya sesuai profesi yang ditekuni. Baik buruknya bangsa tergantung pada baik buruknya perempuan dalam membimbing keluarga dalam menjalankan fungsi manusia secara utuh sebagai warga negara yang beretika,berbudaya dan khususnya berjiwa Pancasila di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari peran, fungsi, dan Profesi perempuan yang ada disemua bidang kehidupan, mulai dari perempuan dalam keluarga, perempuan dalam masyarakat, perempuan dalam dunia industry, perusahaan, politik, profesi. Kemampuan dan keahlian perempuan bisa lebih baik apabila memperoleh pelatihan, Pendidikan dan pengalaman hidup dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh perempuan masa kini dalam penerapan nilai Pancasila. Untuk mendeskripsikan kemampuan perempuan tersebut dalam implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, perlu dilihat dari data dan kehidupan perempuan di masyarakat.Dalam menyajikan data dari makalah ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dan dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi lainnya yang mendukung. Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil bahwa peran perempuan sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara yang dimulai dari memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk anak-anaknya atau dengan kata lain “Ibu merupakan perpustakaan pertama seorang anak”. Sehingga dapat disimpulkan terkait Pendidikan Pancasila adalah perempuan mampu memberi bimbingan dan pendampingan yang pertama dalam pola asuh anak dalam implementasi langsung nilai-nilai Pancasila sejak dini, Kata Kunci: Peran Perempuan, Implementasi, Nilai Pancasila. ABSTRAC Women have an important role to support the progress of improvement and development from each era of human life. Continues development to adapted changes of this era, it gives women the opportunity to increase their ability in family upgrading and their creativity according to the profession they are engaged. Unfortunately the good or bad of a nation depends on the goodness or badness of women in guiding the family member in carrying out human functions as a whole as citizens who are ethical, cultured and especially with the spirit of Pancasila in Indonesia. This can also be seen from the roles, functions, and professions of women in all areas of life, starting from women in the family, women in society, women in industry, companies, politics, professions. Women's abilities and expertise can be improved if they receive training, education and life experience in daily activities.The purpose of this paper is to explain how much women influence human life to implementing and the realized of Pancasila values.
{"title":"PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN KELUARGA MELALUI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA","authors":"Bambang Agus Windusancono, M. Daenie","doi":"10.56444/mia.v19i1.2971","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2971","url":null,"abstract":"ABSTRAK Perempuan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dunia dan perkembangan manusia setiap era kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan agar bisa melakukan adaptasi pada perkembangan zaman, hal ini memberi peluang perempuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pola asuh keluarga dan kreatifitasnya sesuai profesi yang ditekuni. Baik buruknya bangsa tergantung pada baik buruknya perempuan dalam membimbing keluarga dalam menjalankan fungsi manusia secara utuh sebagai warga negara yang beretika,berbudaya dan khususnya berjiwa Pancasila di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari peran, fungsi, dan Profesi perempuan yang ada disemua bidang kehidupan, mulai dari perempuan dalam keluarga, perempuan dalam masyarakat, perempuan dalam dunia industry, perusahaan, politik, profesi. Kemampuan dan keahlian perempuan bisa lebih baik apabila memperoleh pelatihan, Pendidikan dan pengalaman hidup dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh perempuan masa kini dalam penerapan nilai Pancasila. Untuk mendeskripsikan kemampuan perempuan tersebut dalam implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, perlu dilihat dari data dan kehidupan perempuan di masyarakat.Dalam menyajikan data dari makalah ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dan dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi lainnya yang mendukung. Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil bahwa peran perempuan sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara yang dimulai dari memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk anak-anaknya atau dengan kata lain “Ibu merupakan perpustakaan pertama seorang anak”. Sehingga dapat disimpulkan terkait Pendidikan Pancasila adalah perempuan mampu memberi bimbingan dan pendampingan yang pertama dalam pola asuh anak dalam implementasi langsung nilai-nilai Pancasila sejak dini, Kata Kunci: Peran Perempuan, Implementasi, Nilai Pancasila. ABSTRAC Women have an important role to support the progress of improvement and development from each era of human life. Continues development to adapted changes of this era, it gives women the opportunity to increase their ability in family upgrading and their creativity according to the profession they are engaged. Unfortunately the good or bad of a nation depends on the goodness or badness of women in guiding the family member in carrying out human functions as a whole as citizens who are ethical, cultured and especially with the spirit of Pancasila in Indonesia. This can also be seen from the roles, functions, and professions of women in all areas of life, starting from women in the family, women in society, women in industry, companies, politics, professions. Women's abilities and expertise can be improved if they receive training, education and life experience in daily activities.The purpose of this paper is to explain how much women influence human life to implementing and the realized of Pancasila values. ","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128426605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakIndonesia sebagai negara demokrasi sudah menggunakan metode E-Voting sebagai sarana demokrasi, walaupun baru diterapkan di tingkat pemilihan kepala dusun dan kepala desa. Sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) harus diseriusi dan menjamin transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem e-voting ini ke depannya. Ketidaksiapan dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap e-voting juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini. Sejak pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia, melumpuhkan kegiatan manusia khusus di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mengalami polemik physical distancing ditengah pandemi Covid-19. Penerapan sistem E-Voting telah dilakukan oleh beberapa negara misalkan di Brajil, India, Swiss dan Australia mendapatkan respon positif dalam masyarakat, namun juga terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian diskriptif kwalitatif dengan pendekatan perbandingan data sekunder. Hasil penelitian ini, sistem E-Voting dalam Pemilihan Umum dapat meningkatkan nilai demokrasi khusus peningkatan partisipasi masyarakat dan memberikan keefektivan serta keefesienan dalam proses pemilihan berlangsung. Namun, penerapan sistem E-Voting masih terkendala dengan adanya hacker yang bisa membobol sistem serta kesiapan pemerintah dalam penggunaan E-Voting. Kata kunci: E-Voting, Pemilu, Dan Demokrasi AbstractIndonesia as a democratic country has used the E-Voting method as a means of democracy, even though it has only been implemented at the level of election of hamlet heads and village heads. Electronic voting systems must be taken seriously and ensure transparency, certainty, security, accountability and accuracy. In addition to technological readiness, of course, it must be supported by the readiness of the community to implement this e-voting system in the future. The government's unpreparedness and lack of socialization of e-voting can also be a trigger factor for failure in implementing this system. Since the Covid-19 pandemic, which has spread throughout the world, has paralyzed human activities, especially in Indonesia. The Regional Head Election in Indonesia which was held on December 9, 2020 experienced a polemic of Physical Distancing amid the Covid-19 Pandemic. The implementation of the E-Voting system has been carried out by several countries, for example in Brazil, India, Switzerland and Australia, getting a positive response in the community, but there are also shortcomings in its implementation. Qualitative descriptive research method using a comparative approach using secondary data.The results of this study, the E-Voting system in General Elections can increase the value of democracy, especially increasing public participation and providing effectiveness
{"title":"ELECTRONIC-VOTING (E-VOTING) DAN PEMILIHAN UMUM (Studi Komparasi di Indonesia, Brazil, India, Swiss dan Australia)","authors":"Karmanis Karmanis","doi":"10.56444/mia.v18i2.2526","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2526","url":null,"abstract":"AbstrakIndonesia sebagai negara demokrasi sudah menggunakan metode E-Voting sebagai sarana demokrasi, walaupun baru diterapkan di tingkat pemilihan kepala dusun dan kepala desa. Sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) harus diseriusi dan menjamin transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem e-voting ini ke depannya. Ketidaksiapan dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap e-voting juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini. Sejak pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia, melumpuhkan kegiatan manusia khusus di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mengalami polemik physical distancing ditengah pandemi Covid-19. Penerapan sistem E-Voting telah dilakukan oleh beberapa negara misalkan di Brajil, India, Swiss dan Australia mendapatkan respon positif dalam masyarakat, namun juga terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian diskriptif kwalitatif dengan pendekatan perbandingan data sekunder. Hasil penelitian ini, sistem E-Voting dalam Pemilihan Umum dapat meningkatkan nilai demokrasi khusus peningkatan partisipasi masyarakat dan memberikan keefektivan serta keefesienan dalam proses pemilihan berlangsung. Namun, penerapan sistem E-Voting masih terkendala dengan adanya hacker yang bisa membobol sistem serta kesiapan pemerintah dalam penggunaan E-Voting. Kata kunci: E-Voting, Pemilu, Dan Demokrasi AbstractIndonesia as a democratic country has used the E-Voting method as a means of democracy, even though it has only been implemented at the level of election of hamlet heads and village heads. Electronic voting systems must be taken seriously and ensure transparency, certainty, security, accountability and accuracy. In addition to technological readiness, of course, it must be supported by the readiness of the community to implement this e-voting system in the future. The government's unpreparedness and lack of socialization of e-voting can also be a trigger factor for failure in implementing this system. Since the Covid-19 pandemic, which has spread throughout the world, has paralyzed human activities, especially in Indonesia. The Regional Head Election in Indonesia which was held on December 9, 2020 experienced a polemic of Physical Distancing amid the Covid-19 Pandemic. The implementation of the E-Voting system has been carried out by several countries, for example in Brazil, India, Switzerland and Australia, getting a positive response in the community, but there are also shortcomings in its implementation. Qualitative descriptive research method using a comparative approach using secondary data.The results of this study, the E-Voting system in General Elections can increase the value of democracy, especially increasing public participation and providing effectiveness","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131678493","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakPandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja. Kata kunci : pandemic, covid-19, pelaku, deregulasi, debirokratisasi, UMKM AbstractThe COVID-19 pandemic, which has been ongoing since early 2020, has had an impact on the health, social and economy of the community. Micro, small and medium enterprises, which are usually the wheels of the economic life of the community, are unable to survive. Various policies launched by the government, whether we like it or not, must be accepted for the sake of health as well as efforts that do not stop. Deregulation and debureaucratization are places to strengthen and develop the community's economy. The purpose of this study is to analyze how deregulation and debureaucratization are able to provide opportunities for MSMEs to grow and develop. The focus of this research includes the response to government policies in solving MSME problems, and the ability of MSMEs to increase their ability to survive the COVID-19 pandemic. The research locus in Surakarta City. The results of the study show that deregulation and debureaucratization are able to encourage micro, small and medium enterprises to face the COVID-19 pandemic. Although the increase is still likely to slow down, various efforts have helped to get up and work. Keywords: pandemic, covid-19, perpetrators, deregulation, debureaucratization, UMKM
{"title":"DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19","authors":"Indra Kertati","doi":"10.56444/mia.v18i2.2525","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2525","url":null,"abstract":"AbstrakPandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja. Kata kunci : pandemic, covid-19, pelaku, deregulasi, debirokratisasi, UMKM AbstractThe COVID-19 pandemic, which has been ongoing since early 2020, has had an impact on the health, social and economy of the community. Micro, small and medium enterprises, which are usually the wheels of the economic life of the community, are unable to survive. Various policies launched by the government, whether we like it or not, must be accepted for the sake of health as well as efforts that do not stop. Deregulation and debureaucratization are places to strengthen and develop the community's economy. The purpose of this study is to analyze how deregulation and debureaucratization are able to provide opportunities for MSMEs to grow and develop. The focus of this research includes the response to government policies in solving MSME problems, and the ability of MSMEs to increase their ability to survive the COVID-19 pandemic. The research locus in Surakarta City. The results of the study show that deregulation and debureaucratization are able to encourage micro, small and medium enterprises to face the COVID-19 pandemic. Although the increase is still likely to slow down, various efforts have helped to get up and work. Keywords: pandemic, covid-19, perpetrators, deregulation, debureaucratization, UMKM","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114037164","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAKPandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun reformasi melalui perbaikan perilaku aparatur birokrasi (ASN) baik melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.Kata Kuci: Globalisasi. Pandemi Covid-19, Birokrasi Pemda, Good Governance, dan Reformasi Birokrasi. ABSTRACTThe Covid-19 pandemic has spread throughout the world, including Indonesia, due to the influence of globalization supported by advances in information and communication technology. The globalization of Covid-19 has had an impact on people's lives, the private business world, and government. The impact of the Covid-19 pandemic, especially for the Regional Government Bureaucracy, is the emergence of problems with weaknesses in the institutional aspects and behavior of the bureaucratic apparatus. However, there are also challenges and opportunities that can be utilized properly in policy making to overcome problems that arise after the pandemic. In this context, the handling of the pandemic can be handled properly if it is supported by good governance and digital bureaucracy. The institutional reform approach and the behavior of the local government bureaucracy will be good. The local government's institutional reform approach, both improvement of organizational forms and missions, regulations (policies), procedures, methods, and working mechanisms of public services will enable the local government bureaucracy to carry out its duties properly in overcoming the pandemic. Reforms through improving the behavior of the bureaucratic apparatus (ASN) both through education and training, remuneration policies, career development or others will make the local government bureaucracy able to carry out public services well after the Covid-19 pandemic. Keywords: Globalization. The Covid-19 Pandemic, Local Government Bureaucracy,
由于信息和通信技术的进步，全球化正在全世界蔓延，包括印度尼西亚。Covid-19的全球带来了对社会、私营企业和政府生活的影响。Covid-19大流行的影响，特别是针对官僚主义的官僚机构，以及官僚机构机构行为方面存在缺陷的问题。但除此之外，还有挑战和机会，它们可以很好地用于制定解决大流行后出现的问题的政策。在这种情况下，如果有良好的治理和数字官僚的支持，那么大流行的治疗将是可以很好地解决的。在美国，体制改革和官僚主义行为的方法将是好的。组织形式和使命改革的体制改革方法、监管、程序、方法和公共服务机制将使城市官僚机构能够充分履行应对大流行的职责。至于通过教育和实践改善官僚机构行为(ASN)的改革，通过改革政策、革新政策、职业发展等，以及在大灾时期covidKuci说:全球化。19大流行Covid-19，官方官僚主义，良好的治理和官僚改革。信息与通信技术(advances of information and communication technology)污染了包括印度尼西亚在内的世界，导致全球反腐败。Covid-19的全球化影响了人们的生活、私人商业世界和政府。特别是区域政府采购的影响，主要是针对区域政府的影响，是针对企业资产阶级机构机构机构机构行为的问题。还有挑战和机会，这可能是政治上的手段，导致大灾难后出现问题。在这种情况下，如果由良好的治理和数字企业提供支持，大流行的手可以很好地处理财产。政府批准的制度改革和当地政府购买的行为将是好的。地方政府制度改革、规章制度、程序、方法和公共服务的工作都将使当地政府能够负担起其财产财产在大混乱中接管其财产。通过教育和培训，再通过教育和培训，再通过培训，再通过培训，再通过培训，再通过培训，再通过培训，再通过教育和培训，再通过培训，再通过培训，再通过教育和培训，通过培训，再通过教育和培训，通过培训，再通过教育和培训，通过教育和培训，其他国家将使当地政府能够在Covid-19大灾后顺利进行公共服务。安装:殉道全球化。当地政府政府、良好治理和公平改革。
{"title":"STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PASCA PANDEMI COVID-19","authors":"Nursalim Nursalim","doi":"10.56444/mia.v18i2.2529","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2529","url":null,"abstract":"ABSTRAKPandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun reformasi melalui perbaikan perilaku aparatur birokrasi (ASN) baik melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.Kata Kuci: Globalisasi. Pandemi Covid-19, Birokrasi Pemda, Good Governance, dan Reformasi Birokrasi. ABSTRACTThe Covid-19 pandemic has spread throughout the world, including Indonesia, due to the influence of globalization supported by advances in information and communication technology. The globalization of Covid-19 has had an impact on people's lives, the private business world, and government. The impact of the Covid-19 pandemic, especially for the Regional Government Bureaucracy, is the emergence of problems with weaknesses in the institutional aspects and behavior of the bureaucratic apparatus. However, there are also challenges and opportunities that can be utilized properly in policy making to overcome problems that arise after the pandemic. In this context, the handling of the pandemic can be handled properly if it is supported by good governance and digital bureaucracy. The institutional reform approach and the behavior of the local government bureaucracy will be good. The local government's institutional reform approach, both improvement of organizational forms and missions, regulations (policies), procedures, methods, and working mechanisms of public services will enable the local government bureaucracy to carry out its duties properly in overcoming the pandemic. Reforms through improving the behavior of the bureaucratic apparatus (ASN) both through education and training, remuneration policies, career development or others will make the local government bureaucracy able to carry out public services well after the Covid-19 pandemic. Keywords: Globalization. The Covid-19 Pandemic, Local Government Bureaucracy, ","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134019908","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Perlindungan, kesejahteraan dan kemandirian kelompok lanjut usia semakin penting sejalan dengan meningkatnya jumlah lanjut usia, kesejahteraan dan perwujudan kota ramah lanjut usia di Surakarta. Sekolah Adiyuswo (Lanjut Usia) dalam pelaksanaan di Kota Suratakarta terkait erat dengan langkah kebijakan mewujudkan kota ramah lansia dan kebijakan kota inklusif yang telah ditetapkan Kota Surakarta sejak tahun 2006. Arah kebijakan tersebut termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dengan leading sektor pelaksana adalah Dinas Sosial dan Bappeda Kota Surakarta sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan kebijakan tentang Sekolah Adiyuswo (Lanjut Usia) dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan Pendidikan sepanjang hayat melalui Pendidikan non-formal secara teratur dan terencana. Pendidikan ini dilaksanakan secara setara dan partisipatif. Dalam hal ini dipersiapkan fasilitator, mentor dan pelayanan kesehatan dan sosial memalui kelembagaan lokal baik melalui Komda Lansia, Forum Lansia di kecamatan dan lembaga di kelurahan melalui bina keluarga lansia. Sekolah lansia melibatkan kelompok sasaran adalah penduduk pra lansia, kelompok lansia dan anggota keluarga lain yang mengasuh lansia dalam rumah tangga. Kata kunci : sekolah lanjut usia, kesejahteraan lanjut usia. AbstractThe protection, welfare and independence of the elderly group is increasingly important in line with the increasing number of elderly people, welfare and the realization of an elderly friendly city in Surakarta. The Adiyuswo (Olderly) School in implementation in the City of Surakarta is closely related to the policy steps to realize an elderly-friendly city and the inclusive city policy that has been established by the City of Surakarta since 2006. The policy direction is contained in the Surakarta City Medium-Term Development Plan 2021-2026 with The leading implementing sectors are the Social Service (Dinas Sosial) and Bappeda as the coordinator of regional development planning. The implementation of policies regarding Adiyuswo Schools (Seniors) is carried out in accordance with the direction of the policy on Lifelong Education through regular and planned non-formal education. This education is carried out in an equal and participatory manner. In this case, facilitators, mentors and health and social services are prepared through local institutions, either through the Elderly Committee, Elderly Forums in sub-districts and institutions in the village through fostering elderly families. The elderly school involves the target group, namely the pre-elderly population, the elderly group and other family members who take care of the elderly in the household.Keywords: elderly school, elderly welfare
{"title":"SEKOLAH ADIYUSWO UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BAGI KELOMPOK LANJUT USIA","authors":"Rahmad Purwanto Widyastomo","doi":"10.56444/mia.v18i2.2527","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2527","url":null,"abstract":"Abstrak Perlindungan, kesejahteraan dan kemandirian kelompok lanjut usia semakin penting sejalan dengan meningkatnya jumlah lanjut usia, kesejahteraan dan perwujudan kota ramah lanjut usia di Surakarta. Sekolah Adiyuswo (Lanjut Usia) dalam pelaksanaan di Kota Suratakarta terkait erat dengan langkah kebijakan mewujudkan kota ramah lansia dan kebijakan kota inklusif yang telah ditetapkan Kota Surakarta sejak tahun 2006. Arah kebijakan tersebut termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dengan leading sektor pelaksana adalah Dinas Sosial dan Bappeda Kota Surakarta sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan kebijakan tentang Sekolah Adiyuswo (Lanjut Usia) dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan Pendidikan sepanjang hayat melalui Pendidikan non-formal secara teratur dan terencana. Pendidikan ini dilaksanakan secara setara dan partisipatif. Dalam hal ini dipersiapkan fasilitator, mentor dan pelayanan kesehatan dan sosial memalui kelembagaan lokal baik melalui Komda Lansia, Forum Lansia di kecamatan dan lembaga di kelurahan melalui bina keluarga lansia. Sekolah lansia melibatkan kelompok sasaran adalah penduduk pra lansia, kelompok lansia dan anggota keluarga lain yang mengasuh lansia dalam rumah tangga. Kata kunci : sekolah lanjut usia, kesejahteraan lanjut usia. AbstractThe protection, welfare and independence of the elderly group is increasingly important in line with the increasing number of elderly people, welfare and the realization of an elderly friendly city in Surakarta. The Adiyuswo (Olderly) School in implementation in the City of Surakarta is closely related to the policy steps to realize an elderly-friendly city and the inclusive city policy that has been established by the City of Surakarta since 2006. The policy direction is contained in the Surakarta City Medium-Term Development Plan 2021-2026 with The leading implementing sectors are the Social Service (Dinas Sosial) and Bappeda as the coordinator of regional development planning. The implementation of policies regarding Adiyuswo Schools (Seniors) is carried out in accordance with the direction of the policy on Lifelong Education through regular and planned non-formal education. This education is carried out in an equal and participatory manner. In this case, facilitators, mentors and health and social services are prepared through local institutions, either through the Elderly Committee, Elderly Forums in sub-districts and institutions in the village through fostering elderly families. The elderly school involves the target group, namely the pre-elderly population, the elderly group and other family members who take care of the elderly in the household.Keywords: elderly school, elderly welfare","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116121557","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号