Abstract
Regional development is generally associated with decentralization. That relate to the allocation
of budgets under goverment authority to lower levels of government for : spending, collecting
taxes, electing regional of head and providing assistance from the government. Decentralization
includes political isue, administrative and fiscal aspects. Based on data it shows that financial
autonomy has a positive effect on economic growth, and also effect on percapita income. The
problem of decentralization are gaps each regional development and economic disparities in
the population. So that regional development strategy is needed with efforts to develop the local
economy of each region that focuses on improving the quality of life and the ability of human
resources in self and regional development.
Key Word: Regional development, economic policy, distribution, investment
Abstrak
Pembangunan daerah pada umumnya dikaitkan dengan desentralisasi yang berhubungan
dengan alokasi anggaran secara wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah di bawahnya
untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, memilih Kepala Daerah dan adanya bantuan
dari pemerintah pusat. Umumnya desentralisasi mencakup aspek politik,administratif dan fiskal.
Berdasarkan data nasional menunjukkan bahwa otonomi keuangan berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh positif dari pendapatan perkapita.
Permasalahan desentralisasi muncul dengan masih adanya kesenjangan pemerataan
pembangunan daerah,dan kesenjangan ekonomi penduduk, sehingga diperlukan strategi
pemerataan pembangunan daerah dengan upaya pengembangan ekonomi lokal setiap daerah
yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup dan kemampuan sumber daya
manusia dalam pengembangan diri dan wilayah.
Kata Kunci : Pembangunan Daerah, Kebijakan Ekonomi,Distribusi, investasi
Abstract
The research objectives of the Study of Education Service Innovation for Population
Administration and Civil Registration in the City of Surakarta are. The objectives of the
research on the study of innovation in population administration services and civil
registration in the city of Surakarta are (1) describe the innovation in population
administration services and sivil regrestration, (2) describe the supporting factors for
service improvement and The type of research is a qualitative descriptive research
method. The results of the research show that the service innovation that has been
implemented by the Department of Population and Civil Registration of the City of
Surakarta has brought good success to the performance of population administration
services and civil disabilities in recording population data speed, child identity cards
(KIA), integrated services, mobile car services, bringing closer to community and
support the completeness of other service sectors, such as data on health, education,
social and voter data for general elections and regional head elections.
Kata kunci : population administrative service, quick wins
Abstrak
Tujuan penelitian Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kota Surakarta adalah (1) mendeskripsikan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil (2) menggambarkan faktor-faktor pendukung
peningkatan layanan dan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah membawa keberhasilan yang
baik bagi capaian kinerja pelayanan dengan hasil yang baik, yaitu capaian perekaman
data kependudukan, kartu identitas anak, pelayanan terpadu, mobil keliling,
mendekatkan pada masyarakat dan mendukung kelengkapan bidang-bidang layanan
lainnya, seperti data kesehatan, pendidikan, sosial dan data pemilih untuk pemilihan
umum dan pemilihan kepala daerah.
Kata kunci : administrasi kependudukan, pelayanan dan quick wins
ABSTRACT
Local government policies in the form of regulations are often not pro-poor.
Solving the problem of poverty cannot be done partially but must be comprehensive
and start from the subject, namely "the poor people". Poverty programs originating
from the center are often uniform in nature, thus ignoring local initiatives and
characteristics. Local governments can make program modifications or refinements to
make them more focused and effective on program subjects (the poor), by involving
various elements of society. The need for local governments to make indicators of
regional government concern for the poor.
Key word : Policy, Regional,Government,Empowerment,Poor people
ABSTRAK
Kebijakan pemerintah daerah berupa regulasi sering tidak berpihak kepada
penduduk miskin. Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secara
parsial tetapi harus bersifat komprehensif dan dimulai dari subyeknya, yaitu “ si
penduduk miskin “ tersebut. Program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari
pusat seringkali bersifat seragam sehingga mengabaikan inisiatif dan karakteristik
local. Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi atau penajaman program agar
lebih terfokus dan efektif kepada subyek program (penduduk miskin), dengan
melibatkan berbagai elemen masyarakat. Perlunya pemerintah daerah membuat
indikator keperpihaan pemerintah daerah terhadap penduduk miskin.
Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Penduduk Miskin
Abstract
The number of elderly people increases along with the improving situation and
economic conditions in the community. The more the number of elderly people the
more problems. The main problem is that the elderly are not in good condition.
Middle and old seniors who are over 70 years of age find it difficult to live without
help from family, community and government. Many elderly people are neglected
or neglected. The government helps to make the community's old age not only a
burden, but also to make the elderly independent, healthy and happy. The
government has implemented various social assistance programs, namely direct
assistance, health insurance and pro elderly programs that can be initiated by the
community and the business world. This study aims to analyze the performance of
social protection in the elderly. The results showed that not all elderly people
received this assistance. Some of the reasons for this are the list of elderly people
being updated late, many elderly people who are unable to access it due to low
education and knowledge, as well as limited physical and psychological coverage.
To encourage coverage, the researcher recommends carrying out layered data
collection at the RT and RW levels, so that the development of the elderly can be
continuously
monitored
Keywords: elderly, access, assistance, social, neglected, education, health
Abstrak
Jumlah lansia semakin bertambah seiring dengan membaiknya situasi dan kondisi
perekonomian masyarakat. Semakin banyak jumlah lansia juga semakin banyak
persoalan yang dihadapi. Persoalan utama adalah kondisi lansia yang tidak
sepenuhnya baik. Lansia madya dan tua yang berada diatas usia 70 tahun tidak
mudah menghadapi kehidupan tanpa bantuan dari keluarga, masyarakat dan
pemerintah. Masih banyak lansia yang terlantar ataupun yang ditelantarkan.
Pemerintah berupaya agar masa tua masyarakat bukan hanya menjadi beban,
namun menjadikan lansia mandiri, sehat dan bahagia di usia tua. Upaya
pemerintah diwujudkan melalui berbagai progam bantuan sosial baik berupa
bantuan langsung, jaminan kesehatan maupun program pro lansia yang dapat
dinisiasi oleh masyarakat maupun dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kinerja perlindungan sosial pada lansia. Hasil penelitian menunjukan
belum semua lansia mendapatkan bantuan tersebut. Beberapa penyebabnya
adalah daftar lansia terlambat di update, banyak lansia yang tidak mampu
mengakses akibat rendahnya Pendidikan dan pengetahuan, serta daya jangkau
yang semakin terbatas baik fisik maupun psikis. Untuk mendorong daya jangkau,
peneliti merekomendasikan agar melakukan pendataan ulang berlapis tingkat RT
dan RW, agar dapat terus terpantau perkembangan lansia.
Katakunci : lansia, akses, bantuan, sosial, terlantar, pendidikan, kesehatan.