Initial Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham untuk pertama kalinya kepada publik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan sebagai perluasan usaha. Lembaga keuangan syariah yang pertama kali IPO (Initial Public Offering) adalah PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada tanggal 15 Januari 2014, Namun peneliti menemukan bahwa banyak lembaga keuangan syariah yang gagal dalam melakukan proses IPO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebelum dan sesudah IPO dengan metode RGEC periode 2010-2017. rasio yang digunakan yaitu NPF (Non Performing Financing), GCG (Good Corporate Governance), BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) dan CAR (Capital Adequacy Ratio). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulkan data secara dokumentasi, data didapatkan dari laporan keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah secara triwulan. Uji analisis yang digunakan adalah uji beda Paired Sample T-Test. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji statistik Paired Sample T-Test terhadap rasio NPF memperoleh T hitung sebesar -5,426 dengan nilai Sig (2-Tailed) sebesar 0.000<0.05 sehingga menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kesehatan rasio NPF sebelum dan sesudah IPO. Rasio GCG memperoleh T hitung sebesar 1.547 dengan nilai Sig (2-Tailed) sebesar 0.143 > 0.05 sehingga menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan rasio GCG sebelum dan sesudah IPO. Rasio BOPO memperoleh Thitung sebesar 0.318 dengan nilai Sig (2-Tailed) sebesar 0.755 > 0.05 sehingga menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan rasio BOPO sebelum dan sesudah IPO. Rasio CAR memperoleh T hitung sebesar 4.482 dengan nilai Sig (2-Tailed) sebesar 0.000 < 0.05 sehingga menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kesehatan rasio CAR sebelum dan sesudah IPO. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada rasio GCG dan BOPO sebelum dan sesudah IPO, sedangkan pada rasio NPF dan CAR terdapat perbedaan signifikan tingkat kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebelum dan sesudah IPO.
{"title":"Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk Sebelum dan Sesudah (IPO) (Initial Public Offering) dengan metode RGEC","authors":"Deviantika Fahriza, Early Ridho Kismawadi, Basri","doi":"10.11594/jesi.02.01.04","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/jesi.02.01.04","url":null,"abstract":"Initial Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham untuk pertama kalinya kepada publik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan sebagai perluasan usaha. Lembaga keuangan syariah yang pertama kali IPO (Initial Public Offering) adalah PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada tanggal 15 Januari 2014, Namun peneliti menemukan bahwa banyak lembaga keuangan syariah yang gagal dalam melakukan proses IPO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebelum dan sesudah IPO dengan metode RGEC periode 2010-2017. rasio yang digunakan yaitu NPF (Non Performing Financing), GCG (Good Corporate Governance), BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) dan CAR (Capital Adequacy Ratio). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulkan data secara dokumentasi, data didapatkan dari laporan keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah secara triwulan. Uji analisis yang digunakan adalah uji beda Paired Sample T-Test. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji statistik Paired Sample T-Test terhadap rasio NPF memperoleh T hitung sebesar -5,426 dengan nilai Sig (2-Tailed) sebesar 0.000<0.05 sehingga menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kesehatan rasio NPF sebelum dan sesudah IPO. Rasio GCG memperoleh T hitung sebesar 1.547 dengan nilai Sig (2-Tailed) sebesar 0.143 > 0.05 sehingga menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan rasio GCG sebelum dan sesudah IPO. Rasio BOPO memperoleh Thitung sebesar 0.318 dengan nilai Sig (2-Tailed) sebesar 0.755 > 0.05 sehingga menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan rasio BOPO sebelum dan sesudah IPO. Rasio CAR memperoleh T hitung sebesar 4.482 dengan nilai Sig (2-Tailed) sebesar 0.000 < 0.05 sehingga menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kesehatan rasio CAR sebelum dan sesudah IPO. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada rasio GCG dan BOPO sebelum dan sesudah IPO, sedangkan pada rasio NPF dan CAR terdapat perbedaan signifikan tingkat kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebelum dan sesudah IPO.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133942471","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Alka Kirani Fauziah, A. Salsabila, Faradila Dyah Ayu Widianti, Rofiaregina Zakah Winasis, Ismi Darmastuti
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian domestik di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi para pelaku usaha mikro. Menurunnya pendapatan para pelaku usaha mikro karena berbagai masalah keuangan dan masalah non-keuangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung pada penurunan PDB dan tingkat perekonomian di Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM telah dilaksanakan dua kali yaitu, di tahun 2020 dan di tahun 2021. Berdasarkan efektivitas dari penggunaan dana BPUM dinilai telah efektif baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun wawancara mendalam yang dilakukan. Meskipun demikian, penyaluran program BPUM masih memiliki beberapa masalah dikarenakan implementasi BPUM pada 2020 berorientasi pada kecepatan penyaluran, sehingga sangat mungkin terjadi ketidatepatan sasaran. Oleh karena itu, penelitian berikut bertujuan untuk mempelajari permasalahan penyaluran program BPUM serta memberikan alternatif terbaik berupa desain strategi dalam proses penyaluran BPUM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis Analytic Network Process (ANP). Melalui penelitian berikut, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses penyaluran program BPUM diantaranya; penyaluran dana yang belum tepat sasaran, proses verifikasi data yang belum memadai, alur komunikasi satu arah, serta belum terintegrasinya informasi terkait program BPUM. Di sisi lain, penerima bantuan program BPUM juga belum mendapatkan pendampingan serta monitoring yang memadai. Berdasarkan hasil analisis data dan pembobotan yang telah dilakukan, pemerintah daerah menjadi alternatif terbaik dalam penyaluran BPUM.
{"title":"Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro sebagai Upaya Mempertahan-kan Usaha Mikro di Masa Pandemi","authors":"Alka Kirani Fauziah, A. Salsabila, Faradila Dyah Ayu Widianti, Rofiaregina Zakah Winasis, Ismi Darmastuti","doi":"10.11594/jesi.02.01.01","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/jesi.02.01.01","url":null,"abstract":"Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian domestik di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi para pelaku usaha mikro. Menurunnya pendapatan para pelaku usaha mikro karena berbagai masalah keuangan dan masalah non-keuangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung pada penurunan PDB dan tingkat perekonomian di Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM telah dilaksanakan dua kali yaitu, di tahun 2020 dan di tahun 2021. Berdasarkan efektivitas dari penggunaan dana BPUM dinilai telah efektif baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun wawancara mendalam yang dilakukan. Meskipun demikian, penyaluran program BPUM masih memiliki beberapa masalah dikarenakan implementasi BPUM pada 2020 berorientasi pada kecepatan penyaluran, sehingga sangat mungkin terjadi ketidatepatan sasaran. Oleh karena itu, penelitian berikut bertujuan untuk mempelajari permasalahan penyaluran program BPUM serta memberikan alternatif terbaik berupa desain strategi dalam proses penyaluran BPUM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis Analytic Network Process (ANP). Melalui penelitian berikut, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses penyaluran program BPUM diantaranya; penyaluran dana yang belum tepat sasaran, proses verifikasi data yang belum memadai, alur komunikasi satu arah, serta belum terintegrasinya informasi terkait program BPUM. Di sisi lain, penerima bantuan program BPUM juga belum mendapatkan pendampingan serta monitoring yang memadai. Berdasarkan hasil analisis data dan pembobotan yang telah dilakukan, pemerintah daerah menjadi alternatif terbaik dalam penyaluran BPUM.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"129 40","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120820549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study compares the regression using the assumption of a normal distribution with a beta distribution on ratio/proportion data. The data used is the Gini ratio data as the dependent variable and the percentage of the poor, economic growth and unemployment as independent variables in 2021. The data used is sourced from the Central Statistics Agency. The criteria for selecting the best model are based on the smallest AIC and BIC criteria. The results obtained by the beta regression model are better than the model based on the normal distribution. This result is reflected by the probability value of the model suitability test and the error value which the smaller AIC and BIC reflect. The poverty variable has a significant effect on the Gini ratio. On the other hand, there is not enough evidence that the variables of economic growth and open unemployment affect the Gini ratio. From the results obtained, it is hoped that the government will be able to implement appropriate policies in overcoming inequality so that every level of society can feel welfare without exception.
{"title":"Comparison Of Normal-Based and Beta-Based Regression Models on Ratio/ Proportion Data","authors":"P. Sihombing","doi":"10.11594/jesi.02.01.03","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/jesi.02.01.03","url":null,"abstract":"This study compares the regression using the assumption of a normal distribution with a beta distribution on ratio/proportion data. The data used is the Gini ratio data as the dependent variable and the percentage of the poor, economic growth and unemployment as independent variables in 2021. The data used is sourced from the Central Statistics Agency. The criteria for selecting the best model are based on the smallest AIC and BIC criteria. The results obtained by the beta regression model are better than the model based on the normal distribution. This result is reflected by the probability value of the model suitability test and the error value which the smaller AIC and BIC reflect. The poverty variable has a significant effect on the Gini ratio. On the other hand, there is not enough evidence that the variables of economic growth and open unemployment affect the Gini ratio. From the results obtained, it is hoped that the government will be able to implement appropriate policies in overcoming inequality so that every level of society can feel welfare without exception.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"154 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126691561","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-30DOI: 10.11594/10.11594/jesi.01.03.14
W. Lestari, Ruslam
Perencanaan pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan membutuhkan tools untuk menentukan kebijakan kewilayahan. Data Inter Regional Input-Output (IRIO) dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan perekonomian suatu wilayah. Tabel IRIO mampu memberikan informasi mengenai struktur ketergantungan sektoral (sectoral interdependency) maupun ketergantungan antarwilayah (regional interdependency). Studi ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antar industri di Sulawesi Selatan dan menganalisis perekonomian Sulawesi Selatan dan hubungannya dengan wilayah lainnya menggunakan tabel Inter Regional Input-Output (IRIO) 2016 yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 untuk mengidentifikasi industri unggulan dan dampaknya pada wilayah lainnya.Hasil analisis menunjukkan bahwa ada dua industri unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas dan Industri Pengolahan. Selanjutnya, analisis antar wilayah menunjukkan bahwa shock permintaan akhir di Provinsi Sulawesi Selatan berdampak besar terhadap perekonomian provinsi-provinsi di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Di sisi lain, perekonomian Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh shock permintaan akhir di Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi unggulan. Peluang untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dapat dilakukan pada industri unggulan seperti Industri Pengolahan.
{"title":"Identifikasi Industri Unggulan untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi di Sulawesi Selatan dan Dampaknya pada Wilayah Lain di Indonesia","authors":"W. Lestari, Ruslam","doi":"10.11594/10.11594/jesi.01.03.14","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.14","url":null,"abstract":"Perencanaan pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan membutuhkan tools untuk menentukan kebijakan kewilayahan. Data Inter Regional Input-Output (IRIO) dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan perekonomian suatu wilayah. Tabel IRIO mampu memberikan informasi mengenai struktur ketergantungan sektoral (sectoral interdependency) maupun ketergantungan antarwilayah (regional interdependency). Studi ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antar industri di Sulawesi Selatan dan menganalisis perekonomian Sulawesi Selatan dan hubungannya dengan wilayah lainnya menggunakan tabel Inter Regional Input-Output (IRIO) 2016 yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 untuk mengidentifikasi industri unggulan dan dampaknya pada wilayah lainnya.Hasil analisis menunjukkan bahwa ada dua industri unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas dan Industri Pengolahan. Selanjutnya, analisis antar wilayah menunjukkan bahwa shock permintaan akhir di Provinsi Sulawesi Selatan berdampak besar terhadap perekonomian provinsi-provinsi di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Di sisi lain, perekonomian Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh shock permintaan akhir di Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi unggulan. Peluang untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dapat dilakukan pada industri unggulan seperti Industri Pengolahan.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122158270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.11594/10.11594/jesi.01.03.10
Fauzul Hidayah, Deden Achmad Sunarjo
Kinerja perekonomian di suatu daerah tidak hanya dapat dilihat melalui kontribusi suatu sektor terhadap total perekonomian di daerah tersebut, namun juga dapat dilihat berdasarkan keterkaitan sektor tersebut terhadap sektor lainnya. Artinya, bagaimana suatu sektor mampu mempengaruhi dan memberikan efek terhadap aktivitas sektor-sektor ekonomi lainnya di daerah tersebut. Kontribusi suatu sektor terhadap total perekonomian, serta keterkaitan yang terjadi antar sektor akan memberikan gambaran menyeluruh terkait integrasi dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah Tabel Input-Output Regional (Tabel I-O Regional). Tabel I-O Regional disusun untuk menyajikan gambaran hubungan timbal-balik dan saling keterkaitan antar sektor dalam perekonomian di suatu daerah selama periode tertentu (biasanya satu tahun). Selain itu, untuk memperlihatkan peranan dari masing-masing daerah dan adanya saling ketergantungan antar daerah tersebut, juga digunakan Inter-Regional Input-Output (Tabel IRIO). Pada tulisan ini, daerah yang menjadi fokus analisis adalah Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan Tabel I-O Sumatera Barat berukuran 17x17 lapangan usaha serta Tabel IRIO 17 lapangan usaha x 34 provinsi yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa 4 lapangan usaha yang teridentifikasi sebagai nasional key sectors, dimana 3 lapangan usaha pertama juga merupakan local key sectors, yaitu: lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (D), Transportasi dan Pergudangan (H), Informasi dan Komunikasi (J) , serta Industri Pengolahan (C). Selain itu, jika terjadi perubahan permintaan akhir di Provinsi Sumatera Barat, maka provinsi yang akan menerima dampak limpahan (spillover output dan NTB) terbesar adalah ke provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, terutama provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Barat akan memperoleh dampak limpahan (spillover output dan NTB) terbesar jika terjadi perubahan permintaan akhir di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, terutama Provinsi Jambi.
{"title":"Hubungan Antar Sektor dan Daerah dalam Perekonomian Provinsi Su-matera Barat Tahun 2016 (An Inter-Regional Input-Output Analysis)","authors":"Fauzul Hidayah, Deden Achmad Sunarjo","doi":"10.11594/10.11594/jesi.01.03.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.10","url":null,"abstract":"Kinerja perekonomian di suatu daerah tidak hanya dapat dilihat melalui kontribusi suatu sektor terhadap total perekonomian di daerah tersebut, namun juga dapat dilihat berdasarkan keterkaitan sektor tersebut terhadap sektor lainnya. Artinya, bagaimana suatu sektor mampu mempengaruhi dan memberikan efek terhadap aktivitas sektor-sektor ekonomi lainnya di daerah tersebut. Kontribusi suatu sektor terhadap total perekonomian, serta keterkaitan yang terjadi antar sektor akan memberikan gambaran menyeluruh terkait integrasi dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah Tabel Input-Output Regional (Tabel I-O Regional). Tabel I-O Regional disusun untuk menyajikan gambaran hubungan timbal-balik dan saling keterkaitan antar sektor dalam perekonomian di suatu daerah selama periode tertentu (biasanya satu tahun). Selain itu, untuk memperlihatkan peranan dari masing-masing daerah dan adanya saling ketergantungan antar daerah tersebut, juga digunakan Inter-Regional Input-Output (Tabel IRIO). Pada tulisan ini, daerah yang menjadi fokus analisis adalah Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan Tabel I-O Sumatera Barat berukuran 17x17 lapangan usaha serta Tabel IRIO 17 lapangan usaha x 34 provinsi yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa 4 lapangan usaha yang teridentifikasi sebagai nasional key sectors, dimana 3 lapangan usaha pertama juga merupakan local key sectors, yaitu: lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (D), Transportasi dan Pergudangan (H), Informasi dan Komunikasi (J) , serta Industri Pengolahan (C). Selain itu, jika terjadi perubahan permintaan akhir di Provinsi Sumatera Barat, maka provinsi yang akan menerima dampak limpahan (spillover output dan NTB) terbesar adalah ke provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, terutama provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Barat akan memperoleh dampak limpahan (spillover output dan NTB) terbesar jika terjadi perubahan permintaan akhir di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, terutama Provinsi Jambi.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129146228","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The aims of this research is to study the mindset of Herding's behavior on the income level of tourism objects through the results of tourism development in the Rest Area of Boja Kendal Village. In this study, 95 people/MSMEs. In this study, the authors used a purposive random sampling technique. The results of this study are herding behavior has a positive and significant effect on the income level of MSMEs in the Boja rest area tourist attraction. Herding behavior has no effect on tourism development decisions. The development of tourism objects has no effect on increasing income. Herding behavior has no significant effect on the income level of tourist objects through tourism area development decisions. So that the development of tourist areas is not able to mediate the influence of herding behavior on increasing MSME income in the Boja rest area tourist attraction.
{"title":"Pengembangan Kawasan Wisata pada Rest Area Boja dalam Mendukung Peningkatan Pedapatan Desa Melalui Perilaku Herding (Studi Kasus di Kawasan Wisata Rest Area Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)","authors":"Yuyun Ristianawati, Prihasantyo Siswo Nugroho, Kiswoyo","doi":"10.11594/10.11594/jesi.01.03.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.12","url":null,"abstract":"The aims of this research is to study the mindset of Herding's behavior on the income level of tourism objects through the results of tourism development in the Rest Area of Boja Kendal Village. In this study, 95 people/MSMEs. In this study, the authors used a purposive random sampling technique. \u0000The results of this study are herding behavior has a positive and significant effect on the income level of MSMEs in the Boja rest area tourist attraction. Herding behavior has no effect on tourism development decisions. The development of tourism objects has no effect on increasing income. Herding behavior has no significant effect on the income level of tourist objects through tourism area development decisions. So that the development of tourist areas is not able to mediate the influence of herding behavior on increasing MSME income in the Boja rest area tourist attraction.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130738868","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.11594/10.11594/jesi.01.03.13
May Friska
Unemployment hurts society. During this period of unemployment, job seekers will use their savings/assets. As long as the unemployment period has not ended, job seekers will need more of these savings/assets to meet their needs. This study aims to determine the effect of job seekers based on gender, age, and education level on how long they can get a job in Indonesia. This study uses the National Labor Force Survey Panel data set (SAKERNAS PANEL 2017) through a survival analysis approach with Cox Proportional Hazard Regression. The results showed that unproductive age and higher education level would extend the length of time job seekers was looking for work.
{"title":"Lama Mencari Kerja di Indonesia dengan Menggunakan Analisis Survival","authors":"May Friska","doi":"10.11594/10.11594/jesi.01.03.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.13","url":null,"abstract":"Unemployment hurts society. During this period of unemployment, job seekers will use their savings/assets. As long as the unemployment period has not ended, job seekers will need more of these savings/assets to meet their needs. This study aims to determine the effect of job seekers based on gender, age, and education level on how long they can get a job in Indonesia. This study uses the National Labor Force Survey Panel data set (SAKERNAS PANEL 2017) through a survival analysis approach with Cox Proportional Hazard Regression. The results showed that unproductive age and higher education level would extend the length of time job seekers was looking for work.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132606872","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-24DOI: 10.11594/10.11594/jesi.01.03.09
Ihsan Maulid Rahmawan, Widdia Angraini
Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam perekonomiannya, Provinsi Lampung memiliki potensi terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan. Analisis ekonomi secara lebih komprehensif tidak hanya mengamati keterkaitan antar sektor ekonomi melainkan juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perekonomian Provinsi Lampung bukan hanya dengan menganalisis keterkaitan antar sektornya, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dengan wilayah lain di Indonesia. Model yang digunakan adalah analisis tabel Inter-Regional Input-Output (IRIO). Tabel IRIO yang digunakan berukuran 17 industri x 34 provinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kunci di Provinsi Lampung adalah industri pengolahan (C) serta pengadaan listrik dan gas (D). Sektor pengadaan listrik dan gas (D) memiliki nilai pengganda output terbesar baik terhadap perekonomian Provinsi Lampung maupun terhadap perekonomian nasional. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (A) memiliki nilai pengganda NTB yang relatif paling besar baik terhadap perekonomian Provinsi Lampung maupun terhadap perekonomian nasional. Jika dilihat dari pola perdagangan input antaranya, perdagangan input antara Provinsi Lampung secara umum lebih didominasi oleh perdagangan dengan wilayah Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Selanjutnya, apabila dilihat menurut provinsinya, Provinsi Lampung memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage) paling erat dengan Provinsi Sumatera Selatan serta provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
{"title":"Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah dalam Perekonomian Provinsi Lampung: Analisis Data Tabel Inter Regional Input Output (IRIO) Tahun 2016","authors":"Ihsan Maulid Rahmawan, Widdia Angraini","doi":"10.11594/10.11594/jesi.01.03.09","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.09","url":null,"abstract":"Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam perekonomiannya, Provinsi Lampung memiliki potensi terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan. Analisis ekonomi secara lebih komprehensif tidak hanya mengamati keterkaitan antar sektor ekonomi melainkan juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perekonomian Provinsi Lampung bukan hanya dengan menganalisis keterkaitan antar sektornya, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dengan wilayah lain di Indonesia. Model yang digunakan adalah analisis tabel Inter-Regional Input-Output (IRIO). Tabel IRIO yang digunakan berukuran 17 industri x 34 provinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kunci di Provinsi Lampung adalah industri pengolahan (C) serta pengadaan listrik dan gas (D). Sektor pengadaan listrik dan gas (D) memiliki nilai pengganda output terbesar baik terhadap perekonomian Provinsi Lampung maupun terhadap perekonomian nasional. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (A) memiliki nilai pengganda NTB yang relatif paling besar baik terhadap perekonomian Provinsi Lampung maupun terhadap perekonomian nasional. Jika dilihat dari pola perdagangan input antaranya, perdagangan input antara Provinsi Lampung secara umum lebih didominasi oleh perdagangan dengan wilayah Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Selanjutnya, apabila dilihat menurut provinsinya, Provinsi Lampung memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage) paling erat dengan Provinsi Sumatera Selatan serta provinsi-provinsi di Pulau Jawa.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132930277","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-24DOI: 10.11594/10.11594/jesi.01.03.06
Pipit Ronalia
Salah satu tujuan hilirisasi industri adalah untuk menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan memiliki nilai tambah tinggi. Provinsi Riau dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan untuk hilirisasi industri. Akan tetapi hilirisasi industri tanpa memperhatikan keterkaitan antar sektor ekonomi dan antarwilayah tentu tidak akan berjalan maksimal. Studi ini menganalisis perekonomian Riau tidak hanya berdasarkan keterkaitan antar sektor, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan antara Riau dengan provinsi lainnya. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tabel Inter Regional Input Output (IRIO) Indonesia dan Tabel Input Output (IO) Provinsi Riau tahun 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri unggulan di Provinsi Riau adalah Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas. Hilirisasi industri di Riau sangat tepat dilakukan karena Industri Pengolahan yang merupakan industri unggulan juga akan dapat menarik dan mendorong pertumbuhan sektor lain. Analisis keterkaitan antar wilayah menunjukkan bahwa shock permintaan akhir di Provinsi Riau berdampak besar terhadap perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, perekonomian Riau sangat dipengaruhi oleh shock permintaan akhir di Provinsi Aceh.
{"title":"Potensi Hilirisasi Industri di Provinsi Riau (Perspektif Tabel Interregional Input Output)","authors":"Pipit Ronalia","doi":"10.11594/10.11594/jesi.01.03.06","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.06","url":null,"abstract":"Salah satu tujuan hilirisasi industri adalah untuk menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan memiliki nilai tambah tinggi. Provinsi Riau dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan untuk hilirisasi industri. Akan tetapi hilirisasi industri tanpa memperhatikan keterkaitan antar sektor ekonomi dan antarwilayah tentu tidak akan berjalan maksimal. Studi ini menganalisis perekonomian Riau tidak hanya berdasarkan keterkaitan antar sektor, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan antara Riau dengan provinsi lainnya. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tabel Inter Regional Input Output (IRIO) Indonesia dan Tabel Input Output (IO) Provinsi Riau tahun 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri unggulan di Provinsi Riau adalah Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas. Hilirisasi industri di Riau sangat tepat dilakukan karena Industri Pengolahan yang merupakan industri unggulan juga akan dapat menarik dan mendorong pertumbuhan sektor lain. Analisis keterkaitan antar wilayah menunjukkan bahwa shock permintaan akhir di Provinsi Riau berdampak besar terhadap perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, perekonomian Riau sangat dipengaruhi oleh shock permintaan akhir di Provinsi Aceh.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127397360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak kebijakan moneter dan makroprudensial terhadap pembangunan keuangan, baik di negara maju dan berkembang. Dengan menggunakan regresi panel data dinamis metode GMM pada 43 negara, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif akibat pelonggaran kebijakan tersebut. Penurunan suku bunga kebijakan dan indeks makroprudensial terutama instrumen kredit dan likuiditas dapat meningkatkan rasio kredit privat terhadap PDB, yang berarti mendorong proses pembangunan keuangan. Selanjutnya, penurunan suku bunga kebijakan signifikan mendorong proses pembangunan keuangan negara maju, namun indeks makroprudensial tidak signifikan. Sebaliknya, penurunan suku bunga kebijakan dan indeks makroprudensial tidak signifikan berdampak pada proses pembangunan keuangan negara berkembang.
{"title":"Dampak Kebijakan Moneter dan Makroprudensial terhadap Pembangunan Keuangan Studi Lintas Negara, 2000 – 2014","authors":"Nisa Nurjannah Sukowati Sukowati, Telisa Aulia Falianty","doi":"10.11594/10.11594/jesi.01.03.07","DOIUrl":"https://doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.07","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak kebijakan moneter dan makroprudensial terhadap pembangunan keuangan, baik di negara maju dan berkembang. Dengan menggunakan regresi panel data dinamis metode GMM pada 43 negara, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif akibat pelonggaran kebijakan tersebut. Penurunan suku bunga kebijakan dan indeks makroprudensial terutama instrumen kredit dan likuiditas dapat meningkatkan rasio kredit privat terhadap PDB, yang berarti mendorong proses pembangunan keuangan. Selanjutnya, penurunan suku bunga kebijakan signifikan mendorong proses pembangunan keuangan negara maju, namun indeks makroprudensial tidak signifikan. Sebaliknya, penurunan suku bunga kebijakan dan indeks makroprudensial tidak signifikan berdampak pada proses pembangunan keuangan negara berkembang.","PeriodicalId":136508,"journal":{"name":"Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116084744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}