Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah suatu metode alternatif yang layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa, karena bercirikan win-win solutions (semua pihak merasa happy), dan memiliki banyak keuntungan dalam menyelesaikan masalah pribadi, seperti penyelesaian konflik secara tuntas, sederhana, bebas, cepat, dan lebih murah dibandingkan biaya hukum yang tinggi dan penundaan yang lama pada putusan Pengadilan yang menjadi beberapa faktor yang menyebabkan individu mencari alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang akan diulas pada penulisan ini ialah Mediasi yang mana melibatkan pihak ketiga yaitu Mediator. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peranan Mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan adanya bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang mengkaji studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas peranan mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual ini cukup efektif dilakukan dengan hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana, hasil yang dicapai, dan biaya.
{"title":"EFEKTIVITAS PERANAN MEDIASI DALAM UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL","authors":"Fira Amalia Sugianto, Devi Siti Hamzah Marpaung","doi":"10.26877/m-y.v5i1.8756","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8756","url":null,"abstract":"Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah suatu metode alternatif yang layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa, karena bercirikan win-win solutions (semua pihak merasa happy), dan memiliki banyak keuntungan dalam menyelesaikan masalah pribadi, seperti penyelesaian konflik secara tuntas, sederhana, bebas, cepat, dan lebih murah dibandingkan biaya hukum yang tinggi dan penundaan yang lama pada putusan Pengadilan yang menjadi beberapa faktor yang menyebabkan individu mencari alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang akan diulas pada penulisan ini ialah Mediasi yang mana melibatkan pihak ketiga yaitu Mediator. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peranan Mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan adanya bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang mengkaji studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas peranan mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual ini cukup efektif dilakukan dengan hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana, hasil yang dicapai, dan biaya.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128472569","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021
{"title":"KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)","authors":"Hartanto Hartanto, Djoko Budiarto","doi":"10.26877/m-y.v5i1.11753","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.11753","url":null,"abstract":"Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123572767","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Wasiat wajibah merupakan salah satu produk ijtihad di bidang fikih Islam kontemporer. Perkara wasiat wajibah juga masuk ke dalam sub pembahasan Kewarisan dalam hukum keluarga atau perdata di beberapa negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Ketentuan wasiat wajibah muncul sebagai alternatif atas beberapa problematika kewarisan, seperti hak atas harta warisan bagi kepada ahli waris beda agama, anak dan orang tua angkat. Kondisi ini dihadapkan pada realitas hukum kewaarisan suatu masyarakat yang tidak dapat lepas dari struktur, norma, dan tradisi, masyarakat yang sudah hidup (living law) selama bertahun-tahun. Salah satu praktek wasiat wajibah yang menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus wasiat wajibah di dalam Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018. Putusan ini merupakan putusan terpilih Mahkamah Agung (landmark decision) yang mengubah putusan pengadilan Tinggi Agama Banten No. 78 Pdt.G/2017 PTA Btn terkait pembagian warisan bagi suami pewaris yang telah murtad. Melalui putusan ini, Majelis Kasasi menganggap sepantasnya pemohon kasasi yang beragama non muslim (murtad) diberi bagian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar ¼ dari harta warisan. Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 merupakan putusan yang dikonstruksi oleh pertimbangan berbasis perlindungan dan kesetaraan hak, keadilan dan kemanusiaan bagi suami murtad dalam kapasitasnya sebagai subjek yang berhak untuk harta peninggalan pewaris di depan hukum. Putusan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak mengabaikan kenyataan bahwasanya terdapat perbedaan agama dalam suatu keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan tersebut tidak menjadi hambatan bagi keluarga inti yang berbeda agama bahkan murtad untuk bisa saling berwasiat.
{"title":"WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI MURTAD DALAM PENDEKATAN TELEOLOGIK MENUJU REALISME HUKUM (SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN Nomor 331 K/Ag/2018)","authors":"Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha, Lisa Analisa","doi":"10.26877/m-y.v5i1.8259","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8259","url":null,"abstract":"Wasiat wajibah merupakan salah satu produk ijtihad di bidang fikih Islam kontemporer. Perkara wasiat wajibah juga masuk ke dalam sub pembahasan Kewarisan dalam hukum keluarga atau perdata di beberapa negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Ketentuan wasiat wajibah muncul sebagai alternatif atas beberapa problematika kewarisan, seperti hak atas harta warisan bagi kepada ahli waris beda agama, anak dan orang tua angkat. Kondisi ini dihadapkan pada realitas hukum kewaarisan suatu masyarakat yang tidak dapat lepas dari struktur, norma, dan tradisi, masyarakat yang sudah hidup (living law) selama bertahun-tahun. Salah satu praktek wasiat wajibah yang menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus wasiat wajibah di dalam Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018. Putusan ini merupakan putusan terpilih Mahkamah Agung (landmark decision) yang mengubah putusan pengadilan Tinggi Agama Banten No. 78 Pdt.G/2017 PTA Btn terkait pembagian warisan bagi suami pewaris yang telah murtad. Melalui putusan ini, Majelis Kasasi menganggap sepantasnya pemohon kasasi yang beragama non muslim (murtad) diberi bagian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar ¼ dari harta warisan. Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 merupakan putusan yang dikonstruksi oleh pertimbangan berbasis perlindungan dan kesetaraan hak, keadilan dan kemanusiaan bagi suami murtad dalam kapasitasnya sebagai subjek yang berhak untuk harta peninggalan pewaris di depan hukum. Putusan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak mengabaikan kenyataan bahwasanya terdapat perbedaan agama dalam suatu keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan tersebut tidak menjadi hambatan bagi keluarga inti yang berbeda agama bahkan murtad untuk bisa saling berwasiat. ","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116810321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Maryanto Maryanto, Nor Khoiriyah, Supriyono Purwosaputro
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya untuk memiliki kekuatan nilai religius, mengontrol diri, jati diri, etika, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai keberhasilan dari proses pendidikan tersebut, maka kehadiran seorang guru profesional sangat penting dalam mendidik, mengajar, melatih, dan menilai menuju keberhasilan pembelajaran yang dicita-citakan. Dalam melaksanakan tugas profesinya seorang guru perlu adanya norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, hal ini telah diatur dalam kode etik guru Indonesia. Kode etik guru ini telah dibentuk oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai salah satu acuan penting perlindungan hukum profesi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pembentukan kode etik guru Indonesia tidak lepas dari politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari kode etik guru tersebut dirumuskan. Politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di kota semarang meliputi tiga komponen dasar, yaitu (1) arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (2) Landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang (3) Produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.
{"title":"POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KOTA SEMARANG","authors":"Maryanto Maryanto, Nor Khoiriyah, Supriyono Purwosaputro","doi":"10.26877/m-y.v5i1.11191","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.11191","url":null,"abstract":"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya untuk memiliki kekuatan nilai religius, mengontrol diri, jati diri, etika, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai keberhasilan dari proses pendidikan tersebut, maka kehadiran seorang guru profesional sangat penting dalam mendidik, mengajar, melatih, dan menilai menuju keberhasilan pembelajaran yang dicita-citakan. Dalam melaksanakan tugas profesinya seorang guru perlu adanya norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, hal ini telah diatur dalam kode etik guru Indonesia. Kode etik guru ini telah dibentuk oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai salah satu acuan penting perlindungan hukum profesi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pembentukan kode etik guru Indonesia tidak lepas dari politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari kode etik guru tersebut dirumuskan. Politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di kota semarang meliputi tiga komponen dasar, yaitu (1) arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (2) Landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang (3) Produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132093092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Suatu Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu bentuk badan usaha yang lebih populer dan bergengsi bila dibandingkan dengan badan badan usaha yang lain seperti Commanditaire Venootsschap , Maatschap , Firma atau Koperasi , Eksistensi suaatu Perseroan Terbatas secara lengkap ketika Perseroan Tersebut tidak hanya sekedar berdiri dan didirikan saja yang mempunyai nama perseroan tertentu, namun hal ini harus di syahkan oleh Negara agar mempunyai legalitas yang syah. Undang Undang nomor 40 tahun 2007 , dan Peraturan Pemerintah. Hal ini lah yang menjadi pokok permaslaahan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan, Implementasi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk memperoleh status badan hukum tidak memenuhi dan tidak sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam proses pengesahan Pendiri tidak di input dalam sistem Administrasi Badan Hukum
一个名为tempest是某种形式的离岸有限责任公司更受欢迎和负盛名的机构相比,其他的公司,比如Commanditaire Venootsschap Maatschap、公司或合作社suaatu名为tempest完整离岸有限责任的存在,当名为tempest的离岸并没有只是站起来,建立责任某些Perseroan同名,但这必须由国家在syahkan有国王统治的合法性。2007年第40号法案和政府条例。这是这项研究的重点。研究表明，立法法规的制定表明，2007年《有限责任条例》(forty law of limits law)在立法机构的地位上的实施并没有得到满足，也没有符合《立法条例》的等级制度。为了协调立法法规，考虑其他立法法规。在此过程中，创始人的批准不在公司的管理系统中
{"title":"HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DARI PERSEROAN TERBATAS UNTUK MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM DI KEMENKUMHAM RI","authors":"Troeboes Soeprijanto","doi":"10.26877/JM-Y.V4I2.8102","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I2.8102","url":null,"abstract":"Suatu Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu bentuk badan usaha yang lebih populer dan bergengsi bila dibandingkan dengan badan badan usaha yang lain seperti Commanditaire Venootsschap , Maatschap , Firma atau Koperasi , Eksistensi suaatu Perseroan Terbatas secara lengkap ketika Perseroan Tersebut tidak hanya sekedar berdiri dan didirikan saja yang mempunyai nama perseroan tertentu, namun hal ini harus di syahkan oleh Negara agar mempunyai legalitas yang syah. Undang Undang nomor 40 tahun 2007 , dan Peraturan Pemerintah. Hal ini lah yang menjadi pokok permaslaahan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan, Implementasi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk memperoleh status badan hukum tidak memenuhi dan tidak sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam proses pengesahan Pendiri tidak di input dalam sistem Administrasi Badan Hukum","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"283 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116091450","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan boraks dan formalin pada makanan, metode penelitian ang digunakan yaitu metode hukum normatif mencangkup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen dan wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sama nilainya, atau perawatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundangn undangan. Cara penyelesaian dapat melalui litigasi (dipengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan), untuk penyelesaian secara non litigasi (diluar pengadilan) menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dengan tiga cara yaitu, konsoliasi, arbitrase dan mediasi.
{"title":"ANALISIS TERKAIT TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS DAN FORMALIN PADA MAKANAN","authors":"Ely Rahmawati","doi":"10.26877/JM-Y.V4I2.8334","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I2.8334","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan boraks dan formalin pada makanan, metode penelitian ang digunakan yaitu metode hukum normatif mencangkup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen dan wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sama nilainya, atau perawatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundangn undangan. Cara penyelesaian dapat melalui litigasi (dipengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan), untuk penyelesaian secara non litigasi (diluar pengadilan) menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dengan tiga cara yaitu, konsoliasi, arbitrase dan mediasi.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114947754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia memiliki beberapa lembaga jaminan, diantaranya fidusia. Fidusia dalam hukum positif di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, yang telah puluhan tahun bekerja untuk masyarakat sebagai lembaga jaminan serta kalangan ahli hukum pun telah dikenal baik. Lembaga jamianan telah menjadi keperluan dan dapat memenuhi keperluan masyarakat walaupun sudah menjadi perundang-undangan secara baku. Tujuan penelitian ini yaitu agar diketahui pandangan aspek hukum terhadap peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan. Pada penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil kesimpulannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, membuktikan bahwa peranan penting lembaga jaminan fidusia dalam perihal keabsahan daripada kegiatan kredit antara pihak nasabah dan perbangkan. Dimana nasabah harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM sebelum melakukan pinjaman. Serta dilihat pula peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan ini cukup meningkatkan perekonomian Indonesia.
{"title":"PANDANGAN ASPEK HUKUM TERHADAP PERANAN DAN EFEKTIVITAS FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN","authors":"Fira Amalia Sugianto, Rani Apriani","doi":"10.26877/JM-Y.V4I2.8407","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I2.8407","url":null,"abstract":"Indonesia memiliki beberapa lembaga jaminan, diantaranya fidusia. Fidusia dalam hukum positif di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, yang telah puluhan tahun bekerja untuk masyarakat sebagai lembaga jaminan serta kalangan ahli hukum pun telah dikenal baik. Lembaga jamianan telah menjadi keperluan dan dapat memenuhi keperluan masyarakat walaupun sudah menjadi perundang-undangan secara baku. Tujuan penelitian ini yaitu agar diketahui pandangan aspek hukum terhadap peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan. Pada penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil kesimpulannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, membuktikan bahwa peranan penting lembaga jaminan fidusia dalam perihal keabsahan daripada kegiatan kredit antara pihak nasabah dan perbangkan. Dimana nasabah harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM sebelum melakukan pinjaman. Serta dilihat pula peranan dan efektivitas fidusia sebagai lembaga jaminan ini cukup meningkatkan perekonomian Indonesia.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"106 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114898565","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Karawang merupakan kota yang memiliki laut dan beberapa penduduk tinggal dipesisir dan penduduk sekitar mendapatkan penghasilan menjadi nelayan dan menjual hasil tangkapan secara hidup ataupun yang sudah menjadi olahan seperti ikan asin namun dari beberapa yang mengelolanya menjadi makanan olah menambahkan bahan berbahaya seperti formalin atau yang lainnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-yuridis, oleh karena itu membutuhkan data primer dan sekunder , tujuan penilsan ini diperuntukan memberikan edukasi kepada konsumen agar lebih cerdas dalam memilih ikan asin sehat, hasil dari penulisan ini dapat dilihat bahwa setiap tahun dilakukan penelitian data tetap konstan menunjukan bahwa penggunaa bahan kimia berbahaya masih tinggi hingga saat ini
{"title":"PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI KANDUNGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA YANG TERDAPAT PADA IKAN ASIN DI KARAWANG","authors":"darayani fadiyah","doi":"10.26877/JM-Y.V4I2.8331","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I2.8331","url":null,"abstract":"Karawang merupakan kota yang memiliki laut dan beberapa penduduk tinggal dipesisir dan penduduk sekitar mendapatkan penghasilan menjadi nelayan dan menjual hasil tangkapan secara hidup ataupun yang sudah menjadi olahan seperti ikan asin namun dari beberapa yang mengelolanya menjadi makanan olah menambahkan bahan berbahaya seperti formalin atau yang lainnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-yuridis, oleh karena itu membutuhkan data primer dan sekunder , tujuan penilsan ini diperuntukan memberikan edukasi kepada konsumen agar lebih cerdas dalam memilih ikan asin sehat, hasil dari penulisan ini dapat dilihat bahwa setiap tahun dilakukan penelitian data tetap konstan menunjukan bahwa penggunaa bahan kimia berbahaya masih tinggi hingga saat ini","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128238354","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media eletronik (media sosial) menjadi faktor utama adanya tindak pidana dalam UU ITE. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang telah berlaku di negara Indonesia
{"title":"ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK","authors":"Sapto Budoyo, Nadea Lathifah Nugraheni, Martomo Martomo","doi":"10.26877/JM-Y.V4I2.9411","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I2.9411","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media eletronik (media sosial) menjadi faktor utama adanya tindak pidana dalam UU ITE. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang telah berlaku di negara Indonesia","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124250263","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perlindungan Hak Cipta di perlukan untuk mencegah pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak Cipta merupakan hak yang hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya berdasarkan UU Hak Cipta adalah Desain Grafis. Desain Grafis merupakan bentuk hasil karya manusia yang berbentuk gambar, tulisan yang didalamnya memiliki makna tersendiri. Adanya UU Hak Cipta tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia patuh akan perlindungan Hak Cipta. Masih sering terjadi penggunaan dan penggandaan Desain Grafis tanpa memperoleh izin dari Pencipta. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak pencipta terhadap Desain Grafis yang digunakan dalam produk penjualan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektualnya, pencipta dapap melakukan pendaftaran atau pencatatan atas Desain Grafisnya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
{"title":"KAJIAN HUKUM HAK PENCIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS GRATIS YANG DIPERGUNAKAN KEDALAM PRODUK PENJUALAN DI INDONESIA","authors":"Hari Sutra Disemadi, Hanifah Ghafila Romadona","doi":"10.26877/JM-Y.V4I2.8167","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I2.8167","url":null,"abstract":"Perlindungan Hak Cipta di perlukan untuk mencegah pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak Cipta merupakan hak yang hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya berdasarkan UU Hak Cipta adalah Desain Grafis. Desain Grafis merupakan bentuk hasil karya manusia yang berbentuk gambar, tulisan yang didalamnya memiliki makna tersendiri. Adanya UU Hak Cipta tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia patuh akan perlindungan Hak Cipta. Masih sering terjadi penggunaan dan penggandaan Desain Grafis tanpa memperoleh izin dari Pencipta. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak pencipta terhadap Desain Grafis yang digunakan dalam produk penjualan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektualnya, pencipta dapap melakukan pendaftaran atau pencatatan atas Desain Grafisnya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115692530","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：