Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM.
{"title":"Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia","authors":"N. Widyastuti, Hanan Nugroho","doi":"10.36574/jpp.v4i2.116","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.116","url":null,"abstract":"Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM.","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116098612","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Di awal tahun 2020, dunia sedang dihadapkan pada bencana wabah pandemik Corona Virus Disease 2019, yang dikenal dengan Covid-19, dimana hampir seluruh negara di dunia telah melaporkan kasus positif Covid-19, dengan jumlah kasus global sebanyak lebih dari 3,5 juta, dengan jumlah korban hampir mencapai 500 ribu jiwa. Kejadian bencana wabah pandemik yang diperkirakan terjadi dan berulang setiap satu abad ini, untuk kasus di Indonesia menunjukkan angka kasus yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 11.587 jiwa terpapar positif, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 864 jiwa, walaupun yang sembuh juga terus menunjukkan peningkatan menjadi 1.954 jiwa per tanggal 4 Mei 2020 (Gugus Tugas Covid-19, 4 Mei 2020). Sebagai suatu bencana non-alam dalam bidang kesehatan yang paling masif dialami Indonesia dalam kurun waktu lima dasawarsa terakhir, dampak yang diakibatkan oleh bencana pandemik ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, dan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, dimana telah ditetapkan status bencana nasional bidang kesehatan, namun memberikan dampak yang sangat signifikan pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan pelarangan mudik dan pulang kampung terutama di masa Ramadhan menjelang lebaran, berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif, yang dapat dipersandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu, dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008, selain juga dampak sosial budaya dengan dibatasi atau dilarangnya mudik dan pulang kampung di bulan Ramadhan dan Idul Fitri di tahun 2020 ini. Dalam penanganan bencana pandemik Covid-19, sebenarnya Pemerintah sudah sangat responsif dalam menerbitkan berbagai kerangka regulasi yang terutama ditujjukan untuk mengurangi potensi penyebaran dari penularan wabah pandemik Covidd-19 yang ditransmisikan dari manusia ke manusia, namun fakta semakin meningkatkan jumlah kasus, korban jiwa, dan sebaran geografis dari pandemik Covid-19 ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah, namun dapat melibatkan peran serta dari segenap unsur masyarakat, atau dengan kata lain diperlukan suatu pendekatan partisipatif di dalam penanganan Covid-19, melalui pelibatan berbagai pelaku kepentingan, terutama masyarakat lokal, mengingat bahwa sumber penularan adalah manusia, secara individu, meluas ke komunitas, hingga ke tingkat daerah dan nasional serta berlanjut ke tingkat regional dan global. Oleh karena melalui artikel ini, dicoba dikemukakan pendekatan pengurangan risiko bencana secara partisipatif, khususnya dalam pencegahan penyebaran pandemik Covid-19, yang dimulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas pada tingkat RT/RW dan Desa/Keluraham, hingga tingkat masyarakat lokal, daerah dan lanjut ke tingkat nasional. Selain itu, dengan memperhatikan bahwa kejadian bencana
{"title":"Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana","authors":"Suprayoga Hadi","doi":"10.36574/jpp.v4i2.109","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109","url":null,"abstract":"Di awal tahun 2020, dunia sedang dihadapkan pada bencana wabah pandemik Corona Virus Disease 2019, yang dikenal dengan Covid-19, dimana hampir seluruh negara di dunia telah melaporkan kasus positif Covid-19, dengan jumlah kasus global sebanyak lebih dari 3,5 juta, dengan jumlah korban hampir mencapai 500 ribu jiwa. Kejadian bencana wabah pandemik yang diperkirakan terjadi dan berulang setiap satu abad ini, untuk kasus di Indonesia menunjukkan angka kasus yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 11.587 jiwa terpapar positif, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 864 jiwa, walaupun yang sembuh juga terus menunjukkan peningkatan menjadi 1.954 jiwa per tanggal 4 Mei 2020 (Gugus Tugas Covid-19, 4 Mei 2020). \u0000Sebagai suatu bencana non-alam dalam bidang kesehatan yang paling masif dialami Indonesia dalam kurun waktu lima dasawarsa terakhir, dampak yang diakibatkan oleh bencana pandemik ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, dan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, dimana telah ditetapkan status bencana nasional bidang kesehatan, namun memberikan dampak yang sangat signifikan pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan pelarangan mudik dan pulang kampung terutama di masa Ramadhan menjelang lebaran, berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif, yang dapat dipersandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu, dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008, selain juga dampak sosial budaya dengan dibatasi atau dilarangnya mudik dan pulang kampung di bulan Ramadhan dan Idul Fitri di tahun 2020 ini. \u0000Dalam penanganan bencana pandemik Covid-19, sebenarnya Pemerintah sudah sangat responsif dalam menerbitkan berbagai kerangka regulasi yang terutama ditujjukan untuk mengurangi potensi penyebaran dari penularan wabah pandemik Covidd-19 yang ditransmisikan dari manusia ke manusia, namun fakta semakin meningkatkan jumlah kasus, korban jiwa, dan sebaran geografis dari pandemik Covid-19 ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah, namun dapat melibatkan peran serta dari segenap unsur masyarakat, atau dengan kata lain diperlukan suatu pendekatan partisipatif di dalam penanganan Covid-19, melalui pelibatan berbagai pelaku kepentingan, terutama masyarakat lokal, mengingat bahwa sumber penularan adalah manusia, secara individu, meluas ke komunitas, hingga ke tingkat daerah dan nasional serta berlanjut ke tingkat regional dan global. \u0000Oleh karena melalui artikel ini, dicoba dikemukakan pendekatan pengurangan risiko bencana secara partisipatif, khususnya dalam pencegahan penyebaran pandemik Covid-19, yang dimulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas pada tingkat RT/RW dan Desa/Keluraham, hingga tingkat masyarakat lokal, daerah dan lanjut ke tingkat nasional. Selain itu, dengan memperhatikan bahwa kejadian bencana ","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113998036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hanan Nugroho, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas
Di balik reputasi sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai PETI (pertambangan tanpa izin). Covid-19 memperjelas posisi mereka yang rentan terhadap aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Perlu mengubah kebijakan dengan memberi tempat bagi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil untuk diakui secara hukum formal, dan bantuan dalam bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar, untuk memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik, serta mengurangi kerusakan lingkungan dari kegiatan tersebut.
{"title":"Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia","authors":"Hanan Nugroho, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas","doi":"10.36574/jpp.v4i2.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112","url":null,"abstract":"Di balik reputasi sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai PETI (pertambangan tanpa izin). Covid-19 memperjelas posisi mereka yang rentan terhadap aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Perlu mengubah kebijakan dengan memberi tempat bagi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil untuk diakui secara hukum formal, dan bantuan dalam bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar, untuk memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik, serta mengurangi kerusakan lingkungan dari kegiatan tersebut.","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123765028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Oswar Mungkasa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas
Skema Work From Home (WFH) merupakan bagian dari konsep telecommuting (bekerja jarak jauh), yang merupakan hal biasa dalam dunia kerja dan perencanaan kota. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diberlakukan dalam kondisi normal dan bukan karena adanya pandemik seperti sekarang ini. Makalah ini berupaya memberikan gambaran tentang konsep telecommuting (bekerja jarak jauh) atau working from home/WFH (bekerja dari rumah) berikut pembelajarannya, disertai langkah yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Agar kemudian penerapannya dalam jangka panjang dapat lebih optimal ketika kita semua dapat memahami, mengatisipasi dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap konsep ini. Konsep ini diharapkan dapat menjadi bagian dari tatanan baru (new normal) dari kehidupan keseharian kita sehingga penerapan telecommuting menjadi suatu keniscayaan.
{"title":"Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19","authors":"Oswar Mungkasa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas","doi":"10.36574/jpp.v4i2.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119","url":null,"abstract":"Skema Work From Home (WFH) merupakan bagian dari konsep telecommuting (bekerja jarak jauh), yang merupakan hal biasa dalam dunia kerja dan perencanaan kota. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diberlakukan dalam kondisi normal dan bukan karena adanya pandemik seperti sekarang ini. Makalah ini berupaya memberikan gambaran tentang konsep telecommuting (bekerja jarak jauh) atau working from home/WFH (bekerja dari rumah) berikut pembelajarannya, disertai langkah yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Agar kemudian penerapannya dalam jangka panjang dapat lebih optimal ketika kita semua dapat memahami, mengatisipasi dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap konsep ini. Konsep ini diharapkan dapat menjadi bagian dari tatanan baru (new normal) dari kehidupan keseharian kita sehingga penerapan telecommuting menjadi suatu keniscayaan.","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130229249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyediaan akses air bersih/air minum adalah urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib. Pemenuhan air bersih dilakukan dengan pendekatan yang berbasis masyarakat atau mandiri dan berbasis lembaga melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang air minum. Adanya wabah Covid-19 telah mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat. Namun, secara spesifik dampak Covid-19 di sektor air bersih nasional belum nyata terlihat. Sehingga belum nyata pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan akses universal air minum aman tahun 2030, sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) akses air minum. Adanya krisis ini justru menjadi peluang untuk lebih mengedepankan air bersih sebagai sektor yang perlu menjadi prioritas karena perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Krisis Covid-19 diharapkan dapat mendorong peningkatan anggaran di sektor ini sekaligus penataan kembali pada kelembagaan sektor air bersih. Banyaknya pemangku kepentingan di sektor air bersih membutuhkan adanya leadership yang mumpuni, juga perlu adanya otoritas yang menjadi leading institution di sektor air bersih.
{"title":"Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19","authors":"Eko W Purwanto","doi":"10.36574/jpp.v4i2.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.111","url":null,"abstract":"Penyediaan akses air bersih/air minum adalah urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib. Pemenuhan air bersih dilakukan dengan pendekatan yang berbasis masyarakat atau mandiri dan berbasis lembaga melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang air minum. Adanya wabah Covid-19 telah mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat. Namun, secara spesifik dampak Covid-19 di sektor air bersih nasional belum nyata terlihat. Sehingga belum nyata pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan akses universal air minum aman tahun 2030, sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) akses air minum. Adanya krisis ini justru menjadi peluang untuk lebih mengedepankan air bersih sebagai sektor yang perlu menjadi prioritas karena perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Krisis Covid-19 diharapkan dapat mendorong peningkatan anggaran di sektor ini sekaligus penataan kembali pada kelembagaan sektor air bersih. Banyaknya pemangku kepentingan di sektor air bersih membutuhkan adanya leadership yang mumpuni, juga perlu adanya otoritas yang menjadi leading institution di sektor air bersih.","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122251174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Riset tentang Covid-19 beserta dampak dan penanganannya sudah berjalan sejak pertama kali wabah ini merebak. Tinjauan kebijakan dalam berbagai disiplin memerlukan pendalaman dan yang terpenting kajian lintas-disiplin sehingga dikotomi kebijakan dapat diminimalisasi. Tulisan sederhana ini berupaya mengidentifikasi ruang dan potensi kajian yang relevan dengan penanganan dan kebiajakn pasca-Covid-19 dalam berbagai disiplin dan perspektif. Analisis yang dipergunakan adalah tinjauan literatur terstruktur dengan diawali tinjauan sekilas terhadap tren yang berkembang secara daring. Fitur Google Trends dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tren sedangkan situs pencarian ilmiah Google Scholars dipergunakan untuk mengetahui frekuensi karya ilmiah yang diunggah di dunia maya. Piranti lunak VosViewer digunakan untuk mengidentifikasi kluster riset beserta densitasnya. Celah riset masih terbuka lebar dan mengundang para pelaku riset untuk segera berkontribusi menyampaikan gagasan ilmiah beserta solusi konstruktif.
{"title":"Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19","authors":"D. Wardhana","doi":"10.36574/jpp.v4i2.110","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.110","url":null,"abstract":"Riset tentang Covid-19 beserta dampak dan penanganannya sudah berjalan sejak pertama kali wabah ini merebak. Tinjauan kebijakan dalam berbagai disiplin memerlukan pendalaman dan yang terpenting kajian lintas-disiplin sehingga dikotomi kebijakan dapat diminimalisasi. Tulisan sederhana ini berupaya mengidentifikasi ruang dan potensi kajian yang relevan dengan penanganan dan kebiajakn pasca-Covid-19 dalam berbagai disiplin dan perspektif. Analisis yang dipergunakan adalah tinjauan literatur terstruktur dengan diawali tinjauan sekilas terhadap tren yang berkembang secara daring. Fitur Google Trends dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tren sedangkan situs pencarian ilmiah Google Scholars dipergunakan untuk mengetahui frekuensi karya ilmiah yang diunggah di dunia maya. Piranti lunak VosViewer digunakan untuk mengidentifikasi kluster riset beserta densitasnya. Celah riset masih terbuka lebar dan mengundang para pelaku riset untuk segera berkontribusi menyampaikan gagasan ilmiah beserta solusi konstruktif.","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130741550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Government expenditure is one of the factors driving the economic growth of a region. During 2010 to 2017, realization of Banten government expenditure continued to increase from 11 trillion to 36 trillion. However, Banten's economic growth from 2011 to 2017 tended to slow down from 7.03 percent to 5.71 percent. This study aims to determine how the impact of government expenditure on Banten economic growth and identify government expenditure in the form of capital spending that has a positive effect on Banten economic growth. Capital spending as a component of government expenditure directly related to the government's development program is expected to be able to encourage economic growth in Banten. The method used in this study is the impact analysis of Banten Input-Output (I-O) Table 2010 and panel data regression analysis in eight districts/cities during 2010 to 2017. The results of analysis with IO Table show that government expenditure has a positive impact on Banten’s economic growth. Then the panel data regression analysis results show that all types of capital spending have a positive effect, but only spending for road, irrigation, network (BJIJ); and building (BGB) which have proven to have significant effects on Banten's economic growth.
{"title":"The Impact of Government Expenditure on Banten Economic Growth in 2010 – 2017","authors":"Zaidan Najmuddin","doi":"10.36574/jpp.v4i1.104","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v4i1.104","url":null,"abstract":"Government expenditure is one of the factors driving the economic growth of a region. During 2010 to 2017, realization of Banten government expenditure continued to increase from 11 trillion to 36 trillion. However, Banten's economic growth from 2011 to 2017 tended to slow down from 7.03 percent to 5.71 percent. This study aims to determine how the impact of government expenditure on Banten economic growth and identify government expenditure in the form of capital spending that has a positive effect on Banten economic growth. Capital spending as a component of government expenditure directly related to the government's development program is expected to be able to encourage economic growth in Banten. The method used in this study is the impact analysis of Banten Input-Output (I-O) Table 2010 and panel data regression analysis in eight districts/cities during 2010 to 2017. The results of analysis with IO Table show that government expenditure has a positive impact on Banten’s economic growth. Then the panel data regression analysis results show that all types of capital spending have a positive effect, but only spending for road, irrigation, network (BJIJ); and building (BGB) which have proven to have significant effects on Banten's economic growth.","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115541013","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The realization of Social Sustainability is one of the important indicators of achieving sustainable development goals (SDGs) in 2030. The social aspect becomes an important indicator in measuring the achievement of sustainable development with a human approach as the subject. This study produces a composite index that will be used to compare social development between provinces in Indonesia. Besides, this study also analyzes the relationship between the Social Sustainability Index (SSI) formed, with the human development index (HDI) and GRDP per capita. This analysis is used to see the extent to which achievements in human and economic development affect social sustainability.
{"title":"Regional Social Sustainability Index in Indonesia 2017","authors":"Fahrulraz M. Faruk","doi":"10.36574/jpp.v4i1.103","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v4i1.103","url":null,"abstract":"The realization of Social Sustainability is one of the important indicators of achieving sustainable development goals (SDGs) in 2030. The social aspect becomes an important indicator in measuring the achievement of sustainable development with a human approach as the subject. This study produces a composite index that will be used to compare social development between provinces in Indonesia. Besides, this study also analyzes the relationship between the Social Sustainability Index (SSI) formed, with the human development index (HDI) and GRDP per capita. This analysis is used to see the extent to which achievements in human and economic development affect social sustainability.","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133687755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A. Wijaya, Priyono Budi Santoso, Agus Suryono, T. Domai
This paper studies about managing the effectiveness of public health performance in Surabaya City, Indonesia. The research method uses a qualitative approach through focus group discussion elaborated with secondary data of the health sector performance. This paper proves that vertical and horizontal balanced performance measurements in the health sector are essential. Vertical stable performance is in the context of a hierarchical performance of top-level performance and lower-level performance in the public institution. In contrast, a horizontal balanced performance is the arrangement of qualitative and quantitative performance indicators and targets
{"title":"Managing Effectiveness of Public Health Performance in Surabaya City, Indonesia","authors":"A. Wijaya, Priyono Budi Santoso, Agus Suryono, T. Domai","doi":"10.36574/jpp.v3i3.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v3i3.89","url":null,"abstract":"This paper studies about managing the effectiveness of public health performance in Surabaya City, Indonesia. The research method uses a qualitative approach through focus group discussion elaborated with secondary data of the health sector performance. This paper proves that vertical and horizontal balanced performance measurements in the health sector are essential. Vertical stable performance is in the context of a hierarchical performance of top-level performance and lower-level performance in the public institution. In contrast, a horizontal balanced performance is the arrangement of qualitative and quantitative performance indicators and targets","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128428084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study estimates the relationship between Forest and Land Rehabilitation policies and the quality and health of watersheds measured by the Coefficient of Flow Regime. The method used is the estimation of the Granger causality relationship. The results of this study indicate that in the short term or less than three years of forest and land rehabilitation does not have a significant relationship with the good value of the coefficient of flow regime. It is hoped that with these findings, the government can review the methodology, institutional system, location, quality of materials and tools for forest and land rehabilitation by taking into account the natural and geographical conditions around the watershed. furthermore, the government can implement other measures to support forest and land rehabilitation in accordance with existing regulations.
{"title":"The Relationship between Forest and Land Rehabilitation with the Quality and Health of Watershed","authors":"Wahyudi Susanto","doi":"10.36574/jpp.v3i3.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.36574/jpp.v3i3.91","url":null,"abstract":"This study estimates the relationship between Forest and Land Rehabilitation policies and the quality and health of watersheds measured by the Coefficient of Flow Regime. The method used is the estimation of the Granger causality relationship. The results of this study indicate that in the short term or less than three years of forest and land rehabilitation does not have a significant relationship with the good value of the coefficient of flow regime. It is hoped that with these findings, the government can review the methodology, institutional system, location, quality of materials and tools for forest and land rehabilitation by taking into account the natural and geographical conditions around the watershed. furthermore, the government can implement other measures to support forest and land rehabilitation in accordance with existing regulations.","PeriodicalId":209567,"journal":{"name":"Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115009472","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：