Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10429
Erlin Erlin
Abstrak Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun. Artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Kedudukan wali dalam pernikahan sebagaimana kebanyakan pendapat para ulama adalah sangat dibutuhkan perannya dan pertanggungjawabannya terhadap sahnya suatu akad pernikahan. Pada kenyataannya wali nikah sering kali menjadi permasalahan dalam melangsungkan perkawinan. Dimana seorang wali tidak mau (adhal) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui nasabnya dan mengetahui apa faktor penyebab perpindahan hak perwalian kepada wali hakim. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana metode ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat kepustakaan. Kata kunci : Hukum islam, Wali adhal, Wali hakim Abstract Marriage guardian in marriage is a pillar. This means that there must be a guardian in marriage for a prospective wife. The position of the guardian in marriage, as most scholars think, is that his role and accountability are needed for the validity of a marriage contract. In fact, marriage guardians are often a problem in getting married. Where a guardian does not want (adhol) to marry off his child or under his guardianship because there are things that cause the guardian not to want to marry him off. The purpose of this study is to find out how Islamic law views the submission of a guardian of judges for women who are not approved by their nasab and find out what are the factors that cause the transfer of guardianship rights to guardian judges. The method used is the normative legal research method where this method is a legal research method that is only shown in written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require library data. Keyword : Islamic law, Guardian adhal, Guardian judge
摘要 Wali nikah 是婚姻的支柱。这意味着准妻子必须有一个婚姻监护人。在大多数学者看来，婚姻监护人的地位是非常必要的，他对婚约的有效性负有责任。在现实生活中，婚姻监护人往往会给婚姻带来麻烦。监护人不愿意（adhal）将自己的孩子或受其监护的人嫁出去，是因为一些事情导致监护人不愿意与他结婚。本研究的目的是了解伊斯兰教法如何看待将不被纳萨布认可的妇女交由法官监护的问题，并了解是哪些因素导致将监护权移交给法官监护人。使用的方法是规范性法律研究方法，这种方法是一种只在书面法规中显示的法律研究方法，因此这项研究与图书馆的关系非常密切，因为它需要图书馆的数据。 关键词伊斯兰法；Wali adhal；Wali hakim Abstract Marriage guardian in marriage is a pillar.这意味着准妻子必须有一个婚姻监护人。大多数学者认为，婚姻监护人的地位是婚姻契约有效性所必需的，其作用和责任是婚姻契约有效性所必需的。事实上，婚姻监护人往往是结婚中的一个问题。监护人不愿意（adhol）把自己的孩子或受其监护的孩子嫁出去，是因为有些事情导致监护人不愿意把孩子嫁出去。本研究的目的是了解伊斯兰教法如何看待监护法官对不被其纳萨布认可的妇女的服从，并找出导致监护权转移给监护法官的因素。使用的方法是规范性法律研究方法，这种方法是一种只在书面法规中显示的法律研究方法，因此这项研究与图书馆的关系非常密切，因为它需要图书馆的数据。 关键词：伊斯兰法、监护人、监护法官
{"title":"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAJUAN WALI HAKIM BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI NASABNYA","authors":"Erlin Erlin","doi":"10.21111/jicl.v6i2.10429","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10429","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun. Artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Kedudukan wali dalam pernikahan sebagaimana kebanyakan pendapat para ulama adalah sangat dibutuhkan perannya dan pertanggungjawabannya terhadap sahnya suatu akad pernikahan. Pada kenyataannya wali nikah sering kali menjadi permasalahan dalam melangsungkan perkawinan. Dimana seorang wali tidak mau (adhal) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui nasabnya dan mengetahui apa faktor penyebab perpindahan hak perwalian kepada wali hakim. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana metode ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat kepustakaan. \u0000 \u0000Kata kunci : Hukum islam, Wali adhal, Wali hakim \u0000 \u0000Abstract \u0000Marriage guardian in marriage is a pillar. This means that there must be a guardian in marriage for a prospective wife. The position of the guardian in marriage, as most scholars think, is that his role and accountability are needed for the validity of a marriage contract. In fact, marriage guardians are often a problem in getting married. Where a guardian does not want (adhol) to marry off his child or under his guardianship because there are things that cause the guardian not to want to marry him off. The purpose of this study is to find out how Islamic law views the submission of a guardian of judges for women who are not approved by their nasab and find out what are the factors that cause the transfer of guardianship rights to guardian judges. The method used is the normative legal research method where this method is a legal research method that is only shown in written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require library data. \u0000 \u0000Keyword : Islamic law, Guardian adhal, Guardian judge","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"36 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139607506","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10447
Khuzaimatul Baroroh, Habibi Al Amin
Abstrak Pesantren memiliki potensi besar dalam menghasilkan kemaslahatan umum melalui pembentukan kepribadian Islami pada anak-anak. Pengasuhan anak berbasis pesantren dapat membantu melindungi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat keimanan, mengembangkan kemampuan moral dan etika, serta membentuk individu yang tangguh dan bertanggung jawab. Penulis tertarik untuk melihat pola pengasuhan atau hadanah yang ada di pondok pesantren Trensains Tebuireng dari perspektif maslahah mursalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji tentang pola pengasuhan atau hadanah berbasis pesantren yang ada di pesantren Sains Tebuireng lalu dianalisis dengan kacamata maslahah mursalah. Hasil penelitian ini menyimpulkan Hadanah Berbasis Pesantren di pesantren Sains Tebuireng sudah memenuhi aspek-aspek pemeliharaan anak seperti pendidikan, pemenuhan kebutuhan anak, dan usia yang ideal. Selain itu Pesantren Sains Tebuireng komponen-komponen yang menjadi syarat berdirinya pesantren juga sangat memadai, dari mulai Pondok, Kiai, Masjid, Santri, Kitab-Kitab Klasik. Dan, Hadanah di Pesantren Sains Tebuireng sudah sesuai dengan nilai maslahah secara keseluruhan, dari mulai maslahah dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Selain itu maslahah yang dipraktekkan juga maslahah yang nyata bukan sekedar dugaan, juga tidak bertentangan dengan nash yang ada, kemudian juga maslahah bersifat umum. Kata Kunci: Hadanah, Maslahah Mursalah, Pesantren.
{"title":"Hadanah Di Pesantren Sains Tebuireng Perspektif Maslahah Mursalah","authors":"Khuzaimatul Baroroh, Habibi Al Amin","doi":"10.21111/jicl.v6i2.10447","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10447","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Pesantren memiliki potensi besar dalam menghasilkan kemaslahatan umum melalui pembentukan kepribadian Islami pada anak-anak. Pengasuhan anak berbasis pesantren dapat membantu melindungi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat keimanan, mengembangkan kemampuan moral dan etika, serta membentuk individu yang tangguh dan bertanggung jawab. Penulis tertarik untuk melihat pola pengasuhan atau hadanah yang ada di pondok pesantren Trensains Tebuireng dari perspektif maslahah mursalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji tentang pola pengasuhan atau hadanah berbasis pesantren yang ada di pesantren Sains Tebuireng lalu dianalisis dengan kacamata maslahah mursalah. Hasil penelitian ini menyimpulkan Hadanah Berbasis Pesantren di pesantren Sains Tebuireng sudah memenuhi aspek-aspek pemeliharaan anak seperti pendidikan, pemenuhan kebutuhan anak, dan usia yang ideal. Selain itu Pesantren Sains Tebuireng komponen-komponen yang menjadi syarat berdirinya pesantren juga sangat memadai, dari mulai Pondok, Kiai, Masjid, Santri, Kitab-Kitab Klasik. Dan, Hadanah di Pesantren Sains Tebuireng sudah sesuai dengan nilai maslahah secara keseluruhan, dari mulai maslahah dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Selain itu maslahah yang dipraktekkan juga maslahah yang nyata bukan sekedar dugaan, juga tidak bertentangan dengan nash yang ada, kemudian juga maslahah bersifat umum. \u0000Kata Kunci: Hadanah, Maslahah Mursalah, Pesantren.","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"19 21","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139608194","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10446
Huzeinil Aziz Abko, I. Kusumawati
Abstrak Perkawinan adalah institusi yang kompleks yang melibatkan hak dan kewajiban yang saling terkait antara suami dan istri. Namun, dalam konteks perkawinan di Desa Semarong, terdapat kemungkinan terjadinya pengabaian hak dan kewajiban yang dapat membahayakan stabilitas dan keberlanjutan hubungan perkawinan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana terjadinya pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah apa saja fator pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah antara orang Malaysia dan Indonesia di Desa Samarong Kecamatan Sungai Kunyit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan. Peneliti untuk terjun langsung ke lapangan guna untuk melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data mengenai pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI di Desa Semarong Kecamatan Sungai Kunyit Kalimantan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada 4 keluarga di desa Samarong, Kecamatan Sungai kunyit yang suaminya mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya, bahwa keempat keluarga ini memiliki suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga setiap harinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU Perkawinan dan KHI. Faktor-faktor suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya tersebut antara lain faktor penghasilan istri, pemahaman terhadap hukum dan pendidikan suami. Kata Kunci: Pengabaian Hak dan Kewajiban Suami Istri, UU Perkawinan, KHI
摘要 婚姻是一种复杂的制度，涉及丈夫和妻子之间相互关联的权利和义务。然而，在 Semarong 村的婚姻中，忽视权利和义务的可能性会危及婚姻关系的稳定性和可持续性。研究人员希望了解马来西亚人和印尼人在双溪昆逸区三马廊村忽视夫妻权利和义务的情况是如何发生的，以及导致马来西亚人和印尼人忽视夫妻权利和义务的因素有哪些。这种类型的研究属于定性实地研究（现场研究），侧重于从信息提供者那里收集数据的结果。研究人员直接到实地进行观察、访谈和记录，从《婚姻法》和 KHI 的角度收集加里曼丹 Sungai Kunyit 区 Semarong 村忽视已婚夫妇权利和义务的数据。本研究的结论是，在 Sungai Kunyit 区 Samarong 村的 4 个家庭中，丈夫忽视了对妻子的权利和义务，这 4 个家庭的丈夫没有履行作为一家之主的义务，特别是没有按照《婚姻法》和《家庭健康保险》的规定满足家庭的日常需求。丈夫不履行权利和义务的因素包括妻子的收入、对法律的理解和丈夫的教育程度。关键词忽视夫妻权利和义务、《婚姻法》、《家庭健康保险
{"title":"Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI di Desa Semarong Kalimantan","authors":"Huzeinil Aziz Abko, I. Kusumawati","doi":"10.21111/jicl.v6i2.10446","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Perkawinan adalah institusi yang kompleks yang melibatkan hak dan kewajiban yang saling terkait antara suami dan istri. Namun, dalam konteks perkawinan di Desa Semarong, terdapat kemungkinan terjadinya pengabaian hak dan kewajiban yang dapat membahayakan stabilitas dan keberlanjutan hubungan perkawinan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana terjadinya pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah apa saja fator pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah antara orang Malaysia dan Indonesia di Desa Samarong Kecamatan Sungai Kunyit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan. Peneliti untuk terjun langsung ke lapangan guna untuk melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data mengenai pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI di Desa Semarong Kecamatan Sungai Kunyit Kalimantan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada 4 keluarga di desa Samarong, Kecamatan Sungai kunyit yang suaminya mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya, bahwa keempat keluarga ini memiliki suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga setiap harinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU Perkawinan dan KHI. Faktor-faktor suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya tersebut antara lain faktor penghasilan istri, pemahaman terhadap hukum dan pendidikan suami. \u0000Kata Kunci: Pengabaian Hak dan Kewajiban Suami Istri, UU Perkawinan, KHI","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"34 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139607510","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10820
Firlian Amanaty, Muhsan Syarafuddin
Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Menikah di usia muda masih menjadi pro kontra pada kalangan masyarakat termasuk dari kalangan da’i apakah hal itu bisa menjadi solusi atau justru menjadi hal yang tidak tepat untuk mengatasi permasalahan anak muda. Tujuan penelitian ini untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai perspektif Syafiq Riza Basalamah dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan di usia muda, serta menyoroti pentingnya bekal dalam memasuki pernikahan di usia muda. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ditemukan bahwa: 1) Ikatan pernikahan sejatinya tidak terkait dengan faktor usia, tetapi lebih berkaitan dengan kesiapan individu dari segi lahir dan batin. 2) Beberapa masyarakat menganggap pernikahan di usia muda sebagai sesuatu yang tabu, di sisi lain masyarakat menganggap menyegerakan menikah adalah pilihan terbaik. 3) Menikah di usia muda dengan bekal pernikahan merupakan aspek penting. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa usia muda cenderung rentan terhadap permasalahan atau konflik dalam pernikahan.
在世界许多地方，婚姻是人类生活的基本方面之一。在社会上，包括在达伊人中间，人们仍然对早婚持反对意见，认为早婚是解决年轻人问题的一个办法，还是不合适。本研究的目的是深入了解 Syafiq Riza Basalamah 的观点和人们对早婚的看法，并强调早婚规定的重要性。本研究采用定性的内容分析法。研究结果和讨论发现1) 婚姻的纽带实际上与年龄因素无关，而更多地与个人在身心方面的准备程度有关。2)2) 有些人认为早婚是一种禁忌，而另一方面，人们则认为催婚是最好的选择。3) 在年轻时结婚，婚姻规定是一个重要方面。这是因为年轻人在婚姻中容易出现问题或冲突。
{"title":"Pernikahan di Usia Muda Perspektif Syafiq Riza Basalamah","authors":"Firlian Amanaty, Muhsan Syarafuddin","doi":"10.21111/jicl.v6i2.10820","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10820","url":null,"abstract":"Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Menikah di usia muda masih menjadi pro kontra pada kalangan masyarakat termasuk dari kalangan da’i apakah hal itu bisa menjadi solusi atau justru menjadi hal yang tidak tepat untuk mengatasi permasalahan anak muda. Tujuan penelitian ini untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai perspektif Syafiq Riza Basalamah dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan di usia muda, serta menyoroti pentingnya bekal dalam memasuki pernikahan di usia muda. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ditemukan bahwa: 1) Ikatan pernikahan sejatinya tidak terkait dengan faktor usia, tetapi lebih berkaitan dengan kesiapan individu dari segi lahir dan batin. 2) Beberapa masyarakat menganggap pernikahan di usia muda sebagai sesuatu yang tabu, di sisi lain masyarakat menganggap menyegerakan menikah adalah pilihan terbaik. 3) Menikah di usia muda dengan bekal pernikahan merupakan aspek penting. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa usia muda cenderung rentan terhadap permasalahan atau konflik dalam pernikahan.","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"25 19","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139608853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam perlu ada nya perlindungan yang diberikan mengenai sertifikat halal dan label halal pada produk pangan maupun non pangan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen maka pemerintah telah menetapkan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan kosumen ini akan berdampak pada kesejaheteraan dan ketentraman masyarakat muslim dimanapun berada. Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha seberapa pentingnya sertifikat halal dan label halal ini bagi para umat muslin maupun non muslim. Berdasarkan penelirian ini dapat disimpulkan bagaimana undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini mengatur dan melindungi konsumen-konsumen yang ,merasa dirugikan atas perbutan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mana hanya memikirkan untung yang besar tanpa berfikir apa dampak yang akan mereka dapatkan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati permasalahan dengan menganalisis norma, peraturan yang berlaku, serta berdasarkan dari berita yang beredar. Melihat kepada aturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai perlindungan konsumen bagaimana pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh seseorang selaku pelaku usaha atas kerugian yang diteriman oleh konsumen atas produk yang mereka edarkan dan bagaimana juga tindakan yang harus dilakukan oleh konsumen agar teliti dalam membaca dan mendengarka informasi mengenai kehalalan produk yang akan mereka konsumsi atau mereka gunakan. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, Keadilan.
{"title":"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TELAH MENCANTUMKAN LABEL HALAL SEBELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Fadhilla Wulandari Dilla, Nuzul Rahmayani, Syuryani Syuryani","doi":"10.21111/jicl.v6i2.10471","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10471","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam perlu ada nya perlindungan yang diberikan mengenai sertifikat halal dan label halal pada produk pangan maupun non pangan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen maka pemerintah telah menetapkan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan kosumen ini akan berdampak pada kesejaheteraan dan ketentraman masyarakat muslim dimanapun berada. Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha seberapa pentingnya sertifikat halal dan label halal ini bagi para umat muslin maupun non muslim. Berdasarkan penelirian ini dapat disimpulkan bagaimana undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini mengatur dan melindungi konsumen-konsumen yang ,merasa dirugikan atas perbutan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mana hanya memikirkan untung yang besar tanpa berfikir apa dampak yang akan mereka dapatkan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati permasalahan dengan menganalisis norma, peraturan yang berlaku, serta berdasarkan dari berita yang beredar. Melihat kepada aturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai perlindungan konsumen bagaimana pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh seseorang selaku pelaku usaha atas kerugian yang diteriman oleh konsumen atas produk yang mereka edarkan dan bagaimana juga tindakan yang harus dilakukan oleh konsumen agar teliti dalam membaca dan mendengarka informasi mengenai kehalalan produk yang akan mereka konsumsi atau mereka gunakan. \u0000 \u0000Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, Keadilan. \u0000 ","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"29 18","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139608179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.11194
Gladys Donna Karina
Dewasa ini, Pemenuhan hak korban dalam mencari keadilan diabaikan eksistensinya bahkan terdiskriminasi. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945, yang membahas perihal pemenuhan hak bagi setiap individu yang setara dan harus dipenuhi oleh negara, pemenuhan hak korban masih saja belum terpenuhi secara menyeluruh. Penyebab utamanya adalah sikap Aparat Penegak Hukum yang tidak kooperatif dalam melindungi dan memberikan pemenuhan hak bagi korban. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari adanya hukum, peneliti menganalisis dari teori keadilan John Rawls dan teori utilitarianisme Jeremy Bentham dan ditinjau menurut presfektif viktimologi yang mana berfokus pada pengalaman korban dan respon kebijakan negara terhadap korban. Jenis pepenelitian ini, merupakan penelitian normatif dengan analisis data kualitatif, analisis disajikan secara deskriptif untuk mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnya. Hasil analisis pendekatan John Rawls dan Jeremy Bentham menurut presfektif viktimologi jika diterapkan secara benar maka dapat memenuhi keadilan dan melindungi hak korban, namun di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya partisipasi aktif aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu melindungi serta memberikan pemenuhan hak bagi korban.
{"title":"Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Presfektif Viktimologi","authors":"Gladys Donna Karina","doi":"10.21111/jicl.v6i2.11194","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194","url":null,"abstract":"Dewasa ini, Pemenuhan hak korban dalam mencari keadilan diabaikan eksistensinya bahkan terdiskriminasi. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945, yang membahas perihal pemenuhan hak bagi setiap individu yang setara dan harus dipenuhi oleh negara, pemenuhan hak korban masih saja belum terpenuhi secara menyeluruh. Penyebab utamanya adalah sikap Aparat Penegak Hukum yang tidak kooperatif dalam melindungi dan memberikan pemenuhan hak bagi korban. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari adanya hukum, peneliti menganalisis dari teori keadilan John Rawls dan teori utilitarianisme Jeremy Bentham dan ditinjau menurut presfektif viktimologi yang mana berfokus pada pengalaman korban dan respon kebijakan negara terhadap korban. Jenis pepenelitian ini, merupakan penelitian normatif dengan analisis data kualitatif, analisis disajikan secara deskriptif untuk mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnya. Hasil analisis pendekatan John Rawls dan Jeremy Bentham menurut presfektif viktimologi jika diterapkan secara benar maka dapat memenuhi keadilan dan melindungi hak korban, namun di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya partisipasi aktif aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu melindungi serta memberikan pemenuhan hak bagi korban.","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"94 14","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139606051","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.11125
Dianita Nurul Islami, Farida Hesti Pratiwi
Kemisikinan merupakan permasalahan primer nasional yang kini sedang berkembang, khususnya di Indonesia, yang penyelesaiannya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, imajinatif, komprehensif, dan kooperatif. Agenda kemiskinan merupakan permasalahan serius yang saat ini dihadapi dan digeluti oleh wilayah Kabupaten Semarang. Dinas Sosial Kabupaten Semarang mempunyai peran untuk menanggulangi kemiskinan dengan banyak kebijakan, salah satunya upaya penanggulangan kemiskinan dengan program penyaluran Bantuan Sosial. Upaya ini, mengurangi masalah penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan sumber kesejahteraan sosial Dinas Kabupaten Semarang. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial di dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,dimana dalam hal ini analisis hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengkaji peraturan hukum, asas-asas hukum yang ada sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan hukum yang dibicarakan.
{"title":"Analisis Hukum Tentang “ Beban” Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Semarang","authors":"Dianita Nurul Islami, Farida Hesti Pratiwi","doi":"10.21111/jicl.v6i2.11125","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11125","url":null,"abstract":"Kemisikinan merupakan permasalahan primer nasional yang kini sedang berkembang, khususnya di Indonesia, yang penyelesaiannya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, imajinatif, komprehensif, dan kooperatif. Agenda kemiskinan merupakan permasalahan serius yang saat ini dihadapi dan digeluti oleh wilayah Kabupaten Semarang. Dinas Sosial Kabupaten Semarang mempunyai peran untuk menanggulangi kemiskinan dengan banyak kebijakan, salah satunya upaya penanggulangan kemiskinan dengan program penyaluran Bantuan Sosial. Upaya ini, mengurangi masalah penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan sumber kesejahteraan sosial Dinas Kabupaten Semarang. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial di dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,dimana dalam hal ini analisis hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengkaji peraturan hukum, asas-asas hukum yang ada sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan hukum yang dibicarakan. ","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"30 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139606852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10952
Selmarisa Wardhani, Ibnor Azli Ibrahim
Unifying the concept of hijri taqwim is urgently needed nowadays in order to reunite the ummah. This is due to the fact that the variety of taqwim methods has posed differences in determining the beginning the new moon, as happened in the celebration of Eids Fitri this year in Indonesia. Muslims in one country and internationally are separated because of the unified taqwim system, so they often carry out various dates of prayer at different times’. This study is a qualitative study which will examine how the application of maqasid shar'iyah and selected methods summarized in the Main Fiqh Methods in hilal issues and the unification of hijri taqwim. This study will analyze some of the minor methods of the five major fiqh methods. This study found that Unifying ummah in taqwim is indeed a call written in the Qur’an and Hadith’ and Its compatibility with the fiqh methods means that it strengthens the validity, so its necessity for realization the unification of taqwim. This study also finds the Rukyah Muhaqaqah method suitable to provide a solution of the differences method in determining new moon. The method of Rukyah Muhaqaqah combines maqasid sharia as the first guideline and also technology use to realize a simple and high quality method of taqwim. Keywords: Concept of Unification of the Ummah, Taqwim System and Fiqh Methods
{"title":"Analysis on the issue of hijri taqwim development from the perspective of fiqh methods and the impact on the unification of the Ummah.","authors":"Selmarisa Wardhani, Ibnor Azli Ibrahim","doi":"10.21111/jicl.v6i2.10952","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10952","url":null,"abstract":"Unifying the concept of hijri taqwim is urgently needed nowadays in order to reunite the ummah. This is due to the fact that the variety of taqwim methods has posed differences in determining the beginning the new moon, as happened in the celebration of Eids Fitri this year in Indonesia. Muslims in one country and internationally are separated because of the unified taqwim system, so they often carry out various dates of prayer at different times’. This study is a qualitative study which will examine how the application of maqasid shar'iyah and selected methods summarized in the Main Fiqh Methods in hilal issues and the unification of hijri taqwim. This study will analyze some of the minor methods of the five major fiqh methods. This study found that Unifying ummah in taqwim is indeed a call written in the Qur’an and Hadith’ and Its compatibility with the fiqh methods means that it strengthens the validity, so its necessity for realization the unification of taqwim. This study also finds the Rukyah Muhaqaqah method suitable to provide a solution of the differences method in determining new moon. The method of Rukyah Muhaqaqah combines maqasid sharia as the first guideline and also technology use to realize a simple and high quality method of taqwim. \u0000Keywords: Concept of Unification of the Ummah, Taqwim System and Fiqh Methods","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"42 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139608451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.11100
Agnes Cynthia
Abstract Branchless Banking is a service created by bank to make it easier for people who use the bank to reach the bank for other financial needs. This is based on Financial Services Authority Regulation Number 19/POJK. 03/2014 concerning Officeless Financial Services in the Context of Financial Inclusion. With this regulation, Bank BRI opened a Branchless Banking service under the name BRILink, however, as the implementation of Branchless Banking BRILink progressed, many unscrupulous agents took advantage of opportunities that harmed customers financially. Article explains the legal protection for customer losses and legal responsibility of BRILink agents who commit criminal acts of embezzling BRILink customer money using normative juridical research methods. Article was written with the aim that the organizing banks must provide special protection to customers using Branchless Banking and strive to strictly monitor the activities of Branchless Banking Agents so that criminal acts that are detrimental to customers don't occur. Keywords: Branchless Banking; Bank; Customers; Agent. Abstrak Laku Pandai merupakan layanan yang dibuat bank penyelenggara demi mempermudah khalayak yang menggunakan bank dapat menjangkau bank melakukan kepentingan finansial lainnya. Hal ini didasari dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK. 03/2014 mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dengan adanya regulasi tersebut, Bank BRI membuka layanan Laku Pandai dengan nama BRILink, namun seiring berjalannya pelaksanaan Laku Pandai BRILink, banyak oknum Agen BRILink yang memanfaatkan peluang yang akhirnya merugikan nasabah dalam segi finansial. Artikel ini menjelaskan tentang perlindungan hukum atas kerugian nasabah dan tanggung jawab hukum Agen BRILink yang melakukan tindak pidana penggelapan uang nasabah BRILink dengan metode penelitian yuridis normatif. Artikel ini dibuat dengan tujuan agar pihak Bank penyelenggara harus memberikan perlindungan yang khusus terhadap nasabah pengguna Laku Pandai serta berupaya untuk mengawasi jalannya kegiatan Agen Laku Pandai dengan tegas agar tidak terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah. Kata Kunci: Laku Pandai; Bank; Nasabah; Agen.
摘要 无网点银行服务是银行为方便使用银行服务的人到银行办理其他金融需求而设立的一项服务。其依据是金融服务管理局第 19/POJK. 03/2014 号法规，该法规涉及普惠金融背景下的无网点金融服务。根据该条例， BRI 银行以 BRILink 的名义开通了无网点银行服务，然而，随着 BRILink 无网点银行服务的实施，许多不法代理商趁机损害了客户的经济利益。文章运用规范法学研究方法，阐述了对客户损失的法律保护以及 BRILink 代理人侵吞 BRILink 客户资金犯罪行为的法律责任。文章的写作目的在于，组织银行必须为使用无分行银行业务的客户提供特殊保护，并努力严格监控无分行银行业务代理的活动，从而避免损害客户利益的犯罪行为发生。关键词：无网点银行业务；银行；客户无网点银行业务；银行；客户；代理人。 Abstract Laku Pandai is a service created by the organising bank to make easier for people who use banks to reach banks to carry out other financial interests.这是基于金融服务管理局（POJK）第 19/POJK. 03/2014 号条例，该条例涉及普惠金融框架下的无官职金融服务。根据该条例，BRI 银行以 BRILink 的名义开通了乐潘台服务，但随着乐潘台 BRILink 的实施，许多无良 BRILink 代理商利用机会，最终在金融方面损害了客户的利益。本文通过规范的法学研究方法，阐述了对客户损失的法律保护以及 BRILink 代理人侵吞 BRILink 客户资金犯罪行为的法律责任。本文旨在提出主办银行必须为乐满台用户客户提供特殊保护，并努力对乐满台代理商的活动进行严格监管，以避免损害客户利益的犯罪行为发生。关键词乐盘台；银行；客户；代理。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH LAKU PANDAI ATAS KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN AGEN BRILINK","authors":"Agnes Cynthia","doi":"10.21111/jicl.v6i2.11100","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11100","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Branchless Banking is a service created by bank to make it easier for people who use the bank to reach the bank for other financial needs. This is based on Financial Services Authority Regulation Number 19/POJK. 03/2014 concerning Officeless Financial Services in the Context of Financial Inclusion. With this regulation, Bank BRI opened a Branchless Banking service under the name BRILink, however, as the implementation of Branchless Banking BRILink progressed, many unscrupulous agents took advantage of opportunities that harmed customers financially. Article explains the legal protection for customer losses and legal responsibility of BRILink agents who commit criminal acts of embezzling BRILink customer money using normative juridical research methods. Article was written with the aim that the organizing banks must provide special protection to customers using Branchless Banking and strive to strictly monitor the activities of Branchless Banking Agents so that criminal acts that are detrimental to customers don't occur. \u0000Keywords: Branchless Banking; Bank; Customers; Agent. \u0000 \u0000Abstrak \u0000Laku Pandai merupakan layanan yang dibuat bank penyelenggara demi mempermudah khalayak yang menggunakan bank dapat menjangkau bank melakukan kepentingan finansial lainnya. Hal ini didasari dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK. 03/2014 mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dengan adanya regulasi tersebut, Bank BRI membuka layanan Laku Pandai dengan nama BRILink, namun seiring berjalannya pelaksanaan Laku Pandai BRILink, banyak oknum Agen BRILink yang memanfaatkan peluang yang akhirnya merugikan nasabah dalam segi finansial. Artikel ini menjelaskan tentang perlindungan hukum atas kerugian nasabah dan tanggung jawab hukum Agen BRILink yang melakukan tindak pidana penggelapan uang nasabah BRILink dengan metode penelitian yuridis normatif. Artikel ini dibuat dengan tujuan agar pihak Bank penyelenggara harus memberikan perlindungan yang khusus terhadap nasabah pengguna Laku Pandai serta berupaya untuk mengawasi jalannya kegiatan Agen Laku Pandai dengan tegas agar tidak terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah. \u0000Kata Kunci: Laku Pandai; Bank; Nasabah; Agen.","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"34 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139608791","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-22DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10487
Virgin Muthia Imron, Febrian Arif Wicaksana, Arif Dian Santoso
Abstract Necrophilia is one of the sexual crimes committed against corpses. In Indonesia, no law regulates the prohibition of Necrophilia. Meanwhile, Islam has specific and detailed laws governing Necrophilia, and most Indonesian people are Muslim so that it can be used as an illustration in the formation of positive law in Indonesia. Strengthen the judge's view of necrophilia perpetrators by implementing rechtvinding through various methods. From this background, in this study, there are two problem formulations. First, how is the necrophilia law in positive Indonesian law? Second, how is the law of Necrophilia in Indonesia from the perspective of Islamic law? This research aims to enforce the law, to reduce necrophilia crimes, and to create the deterrent effect. The research method used is normative juridical. The author uses literature research, statutory approaches, and comparisons between Islamic and positive Indonesian law. Followed by the documentation of study data collection techniques and qualitative data analysis techniques, followed by a deductive mindset. So that a theoretical basis can be formed, that, Necrophilia is reviewed in positive Indonesian law and Islamic law, and analysis of Necrophilia in positive Indonesian law and Islamic law. This study concluded that regarding positive Indonesian law, there are no rules that specifically regulate Necrophilia, as for some regulations that can be imposed in the form of criminal law in accordance with previous crimes such as murder, immorality, and others that can be imposed by judges. As for according to Islamic law, it can be imposed ta'zir or had.
{"title":"NECROPHILIA IN PERSPECTIVES OF INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW","authors":"Virgin Muthia Imron, Febrian Arif Wicaksana, Arif Dian Santoso","doi":"10.21111/jicl.v6i2.10487","DOIUrl":"https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10487","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Necrophilia is one of the sexual crimes committed against corpses. In Indonesia, no law regulates the prohibition of Necrophilia. Meanwhile, Islam has specific and detailed laws governing Necrophilia, and most Indonesian people are Muslim so that it can be used as an illustration in the formation of positive law in Indonesia. Strengthen the judge's view of necrophilia perpetrators by implementing rechtvinding through various methods. From this background, in this study, there are two problem formulations. First, how is the necrophilia law in positive Indonesian law? Second, how is the law of Necrophilia in Indonesia from the perspective of Islamic law? This research aims to enforce the law, to reduce necrophilia crimes, and to create the deterrent effect. \u0000The research method used is normative juridical. The author uses literature research, statutory approaches, and comparisons between Islamic and positive Indonesian law. Followed by the documentation of study data collection techniques and qualitative data analysis techniques, followed by a deductive mindset. So that a theoretical basis can be formed, that, Necrophilia is reviewed in positive Indonesian law and Islamic law, and analysis of Necrophilia in positive Indonesian law and Islamic law. \u0000This study concluded that regarding positive Indonesian law, there are no rules that specifically regulate Necrophilia, as for some regulations that can be imposed in the form of criminal law in accordance with previous crimes such as murder, immorality, and others that can be imposed by judges. As for according to Islamic law, it can be imposed ta'zir or had.","PeriodicalId":236660,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law","volume":"13 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139609290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：