Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.30656/sawala.v9i2.3421
Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan menjelaskan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan meskipun meskipun terdapat masalah dalam implementasinya. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan eprocurement. Sumber daya yang digunakan baik itu sumber daya manusia, finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi melalui komunikasi formal yaitu rapat diawal tahun dan informal. Karakteristik agen pelaksana yaitu masing - masing pelaku pengadaan memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan barang dan jasa serta memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas. Para implementor menerima dan menjalankan implemantasi e-procurement sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perpres, perka LKPP dan SOP (Standar Operasional Prosedur). Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu pada dasarnya semua unsur baik masyarakat, kepala Daerah, anggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah mendukung implementasi e-procurement. Model implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa yang mempengaruhi kinerja adalah variabel disposisi implementor dan karakteristik agen pelakasana. Variabel utamanya disposisi implementor karena para implementor di Kabupaten Buton Selatan mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang/ jasa (e-procurement) yang tertuang dalam perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Implementor mempunyai strategi yaitu dengan merangkap jabatan seperti yang terjadi pada pokja pemilihan, bekerja lebih diluar jam kerja untuk mensiasati jumlah pekerjaan yang banyak dengan personil yang kurang, juga berusaha memaksimalkan sumber dana dan keterbatasan sarana dan prasarana. Disisi lain sumber daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nya
{"title":"Implementasi Kebijakan E-Procurement di Kabupaten Buton Selatan","authors":"Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi","doi":"10.30656/sawala.v9i2.3421","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3421","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan menjelaskan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan meskipun meskipun terdapat masalah dalam implementasinya. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan eprocurement. Sumber daya yang digunakan baik itu sumber daya manusia, finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi melalui komunikasi formal yaitu rapat diawal tahun dan informal. Karakteristik agen pelaksana yaitu masing - masing pelaku pengadaan memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan barang dan jasa serta memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas. Para implementor menerima dan menjalankan implemantasi e-procurement sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perpres, perka LKPP dan SOP (Standar Operasional Prosedur). Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu pada dasarnya semua unsur baik masyarakat, kepala Daerah, anggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah mendukung implementasi e-procurement. Model implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa yang mempengaruhi kinerja adalah variabel disposisi implementor dan karakteristik agen pelakasana. Variabel utamanya disposisi implementor karena para implementor di Kabupaten Buton Selatan mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang/ jasa (e-procurement) yang tertuang dalam perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Implementor mempunyai strategi yaitu dengan merangkap jabatan seperti yang terjadi pada pokja pemilihan, bekerja lebih diluar jam kerja untuk mensiasati jumlah pekerjaan yang banyak dengan personil yang kurang, juga berusaha memaksimalkan sumber dana dan keterbatasan sarana dan prasarana. Disisi lain sumber daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nya","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128631716","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.30656/sawala.v9i2.3916
Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta
Abstract Tujuan - Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tahapan dan mekanisme formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam tahapan dan mekanisme perencanaan akan ditelaah secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui proses wawancara secara mendalam terhadap 30 informan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Temuan - Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Partisipasi Publik atau melalui Mekanism Approch (PM-A). Original – Pendekatan Public Mekanism Approach Menekankan pada pentingnya tahapan Uji Publik dalam perumusan kebijakan. Tahapan ini dilakukan untuk pencapaian tujuan kebijakan sesuai dengan sasaran secara tepat.
{"title":"Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo","authors":"Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta","doi":"10.30656/sawala.v9i2.3916","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Tujuan - Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tahapan dan mekanisme formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam tahapan dan mekanisme perencanaan akan ditelaah secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui proses wawancara secara mendalam terhadap 30 informan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo \u0000Temuan - Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Partisipasi Publik atau melalui Mekanism Approch (PM-A). Original – Pendekatan Public Mekanism Approach Menekankan pada pentingnya tahapan Uji Publik dalam perumusan kebijakan. Tahapan ini dilakukan untuk pencapaian tujuan kebijakan sesuai dengan sasaran secara tepat. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131570105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.30656/sawala.v9i2.3496
Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I. Wijaya, I. Suryawan
Konsep otonomi khusus pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni untuk meredam konflik separatisme dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kesenjangan dengan daerah lain. Konflik berkepanjangan di Papua membawa sejumlah keterpurukan multidimensi yang cenderung terabaikan. Kerugian yang paling dirasakan dialami oleh masyarakat di Papua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa problematika kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian bersumber dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal. Gambaran yang ditemukan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus masih belum secara efektif dan efisien dilaksanakan. Indikator keberhasilan pelayanan publik dan penyelesaian konflik masih jauh dari kata ideal. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tidak serta merta dapat dilaksanakan secara pragmatis, pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis mengedepankan rasa kemanusiaan.
{"title":"Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik","authors":"Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I. Wijaya, I. Suryawan","doi":"10.30656/sawala.v9i2.3496","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496","url":null,"abstract":"Konsep otonomi khusus pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni untuk meredam konflik separatisme dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kesenjangan dengan daerah lain. Konflik berkepanjangan di Papua membawa sejumlah keterpurukan multidimensi yang cenderung terabaikan. Kerugian yang paling dirasakan dialami oleh masyarakat di Papua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa problematika kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian bersumber dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal. Gambaran yang ditemukan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus masih belum secara efektif dan efisien dilaksanakan. Indikator keberhasilan pelayanan publik dan penyelesaian konflik masih jauh dari kata ideal. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tidak serta merta dapat dilaksanakan secara pragmatis, pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis mengedepankan rasa kemanusiaan.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127580240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.30656/sawala.v9i2.3381
Budiono, Ahmad Robbah
The study was compiled to see and analyze the quality of care services at Winongan Public Health Center, Pasuruan Regency, and to see the factors that affect inpatient services. This research is a qualitative descriptive study by observing data through interviews, documentation, and observation. The informants taken by the researcher were the Head of the Inpatient Division of the Winongan Public Health Center, Pasuruan Regency, Administrative Officers, Nurses and patients and / or their families. In this study, the researcher used 5 public service indicators, namely Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The results showed that the total quality of services at Winongan Health Center has been carried out well. This means that the quality of the services provided by the Winongan Health Center is maximized. This can be seen from the results of interviews and data that have been previously described that the Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy indicators. then the implementation of Inpatient services at Winongan Health Center is running well, but still requires improvement in several ways, namely: lack of supplies of medical equipment, linen and household tools, cleanliness of rooms and bathrooms, implementation of actions according to Standard Operating Procedures (SOP) and motto that has been set.
{"title":"Analisis Kualitas Pelayanan Rawat Inap Pada Puskesmas Winongan Kabupaten Pasuruan","authors":"Budiono, Ahmad Robbah","doi":"10.30656/sawala.v9i2.3381","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3381","url":null,"abstract":"The study was compiled to see and analyze the quality of care services at Winongan Public Health Center, Pasuruan Regency, and to see the factors that affect inpatient services. This research is a qualitative descriptive study by observing data through interviews, documentation, and observation. The informants taken by the researcher were the Head of the Inpatient Division of the Winongan Public Health Center, Pasuruan Regency, Administrative Officers, Nurses and patients and / or their families. In this study, the researcher used 5 public service indicators, namely Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The results showed that the total quality of services at Winongan Health Center has been carried out well. This means that the quality of the services provided by the Winongan Health Center is maximized. This can be seen from the results of interviews and data that have been previously described that the Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy indicators. then the implementation of Inpatient services at Winongan Health Center is running well, but still requires improvement in several ways, namely: lack of supplies of medical equipment, linen and household tools, cleanliness of rooms and bathrooms, implementation of actions according to Standard Operating Procedures (SOP) and motto that has been set.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"75 6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126221024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-18DOI: 10.30656/sawala.v9i1.3338
Taslim Fait, Anisya Septiana, Rustam Tohopi
Rumusan penelitian ini bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilits Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) yang berada di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Anggota BPD, Anggota LPM, TPK, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Jenis dan sumber data penelitian primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini mengakibatkan pembangunan di desa Tikonu tidak berjalan maksimal untuk kepentingan seluruh warganya. Segala permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pelaksanaan program pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), perlu melibatkan karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat.
{"title":"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)","authors":"Taslim Fait, Anisya Septiana, Rustam Tohopi","doi":"10.30656/sawala.v9i1.3338","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338","url":null,"abstract":"Rumusan penelitian ini bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilits Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) yang berada di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Anggota BPD, Anggota LPM, TPK, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Jenis dan sumber data penelitian primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini mengakibatkan pembangunan di desa Tikonu tidak berjalan maksimal untuk kepentingan seluruh warganya. Segala permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pelaksanaan program pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), perlu melibatkan karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114891766","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.30656/sawala.v9i2.3277
M. Arifin, Agus Widiyarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas absensi online dalam disiplin kerja di kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Surabaya saat pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dikaitkan dengan teori indikator efektivitas program (Budiani, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan absensi online di kantor imigrasi Imigrasi kelas I Khusus TPI Surabaya saat pandemi covid-19 sudah efektif dalam mengendalikan disiplin kehadiran. Berdasarkan ketepatan program menunjukkan penerapan absensi online di kantor imigrasi berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yaitu kepada seluruh pegawai kantor imigrasi serta regulasi yang ada. Dari indikator sosialisasi program kepada pegawai kantor berjalan dengan efektif karena telah dilakukan secara merata kepada seluruh pegawai melalui daring. Tujuan dari program absensi online di kantor imigrasi sesuai dengan perencanaan menghindari persebaran virus korona dikarenakan sejak bulan maret telah beredar surat edaran lockdown. Berdasarkan pemantuan pada program absensi online di kantor imigrasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kepegawaian dan umum. Dari hasil rekap data absensi pegawai akan dilakukan evaluasi agar menjadi perhitungan jam masuk dan pulang kerja dilihat dari masuk dan telatnya pegawai melakukan absensi yang kemudian akan dilakukan potongan tunjangan.
{"title":"Efektifitas Absensi Online dalam Disiplin Kerja di Kantor Imigrasi Khusus TPI Surabaya Saat Pandemi Covid-19","authors":"M. Arifin, Agus Widiyarta","doi":"10.30656/sawala.v9i2.3277","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3277","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas absensi online dalam disiplin kerja di kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Surabaya saat pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dikaitkan dengan teori indikator efektivitas program (Budiani, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan absensi online di kantor imigrasi Imigrasi kelas I Khusus TPI Surabaya saat pandemi covid-19 sudah efektif dalam mengendalikan disiplin kehadiran. Berdasarkan ketepatan program menunjukkan penerapan absensi online di kantor imigrasi berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yaitu kepada seluruh pegawai kantor imigrasi serta regulasi yang ada. Dari indikator sosialisasi program kepada pegawai kantor berjalan dengan efektif karena telah dilakukan secara merata kepada seluruh pegawai melalui daring. Tujuan dari program absensi online di kantor imigrasi sesuai dengan perencanaan menghindari persebaran virus korona dikarenakan sejak bulan maret telah beredar surat edaran lockdown. Berdasarkan pemantuan pada program absensi online di kantor imigrasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kepegawaian dan umum. Dari hasil rekap data absensi pegawai akan dilakukan evaluasi agar menjadi perhitungan jam masuk dan pulang kerja dilihat dari masuk dan telatnya pegawai melakukan absensi yang kemudian akan dilakukan potongan tunjangan.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"8 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114328279","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.30656/sawala.v9i2.2976
Andrialius Feraera, Syuryansyah Syuryansyah
Facing the Agricultural Revolution 4.0 The Lampung Provincial Government is trying to make policy innovations on modernization of agriculture through the berjaya farmer card policy. however, in its implementation this policy faces several obstacles so that it is slow in its implementation. On this basis, this study aims to see how the facts of policies, the value of policies and actions taken by the government are for the success of the Berjaya Farmers Card policy. The method used in this research is descriptive qualitative. The technique of collecting data in this research is by making observations, interviews and documentation. The results show first, the fact that the 2020 farmer card triumphant card has entered the socialization and implementation stages even though the progress tends to be slow. Farmers who have joined this policy are only 0.8% of the total number of farmers in Lampung. The slow process of implementing this policy is also influenced by several factors, namely human resources, geographical factors, bureaucratic structure and conditions. Second, the value of this policy is still far from its planned goals. Third, the government needs to take actions including providing massive counseling and assistance to young (farmers millennial), increasing the quantity and quality of policy implementers, and widening cooperation with other private parties.
{"title":"Policy Analysis of Agricultural Modernization With “Berjaya” Farmer Card In Lampung Province, 2020","authors":"Andrialius Feraera, Syuryansyah Syuryansyah","doi":"10.30656/sawala.v9i2.2976","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.2976","url":null,"abstract":"Facing the Agricultural Revolution 4.0 The Lampung Provincial Government is trying to make policy innovations on modernization of agriculture through the berjaya farmer card policy. however, in its implementation this policy faces several obstacles so that it is slow in its implementation. On this basis, this study aims to see how the facts of policies, the value of policies and actions taken by the government are for the success of the Berjaya Farmers Card policy. The method used in this research is descriptive qualitative. The technique of collecting data in this research is by making observations, interviews and documentation. The results show first, the fact that the 2020 farmer card triumphant card has entered the socialization and implementation stages even though the progress tends to be slow. Farmers who have joined this policy are only 0.8% of the total number of farmers in Lampung. The slow process of implementing this policy is also influenced by several factors, namely human resources, geographical factors, bureaucratic structure and conditions. Second, the value of this policy is still far from its planned goals. Third, the government needs to take actions including providing massive counseling and assistance to young (farmers millennial), increasing the quantity and quality of policy implementers, and widening cooperation with other private parties. \u0000 ","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"357 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126635743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.30656/sawala.v9i1.3306
David Harysusanto, A. A. G. P. Pemayun
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 99 Tahun 2018 mengenai Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertaniani Lokal Bali, dengan studi kasus pada buah salak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemanfaatn penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk meneliti proses implementasi dari suatu kebijakan publik dengan cara mendeskripsikan empat faktor variabel mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling sejumlah 9 orang yang berasal dari dari kalangan pelaku usaha (supermarket), pejabat pemerintahan yang berkompeten dan petani salak. Analisis data dengan triangulasi hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018 tidak dapat berjalan, dengan indikator pertama dari implementasi kebijakan tentang buruknya komunikasi, dengan data bahwa hanya 1 dari 9 responden (hanya 11%) yang memperoleh sosialisasi dari pihak yang berkompeten, sehingga beruntut pula pada faktor sumber daya, disposisi dan yang disimpulkan oleh Penulis menjadi tidak berjalan pula. Masalah yang menghambat untuk implementasi perlindungan buah lokal salak Bali adalah pada teknikal ilmu tanaman, di mana sifat pembuahan dan periode panen dari salak bali dan salak gula pasir tidak berkelanjutan di sepanjang tahun.
{"title":"Implementasi Kebijakan Perlindungan Buah Lokal Bali (Studi Kasus Pada Buah Salak Bali)","authors":"David Harysusanto, A. A. G. P. Pemayun","doi":"10.30656/sawala.v9i1.3306","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3306","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 99 Tahun 2018 mengenai Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertaniani Lokal Bali, dengan studi kasus pada buah salak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemanfaatn penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk meneliti proses implementasi dari suatu kebijakan publik dengan cara mendeskripsikan empat faktor variabel mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling sejumlah 9 orang yang berasal dari dari kalangan pelaku usaha (supermarket), pejabat pemerintahan yang berkompeten dan petani salak. Analisis data dengan triangulasi hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018 tidak dapat berjalan, dengan indikator pertama dari implementasi kebijakan tentang buruknya komunikasi, dengan data bahwa hanya 1 dari 9 responden (hanya 11%) yang memperoleh sosialisasi dari pihak yang berkompeten, sehingga beruntut pula pada faktor sumber daya, disposisi dan yang disimpulkan oleh Penulis menjadi tidak berjalan pula. Masalah yang menghambat untuk implementasi perlindungan buah lokal salak Bali adalah pada teknikal ilmu tanaman, di mana sifat pembuahan dan periode panen dari salak bali dan salak gula pasir tidak berkelanjutan di sepanjang tahun.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"1 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115861929","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.30656/sawala.v9i2.3280
Aulia Setyabudi, Teguh Kurniawan
Penerapan e-Government dicita-citakan dapat memberikan manfaat dalam proses kerja dan melayani publik. Setidaknya, berdampak efisien, efektif dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan pemerintah pada pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Kajian bertujuan mendiskusikan penerapan e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil studi memperlihatkan formulasi strategi e-Government yang holistik dan berorientasi ke depan baik dalam norma, nilai, budaya, regulasi dan kebijakan serta kelembagaan. Strategi tersebut perlu didukung pengelolaan faktor sumber daya yang berkesinambungan berupa pendanaan, teknologi informasi-komunikasi, manusia baik staf dan pemimpin. Faktor orientasi kualitas layanan baik yang diterima oleh internal dan publik juga menjadi faktor pendorong ketiga. Hal tersebut berkaitan dengan performance, kegunaan, keandalan, kepuasan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan. Terakhir, penyesuaian secara terus-menerus sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, salah satunya melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu. Faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan guna mencapai e-Government yang berkelanjutan sehingga target akhir dapat didapatkan.
{"title":"Optimalisasi Faktor e-Government Berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara: Kajian Literatur","authors":"Aulia Setyabudi, Teguh Kurniawan","doi":"10.30656/sawala.v9i2.3280","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3280","url":null,"abstract":"Penerapan e-Government dicita-citakan dapat memberikan manfaat dalam proses kerja dan melayani publik. Setidaknya, berdampak efisien, efektif dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan pemerintah pada pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Kajian bertujuan mendiskusikan penerapan e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil studi memperlihatkan formulasi strategi e-Government yang holistik dan berorientasi ke depan baik dalam norma, nilai, budaya, regulasi dan kebijakan serta kelembagaan. Strategi tersebut perlu didukung pengelolaan faktor sumber daya yang berkesinambungan berupa pendanaan, teknologi informasi-komunikasi, manusia baik staf dan pemimpin. Faktor orientasi kualitas layanan baik yang diterima oleh internal dan publik juga menjadi faktor pendorong ketiga. Hal tersebut berkaitan dengan performance, kegunaan, keandalan, kepuasan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan. Terakhir, penyesuaian secara terus-menerus sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, salah satunya melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu. Faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan guna mencapai e-Government yang berkelanjutan sehingga target akhir dapat didapatkan.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"85 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126088884","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.30656/sawala.v9i1.2943
R. H. Saputro, Safriansyah
Tujuan dari penulisan tentang “Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0” ini untuk menjelaskan tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh penyedia layanan publik di era Revolusi Industri 4.0. Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik adalah keterbatasan waktu operasional kantor pelayanan publik dan letak kantor pelayanan publik yang terkadang sulit dijangkau oleh masyarakat di pedalaman. Hal tersebut ditambah dengan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan dari kantor pelayanan publik yang terkadang tidak maksimal. Dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan dukungan informasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan sistem informasi nasional. Dengan kata lain kantor dinas pelayanan publik harus segera meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadikan semua pelayanan publik dapat diakses oleh publik kapanpun dan dimanapun berada, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik, namun yang harus diingat adalah bahwa Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 juga harus diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar pelayanan publik benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
{"title":"Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0","authors":"R. H. Saputro, Safriansyah","doi":"10.30656/sawala.v9i1.2943","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.2943","url":null,"abstract":"Tujuan dari penulisan tentang “Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0” ini untuk menjelaskan tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh penyedia layanan publik di era Revolusi Industri 4.0. Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik adalah keterbatasan waktu operasional kantor pelayanan publik dan letak kantor pelayanan publik yang terkadang sulit dijangkau oleh masyarakat di pedalaman. Hal tersebut ditambah dengan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan dari kantor pelayanan publik yang terkadang tidak maksimal. Dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan dukungan informasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan sistem informasi nasional. Dengan kata lain kantor dinas pelayanan publik harus segera meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadikan semua pelayanan publik dapat diakses oleh publik kapanpun dan dimanapun berada, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik, namun yang harus diingat adalah bahwa Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 juga harus diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar pelayanan publik benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125258245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：