Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.30656/sawala.v9i2.3281
Eny Diana Mudrikah, R. Salomo
Indikator kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas pemerintah serta pengambilan kebijakan terkait perencanaan, alokasi sumber daya, serta tata kelola yang lebih baik. Sistem pengawasan obat bersifat strategis dan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional karena tidak hanya mendukung aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa. Hasil review terhadap indikator kinerja sistem pengawasan obat beredar pada periode 2015-2019 dinilai kurang sensitif menggambarkan kinerja mengingat tantangan untuk mencapai target tersebut masih cukup banyak. Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, keterlibatan publik dapat membangun kepercayaan kepada pemerintah serta membangun kohesi sosial. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi peran publik dalam perancangan indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat. Melalui pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa tipologi keterlibatan publik dalam penetapan indikator kinerja pengawasan obat telah berada pada level 3 (tiga) yaitu participation in public decision making, yang merupakan bentuk partisipasi lebih intens antara organisasi publik dan warga sebagai pemangku kepentingan dimana masing-masing pihak memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pengaruh atas keputusan yang ditetapkan. Melalui keterlibatan publik, setidaknya diperoleh beberapa dampak positif yaitu antara lain mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memperkaya perspektif dan argumentasi atas indikator kinerja yang disusun sehingga menjadikannya lebih berkualitas dan kinerja lembaga pemerintah lebih berpeluang diterima masyarakat.
{"title":"Stakeholder Engagement Dalam Perancangan Indikator Kinerja Pengawasan Obat","authors":"Eny Diana Mudrikah, R. Salomo","doi":"10.30656/sawala.v9i2.3281","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3281","url":null,"abstract":"Indikator kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas pemerintah serta pengambilan kebijakan terkait perencanaan, alokasi sumber daya, serta tata kelola yang lebih baik. Sistem pengawasan obat bersifat strategis dan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional karena tidak hanya mendukung aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa. Hasil review terhadap indikator kinerja sistem pengawasan obat beredar pada periode 2015-2019 dinilai kurang sensitif menggambarkan kinerja mengingat tantangan untuk mencapai target tersebut masih cukup banyak. Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, keterlibatan publik dapat membangun kepercayaan kepada pemerintah serta membangun kohesi sosial. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi peran publik dalam perancangan indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat. Melalui pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa tipologi keterlibatan publik dalam penetapan indikator kinerja pengawasan obat telah berada pada level 3 (tiga) yaitu participation in public decision making, yang merupakan bentuk partisipasi lebih intens antara organisasi publik dan warga sebagai pemangku kepentingan dimana masing-masing pihak memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pengaruh atas keputusan yang ditetapkan. Melalui keterlibatan publik, setidaknya diperoleh beberapa dampak positif yaitu antara lain mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memperkaya perspektif dan argumentasi atas indikator kinerja yang disusun sehingga menjadikannya lebih berkualitas dan kinerja lembaga pemerintah lebih berpeluang diterima masyarakat.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126274462","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.30656/SAWALA.V8I2.3119
Muhammad Kamil Husain
Permasalahan seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan proporsi penerimaan zakat yang tidak seimbang antara masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan beberapa factor belum optimalnya pencapaian target dan realisasi penerimaan zakat di Kota Serang. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana studi Perda Nomor 6 tahun 2014 Kota Serang tentang pengelolaan zakat dalam perspektif efektifitas dan kapasitas berdasarkan kapasitas kelembagaan, kebijakan/regulasi, perubahan system implementasi dan derajat perubahan kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah dan media massa elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dan kapasitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat sudah cukup memadai dan dalam implementasinya, kapasitas konten Perda sudah mengatur penyelenggaraan zakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta menjadi menjadi instrument penting penerimaan zakat meskipun diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan inovasi pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan produktif.
{"title":"Studi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat: Perspektif Efektifitas dan Kapasitas","authors":"Muhammad Kamil Husain","doi":"10.30656/SAWALA.V8I2.3119","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/SAWALA.V8I2.3119","url":null,"abstract":"Permasalahan seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan proporsi penerimaan zakat yang tidak seimbang antara masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan beberapa factor belum optimalnya pencapaian target dan realisasi penerimaan zakat di Kota Serang. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana studi Perda Nomor 6 tahun 2014 Kota Serang tentang pengelolaan zakat dalam perspektif efektifitas dan kapasitas berdasarkan kapasitas kelembagaan, kebijakan/regulasi, perubahan system implementasi dan derajat perubahan kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah dan media massa elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dan kapasitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat sudah cukup memadai dan dalam implementasinya, kapasitas konten Perda sudah mengatur penyelenggaraan zakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta menjadi menjadi instrument penting penerimaan zakat meskipun diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan inovasi pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan produktif.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132362055","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-28DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2564
R. H. Seno
Focus of this research is to describe administrative reform process in one country, by finding the strategies of administrative reform in transforming and developing administration system in Japan. Descriptive qualitative analysis by study literature and examining secondary data as a data collection method use in this research. The result show that there are three strategies successful of administrative reform: (1) reorganizations; (2) deregulations; and (3) decentralization. The conclusion of this research that are government must used its power to achieve the stated reform goals. The Japanese government has the courage non-populist policies by dissolving state ministries, recruiting civil servants, undertaking privatization, and gradually a bureaucratic culture that tends not to be innovative. Every change in Japan is preceded by an institutional order that is responsible for a particular problem and is ad-hoc (temporary). This shows that how Japan is controlled for certain problems by having targets that must be resolved. Realizing that political support is inevitable and even a necessity in implementing administrative reform in Japan.
{"title":"Strategi Jepang Dalam Mereformasi Administrasi : Literature Review","authors":"R. H. Seno","doi":"10.30656/sawala.v8i2.2564","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2564","url":null,"abstract":"Focus of this research is to describe administrative reform process in one country, by finding the strategies of administrative reform in transforming and developing administration system in Japan. Descriptive qualitative analysis by study literature and examining secondary data as a data collection method use in this research. The result show that there are three strategies successful of administrative reform: (1) reorganizations; (2) deregulations; and (3) decentralization. The conclusion of this research that are government must used its power to achieve the stated reform goals. The Japanese government has the courage non-populist policies by dissolving state ministries, recruiting civil servants, undertaking privatization, and gradually a bureaucratic culture that tends not to be innovative. Every change in Japan is preceded by an institutional order that is responsible for a particular problem and is ad-hoc (temporary). This shows that how Japan is controlled for certain problems by having targets that must be resolved. Realizing that political support is inevitable and even a necessity in implementing administrative reform in Japan.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131135756","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-24DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2844
Djoni Gunanto
Abstract In the body of political parties in Indonesia, it cannot be denied that there are oligarchies that can affect the nomination and candidacy mechanisms so that they do not work as they should. nomination of candidates by political parties is often based on the wishes of the political party elite, not based on the quality and integrity of the candidates. Political dynasties strengthen networks of power from the regional to the central level, whose orientation is to maintain power within political parties. The purpose of this research is to reveal comprehensively about the developing political dynasties in Indonesia. This research method is a literature review study, by exploring legal products, journals, articles, and documents. The data collection technique is done by noting literature sources. The research analysis was carried out using a qualitative approach using the content analysis model. The results of the study, political dynasties in Indonesia were carried out in two ways: by design and by accident. The political dynasty by design has been around for a long time. Relatively, the network of familism in government is already strong, so that relatives who enter the government or participate in political contestation have been arranged in such a way as to engineer the success of their goals. As for the political dynasty by accident occurs in a situation of succession of government which suddenly nominates relatives to replace them in order to maintain informal power over their successors if they win in political contestation. Dynastic politics can actually be accepted and not questioned as long as the recruitment and selection system for candidates in political contestation in Indonesia runs fairly and professionally. Therefore, the determination of candidates or candidates in political contestation in Indonesia must be based on a meritocratic system, which gives more rights to anyone with good achievements and track records to occupy strategic seats in government. Keywords: Politics, Dynasty, Candidate, regional elections Abstrak Di tubuh partai politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan dan kandidasi sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat oleh partai politik seringkali seringkali berdasarkan keinginan elit partai politik, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon. Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang orientasinya mempertahankan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara komprehensif tentang dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitia
在印度尼西亚的政党中，不可否认的是，存在可以影响提名和候选人机制的寡头，使它们无法正常工作。政党的候选人提名往往是基于政党精英的意愿，而不是基于候选人的素质和诚信。政治王朝加强了从地方到中央的权力网络，其目标是在政党内部维持权力。本研究的目的是全面揭示印尼政治王朝的发展。本研究方法为文献回顾法，通过对法律产品、期刊、文章和文献的研究。数据收集技术是通过标注文献来源来完成的。研究分析采用定性方法，采用内容分析模型。研究结果表明，印尼的政治王朝以两种方式进行:设计和偶然。政治王朝的设计已经存在了很长时间。相对而言，政府中的家族主义网络已经很强大，因此进入政府或参与政治竞争的亲属已经被安排成这样一种方式，以设计他们目标的成功。而政治王朝则是在政权更替的情况下突然提名亲属来代替自己，以便在政治竞争中获胜后保持对继任者的非正式权力。在印尼，只要政治竞选候选人的招聘和选拔制度公平、专业，王朝政治实际上是可以接受的，也不会受到质疑。因此，印度尼西亚政治竞争中候选人或候选人的确定必须基于任人唯贤的制度，这种制度赋予任何有良好成就和记录的人更多的权利，以占据政府中的战略席位。关键词:政治，王朝，候选人，地区选举摘要:Di tubuh partai politik Di Indonesia tidak dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan dan kandidasi sehinga tidak berjalan sebagaimana mestinya。潘科罗尼亚的候选人，他的政党是精英政党，他的政党是精英政党，他的政党是精英政党。印尼政治委员郭敬明和kekuasaan mulai达里丁卡特·达里拉·辛格·普萨特，印尼政治委员郭敬明和dalam tubuh是党派政治。Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara综合调查印度尼西亚的政治状况。Metode Penelitian ini merupakan研究文献综述，登干menelusuri产品综述，期刊，文章，多库门-多库门。技术人口学数据、人口统计学数据、人口统计学文献。分析penelitian dilakkan, menggunakan, pekatan，质量分析，dengan, menggunakan模型分析。Hasil Penelitian，印尼政治部长，他说:“这是有意为之，也是偶然为之。”迪纳斯提政治由telah terbentuk sejak lama设计。我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，这是我想说的。这个词的意思是“偶然”，意思是“偶然”，意思是“偶然”，意思是“偶然”，意思是“偶然”。政治上，印尼是一个独立的国家，印尼是一个独立的国家，印尼是一个独立的国家。Oleh karenanya, penentuan calon atau候选人dalam kontestasaspolitikdi印度尼西亚harus didasarkan padasinrasi, yakni成员hak lebih kepadasapapun yang memiliki prestasi跟踪记录yang baik untuk menduduki kursi-kursi战略dalam peremintahan。Kata Kunci: Partai, Politik, Dinasti, candidate, Pilkada
{"title":"Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia","authors":"Djoni Gunanto","doi":"10.30656/sawala.v8i2.2844","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844","url":null,"abstract":"Abstract \u0000In the body of political parties in Indonesia, it cannot be denied that there are oligarchies that can affect the nomination and candidacy mechanisms so that they do not work as they should. nomination of candidates by political parties is often based on the wishes of the political party elite, not based on the quality and integrity of the candidates. Political dynasties strengthen networks of power from the regional to the central level, whose orientation is to maintain power within political parties. The purpose of this research is to reveal comprehensively about the developing political dynasties in Indonesia. This research method is a literature review study, by exploring legal products, journals, articles, and documents. The data collection technique is done by noting literature sources. The research analysis was carried out using a qualitative approach using the content analysis model. The results of the study, political dynasties in Indonesia were carried out in two ways: by design and by accident. The political dynasty by design has been around for a long time. Relatively, the network of familism in government is already strong, so that relatives who enter the government or participate in political contestation have been arranged in such a way as to engineer the success of their goals. As for the political dynasty by accident occurs in a situation of succession of government which suddenly nominates relatives to replace them in order to maintain informal power over their successors if they win in political contestation. Dynastic politics can actually be accepted and not questioned as long as the recruitment and selection system for candidates in political contestation in Indonesia runs fairly and professionally. Therefore, the determination of candidates or candidates in political contestation in Indonesia must be based on a meritocratic system, which gives more rights to anyone with good achievements and track records to occupy strategic seats in government. \u0000Keywords: Politics, Dynasty, Candidate, regional elections \u0000Abstrak \u0000Di tubuh partai politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan dan kandidasi sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat oleh partai politik seringkali seringkali berdasarkan keinginan elit partai politik, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon. Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang orientasinya mempertahankan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara komprehensif tentang dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitia","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"97 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126870960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-24DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2857
Rostiena Pasciana
Pelayanan berbasis inovatif dalam konteks administrasi publik secara prinsip dan substantif akan memberikan dampak positif dalam merespon dan menyelesaikan problematika pelayanan publik terutama bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelayanan publik inovatif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui survei literatur akademis di bidang keilmuan administrasi publik untuk memperoleh data dan teori yang relevan dengan kajian Pelayanan berbasis inovatif bagi penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai penelusuran sumber data dokumen pemerintah maupun pemberitaan online sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan selanjutnya dilakukan proses intrepretasi data. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah adanya pelayanan publik dengan dimensi inovatif bagi penyandang disabilitas sehingga dapat memberikan dampak nyata dan kongkrit. Selain itu diharapkan agar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas diimplementasikan melalui suatu konsep yang menjelaskan tentang proses dan tata kelola pelayanan publik invovatif yaitu Rights, Resources, Competencies, Organizational Capital, Articulation dan Networks. Kata Kunci: pelayanan publik; inovasi pelayanan; disabilitas
{"title":"Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas","authors":"Rostiena Pasciana","doi":"10.30656/sawala.v8i2.2857","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2857","url":null,"abstract":"Pelayanan berbasis inovatif dalam konteks administrasi publik secara prinsip dan substantif akan memberikan dampak positif dalam merespon dan menyelesaikan problematika pelayanan publik terutama bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelayanan publik inovatif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui survei literatur akademis di bidang keilmuan administrasi publik untuk memperoleh data dan teori yang relevan dengan kajian Pelayanan berbasis inovatif bagi penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai penelusuran sumber data dokumen pemerintah maupun pemberitaan online sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan selanjutnya dilakukan proses intrepretasi data. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah adanya pelayanan publik dengan dimensi inovatif bagi penyandang disabilitas sehingga dapat memberikan dampak nyata dan kongkrit. Selain itu diharapkan agar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas diimplementasikan melalui suatu konsep yang menjelaskan tentang proses dan tata kelola pelayanan publik invovatif yaitu Rights, Resources, Competencies, Organizational Capital, Articulation dan Networks. Kata Kunci: pelayanan publik; inovasi pelayanan; disabilitas \u0000 ","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126319786","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-17DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2549
Rully Redhani, Bambang Ari Satria
In developing the agricultural sector, the potential of the Bangka Belitung Islands Province as an agricultural area has been stipulated in the Regional Spatial Plan (RTRW) of the Province of Bangka Belitung Islands for 2014-2034. This research is entitled Implementation of Agropolitan Program in Bangka Belitung Islands Province. The purpose of this study was to determine how to implement agropolitan programs in Bangka Belitung and to identify supporting factors for agropolitan programs in Bangka Belitung. The benefits of this research can provide insight and contribution of thought to the development of state administration science, especially public policy, namely on policy implementation. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the agropolitan program policy in the Province of Bangka Belitung Islands had gone well. This is indicated by very clear communication carried out by the policy implementer. The recommendation given is to provide understanding to the implementing apparatus and farmers so that they can follow the stages of the agropolitan program by applying the existing standard operating procedures, starting from conducting socialization, workshops or training on the correct application of SOPs.
{"title":"Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","authors":"Rully Redhani, Bambang Ari Satria","doi":"10.30656/sawala.v8i2.2549","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2549","url":null,"abstract":"In developing the agricultural sector, the potential of the Bangka Belitung Islands Province as an agricultural area has been stipulated in the Regional Spatial Plan (RTRW) of the Province of Bangka Belitung Islands for 2014-2034. This research is entitled Implementation of Agropolitan Program in Bangka Belitung Islands Province. The purpose of this study was to determine how to implement agropolitan programs in Bangka Belitung and to identify supporting factors for agropolitan programs in Bangka Belitung. The benefits of this research can provide insight and contribution of thought to the development of state administration science, especially public policy, namely on policy implementation. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the agropolitan program policy in the Province of Bangka Belitung Islands had gone well. This is indicated by very clear communication carried out by the policy implementer. The recommendation given is to provide understanding to the implementing apparatus and farmers so that they can follow the stages of the agropolitan program by applying the existing standard operating procedures, starting from conducting socialization, workshops or training on the correct application of SOPs. \u0000 ","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128230087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.30656/SAWALA.V7I2.1094
Mas Wigrantoro Roes Setyadi
ABSTRACT One of the supporting factors for the success of the bureaucracy in carrying out its functions as executor of public services is the existence of quality of bureaucratic leadership. As a means of improving the quality of public services organized by the bureaucracy, some developed countries have implemented Electronic Government. This study aims to explore new concepts for the development of bureaucratic leadership theory and electronic government implementation of the quality of public services. The design of the study used a quantitative approach to test the truth of the theory against empirical reality from the influence of bureaucratic leadership variables (X1) and the implementation of Electronic Government (X2) on the quality of public services (Y). The results of this study, Bureaucratic Leadership proved to have a positive effect on Public Service Quality, amounting to 39.6%. The implementation of Electronic Government proved to have a positive effect on the Quality of Public Services, amounting to 33.9%. Bureaucratic leadership and Electronic Government Implementation together have a positive effect on the Quality of The Population and Civil Registration services in the Cilegon Municipality Population and Civil Registration Agency, at 28.6%. In order to preserve this positive influence, Cilegon Municipality Bureaucracy leaders are advised to continue to improve: Employee Motivation, Employee Quality, Effectiveness of Electronic Government-based Service Socialization, Electronic Government-based Organizational Culture, and e-Leadership.Keyword: Bureaucratic Leadership, Electronic Government, Public Services ABSTRAKSalah satu faktor penunjang keberhasilan birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan publik adalah adanya kepemimpinan birokrasi yang berkualitas. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi, beberapa negara maju mengimplementasikan Electronic Government. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep baru bagi pengembangan teori Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Desain penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji kebenaran teori terhadap kenyataan empirik dari pengaruh variabel kepemimpinan birokrasi (X1) dan implementasi Electronic Government (X2) terhadap kualitas pelayanan publik (Y). Hasil penelitian ini, Kepemimpinan Birokrasi terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik, sebesar 39.6%. Implementasi Electronic Government terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik, sebesar 33.9%. Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government secara bersama berpengaruh positif pada kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebesar 28,6%. Guna menjaga kelestarian pengaruh positif ini, pimpinan Birokrasi Kota Cilegon disarankan untuk terus
官僚机构能否成功履行其公共服务执行者的职能，其支持因素之一是官僚领导质量的存在。作为提高官僚机构组织的公共服务质量的一种手段，一些发达国家已经实施了电子政务。本研究旨在为官僚领导理论的发展和电子政府实施公共服务质量探索新概念。本研究的设计采用定量方法，从官僚领导变量(X1)和电子政务实施(X2)对公共服务质量(Y)的影响两方面对理论的真实性进行实证检验。本研究结果表明，官僚领导对公共服务质量有正向影响，影响率为39.6%。实施电子政府证明对公共服务质量有正面影响，达33.9%。官僚领导和电子政府的实施共同对西莱贡市人口和民事登记机构的人口和民事登记服务质量产生了积极影响，为28.6%。为了保持这种积极的影响，建议西列贡市官僚机构领导继续改进:员工激励、员工质量、基于电子政务的服务社会化的有效性、基于电子政务的组织文化和电子领导。关键词:官僚领导，电子政府，公共服务摘要:行政管理，行政管理，行政管理，行政管理，行政管理，行政管理电子政府的发展与发展:电子政府的发展与发展。Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep baru bagi pengembangan teori Kepemimpinan Birokrasi dan实施电子政府，即Kualitas Pelayanan public。Desain penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji kebenaran teori terhadap kenyataan empirik dari pengaruh variabel kepemimpinan birokrasi (x)和implemententasi电子政府(x) terhadap kualitas pelayanan public (Y). Hasil penelitian ini, kepemimpinan birokrasi terbukti berpengaruh positive terhadap kualitas pelayanan public, sebesar 39.6%。实施电子政府计划，积极推动马来西亚政府，马来西亚政府占33.9%。Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi电子政府secara bersama berpengaruh positiva kualitas Pelayanan publiclik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebesar 28.6%。Guna menjaga kelestarian pengaruh positif ini, piimpinan Birokrasi Kota Cilegon disarankan untuk terus meningkatkan: Motivasi Pegawai, Kualitas Pegawai, Efektifitas Sosialisasi Pelayanan电子政府，Budaya Organisasi电子政府，和e-Leadership。Kata Kunci: Kepemimpinan Birokrasi，电子政务，Pelayanan public。
{"title":"Pengaruh Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cilegon","authors":"Mas Wigrantoro Roes Setyadi","doi":"10.30656/SAWALA.V7I2.1094","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/SAWALA.V7I2.1094","url":null,"abstract":"ABSTRACT One of the supporting factors for the success of the bureaucracy in carrying out its functions as executor of public services is the existence of quality of bureaucratic leadership. As a means of improving the quality of public services organized by the bureaucracy, some developed countries have implemented Electronic Government. This study aims to explore new concepts for the development of bureaucratic leadership theory and electronic government implementation of the quality of public services. The design of the study used a quantitative approach to test the truth of the theory against empirical reality from the influence of bureaucratic leadership variables (X1) and the implementation of Electronic Government (X2) on the quality of public services (Y). The results of this study, Bureaucratic Leadership proved to have a positive effect on Public Service Quality, amounting to 39.6%. The implementation of Electronic Government proved to have a positive effect on the Quality of Public Services, amounting to 33.9%. Bureaucratic leadership and Electronic Government Implementation together have a positive effect on the Quality of The Population and Civil Registration services in the Cilegon Municipality Population and Civil Registration Agency, at 28.6%. In order to preserve this positive influence, Cilegon Municipality Bureaucracy leaders are advised to continue to improve: Employee Motivation, Employee Quality, Effectiveness of Electronic Government-based Service Socialization, Electronic Government-based Organizational Culture, and e-Leadership.Keyword: Bureaucratic Leadership, Electronic Government, Public Services ABSTRAKSalah satu faktor penunjang keberhasilan birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan publik adalah adanya kepemimpinan birokrasi yang berkualitas. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi, beberapa negara maju mengimplementasikan Electronic Government. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep baru bagi pengembangan teori Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Desain penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji kebenaran teori terhadap kenyataan empirik dari pengaruh variabel kepemimpinan birokrasi (X1) dan implementasi Electronic Government (X2) terhadap kualitas pelayanan publik (Y). Hasil penelitian ini, Kepemimpinan Birokrasi terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik, sebesar 39.6%. Implementasi Electronic Government terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik, sebesar 33.9%. Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government secara bersama berpengaruh positif pada kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebesar 28,6%. Guna menjaga kelestarian pengaruh positif ini, pimpinan Birokrasi Kota Cilegon disarankan untuk terus ","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"261 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114510674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.30656/sawala.v7i2.1507
Jumanah Jumanah, Natta Sanjaya, Ipah Mulyani
Local governments hold economic based policies of one another through the revitalization of traditional markets. But the problems found in the field and the basis of important reasons to be researched because there is a problem that is, the first available buildings such as stores and both have not been filled, second lack of customer compliance in complying with regulations, third Market manager has not been adequate in terms of quantity, parking in the market is not well managed, parking is premanism and not managed by the market, obscurity in the market retribution, the five rental costs are given variatively but There are some traders who don't last long. This research aims to determine and assess the trade market revitalization policy as well as its impact on the market Sampay district of Lebak, this researcher uses evaluation indicators namely: effectiveness, adequacy, equalization, responsiveness, accuracy and impact of the policy. The method of research is to use qualitative descriptive. The results of this study showed that the evaluation policy of revitalization of traditional markets (case studies in the market Sampay District Lebak has been successful and has a social impact it can be seen from aspects of (1) responsiveness, society responds well The existence of this market, (2) social impact, that is, change the shopping behavior of shopping habits in the modern market into shopping in the traditional market.Keyword : Impact evaluation, market revitalization policy
{"title":"Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Sampay Kabupaten Lebak)","authors":"Jumanah Jumanah, Natta Sanjaya, Ipah Mulyani","doi":"10.30656/sawala.v7i2.1507","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1507","url":null,"abstract":"Local governments hold economic based policies of one another through the revitalization of traditional markets. But the problems found in the field and the basis of important reasons to be researched because there is a problem that is, the first available buildings such as stores and both have not been filled, second lack of customer compliance in complying with regulations, third Market manager has not been adequate in terms of quantity, parking in the market is not well managed, parking is premanism and not managed by the market, obscurity in the market retribution, the five rental costs are given variatively but There are some traders who don't last long. This research aims to determine and assess the trade market revitalization policy as well as its impact on the market Sampay district of Lebak, this researcher uses evaluation indicators namely: effectiveness, adequacy, equalization, responsiveness, accuracy and impact of the policy. The method of research is to use qualitative descriptive. The results of this study showed that the evaluation policy of revitalization of traditional markets (case studies in the market Sampay District Lebak has been successful and has a social impact it can be seen from aspects of (1) responsiveness, society responds well The existence of this market, (2) social impact, that is, change the shopping behavior of shopping habits in the modern market into shopping in the traditional market.Keyword : Impact evaluation, market revitalization policy","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130856416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-30DOI: 10.30656/SAWALA.V7I1.887
Agung Rheza Fauzi, A. S. Rahayu
Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk manajemen program atau aset publik. Collaborative Governance menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka penanganan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses tata kelola kolaboratif penanganan HIV AIDS di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong proses tata kelola kolaboratif para aktor, antara lain perlunya meningkatkan intensitas pertemuan antar aktor dan meningkatkan peran kepemimpinan (leadership) Komisi Penanggulangan AIDS sebagai lembaga kolaboratif penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dalam ranah kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin memberikan sumbangsih terkait penanganan HIV AIDS dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah.
{"title":"Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta","authors":"Agung Rheza Fauzi, A. S. Rahayu","doi":"10.30656/SAWALA.V7I1.887","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/SAWALA.V7I1.887","url":null,"abstract":"Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk manajemen program atau aset publik. Collaborative Governance menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka penanganan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses tata kelola kolaboratif penanganan HIV AIDS di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong proses tata kelola kolaboratif para aktor, antara lain perlunya meningkatkan intensitas pertemuan antar aktor dan meningkatkan peran kepemimpinan (leadership) Komisi Penanggulangan AIDS sebagai lembaga kolaboratif penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dalam ranah kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin memberikan sumbangsih terkait penanganan HIV AIDS dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126567301","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-30DOI: 10.30656/SAWALA.V7I1.1421
Rethorika Berthanilla
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di kantor Linkungan Hidup Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif. Instrument dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, teknik pengumpulan observasi dan studi kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu pengujian t test satu sampel. Pengujian validitas instrument dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik belah dua. Hasil penelitian dan penghitungan serta pengujian hipotesis, maka dapat diketahui Implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, tercapai 73,31% dari maksimal 70% yang diharapkan. Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan uji hipotesis pihak kiri menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang adalah sudah baik dilaksanakan karena mencapai 73,31%. namun masih ada kendala dalam pelaksanannya.
本研究旨在了解在Pandeglang live office中，国家公务员职业发展是如何实现的。定量描述性研究方法。本研究的工具以问卷、观察和研究为形式。饱和样本使用的抽样技术。本研究采用的数据分析技术是描述性的统计，即t测试一个样本。测试工具有效性，使用性能相关的力矩公式，并在内部一致性上对仪器的可靠性进行测试，同时使用两种技术。在潘德格朗区环境办公室(Pandeglang office of environment office)，研究、计算和测试假设的结果，为国家职业人事发展实现了最高70%的预期成就，达到了73.31%。根据左翼假说进行的假设测试表明，何被拒绝和哈被接受，这意味着在潘德格朗区环境办公室(Pandeglang state environment office of Pandeglang)中，国家公务员职业发展的进展进展良好，达到了73.31%。但这一过程仍然存在障碍。
{"title":"Implementasi Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara di Masa Otonomi Daerah","authors":"Rethorika Berthanilla","doi":"10.30656/SAWALA.V7I1.1421","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/SAWALA.V7I1.1421","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di kantor Linkungan Hidup Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif. Instrument dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, teknik pengumpulan observasi dan studi kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu pengujian t test satu sampel. Pengujian validitas instrument dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik belah dua. Hasil penelitian dan penghitungan serta pengujian hipotesis, maka dapat diketahui Implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, tercapai 73,31% dari maksimal 70% yang diharapkan. Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan uji hipotesis pihak kiri menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang adalah sudah baik dilaksanakan karena mencapai 73,31%. namun masih ada kendala dalam pelaksanannya.","PeriodicalId":254489,"journal":{"name":"Sawala : Jurnal Administrasi Negara","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114401682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：