Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.7174
Annisa Aprilia
Artikel ini akan membahas tentang kewajiban dan hak alimentasi anak terhadap penelantaran orang tua yang telah lanjut usia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang tua terutama sang ayah harus menafkahi. Namun, perlu diketahui anak juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di usia tua dan sulit untuk melakukan apapun, hal ini disebut dengan alimentasi. Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alimentasi merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan. Terdapat berbagai cara untuk memenuhi hak alimentasi orang tua. Jika anak tidak sanggup untuk merawat orang tua, mereka dapat menitipkan orang tuanya ke dalam balai sosial atau panti jompo dibandingkan harus menelantarkannya. Panti jompo merupakan bentuk perlindungan sosial untuk melindungi mereka yang sudah lanjut usia dengan memberikan mereka kebutuhan dan pelayanan untuk merasa aman. Walaupun sudah diatur hukum tentang alimentasi, tidak jarang ditemukan kasus anak menelantarkan orang tuanya sendiri terutama mereka yang sudah lanjut usia. Meski begitu, tidak sedikit anak yang tidak menjenguk orang tuanya di panti jompo. Kasus ini termasuk dalam pelanggaran hukum dan anak yang menelantarkan orang tuanya harus diberikan sanksi. Kata kunci: alimentasi, penelantaran orangtua, panti sosial, upaya pemerintah, nafkah
{"title":"KEWAJIBAN DAN HAK ALIMENTASI ANAK TERHADAP PENELANTARAN ORANG TUA YANG TELAH LANJUT USIA","authors":"Annisa Aprilia","doi":"10.37035/alqisthas.v13i2.7174","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.7174","url":null,"abstract":"Artikel ini akan membahas tentang kewajiban dan hak alimentasi anak terhadap penelantaran orang tua yang telah lanjut usia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang tua terutama sang ayah harus menafkahi. Namun, perlu diketahui anak juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di usia tua dan sulit untuk melakukan apapun, hal ini disebut dengan alimentasi. Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alimentasi merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan.\u0000Terdapat berbagai cara untuk memenuhi hak alimentasi orang tua. Jika anak tidak sanggup untuk merawat orang tua, mereka dapat menitipkan orang tuanya ke dalam balai sosial atau panti jompo dibandingkan harus menelantarkannya. Panti jompo merupakan bentuk perlindungan sosial untuk melindungi mereka yang sudah lanjut usia dengan memberikan mereka kebutuhan dan pelayanan untuk merasa aman. Walaupun sudah diatur hukum tentang alimentasi, tidak jarang ditemukan kasus anak menelantarkan orang tuanya sendiri terutama mereka yang sudah lanjut usia. Meski begitu, tidak sedikit anak yang tidak menjenguk orang tuanya di panti jompo. Kasus ini termasuk dalam pelanggaran hukum dan anak yang menelantarkan orang tuanya harus diberikan sanksi.\u0000Kata kunci: alimentasi, penelantaran orangtua, panti sosial, upaya pemerintah, nafkah","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117237451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.7304
Nurrohim Yunus, Refly Setiawan, S. Rohmah
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is the foundational human rights declaration. The United Nations adopted it on December 10, 1948. The Universal Declaration of Human Rights is a global reference that establishes universal principles for achieving human rights. Although the Universal Declaration of Human Rights lacks official legal power, its fundamental concepts have become universal standards and are regarded as international law by many nations. Human rights have been codified in numerous international, national, provincial, and local/municipal legal texts. In this piece, the author employs a qualitative descriptive research methodology. It is said to be 'universal' because this right is stated to be a part of every human being's humanity, regardless of skin color, gender, culture, or religion; and it is said to be 'attached' because anyone possesses this right by virtue of his birth as a human being and not because of the grant of any authority institution. This privilege cannot be revoked by anyone because it is "attached." On the basis of the articles of all applicable Indonesian constitutions, it is possible to assert that the conceptualization of human rights in Indonesia has undergone a rigorous and protracted dialectical process. Incorporating human rights into the constitution demonstrates a commitment to upholding the law and human rights. In addition, different human rights provisions in the Indonesian constitution have been crafted to satisfy the needs and requirements for human rights protection in the personal, family, community, and national contexts.
{"title":"REPOSITION OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS IN THE STATE LEGAL SYSTEM","authors":"Nurrohim Yunus, Refly Setiawan, S. Rohmah","doi":"10.37035/alqisthas.v13i2.7304","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.7304","url":null,"abstract":"The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is the foundational human rights declaration. The United Nations adopted it on December 10, 1948. The Universal Declaration of Human Rights is a global reference that establishes universal principles for achieving human rights. Although the Universal Declaration of Human Rights lacks official legal power, its fundamental concepts have become universal standards and are regarded as international law by many nations. Human rights have been codified in numerous international, national, provincial, and local/municipal legal texts. In this piece, the author employs a qualitative descriptive research methodology. It is said to be 'universal' because this right is stated to be a part of every human being's humanity, regardless of skin color, gender, culture, or religion; and it is said to be 'attached' because anyone possesses this right by virtue of his birth as a human being and not because of the grant of any authority institution. This privilege cannot be revoked by anyone because it is \"attached.\" On the basis of the articles of all applicable Indonesian constitutions, it is possible to assert that the conceptualization of human rights in Indonesia has undergone a rigorous and protracted dialectical process. Incorporating human rights into the constitution demonstrates a commitment to upholding the law and human rights. In addition, different human rights provisions in the Indonesian constitution have been crafted to satisfy the needs and requirements for human rights protection in the personal, family, community, and national contexts.","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132258821","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.5637
Abdul Hamid Marzuki
Abstrak: Penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Fokus penelitian adalah: Pertama, Politik Hukum Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Kedua, Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda Perspektif Fiqh Siyasah. Ketiga, Rekonstruksi penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama politik Hukum penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda terlalu overlapping, menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat. Kedua penambahan wewenang DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda ini menimbulkan tumpang tindih dengan Kementrian Dalam Negeri. Ketiga Penambahan wewenang DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda menggunakan on gate system hanya melalui Mendagri, dan merekonstruksi Pasal 249 Ayat 1 Huruf J dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2019 tentang MD3.
{"title":"POLITIK HUKUM DPD DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS RAPERDA DAN PERDA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH","authors":"Abdul Hamid Marzuki","doi":"10.37035/alqisthas.v13i2.5637","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.5637","url":null,"abstract":"Abstrak: \u0000Penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Fokus penelitian adalah: Pertama, Politik Hukum Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Kedua, Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda Perspektif Fiqh Siyasah. Ketiga, Rekonstruksi penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama politik Hukum penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda terlalu overlapping, menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat. Kedua penambahan wewenang DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda ini menimbulkan tumpang tindih dengan Kementrian Dalam Negeri. Ketiga Penambahan wewenang DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda menggunakan on gate system hanya melalui Mendagri, dan merekonstruksi Pasal 249 Ayat 1 Huruf J dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2019 tentang MD3.","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114201813","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.6758
Febi Eka Putri, Eva Fadhilah
Vietnam is one of the countries in Southeast Asia in the form of a Socialist country. The majority of the population in Vietnam embraces Buddhism while Islam is a minority religion there. The Muslim population in Vietnam is divided into two sects or schools, namely Cham Islam and Cham Bani. Cham Islam is a follower of the Sunni sect of Islam while Cham Bani is a sect of Islam that is still influenced by Indian culture or traditions. This study examines the resolution of the Cham Islam conflict in the face of Islamic syncretism in Vietnam from an Islamic perspective. With qualitative research methods, the authors found that the conflict resolution used in reducing conflicts that occurred because of differences in flow between Cham Islam and Cham Bani was a persuasive approach using the method of deliberation as taught by Islam. Another method when the method of deliberation is not achieved is the method of war. War in conflict resolution is not meant to solely kill lives but to survive and defend religion when threatened. Keywords: Resolution, Conflict, Vietnam, Islam
{"title":"RESOLUSI KONFLIK DI ASIA TENGGARA PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS RESOLUSI KONFLIK CHAM ISLAM DALAM MENGHADAPI SINKRETISME ISLAM DI VIETNAM)","authors":"Febi Eka Putri, Eva Fadhilah","doi":"10.37035/alqisthas.v13i2.6758","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.6758","url":null,"abstract":"Vietnam is one of the countries in Southeast Asia in the form of a Socialist country. The majority of the population in Vietnam embraces Buddhism while Islam is a minority religion there. The Muslim population in Vietnam is divided into two sects or schools, namely Cham Islam and Cham Bani. Cham Islam is a follower of the Sunni sect of Islam while Cham Bani is a sect of Islam that is still influenced by Indian culture or traditions. This study examines the resolution of the Cham Islam conflict in the face of Islamic syncretism in Vietnam from an Islamic perspective. With qualitative research methods, the authors found that the conflict resolution used in reducing conflicts that occurred because of differences in flow between Cham Islam and Cham Bani was a persuasive approach using the method of deliberation as taught by Islam. Another method when the method of deliberation is not achieved is the method of war. War in conflict resolution is not meant to solely kill lives but to survive and defend religion when threatened.\u0000 \u0000Keywords: Resolution, Conflict, Vietnam, Islam","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132907805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-16DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.6577
Bintang Alvinto, Ariawansah Amsal
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaran kebijakan kampanye secara daring selama Pilkada pada masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Menggambarkan bagaimana jalannya proses partisipasi politik masyarakat melalui kebijakan kampanye daring ini. Menggunakan pendeketan kualitatif deskriptif. PKPU Nomor 10 Tahun 2020 perihal perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 perihal pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Non-Alam Covid-19. PKPU ini pada dasarnya melarang kampanye yang bersifat offline atau mengumpulkan massa akan tetapi mengizinkan sosialiasi kampanye melalaui online atau media sosial.[1] Dalam Pasal 58 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah diatur bahwa metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui media sosial dan media daring.
{"title":"EFEK POLITIK IDENTITAS PADA PENYELENGGARAAN KAMPANYE SECARA ONLINE SELAMA PILKADA SUMBAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 2020","authors":"Bintang Alvinto, Ariawansah Amsal","doi":"10.37035/alqisthas.v13i2.6577","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.6577","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaran kebijakan kampanye secara daring selama Pilkada pada masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Menggambarkan bagaimana jalannya proses partisipasi politik masyarakat melalui kebijakan kampanye daring ini. Menggunakan pendeketan kualitatif deskriptif. PKPU Nomor 10 Tahun 2020 perihal perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 perihal pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Non-Alam Covid-19. PKPU ini pada dasarnya melarang kampanye yang bersifat offline atau mengumpulkan massa akan tetapi mengizinkan sosialiasi kampanye melalaui online atau media sosial.[1] Dalam Pasal 58 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah diatur bahwa metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui media sosial dan media daring. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"406 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131445177","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-16DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.7100
Taufiq Ramadhan, Oksari Anastasya Sihaloho
Pemenuhan hak Anak adalah amanat konstitusi yang secara progresif disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal itu termasuk hak konstitusional warga negara (constitutional rights). Pemenuhan atas hak-hak anak didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah diadopsi oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua undang-undang tersebut menjamin hak-hak anak serta secara khusus merumuskan hak-hak anak yang berada dalam proses peradilan pidana atau yang sedang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak anak yang sedang menjalankan proses pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan hak konstitusionalnya telah terjamin untuk mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan, hak pelayanan kesehatan, hak aksesibilitas, hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dan sebagainya yang diberikan tanpa adanya pengecualian atau perbedaan dengan anak yang tidak berhadapan dengan hukum karena hak tersebut tidak memandang status sosial anak tersebut.
{"title":"PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN BERDASARKAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (CONSTITUTIONAL RIGHTS)","authors":"Taufiq Ramadhan, Oksari Anastasya Sihaloho","doi":"10.37035/alqisthas.v13i2.7100","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.7100","url":null,"abstract":"Pemenuhan hak Anak adalah amanat konstitusi yang secara progresif disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal itu termasuk hak konstitusional warga negara (constitutional rights). Pemenuhan atas hak-hak anak didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah diadopsi oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua undang-undang tersebut menjamin hak-hak anak serta secara khusus merumuskan hak-hak anak yang berada dalam proses peradilan pidana atau yang sedang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak anak yang sedang menjalankan proses pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan hak konstitusionalnya telah terjamin untuk mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan, hak pelayanan kesehatan, hak aksesibilitas, hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dan sebagainya yang diberikan tanpa adanya pengecualian atau perbedaan dengan anak yang tidak berhadapan dengan hukum karena hak tersebut tidak memandang status sosial anak tersebut.","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"59 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123836713","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-05DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.5968
Dini Sukmawati
ABSTRAK Covid-19 menyebabkan pemberlakukan berbagai aturan baru yang merupakan upaya pencegahan dan penangulangan. Kebijakan Jogo Tonggo merupakan kebijakan yang diterapka di wilayah Jawa Tengah dengan berbasis kewilayahan dan mengandalkan partisipasi aktif dari warganya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menampilkan hasil data tanpa adanya, tanpa manipulasi dan tanpa rekayasa sehingga menghasilkan informasi empiris yang faktual dengan melakukan analisis melalui metode retrospektif atau ex post yakni terfokus kepada kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan kebijakan tersebut berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan. Gerakan Jogo Tonggo belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil karena sempat terjadi lonjakan kasus dan masih banyak kekurangan dalam penerapan kebijakan Jogo Tonggo. Walaupun untuk saat ini tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut terlihat berhasil dengan bukti penurunan jumlah kasus aktif dan mendapatkan penghargaan dari PANRB. Namun, hal tersebut bukan sepenuhnya karena kebijakan Jogo Tonggo saja tetapi didukung dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan dari pemerintah pusat yakni pemberian vaksinasi Covid-19. Maka dari itu yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran masyarakat, Meningkatkan Koordinasi antar semua pihak, Memperketat kebijakan yang berlaku, Meningkatkan Pemberian bantuan. Kata Kunci : Kebijakan Publik. Joggo Tonggo, Jawa Tengah. ABSTRACT Covid-19 has led to the enactment of various new rules which are prevention and control efforts. The Jogo Tonggo policy is a policy that is applied in the Central Java region on a regional basis and relies on the active participation of its citizens. This study uses a qualitative descriptive method, which displays the results of the data without being, without manipulation and without engineering so as to produce factual empirical information by conducting an analysis through retrospective or ex post methods, namely focusing on policies that have been implemented so as to produce conclusions that the policy is successful or not in achieving goals. The Jogo Tonggo movement has not been fully successful because there had been a spike in cases and there were still many shortcomings in the implementation of the Jogo Tonggo policy. Although for now the goal of making the policy seems successful with evidence of a decrease in the number of active cases and getting an award from the PANRB. However, this is not entirely due to Jogo Tonggo's policy but is supported by other policies such as the policy of the central government, namely the provision of Covid-19 vaccination. Therefore, what needs to be improved is public awareness, Improving coordination between all parties, Tightening applicable policies, Increasing the provision of assistance. Keywords: Public Policy. Joggo Tonggo, Central Java.
{"title":"JOGO TONGGO : KEBIJAKAN PUBLIK PENANGGULANGAN COVID-19 DI JAWA TENGAH","authors":"Dini Sukmawati","doi":"10.37035/alqisthas.v13i1.5968","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i1.5968","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Covid-19 menyebabkan pemberlakukan berbagai aturan baru yang merupakan upaya pencegahan dan penangulangan. Kebijakan Jogo Tonggo merupakan kebijakan yang diterapka di wilayah Jawa Tengah dengan berbasis kewilayahan dan mengandalkan partisipasi aktif dari warganya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menampilkan hasil data tanpa adanya, tanpa manipulasi dan tanpa rekayasa sehingga menghasilkan informasi empiris yang faktual dengan melakukan analisis melalui metode retrospektif atau ex post yakni terfokus kepada kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan kebijakan tersebut berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan. Gerakan Jogo Tonggo belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil karena sempat terjadi lonjakan kasus dan masih banyak kekurangan dalam penerapan kebijakan Jogo Tonggo. Walaupun untuk saat ini tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut terlihat berhasil dengan bukti penurunan jumlah kasus aktif dan mendapatkan penghargaan dari PANRB. Namun, hal tersebut bukan sepenuhnya karena kebijakan Jogo Tonggo saja tetapi didukung dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan dari pemerintah pusat yakni pemberian vaksinasi Covid-19. Maka dari itu yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran masyarakat, Meningkatkan Koordinasi antar semua pihak, Memperketat kebijakan yang berlaku, Meningkatkan Pemberian bantuan. \u0000Kata Kunci : Kebijakan Publik. Joggo Tonggo, Jawa Tengah. \u0000 \u0000ABSTRACT \u0000Covid-19 has led to the enactment of various new rules which are prevention and control efforts. The Jogo Tonggo policy is a policy that is applied in the Central Java region on a regional basis and relies on the active participation of its citizens. This study uses a qualitative descriptive method, which displays the results of the data without being, without manipulation and without engineering so as to produce factual empirical information by conducting an analysis through retrospective or ex post methods, namely focusing on policies that have been implemented so as to produce conclusions that the policy is successful or not in achieving goals. The Jogo Tonggo movement has not been fully successful because there had been a spike in cases and there were still many shortcomings in the implementation of the Jogo Tonggo policy. Although for now the goal of making the policy seems successful with evidence of a decrease in the number of active cases and getting an award from the PANRB. However, this is not entirely due to Jogo Tonggo's policy but is supported by other policies such as the policy of the central government, namely the provision of Covid-19 vaccination. Therefore, what needs to be improved is public awareness, Improving coordination between all parties, Tightening applicable policies, Increasing the provision of assistance. \u0000Keywords: Public Policy. Joggo Tonggo, Central Java. \u0000","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124666677","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-28DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.5946
Iin Indriani
Abstrak Masa pandemi banyak membuat perubahan dari segala sendi kehidupan manusia. Bahkan, keadaan ini menjadi salah satu kesempatan besar menarik banyak orang untuk dipercaya mengatur stabilisasi masyarakat dengan baik. Dalam kondisi ini juga, banyak yang terbuai karena citra yang dijual oleh oknum calon pemimpin di depan masyarakat. Karena hal tersebutlah, seringkali sistem politik yang dirancang dan ditawarkan pada masyarakat tidak sesuai dengan kerja pemimpin. Pihak-pihak yang berkuasa membangun sebuah dinasti politik familisme untuk memperkuat dirinya dan kesempatannya dalam masa kedudukannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat indikasi dan pola tindakan korupsi yang dilakukan berulang kali dengan familisme dan berlindung dibawah citra baik didepan publik. Metode dari penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Selain itu, dalam penelitian ini akan dikaji dalam perspektif teori dramaturgi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagaimana para pemimpin menggunakan citra maupun popularitas familinya untuk menutupi wajah aslinya didepan publik dengan Membuat karakter yang berbeda dengan karakter yang dia miliki sesungguhnya, menjadikan hal tersebut sebagai alat yang dapat memanipulasi khalayak agar tetap percaya kepada kepemimpinannya. Kata kunci: korupsi, pandemi, politik, familisme. Abstract The pandemic period has made many changes in all aspects of human life. In fact, this situation became one of the great opportunities to attract many people to be trusted to regulate the stabilization of society properly. In this condition too, many are lulled by the image that is sold by unscrupulous leaders in front of the public. Because of this, often the political system designed and offered to the public is not in accordance with the work of the leader. The ruling parties built a familial political dynasty to strengthen themselves and their chances in their tenure. This study aims to look at the indications and patterns of acts of corruption that are carried out repeatedly with familism and taking refuge under a good image in public. The method of this study will use a qualitative method using a phenomenological approach. In addition, this research will examine the perspective of dramaturgy theory. The results of this study show that leaders use the image and popularity of their families to cover their real faces in public by creating a different character from the character they actually have, making it a tool that can manipulate audiences to keep believing in their leadership. Keywords: corruption, pandemic, politics, familism.
{"title":"Familisme: Gaya Politik Populer dan Menguntungkan Koruptor Nakal Di Desa Tropodo Pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Iin Indriani","doi":"10.37035/alqisthas.v13i1.5946","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i1.5946","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Masa pandemi banyak membuat perubahan dari segala sendi kehidupan manusia. Bahkan, keadaan ini menjadi salah satu kesempatan besar menarik banyak orang untuk dipercaya mengatur stabilisasi masyarakat dengan baik. Dalam kondisi ini juga, banyak yang terbuai karena citra yang dijual oleh oknum calon pemimpin di depan masyarakat. Karena hal tersebutlah, seringkali sistem politik yang dirancang dan ditawarkan pada masyarakat tidak sesuai dengan kerja pemimpin. Pihak-pihak yang berkuasa membangun sebuah dinasti politik familisme untuk memperkuat dirinya dan kesempatannya dalam masa kedudukannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat indikasi dan pola tindakan korupsi yang dilakukan berulang kali dengan familisme dan berlindung dibawah citra baik didepan publik. Metode dari penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Selain itu, dalam penelitian ini akan dikaji dalam perspektif teori dramaturgi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagaimana para pemimpin menggunakan citra maupun popularitas familinya untuk menutupi wajah aslinya didepan publik dengan Membuat karakter yang berbeda dengan karakter yang dia miliki sesungguhnya, menjadikan hal tersebut sebagai alat yang dapat memanipulasi khalayak agar tetap percaya kepada kepemimpinannya. \u0000Kata kunci: korupsi, pandemi, politik, familisme. \u0000 \u0000Abstract \u0000The pandemic period has made many changes in all aspects of human life. In fact, this situation became one of the great opportunities to attract many people to be trusted to regulate the stabilization of society properly. In this condition too, many are lulled by the image that is sold by unscrupulous leaders in front of the public. Because of this, often the political system designed and offered to the public is not in accordance with the work of the leader. The ruling parties built a familial political dynasty to strengthen themselves and their chances in their tenure. This study aims to look at the indications and patterns of acts of corruption that are carried out repeatedly with familism and taking refuge under a good image in public. The method of this study will use a qualitative method using a phenomenological approach. In addition, this research will examine the perspective of dramaturgy theory. The results of this study show that leaders use the image and popularity of their families to cover their real faces in public by creating a different character from the character they actually have, making it a tool that can manipulate audiences to keep believing in their leadership. \u0000Keywords: corruption, pandemic, politics, familism. \u0000 ","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121338503","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-01DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.6398
Farhan Akbar Mu'arif
This study took the locus of the Class 1 Palembang Fathers with a focus on the problem of maintaining assimilation prisoners during the COVID-19 pandemic. OverCrowding Prisoners in most of the Correctional Units are afraid that the inmates will not be able to carry out social distancing in accordance with health protocols which can increase the vulnerability of the transmission of the Covid-19 virus. The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia issued a regulation on the issue of covid-19 to stop the transmission of COVID-19. The regulation is the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19. This study concludes that rapid treatment must be carried out so that this viral chain ends soon.
{"title":"PEMANTAUAN NARAPIDANA ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 PALEMBANG","authors":"Farhan Akbar Mu'arif","doi":"10.37035/alqisthas.v13i1.6398","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i1.6398","url":null,"abstract":"This study took the locus of the Class 1 Palembang Fathers with a focus on the problem of maintaining assimilation prisoners during the COVID-19 pandemic. OverCrowding Prisoners in most of the Correctional Units are afraid that the inmates will not be able to carry out social distancing in accordance with health protocols which can increase the vulnerability of the transmission of the Covid-19 virus. The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia issued a regulation on the issue of covid-19 to stop the transmission of COVID-19. The regulation is the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19. This study concludes that rapid treatment must be carried out so that this viral chain ends soon.","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"144 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124016984","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-01DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.4308
Akbar Priagung
Banjir Januari di Kalimantan Selatan berdampak terhadap 11 Kabupaten/kota di Kalsel. Penyebab banjir masih menjadi teka teki bagi masyarakat selain hujan dan cuaca ekstrim yang melanda Kalsel. Meningkatnya pembukaan lahan perkebunan sawit, kebakaran hutan, dan beralihnya hutan lindung menjadi area pertambangan memungkinkan menjadi faktor banjir di Kalsel. Artikel ini ditulis untuk mengetahui adakah kasus pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan perusahaan perkebunan dan pertambangan maupun pemerintah dalam memberikan izin usaha kepada pengusaha perkebunan, dan bagaimana cara pemerintah dalam bertanggungjawab dalam menangani kerusakan lingkungan serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang telah membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar hutan. Penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan sehingga untuk masa yang akan datang bencana alam dapat di minimalisir. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif normatif dengan mengumpulkan data di lapangan sehingga dapat memperoleh kesimpulan berdasarkan data-data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada indikasi pelanggaran lingkungan yang mengakibatkan banjir di Kalsel pada Januari 2021.
{"title":"ANALISIS PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN BANJIR KALIMANTAN SELATAN JANUARI 2021","authors":"Akbar Priagung","doi":"10.37035/alqisthas.v13i1.4308","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i1.4308","url":null,"abstract":"Banjir Januari di Kalimantan Selatan berdampak terhadap 11 Kabupaten/kota di Kalsel. Penyebab banjir masih menjadi teka teki bagi masyarakat selain hujan dan cuaca ekstrim yang melanda Kalsel. Meningkatnya pembukaan lahan perkebunan sawit, kebakaran hutan, dan beralihnya hutan lindung menjadi area pertambangan memungkinkan menjadi faktor banjir di Kalsel. Artikel ini ditulis untuk mengetahui adakah kasus pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan perusahaan perkebunan dan pertambangan maupun pemerintah dalam memberikan izin usaha kepada pengusaha perkebunan, dan bagaimana cara pemerintah dalam bertanggungjawab dalam menangani kerusakan lingkungan serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang telah membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar hutan. Penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan sehingga untuk masa yang akan datang bencana alam dapat di minimalisir. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif normatif dengan mengumpulkan data di lapangan sehingga dapat memperoleh kesimpulan berdasarkan data-data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada indikasi pelanggaran lingkungan yang mengakibatkan banjir di Kalsel pada Januari 2021.","PeriodicalId":292649,"journal":{"name":"Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127463455","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：