Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p09
Arief Rachman Hakim, Joko Setiyono, D. Satriatama
Education as part of constitutional rights frequently disturbed by land-rights dispute where there’s a school building up to it. That land-rights dispute often deprived citizen rights which is a student because often ended in unilateral sealing action by claimant parties. This problem isn’t only land-rights dispute or messy administration of land-rights in Indonesia, but always repeated and deprived the constitutional rights to gain an education. The purpose of this research is to obtain a theoretic solution over a school-land-rights dispute, where that’s multi-dimensional conflict in which can’t be solved only with the legal-formal approach. Method of research in this writing is normative legal research where examine the legal problem, specifically the urgency of harmonization of legal-norm in existed positive-law so that law is consistent with highest legal-norm, which complies with constitution obligation. Progressive law theory used in this research to assert that law isn’t only normative problems only, but the utilitarian side of the law for humanity itself. Results of this research show that the Gov’s isn’t ready to harmonizing the law to protect constitutional education rights itself because they rarely inventoried legal-education problem around. Furthermore, Gov’s should prepare fully legal protection to protect education process in which constitutional rights, moreover, the integrity of law to determine the compensation to be given to specific parties must be proportional and adequate, both in the legal process or after so that kind of sealing couldn’t happen again. Pendidikan yang merupakan bagian dari hak konstitusional masih sering terganggu oleh sengketa hak atas tanah di mana berdiri bangunan sekolah di atasnya. Sengketa hak atas tanah tersebut sering kali merenggut hak warga negara yakni peserta didik karena sering berujung pada penyegelan sepihak oleh pihak yang merasa memiliki hak. Problematika ini tidak sekedar persoalan sengketa tanah atau carut marutnya administrasi tanah di Indonesia, namun berulang dan merenggut hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan solusi teoritik terhadap problem sengketa tanah atas sekolah, di mana merupakan konflik multi-dimensi yang tidak dapat selesai hanya dengan cara legal formal semata. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif di mana membahas problematika yuridis, yakni perlunya harmonisasi norma hukum yang ada agar sesuai dengan norma hukum tertinggi yaitu kewajiban konstitusional. Penggunaan teori hukum progresif yang menegaskan hukum bukan hanya persoalan normatif tapi juga kemanfaatan hukum untuk manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap dalam harmonisasi hukum untuk menjaga hak konstitusional memperoleh pendidikan tersebut, karena masih kurangnya inventarisasi problematika hukum pendidikan yang mengiringi. Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan payung hukum secara menyeluruh untuk
教育作为宪法权利的一部分经常受到土地权利纠纷的干扰因为那里有一所学校。土地权纠纷往往剥夺公民的权利，这是一个学生，因为往往以单方封地诉讼结束。这个问题在印尼不仅是土地权纠纷或土地权管理混乱，而且总是反复出现并剥夺宪法赋予的受教育权利。学校土地权利纠纷是一种多维度的冲突，不能仅用法律-形式的方法来解决。本文的研究方法是规范法研究，考察法律问题，特别是现行成文法中法律规范协调的紧迫性，使法律与最高法律规范相一致，符合宪法义务。在本研究中运用的进步法学理论主张，法律不仅是规范性问题，而且是法律对人类本身的功利主义一面。这一研究结果表明，政府并没有准备好协调法律来保护宪法教育权本身，因为他们很少列出法律教育问题。此外，政府应该准备充分的法律保护，以保护教育过程中的宪法权利，此外，法律的完整性，以确定赔偿给具体当事人必须是相称的和充分的，无论是在法律程序中还是之后，这样的密封不会再次发生。彭迪迪kan yang merupakan bagian dari hahak宪法masih服务于terganggu oleh sengketa hahak tanah di mana berdiri bangunan sekolah di atasya。圣克塔大学的学生是一名学生，但他们是一名学生，他们是一名学生，他们是一名学生，他们是一名学生，他们是一名学生，他们是一名学生。问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是，问题是Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan solusi teoritik terhadap problem sengketa tanah atas sekolah, di mana merupakan konflik多维度yang tidak dapat selesai handan dengan cara法律形式语义。方法penelitian yang digunakan yakni yuridis normatimatika yuridis, yakni perlunya harmonisasi norma hukum yang ada agar sesuai dengan norma hukum tertinggi yaitu kewajiban宪法。彭家南:我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。哈西尔·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·杨·孟内利特Selain itu, peremintah harus成员payung hukum secara menyeluruh untuk melindungi keberlangsungan proses belajar mengajar yang merupakan hak宪政，juga kebulatan dasar hukum menentukan ganti kerugian yang diajukan pihak tertentu harus比例dan layak agar, baik dalam prosekum atau setelah prosekum agar tidak terulang peristiwa penyegelan sekolah tersebut。
{"title":"Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif","authors":"Arief Rachman Hakim, Joko Setiyono, D. Satriatama","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p09","url":null,"abstract":"Education as part of constitutional rights frequently disturbed by land-rights dispute where there’s a school building up to it. That land-rights dispute often deprived citizen rights which is a student because often ended in unilateral sealing action by claimant parties. This problem isn’t only land-rights dispute or messy administration of land-rights in Indonesia, but always repeated and deprived the constitutional rights to gain an education. The purpose of this research is to obtain a theoretic solution over a school-land-rights dispute, where that’s multi-dimensional conflict in which can’t be solved only with the legal-formal approach. Method of research in this writing is normative legal research where examine the legal problem, specifically the urgency of harmonization of legal-norm in existed positive-law so that law is consistent with highest legal-norm, which complies with constitution obligation. Progressive law theory used in this research to assert that law isn’t only normative problems only, but the utilitarian side of the law for humanity itself. Results of this research show that the Gov’s isn’t ready to harmonizing the law to protect constitutional education rights itself because they rarely inventoried legal-education problem around. Furthermore, Gov’s should prepare fully legal protection to protect education process in which constitutional rights, moreover, the integrity of law to determine the compensation to be given to specific parties must be proportional and adequate, both in the legal process or after so that kind of sealing couldn’t happen again. \u0000Pendidikan yang merupakan bagian dari hak konstitusional masih sering terganggu oleh sengketa hak atas tanah di mana berdiri bangunan sekolah di atasnya. Sengketa hak atas tanah tersebut sering kali merenggut hak warga negara yakni peserta didik karena sering berujung pada penyegelan sepihak oleh pihak yang merasa memiliki hak. Problematika ini tidak sekedar persoalan sengketa tanah atau carut marutnya administrasi tanah di Indonesia, namun berulang dan merenggut hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan solusi teoritik terhadap problem sengketa tanah atas sekolah, di mana merupakan konflik multi-dimensi yang tidak dapat selesai hanya dengan cara legal formal semata. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif di mana membahas problematika yuridis, yakni perlunya harmonisasi norma hukum yang ada agar sesuai dengan norma hukum tertinggi yaitu kewajiban konstitusional. Penggunaan teori hukum progresif yang menegaskan hukum bukan hanya persoalan normatif tapi juga kemanfaatan hukum untuk manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap dalam harmonisasi hukum untuk menjaga hak konstitusional memperoleh pendidikan tersebut, karena masih kurangnya inventarisasi problematika hukum pendidikan yang mengiringi. Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan payung hukum secara menyeluruh untuk","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90797658","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p04
Maulana Ghiffahri Jainuri
Based on DKI Jakarta Regulation No. 2 Of 2015 On Vehicle Tax, the rider obligate to pay taxes to the Government of DKI Jakarta, All specifications are at different law including the payment method. While the laws are changing year to year depending on markets, is that what called infectivity of law. Unplumming of the rate of people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such as a free fine to those paying taxes. The purpose of this research is to bring you an insight of the unscattered regulations in DKI Jakarta on vehicle tax. As if we can get you through this research, we may give you some clue on how good to pay taxes. This research uses the statue approach and comparative approach. Statue approach is used to deliberate the laws systematically while comparative approach makes you slide on to Singapore tax law/policy regarding vehicle tax. The result of this research found that the laws of DKI Jakarta on vehicle tax are overlapping while the toughness of mechanism and doubled-penalty Singaporean would have as if doesn’t pay taxes. Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ketentuan mengenai besaran tarif erta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar yang ada. Apakah hal ini dapat dikatakan sebagai inefektivitas hukum. rendahnya warga DKI Jakarta membuat aparat penegak memberikan “amnesty” kepada para wajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Tujuan studi ini bertujuan untuk memberikan pandangan terkait dengan fenomena tumpang-tindih peraturan pajak kendaraan bermotor yang berada di wilayah DKI Jakarta, sehingga dapat memberikan pandangan secara komprehensif terhadap masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar pajak. Studi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Adapun dalam statue approach akan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif akan peraturan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta. Sedangkan akan dilakukan perbandingan hukum terhadap Undang-Undang Pajak Singapura untuk kemudian dilihat akan lapisan tiap-tiap aturan hukum pajak. Hasil studi menemukan rendahnya ketaatan bayar pajak di DKI Jakarta serta adanya overlapping diantara aturan. Sementara di Singapura ditemukan kewajiban penalti yang tinggi bagi wajib pajak apabila tidak membayar dan mekanisme serta biaya yang tinggi untuk mendapatkan hak milik atas kendaraan.
根据雅加达DKI 2015年第2号车辆税条例，乘客有义务向雅加达DKI政府纳税，所有规定包括付款方式均适用于不同的法律。法律每年都在随着市场的变化而变化，这就是所谓的法律的传染性。在DKI雅加达，人们纳税的比例下降，使得州长对纳税的人有赦免，比如免费罚款。本研究的目的是让您了解雅加达DKI在车辆税方面的不分散法规。如果我们能让你完成这项研究，我们可能会给你一些关于如何纳税的线索。本研究采用雕像法和比较法。法令法用于系统地审议法律，而比较法则使您滑入新加坡有关车辆税的税法/政策。本研究结果发现，DKI雅加达在车税方面的法律重叠，而机制的韧性和双重处罚新加坡人就像不纳税一样。Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta noor 2 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Daerah noor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar Pajak sesuai dengan jenis Kendaraan masing-masing kepaada peremerintah Daerah DKI雅加达。Ketentuan mengenai besaran tarta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Apakah hal ini dapat dikatakan sebagai inefektivitas hukum。DKI雅加达成员parat penegak成员“大赦”kepada para wajib pajak, diantaranya peemotonga denda secara berkala。Tujuan studi ini bertujuan untuk memberikan pandangan terkait dengan现象tumpangi - tinh peraturan pajak kendaraan bermotor yang berada di wilayah DKI雅加达，sehinga dapat memberikan pandangan secara全面了解，masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar pajak。研究:mongunakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan(雕像法)和pendekatan perbandingan hukum(比较法)。Adapun dalam雕像接近akan dijabarkan secara sistematis和komcomprehensive, akan peraturan pajak kendaraan bermotor DKI雅加达。新加坡，新加坡，新加坡，新加坡，新加坡，泰国，泰国，泰国，泰国，泰国，泰国，泰国，泰国，泰国，泰国，泰国，泰国。Hasil studi menemukan rendahnya ketaatan bayar pajak di DKI雅加达serta adanya重叠diantara aturan。新加坡国家卫生局长杨廷吉是新加坡政府官员，是新加坡政府官员，是新加坡政府官员，是新加坡政府官员，是新加坡政府官员，是新加坡政府官员，是新加坡政府官员。
{"title":"Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris di Daerah Khusus Istimewa Jakarta","authors":"Maulana Ghiffahri Jainuri","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p04","url":null,"abstract":"Based on DKI Jakarta Regulation No. 2 Of 2015 On Vehicle Tax, the rider obligate to pay taxes to the Government of DKI Jakarta, All specifications are at different law including the payment method. While the laws are changing year to year depending on markets, is that what called infectivity of law. Unplumming of the rate of people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such as a free fine to those paying taxes. The purpose of this research is to bring you an insight of the unscattered regulations in DKI Jakarta on vehicle tax. As if we can get you through this research, we may give you some clue on how good to pay taxes. This research uses the statue approach and comparative approach. Statue approach is used to deliberate the laws systematically while comparative approach makes you slide on to Singapore tax law/policy regarding vehicle tax. The result of this research found that the laws of DKI Jakarta on vehicle tax are overlapping while the toughness of mechanism and doubled-penalty Singaporean would have as if doesn’t pay taxes. \u0000Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ketentuan mengenai besaran tarif erta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar yang ada. Apakah hal ini dapat dikatakan sebagai inefektivitas hukum. rendahnya warga DKI Jakarta membuat aparat penegak memberikan “amnesty” kepada para wajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Tujuan studi ini bertujuan untuk memberikan pandangan terkait dengan fenomena tumpang-tindih peraturan pajak kendaraan bermotor yang berada di wilayah DKI Jakarta, sehingga dapat memberikan pandangan secara komprehensif terhadap masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar pajak. Studi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Adapun dalam statue approach akan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif akan peraturan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta. Sedangkan akan dilakukan perbandingan hukum terhadap Undang-Undang Pajak Singapura untuk kemudian dilihat akan lapisan tiap-tiap aturan hukum pajak. Hasil studi menemukan rendahnya ketaatan bayar pajak di DKI Jakarta serta adanya overlapping diantara aturan. Sementara di Singapura ditemukan kewajiban penalti yang tinggi bagi wajib pajak apabila tidak membayar dan mekanisme serta biaya yang tinggi untuk mendapatkan hak milik atas kendaraan.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89133148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07
Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas
Banks are financial institutions that play a strategic role to advance the economy of a country. Indeed, in its development, the banking sector plays a very important role in the economy of a country. The role can be seen with the banking innovation developing Cash Recycling Machine (CRM). CRM is one of the banking products that can facilitate customers in conducting financial transaction activities, for example, the money withdrawal transactions and depositing money without having to go through a teller at the bank. However, on the other hand, customers as users of CRM products can suffer losses due to CRM damage. This article aims to describe and explain the protection of customers as CRM users, as well as the bank's responsibility for losses suffered by customers due to CRM damage. The empirical juridical approach method was used in this study because this study emphasized the facts obtained from the results of the study, the research specifications used were descriptive-analytical. This study uses data collection techniques based on primary data and secondary data. The results of the study show that CRM user protection is preventive legal protection and repressive protection. Preventive legal protection is carried out through Act Number 10 the year 1998 about Banking and Act Number 8 the year 1999 about Consumer Protection. While repressive legal protection is carried out by banks in the form of responsibility for losses suffered by CRM users. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan strategis untuk memajukan perekonomian suatu negara. Sejatinya, dalam perkembangannya sektor perbankan memainkan peranan yang sagat penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan tersebut dapat dilihat dengan adanya inovasi perbankan mengembangkan Cash Recycling Machine (CRM). CRM merupakan salah satu produk perbankan yang dapat mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan, contohnya adalah transaksi penarikan uang dan penyetoran uang tanpa harus melalui teller di bank. Akan tetapi di sisi lain nasabah sebagai pengguna produk CRM dapat mengalami kerugian akibat kerusakan CRM. Artikel ini memiliki tujuan mendeskripsikan dan menjelaskan perlindungan nasabah sebagai pengguna CRM, serta tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang diderita nasabah akibat kerusakan CRM. Metode pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nasabah pengguna CRM adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh
银行是在推动国家经济发展中发挥战略性作用的金融机构。事实上，在其发展过程中，银行业在一个国家的经济中起着非常重要的作用。这一作用在银行创新发展的现金回收机(CRM)中可见一斑。客户关系管理是一种银行产品，它可以方便客户进行金融交易活动，例如，取款交易和存款，而无需通过银行的出纳员。但另一方面，客户作为客户关系管理产品的使用者也会因客户关系管理的损害而蒙受损失。本文旨在描述和解释客户作为CRM用户的保护，以及银行对客户因CRM损坏而遭受损失的责任。由于本研究强调从研究结果中获得的事实，因此本研究采用了实证法学方法，使用的研究规范是描述性分析的。本研究采用了基于一手数据和二次数据的数据收集技术。研究结果表明，CRM用户保护是预防性法律保护和压制性保护。预防性法律保护是通过1998年关于银行的第10号法和1999年关于消费者保护的第8号法实施的。而银行则以对客户关系管理用户遭受的损失负责的形式实施压制性的法律保护。中国央行行长兼央行行长兼央行行长兼央行行长兼央行行长兼央行行长。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Peranan terapat dililiat dengan adanya创新perbankan mengembangkan现金回收机(CRM)。CRM merupakan salah satu产品perbankan yang dapat成员permudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan, kontonya adalah transaksi penarikan wong和penyetoran wong tanpa harus melalui teller di bank。Akan tetapi di sisi lain nasabah sebagai pengguna产品CRM dapat mengalami kerugian akibat kerusakan CRM。Artikel ini memoriliki tujuan mendeskripsikan dan menjelaskan perlindungan nasabah sebagai pengguna CRM, serta tangongjawab pihak bank terhadap kerugian yang diderita nasabah akibat kerusakan CRM。Metode pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, karena penelian ini menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, specikasi penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis。Penelitian ini menggunakan teknik pengpulan data didasarkan data primer and data sekunder。Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nasabah pengguna CRM adalah perlindungan hukum预防和perlindungan代表。Perlindungan hukum预防dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen。Sedangkan perlindungan hukum secara代表dilakukan oleh pihak perbankan berupa pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna CRM。
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)","authors":"Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07","url":null,"abstract":"Banks are financial institutions that play a strategic role to advance the economy of a country. Indeed, in its development, the banking sector plays a very important role in the economy of a country. The role can be seen with the banking innovation developing Cash Recycling Machine (CRM). CRM is one of the banking products that can facilitate customers in conducting financial transaction activities, for example, the money withdrawal transactions and depositing money without having to go through a teller at the bank. However, on the other hand, customers as users of CRM products can suffer losses due to CRM damage. This article aims to describe and explain the protection of customers as CRM users, as well as the bank's responsibility for losses suffered by customers due to CRM damage. The empirical juridical approach method was used in this study because this study emphasized the facts obtained from the results of the study, the research specifications used were descriptive-analytical. This study uses data collection techniques based on primary data and secondary data. The results of the study show that CRM user protection is preventive legal protection and repressive protection. Preventive legal protection is carried out through Act Number 10 the year 1998 about Banking and Act Number 8 the year 1999 about Consumer Protection. While repressive legal protection is carried out by banks in the form of responsibility for losses suffered by CRM users. \u0000Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan strategis untuk memajukan perekonomian suatu negara. Sejatinya, dalam perkembangannya sektor perbankan memainkan peranan yang sagat penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan tersebut dapat dilihat dengan adanya inovasi perbankan mengembangkan Cash Recycling Machine (CRM). CRM merupakan salah satu produk perbankan yang dapat mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan, contohnya adalah transaksi penarikan uang dan penyetoran uang tanpa harus melalui teller di bank. Akan tetapi di sisi lain nasabah sebagai pengguna produk CRM dapat mengalami kerugian akibat kerusakan CRM. Artikel ini memiliki tujuan mendeskripsikan dan menjelaskan perlindungan nasabah sebagai pengguna CRM, serta tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang diderita nasabah akibat kerusakan CRM. Metode pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nasabah pengguna CRM adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan oleh","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86853496","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p05
Harnita Harnita, Muazzin Muazzin, Zahratul Idami
PPAT is an official appointed by the State in carrying out office duties which include relating to the function of public services in the field of law. This is related to his authority in making a sale and purchase deed. Based on Article 5 paragraph (1) of Qanun Number 7 of 2010 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights, in the inclusion of a sale and purchase deed made by PPAT, it must be following the actual transaction price. But in practice, PPAT was still found which decreased the value of land and building sale and purchase transactions. The purpose of this research is to explain the responsibility of the notary as PPAT in determining the value of land and building sale and purchase transactions, and the reason of the notary as PPAT in determining the value of the sale and purchase transaction of land and buildings not following the actual price. This study uses a type of empirical legal research. The results of the study indicate that the notary / PPAT is responsible for the incompatibility of transaction values ??contained in the deed of sale and purchase which do not match the actual price. The notary / PPAT reason in determining the value of the sale and purchase transaction of land and buildings is not following the actual price due to unfair competition between fellow notaries / PPAT, constraints related to taxpayers, and a sense of solidarity among notaries. PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta jual beli. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalam pencantuman akta jual beli yang dibuat oleh PPAT haruslah sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya. Namun dalam praktiknya masih ditemukan PPAT yang melakukan penurunan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab notaris selaku PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan, dan alasan notaris selaku PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris/PPAT bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian nilai transaksi yang terdapat dalam akta jual beli yang tidak sesuai dengan yang harga yang sebenarnya. Alasan notaris/PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak sesuai dengan harga sebenarnya adalah karena adanya persaingan tidak sehat antara sesama rekan notaris/PPAT, adanya kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, dan adanya rasa kesetiakawanan antara sesama notaris.
司法司是国家任命的一名官员，负责履行办公室职责，其中包括与法律领域的公共服务职能有关的职责。这与他订立买卖契约的权力有关。根据2010年7号《关于土地和建筑权利取得费用的规定》第五条第一款，PPAT买卖契据必须按照实际交易价格计算。但在实践中，仍然存在PPAT降低土地和建筑物买卖交易价值的现象。本研究的目的是解释公证员作为PPAT在确定土地和建筑物买卖交易价值中的责任，以及公证员作为PPAT在确定土地和建筑物买卖交易价值时不遵循实际价格的原因。本研究采用了一种实证法律研究方法。研究结果表明，公证员/ PPAT对交易价值的不相容负有责任。买卖契据中所载与实际价格不符的。公证员/ PPAT在确定土地和建筑物的买卖交易价值时，由于其他公证员/ PPAT之间的不公平竞争、与纳税人有关的约束以及公证员之间的团结意识等原因，没有遵循实际价格。PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan funsi pelayanan public dalam bidang hukum。我是说，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。2010年10月10日，tenang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalam pencantuman akta jual beli yang dibuleh PPAT haruslah sesuai dengan harga transaksi yang sebenarya。Namun dalam praktiknya masih ditemukan PPAT yang melakukan penurunan nilai transaksi jual beli tanah danbangunan。我的翻译是:Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab公证是selaku PPAT dalam penetapan nilai transaki tanah danbangunan, danalasan公证是selaku PPAT dalam penetapan nilai transaki tanah danbangunan tidak sesuai dengan harga sebenarya。Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum imperiis。Hasil penelitian menunjukkan bahwa公证/PPAT bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian nilai transaksi yang terdapat dalam akta jual beli yang tidaksesuai dengan yang harga yang sebenarya。阿拉善公证人/PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah danbangunan tidak sesuakan harga sebenarya adalah karena adanya persaan sesama rekan公证/PPAT, adanya kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, dan adanya rasa kesetiakawanan antara sesama公证。
{"title":"Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh","authors":"Harnita Harnita, Muazzin Muazzin, Zahratul Idami","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p05","url":null,"abstract":"PPAT is an official appointed by the State in carrying out office duties which include relating to the function of public services in the field of law. This is related to his authority in making a sale and purchase deed. Based on Article 5 paragraph (1) of Qanun Number 7 of 2010 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights, in the inclusion of a sale and purchase deed made by PPAT, it must be following the actual transaction price. But in practice, PPAT was still found which decreased the value of land and building sale and purchase transactions. The purpose of this research is to explain the responsibility of the notary as PPAT in determining the value of land and building sale and purchase transactions, and the reason of the notary as PPAT in determining the value of the sale and purchase transaction of land and buildings not following the actual price. This study uses a type of empirical legal research. The results of the study indicate that the notary / PPAT is responsible for the incompatibility of transaction values ??contained in the deed of sale and purchase which do not match the actual price. The notary / PPAT reason in determining the value of the sale and purchase transaction of land and buildings is not following the actual price due to unfair competition between fellow notaries / PPAT, constraints related to taxpayers, and a sense of solidarity among notaries. \u0000PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta jual beli. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalam pencantuman akta jual beli yang dibuat oleh PPAT haruslah sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya. Namun dalam praktiknya masih ditemukan PPAT yang melakukan penurunan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab notaris selaku PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan, dan alasan notaris selaku PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris/PPAT bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian nilai transaksi yang terdapat dalam akta jual beli yang tidak sesuai dengan yang harga yang sebenarnya. Alasan notaris/PPAT dalam penetapan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak sesuai dengan harga sebenarnya adalah karena adanya persaingan tidak sehat antara sesama rekan notaris/PPAT, adanya kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, dan adanya rasa kesetiakawanan antara sesama notaris.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74245435","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p06
Maret Priyanta
Licensing is a process with the State unilaterally approving the community do to legally perform a deed or activity. In a sense, a process has the essence of a portion of a governing instrument of the State against citizens for the conduct of the follow-up activities that do not allow by the law and harming the others. One of the important infrastructures and almost always necessary and there are related activities all over the utilization of the environment building. The function of the building is good for the individual as a residential dwelling to the building for Office business activities, as well as supporting business activities in the field of natural resources become the main elements as supporting infrastructure. Research is conducted with normative legal research methods. The analysis is conducted thorough research on the principles and rules of law which are guidelines in the conduct of the related science. Policy settings set up buildings in the future to support ease of Trying Towards an independent Nation, advancing a prosperous, fair, and we recommend that you do not break the law, the technical aspects must remain referenced with continued development of science-supported technologies and human resources adequate to the abundance and quality of technical considerations override as in the OSS with conception of the permit that requires commitment and without commitment regarding the IMB must reconsideration. Perizinan merupakan sebuah proses dengan negara secara sepihak memberikan persetujuan kepada masyarakat melakukan untuk secara legal melakukan perbuatan atau kegiatan. Dalam arti sebuah proses memiliki esensi sebagian sebuah instrument pengendali Negara terhadap tindak laku warga negaranya dalam kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum serta merugikan orang lain. Salah satu prasarana yang penting dan hampir selalu diperlukan dan ada terkait seluruh kegiatan pemanfaatan lingkungan adalah bangunan. Fungsi bangunan baik bagi individu sebagai tempat tinggal perumahan hingga bangunan untuk kegiatan usaha, perkantoran serta pendukung kegiatan usaha pada bidang pengelolaan sumber daya alam menjadi unsur yang utama sebagai prasarana pendukung. Kebutuhan pengaturan yang diindikasikan tumpang tindih mengenai bangunan gedung perlu dilakukan pengkajian mengingat fungsi bangunan gedung serta wujudnya yang semakin berkembang seiiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui penelitian terhadap asas dan kaidah hukum yang merupakan pedoman dalam berperilaku dengan bersumber dari ilmu pengetahuan terkait. Arah Kebijakan pengaturan mendirikan bangunan ke depan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur sebaiknya dilakukan dengan tidak melanggar hukum, aspek teknis harus tetap diacu dengan terus pengembangan ilmu pengetahuan yang didukung sumberdaya yang memadai dan berkualitas Banyaknya pertimbangan tek
许可是国家单方面批准社区合法执行一项行为或活动的过程。从某种意义上说，进程的本质是国家管理文书的一部分，针对公民进行法律不允许的后续活动和损害其他活动。其中重要的基础设施几乎总是必不可少的，并且到处都有相关的利用环境的活动。建筑的功能既可以作为个人居住，也可以作为商业活动的办公场所，同时也可以作为商业活动在自然资源领域的配套基础设施成为主要要素。采用规范的法律研究方法进行研究。分析对作为相关科学行为指导的法律原则和法律规则进行了深入的研究。政策设置建立在未来的建筑物，以支持轻松尝试走向一个独立的国家，推进繁荣，公平，我们建议你不要违反法律，技术方面必须继续参考科学支持的技术和人力资源的持续发展，以充分满足技术考虑的丰富程度和质量，如在开放源码软件中，必须重新考虑需要作出承诺的许可概念，而在IMB方面没有承诺必须重新考虑。槟州州务委员会(Perizinan merupakan sebuah)负责国会议员、州务委员会委员、州务委员会委员、州务委员会委员、州务委员会委员、州务委员会委员、州务委员会委员。Dalam arti sebuah, meiliki esensi sebagian sebuah乐器pengendali Negara terhadap tindak laku warga negaranya Dalam kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum serta merugikan oranglain。Salah satu prasarana yang penting dan hampir selalu diperlukan danada terkait seluru kegiatan pmanfaatan lingkungan adalah bangunan。真菌，bangunan baik bagi个人，sebagai, tentinggal perumahan, hinga bangunan untuk kegiatan usaha, perkanteran serta pengiatan usaha, padbidang, pengelolaan, sumya, alam, menjadi unsur yang, utama sebagai prasarana pendukung。克布图罕彭家兰杨dididikasikan tumpang tengeni, mengeni, bangunan, gedung, perlu, dilakukan，彭家兰，mengingat，真菌，彭家兰，geunan, sera, wujudnya, yang, semakin, berkembang, seseing, perkembangan, ilmu彭家兰，技术。Penelitian dilakukan dengan方法Penelitian hukum规范。分析两种类型的差异:一种类型的差异;一种类型的差异;一种类型的差异;Arah Kebijakan pengaturan mendirikan bangunan ke depan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur seakukan dengan tidak melanggar hukum，中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:Berkaca pada penerapan perizan terpadu satu pintu, banyak isu permasalahan yang sejak awal belum dapat diselesaikan khususnya kualitas sumber daya manusia khususnya di daerah。
{"title":"Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur","authors":"Maret Priyanta","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p06","url":null,"abstract":"Licensing is a process with the State unilaterally approving the community do to legally perform a deed or activity. In a sense, a process has the essence of a portion of a governing instrument of the State against citizens for the conduct of the follow-up activities that do not allow by the law and harming the others. One of the important infrastructures and almost always necessary and there are related activities all over the utilization of the environment building. The function of the building is good for the individual as a residential dwelling to the building for Office business activities, as well as supporting business activities in the field of natural resources become the main elements as supporting infrastructure. Research is conducted with normative legal research methods. The analysis is conducted thorough research on the principles and rules of law which are guidelines in the conduct of the related science. Policy settings set up buildings in the future to support ease of Trying Towards an independent Nation, advancing a prosperous, fair, and we recommend that you do not break the law, the technical aspects must remain referenced with continued development of science-supported technologies and human resources adequate to the abundance and quality of technical considerations override as in the OSS with conception of the permit that requires commitment and without commitment regarding the IMB must reconsideration. \u0000Perizinan merupakan sebuah proses dengan negara secara sepihak memberikan persetujuan kepada masyarakat melakukan untuk secara legal melakukan perbuatan atau kegiatan. Dalam arti sebuah proses memiliki esensi sebagian sebuah instrument pengendali Negara terhadap tindak laku warga negaranya dalam kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum serta merugikan orang lain. Salah satu prasarana yang penting dan hampir selalu diperlukan dan ada terkait seluruh kegiatan pemanfaatan lingkungan adalah bangunan. Fungsi bangunan baik bagi individu sebagai tempat tinggal perumahan hingga bangunan untuk kegiatan usaha, perkantoran serta pendukung kegiatan usaha pada bidang pengelolaan sumber daya alam menjadi unsur yang utama sebagai prasarana pendukung. Kebutuhan pengaturan yang diindikasikan tumpang tindih mengenai bangunan gedung perlu dilakukan pengkajian mengingat fungsi bangunan gedung serta wujudnya yang semakin berkembang seiiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui penelitian terhadap asas dan kaidah hukum yang merupakan pedoman dalam berperilaku dengan bersumber dari ilmu pengetahuan terkait. Arah Kebijakan pengaturan mendirikan bangunan ke depan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur sebaiknya dilakukan dengan tidak melanggar hukum, aspek teknis harus tetap diacu dengan terus pengembangan ilmu pengetahuan yang didukung sumberdaya yang memadai dan berkualitas Banyaknya pertimbangan tek","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79597224","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p01
Birkah Latif, Agung Syaputra, Nurul Zashkia, Rifda Aprilia Rusfayanti
In administering a country based on the rule of law, the main element is the enforcement of human rights. In every country still found, there are discriminatory discriminations against citizens, both those that are needed from state actions, and those needed from the community. With the existence of a convention on the protection of special human rights, the state must approve and protect its citizens. Problems that occur in pluralistic Indonesia is in preventing the social life in community. The research method of the paper is an empirical juridical method to answer whether Indonesia handling the enforcement of human rights and review human rights protection in Indonesia when dealing with communities which holding customary law in their community. If the practice of customary law turns out there is discriminatory practices against the tribe or sub-tribe in it, then how does the state uphold human rights?
{"title":"Society Differentiation, Can Human Rights be Protected?: Critical Study of the Tribes Castration on Community (Case Study of Laporo Buton)","authors":"Birkah Latif, Agung Syaputra, Nurul Zashkia, Rifda Aprilia Rusfayanti","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p01","url":null,"abstract":"In administering a country based on the rule of law, the main element is the enforcement of human rights. In every country still found, there are discriminatory discriminations against citizens, both those that are needed from state actions, and those needed from the community. With the existence of a convention on the protection of special human rights, the state must approve and protect its citizens. Problems that occur in pluralistic Indonesia is in preventing the social life in community. The research method of the paper is an empirical juridical method to answer whether Indonesia handling the enforcement of human rights and review human rights protection in Indonesia when dealing with communities which holding customary law in their community. If the practice of customary law turns out there is discriminatory practices against the tribe or sub-tribe in it, then how does the state uphold human rights?","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86631476","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p07
I. Adiananda, I. Pratama, Ida Ayu Brahmantari Manik Utama
Illegal fishing lively going on in the area of the exclusive economic zone is still a threat to Indonesia. This situation is caused by the problem in the law enforcement process. In addressing this issue the Indonesian Supreme Court issued a Circular Letter to reaffirms the implementation of rules and prohibitions against it in UNCLOS 1982, even reap the difference of opinion between the Tribunal Judges that led to differences the verdict in the case. This research aims to analyze the problems and outlines the diversity among the judge ruling against illegal fishing with the promulgation of Circular Letter. This is empirical legal research which analysis documents as the technique. This research showed that in law enforcement against illegal fishing, the Supreme Court issued a circular letter Number 3 the Year 2015 concerning the ban on the overthrow of criminal confinement substitute fines for celebrating the existence of articles 73 on paragraph 3 of UNCLOS 1982. However, in its application in the field of implementation against the circular letter is difficult if the defendant cannot afford or do not want to pay criminal fines, which it is certainly going to lead to a recht vacuum. Against the foregoing, criminal confinement substitutes fines can be applied and does not conflict with Articles 73 paragraph (3) of the UNCLOS 1982 and Articles 102 of The Act of Fisheries, as mandated in the second such provision is there shouldn't be punishment imprisonment and beatings, while criminal confinement have a different understanding with imprisonment. Penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal yang marak terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan masih terdapat problematika dalam proses penegakan hukumnya. Merespon situasi ini, Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mempertegas implementasi terhadap aturan dan larangan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang justru malah menuai perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim yang mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai keberagaman putusan di kalangan hakim agung terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik studi dokumen dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal, terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengenai larangan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda untuk mempertegas keberadaan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Namun dalam penerapannya di lapangan implementasi terhadap Surat Edaran tersebut sulit dilakukan bilamana terdakwa tidak mampu untuk membayar sejumlah pidana denda yang mana hal ini tentunya akan mengakibatkan kekosongan hukum. Terhadap hal tersebut, pidana kurungan s
在印尼专属经济区内，非法捕鱼活动十分猖獗，对印尼仍然是一个威胁。这种情况是由于执法过程中的问题造成的。在处理这一问题时，印度尼西亚最高法院发表了一份通函，重申执行1982年《联合国海洋法公约》针对它的规则和禁令，即使法庭法官之间的意见分歧导致了案件的判决分歧。本研究旨在分析问题，并勾勒出随着通函的颁布，法官对非法捕鱼的裁决的多样性。这是一种以文献分析为技术手段的实证法学研究。本研究表明，在打击非法捕鱼的执法中，最高法院于2015年发布了第3号通函，禁止以推翻刑事监禁代替罚款来庆祝1982年《联合国海洋法公约》第73条第3款的存在。然而，在其适用领域中，针对通函的执行是困难的，如果被告不能支付或不愿支付刑事罚款，这肯定会导致法律真空。在上述情况下，刑事监禁可以代替罚款适用，并且与1982年《联合国海洋法公约》第73条第3款和《渔业法》第102条不冲突，因为第2条规定不应该有监禁和殴打的惩罚，而刑事监禁与监禁有不同的理解。Penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal yang marak terjadi di wilayah Zona economi Ekslusif masih menjadi anaman bagi印度尼西亚。Hal ini dikarenakan masih terdapat problematika dalam procespenegakan hukumnya。自1982年起，我一直在为我的女儿们做着我的女儿们做着我的女儿们做着我的女儿们做着我的女儿们的事情。Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan和menganalis permasalahan mengeni keberagaman putusan di kalangan hakim agung terhadap kasus penangkapan ikan secara非法登船，dikeluarkanya Surat Edaran tersebut。Dalam penelitian ini digunakan方法penelitian hukum empiris, dengan技术研究dokumen dan分析资料。Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal, terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung noor 3 Tahun 2015 mengenai larangan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda untuk mempertegas keberadaan Pasal 73 ayat (3) Konvensi hukum Laut 1982。Namun dalam penerapannya di lapangan implementashahaapakan Surat Edaran terakakan terakaka terakaka terakaka terakaka terakaka terakaka terakaka mampu untuk membayar sejumlah pidana denda yang mana halli tentenya akan mengakibatkan kekosongan hukum。(3) 1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:1 .中文:
{"title":"Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia","authors":"I. Adiananda, I. Pratama, Ida Ayu Brahmantari Manik Utama","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p07","url":null,"abstract":"Illegal fishing lively going on in the area of the exclusive economic zone is still a threat to Indonesia. This situation is caused by the problem in the law enforcement process. In addressing this issue the Indonesian Supreme Court issued a Circular Letter to reaffirms the implementation of rules and prohibitions against it in UNCLOS 1982, even reap the difference of opinion between the Tribunal Judges that led to differences the verdict in the case. This research aims to analyze the problems and outlines the diversity among the judge ruling against illegal fishing with the promulgation of Circular Letter. This is empirical legal research which analysis documents as the technique. This research showed that in law enforcement against illegal fishing, the Supreme Court issued a circular letter Number 3 the Year 2015 concerning the ban on the overthrow of criminal confinement substitute fines for celebrating the existence of articles 73 on paragraph 3 of UNCLOS 1982. However, in its application in the field of implementation against the circular letter is difficult if the defendant cannot afford or do not want to pay criminal fines, which it is certainly going to lead to a recht vacuum. Against the foregoing, criminal confinement substitutes fines can be applied and does not conflict with Articles 73 paragraph (3) of the UNCLOS 1982 and Articles 102 of The Act of Fisheries, as mandated in the second such provision is there shouldn't be punishment imprisonment and beatings, while criminal confinement have a different understanding with imprisonment. \u0000Penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal yang marak terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan masih terdapat problematika dalam proses penegakan hukumnya. Merespon situasi ini, Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mempertegas implementasi terhadap aturan dan larangan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang justru malah menuai perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim yang mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai keberagaman putusan di kalangan hakim agung terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik studi dokumen dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal, terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengenai larangan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda untuk mempertegas keberadaan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Namun dalam penerapannya di lapangan implementasi terhadap Surat Edaran tersebut sulit dilakukan bilamana terdakwa tidak mampu untuk membayar sejumlah pidana denda yang mana hal ini tentunya akan mengakibatkan kekosongan hukum. Terhadap hal tersebut, pidana kurungan s","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87947888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p03
Elda Sofia
To replace the Kyoto Protocol to the UNFCCC post-2020 the Participating Countries of UNFCCC made a new commitment namely Paris Agreement to the UNFCCC. Indonesia has ratified the Paris Agreement to become its national law. In Paris Agreement to the UNFCCC, all Countries should reduce greenhouse gas/GHG emissions following the principle of common but differentiated responsibilities. GHG emissions reductions obligations are set out in a nationally determined contribution/NDC. Within the NDC, Indonesia achieves emission reduction greenhouse gas targets up to 29% on its own and up 41% with international assistance. GHG emissions reductions through the forestry sectors are key sectors in NDC Indonesia at 17.2%. Using the method of normative research through an approach to legislation. After ratified of Paris Agreement to the UNFCCC brings legal implications for Indonesia namely the establishment of the laws on REDD+ in the forestry sector. Efforts made by the government of Indonesia is the establishment of the laws on REDD+. It has found the legal problem which can be a factor inhibiting the achievement of NDC target consisting of law enforcement, legal certainty of forest area. It is suggested that the Government of Indonesia makes regulation on mangrove forest. Untuk menggantikan Kyoto Protocol pasca 2020 Negara Peserta UNFCCC membuat komitmen baru yaitu Paris Agreement to the UNFCCC. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement menjadi hukum nasional. Di dalam Paris Agreement to the UNFCCC, semua negara diberikan kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan prinsip common but differentiated responsibilities. Kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca ditetapkan dalam nationally determined contribution/NDC. Di dalam NDC, Indonesia mempunyai target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan adalah sektor utama dalam NDC Indonesia yaitu sebesar 17.2%. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan. Pasca diratifikasinya Paris Agreement to the UNFCCC membawa implikasi hukum bagi Indonesia yaitu dibentuknya sejumlah peraturan-peraturan terkait REDD+ di sektor kehutanan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Paris Agreement to the UNFCCC sektor kehutanan adalah membentuk sejumlah peraturan-peraturan hukum terkait REDD+. Persoalan-persoalan hukum yang ditemui menjadi faktor penghambat tercapainya target NDC Indonesia yaitu penegakan hukum, kepastian hukum kawasan hutan. Disarankan agar dibentuknya regulasi tentang perlindungan terhadap hutan mangrove.
为取代2020年后的《京都议定书》，《气候变化框架公约》参加国作出了新的承诺，即《巴黎协定》。印度尼西亚已批准《巴黎协定》，使其成为国家法律。《联合国气候变化框架公约》《巴黎协定》要求各国按照共同但有区别的责任原则减少温室气体排放。温室气体减排义务由国家自主贡献(NDC)规定。在国家自主贡献范围内，印尼自主实现了高达29%的温室气体减排目标，在国际援助下实现了41%的减排目标。林业部门的温室气体减排是印尼国家发展中国家的关键部门，减排比例为17.2%。运用规范研究的方法，通过立法的途径进行研究。在批准《巴黎协定》后，《联合国气候变化框架公约》给印度尼西亚带来了法律影响，即在林业部门建立REDD+法律。印度尼西亚政府所做的努力是建立REDD+的法律。发现了制约NDC目标实现的法律问题，包括执法问题、林区法律确定性问题等。建议印尼政府对红树林进行管理。《京都议定书》和《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)成员国承诺将于2020年签署《巴黎协定》。印度尼西亚telah meratifikasi巴黎协定menjadi hukum national。根据《巴黎协定》，联合国气候变化框架公约(UNFCCC)的共同但有区别的责任原则。Kewajiban pengurangan排放气体rumah kaca ditetapkan dalam国家自主贡献/NDC。Di dalam NDC，印度尼西亚mempunyai目标untuk mengurangi排放气体rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internationalPengurangan emisi gas rumah kaca melalui sector kehutanan adalah sector utama dalam NDC Indonesia yyitu sebesar 17.2%。方法penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatiatiyitu melalui pendekatan perundang-undangan。印度尼西亚向《联合国气候变化框架公约》成员国提交了《巴黎协定》。印度尼西亚yaitdibentuknya sejumlah peraturan-peraturan - terkait REDD+ di sektor kehutanan。Upaya-upaya yang dilakukan peremintah印度尼西亚untuk将履行《亚洲巴黎协定》到《联合国气候变化框架公约》部门kehutanan adalah membentuk sejumlah peraturan-peraturan hukum terkait REDD+。personal - alan hukum yang ditemui menjadi faktor penghambat tercapainya target NDC Indonesia yitu penegakan hukum, kepastian hukum kawasan hutan。檀木红树，檀木红树。
{"title":"Implikasi Hukum Paris Agreement Melalui Program REDD+ Berbasis Blue Carbon Di Indonesia","authors":"Elda Sofia","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p03","url":null,"abstract":"To replace the Kyoto Protocol to the UNFCCC post-2020 the Participating Countries of UNFCCC made a new commitment namely Paris Agreement to the UNFCCC. Indonesia has ratified the Paris Agreement to become its national law. In Paris Agreement to the UNFCCC, all Countries should reduce greenhouse gas/GHG emissions following the principle of common but differentiated responsibilities. GHG emissions reductions obligations are set out in a nationally determined contribution/NDC. Within the NDC, Indonesia achieves emission reduction greenhouse gas targets up to 29% on its own and up 41% with international assistance. GHG emissions reductions through the forestry sectors are key sectors in NDC Indonesia at 17.2%. Using the method of normative research through an approach to legislation. After ratified of Paris Agreement to the UNFCCC brings legal implications for Indonesia namely the establishment of the laws on REDD+ in the forestry sector. Efforts made by the government of Indonesia is the establishment of the laws on REDD+. It has found the legal problem which can be a factor inhibiting the achievement of NDC target consisting of law enforcement, legal certainty of forest area. It is suggested that the Government of Indonesia makes regulation on mangrove forest. \u0000Untuk menggantikan Kyoto Protocol pasca 2020 Negara Peserta UNFCCC membuat komitmen baru yaitu Paris Agreement to the UNFCCC. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement menjadi hukum nasional. Di dalam Paris Agreement to the UNFCCC, semua negara diberikan kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan prinsip common but differentiated responsibilities. Kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca ditetapkan dalam nationally determined contribution/NDC. Di dalam NDC, Indonesia mempunyai target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan adalah sektor utama dalam NDC Indonesia yaitu sebesar 17.2%. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan. Pasca diratifikasinya Paris Agreement to the UNFCCC membawa implikasi hukum bagi Indonesia yaitu dibentuknya sejumlah peraturan-peraturan terkait REDD+ di sektor kehutanan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Paris Agreement to the UNFCCC sektor kehutanan adalah membentuk sejumlah peraturan-peraturan hukum terkait REDD+. Persoalan-persoalan hukum yang ditemui menjadi faktor penghambat tercapainya target NDC Indonesia yaitu penegakan hukum, kepastian hukum kawasan hutan. Disarankan agar dibentuknya regulasi tentang perlindungan terhadap hutan mangrove.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76783487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p10
Arman Arman, M. Gaussyah, Darmawan Darmawan
Various problems caused financial problems that are not good in various regions, for example, allocation or expenditure of Regional Fund funds that are not appropriate, suspension of members who are not optimal, and accountability of the use of funds that can not be adjusted and several other things that are excluded. This research aims to determine the concept of good governance, which intended for villages fund are based on laws and regulations and principle good governance. This method uses a type of research an empirical juridical method with an analytical perspective. Based on the results of the study show that the management of village funds can’t normally run in based on good governance, seen from accountability, transparency, and participation in management. This is proven, that whole stakeholder involves development planning deliberations. Then the village aid fund is not by the laws and regulations of the invitation, in this case, each use of Village implementation assistance funds is around 80% has been done because the user must be by the rules that have been determined. But in its implementation there are still individuals working in the management of village funds, meaning that they are not disciplined in carrying out administration, so the implementation has not been maximized. Berbagai masalah timbul karena pengelolaan Dana Desa yang kurang baik di berbagai daerah, misalnya: pengalokasian atau pembelanjaan dana Dana-Desa yang tidak tepat, penyerapan anggaran yang tidak maksimal, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak akurat serta beberapa hal lain yang mengakibatkan pemenuhan hak-hak masyarakat masih ada yang terkesampingkan. Tujuan penelitian mengetahui dan menjelaskan konsep good governance, apakah Pengelolaan dana desa di Gayo Lues sudah sesuai dengan asas good governance. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis empiris dengan melakukan pendekatan preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengelolaan dana desa belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Good Governance, dilihat dari akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dalam pengelolaannya. Hal ini terbukti, bahwa sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dalam perencanaan. Kemudian pengelolaan dana Desa belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini setiap penggunaan dalam melaksanakan kegiatan dana Desa sekitar 80% sudah dilakukan, karena dalam penggunaan harus selalu mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Namun dalam implementasinya masih terjadinya individu-individu yang bekerja dalam pengelolaan dana desa, artinya tidak disiplin dalam menjalankan administrasi, sehingga pelaksanaannya belum maksimal.
各种各样的问题导致了各地区财政出现了不好的问题，例如，区域基金资金分配或支出不合适，成员不优化的暂停，无法调整的资金使用问责等几件被排除在外的事情。本研究旨在确定善治的概念，旨在使乡村基金以法律法规为基础，以原则善治。该方法采用了一种具有分析视角的实证法学研究方法。研究结果表明，从问责制、透明度和管理参与性三个方面来看，村级资金的管理不能在良好治理的基础上正常运行。事实证明，所有利益相关者都参与了发展规划审议。那么村援资金是不受法律法规的邀请的，在这种情况下，每次村援资金的使用都是80%左右已经完成的，因为使用者必须是由已经确定的规则所决定的。但在实施过程中，仍有个人参与村级资金的管理工作，这意味着他们在执行管理时没有纪律，因此没有得到最大限度的实施。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。Tujuan penelitian mengetahui dan menjelaskan konsep good governance, apakah penelolaan dana desa di Gayo Lues sudah sesuai dengan as good governance。药物治疗方法:药物治疗方法:药物治疗方法:药物治疗方法:药物治疗方法。良好的管理，良好的管理，良好的管理，透明的管理和参与的管理。Hal ini terbukti, bahwa sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam Musyawarah perencanan Pembangunan (musrenbang) dalam perencanan。Kemudian pengelolaan dana Desa belum sesuai penggunaan dalam melaksanakan kegiatan dana Desa sekitar 80% sudah dilakukan, karena dalam pengelolaan harus selalu mengikuti regulasi yang telah ditentukan。Namun dalam实行个人自治，个人自治，个人自治，个人自治，个人自治，个人自治，个人自治。
{"title":"Pengelolaan Dana Desa Berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)","authors":"Arman Arman, M. Gaussyah, Darmawan Darmawan","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p10","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p10","url":null,"abstract":"Various problems caused financial problems that are not good in various regions, for example, allocation or expenditure of Regional Fund funds that are not appropriate, suspension of members who are not optimal, and accountability of the use of funds that can not be adjusted and several other things that are excluded. This research aims to determine the concept of good governance, which intended for villages fund are based on laws and regulations and principle good governance. This method uses a type of research an empirical juridical method with an analytical perspective. Based on the results of the study show that the management of village funds can’t normally run in based on good governance, seen from accountability, transparency, and participation in management. This is proven, that whole stakeholder involves development planning deliberations. Then the village aid fund is not by the laws and regulations of the invitation, in this case, each use of Village implementation assistance funds is around 80% has been done because the user must be by the rules that have been determined. But in its implementation there are still individuals working in the management of village funds, meaning that they are not disciplined in carrying out administration, so the implementation has not been maximized. \u0000Berbagai masalah timbul karena pengelolaan Dana Desa yang kurang baik di berbagai daerah, misalnya: pengalokasian atau pembelanjaan dana Dana-Desa yang tidak tepat, penyerapan anggaran yang tidak maksimal, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak akurat serta beberapa hal lain yang mengakibatkan pemenuhan hak-hak masyarakat masih ada yang terkesampingkan. Tujuan penelitian mengetahui dan menjelaskan konsep good governance, apakah Pengelolaan dana desa di Gayo Lues sudah sesuai dengan asas good governance. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis empiris dengan melakukan pendekatan preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengelolaan dana desa belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Good Governance, dilihat dari akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dalam pengelolaannya. Hal ini terbukti, bahwa sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dalam perencanaan. Kemudian pengelolaan dana Desa belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini setiap penggunaan dalam melaksanakan kegiatan dana Desa sekitar 80% sudah dilakukan, karena dalam penggunaan harus selalu mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Namun dalam implementasinya masih terjadinya individu-individu yang bekerja dalam pengelolaan dana desa, artinya tidak disiplin dalam menjalankan administrasi, sehingga pelaksanaannya belum maksimal.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80807066","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08
I. D. H. Yudiawan
The Bali Province Regulation No. 3 2001 Article 10 paragraph (1) stated that village income is one of the other legitimate income. In the article there is uncertainty in the meaning of Article 10 paragraph (1) letter e, because in the explanation clause there is no further explanation about “other legitimate income”. Traditional villages use natural resources in their area such as tourist areas as village income. In the Presidential Regulation No. 87 of 2016 about the Illegal Levy Eradication Task Force, the levies carried out by Pakraman village against retribution to tourist areas are categorized as illegal levies by the task force teams as happened at the sunrise beach. This study aims to understand and explore the legal protection within the levies carried out on tourism objects and the urgency of the legal protection for Pakraman village to collect retribution from tourist attractions in the area of ??Pakraman village or adat village. This study used normative legal research methods. The results of this study are based on Act No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, stated that for tourist area entrance fees are regulated in Article 127 (i), which should be managed by the regional government, because it is a statutory mandate.. For example 2 tourist attractions, Tanah Lot in Tabanan and Taman Ayun in Badung. This management model is needed by the government and Pakraman village to avoid indications of extortion. The urgency of the legal regulation here is very much needed by Adat village. Dalam Perda Provinsi Bali No 3 2001 Pasal 10 ayat (1) telah disebutkan bahwa pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan lainnya yang sah. Dalam pasal tersebut terjadi ketidakjelasan makna dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, karena dilihat dalam penjelasannya tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan apa yang dinamakan pendapatan lain yang sah. Desa adat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya seperti kawasan wisata sebagai pendapatan desa. Dalam Peraturan presiden No 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Dan Pungutan Liar, pungutan yang dilakukan oleh desa Pakraman terhadap retribusi masuk kawasan wisata dikategorikan sebagai pungutan liar oleh tim saber pungli seperti yang terjadi di pantai matahari terbit.Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami payung hukum dalam pungutan yang dilakukan pada obyek pariwisata dan urgensi dari payung hukum bagi desa Pakraman untuk melakukan pemungutan retribusi masuk kawasan obyek wisata yang ada di kawasan desa Pakraman atau desa adat. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk pungutan masuk kawasan wisata sudah diatur dalam Pasal 127 huruf i, yang seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah karena merupakan mandat peraturan perundang- undangan. Mengambil contoh 2 tempat wisata yaitu Tanah Lot yang ada di K
巴厘省2001年第3号条例第10条第(1)款规定，村民收入是其他合法收入之一。在该条中，第10条第(1)款e字母的含义存在不确定性，因为在解释条款中没有对“其他合法收入”作进一步解释。传统村落利用景区等自然资源作为村落收入。在2016年第87号总统令“消除非法征税特别工作组”中，帕克拉曼村针对旅游区的报复行为进行的征税被特别工作组归类为“日出海滩”事件的非法征税。本研究旨在了解和探讨对旅游对象进行征税的法律保护，以及对Pakraman村在?? ?地区向旅游景点征收报复的法律保护的紧迫性。Pakraman村或adat村。本研究采用规范的法律研究方法。本研究的结果基于2009年第28号关于区域税收和区域报复的法案，该法案指出，对于旅游区的入场费在第127 (i)条中进行了规定，应由地区政府管理，因为这是法定授权。例如2个旅游景点，塔巴南的塔纳Lot和巴东的塔曼Ayun。这种管理模式是政府和Pakraman村所需要的，以避免敲诈的迹象。Adat村非常需要这里的法律法规的紧迫性。Dalam Perda province No . 3 2001 Pasal 10 ayat (1) telah disebutkan bahwa pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan lainnya yang sah。Dalam pasal tersebut terjadi ketidakjelasan makna Dalam pasal 10 ayat (1) huruf, karena dilihat Dalam penjelasannya tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan apa yang dinamakan pendapatan lain yang sah。Desa adat memanfaatkan suma daya alam yang adan di daerahnya seperti kawasan wisata sebagai pendapatan Desa。达伦州主席第87号(2016年12月1日)，当选为邦姑丹骗子，邦姑丹yang dilakukan oleh desa Pakraman terhadap retribusi masuk kawasan wisata dikategorikan sebagai邦姑丹骗子oleh saber pungli seperti yang terjadi di pantai matahari terbit。Penelitian ini bertujuan为她memahami丹mendalami payung hukum dalam pungutan杨dilakukan篇obyek pariwisata丹urgensi达里语payung hukum bagi desa Pakraman为她melakukan pemungutan retribusi masuk kawasan obyek wisata杨ada di kawasan desa Pakraman atau desa adat。Penelitian ini mengunakan方法Penelitian hukum标准化。Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari Undang - Undang noor 28 Tahun 2009, tanjak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk pungutan masuk kawasan wisata sudah diatur dalam Pasal 127 huruf i, yang seharusnya dikelola oleh peremintah Daerah karena merupakan命令peraturan perundang- undangan。孟山比勒(蒙古语)2个寺庙寺庙，寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙寺庙。彭格洛兰和彭格洛兰的模型都是由印度的彭格洛兰和印度的彭格洛兰组成的。urgeni payung hukum disini sangat diperlukan oleh desa。
{"title":"Pendapatan Desa Adat : Kontruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar","authors":"I. D. H. Yudiawan","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08","url":null,"abstract":"The Bali Province Regulation No. 3 2001 Article 10 paragraph (1) stated that village income is one of the other legitimate income. In the article there is uncertainty in the meaning of Article 10 paragraph (1) letter e, because in the explanation clause there is no further explanation about “other legitimate income”. Traditional villages use natural resources in their area such as tourist areas as village income. In the Presidential Regulation No. 87 of 2016 about the Illegal Levy Eradication Task Force, the levies carried out by Pakraman village against retribution to tourist areas are categorized as illegal levies by the task force teams as happened at the sunrise beach. This study aims to understand and explore the legal protection within the levies carried out on tourism objects and the urgency of the legal protection for Pakraman village to collect retribution from tourist attractions in the area of ??Pakraman village or adat village. This study used normative legal research methods. The results of this study are based on Act No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, stated that for tourist area entrance fees are regulated in Article 127 (i), which should be managed by the regional government, because it is a statutory mandate.. For example 2 tourist attractions, Tanah Lot in Tabanan and Taman Ayun in Badung. This management model is needed by the government and Pakraman village to avoid indications of extortion. The urgency of the legal regulation here is very much needed by Adat village. \u0000Dalam Perda Provinsi Bali No 3 2001 Pasal 10 ayat (1) telah disebutkan bahwa pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan lainnya yang sah. Dalam pasal tersebut terjadi ketidakjelasan makna dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, karena dilihat dalam penjelasannya tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan apa yang dinamakan pendapatan lain yang sah. Desa adat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya seperti kawasan wisata sebagai pendapatan desa. Dalam Peraturan presiden No 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Dan Pungutan Liar, pungutan yang dilakukan oleh desa Pakraman terhadap retribusi masuk kawasan wisata dikategorikan sebagai pungutan liar oleh tim saber pungli seperti yang terjadi di pantai matahari terbit.Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami payung hukum dalam pungutan yang dilakukan pada obyek pariwisata dan urgensi dari payung hukum bagi desa Pakraman untuk melakukan pemungutan retribusi masuk kawasan obyek wisata yang ada di kawasan desa Pakraman atau desa adat. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk pungutan masuk kawasan wisata sudah diatur dalam Pasal 127 huruf i, yang seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah karena merupakan mandat peraturan perundang- undangan. Mengambil contoh 2 tempat wisata yaitu Tanah Lot yang ada di K","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88725553","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：