Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06
Tari Kharisma Handayani, S. Sanusi, Darmawan Darmawan
Letter of Credit is one of the payment instruments in international business transactions. Based on the agreement to issue a Letter of Credit, the Letter of Credit is issued by the issuing bank at the request of the applicant as the importer. The Letter of Credit agreement that is used by banks in general is a standard agreement that the clause has been prepared in advance by the bank. The imbalance in the standard agreement can be used by parties whose bargaining position is stronger to abuse the situation. The purpose of this study is to analyze national law and international law related to the issuance of Letter of Credit. The next objective is to analyze the application of the principle of balance in the agreement to issue Letter of Credit as an international business transaction. The type of research used is normative legal research using a statutory approach, the sources of legal materials used based on library research are analyzed qualitatively. The results of the study revealed that whether the principle of balance in the Letter of Credit issuance agreement had been realized in the practice of international business transactions. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan secara elektronik sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU No 42 Thn 1999 tentang “Jaminan Fidusia” (selanjutnya disingkat UUJF). Pendaftaran tersebut haruslah diajukan dalam jangka waktu selama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No 21 Thn 2015 tentang “Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia”. Namun, dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan terhadap pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang melewati jangka waktu. Jenis penelitian yang dipakai ialah “penelitian hukum normatif”. Pada penelitian normatif mengkaji asas-asas dan norma-norma serta bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa notaris secara perdata bertanggung jawab terhadap keterlambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Keterlambatan pendaftaran yang disebabkan oleh kelalaian notaris merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum. Apabila notaris dalam masa 30 hari tidak melakukan pendaftaran dan pada saat didaftarkan jaminan fidusia secara elektronik pada sistem secara otomatis ditolak, maka hal tersebut adalah menjadi tanggungjawab notaris, apabila nantinya ada kerugian dari pihak kreditur maka notaris dapat digugat, artinya dapat dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun secara perdata
信用证是国际商务交易中的一种支付工具。根据开立信用证的协议，信用证是由开证行应申请人作为进口商的要求开立的。一般银行使用的信用证协议是一种标准的协议，该条款是由银行事先准备好的。标准协议中的不平衡可以被议价地位较强的当事人滥用。本研究的目的是分析与信用证签发有关的国内法和国际法。下一个目标是分析余额原则在作为国际商业交易的信用证开立协议中的应用。使用的研究类型是使用法定方法的规范性法律研究，基于图书馆研究使用的法律资料来源进行定性分析。研究结果揭示了信用证开证协议中的余额原则在国际商务交易实践中是否得到了实现。(1) 1999年第42号《中华人民共和国人民共和国》(selanjutnya disingkat UUJF)。penaftaran tersebut haruslah diajukan dalam jangka waktu selama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan peremerintah RI No . 21然后2015 tentang“Tata Cara Pendaftaran fidusia dan Biaya pembuatan akta jaminan fidusia”。Namun, dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan terhadap pendaftaran jaminfidusia tersebut。Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertanggungjawaban公证是secara perdata terhahapa pendaftaran jamisia secara electronics electronics yang melewati janka waktu。Jenis penelitian yang dipakai ialah“penelitian hukum normatim”。蒙卡吉地区的帕达佩利特正态化- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hasil penelitian mengungkapkan bawa公证人是一个特殊的人，他是一个特殊的人，他是一个特殊的人，他是一个特殊的人。Keterlambatan pendaftaran yang disebabkan oleh kelalaian公证是merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum。翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为
{"title":"Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan","authors":"Tari Kharisma Handayani, S. Sanusi, Darmawan Darmawan","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06","url":null,"abstract":"Letter of Credit is one of the payment instruments in international business transactions. Based on the agreement to issue a Letter of Credit, the Letter of Credit is issued by the issuing bank at the request of the applicant as the importer. The Letter of Credit agreement that is used by banks in general is a standard agreement that the clause has been prepared in advance by the bank. The imbalance in the standard agreement can be used by parties whose bargaining position is stronger to abuse the situation. The purpose of this study is to analyze national law and international law related to the issuance of Letter of Credit. The next objective is to analyze the application of the principle of balance in the agreement to issue Letter of Credit as an international business transaction. The type of research used is normative legal research using a statutory approach, the sources of legal materials used based on library research are analyzed qualitatively. The results of the study revealed that whether the principle of balance in the Letter of Credit issuance agreement had been realized in the practice of international business transactions. \u0000Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan secara elektronik sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU No 42 Thn 1999 tentang “Jaminan Fidusia” (selanjutnya disingkat UUJF). Pendaftaran tersebut haruslah diajukan dalam jangka waktu selama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No 21 Thn 2015 tentang “Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia”. Namun, dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan terhadap pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang melewati jangka waktu. Jenis penelitian yang dipakai ialah “penelitian hukum normatif”. Pada penelitian normatif mengkaji asas-asas dan norma-norma serta bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa notaris secara perdata bertanggung jawab terhadap keterlambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Keterlambatan pendaftaran yang disebabkan oleh kelalaian notaris merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum. Apabila notaris dalam masa 30 hari tidak melakukan pendaftaran dan pada saat didaftarkan jaminan fidusia secara elektronik pada sistem secara otomatis ditolak, maka hal tersebut adalah menjadi tanggungjawab notaris, apabila nantinya ada kerugian dari pihak kreditur maka notaris dapat digugat, artinya dapat dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun secara perdata","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78410943","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p04
I. N. Suantra, M. Nurmawati
The Self-service shop developing into the countryside, however there are those who do not have licenses and violated licensing regulation. Therefore, violations of law were identified and analyzed by supermarkets, and law enforcement by SATPOL PP against these violations. Research uses normative legal research methods; the approach is the legislative approach, concepts, and philosophy. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials and the results of interviews with informants. The arrangement of the Self-service shop’s licenses is performed with Local Regulation, Regent Regulation, Regulation of Mayor, and/or the Mayor's Decision, the Mayor's Instructions and Regent's Circular Letter. Klungkung District does not have a regulation for supermarket yet. The legality of the Self-service shop is in the form of IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, and DUPP. Tabanan and Klungkung District use SIUP and TDP. The law infringement of the Self-service shop is: violation of working time, distance of location, not having an IUTS, not applying a new license application in moving the location, and selling liquor. The law enforcement conducted by providing verbal warning, written warning, founding, applying for the licenses, and/or business suspension. The legality of the Self-service shop must use IUTS, and Klungkung District immediately formed regulation for the Self-service shop are. The un-licensed Self-service shop are monitored and evaluated continuously and identified the licenses that have been issued. Law enforcement for unlicensed and illegal Self-service shops that are permitted to be done explicitly and consistently so as not to cause injustice in society. Toko swalayan menjamur hingga ke pedesaan, namun ada yang tidak berizin, dan melanggar ketentuan perizinan. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelanggaran hukum oleh toko swalayan, dan penegakan hukum oleh SATPOL PP terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif; pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta hasil wawancara dengan informan. Pengaturan izin toko swalayan dilakukan dengan Perda, Perbup, Perwali, dan/atau Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Bupati. Kabupaten Klungkung belum memiliki Perda toko swalayan. Legalitas toko swalayan berbentuk IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, dan DUPP. Kabupaten Tabanan dan Klungkung menggunakan SIUP dan TDP. Pelanggaran hukum toko swalayan yaitu: pelanggaran jam kerja, jarak lokasi, tidak memiliki IUTS, tidak mengajukan permohonan izin baru dalam memindahkan lokasi, dan menjual minuman beralkohol. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan peringatan lisan, tertulis, pembinaan, mengajukan izin, dan/atau pembekuan usaha. Legalitas toko swalayan supaya menggunakan IUTS, dan Kabupaten Klungkung segera membentuk Perda toko swalayan. Toko swalayan yang tidak berizin supaya dim
自助商店向农村发展，但也有一些没有许可证，违反许可证管理的。因此，超市对违法行为进行识别和分析，并由SATPOL PP对这些违法行为进行执法。研究采用规范的法律研究方法;方法是立法方法、概念和哲学。数据来源包括一级、二级和三级法律材料以及与举报人的访谈结果。自助商店执照的安排按照地方法规、摄政法规、市长法规和/或市长决定、市长指示和摄政通函执行。九龙区还没有超市的条例。自助商店的合法性以IUTS/IUTM、IUPP、DUTS、DUPP的形式存在。塔巴南和九龙区使用SIUP和TDP。自助商店的违法行为有:违反营业时间、营业地点距离、无营业执照、搬迁时未重新申请营业执照、销售酒类。采取口头警告、书面警告、查封、申请许可、停业等执法措施。合法的自助商店必须使用IUTS，而九龙区立即形成了对自助商店的规定。对无证自助服务商店进行持续监控和评估，并识别已颁发的许可证。对无牌和非法的自助商店的执法，允许明确和一致地进行，以免造成社会不公正。东京斯瓦拉扬menjamur hingga ke pedesaan, namun ada yang tidak berizin, dan melanggar ketentuan perizinan。Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelanggaran hukum oleh toko swalayan, dan penegakan hukum oleh SATPOL PP terhadap pelanggaran tersebut。Penelitian menggunakan方法;Penelitian hukum规范;Pendekatannya yitu pendekatan perundang-undangan, konsep, Dan filsafat。夏季数据terdiri数据为bahan hukum primer, sekunder，和tersier seri数据。Pengaturan izin toko swalayan dilakukan dengan Perda, Perbup, Perwali, dan/atau Keputusan Walikota, intksi Walikota dan Surat Edaran Bupati。Kabupaten Klungkung belum memoriliki Perda toko swalayan。Legalitas toko swalayan berbentuk IUTS/IUTM, IUPP, DUTS，和DUPP。Kabupaten Tabanan dan Klungkung menggunakan SIUP dan TDP。Pelanggaran hukum toko swalayan yitu: Pelanggaran jam kerja, jarak lokasi, tidak memiliki IUTS, tidak mengajukan permohonan izin baru dalam memindahkan lokasi, dan menjual minumumumalkoi。Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan peringatan lisan, tertulis, pembinaan, mengajukan izin, dan/atau pengkuan usaha。Legalitas toko swalayan supaya menggunakan IUTS, dan Kabupaten Klungkung segera membentuk Perda toko swalayan。东京斯瓦拉延杨树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树、黄树。Penegakan hukum terhadap toko swayan yang tidak berizin dan melanggar izin supaya dilakukan secara tegas dan持续agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat。
{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali","authors":"I. N. Suantra, M. Nurmawati","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p04","url":null,"abstract":"The Self-service shop developing into the countryside, however there are those who do not have licenses and violated licensing regulation. Therefore, violations of law were identified and analyzed by supermarkets, and law enforcement by SATPOL PP against these violations. Research uses normative legal research methods; the approach is the legislative approach, concepts, and philosophy. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials and the results of interviews with informants. The arrangement of the Self-service shop’s licenses is performed with Local Regulation, Regent Regulation, Regulation of Mayor, and/or the Mayor's Decision, the Mayor's Instructions and Regent's Circular Letter. Klungkung District does not have a regulation for supermarket yet. The legality of the Self-service shop is in the form of IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, and DUPP. Tabanan and Klungkung District use SIUP and TDP. The law infringement of the Self-service shop is: violation of working time, distance of location, not having an IUTS, not applying a new license application in moving the location, and selling liquor. The law enforcement conducted by providing verbal warning, written warning, founding, applying for the licenses, and/or business suspension. The legality of the Self-service shop must use IUTS, and Klungkung District immediately formed regulation for the Self-service shop are. The un-licensed Self-service shop are monitored and evaluated continuously and identified the licenses that have been issued. Law enforcement for unlicensed and illegal Self-service shops that are permitted to be done explicitly and consistently so as not to cause injustice in society. \u0000Toko swalayan menjamur hingga ke pedesaan, namun ada yang tidak berizin, dan melanggar ketentuan perizinan. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelanggaran hukum oleh toko swalayan, dan penegakan hukum oleh SATPOL PP terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif; pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta hasil wawancara dengan informan. Pengaturan izin toko swalayan dilakukan dengan Perda, Perbup, Perwali, dan/atau Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Bupati. Kabupaten Klungkung belum memiliki Perda toko swalayan. Legalitas toko swalayan berbentuk IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, dan DUPP. Kabupaten Tabanan dan Klungkung menggunakan SIUP dan TDP. Pelanggaran hukum toko swalayan yaitu: pelanggaran jam kerja, jarak lokasi, tidak memiliki IUTS, tidak mengajukan permohonan izin baru dalam memindahkan lokasi, dan menjual minuman beralkohol. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan peringatan lisan, tertulis, pembinaan, mengajukan izin, dan/atau pembekuan usaha. Legalitas toko swalayan supaya menggunakan IUTS, dan Kabupaten Klungkung segera membentuk Perda toko swalayan. Toko swalayan yang tidak berizin supaya dim","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78035223","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p02
I. M. Udiana, I. M. Sarjana
The foreign workers are one of the important asset supporting business activities in the globalization era. However, an easy requirement for a foreign worker who works in Indonesia such as dropping language requirement tends to decrease local worker opportunity. The aim of this study to elaborate on the impact of cutting language requirement for foreign workers in new Indonesian regulation. This study uses a comparative approach. The study indicates that Article 36 of the Minister of Manpower Regulation Number 16 of 2015 is contrary to the higher legal norm, namely Article 33 of Law Number 24 of 2009. Based on Stufenbau Theory concerning the Act No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Law and Regulation, the lower level will be not applicable. Therefore, revision for the Decree of Manpower Regulation is needed to legal certainty and fairly opportunity for local workers.
{"title":"Do The Foreign Workers Need To Speak Indonesian?","authors":"I. M. Udiana, I. M. Sarjana","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p02","url":null,"abstract":"The foreign workers are one of the important asset supporting business activities in the globalization era. However, an easy requirement for a foreign worker who works in Indonesia such as dropping language requirement tends to decrease local worker opportunity. The aim of this study to elaborate on the impact of cutting language requirement for foreign workers in new Indonesian regulation. This study uses a comparative approach. The study indicates that Article 36 of the Minister of Manpower Regulation Number 16 of 2015 is contrary to the higher legal norm, namely Article 33 of Law Number 24 of 2009. Based on Stufenbau Theory concerning the Act No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Law and Regulation, the lower level will be not applicable. Therefore, revision for the Decree of Manpower Regulation is needed to legal certainty and fairly opportunity for local workers.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83020340","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-31DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p09
Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis, M. Nur, S. Sanusi
Letter of Credit is one of the payment instruments in international business transactions. Based on the agreement to issue a Letter of Credit, the Letter of Credit is issued by the issuing bank at the request of the applicant as the importer. The Letter of Credit agreement that is used by banks, in general, is a standard agreement that the clause has been prepared in advance by the bank. The imbalance in the standard agreement can be used by parties whose bargaining position is stronger to abuse the situation. The purpose of this study is to analyze national law and international law related to the issuance of the Letter of Credit. The next objective is to analyze the application of the principle of balance in the agreement to issue the Letter of Credit as an international business transaction. The type of research used is normative legal research using a statutory approach, the sources of legal materials used based on library research are analyzed qualitatively. The results of the study revealed that whether the principle of balance in the Letter of Credit issuance agreement had been realized in the practice of international business transactions. Letter of Credit adalah salah satu instrumen pembayaran dalam transaksi bisnis internasional. Atas dasar perjanjian penerbitan Letter of Credit maka Letter of Credit diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon selaku importir. Perjanjian penerbitan Letter of Credit yang dipakai perbankan pada umumnya adalah perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya oleh bank. Ketidakseimbangan dalam perjanjian baku dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bargaining position-nya lebih kuat untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum nasional dan hukum internasional yang terkait dengan penerbitan Letter of Credit. Tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit sebagai transaksi bisnis internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa apakah asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit telah terwujud dalam praktik transaksi bisnis internasional.
信用证是国际商务交易中的一种支付工具。根据开立信用证的协议，信用证是由开证行应申请人作为进口商的要求开立的。一般来说，银行所使用的信用证协议是一种标准的协议，该条款是由银行事先准备好的。标准协议中的不平衡可以被议价地位较强的当事人滥用。本研究的目的是分析与信用证签发有关的国内法和国际法。下一个目标是分析余额原则在作为国际商业交易的信用证开立协议中的应用。使用的研究类型是使用法定方法的规范性法律研究，基于图书馆研究使用的法律资料来源进行定性分析。研究结果揭示了信用证开证协议中的余额原则在国际商务交易实践中是否得到了实现。信用证adalah salah satu instruments pembayaran dalam transaksi bisnis international。信用证的英文:信用证的英文:信用证的英文:银行的英文:银行的英文:银行的英文:银行的英文:银行的英文:银行的英文:银行的英文:银行的英文:Perjanjian penbitan信用证yang dipakai perbankan pada umumnya adalah Perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya oleh银行。Ketidakseimbangan dalam perjanjian baku dapat dimanfaatkan oleh pihak yang讨价还价的立场-nya lebih kuat untuk melakukan penyalahgunaan keadaan。Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis hukum national danhukum international yang terkait dengan penbitan信用证。Tujuan selanjutnya adalah untuk menganalis penerapan as keseimbangan dalam perjanjian penerbitan信用证sebagai transaksi bisnis international。Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukan normatiatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakan dianalis secara qualitence。信用证信用证:telah terwujud dalam praktik transaksi bisnis international。
{"title":"Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional","authors":"Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis, M. Nur, S. Sanusi","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p09","url":null,"abstract":"Letter of Credit is one of the payment instruments in international business transactions. Based on the agreement to issue a Letter of Credit, the Letter of Credit is issued by the issuing bank at the request of the applicant as the importer. The Letter of Credit agreement that is used by banks, in general, is a standard agreement that the clause has been prepared in advance by the bank. The imbalance in the standard agreement can be used by parties whose bargaining position is stronger to abuse the situation. The purpose of this study is to analyze national law and international law related to the issuance of the Letter of Credit. The next objective is to analyze the application of the principle of balance in the agreement to issue the Letter of Credit as an international business transaction. The type of research used is normative legal research using a statutory approach, the sources of legal materials used based on library research are analyzed qualitatively. The results of the study revealed that whether the principle of balance in the Letter of Credit issuance agreement had been realized in the practice of international business transactions. \u0000Letter of Credit adalah salah satu instrumen pembayaran dalam transaksi bisnis internasional. Atas dasar perjanjian penerbitan Letter of Credit maka Letter of Credit diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon selaku importir. Perjanjian penerbitan Letter of Credit yang dipakai perbankan pada umumnya adalah perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya oleh bank. Ketidakseimbangan dalam perjanjian baku dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bargaining position-nya lebih kuat untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum nasional dan hukum internasional yang terkait dengan penerbitan Letter of Credit. Tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit sebagai transaksi bisnis internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa apakah asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit telah terwujud dalam praktik transaksi bisnis internasional.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87333411","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05
Aryo Dwi Prasnowo, S. Badriyah
Businessman are required to increase the efficiency of transaction time in serving consumers, therefore a practical agreement is made and the contents have been determined by one party so that the other party does not have the opportunity to negotiate and is in the position of "take it or leave it". The standard agreement does not reflect the principle of the balance of the parties to the contract. The method used in this study is normative juridical, which refers to legal norms contained in the legislation, court decisions, using data in the form of qualitative data and using a descriptive analytical approach. In the event of an imbalance during the formation or arrangement of an agreement, the contents of the agreement or implementation of the agreement, the principle of balance is present by offering a general responsibility for the application of a variety of norms as well as assessing and determining whether there is a fair agreement. To create a balance of rights and obligations of the parties in this case, an agreement needs to contain the principle of balance, fairness and fairness which is a guideline as well as a sign in regulating and forming agreements that will be made so that eventually it will become an agreement that applies to the parties.
{"title":"Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku","authors":"Aryo Dwi Prasnowo, S. Badriyah","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05","url":null,"abstract":"Businessman are required to increase the efficiency of transaction time in serving consumers, therefore a practical agreement is made and the contents have been determined by one party so that the other party does not have the opportunity to negotiate and is in the position of \"take it or leave it\". The standard agreement does not reflect the principle of the balance of the parties to the contract. The method used in this study is normative juridical, which refers to legal norms contained in the legislation, court decisions, using data in the form of qualitative data and using a descriptive analytical approach. In the event of an imbalance during the formation or arrangement of an agreement, the contents of the agreement or implementation of the agreement, the principle of balance is present by offering a general responsibility for the application of a variety of norms as well as assessing and determining whether there is a fair agreement. To create a balance of rights and obligations of the parties in this case, an agreement needs to contain the principle of balance, fairness and fairness which is a guideline as well as a sign in regulating and forming agreements that will be made so that eventually it will become an agreement that applies to the parties.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72538221","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p07
Putu Oka Surya Atmaja
Conventional law of proving the record of a person's conversation (tapping results) is not yet accepted as evidence in the court. Along with technological developments, criminal law also began to evolve so the way to prove difficult criminal act also evolve following it, this development technology also affecting the methods to gain evidence such as, the result of wiretapping (recording of conversations) in the form of recordings of speech, electronic data and other types of data is now acceptable and used in evidence in court. The purpose of this study is to compare and find out about the Criminal Classification in each of the countries that are the object of this research, and the tapping mechanisms that apply to each country's legal system, both Indonesia and the UK. In this Research used Normative Research Method, with 2 approaches, statute approach, and comparative approach. The results of this study illustrate that For now in Indonesia there is no clear wiretapping mechanism set out in one Act since the wiretapping mechanisms are restored to agencies requiring information. With so many authorities / agencies granting permission to tackle various laws in Indonesia from the Chief of Police, the Attorney General, the Chairman of the Court and the Chairman of the KPK (Commission Against Corruption), make no control mechanism against the tapping information obtained, and will be harmful if the information is misused. If we compare with the United Kingdom, legislation governing electronic communication interception is regulated only in 1 (one) Act. Menurut hukum pembuktian yang konvensional, hasil rekaman percakapan seseorang (hasil penyadapan) belum dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, namun kini penyadapan kerap digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum pidana pun mulai berkembang sehinga cara-cara pembuktian terhadap tindak pidana yang sulit dibuktikan juga berkembang, hingga hasil dari penyadapan (rekaman pembicaraan) berupa data rekaman pembicaraan, data elektronik, dan jenis data lainnya kini dapat diterima dan digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan mengetahui mengenai klasifikasi tindak pidana dan mekanisme penyadapan yang berlaku berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan Inggris. Dalam Penelitian ini digunakan Metode Penelitian Normatif, dengan 2 pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa belum ada mekanisme penyadapan yang jelas yang diatur dalam satu UU di Indonesia, karena mekanisme penyadapan dikembalikan lagi kepada instansi yang membutuhkan informasi. Inggris mengklasifikasikan suatu tindak pidana berdasarkan derajat kesalahannya, namun Indonesia menggolongkan tindak pidana menjadi 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Banyaknya otoritas/ instansi yang memberikan ijin untuk melakukan penyadapan di berbagai UU di In
传统的证明一个人的谈话记录(窃听结果)的法律尚未被法庭接受为证据。随着科技的发展，刑法也开始演变，所以证明困难的犯罪行为的方式也随之演变，这种技术的发展也影响了获取证据的方法，例如，以录音的形式窃听(记录谈话)的结果，电子数据和其他类型的数据现在是可以接受的，并在法庭上用作证据。本研究的目的是比较和了解作为本研究对象的每个国家的刑事分类，以及适用于每个国家法律制度的挖掘机制，包括印度尼西亚和英国。本研究采用规范性研究方法，分为法规法和比较法两种研究方法。本研究的结果表明，目前在印度尼西亚，由于窃听机制恢复到需要信息的机构，因此在一个法案中没有明确的窃听机制。在印尼，警察局长、总检察长、法院主席和肃贪委员会主席等许多当局/机构都允许处理各种法律问题，因此没有针对窃听信息的控制机制，如果信息被滥用，将是有害的。如果我们与英国进行比较，有关电子通信拦截的立法仅在1(1)法案中进行监管。【翻译】menuut hukum penbuktian yang konven常规，hasil rekaman percakapan seseorang (hasil penyadapan) belum dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, namun kini penyadapan kerap digunakan。中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:图juan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan danmengetahui mengenai kllasifikasi tindak pidana danmekanisme penyadapan yang berlaku berdasarkan系统hukum di Indonesia daninggris。Dalam Penelitian ini digunakan Metode Penelitian Normatif, dengan 2 pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan(法规方法)，dan pendekatan perbandingan(比较方法)。哈西尔达里penelitian ini menjabarkan bahwa belum和mekanisme penyadapan yang jelas yang diatur dalam satu di印度尼西亚，karena mekanisme penyadapan dikembalikan lagi kepada即时yang membutuhkan informasi。Inggris mengklasifikasikan suatu tindak pidana berdasarkan derajat kesalahannya, namun印度尼西亚menggolongkan tindak pidana menjadi 2 (dua) kategori yitu kejahatan dan pelanggaran。Banyaknya otoritas/ instanyangmemberikan ijin untuk melakukan penyadapan di berbagai udi Indonesia mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Pengadilan dan Ketua KPK (kolektif)， member tidak adanya mekanisme control terhadap informasi penyadapan yang diperoleh, dan akan membahayakan jika informasi tersebut disalahgunakan。[j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j]。
{"title":"Comparative Study Mekanisme Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Inggris","authors":"Putu Oka Surya Atmaja","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p07","url":null,"abstract":"Conventional law of proving the record of a person's conversation (tapping results) is not yet accepted as evidence in the court. Along with technological developments, criminal law also began to evolve so the way to prove difficult criminal act also evolve following it, this development technology also affecting the methods to gain evidence such as, the result of wiretapping (recording of conversations) in the form of recordings of speech, electronic data and other types of data is now acceptable and used in evidence in court. The purpose of this study is to compare and find out about the Criminal Classification in each of the countries that are the object of this research, and the tapping mechanisms that apply to each country's legal system, both Indonesia and the UK. In this Research used Normative Research Method, with 2 approaches, statute approach, and comparative approach. The results of this study illustrate that For now in Indonesia there is no clear wiretapping mechanism set out in one Act since the wiretapping mechanisms are restored to agencies requiring information. With so many authorities / agencies granting permission to tackle various laws in Indonesia from the Chief of Police, the Attorney General, the Chairman of the Court and the Chairman of the KPK (Commission Against Corruption), make no control mechanism against the tapping information obtained, and will be harmful if the information is misused. If we compare with the United Kingdom, legislation governing electronic communication interception is regulated only in 1 (one) Act. \u0000Menurut hukum pembuktian yang konvensional, hasil rekaman percakapan seseorang (hasil penyadapan) belum dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, namun kini penyadapan kerap digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum pidana pun mulai berkembang sehinga cara-cara pembuktian terhadap tindak pidana yang sulit dibuktikan juga berkembang, hingga hasil dari penyadapan (rekaman pembicaraan) berupa data rekaman pembicaraan, data elektronik, dan jenis data lainnya kini dapat diterima dan digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan mengetahui mengenai klasifikasi tindak pidana dan mekanisme penyadapan yang berlaku berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan Inggris. Dalam Penelitian ini digunakan Metode Penelitian Normatif, dengan 2 pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa belum ada mekanisme penyadapan yang jelas yang diatur dalam satu UU di Indonesia, karena mekanisme penyadapan dikembalikan lagi kepada instansi yang membutuhkan informasi. Inggris mengklasifikasikan suatu tindak pidana berdasarkan derajat kesalahannya, namun Indonesia menggolongkan tindak pidana menjadi 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Banyaknya otoritas/ instansi yang memberikan ijin untuk melakukan penyadapan di berbagai UU di In","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75972340","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p10
Putu Baruna Giri Waisnawa
Tourism is the third largest contributor to foreign exchange, Indonesia with its diversity and beauty of the island and cultural diversity make Indonesia one of the world's tourism destinations where 2018 numbers of tourists visiting Indonesia reached 11,929,542. Tourists are present are dominated by tourists from China, they come to Indonesia using tour packages from travel which of course with a limited budget, of course, the treatment of tourists come with tour packages with limited budgets will be different, it is very important to provide protection law in the context of racial equality which would certainly provide a balance and justice for foreign tourists, considering tourism is one of the contributors to foreign exchange, this study aims to collaborate legal protection for foreign tourists in the context of human rights, especially in racial equality. This study uses normative research methods with a legislative approach and methods and norms that serve as the basis for acting for citizens and society on what they deem appropriate. The results study show that foreign tourists who travel to Indonesia are protected as stipulated in the provisions of Article 28C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as Article 13 and Article 27 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Article 19 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism ; The right to travel is a right that is owned by everyone. The state has an obligation to respect and protect and fulfill the right to travel. Pariwisata merupakan penyumbang terbesar devisa negara ketiga selain komoditi minyak dan gas, Indonesia dengan keanekaragamannya dan dengan keindahan pulau dan ragam budayanya menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia dimana pada tahun 2018 angka wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 11.929.542 juta jiwa. Wisatawan yang hadir didominasi oleh wisatawan asal cina, dimana mereka pada umumnya datang ke Indonesia menggunakan paket tur dari travel agen yang tentunya dengan anggaran biaya yang terbatas, perbedaan perlakuan terhadap wisatawan yang datang dengan paket tur yang anggarannya terbatas akan berbeda, sangatlah penting untuk memberikan suatu perlindungan hukum dalam konteks kesetaraan ras yang tentunya akan memberikan suatu keseimbangan dan keadilan bagi wisatawan asing, mengingat pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara, studi ini bertujuan untuk mengolaborasi perlindungan hukum bagi wisatawan asing dalam konteks hak asasi manusia khususnya dalam kesetaraan rasial. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan kaedah maupun norma-norma yang menjadi dasar bertindak bagi warga maupun masyarakat terhadap apa yang mereka anggap pantas. Hasil studi menunjukkan bahwa wisatawan asing yang berwisata ke Indonesia mendapat perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28C UUD RI Tahun 1945, serta Pasal 13 dan Pasal 27 UU Nomor 3
旅游业是第三大外汇贡献者，印度尼西亚的多样性和岛屿之美以及文化多样性使印度尼西亚成为世界旅游目的地之一，2018年访问印度尼西亚的游客人数达到11,929,542人。现在的游客主要是来自中国的游客，他们来印尼旅游的旅游套餐当然是有限的预算，当然，游客的待遇与有限的预算来旅游套餐会有所不同，在种族平等的背景下提供保护法是非常重要的，这肯定会为外国游客提供平衡和公正，考虑到旅游业是外汇的贡献者之一，本研究的目的是在人权的背景下，特别是在种族平等的背景下，合作对外国游客的法律保护。本研究采用规范性研究方法和立法方法，以及作为公民和社会在他们认为适当的情况下采取行动的基础的方法和规范。研究结果表明，根据1945年印度尼西亚共和国宪法第28C条的规定，以及1999年关于人权的第39号法律第13条和第27条以及2009年关于旅游的第10号法律第19条的规定，前往印度尼西亚旅游的外国游客受到保护;旅行的权利是每个人都拥有的权利。国家有义务尊重、保护和实现旅行的权利。2018年12月1日，我来到了我的世界，我来到了我的世界，我来到了我的世界，我来到了我的世界，我来到了我的世界。马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。学习如何学习，学习如何学习，学习如何学习，学习如何学习，学习如何学习，学习如何学习，学习如何学习，学习如何学习，学习如何学习，学习如何学习。研究孟古纳坎方法，penelitian normatiatian dengan pendekatan perundang undangan dan kaedah maupun norma-norma yang menjadi dasar bertindak bagi warga maupun masyarakat terhadap apa yang mereka anggap pantas。Hasil studi menunjukkan bahwa wisatawan asing yang berwisata ke Indonesia mendapat perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan 28C UUD RI Tahun 1945, serta Pasal 13和Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 1999 tenang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 UU Nomor 10 Tahun 2009 tenang Kepariwisataan;Hak berwisata merupakan Hak yang dimiliki oleh setiap orange。Negara memoriliki suatu kewajiban untuk menghormati serta melindungi dan memenuhi hahak berwisata, yang tenunya di dalam kegiatan pariwisata teresbut baik wisatwan dan pengusha pariwisata memoriliki hahak dankewajiban。
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Asing dalam Konteks Kesetaraan Rasial di Indonesia","authors":"Putu Baruna Giri Waisnawa","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p10","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p10","url":null,"abstract":"Tourism is the third largest contributor to foreign exchange, Indonesia with its diversity and beauty of the island and cultural diversity make Indonesia one of the world's tourism destinations where 2018 numbers of tourists visiting Indonesia reached 11,929,542. Tourists are present are dominated by tourists from China, they come to Indonesia using tour packages from travel which of course with a limited budget, of course, the treatment of tourists come with tour packages with limited budgets will be different, it is very important to provide protection law in the context of racial equality which would certainly provide a balance and justice for foreign tourists, considering tourism is one of the contributors to foreign exchange, this study aims to collaborate legal protection for foreign tourists in the context of human rights, especially in racial equality. This study uses normative research methods with a legislative approach and methods and norms that serve as the basis for acting for citizens and society on what they deem appropriate. The results study show that foreign tourists who travel to Indonesia are protected as stipulated in the provisions of Article 28C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as Article 13 and Article 27 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Article 19 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism ; The right to travel is a right that is owned by everyone. The state has an obligation to respect and protect and fulfill the right to travel. \u0000Pariwisata merupakan penyumbang terbesar devisa negara ketiga selain komoditi minyak dan gas, Indonesia dengan keanekaragamannya dan dengan keindahan pulau dan ragam budayanya menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia dimana pada tahun 2018 angka wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 11.929.542 juta jiwa. Wisatawan yang hadir didominasi oleh wisatawan asal cina, dimana mereka pada umumnya datang ke Indonesia menggunakan paket tur dari travel agen yang tentunya dengan anggaran biaya yang terbatas, perbedaan perlakuan terhadap wisatawan yang datang dengan paket tur yang anggarannya terbatas akan berbeda, sangatlah penting untuk memberikan suatu perlindungan hukum dalam konteks kesetaraan ras yang tentunya akan memberikan suatu keseimbangan dan keadilan bagi wisatawan asing, mengingat pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara, studi ini bertujuan untuk mengolaborasi perlindungan hukum bagi wisatawan asing dalam konteks hak asasi manusia khususnya dalam kesetaraan rasial. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan kaedah maupun norma-norma yang menjadi dasar bertindak bagi warga maupun masyarakat terhadap apa yang mereka anggap pantas. Hasil studi menunjukkan bahwa wisatawan asing yang berwisata ke Indonesia mendapat perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28C UUD RI Tahun 1945, serta Pasal 13 dan Pasal 27 UU Nomor 3","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78786209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p09
Putri Tasya Fabyolla, Ilyas Ismail, M. Rasyid
The prohibition of building buildings in river border areas is regulated in Article 22 Paragraph (2) Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 28 / PRT / M / 2015 concerning the Determination of Borders of Rivers and Lake Borders. It is stated that it is forbidden to build buildings, except building with certain functions. In reality, there are a number of buildings that stand in the river border area of Limpok Village, Aceh Besar District. The method of this research is empirical juridical research using a conceptual approach. The results of the research in the field is there are buildings that stand without permits in the river border area of the big village of Limpok, Aceh Regency. Initially, the community was given the opportunity to use the country's land to grow crops that were not hard. However, they transferred the utilization by building a building on it, so the building that stood on the land had no legality. It is clear that each building that stands must follow the licensing stage first so the building has the legality of a building permit. The factor that became the government's issues in carrying out control was the lack of budget in the field, secondly, it was indicated that the community made land payments by the village head (geuchik). The government must take strict legal action against the village head (geuchik) who plays in the area. Law enforcement does not need tolerance, so rules are not violated. Ketentuan larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai diatur pada Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Sempadan Danau. Dimana disebutkan dilarang mendirikan bangunan, kecuali bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan. Namun pada kenyataannya terdapat sejumlah bangunan yang berdiri di kawasan sempadan sungai Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan konseptual. Hasil penelitian di lapangan bahwa terdapat bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan sempadan sungai desa limpok kabupaten aceh besar. Pada awalnya masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan tanah negara tersebut untuk menanam tanaman seperti jagung, pisang, dan sayur-sayuran. Namun, mereka mengalihkan pemanfaatan tersebut dengan mendirikan bangunan di atasnya, sehingga bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tidak memiliki legalitas. padahal jelas bahwa setiap bangunan yang berdiri wajib mengikuti tahapan perizinan terlebih dahulu, sehingga bangunan tersebut memiliki legalitas berupa surat izin mendirikan bangunan. Kemudian faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan penertiban adalah minimnya anggaran di lapangan, kedua telah terindikasi bahwa masyarakat melakukan pembayaran lahan oleh Kepala desa (ge
关于确定河流和湖泊边界的第28 / PRT / M / 2015号公共工程和公共住房部长条例第22条第(2)款规定禁止在河流边界地区建造建筑物。规定禁止建造建筑物，但具有一定功能的建筑物除外。事实上，在亚齐贝萨尔区林波村的河边地区有许多建筑物。本研究的方法是运用概念方法进行实证法学研究。实地调查的结果是，在亚齐省林波克大村的河流边界地区，有未经许可的建筑物。最初，该社区有机会利用该国的土地种植不太坚硬的作物。但是，他们以在土地上盖楼的方式转让了土地使用权，因此，建在土地上的建筑物不具有合法性。很明显，每一栋建筑都必须先通过许可阶段，这样建筑才具有建筑许可证的合法性。成为政府在实施控制方面的问题的因素是缺乏实地预算，其次，有迹象表明，社区由村长(geuchik)支付土地。政府必须对在该地区玩耍的村长采取严厉的法律行动。执法不需要宽容，所以规则不会被违反。Ketentuan larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai diatur pada Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis sempadan sungai Dan sempadan Danau。Dimana disebutkan dilarang mendirikan bangunan, kecuali bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan。在林博克省，亚齐省省长。方法Penelitian ini merupakan Penelitian yuridis imperiis dengan melakukan pendekatan konsepsepal。哈西尔penelitian di lapangan bahwa terdapat bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan sempadan sungai deslimpok kabupataceh besar。Pada awalnya masyarakat diberikan kesempatan untuk manfaatkan tanah negara tersebut untuk menanam tanaman seperti jagung, pisang, dan sayur-sayuran。Namun, mereka mengalihkan pemanfaatan terseas，但dengan mendirikan bangunan di atasnya, seingga bangunan yang berdiri di atatah terseak memiliki legalitas。Padahal jelas bahawa setiap bangunan Yang berdiri wajib mengikuti tahapan perizan terlebih dahulu, seinga bangunan terlebih，但memiliki legalitas berupa suratin mendirikan bangunan。Kemudian faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakakan penertitian adalniya anggaran di lapangan, kedua telah terinkasi bahwa masyarakat melakukan pembayaran lahan oleh Kepala desa (geuchik)。Pemerintah wajib melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap kepala desa (geuchik) yang bermain dalam wilayah tersebut。Penegakan hukum tidak perlu Ada toleransi, sehinga aturan tidak dapat dilanggar oleh masyarakat。
{"title":"Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar","authors":"Putri Tasya Fabyolla, Ilyas Ismail, M. Rasyid","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p09","url":null,"abstract":"The prohibition of building buildings in river border areas is regulated in Article 22 Paragraph (2) Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 28 / PRT / M / 2015 concerning the Determination of Borders of Rivers and Lake Borders. It is stated that it is forbidden to build buildings, except building with certain functions. In reality, there are a number of buildings that stand in the river border area of Limpok Village, Aceh Besar District. The method of this research is empirical juridical research using a conceptual approach. The results of the research in the field is there are buildings that stand without permits in the river border area of the big village of Limpok, Aceh Regency. Initially, the community was given the opportunity to use the country's land to grow crops that were not hard. However, they transferred the utilization by building a building on it, so the building that stood on the land had no legality. It is clear that each building that stands must follow the licensing stage first so the building has the legality of a building permit. The factor that became the government's issues in carrying out control was the lack of budget in the field, secondly, it was indicated that the community made land payments by the village head (geuchik). The government must take strict legal action against the village head (geuchik) who plays in the area. Law enforcement does not need tolerance, so rules are not violated. \u0000Ketentuan larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai diatur pada Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Sempadan Danau. Dimana disebutkan dilarang mendirikan bangunan, kecuali bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan. Namun pada kenyataannya terdapat sejumlah bangunan yang berdiri di kawasan sempadan sungai Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan konseptual. Hasil penelitian di lapangan bahwa terdapat bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan sempadan sungai desa limpok kabupaten aceh besar. Pada awalnya masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan tanah negara tersebut untuk menanam tanaman seperti jagung, pisang, dan sayur-sayuran. Namun, mereka mengalihkan pemanfaatan tersebut dengan mendirikan bangunan di atasnya, sehingga bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tidak memiliki legalitas. padahal jelas bahwa setiap bangunan yang berdiri wajib mengikuti tahapan perizinan terlebih dahulu, sehingga bangunan tersebut memiliki legalitas berupa surat izin mendirikan bangunan. Kemudian faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan penertiban adalah minimnya anggaran di lapangan, kedua telah terindikasi bahwa masyarakat melakukan pembayaran lahan oleh Kepala desa (ge","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81858244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p02
I. G. N. Wairocana, I. K. Sudiarta, I Wayan Bela Siki Layang, Kadek Agus Sudiarawan, I. G. P. Pramana
The establishment of Government Administration Law brings significant change to the competence of the previously restricted Administrative Court to become expanded. This study aims to find the philosophical considerations from the extension of Administrative Decision meaning on Government Administration Law, to classify the legal implication arising from the regulation of the expansion of administrative decision meaning towards dispute submission process in Administrative Court and to formulate ideal attitude of the State Administrative Judge in resolving State Administrative Disputes. This is a combination of normative and empirical legal research. The study indicated that the legislator main consideration in regulating the expansion of administrative decision meaning on Government Administration Law is to expand the absolute competence of Indonesian Administrative Court which previously felt very narrow. The implication arises after new regulation consists of: the expansion of Administrative Court adjudicate authority for factual actions, subject expansion that have the authority to issue Administrative Decision, the expansion of the Administrative Court adjudicate authority over Administrative Decision which has a legal consequences although still need the approval from above instance, the regulation that Administrative Decision can be sued through the Administrative Court of any potential loss that may arise by the issuance of its Administrative Decision and the expansion towards the parties who have a chance to field a State Administrative accusation. The ideal attitude of State Administrative Judge is the judge should remain based on the strong theoretical concepts of the law so can create understanding and attitude in handling a case in Indonesian Administrative Court.
{"title":"The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach","authors":"I. G. N. Wairocana, I. K. Sudiarta, I Wayan Bela Siki Layang, Kadek Agus Sudiarawan, I. G. P. Pramana","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p02","url":null,"abstract":"The establishment of Government Administration Law brings significant change to the competence of the previously restricted Administrative Court to become expanded. This study aims to find the philosophical considerations from the extension of Administrative Decision meaning on Government Administration Law, to classify the legal implication arising from the regulation of the expansion of administrative decision meaning towards dispute submission process in Administrative Court and to formulate ideal attitude of the State Administrative Judge in resolving State Administrative Disputes. This is a combination of normative and empirical legal research. The study indicated that the legislator main consideration in regulating the expansion of administrative decision meaning on Government Administration Law is to expand the absolute competence of Indonesian Administrative Court which previously felt very narrow. The implication arises after new regulation consists of: the expansion of Administrative Court adjudicate authority for factual actions, subject expansion that have the authority to issue Administrative Decision, the expansion of the Administrative Court adjudicate authority over Administrative Decision which has a legal consequences although still need the approval from above instance, the regulation that Administrative Decision can be sued through the Administrative Court of any potential loss that may arise by the issuance of its Administrative Decision and the expansion towards the parties who have a chance to field a State Administrative accusation. The ideal attitude of State Administrative Judge is the judge should remain based on the strong theoretical concepts of the law so can create understanding and attitude in handling a case in Indonesian Administrative Court.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86599745","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p04
Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana
Legal protection of Geographical Indications is necessary to determine whether there are communal or collective people. The communal community character means to belong to the community in the registered Geographical Indication area. This study aims to analyze legal certainty as well as the legal protection of product geographical indications of imitation actions. This research uses empirical law research method. In this case, the authors find that the TRIPs Agreement (Trade-related aspects of Intellectual Property Rights) and the act no 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications are terms used to register. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis sangat perlu di perhatikan karena karakter kepemilikannya yang kolektif atau komunal. Karakter kepemilikan yang komunal memiliki arti menjadi milik bersama semua masyarakat dalam wilayah Indikasi Geografis yang telah didaftarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta perlindungan hukum produk indikasi geografis dari tindakan peniruan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa TRIPs Agreement (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) dan Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengatur secara khusus perlindungan bagi produk indikasi geografis yang telah didaftarkan.
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dari Tindakan Peniruan","authors":"Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p04","url":null,"abstract":"Legal protection of Geographical Indications is necessary to determine whether there are communal or collective people. The communal community character means to belong to the community in the registered Geographical Indication area. This study aims to analyze legal certainty as well as the legal protection of product geographical indications of imitation actions. This research uses empirical law research method. In this case, the authors find that the TRIPs Agreement (Trade-related aspects of Intellectual Property Rights) and the act no 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications are terms used to register. \u0000Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis sangat perlu di perhatikan karena karakter kepemilikannya yang kolektif atau komunal. Karakter kepemilikan yang komunal memiliki arti menjadi milik bersama semua masyarakat dalam wilayah Indikasi Geografis yang telah didaftarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta perlindungan hukum produk indikasi geografis dari tindakan peniruan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa TRIPs Agreement (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) dan Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengatur secara khusus perlindungan bagi produk indikasi geografis yang telah didaftarkan.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77840796","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：