Pub Date : 2019-10-31DOI: 10.14710/politika.10.2.2019.170-185
M. K. Sweinstani
Some studies about women’s participation in Islamic Political Parties are still limited in political recruitment without considering the “Islamic Values” within in. This paper aims to analyze how the Islamic Party in Indonesia supports and works for women's representation in the national legislature in 2014 amid some “mainstream-malestream” religion interpretation of a leader. By conducting in-depth interviews with the Chairman of the PPP, the most senior Islamic Party in 2014 Election, the authors found that since 2003, as stipulated in Muktamar V PPP, the party has noticed the participation and role of women in politics. It shows us that in terms of giving attention to the role of women in Politics, PPP has done it before the government launched an affirmative action policy in 2004. Unfortunately, the openness of the participation of women that have been designed by the PPP has not been followed by its efforts to change the unequal structure and gender relations. Women candidates must compete in the prevailing market mechanism which is still gender-neutral.
{"title":"Partai Islam, Tafsif Agama, dan Representasi Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan","authors":"M. K. Sweinstani","doi":"10.14710/politika.10.2.2019.170-185","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.170-185","url":null,"abstract":"Some studies about women’s participation in Islamic Political Parties are still limited in political recruitment without considering the “Islamic Values” within in. This paper aims to analyze how the Islamic Party in Indonesia supports and works for women's representation in the national legislature in 2014 amid some “mainstream-malestream” religion interpretation of a leader. By conducting in-depth interviews with the Chairman of the PPP, the most senior Islamic Party in 2014 Election, the authors found that since 2003, as stipulated in Muktamar V PPP, the party has noticed the participation and role of women in politics. It shows us that in terms of giving attention to the role of women in Politics, PPP has done it before the government launched an affirmative action policy in 2004. Unfortunately, the openness of the participation of women that have been designed by the PPP has not been followed by its efforts to change the unequal structure and gender relations. Women candidates must compete in the prevailing market mechanism which is still gender-neutral.","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/politika.10.2.2019.170-185","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44020841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-31DOI: 10.14710/politika.10.2.2019.112-134
Anggalih Bayu Muh. Khamim, M. Sabri
Konglomerasi media telah membawa Hary Tanoe mampu membuat Partai Perindo untuk memfasilitasi kepentingan politiknya. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi Perindo yang membangun hubungan dengan pemilih dengan dukungan sumber daya dari MNC Group. Untuk memenuhi tujuan tersebut, artikel ini ditulis dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai artikel jurnal, laporan penelitian serta liputan media daring mengenai Partai Perindo. Hasil penelitian menunjukan Hary Tanoe berusaha membesarkan Perindo dengan memanfaatkan pengerahan sumber daya MNC Group untuk mendukung partai dan meningkatkan citra dirinya. Keberhasilan Hary Tanoe sebagai pebisnis menjadi arahan bagi Perindo untuk mengerahkan berbagai bantuan UMKM untuk meraih dukungan dan kesetiaan dari pemilih. Perindo juga memberikan berbagai barang untuk memastikan bahwa pemilih benar-benar mendukung Perindo saat pemilihan. HT juga mengerahkan orang-orang terdekatnya di MNC Group untuk mensolidkan mesin partai dengan duduk di kantor pusat Perindo. Perindo juga memanfaatkan MNC Group untuk menayangkan berbagai iklan politik untuk mengenalkan partai pada pemilih secara masif.
{"title":"Konglomerasi Media dan Partai Politik: Membaca Relasi MNC Group dengan Partai Perindo","authors":"Anggalih Bayu Muh. Khamim, M. Sabri","doi":"10.14710/politika.10.2.2019.112-134","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.112-134","url":null,"abstract":"Konglomerasi media telah membawa Hary Tanoe mampu membuat Partai Perindo untuk memfasilitasi kepentingan politiknya. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi Perindo yang membangun hubungan dengan pemilih dengan dukungan sumber daya dari MNC Group. Untuk memenuhi tujuan tersebut, artikel ini ditulis dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai artikel jurnal, laporan penelitian serta liputan media daring mengenai Partai Perindo. Hasil penelitian menunjukan Hary Tanoe berusaha membesarkan Perindo dengan memanfaatkan pengerahan sumber daya MNC Group untuk mendukung partai dan meningkatkan citra dirinya. Keberhasilan Hary Tanoe sebagai pebisnis menjadi arahan bagi Perindo untuk mengerahkan berbagai bantuan UMKM untuk meraih dukungan dan kesetiaan dari pemilih. Perindo juga memberikan berbagai barang untuk memastikan bahwa pemilih benar-benar mendukung Perindo saat pemilihan. HT juga mengerahkan orang-orang terdekatnya di MNC Group untuk mensolidkan mesin partai dengan duduk di kantor pusat Perindo. Perindo juga memanfaatkan MNC Group untuk menayangkan berbagai iklan politik untuk mengenalkan partai pada pemilih secara masif. ","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/politika.10.2.2019.112-134","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45000073","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-31DOI: 10.14710/politika.10.2.2019.200-210
A. Karim
Tulisan ini membahas polarisasi dalam politik elektoral di Indonesia, yang dalam banyak aspek sangat ditentukan oleh framing media dan interaksi para aktor dalam media sosial. Sejak tahun 2014, Indonesia mengalami polarisasi politik dalam derajat yang cukup mengkhawatirkan setiap kali berlangsung pemilihan pimpinan eksekutif ditingkat nasional maupun di ibukota Jakarta. Polarisasi ini cenderung belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian politik Indonesia. Tulisan ini menyajikan pengamatan awal tentang polarisasi politik itu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang pendalaman riset. Mengingat polarisasi politik itu kemungkinan besar akan tetap hadir dalam sejumlah peristiwa elektoral utama di Indonesia (khususnya pemilihan presiden tahun 2019), penelitian-penelitian yang cukup intensif tentang fenomena ini masih sangat ditunggu dalam studi politik.
{"title":"Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset","authors":"A. Karim","doi":"10.14710/politika.10.2.2019.200-210","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas polarisasi dalam politik elektoral di Indonesia, yang dalam banyak aspek sangat ditentukan oleh framing media dan interaksi para aktor dalam media sosial. Sejak tahun 2014, Indonesia mengalami polarisasi politik dalam derajat yang cukup mengkhawatirkan setiap kali berlangsung pemilihan pimpinan eksekutif ditingkat nasional maupun di ibukota Jakarta. Polarisasi ini cenderung belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian politik Indonesia. Tulisan ini menyajikan pengamatan awal tentang polarisasi politik itu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang pendalaman riset. Mengingat polarisasi politik itu kemungkinan besar akan tetap hadir dalam sejumlah peristiwa elektoral utama di Indonesia (khususnya pemilihan presiden tahun 2019), penelitian-penelitian yang cukup intensif tentang fenomena ini masih sangat ditunggu dalam studi politik.","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/politika.10.2.2019.200-210","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44005357","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-31DOI: 10.14710/politika.10.2.2019.157-169
Made Bayu Permana Adhinata
This article discusses vote-buying as a phenomenon in the 2018th Bali local head election process which affects the voting behavior of youth voters in Tabanan Regency. This research applies to qualitative methods. The research found that there is a linkage of giving money and gift as a form of aid to the society before and during the election can affect youth voter voting preferences. This article argues that the preference of youth voters influenced by their communities where they live and they herded to choose what community say so. Vote-buying in the form of ‘aid’ are liked by the community and youth voter seen it as something ordinary in the socio-political situation. With vote-buying strategy, the candidate can easily obtain a vote, especially from youth voter who has not yet decided their choice. In addition, vote-buying became a kind of magnet to attract youth voter sympathy.
{"title":"Vote Buying dan Perilaku Pemilih Pemula: Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 di Tabanan","authors":"Made Bayu Permana Adhinata","doi":"10.14710/politika.10.2.2019.157-169","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.157-169","url":null,"abstract":"This article discusses vote-buying as a phenomenon in the 2018th Bali local head election process which affects the voting behavior of youth voters in Tabanan Regency. This research applies to qualitative methods. The research found that there is a linkage of giving money and gift as a form of aid to the society before and during the election can affect youth voter voting preferences. This article argues that the preference of youth voters influenced by their communities where they live and they herded to choose what community say so. Vote-buying in the form of ‘aid’ are liked by the community and youth voter seen it as something ordinary in the socio-political situation. With vote-buying strategy, the candidate can easily obtain a vote, especially from youth voter who has not yet decided their choice. In addition, vote-buying became a kind of magnet to attract youth voter sympathy.","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/politika.10.2.2019.157-169","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45725134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.14710/POLITIKA.10.1.2019.78-92
W. Nugroho, Gede Kamajaya
This research discusses public space in Denpasar, Bali, focusing on Lapangan Puputan. Theoretically, public space has three functions, namely recreational, social interaction and political aspect. Using Habermas's theory on public space, this article found Lapangan Puputan fulfils three functions of public space. Yet, there is a lack of society's understanding on the function of public space, in which the space is functioned more for economic activity. They also refuse if Lapangan Puputan is used for political activity.
{"title":"MENAKAR IDEALITAS LAPANGAN PUPUTAN SEBAGAI RUANG PUBLIK MASYARAKAT KOTA DENPASAR","authors":"W. Nugroho, Gede Kamajaya","doi":"10.14710/POLITIKA.10.1.2019.78-92","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.78-92","url":null,"abstract":"This research discusses public space in Denpasar, Bali, focusing on Lapangan Puputan. Theoretically, public space has three functions, namely recreational, social interaction and political aspect. Using Habermas's theory on public space, this article found Lapangan Puputan fulfils three functions of public space. Yet, there is a lack of society's understanding on the function of public space, in which the space is functioned more for economic activity. They also refuse if Lapangan Puputan is used for political activity.","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.78-92","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42179437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.14710/POLITIKA.10.1.2019.93-111
Nurul Hasfi
In the last two decades Internet has influenced aspects of human life including democracy. In Indonesian context, since the arrival of Internet in the last 1990s, it was creating new phenomenon known as online political communication. It dramatically have been changing the practice of traditional political communication mediated by convensional media. This article try to provide discussion theoretically and practically relating to the issue. Theoreticaly it explores of how internet has modified classical political communication theory; how new character of Internet has potential effect for producing better quality and quantity of political communication as well as how it has arised problematic issues on the process. Furthermore, this discussion briefly conclude that political communication in the future might never separate from this new medium. It may become most intriguing 'live laboratory' for researcher of the potential roles of the Internet in the political communication process.
{"title":"KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL","authors":"Nurul Hasfi","doi":"10.14710/POLITIKA.10.1.2019.93-111","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.93-111","url":null,"abstract":"In the last two decades Internet has influenced aspects of human life including democracy. In Indonesian context, since the arrival of Internet in the last 1990s, it was creating new phenomenon known as online political communication. It dramatically have been changing the practice of traditional political communication mediated by convensional media. This article try to provide discussion theoretically and practically relating to the issue. Theoreticaly it explores of how internet has modified classical political communication theory; how new character of Internet has potential effect for producing better quality and quantity of political communication as well as how it has arised problematic issues on the process. Furthermore, this discussion briefly conclude that political communication in the future might never separate from this new medium. It may become most intriguing 'live laboratory' for researcher of the potential roles of the Internet in the political communication process. ","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.93-111","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42986846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.14710/POLITIKA.10.1.2019.28-39
B. Sirait
This article is based on research in Gereja Kristen Indonesia (GKI, Indoensian Christian Chruch) Yasmin Bogor as a case study. It has been years for the community to struggle for gaining permission to legally build the church. Court has decided to allow the community to use the building for religius activities. However, practically, the court's decision cannot be implemented because there was pressure for some parties, including from the local government, to refuse the operation of the church. The study is aimed to identify the dynamics and difficulties of being minority in a nation-state, called Indonesia. This lengthens the list of acts of intolerance and violence on minority within a democratic government, in which majority is still preferred. There is a celar need for changing the mindset of the state and society to resolve conflict based on religious belief, to enable equality in economy, politics and religious life.
{"title":"ANCAMAN DISKRIMINASI MINORITAS DAN HILANGNYA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA: STUDI KASUS PENUTUPAN GKI YASMIN BOGOR","authors":"B. Sirait","doi":"10.14710/POLITIKA.10.1.2019.28-39","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.28-39","url":null,"abstract":"This article is based on research in Gereja Kristen Indonesia (GKI, Indoensian Christian Chruch) Yasmin Bogor as a case study. It has been years for the community to struggle for gaining permission to legally build the church. Court has decided to allow the community to use the building for religius activities. However, practically, the court's decision cannot be implemented because there was pressure for some parties, including from the local government, to refuse the operation of the church. The study is aimed to identify the dynamics and difficulties of being minority in a nation-state, called Indonesia. This lengthens the list of acts of intolerance and violence on minority within a democratic government, in which majority is still preferred. There is a celar need for changing the mindset of the state and society to resolve conflict based on religious belief, to enable equality in economy, politics and religious life.","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.28-39","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42987046","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.14710/POLITIKA.10.1.2019.40-56
I. W. Joniarta, Inácio Soares, Wayan Suderana
This research aims to empirically elaborate the implementation of administrative decentralization in Municipio Dili Timor-Leste. This research scrutinizes human resource, financial resource, facilities and implementing structure in bureaucracy to identify implementation effectiveness. This research applies qualitative methods using interviews as methods for collecting data, observation and document reviews. This research found that the implementation of administrative decentralization has not yet been effective. There is a need for capacity building to improve government officers' capability to better off the quality of public service.
{"title":"STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DI MUNICIPIO DILI TIMOR-LESTE","authors":"I. W. Joniarta, Inácio Soares, Wayan Suderana","doi":"10.14710/POLITIKA.10.1.2019.40-56","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.40-56","url":null,"abstract":"This research aims to empirically elaborate the implementation of administrative decentralization in Municipio Dili Timor-Leste. This research scrutinizes human resource, financial resource, facilities and implementing structure in bureaucracy to identify implementation effectiveness. This research applies qualitative methods using interviews as methods for collecting data, observation and document reviews. This research found that the implementation of administrative decentralization has not yet been effective. There is a need for capacity building to improve government officers' capability to better off the quality of public service. ","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":"207 1-4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.40-56","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41308339","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.14710/POLITIKA.10.1.2019.1-27
Z. Akmar
The internal PKS main conflict occurred in 2016 involving party cadres as well as members of the DPR RI in the 2014-2019 period, namely Fahri Hamzah with PKS Leaders. The conflict between Fahri Hamzah and the PKS Leader is not an individualistic conflict but also a factional one. Conflicts that occur due to dismissal carried out by PKS Leaders to Fahri Hamzah is driven by the fact that the PKS leaders do not comply with the party leadership and violate the party's AD / ART( basic rules). The results of this study are the conflicts that occurred between Fahri Hamzah and PKS Leaders not only concerning the existence of factions in PKS but also the struggle for power of political office in the party. So in this case PKS failed in managing internal conflict and also failed to mediate to reach a consensus. The legal approach to sue fahri Hamzah, but was then won by Fahri Hamzah in the South Jakarta District Court, DKI Jakarta Court, and the Supreme Court, has shown us that there is a serious problem in PKS internal consolidation.
{"title":"KONFLIK INTERNAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TAHUN 2016: STUDI KASUS KONFLIK FAHRI HAMZAH DENGAN PIMPINAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PKS","authors":"Z. Akmar","doi":"10.14710/POLITIKA.10.1.2019.1-27","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.1-27","url":null,"abstract":"The internal PKS main conflict occurred in 2016 involving party cadres as well as members of the DPR RI in the 2014-2019 period, namely Fahri Hamzah with PKS Leaders. The conflict between Fahri Hamzah and the PKS Leader is not an individualistic conflict but also a factional one. Conflicts that occur due to dismissal carried out by PKS Leaders to Fahri Hamzah is driven by the fact that the PKS leaders do not comply with the party leadership and violate the party's AD / ART( basic rules). The results of this study are the conflicts that occurred between Fahri Hamzah and PKS Leaders not only concerning the existence of factions in PKS but also the struggle for power of political office in the party. So in this case PKS failed in managing internal conflict and also failed to mediate to reach a consensus. The legal approach to sue fahri Hamzah, but was then won by Fahri Hamzah in the South Jakarta District Court, DKI Jakarta Court, and the Supreme Court, has shown us that there is a serious problem in PKS internal consolidation. ","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.1-27","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43141233","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.14710/POLITIKA.10.1.2019.57-77
R. Martini
This research focuses on the involvement of President and Parliament in the selection of committees in General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU). This article uses Douglas Verney's theory on the principles of presidential government system as an analytical lens. This research found that theselection processes of KPU's committees, 2017-2022, that involved national parliamentary body has been procedurally proven to follow Law No. 15/2011. Yet, some effort to include party's interest within is also visible. Meanwhile, President's involvement in the process is done through the formation of Selection Team appointed directly from President's close network. In both processes, there is bargaining process that requires the prospectus KPU committees to have commitment to support each party's interest (president and parties in parliamentary body). As such, it is clear there is a tendency to politicize the institution from each institution, and therefore, there is a crucial need for revising regulation on election commission.
{"title":"PEMILIHAN PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI KASUS KPU RI PERIODE 2017-2022","authors":"R. Martini","doi":"10.14710/POLITIKA.10.1.2019.57-77","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.57-77","url":null,"abstract":"This research focuses on the involvement of President and Parliament in the selection of committees in General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU). This article uses Douglas Verney's theory on the principles of presidential government system as an analytical lens. This research found that theselection processes of KPU's committees, 2017-2022, that involved national parliamentary body has been procedurally proven to follow Law No. 15/2011. Yet, some effort to include party's interest within is also visible. Meanwhile, President's involvement in the process is done through the formation of Selection Team appointed directly from President's close network. In both processes, there is bargaining process that requires the prospectus KPU committees to have commitment to support each party's interest (president and parties in parliamentary body). As such, it is clear there is a tendency to politicize the institution from each institution, and therefore, there is a crucial need for revising regulation on election commission. ","PeriodicalId":32705,"journal":{"name":"Politika Jurnal Ilmu Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.14710/POLITIKA.10.1.2019.57-77","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41907298","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：