Pub Date : 2023-09-27DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v7i2.753
Elsa Alvionita, Yanti Aneta, Rustam Tohopi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dilihat dari Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan , dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan pengelolaan aset dilihat dari alur manajemen aset yang meliputi Inventarisasi aset, penilaian dan legal audit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara pada 4 informan utama. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Gorontalo baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya sudah terlaksana namun belum berjalan dengan baik karena masih ada kendala dalam pemanfaatan, yaitu kendala dalam melakukan penilaian aset guna memperoleh nilai wajar. kurangnya tenaga penilai pemerintah menjadi kendala dalam pemanfaatan sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan Faktor-Faktor yang menentukan pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dilihat dari alur manajemen aset yang meliputi Inventarisasi aset, penilaian dan Legal audit, belum terlaksana dengan baik karena dalam proses penilaian masih terdapat kendala yaitu kurangnya tenaga penilai dari pemerintah dan dalam Legal audit ada beberapa proses yang belum dilakukan sesuai dengan pedoman yang digunakan Badan Keuangan Kota Gorontalo seperti masih ada aset tanah milik pemerintah yang belum memiliki bukti kepemilikan. Hal ini ditunjukkan dengan Belum adanya SOP tentang pengelolaan aset daerah di Badan Keuangan Kota Gorontalo Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No 19 Tahun 2016.
{"title":"PENGELOLAAN ASET TETAP TANAH DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA GORONTALO","authors":"Elsa Alvionita, Yanti Aneta, Rustam Tohopi","doi":"10.35722/jurnalpubbis.v7i2.753","DOIUrl":"https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v7i2.753","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dilihat dari Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan , dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan pengelolaan aset dilihat dari alur manajemen aset yang meliputi Inventarisasi aset, penilaian dan legal audit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara pada 4 informan utama. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Gorontalo baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya sudah terlaksana namun belum berjalan dengan baik karena masih ada kendala dalam pemanfaatan, yaitu kendala dalam melakukan penilaian aset guna memperoleh nilai wajar. kurangnya tenaga penilai pemerintah menjadi kendala dalam pemanfaatan sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan Faktor-Faktor yang menentukan pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dilihat dari alur manajemen aset yang meliputi Inventarisasi aset, penilaian dan Legal audit, belum terlaksana dengan baik karena dalam proses penilaian masih terdapat kendala yaitu kurangnya tenaga penilai dari pemerintah dan dalam Legal audit ada beberapa proses yang belum dilakukan sesuai dengan pedoman yang digunakan Badan Keuangan Kota Gorontalo seperti masih ada aset tanah milik pemerintah yang belum memiliki bukti kepemilikan. Hal ini ditunjukkan dengan Belum adanya SOP tentang pengelolaan aset daerah di Badan Keuangan Kota Gorontalo Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No 19 Tahun 2016.","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135536233","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-27DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v7i2.731
None Didik Prasetyo Widiyanto, None Muslih Amberi
This study aims to examine the implementation of a complete systematic land registration policy based on community participation (PTSL-PM) in Balangan District, South Kalimantan Province. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach, while data collection techniques are through interviews, observation and documentation. The analysis technique used is the model from Mazmanian and Sabatier. Meanwhile, the extent to which the Balangan district community is involved in supporting PTSL-PM activities is analyzed using Arnstein's concept of the eight steps of community participation. The results of the study show that the influential variables according to this theory have indirectly been identified, analyzed and searched for a solution strategy in its implementation so that PTSL-PM activities in Balangan district can meet the number of predetermined physical and financial completion targets. In addition, the involvement and participation of the Balangan Regency community members which is one of the advantages of PTSL-PM activities in Balangan Regency is in degrees of tokenism and is included in the fifth Placation ladder. In this position the expected form of community participation still requires intensive assistance from the Balangan District Land Office Team.
Keywords: Policy Implementation, Community Participation, Land Registration, PTSL-PM
{"title":"IMPLEMENTATION OF A COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION POLICY BASED ON COMMUNITY PARTICIPATION IN BALANGAN REGENCY","authors":"None Didik Prasetyo Widiyanto, None Muslih Amberi","doi":"10.35722/jurnalpubbis.v7i2.731","DOIUrl":"https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v7i2.731","url":null,"abstract":"This study aims to examine the implementation of a complete systematic land registration policy based on community participation (PTSL-PM) in Balangan District, South Kalimantan Province. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach, while data collection techniques are through interviews, observation and documentation. The analysis technique used is the model from Mazmanian and Sabatier. Meanwhile, the extent to which the Balangan district community is involved in supporting PTSL-PM activities is analyzed using Arnstein's concept of the eight steps of community participation. The results of the study show that the influential variables according to this theory have indirectly been identified, analyzed and searched for a solution strategy in its implementation so that PTSL-PM activities in Balangan district can meet the number of predetermined physical and financial completion targets. In addition, the involvement and participation of the Balangan Regency community members which is one of the advantages of PTSL-PM activities in Balangan Regency is in degrees of tokenism and is included in the fifth Placation ladder. In this position the expected form of community participation still requires intensive assistance from the Balangan District Land Office Team.
 Keywords: Policy Implementation, Community Participation, Land Registration, PTSL-PM","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135535288","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-27DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v7i2.798
None Revindra Al Ghivary, None Mawar
ABSTRAK Pengelolaan hutan yang di lakukan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Sukabumi dilakukan dengan berkolaborasi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, hal itu di karenakan pada awal mula pengelolaan hutan banyak sekali pencurian, penebangan liar, dan penjarahan yang terjadi di hutan milik Perhutani dalam kolaborasi yang di lakukan memiliki permasalahan yaitu komunikasi dan koordinasi yang kurang, informasi di lapangan yang belum di respon dengan baik, serta kurangnya produktifitas dan kreatifitas kerja yang mempengaruhi kolaborasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance pengelolaan tanah hutan milik Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Sukabumi. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,observasi,dan dokumentasi. dengan sumber data penelitian berasal dari Perhutani KPH Sukabumi dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sukabumi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada indikator kondisi awal Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Sukabumi sudah cukup baik karena dengan kondisi yang ada langkah Perhutani untuk berkolaborasi sudah tepat dan selalu mengadakan musyawarah serta sosialisasi untuk mengurangi perbedaan persepsi. Implikasi peneltian yang didapat adalah pemilihan metode komunikasi yaitu musyawarah dan negosiasi serta langkah untuk berkolaborasi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sangat berpengaruh untuk pengelolaan hutan.maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Collaboratove Governance yang dilakukan sudah cukup baik.
{"title":"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN TANAH HUTAN MILIK PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) SUKABUMI","authors":"None Revindra Al Ghivary, None Mawar","doi":"10.35722/jurnalpubbis.v7i2.798","DOIUrl":"https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v7i2.798","url":null,"abstract":"ABSTRAK Pengelolaan hutan yang di lakukan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Sukabumi dilakukan dengan berkolaborasi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, hal itu di karenakan pada awal mula pengelolaan hutan banyak sekali pencurian, penebangan liar, dan penjarahan yang terjadi di hutan milik Perhutani dalam kolaborasi yang di lakukan memiliki permasalahan yaitu komunikasi dan koordinasi yang kurang, informasi di lapangan yang belum di respon dengan baik, serta kurangnya produktifitas dan kreatifitas kerja yang mempengaruhi kolaborasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance pengelolaan tanah hutan milik Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Sukabumi. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,observasi,dan dokumentasi. dengan sumber data penelitian berasal dari Perhutani KPH Sukabumi dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sukabumi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada indikator kondisi awal Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Sukabumi sudah cukup baik karena dengan kondisi yang ada langkah Perhutani untuk berkolaborasi sudah tepat dan selalu mengadakan musyawarah serta sosialisasi untuk mengurangi perbedaan persepsi. Implikasi peneltian yang didapat adalah pemilihan metode komunikasi yaitu musyawarah dan negosiasi serta langkah untuk berkolaborasi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sangat berpengaruh untuk pengelolaan hutan.maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Collaboratove Governance yang dilakukan sudah cukup baik.","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135535306","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-27DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v7i2.797
None Novinda Serikandi, None Mawar
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji kinerja Sub Direktorat Paten terkait beberapa permasalahan dalam sistem aplikasi yang belum maksimal, pemahaman pemohon atau pemegang paten terhadap aplikasi, kekurangan sumber daya manusia dan kemampuan yang terbatas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, selain itu proses klasifikasi yang rumit menghambat kinerja pengiriman sertifikat masih manual dan alamat penerima sertifikat tidak diperbarui dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja Sub Direktorat Paten di Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan teori kinerja organisasi Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data penelitian berasal dari Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan sebanyak 11 orang, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyaajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas dapat menyelesaikan kegiatan atau program sesuai dengan target yang telah ditentukan. Namun, masih ada kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Kualitas layanan Sub Direktorat Paten Paten telah memberikan pelayanan yang baik dengan sumber daya manusia berkualitas, kerja sama yang baik dengan instansi terkait dan sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai. Responsivitas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan pemohon. Responsibilitas optimal terlihat dari pengawasan pimpinan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan. Akuntabilitas untuk setiap program dan kegiatan disusun laporan pertanggungjawaban. Adapun laporannya secara berkala termasuk, laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kinerja Sub Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
{"title":"ANALISIS KINERJA SUB DIREKTORAT PATEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA","authors":"None Novinda Serikandi, None Mawar","doi":"10.35722/jurnalpubbis.v7i2.797","DOIUrl":"https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v7i2.797","url":null,"abstract":"ABSTRAK Penelitian ini mengkaji kinerja Sub Direktorat Paten terkait beberapa permasalahan dalam sistem aplikasi yang belum maksimal, pemahaman pemohon atau pemegang paten terhadap aplikasi, kekurangan sumber daya manusia dan kemampuan yang terbatas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, selain itu proses klasifikasi yang rumit menghambat kinerja pengiriman sertifikat masih manual dan alamat penerima sertifikat tidak diperbarui dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja Sub Direktorat Paten di Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan teori kinerja organisasi Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data penelitian berasal dari Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan sebanyak 11 orang, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyaajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas dapat menyelesaikan kegiatan atau program sesuai dengan target yang telah ditentukan. Namun, masih ada kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Kualitas layanan Sub Direktorat Paten Paten telah memberikan pelayanan yang baik dengan sumber daya manusia berkualitas, kerja sama yang baik dengan instansi terkait dan sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai. Responsivitas dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan pemohon. Responsibilitas optimal terlihat dari pengawasan pimpinan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan. Akuntabilitas untuk setiap program dan kegiatan disusun laporan pertanggungjawaban. Adapun laporannya secara berkala termasuk, laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kinerja Sub Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135536520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fandy Ahmad Setia Budi, None Afrimadona, Sindy Yulia Putri
This research discusses the implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement on Indonesia's trade and member countries from 2020 to 2023. The previous agreements that formed the basis of RCEP were under pressure due to their limited success and resulting in overlaps. The objective of this study is to examine the implementation of the RCEP agreement on Indonesia's international trade from 2020 to 2023. The research method used is qualitative descriptive to explain the implementation of the RCEP agreement on international trade. The research findings indicate that the implementation of RCEP enables Indonesia to have certainty and diversity in trade rules, which can promote increased access to export markets for goods and services, enhance the export capacity and empowerment of SMEs, and strengthen investment.
{"title":"Implementasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Perdagangan Indonesia dan Negara Anggota Tahun 2020-2023","authors":"Fandy Ahmad Setia Budi, None Afrimadona, Sindy Yulia Putri","doi":"10.30656/jdkp.v4i2.7254","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7254","url":null,"abstract":"This research discusses the implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement on Indonesia's trade and member countries from 2020 to 2023. The previous agreements that formed the basis of RCEP were under pressure due to their limited success and resulting in overlaps. The objective of this study is to examine the implementation of the RCEP agreement on Indonesia's international trade from 2020 to 2023. The research method used is qualitative descriptive to explain the implementation of the RCEP agreement on international trade. The research findings indicate that the implementation of RCEP enables Indonesia to have certainty and diversity in trade rules, which can promote increased access to export markets for goods and services, enhance the export capacity and empowerment of SMEs, and strengthen investment.
","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135721624","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Measurement of community satisfaction surveys in government agencies is needed as a form of community participation in assessing the performance of service providers in order to improve the quality of public services. Disdukcapil Magelang District has implemented 9 indicators of community satisfaction measurement. However, the results of the community satisfaction index still do not represent community satisfaction. This study aims to provide a new perspective on the measurement of the community satisfaction index in Disdukcapil Magelang District. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The theory used in this research is the five dimensions of public service quality according to Zeithaml (in Hartono, 2023), Tangibles (Physical Evidence), Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Based on the five dimensions of service quality, the results show that there are two contradictions, namely service providers assess the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, and empathy are good, while service recipients assess the dimensions of tangibles, responsiveness, assurance, and empathy are not good. This research is expected to be a reference for alternative measurements of community satisfaction in other public service agencies.
需要在政府机构内进行社区满意度调查，作为社区参与评估服务提供者业绩的一种形式，以改善公共服务的质量。马戈朗区实施了9项社区满意度指标测评。然而，社区满意度指数的结果仍然不能代表社区满意度。本研究旨在提供一个新的视角来研究大都城马格朗区社区满意度指数的测量。使用的研究方法是一种定性研究方法，采用访谈，观察和文件形式的数据收集技术。本研究中使用的理论是公共服务质量的五个维度，根据Zeithaml (in Hartono, 2023)，有形(物理证据)，可靠性，响应性，保证和移情。基于服务质量的五个维度，结果表明存在两个矛盾，即服务提供者对可靠性、响应性、保证性和共情性维度的评价较好，而服务接受者对有形性、响应性、保证性和共情性维度的评价较差。本研究可望为其他公共服务机构的社区满意度测量提供参考。
{"title":"Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang","authors":"Amar Khoerul Fahmi, Walentyna Mustika Dewi, Catur Wulandari, Ghaziah Nurika Akhni","doi":"10.30656/jdkp.v4i2.7173","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7173","url":null,"abstract":"Measurement of community satisfaction surveys in government agencies is needed as a form of community participation in assessing the performance of service providers in order to improve the quality of public services. Disdukcapil Magelang District has implemented 9 indicators of community satisfaction measurement. However, the results of the community satisfaction index still do not represent community satisfaction. This study aims to provide a new perspective on the measurement of the community satisfaction index in Disdukcapil Magelang District. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The theory used in this research is the five dimensions of public service quality according to Zeithaml (in Hartono, 2023), Tangibles (Physical Evidence), Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Based on the five dimensions of service quality, the results show that there are two contradictions, namely service providers assess the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, and empathy are good, while service recipients assess the dimensions of tangibles, responsiveness, assurance, and empathy are not good. This research is expected to be a reference for alternative measurements of community satisfaction in other public service agencies.","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136073425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fierda Nurany, Safira Firdaus, Reza Mia Anggraeni, Refridyan Dewi Safira, Agil Putra Anugrah, Deny Bactiar
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi wisata berbasis sejarah budaya. Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan ke Museum Mpu Tantular, dengan penurunan jumlah pengunjung terutama pada kategori pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi dan FGD yang dihadiri oleh pak Sadari selaku perwakilan museum, pengunjung museum dan petugas museum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya tarik Museum Mpu Tantular didedikasikan untuk pengembangan koleksi museum untuk memberikan kesempatan belajar bagi siswa. Museum ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dan menawarkan tur berpemandu gratis. Ini memiliki 3,5 hektar area publik, termasuk museum, gazebo, galeri, dan aula outbound. Selain itu, ia memiliki 11 area untuk menampilkan berbagai koleksi, seperti Temporer dan Auditorium. Museum ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang komprehensif bagi anak-anak pada tahun 2022, dengan fokus pada pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak. Ini akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pembelajaran dan mempromosikan koleksi seni museum. Museum ini akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan otoritas lokal untuk mempromosikan museum sebagai sumber daya masyarakat. Potensi wisata budaya sejarah museum Mpu Tantular kurang optimal karena daya tarik pengunjung ke museum kurang menarik bagi mereka yang lebih suka hal-hal yang "kekinian" yang cenderung menawarkan pengalaman yang lebih interaktif dan terlibat. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan apresiasi terhadap museum. seperti membuat kebijakan wajib berkunjung ke museum, dan memasukkan museum sebagai kurikulum muatan lokal agar museum lebih dekat dengan masyarakat
{"title":"PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BERBASIS SEJARAH BUDAYA","authors":"Fierda Nurany, Safira Firdaus, Reza Mia Anggraeni, Refridyan Dewi Safira, Agil Putra Anugrah, Deny Bactiar","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8309","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8309","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi wisata berbasis sejarah budaya. Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan ke Museum Mpu Tantular, dengan penurunan jumlah pengunjung terutama pada kategori pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi dan FGD yang dihadiri oleh pak Sadari selaku perwakilan museum, pengunjung museum dan petugas museum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya tarik Museum Mpu Tantular didedikasikan untuk pengembangan koleksi museum untuk memberikan kesempatan belajar bagi siswa. Museum ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dan menawarkan tur berpemandu gratis. Ini memiliki 3,5 hektar area publik, termasuk museum, gazebo, galeri, dan aula outbound. Selain itu, ia memiliki 11 area untuk menampilkan berbagai koleksi, seperti Temporer dan Auditorium. Museum ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang komprehensif bagi anak-anak pada tahun 2022, dengan fokus pada pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak. Ini akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pembelajaran dan mempromosikan koleksi seni museum. Museum ini akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan otoritas lokal untuk mempromosikan museum sebagai sumber daya masyarakat. Potensi wisata budaya sejarah museum Mpu Tantular kurang optimal karena daya tarik pengunjung ke museum kurang menarik bagi mereka yang lebih suka hal-hal yang \"kekinian\" yang cenderung menawarkan pengalaman yang lebih interaktif dan terlibat. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan apresiasi terhadap museum. seperti membuat kebijakan wajib berkunjung ke museum, dan memasukkan museum sebagai kurikulum muatan lokal agar museum lebih dekat dengan masyarakat","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136193654","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan tertinggi se-Provinsi Jawa Timur, Dalam upaya meminimalisir angka kekerasan serta memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan tersebut, maka dibentuklah Lembaga untuk menangani kasus kekerasan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, uji keabsahan yang digunakan adalah uji credibility (meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi), uji dependability, dan uji confirmability. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Isi Kebijakan dan konteks kebijakan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan optimal dan dijalankan sesuai dengan isi kebijakan dan konteks yang telah ditetapkan. Sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL","authors":"Ayunda Nabila Mauliddia, Diana Hertati","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8258","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8258","url":null,"abstract":"Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan tertinggi se-Provinsi Jawa Timur, Dalam upaya meminimalisir angka kekerasan serta memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan tersebut, maka dibentuklah Lembaga untuk menangani kasus kekerasan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, uji keabsahan yang digunakan adalah uji credibility (meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi), uji dependability, dan uji confirmability. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Isi Kebijakan dan konteks kebijakan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan optimal dan dijalankan sesuai dengan isi kebijakan dan konteks yang telah ditetapkan. Sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"175 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136193496","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Transportasi Publik merupakan pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang mobilitas masyarakat dan menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya transportasi publik ini terlihat pada semakin bertambah pesatnya pertumbuhan penduduk di pemukiman kota besar, dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk kebutuhan pelayanan jasa angkutan umum atau transportasi publik secara masal adalah sebagai solusi untuk membantu mobilitas masyarakat setiap waktu. Salah satu jenis transportasi publik yang dapat dijadikan pilihan utama untuk mengatasi permasalahan kebutuhan transportasi publik di atas adalah Jak Lingko diketahui jumlah rute layanan Jak Lingko secara keseluruhan berjumlah 36 rute yang merupakan alat transportasi dengan beberapa keunggulan seperti waktu, biaya, akses, dan jangkauan trayek. Hadirnya Jak Lingko diharapkan dapat memberikan pelayanan transportasi yang lebih optimal dan menjadi solusi bagi transportasi publik di DKI Jakarta, serta dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat agar menggunakan transportasi publik untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari dan memudah masyarakat baik itu dengan adanya integrasi rute ataupun integrasi pembayaran
{"title":"IMPLEMENTASI TRANSPORTASI PUBLIK TERINTEGRASI DI PERKOTAAN","authors":"Samsul Ode, Margaretha Klara Mote","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8318","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8318","url":null,"abstract":"Transportasi Publik merupakan pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang mobilitas masyarakat dan menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya transportasi publik ini terlihat pada semakin bertambah pesatnya pertumbuhan penduduk di pemukiman kota besar, dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk kebutuhan pelayanan jasa angkutan umum atau transportasi publik secara masal adalah sebagai solusi untuk membantu mobilitas masyarakat setiap waktu. Salah satu jenis transportasi publik yang dapat dijadikan pilihan utama untuk mengatasi permasalahan kebutuhan transportasi publik di atas adalah Jak Lingko diketahui jumlah rute layanan Jak Lingko secara keseluruhan berjumlah 36 rute yang merupakan alat transportasi dengan beberapa keunggulan seperti waktu, biaya, akses, dan jangkauan trayek. Hadirnya Jak Lingko diharapkan dapat memberikan pelayanan transportasi yang lebih optimal dan menjadi solusi bagi transportasi publik di DKI Jakarta, serta dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat agar menggunakan transportasi publik untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari dan memudah masyarakat baik itu dengan adanya integrasi rute ataupun integrasi pembayaran","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136193498","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB) adalah turunan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Program ini merupakan inisiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait industri sawit di Indonesia. Pemerintah Daerah selaku pelaksana program nasional ini juga dituntut untuk mengejawantahkan visi misi nasional kelapa sawit berkelanjutan. RAD-KSB merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk mensikronisasikan berbagai rencana strategis organisasi pemerintah daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri sawit di daerah. Program dari pemerintah daerah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pelatihan untuk petani kelapa sawit mandiri. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat local dengan industry kelapa sawit. Selain itu, ini dapat membantu mengurangi dampak negative sector kelapa sawit terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui RAD-KSB, pemerintah daerah berhadap dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam sector kelapa sawit. Kata kunci: Rencana Aksi Daerah, Sawit Berkelanjutan, Kebijakan Publik, Sinkronisasi, Pemerintah Daerah
{"title":"SINKRONISASI KEBIJAKAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN","authors":"Akhmad Rifky Setya Anugrah","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8310","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8310","url":null,"abstract":"Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB) adalah turunan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Program ini merupakan inisiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait industri sawit di Indonesia. Pemerintah Daerah selaku pelaksana program nasional ini juga dituntut untuk mengejawantahkan visi misi nasional kelapa sawit berkelanjutan. RAD-KSB merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk mensikronisasikan berbagai rencana strategis organisasi pemerintah daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri sawit di daerah. Program dari pemerintah daerah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pelatihan untuk petani kelapa sawit mandiri. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat local dengan industry kelapa sawit. Selain itu, ini dapat membantu mengurangi dampak negative sector kelapa sawit terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui RAD-KSB, pemerintah daerah berhadap dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam sector kelapa sawit. Kata kunci: Rencana Aksi Daerah, Sawit Berkelanjutan, Kebijakan Publik, Sinkronisasi, Pemerintah Daerah","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136193499","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：