Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka stunting tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2021 dengan angka tertinggi kasus stunting di salah satu desa mencapai 80%. Jumlah tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh lini pemerintahan dalam penanganan stunting sampai ke street level bureaucracy atau level desa. Pelaksanaan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah tentu juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy di Kabupaten Tuban. Peneliti menggunakan OECD Framework on Drivers of Trust in Public Institutions (2021) sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa dengan urutan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Tuban yaitu Desa Brangkal, Desa Sumberejo, dan Desa Kedungrejo. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive dan snowball. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa, bidan desa, kader posyandu dan masyarakat (ibu yang memiliki anak stunting). Hasil penelitian menunjukkan bahwa public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy di Kabupaten Tuban cukup baik terutama pada dimensi openness (keterbukaan) dan integrity (integritas).
{"title":"PUBLIC TRUST PENANGANAN STUNTING PADA STREET LEVEL BUREAUCRACY","authors":"Riyadi Riyadi, Erna Setijaningrum, Falih Suaedi","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8259","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8259","url":null,"abstract":"Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka stunting tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2021 dengan angka tertinggi kasus stunting di salah satu desa mencapai 80%. Jumlah tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh lini pemerintahan dalam penanganan stunting sampai ke street level bureaucracy atau level desa. Pelaksanaan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah tentu juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy di Kabupaten Tuban. Peneliti menggunakan OECD Framework on Drivers of Trust in Public Institutions (2021) sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa dengan urutan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Tuban yaitu Desa Brangkal, Desa Sumberejo, dan Desa Kedungrejo. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive dan snowball. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa, bidan desa, kader posyandu dan masyarakat (ibu yang memiliki anak stunting). Hasil penelitian menunjukkan bahwa public trust terhadap penanganan stunting pada tingkat street level bureaucracy di Kabupaten Tuban cukup baik terutama pada dimensi openness (keterbukaan) dan integrity (integritas).","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"245 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135490181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rendahnya kesempatan pekerjaan bagi penyandang tunagrahita berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dapat dikatakan bahwa mereka terjebak kemiskinan. Hal ini perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah maupun masyarakat disekitar mereka. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya permasalahan pada kebutuhan ekonomi masyarakat penyandang tunagrahita. Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” untuk melakukan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan ini dilakukan agar masyarakat tunagrahita mampu menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera, selain itu agar masyarakat penyandang tunagrahita mendapatkan penghasilan sendiri dan tidak mengandalkan pemberian dari orang lain. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” yaitu pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, ternak kambing, dan ternak ayam kampung. Fokus penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Mardikanto dan Soebiato (2017) yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Penyandang Tunagrahita Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik dan masyarakat penyandang tunagrahita merasakan hasil yang baik setelah melakukan kegiatan pemberdayaan. Kata kunci : Pemberdayaan, Penyandang Disabiitas, Penyandang Tunagrahita
{"title":"PEMBERDAYAAN TUNAGRAHITA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL","authors":"Tasya Ainul Rofiah, Ertien Rining Nawangsari","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8252","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8252","url":null,"abstract":"Rendahnya kesempatan pekerjaan bagi penyandang tunagrahita berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dapat dikatakan bahwa mereka terjebak kemiskinan. Hal ini perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah maupun masyarakat disekitar mereka. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya permasalahan pada kebutuhan ekonomi masyarakat penyandang tunagrahita. Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” untuk melakukan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan ini dilakukan agar masyarakat tunagrahita mampu menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera, selain itu agar masyarakat penyandang tunagrahita mendapatkan penghasilan sendiri dan tidak mengandalkan pemberian dari orang lain. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” yaitu pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, ternak kambing, dan ternak ayam kampung. Fokus penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Mardikanto dan Soebiato (2017) yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Penyandang Tunagrahita Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik dan masyarakat penyandang tunagrahita merasakan hasil yang baik setelah melakukan kegiatan pemberdayaan. Kata kunci : Pemberdayaan, Penyandang Disabiitas, Penyandang Tunagrahita","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135490178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Banjir masih menjadi masalah klasik dan begitu kompleks di Kabupaten Sidoarjo yang mana merupakan wilayah daerah rentan banjir yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor ulah manusia. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan penanganan yang hanya direspon dengan tanggap darurat yang tidak diikuti dengan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana banjir menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi bencana banjir secara pasif dan secara aktif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya mitigasi bencana telah dilakukan sebagaimana pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana namun kurang maksimal. Meskipun pada mitigasi pasif terdapat berbagai kegiatan yang bersifat terpadu dan kolaboratif, akan tetapi pada mitigasi aktif terdapat kegiatan yang belum berjalan dengan baik seperti aplikasi Sigap dan Dapur Umum. Sehingga dalam mitigasi aktif diperlukannya peningkatan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan serta penambahan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai ke daerah-daerah yang memiliki potensi bencana banjir yang cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo.
{"title":"MITIGASI BENCANA BANJIR SECARA TERPADU DAN KOLABORATIF","authors":"Satria Surya Armando, Lukman Arif","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8263","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8263","url":null,"abstract":"Banjir masih menjadi masalah klasik dan begitu kompleks di Kabupaten Sidoarjo yang mana merupakan wilayah daerah rentan banjir yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor ulah manusia. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan penanganan yang hanya direspon dengan tanggap darurat yang tidak diikuti dengan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana banjir menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi bencana banjir secara pasif dan secara aktif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya mitigasi bencana telah dilakukan sebagaimana pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana namun kurang maksimal. Meskipun pada mitigasi pasif terdapat berbagai kegiatan yang bersifat terpadu dan kolaboratif, akan tetapi pada mitigasi aktif terdapat kegiatan yang belum berjalan dengan baik seperti aplikasi Sigap dan Dapur Umum. Sehingga dalam mitigasi aktif diperlukannya peningkatan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan serta penambahan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai ke daerah-daerah yang memiliki potensi bencana banjir yang cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo.","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135490174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Dampak atau outcome yang dilihat adalah besaran seluruh konsumsi jenis makanan dan nonmakanan rumah tangga miskin per bulan. Penelitian ini menggunakan Propensity Score Matching (PSM) untuk mengatasi permasalahan selection biased pada karakteristik yang tidak dapat diobservasi. Sumber utama data mikro yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Indonesian Family Life Survey Gelombang 5 (IFLS-5) tahun 2014 dengan tingkat observasi level rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT di Indonesia secara umum belum memberikan dampak/pengaruh terhadap konsumsi makanan dan nonmakanan, artinya pemberian bantuan tunai tidak bersyarat ini belum mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima program sebagaimana tujuan dari program yakni meningkatkan atau mempertahankan daya beli masyarakat. Namun, apabila dipilah berdasarkan jenisnya, ternyata pemberian intervensi/treatment program BLT mampu meningkatkan konsumsi beras. Hal ini mengindikasikan bahwa dana program BLT hanya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi utama rumah tangga miskin, yakni beras.
{"title":"MENGUKUR DAMPAK PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI","authors":"Ahmad Zaenal Wafik, I Komang Putra","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8234","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8234","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Dampak atau outcome yang dilihat adalah besaran seluruh konsumsi jenis makanan dan nonmakanan rumah tangga miskin per bulan. Penelitian ini menggunakan Propensity Score Matching (PSM) untuk mengatasi permasalahan selection biased pada karakteristik yang tidak dapat diobservasi. Sumber utama data mikro yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Indonesian Family Life Survey Gelombang 5 (IFLS-5) tahun 2014 dengan tingkat observasi level rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT di Indonesia secara umum belum memberikan dampak/pengaruh terhadap konsumsi makanan dan nonmakanan, artinya pemberian bantuan tunai tidak bersyarat ini belum mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima program sebagaimana tujuan dari program yakni meningkatkan atau mempertahankan daya beli masyarakat. Namun, apabila dipilah berdasarkan jenisnya, ternyata pemberian intervensi/treatment program BLT mampu meningkatkan konsumsi beras. Hal ini mengindikasikan bahwa dana program BLT hanya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi utama rumah tangga miskin, yakni beras.","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135490177","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan dalam menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga volume kendaraan di jalan raya mengalami peningkatan. Untuk itu, dibutuhkan inovasi untuk menertibkan lalu lintas dengan menerapkan e-government. Salah satu instansi kepolisian yang memanfaatkan e-government dalam menertibkan lalu lintas adalah Polresta Sidoarjo yang saat ini dilakukan melalui kamera CCTV E-TLE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen sukses penerapan program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah elemen sukses penerapan e-government berdasarkan hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government yang diantarannya adalah support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan program E-TLE di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sukses. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan berupa visi misi, peraturan, dan adanya sosialisasi. Penerapan program E-TLE ini juga memberikan manfaat seperti tertib dan disiplin berkendara di jalan raya, hanya saja dalam penerapannya terdapat kendala bila terdapat pelanggar menggunakan plat nomer palsu dan tidak menggunakan plat nomer sehingga tidak terbaca di sistem E-TLE.
{"title":"PENERAPAN PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)","authors":"Dwi Andini, Tukiman Tukiman","doi":"10.31258/jkp.v14i3.8240","DOIUrl":"https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8240","url":null,"abstract":"Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan dalam menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga volume kendaraan di jalan raya mengalami peningkatan. Untuk itu, dibutuhkan inovasi untuk menertibkan lalu lintas dengan menerapkan e-government. Salah satu instansi kepolisian yang memanfaatkan e-government dalam menertibkan lalu lintas adalah Polresta Sidoarjo yang saat ini dilakukan melalui kamera CCTV E-TLE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen sukses penerapan program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah elemen sukses penerapan e-government berdasarkan hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government yang diantarannya adalah support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan program E-TLE di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sukses. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan berupa visi misi, peraturan, dan adanya sosialisasi. Penerapan program E-TLE ini juga memberikan manfaat seperti tertib dan disiplin berkendara di jalan raya, hanya saja dalam penerapannya terdapat kendala bila terdapat pelanggar menggunakan plat nomer palsu dan tidak menggunakan plat nomer sehingga tidak terbaca di sistem E-TLE.","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135490176","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sexual violence against children that occurs in the city of pekanbaru continues to increase every year. where this becomes an urgency for the pekanbaru city government to overcome the issue of the phenomenon. The Law on Sexual Violence is a law that was passed on April 12, 2022 through a very long journey starting from 2012 and the rejection of several parties until it was finally passed. With the passing of the TPKS Law, it is a form of protection provided by the government to prevent and provide security to the community, especially women and children who are vulnerable to sexual violence. the purpose of this study is to find out how the opportunities and challenges faced in the implementation of the Law on the Crime of Sexual Violence (TPKS). By using the theory of policy implementation by Daniel Mazmanian and Paul A Sobatie with 3 indicators. The results showed that the challenges faced in the implementation of this Law are: (1). The social, economic and technological conditions of the community are inadequate so that they affect the implementation of the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. (2). public socialization, which is carried out by DP3APM is not fully maximized because it only uses social media as a forum in carrying out its duties as a place of prevention and guidance in terms of preventing sexual violence against children.
Keywords: policy implementation, sexual violence, Law, TPKS
在北坎巴鲁市发生的针对儿童的性暴力每年都在增加。北干巴鲁市政府迫切需要解决这一问题。《性暴力法》是一部从2012年开始，经过几个政党的拒绝，直到最终通过的漫长旅程，于2022年4月12日通过的法律。随着《TPKS法》的通过，这是政府提供的一种保护形式，旨在预防和保障社区，特别是易受性暴力侵害的妇女和儿童。本研究的目的是了解在实施《性暴力犯罪法》(TPKS)时所面临的机遇和挑战。运用Daniel Mazmanian和Paul A Sobatie的政策执行理论，采用3个指标。结果表明，在执行该法方面面临的挑战是:(1)社区的社会、经济和技术条件不充分，因此影响了关于性暴力犯罪行为的2022年第12号法的执行。(2) DP3APM在预防儿童性暴力方面的公共社会化没有得到充分发挥，只是将社交媒体作为论坛来履行其预防和指导场所的职责。
关键词:政策执行;性暴力;法律
{"title":"Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru","authors":"Siti Fatimah, Mustiqowati Ummul Fithriyyah","doi":"10.30656/jdkp.v4i2.7199","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199","url":null,"abstract":"Sexual violence against children that occurs in the city of pekanbaru continues to increase every year. where this becomes an urgency for the pekanbaru city government to overcome the issue of the phenomenon. The Law on Sexual Violence is a law that was passed on April 12, 2022 through a very long journey starting from 2012 and the rejection of several parties until it was finally passed. With the passing of the TPKS Law, it is a form of protection provided by the government to prevent and provide security to the community, especially women and children who are vulnerable to sexual violence. the purpose of this study is to find out how the opportunities and challenges faced in the implementation of the Law on the Crime of Sexual Violence (TPKS). By using the theory of policy implementation by Daniel Mazmanian and Paul A Sobatie with 3 indicators. The results showed that the challenges faced in the implementation of this Law are: (1). The social, economic and technological conditions of the community are inadequate so that they affect the implementation of the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. (2). public socialization, which is carried out by DP3APM is not fully maximized because it only uses social media as a forum in carrying out its duties as a place of prevention and guidance in terms of preventing sexual violence against children.
 Keywords: policy implementation, sexual violence, Law, TPKS","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135640463","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The land conflict in Gayo Lues Regency is a development problem requiring a comprehensive resolution. Settlement of land disputes that give rise to this conflict really requires the role of the government to be able to resolve land disputes peacefully, both with the community and with non-governmental third parties. This land dispute case was caused by administrative irregularities in the processing of land ownership documents or documents in the Gayo Lues Regency, which triggered land disputes that eventually became ongoing conflicts. Thus, it is necessary to have a mediation system in resolving land disputes initiated by the government as a neutral party to minimize land conflicts. The government's role is also not only needed as a mediator but also as a facilitator in implementing land dispute resolution policies that must be implemented by all parties involved in the land conflict resolution process. The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of land dispute settlement policies through mediation at the Land Office of Gayo Lues District, Aceh Province, and to analyze the inhibiting factors of the performance of the policy. The method used in achieving the objectives of this study is a descriptive research method and is analyzed qualitatively. The results of the study show that the land dispute resolution policy implemented through the mediation system is going well, although there are still several areas in the Gayo Lues Regency that have not been properly socialized regarding this policy. Thus, the regional government represented by the Land Office of Gayo Lues Regency must be more optimal in carrying out socialization related to land dispute settlement policies through a mediation system so as to minimize the occurrence of ongoing land conflicts
{"title":"Implementation of Land Dispute Resolution Policy Through Mediation at The Gayo Lues Land Office","authors":"Eva Rahmawati, Siti Hajar, Obed Bida","doi":"10.30656/jdkp.v4i2.7326","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7326","url":null,"abstract":"The land conflict in Gayo Lues Regency is a development problem requiring a comprehensive resolution. Settlement of land disputes that give rise to this conflict really requires the role of the government to be able to resolve land disputes peacefully, both with the community and with non-governmental third parties. This land dispute case was caused by administrative irregularities in the processing of land ownership documents or documents in the Gayo Lues Regency, which triggered land disputes that eventually became ongoing conflicts. Thus, it is necessary to have a mediation system in resolving land disputes initiated by the government as a neutral party to minimize land conflicts. The government's role is also not only needed as a mediator but also as a facilitator in implementing land dispute resolution policies that must be implemented by all parties involved in the land conflict resolution process. The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of land dispute settlement policies through mediation at the Land Office of Gayo Lues District, Aceh Province, and to analyze the inhibiting factors of the performance of the policy. The method used in achieving the objectives of this study is a descriptive research method and is analyzed qualitatively. The results of the study show that the land dispute resolution policy implemented through the mediation system is going well, although there are still several areas in the Gayo Lues Regency that have not been properly socialized regarding this policy. Thus, the regional government represented by the Land Office of Gayo Lues Regency must be more optimal in carrying out socialization related to land dispute settlement policies through a mediation system so as to minimize the occurrence of ongoing land conflicts","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135640462","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Government agencies continue to simplify the flow of services, one of which is the Sengkang District Court (Sengkang District Court) through the One-Stop Integrated Service (PTSP) policy. The question arises whether this policy is in line with the Public Service Motivation (PSM) owned by employees. This article is the result of qualitative research, research data comes from observations at PTSP PN Sengkang, interviews with leaders, employees, and community service users, documentation comes from regulations related to PTSP, then analyzed using reduction, display and verification techniques which are presented narratively, the results of the study show the implementation of PTSP fulfills the elements of Public Service Motivation (PSM), namely Altruism (attitude that attaches importance to the interests of others). Norm-based (serving the public interest based on norms). Affective (commitment to public programs).
{"title":"Analisis Public Service Motivation (PSM) pada Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sengkang","authors":"Herdi Syam, None Syamsiar, None Asmanurhidayani, None Yuniarni","doi":"10.30656/jdkp.v4i2.6474","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.6474","url":null,"abstract":"Government agencies continue to simplify the flow of services, one of which is the Sengkang District Court (Sengkang District Court) through the One-Stop Integrated Service (PTSP) policy. The question arises whether this policy is in line with the Public Service Motivation (PSM) owned by employees. This article is the result of qualitative research, research data comes from observations at PTSP PN Sengkang, interviews with leaders, employees, and community service users, documentation comes from regulations related to PTSP, then analyzed using reduction, display and verification techniques which are presented narratively, the results of the study show the implementation of PTSP fulfills the elements of Public Service Motivation (PSM), namely Altruism (attitude that attaches importance to the interests of others). Norm-based (serving the public interest based on norms). Affective (commitment to public programs).","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135640464","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BMKG is aware exists urgent information related to earthquakes needed fast movement and accurate messages to society. Besides that, BMKG as an institution non- departmental government has not quite enough answers for open information to the public like disaster earthquakes according to Law No. 14 of 2008 concerning Openness Public Information (KIP). BMKG did digital communication with Twitter platforms to convey information related to the earthquake. So, the problem for this study is how BMKG did digital communication to deliver their information about natural disaster earthquakes through social media Twitter. The study uses a qualitative method. The result of the study This shows that digital communication carried out by BMKG utilizes feature hashtag (#) and keywords earthquake every tweet as a storyteller for convenience user Twitter For the following topic. The topic brings up citizen journalism Because there are two positions users on Twitter as the recipient of messages and sources of the messages alone. So, there is engagement among the public that makes information earthquake the develop in accordance condition latest this makes the image institution government as an information validator earthquake through increasing use of Twitter confirmed.
{"title":"Digital Communication of BMKG Non-Departmental Government Institutions","authors":"Kumala Hayati, None Ayu Wardani, None Nuril Ashivah Misbah","doi":"10.30656/jdkp.v4i2.6928","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.6928","url":null,"abstract":"BMKG is aware exists urgent information related to earthquakes needed fast movement and accurate messages to society. Besides that, BMKG as an institution non- departmental government has not quite enough answers for open information to the public like disaster earthquakes according to Law No. 14 of 2008 concerning Openness Public Information (KIP). BMKG did digital communication with Twitter platforms to convey information related to the earthquake. So, the problem for this study is how BMKG did digital communication to deliver their information about natural disaster earthquakes through social media Twitter. The study uses a qualitative method. The result of the study This shows that digital communication carried out by BMKG utilizes feature hashtag (#) and keywords earthquake every tweet as a storyteller for convenience user Twitter For the following topic. The topic brings up citizen journalism Because there are two positions users on Twitter as the recipient of messages and sources of the messages alone. So, there is engagement among the public that makes information earthquake the develop in accordance condition latest this makes the image institution government as an information validator earthquake through increasing use of Twitter confirmed.","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136035300","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research focuses on the Evaluation of the Housing Utility Infrastructure Provision Program in Serang City (Case Study of Bumi Agung Permai II Housing and Sukawana Asri Housing). The aim of the study was to find out the results of the Evaluation of the Housing Facilities and Utilities Infrastructure Provision Program in Serang City. Evaluation from William Dunn (2008:429), namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The research method used is descriptive qualitative method. Test the validity of the data using source and triangulation techniques member check. Data analysis used Miles and Huberman's qualitative data analysis. The research results are known (1). The effectiveness of the PSU program is still not optimal, which is marked by the fact that it is not in accordance with the work plan. (2). Efficiency is still weak due to the minimal PSU budget. (3). Adequacy is still minimal, there are damaged access roads, measuring devices are not available (drone), minimal institutional cooperation. (4). Alignment is still less than optimal. (5). Weak responsiveness is characterized by the lack of friendliness of Serang City Disperkim employee services. (6). Less optimal accuracy is characterized by the absence of children's playground facilities in Sukawana Asri housing.
本研究的重点是对雪朗市住房公用设施提供计划的评估(以Bumi Agung Permai II Housing和Sukawana Asri Housing为例)。这项研究的目的是找出雪朗市住房设施和公用事业基础设施提供计划的评估结果。William Dunn(2008:429)的评价，即有效性、效率、充分性、一致性、响应性和准确性。研究方法采用描述定性方法。测试数据的有效性使用源和三角测量技术成员检查。数据分析采用Miles和Huberman的定性数据分析。研究结果是已知的(1)。PSU方案的有效性仍然不是最优的，其标志是与工作计划不一致。(2)由于PSU预算最小，效率仍然较弱。(3)充分性仍然很小，有损坏的通道，测量设备不可用(无人机)，最小的机构合作。(4).对齐仍然不够理想。(5)响应性弱的特点是雪朗市分散中心员工服务缺乏友好性。(6) Sukawana Asri住宅缺乏儿童游乐场设施，其最优精度较低。
{"title":"Evaluasi Program Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Di Kota Serang (Studi Kasus Perumahan Bumi Agung Permai II dan Perumahan Sukawana Asri)","authors":"Dadan Priatna, Leo Agustino, None Arenawati","doi":"10.30656/jdkp.v4i2.6488","DOIUrl":"https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.6488","url":null,"abstract":"This research focuses on the Evaluation of the Housing Utility Infrastructure Provision Program in Serang City (Case Study of Bumi Agung Permai II Housing and Sukawana Asri Housing). The aim of the study was to find out the results of the Evaluation of the Housing Facilities and Utilities Infrastructure Provision Program in Serang City. Evaluation from William Dunn (2008:429), namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The research method used is descriptive qualitative method. Test the validity of the data using source and triangulation techniques member check. Data analysis used Miles and Huberman's qualitative data analysis. The research results are known (1). The effectiveness of the PSU program is still not optimal, which is marked by the fact that it is not in accordance with the work plan. (2). Efficiency is still weak due to the minimal PSU budget. (3). Adequacy is still minimal, there are damaged access roads, measuring devices are not available (drone), minimal institutional cooperation. (4). Alignment is still less than optimal. (5). Weak responsiveness is characterized by the lack of friendliness of Serang City Disperkim employee services. (6). Less optimal accuracy is characterized by the absence of children's playground facilities in Sukawana Asri housing.
","PeriodicalId":33235,"journal":{"name":"JAKP Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136035127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：