Pub Date : 2020-09-01DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.14429
Laela Mutmainnah, S. Ridwan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang ditetapkan sebagai narapidana. Dikarenakan seorang istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya seperti biasanya sebelum ditetapkan sebagai narapidana. Agar masyarakat tidak kebingungan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri maka dibutuhkan informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa sekaligus dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa. Jenis penelitian yang dignkan dalam skripsi ini adalah field research kualitatif deskriptif yaitu mlakukan wawancara langsung di LPP kelas II A Sungguminasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang menjalani hukuman dibatasi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di lapas. Kebijakan ini ialah diperbolehkannya bagi keluarga untuk berkunjung atau membesuk, disediakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga. Saran yang diperoleh yaitu bagi masyarakat terkhusus keluarga dari para narapidana harus saling memahami apa yg menjadi hak dan kewajibannya supaya keharmonisan tetap terjaga.Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Istri, Narapidana.
这项研究的基础是对被判入狱的妻子的权利和义务的不了解。因为妻子不能像被判入狱前那样履行她的权利和义务。免得社会实现权利和义务方面的困惑结为夫妻,那么需要与执行相关的权利和义务妻子地位的信息作为一个女性监狱囚犯II类Sungguminasa同时履行权利和义务的影响地位的妻子作为女人II类A Sungguminasa监狱囚犯。在这篇论文中所指定的研究类型是现场研究定性性，即在真正的LPP II II课程中进行现场采访。这项研究的结果表明，在服刑的妻子的权利和义务的执行受到限制，以适应在监狱里实施的政策。这项政策是允许家庭探视或探视，并提供电话与家庭交流。从被拘留者那里得到的建议是，为了保持和谐，他们必须相互理解自己的权利和义务。关键词:权利、义务、妻子、囚犯。
{"title":"IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA","authors":"Laela Mutmainnah, S. Ridwan","doi":"10.24252/qadauna.v1i3.14429","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14429","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang ditetapkan sebagai narapidana. Dikarenakan seorang istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya seperti biasanya sebelum ditetapkan sebagai narapidana. Agar masyarakat tidak kebingungan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri maka dibutuhkan informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa sekaligus dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Sungguminasa. Jenis penelitian yang dignkan dalam skripsi ini adalah field research kualitatif deskriptif yaitu mlakukan wawancara langsung di LPP kelas II A Sungguminasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang menjalani hukuman dibatasi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di lapas. Kebijakan ini ialah diperbolehkannya bagi keluarga untuk berkunjung atau membesuk, disediakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga. Saran yang diperoleh yaitu bagi masyarakat terkhusus keluarga dari para narapidana harus saling memahami apa yg menjadi hak dan kewajibannya supaya keharmonisan tetap terjaga.Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Istri, Narapidana.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116217360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-09-01DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.14749
Satrio Malik Fajar, H. Hartini
Peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam sistem Tesang, yang dimaksud dengan sistem Tesang adalah suatu sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat kecamtan Pallangga kabupaten Gowa untuk mengelolah suatu lahan dimana hasil pengelolahan lahan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pengelolah dan pihak pemilik lahan dengan perbandingan yaitu satu banding satu apabila pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan pengelolah dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja. Sistem ini juga telah lama dikenalkan dan diterapkan oleh masyarakat didaerah Pallangga secara turun temurun oleh para pendahulunya. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, yurudis dan sosiologi dengan sumber data ialah masyarakat di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa dan salah satu pemilik lahan dan pengelolah lahan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengelolan data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menerut hukum Islam dalam sistem bagi hasil Tesang ini merupakan sistem yang diperbolehkan sesuai dengan akad Muzara’ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad Muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak.Kata Kunci : Bagi hasil, Sistem Tesang, Hukum Islam
{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM SISTEM TESANG DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA","authors":"Satrio Malik Fajar, H. Hartini","doi":"10.24252/qadauna.v1i3.14749","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.14749","url":null,"abstract":"Peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam sistem Tesang, yang dimaksud dengan sistem Tesang adalah suatu sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat kecamtan Pallangga kabupaten Gowa untuk mengelolah suatu lahan dimana hasil pengelolahan lahan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pengelolah dan pihak pemilik lahan dengan perbandingan yaitu satu banding satu apabila pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan pengelolah dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja. Sistem ini juga telah lama dikenalkan dan diterapkan oleh masyarakat didaerah Pallangga secara turun temurun oleh para pendahulunya. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, yurudis dan sosiologi dengan sumber data ialah masyarakat di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa dan salah satu pemilik lahan dan pengelolah lahan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengelolan data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menerut hukum Islam dalam sistem bagi hasil Tesang ini merupakan sistem yang diperbolehkan sesuai dengan akad Muzara’ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad Muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak.Kata Kunci : Bagi hasil, Sistem Tesang, Hukum Islam","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126547073","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-28DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12808
Nur Hidayati, H. Hartini
AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang relevansi kafa’ah terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana eksistensi kafa’ah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. 2) bagaimana realisasi kafa’ah dalam membina rumah tangga di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. 3) bagaimana relevansi kafa’ah perspektif adat dan agama terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research deskriptif kualitatif yang dilakukan di delapan desa dan dua kelurahan. Hasil dari penelitian ini yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat tentang kafa’ah, terdapat dua keluarga yang tidak harmonis, sementara delapan lainnya harmonis, ada relevansi kafa’ah terhadap terciptanya rumah tangga yang harmonis didasari oleh persamaan indikator dari segi pekerjaan, nasab/keturunan, dan pemahaman agama.Kata Kunci: Kafa’ah, Rumah Tangga, Relevansi. AbstractThis paper explains about the relevance of the kafa'ah to the creation of a sakinah household in Tanete Rilau sub-district, Barru district. The main issues in this study are: 1) how the existence of kafa'ah in Tanete Rilau sub-district Barru district. 2) how is the realization of kafa'ah in fostering households in Tanete Rilau sub-district Barru district. 3) how is the relevance of the traditional and religious perspective kafa'ah to the creation of a sakinah household in Tanete Rilau sub-district, Barru district. This research is a descriptive qualitative field research conducted in eight villages and two villages. The results of this study are: lack of community understanding about kafa'ah, there are two families that are not harmonious, while eight others are harmonious, there is relevance of kafa'ah to the creation of a harmonious household based on the same indicators in terms of work, family / ancestry, andreligious understanding.Keywords: Kafa’ah, Household, Relevance
这篇文章解释了kafa 'ah在Barru摄政街道上建立一个正义家庭的关系。至于这项研究的主题:1)如何在街道Tanete存在kara 'ah Rilau巴鲁区。2)实现kara 'ah如何建立家庭里街道Tanete Rilau巴鲁区。3)相关性kara 'ah如何有利于家庭的习俗和宗教观点sakinah在街道Tanete Rilau巴鲁区。该研究是在8个村庄和2个山谷进行的实地研究或现场研究定性性研究。这项研究的结果是:社会对kafa 'ah缺乏了解;另外8个家庭不和谐;cafa ah建立和谐家庭的基础是工作、nasab/ legale和宗教理解等指标。关键词:卡法阿，家庭关系关于kafa ah的贡献与Tanete Rilau地区巴鲁区一所邪恶房屋的创造有关。这项研究的主要问题是:2)在巴鲁区(巴鲁区)3)传统与宗教观念的影响如何影响位于巴鲁区这个研究是对8个恶棍和2个恶棍进行的描述。The results of this study社区谅解的是:缺乏关于kara 'ah, harmonious有两个家庭那是一个音符,当8个其他人是harmonious,那里是kara的relevance 'ah a harmonious一名士兵的创造》改编自同一个indicators》条款的工作、家庭- ancestry andreligious谅解。Kafa, Household，释放
{"title":"RELEVANSI KAFA’AH PERSPEKTIF ADAT DAN AGAMA DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA YANG SAKINAH","authors":"Nur Hidayati, H. Hartini","doi":"10.24252/qadauna.v1i2.12808","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12808","url":null,"abstract":"AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang relevansi kafa’ah terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana eksistensi kafa’ah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. 2) bagaimana realisasi kafa’ah dalam membina rumah tangga di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. 3) bagaimana relevansi kafa’ah perspektif adat dan agama terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research deskriptif kualitatif yang dilakukan di delapan desa dan dua kelurahan. Hasil dari penelitian ini yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat tentang kafa’ah, terdapat dua keluarga yang tidak harmonis, sementara delapan lainnya harmonis, ada relevansi kafa’ah terhadap terciptanya rumah tangga yang harmonis didasari oleh persamaan indikator dari segi pekerjaan, nasab/keturunan, dan pemahaman agama.Kata Kunci: Kafa’ah, Rumah Tangga, Relevansi. AbstractThis paper explains about the relevance of the kafa'ah to the creation of a sakinah household in Tanete Rilau sub-district, Barru district. The main issues in this study are: 1) how the existence of kafa'ah in Tanete Rilau sub-district Barru district. 2) how is the realization of kafa'ah in fostering households in Tanete Rilau sub-district Barru district. 3) how is the relevance of the traditional and religious perspective kafa'ah to the creation of a sakinah household in Tanete Rilau sub-district, Barru district. This research is a descriptive qualitative field research conducted in eight villages and two villages. The results of this study are: lack of community understanding about kafa'ah, there are two families that are not harmonious, while eight others are harmonious, there is relevance of kafa'ah to the creation of a harmonious household based on the same indicators in terms of work, family / ancestry, andreligious understanding.Keywords: Kafa’ah, Household, Relevance","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117112370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-04-28DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12784
Muhammad Nasrul Hanasir, Supardin Supardin
AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi vasektomi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syar’i, Yuridis dan Sosiologis dengan sumber data ialah Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat dan salah satu pengguna kontrasepsi vasektomi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukab melalui beberapa tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan konseling yang dilakukan sebelum operasi vasektomi dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga suami melakukan kontrasepsi vasektomi, Ada yang dibenarkan karena alasan suatu penyakit yang dialami oleh istri yang akan membahayakan keselamatan istri tersebut. Kemudian kontrasepsi vasektomi menurut hukum Islam merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi laki-laki sehingga hal tersebut menyebabkan kemandulan. Maka, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrasepsi, Vasektomi.AbstractThis study examines the view of Islamic law on vasectomy contraception. This study uses a qualitative method with the approach used is the Syar'i, Juridical and Sociological Approaches with the data source is the Family Planning Instructor (KB) in Sendana District Majene Regency, West Sulawesi Province and one of the vasectomy contraceptive users. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data processing technique is carried out through several stages namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of vasectomy contraception in Sendana Subdistrict, Majene Regency, West Sulawesi Province, there are several stages of examination and counseling carried out before the vasectomy operation is carried out. As for the underlying factors so that the husband performs vasectomy contraception, some are justified for reasons of an illness experienced by the wife that would endanger the wife's safety. Then vasectomy contraception according to Islamic law is a method of contraception that is permanent for men so that it causes infertility. So, this is contrary to Islamic law.Keywords: Contraception, Islamic Law, Vasectomy.
本研究考察了伊斯兰教对vasektomi避孕法的看法。该研究采用的是一种条件性方法，其方法包括在苏拉威西省Majene县的Majene地区计划生育(KB)，以及vasektomi避孕用户之一。其次，在论文中使用的数据收集方法包括访谈、观察、文档和引用。然后通过几个步骤来实现数据处理技术:数据还原、数据展示和结论提现。研究结果显示，在西苏拉威西省Majene摄政省(Majene county Majene)实施输精管切除术之前，输精管切除术进行了几次检查和咨询。至于导致丈夫进行输精管切除术的原因，有些是妻子生病的原因，这将危及妻子的安全。根据伊斯兰法律，输精管切除术是一种永久的男性避孕方法，导致不育。这是违反伊斯兰法律的。关键词:伊斯兰法律，避孕，输精管切除术。关于伊斯兰法对输精管切除术的看法。这个研究发现了一种有正当理由的方法更远的是，在论文中使用的数据收集方法正在接受采访、观察、文档和参考跟踪。然后通过several stages namely提取数据数据:减少数据、提交数据和起草结论。这项研究的结果显示，在森达纳苏拉威西省，梅内雷摄政的实施过程中，输精管切除术的结果显示，在输精管切除术进行之前，有好几处切除和肢解的阶段。至于丈夫表现出输精管切除术的原因，有些则是妻子所经历的不道德行为所导致的妻子的安全。然后输精盘切除术就构成了伊斯兰法律的一种对抗性，这种对抗性是人类永久存在的一种概念，因此导致了不孕不育。这是伊斯兰法律的协商。Contraception，伊斯兰法律，输精管切除术。
{"title":"PENGGUNAAN KONTRASEPSI VASEKTOMI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM","authors":"Muhammad Nasrul Hanasir, Supardin Supardin","doi":"10.24252/qadauna.v1i2.12784","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12784","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi vasektomi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syar’i, Yuridis dan Sosiologis dengan sumber data ialah Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi barat dan salah satu pengguna kontrasepsi vasektomi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukab melalui beberapa tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan konseling yang dilakukan sebelum operasi vasektomi dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga suami melakukan kontrasepsi vasektomi, Ada yang dibenarkan karena alasan suatu penyakit yang dialami oleh istri yang akan membahayakan keselamatan istri tersebut. Kemudian kontrasepsi vasektomi menurut hukum Islam merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi laki-laki sehingga hal tersebut menyebabkan kemandulan. Maka, hal ini bertentangan dengan hukum Islam.Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrasepsi, Vasektomi.AbstractThis study examines the view of Islamic law on vasectomy contraception. This study uses a qualitative method with the approach used is the Syar'i, Juridical and Sociological Approaches with the data source is the Family Planning Instructor (KB) in Sendana District Majene Regency, West Sulawesi Province and one of the vasectomy contraceptive users. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data processing technique is carried out through several stages namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of vasectomy contraception in Sendana Subdistrict, Majene Regency, West Sulawesi Province, there are several stages of examination and counseling carried out before the vasectomy operation is carried out. As for the underlying factors so that the husband performs vasectomy contraception, some are justified for reasons of an illness experienced by the wife that would endanger the wife's safety. Then vasectomy contraception according to Islamic law is a method of contraception that is permanent for men so that it causes infertility. So, this is contrary to Islamic law.Keywords: Contraception, Islamic Law, Vasectomy.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129908364","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-04-28DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12990
Nurul Mutmainnah, H. Mapuna
AbstrakDalam akad murābaḥah, banyak hal yang tidak diduga dapat terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satunya yaitu adanya cidera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan tersebut. Pada hakekatnya ekonomi syariah bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan saja, melainkan menegakkan prinsip ta’awun yaitu saling membantu dan memenuhi antara nasabah dan kreditur dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan pendekatan Hukum Islam, yaitu pendekatan yang menelaah suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur’an dan hadits, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan nasabah yang melakukan cidera janji. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan tanpa melakukan restrukturisasi pembiayaan murābaḥah terlebih dahulu. Seharusnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, sebelum melakukan lelang hak tanggungan maka terlebih dahulu bank memberikan solusi yaitu memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan restrukturisasi. Karena keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah adalah fundamental bagi operasi bank syariah.Kata Kunci: Akad murābaḥah, Prinsip Syari’ah, Restrukturisasi.AbstractIn the murābaḥah contract, many unexpected things can happen by those who carry out the covenant. One of them is the breach of promise made by the customer. In practice, it is often found that there is no attempt made by the bank in overcoming this problem. In essence, the sharia economy is not solely for profit, but upholds the principle of ta'awun, namely mutual help and fulfillment between customers and creditors in running the sharia economic wheel. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights. The type of research used is field research or Field Research with Islamic Law approach, which is an approach that examines a problem that is based on Islamic law, both derived from the Qur'an and hadith, as well as the rules of ushul fiqh that are relevant to the problem to be discussed. The results of this study indicate that in practice, it is often found that there are no efforts made by the bank in overcoming the problems of customers who make promises. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights without first restructuring murabaha financing. Supposedly, in dealing with this problem, before conducting an auction of mortgage rights, the bank must first provide a solution that is to provide an opportunity for the customer to fulfill their obligations by restructurin
AbstrakDalam阿巴没药āḥ啊,发生了很多意想不到的事情可以由这些做阿卡德语的一方。其中之一是客户受到的伤害。在实践中，人们经常发现银行在这一问题上缺乏努力。严格来说，伊斯兰经济的本质不只是为了赚钱，而是要坚持“塔云”的原则，即在伊斯兰经济的运行中，相互帮助、相互满足。银行通常不会直接拍卖负债。使用的研究类型是基于伊斯兰法的实地研究，也就是研究基于伊斯兰法律的问题的研究方法，要么来自古兰经和圣训，要么来自与即将讨论的问题相关的ushul fiqh法典。研究结果表明，在实践中，经常发现银行在治疗受伤客户问题方面缺乏努力。银行很少直接对权利进行拍卖重担没有先做融资重组没药英航āḥ啊。在进行这样的拍卖之前，银行应该首先提供一种解决方案，即为客户提供一个机会，让他们通过重组来履行自己的职责。因为在最大化利润和满足伊斯兰原则之间的平衡是伊斯兰银行运作的基础。关键词:阿巴没药āḥ啊,Syari原则'ah,重组。AbstractIn《巴没药āḥ啊合同,很多无法事情可以发生《盟约》对那些携带出局。其中一个是由客户打破的承诺。在实践中，我发现银行在解决这个问题时没有什么问题。从本质上讲，sharia economy并不是出于利润而联合起来的银行对抵押贷款权利并不常见。研究过去是陆军研究之型或陆军研究与伊斯兰法律进近,这是一个接近的地方,以至于examines a就是改编自伊斯兰法律问题,两者derived from The《'an和hadith规则》,as well as ushul fiqh那是相关的问题》成为discussed。results of this study indicate that》实践,它是经常发现这就是没有efforts are problems》制作单位《克服银行customers谁让承诺。如果不先对廉价经济进行经济改革，银行通常不会对其贷款权利进行监管。令人信服的是，在确定可抵押的权利之前，银行必须首先提供一种解决方案，以提供客户通过重建来履行其义务的机会。因为最大的进步和伊斯兰原则会议的平衡是伊斯兰银行运作的基础。ba安装:Murāḥ啊合同Restructuring,莎莉'ah原则。
{"title":"PERANAN RESTRUKTURISASI DALAM AKAD MURĀBAḤAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)","authors":"Nurul Mutmainnah, H. Mapuna","doi":"10.24252/qadauna.v1i2.12990","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12990","url":null,"abstract":"AbstrakDalam akad murābaḥah, banyak hal yang tidak diduga dapat terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satunya yaitu adanya cidera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan tersebut. Pada hakekatnya ekonomi syariah bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan saja, melainkan menegakkan prinsip ta’awun yaitu saling membantu dan memenuhi antara nasabah dan kreditur dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan pendekatan Hukum Islam, yaitu pendekatan yang menelaah suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur’an dan hadits, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan nasabah yang melakukan cidera janji. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan tanpa melakukan restrukturisasi pembiayaan murābaḥah terlebih dahulu. Seharusnya, dalam menghadapi persoalan tersebut, sebelum melakukan lelang hak tanggungan maka terlebih dahulu bank memberikan solusi yaitu memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan restrukturisasi. Karena keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah adalah fundamental bagi operasi bank syariah.Kata Kunci: Akad murābaḥah, Prinsip Syari’ah, Restrukturisasi.AbstractIn the murābaḥah contract, many unexpected things can happen by those who carry out the covenant. One of them is the breach of promise made by the customer. In practice, it is often found that there is no attempt made by the bank in overcoming this problem. In essence, the sharia economy is not solely for profit, but upholds the principle of ta'awun, namely mutual help and fulfillment between customers and creditors in running the sharia economic wheel. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights. The type of research used is field research or Field Research with Islamic Law approach, which is an approach that examines a problem that is based on Islamic law, both derived from the Qur'an and hadith, as well as the rules of ushul fiqh that are relevant to the problem to be discussed. The results of this study indicate that in practice, it is often found that there are no efforts made by the bank in overcoming the problems of customers who make promises. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights without first restructuring murabaha financing. Supposedly, in dealing with this problem, before conducting an auction of mortgage rights, the bank must first provide a solution that is to provide an opportunity for the customer to fulfill their obligations by restructurin","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117161088","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-04-28DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12966
N. Husain, M. Ilyas
AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.AbstractThis study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 -2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.
本研究的摘要讨论了2018 -2019年至2019年Gowa摄政帕朗加地区伊斯兰社区的遗产实践。通过观察早期发现一些案子kewarisan引起争议的作家,作者觉得有必要做相关研究伊斯兰社会的适用的法律实践kewarisan Kelurahan Parangbanoa所以rawang发生纠纷和争端解决问题的范围内,因为kewarisan这么kewarisan 2017-2019年范围没有发生的,直到被绳之以法。该研究采用实证法律的方法进行实地定性研究，数据来源是对坎帕鲁坎地区的社区、政府和宗教人物的采访。研究表明，在坎帕朗巴诺瓦伊斯兰社区的传统做法中，在传统遗产法中，在分配遗产和解决遗产问题方面，占主导地位的是部落传统法或部落习俗。它需要社会继承法，加强对遗产和合法继承人的法律地位。关键词:继承法律、实践、伊斯兰社会。2016 -2019年至2019年，帕朗加区，帕朗加区，伊斯兰公社的实践。通过份作家找到了好几个案子》一名,inheritance那个年轻disputes,所以那个《authors发烧需要to do research相关inheritance法律应用实践》由《Parangbanoa伊斯兰社区村那disputes occur》和inheritance结算disputes夺走了所有的因为是inheritance disputes,以至于发生《太阳城》2017 -2019没有人被带向了正义。这项研究的目的是通过对社区、政府和宗教领导人在帕朗巴诺瓦村的调查。最近的建议是，在帕朗巴诺瓦伊斯兰社区的实践中，要么是规则的支配者，要么是与社区的内在和内在的矛盾决心的分布相协调。《法律需要for an inheritance socialization,强化inherited资产的合法地位和有权这么heirs。安装:Inheritance法律实践,伊斯兰社会。
{"title":"PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019)","authors":"N. Husain, M. Ilyas","doi":"10.24252/qadauna.v1i2.12966","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.AbstractThis study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 -2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125743742","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-04-28DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.13139
Zulfikri Zulfikri, Qadir Gassing
Abstrak Berbagai masalah yang muncul mengenai tanah menandakan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di negara ini penerapannya belum berjalan secara tertib sehingga kerap memicu terjadinya sengketa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik dengan pertimbangan dari segala aspek, baik dari aspek hukum maupun non hukum. Jika tidak, sengketa pertanahan akan terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi . Sebab, eskalasi sengketa pertanahan di Indonesia meningkat setiap tahun. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dengan pendekatan penelitian adalah undang-undang dan historis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah. Implikasi penelitian adalah Dalam membuat sebuah pertimbangan hukum yang akan dituangkan dalam diktum putusan, hakim dituntut agar lebih berintegritas sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.Kata Kunci: Analisis, Sengketa, Pertimbangan Hukum. AbstractVarious problems that arise regarding land indicate that the mastery, use and ownership of land in this country has not been implemented in an orderly manner so that it often triggers disputes. Therefore, efforts are needed to prevent, handle and resolve conflicts with consideration from all aspects, both legal and non-legal aspects. Otherwise, land disputes will continue with a very high level of complexity. This is because the escalation of land disputes in Indonesia is increasing every year. This research method is a qualitative approach by producing descriptive data, with the research approach being statutory and historical. The research data source was an interview with a Judge in the IB Class Kolaka District Court. The result of this study is the consideration of a Kolaka District Court judge who stated in the verzet verdict dictum, rejected the plaintiff's original challenged case entirely and overturned the verdict number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Kka, a consideration which was not considered perfectly because there were several impartial legal considerations. The implication of the research is that in making a legal consideration that will be outlined in the dictum of the decision, the judge is required to have more integrity as an effort to produce a decision that can be seen as giving rights to those entitled to receive it.Keywords: Analysis, Dispute, Legal Consideration
{"title":"ANALISIS SYAR’I TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/ PN.Kka)","authors":"Zulfikri Zulfikri, Qadir Gassing","doi":"10.24252/qadauna.v1i2.13139","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.13139","url":null,"abstract":"Abstrak Berbagai masalah yang muncul mengenai tanah menandakan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di negara ini penerapannya belum berjalan secara tertib sehingga kerap memicu terjadinya sengketa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik dengan pertimbangan dari segala aspek, baik dari aspek hukum maupun non hukum. Jika tidak, sengketa pertanahan akan terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi . Sebab, eskalasi sengketa pertanahan di Indonesia meningkat setiap tahun. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dengan pendekatan penelitian adalah undang-undang dan historis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah. Implikasi penelitian adalah Dalam membuat sebuah pertimbangan hukum yang akan dituangkan dalam diktum putusan, hakim dituntut agar lebih berintegritas sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.Kata Kunci: Analisis, Sengketa, Pertimbangan Hukum. AbstractVarious problems that arise regarding land indicate that the mastery, use and ownership of land in this country has not been implemented in an orderly manner so that it often triggers disputes. Therefore, efforts are needed to prevent, handle and resolve conflicts with consideration from all aspects, both legal and non-legal aspects. Otherwise, land disputes will continue with a very high level of complexity. This is because the escalation of land disputes in Indonesia is increasing every year. This research method is a qualitative approach by producing descriptive data, with the research approach being statutory and historical. The research data source was an interview with a Judge in the IB Class Kolaka District Court. The result of this study is the consideration of a Kolaka District Court judge who stated in the verzet verdict dictum, rejected the plaintiff's original challenged case entirely and overturned the verdict number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Kka, a consideration which was not considered perfectly because there were several impartial legal considerations. The implication of the research is that in making a legal consideration that will be outlined in the dictum of the decision, the judge is required to have more integrity as an effort to produce a decision that can be seen as giving rights to those entitled to receive it.Keywords: Analysis, Dispute, Legal Consideration","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114225337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-04-28DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.13016
F. Zahrah, Patimah Patimah
AbstrakIṡbāṭ nikah adalah penetapan dan pengesahan perkawinan oleh pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu cara memperoleh iṡbāṭ nikah adalah dengan mengikuti sidang terpadu yang dilaksanakan oleh pengadilan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi iṡbāṭ nikah dalam pelaksanaan sidang terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang meliputi pelaksanaan sidang iṡbāṭ nikah dan realisasi iṡbāṭ nikah terpadu kaitannya dengan penetapan akta nikah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa iṡbāṭ nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan iṡbāṭ nikah dapat dilakukan secara volunteir dan contentiosa. Iṡbāṭ nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penulis juga menghimbau kepada masyarakat luas, agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkanKata Kunci: Iṡbāṭ Nikah, Sidang Terpadu, Pengadilan Agama. AbstractConfirmation marriage is the establishment and validation of a marriage by a court of certain reasons. One way to obtain confirmation of marriage is to follow an integrated trial conducted by the court. The main problem in this research is how the realization of confirmation of marriage in the implementation of the integrated session in Kendari Class IA Religious Court, which includes implementation of the confirmation hearing of marriage and the realization of an integrated confirmation marriage relation to the establishment of a marriage certificate. This study included field research is research done in real life. Based on this study showed that confirmation marriage is a business in which to obtain the marriage certificate, where the procedure of submission of application confirmation can be done volunteir marriage and contentiosa. Isbat integrated marriage is the realization of cooperation Court of Religion, Religious Affairs Office (KUA) and the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) with the purpose of providing legal services to the public to obtain the marriage certificate. The author appealed to relevant agencies, to remain consistent in conducting integrated service to the public and the author also appealed to the general public for making integrated hearing care program as a momentum to gain recognition of the State over the previous marriage was not registered.Keywords: Confirmation Marriage, Integrated Assemblies, Religious Court.
AbstrakIṡbāṭ结婚是坚信礼和婚姻由法院授权特定的原因。如何获得我ṡ之一bāṭ结婚是按照统一的会众由法院来执行。基本问题的研究中我是如何来实现ṡbāṭ结婚在法庭上进行统一教会会众Kendari宗教课,包括执行的他我ṡbāṭ结婚并实现我ṡbāṭ结婚有关制定统一领结婚证。该研究包括实地研究，这是对现实生活领域进行的研究。基于这一研究获得的结果是我ṡbāṭ结婚是为了避开范围内获得领结婚证的酒吧,在那里申请程序我ṡbāṭ结婚可以volunteir和contentiosa地进行。我ṡbāṭ结婚是宗教法庭合作实现统一,在宗教事务办公室(夸)人口服务和民事(Disdukcapil)为社会提供法律服务的目的是获得了领结婚证。作者呼吁俄罗斯向相关机构,举办综合服务中保持一致向公众和作家也在呼吁公众,这样使会众综合服务项目作为动力,成功获得国家认可的以前的婚姻不tercatatkanKata钥匙:我ṡbāṭ结婚,统一教会,宗教法庭。婚姻的不确定性是确定的遗产和确定的婚姻由确定的季节的法庭。确保婚姻的一种方法是遵循法院设立的集成审判计划。玩问题》这个研究就是之realization of marriage in The implementation of确认《Kendari课他宗教法庭集成阶段,哪种includes implementation of The确认听证会之realization of marriage and an集成确认婚姻关系之体制百万的婚姻证书。这个包括领域研究是对现实生活的研究。根据这项研究，确认婚姻是一项业务，承诺应用程序提交的过程可以对婚姻进行自愿的验证。婚姻制度的结合是对宗教、宗教事务办公室和公共提供服务的合法目的的认可。《大众呼吁》呼吁与相关机构保持一致，继续呼吁公众对拟议的公共和公共利益计划保持一致，并呼吁公众将积极参与这些计划作为一种势头，以便在未登记的婚姻前获得更广泛的国家认可。婚姻确认，宗教大会，宗教法庭。
{"title":"REALISASI ISBAT NIKAH PADA PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DI PENGADILAN AGAMA","authors":"F. Zahrah, Patimah Patimah","doi":"10.24252/qadauna.v1i2.13016","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.13016","url":null,"abstract":"AbstrakIṡbāṭ nikah adalah penetapan dan pengesahan perkawinan oleh pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu cara memperoleh iṡbāṭ nikah adalah dengan mengikuti sidang terpadu yang dilaksanakan oleh pengadilan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi iṡbāṭ nikah dalam pelaksanaan sidang terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang meliputi pelaksanaan sidang iṡbāṭ nikah dan realisasi iṡbāṭ nikah terpadu kaitannya dengan penetapan akta nikah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa iṡbāṭ nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan iṡbāṭ nikah dapat dilakukan secara volunteir dan contentiosa. Iṡbāṭ nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah. Penulis menghimbau kepada instansi yang terkait, untuk tetap konsisten dalam mengadakan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penulis juga menghimbau kepada masyarakat luas, agar menjadikan program pelayanan sidang terpadu ini sebagai momentum untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkanKata Kunci: Iṡbāṭ Nikah, Sidang Terpadu, Pengadilan Agama. AbstractConfirmation marriage is the establishment and validation of a marriage by a court of certain reasons. One way to obtain confirmation of marriage is to follow an integrated trial conducted by the court. The main problem in this research is how the realization of confirmation of marriage in the implementation of the integrated session in Kendari Class IA Religious Court, which includes implementation of the confirmation hearing of marriage and the realization of an integrated confirmation marriage relation to the establishment of a marriage certificate. This study included field research is research done in real life. Based on this study showed that confirmation marriage is a business in which to obtain the marriage certificate, where the procedure of submission of application confirmation can be done volunteir marriage and contentiosa. Isbat integrated marriage is the realization of cooperation Court of Religion, Religious Affairs Office (KUA) and the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) with the purpose of providing legal services to the public to obtain the marriage certificate. The author appealed to relevant agencies, to remain consistent in conducting integrated service to the public and the author also appealed to the general public for making integrated hearing care program as a momentum to gain recognition of the State over the previous marriage was not registered.Keywords: Confirmation Marriage, Integrated Assemblies, Religious Court. ","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"308 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124387987","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-04-28DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12969
Wahdaniah Wahdaniah, Muhammad Jamil
AbstrakTujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui aspek kepemilikan hak cipta dalam hukum Islam, (2) mengetahui kedudukan hak ekslusif pencipta terhadap hasil karya cipta yang telah dihibahkan kepada pihak lain. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan syar’i, pendekatan yuridis formal dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong library research, yang mana penulis mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas kemudian disimpulkan. Setelah diadakan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 1) Hak cipta bukan hanya dikenal dalam regulasi yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Tetapi, sejak lama para ulama dalam Islam telah mengenal istilah hak cipta yang disebut sebagai hak al ibtikar. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membahas mengenai hak cipta dan menggolongkannya sebagai hak kekayaan dan oleh karenanya itu, hak cipta tergolong sebagai hak milik yang bersifat mutlak dan sempurna sebab hak cipta hanya dapat dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh pencipta yang bersangkutan. (2) Pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui hibah yang dilakukan oleh pencipta selaku pemberi hibah dan pihak lain sebagai penerima hibah hanya dapat memanfaatkan sebahagian dari hak ekslusif suatu ciptaan yaitu berupa hak ekonomi dari suatu ciptaan. Mengenai hak moral, tidak dapat dihibahkan kepada penerima hibah dan hanya akan melekat kepada pencipta asli dan tidak dapat dialihkan walaupun hak ciptanya telah dihibahkan. Implikasinya yaitu perlu adanya penyebaran informasi terkait objek hibah yang telah diperluas, artinya bahwa objek hibah bukan hanya terkait dengan benda yang berwujud seperti rumah maupun tanah, tetapi objek hibah juga termasuk benda yang bersifat immateriil, termasuk hak cipta.Kata kunci: Hak Cipta, Hibah, Pengalihan. AbstractThe purpose of this study are (1) find out the aspects of copyright ownership in Islamic law, (2) find out the position of the creator's exclusive rights to the copyrighted work that has been granted to another party. In answering these problems, the writer uses the syar'i approach, formal juridical approach and normative juridical approach. This research is classified as library research, in which the authors collect various kinds of literature that have relevance to the objects discussed, adapt, quote, and analyze the literature that has been obtained then concluded. After holding a discussion of some problem reviews, the authors conclude; (1) Copyright is not only known in regulations, namely in the form of laws and regulations. However, for a long time the scholars in Islam have known the term copyright which is referred to as al ibtikar rights. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) also discusses copyright and classifies it as a property right and, therefore, copyright is classified as absolute and perfect property rights because copyright can only be controlled and owned and used by the creator in question. (2) Transfe
{"title":"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN HAK CIPTA MELALUI HIBAH","authors":"Wahdaniah Wahdaniah, Muhammad Jamil","doi":"10.24252/qadauna.v1i2.12969","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12969","url":null,"abstract":"AbstrakTujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui aspek kepemilikan hak cipta dalam hukum Islam, (2) mengetahui kedudukan hak ekslusif pencipta terhadap hasil karya cipta yang telah dihibahkan kepada pihak lain. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan syar’i, pendekatan yuridis formal dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong library research, yang mana penulis mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas kemudian disimpulkan. Setelah diadakan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 1) Hak cipta bukan hanya dikenal dalam regulasi yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Tetapi, sejak lama para ulama dalam Islam telah mengenal istilah hak cipta yang disebut sebagai hak al ibtikar. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membahas mengenai hak cipta dan menggolongkannya sebagai hak kekayaan dan oleh karenanya itu, hak cipta tergolong sebagai hak milik yang bersifat mutlak dan sempurna sebab hak cipta hanya dapat dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh pencipta yang bersangkutan. (2) Pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui hibah yang dilakukan oleh pencipta selaku pemberi hibah dan pihak lain sebagai penerima hibah hanya dapat memanfaatkan sebahagian dari hak ekslusif suatu ciptaan yaitu berupa hak ekonomi dari suatu ciptaan. Mengenai hak moral, tidak dapat dihibahkan kepada penerima hibah dan hanya akan melekat kepada pencipta asli dan tidak dapat dialihkan walaupun hak ciptanya telah dihibahkan. Implikasinya yaitu perlu adanya penyebaran informasi terkait objek hibah yang telah diperluas, artinya bahwa objek hibah bukan hanya terkait dengan benda yang berwujud seperti rumah maupun tanah, tetapi objek hibah juga termasuk benda yang bersifat immateriil, termasuk hak cipta.Kata kunci: Hak Cipta, Hibah, Pengalihan. AbstractThe purpose of this study are (1) find out the aspects of copyright ownership in Islamic law, (2) find out the position of the creator's exclusive rights to the copyrighted work that has been granted to another party. In answering these problems, the writer uses the syar'i approach, formal juridical approach and normative juridical approach. This research is classified as library research, in which the authors collect various kinds of literature that have relevance to the objects discussed, adapt, quote, and analyze the literature that has been obtained then concluded. After holding a discussion of some problem reviews, the authors conclude; (1) Copyright is not only known in regulations, namely in the form of laws and regulations. However, for a long time the scholars in Islam have known the term copyright which is referred to as al ibtikar rights. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) also discusses copyright and classifies it as a property right and, therefore, copyright is classified as absolute and perfect property rights because copyright can only be controlled and owned and used by the creator in question. (2) Transfe","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"490 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123500834","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-03-13DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11429
S. Rizal, Supardin Supardin
AbstrakPerkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tulisan ini menganalisa masalah Teka Ra Ne’e dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Bahwa Hukum Islam memandang pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ketimbang mudhoratnya. Dalam adat Teka Ra Ne’e terdapat hal-hal yang positif diantaranya: tolong-menolong, gotong- royong, menjalin silaturrahmi, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, lebih-lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju tentang adat Teka Ra Ne’e yang sesuai dengan tuntunan/perintah Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Hadits).Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is one of the most important events in the life of our society, because marriage is not only about women and men going to the bride, but also parents of both parties, siblings, even their respective families. This paper analyzes the issue of Teka Ra Ne'e in marriage in Parado District, Bima Regency, NTB. The type of this research is a qualitative field research that is a study in which the author conducts research directly with the object under study. Whereas Islamic Law considers the implementation of the Teka Ra Ne'e adat in Parado Sub-District, Bima-NTB Regency in accordance with Islamic Law. This is because in the implementation of the Teka Ra Ne'e tradition there are more benefits for the community than the mudhorat. In the tradition of Teka Ra Ne'e there are positive things including: helping, building relationships, and maintaining unity and brotherhood among each other. This paper is expected to be a reference material and increase knowledge and understanding both for people, especially for millennials who live in the globalization era with increasingly advanced technology about Teka Ra Ne'e customs that are in accordance with God's guidance / orders (al- Qur'an) and His Messenger (Hadith).Keywords: Custom, Islamic Law, Marriage.
{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TEKA RA NE’E DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA-NTB","authors":"S. Rizal, Supardin Supardin","doi":"10.24252/qadauna.v1i1.11429","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11429","url":null,"abstract":"AbstrakPerkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tulisan ini menganalisa masalah Teka Ra Ne’e dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Bahwa Hukum Islam memandang pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ketimbang mudhoratnya. Dalam adat Teka Ra Ne’e terdapat hal-hal yang positif diantaranya: tolong-menolong, gotong- royong, menjalin silaturrahmi, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, lebih-lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju tentang adat Teka Ra Ne’e yang sesuai dengan tuntunan/perintah Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Hadits).Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractMarriage is one of the most important events in the life of our society, because marriage is not only about women and men going to the bride, but also parents of both parties, siblings, even their respective families. This paper analyzes the issue of Teka Ra Ne'e in marriage in Parado District, Bima Regency, NTB. The type of this research is a qualitative field research that is a study in which the author conducts research directly with the object under study. Whereas Islamic Law considers the implementation of the Teka Ra Ne'e adat in Parado Sub-District, Bima-NTB Regency in accordance with Islamic Law. This is because in the implementation of the Teka Ra Ne'e tradition there are more benefits for the community than the mudhorat. In the tradition of Teka Ra Ne'e there are positive things including: helping, building relationships, and maintaining unity and brotherhood among each other. This paper is expected to be a reference material and increase knowledge and understanding both for people, especially for millennials who live in the globalization era with increasingly advanced technology about Teka Ra Ne'e customs that are in accordance with God's guidance / orders (al- Qur'an) and His Messenger (Hadith).Keywords: Custom, Islamic Law, Marriage.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132535117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：