Pub Date : 2021-04-25DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19594
Andi Husnul Amalia, Patimah Patimah
AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana budaya praktik mappacci dalam perkawinan di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terkait budaya mappacci di kalangan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo?Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi budaya mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo pelaksanaannya tetap dipertahankan dan dipelihara karena tergolong sebagai adat (kebiasaan) yang dianggap baik pada rangkaian upacara perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan juga dalam setiap pelaksanannya tidak menentang Hukum Islam. Oleh karena itu, budaya ini dibolehkan dan tetap dilestarikan dan dilakukan sebagai budaya daerah pada rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Adapun beberapa perbedaan dari segi tata cara pelaksanannya sesuai dengan kedudukan status sosial masyarakat itu sendiri baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa.Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya masyarakat Bugis tidak terjerumus terhadap hal-hal yang akan merusak identitas bersama serta kerukunan yang sudah tertanam sejak dulu. 2) Masyarakat hendaknya mempertahankan, melestarikan serta memelihara adat istiadat tersebut. 3) Hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi perkawinan adalah pakaian calon mempelai wanita untuk tetap menutup aurat, dan tidak tipis. Dengan tetap memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga sejalan dengan syariat Islam.Kata Kunci : Mappaci, hukum islam, kab wajo AbstractThe main problem of this research is the Review of Islamic Law on Mappacci Culture in the Community of Bola District, Wajo Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the culture of mappacci practice in marriage in Bola District, Wajo Regency? 2) What is the perspective of Islamic law related to the mappacci culture in Bola Subdistrict, Wajo Regency? The results of this study indicate that the implementation of the mappacci cultural tradition in Bola Subdistrict, Wajo Regency, is maintained and maintained because it is considered a good custom in a series of community wedding ceremonies in Bola Subdistrict, Wajo Regency and also in every implementation it does not oppose Islamic Law. Therefore, this culture is allowed and continues to be preserved and carried out as a regional culture in a series of community wedding ceremonies in Bola District, Wajo Regency. There are some differences in terms of the implementation procedure according to the social status of the community itself, both from the aristocratic class and the common people.The implications of this research are: 1) The Bugis community should not fall into things that will destroy the common identity and harmony that has been embedded for a long time. 2) The community should maintain, preserve and maintain these customs. 3) Things that
{"title":"Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo","authors":"Andi Husnul Amalia, Patimah Patimah","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.19594","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19594","url":null,"abstract":"AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana budaya praktik mappacci dalam perkawinan di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terkait budaya mappacci di kalangan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo?Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi budaya mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo pelaksanaannya tetap dipertahankan dan dipelihara karena tergolong sebagai adat (kebiasaan) yang dianggap baik pada rangkaian upacara perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan juga dalam setiap pelaksanannya tidak menentang Hukum Islam. Oleh karena itu, budaya ini dibolehkan dan tetap dilestarikan dan dilakukan sebagai budaya daerah pada rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Adapun beberapa perbedaan dari segi tata cara pelaksanannya sesuai dengan kedudukan status sosial masyarakat itu sendiri baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa.Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya masyarakat Bugis tidak terjerumus terhadap hal-hal yang akan merusak identitas bersama serta kerukunan yang sudah tertanam sejak dulu. 2) Masyarakat hendaknya mempertahankan, melestarikan serta memelihara adat istiadat tersebut. 3) Hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi perkawinan adalah pakaian calon mempelai wanita untuk tetap menutup aurat, dan tidak tipis. Dengan tetap memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga sejalan dengan syariat Islam.Kata Kunci : Mappaci, hukum islam, kab wajo AbstractThe main problem of this research is the Review of Islamic Law on Mappacci Culture in the Community of Bola District, Wajo Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the culture of mappacci practice in marriage in Bola District, Wajo Regency? 2) What is the perspective of Islamic law related to the mappacci culture in Bola Subdistrict, Wajo Regency? The results of this study indicate that the implementation of the mappacci cultural tradition in Bola Subdistrict, Wajo Regency, is maintained and maintained because it is considered a good custom in a series of community wedding ceremonies in Bola Subdistrict, Wajo Regency and also in every implementation it does not oppose Islamic Law. Therefore, this culture is allowed and continues to be preserved and carried out as a regional culture in a series of community wedding ceremonies in Bola District, Wajo Regency. There are some differences in terms of the implementation procedure according to the social status of the community itself, both from the aristocratic class and the common people.The implications of this research are: 1) The Bugis community should not fall into things that will destroy the common identity and harmony that has been embedded for a long time. 2) The community should maintain, preserve and maintain these customs. 3) Things that ","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126502765","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-25DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19451
Mir'ah Thania, M. Jamil
AbstrakPokok permasalahan adalah Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Adapun sub masalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2) Bagaimana Proses Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan terbentuknya Tanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan dapat berguna untuk jangka waktu yang panjang, salah satunya adalah PLN meringankan pembayaran listrik bagi masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan-bantuan sosial seperti memberikan dana kepada masyarakat yang terkena covid, bantuan fasilitas sekolah, mesjid, panti asuhan serta dalam sektor perkebunan. Namun PLN tetap diberikan saran untuk selalu meningkatkan dan mengaitkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat dengan selalu memperhatikan dan mengoptimalkan kinerja fungsi tugas masing-masing didalam perusahaan dan Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan, PLN SulselrabarAbstractThe main problem of this investigation is the View of Islamic Law on the Implementation of Social and Environmental Responsibility in the State Electricity Company in the Regional Main Unit of South Sulawesi. The sub-problems are divided into three parts, namely: 1) How is the View of Islamic Law on the Application of Social and Environmental Responsibility 2) How is the Process of Implementing Social and Environmental Responsibility, 3) What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Social and Environmental Responsibility in the Electric Company Parent State Unit for South Sulawesi Region. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of a field (field research) with the research approach used is Juridical-Normative. The results of this research are the formation of the Partnership and Community Development Program Responsibility (PKBL) and current corporate social responsibility can provide benefits to the community and can be used for a long period of time, one of which is PLN easing electricity payments for less fortunate people. , providing social assistance such as providing funds to people affected by Covid, assistance with school facilities, mosques, orphanag
最重要的是伊斯兰法律对在Sulselrabar地区的母系电力公司实施社会和环境责任的看法。至于这些问题分为三部分:1)伊斯兰法律对社会责任和环境责任的看法2)社会和环境责任的实施过程如何，3)支持因素和阻碍在国家电力单位的母单位中发挥社会和环境责任是什么?这类研究采用现场研究的描述性质的研究，采用的研究方法是法律性的。这项研究的结果就是形成伙伴关系项目的责任和建立环境(PKBL)和企业社会责任目前能够造福社会和漫长的时间,其中有用PLN是减轻贫困的社区,提供电力支付社会帮助像得了covid的向社会提供资金,帮助学校设施、清真寺孤儿院以及种植园。然而PLN反馈总是改善和可持续发展的概念联系起来,以确保公司的生存和社会一直在关注公司内部功能和性能优化各自的任务和确保实现自然保护项目包括绿色发展和努力符合公司形象好治理的原则。关键词:环境公司的社会责任，这个调查的主要问题是伊斯兰法律对苏拉威西地区电子公司的社会和环境责任的实现的看法。sub-problems是divided进入三部分,namely View》:1)如何是伊斯兰法律《社会和环境责任2)上的应用程序是如何Implementing社会和环境责任之过程,3)《supporting是什么和inhibiting factors for The implementation of The Electric公司家长State university)的社会和环境责任》为南苏拉威西地区单位。这是一种研究的类型The results of编队》这个研究是伙伴关系和社区发展项目责任(PKBL)当前公司社会责任可以。benefits to The社区和can be used for a long期PLN of time,一号》,这是easing电力少payments for fortunate人。通过Covid，向人民提供社会援助，以学校意见、莫斯科、orphanages和plantation等援助。PLN,但是,仍然provides建议总to improve和可持续发展理念》链接公司为了生存》和《社区由总是付出代价的关注每到演出》和optimizing公司的任务功能和ensuring availability and implementation of自然保护项目在内的greening和efforts to冲洗公司' s in accordance with the Principles祝公司GovernanceKeywords:形象coorporate responbility,社会治理
{"title":"Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar","authors":"Mir'ah Thania, M. Jamil","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.19451","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19451","url":null,"abstract":"AbstrakPokok permasalahan adalah Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Adapun sub masalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2) Bagaimana Proses Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan terbentuknya Tanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan dapat berguna untuk jangka waktu yang panjang, salah satunya adalah PLN meringankan pembayaran listrik bagi masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan-bantuan sosial seperti memberikan dana kepada masyarakat yang terkena covid, bantuan fasilitas sekolah, mesjid, panti asuhan serta dalam sektor perkebunan. Namun PLN tetap diberikan saran untuk selalu meningkatkan dan mengaitkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat dengan selalu memperhatikan dan mengoptimalkan kinerja fungsi tugas masing-masing didalam perusahaan dan Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan, PLN SulselrabarAbstractThe main problem of this investigation is the View of Islamic Law on the Implementation of Social and Environmental Responsibility in the State Electricity Company in the Regional Main Unit of South Sulawesi. The sub-problems are divided into three parts, namely: 1) How is the View of Islamic Law on the Application of Social and Environmental Responsibility 2) How is the Process of Implementing Social and Environmental Responsibility, 3) What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Social and Environmental Responsibility in the Electric Company Parent State Unit for South Sulawesi Region. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of a field (field research) with the research approach used is Juridical-Normative. The results of this research are the formation of the Partnership and Community Development Program Responsibility (PKBL) and current corporate social responsibility can provide benefits to the community and can be used for a long period of time, one of which is PLN easing electricity payments for less fortunate people. , providing social assistance such as providing funds to people affected by Covid, assistance with school facilities, mosques, orphanag","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"226 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114960872","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-19DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17019
Hendrik Pantamar, R. Amir
AbstrakMeskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur‟ān dan Hadis, namun praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia belum tentu sesuai ataupun belum tentu berjalan sesuai aturan hukum kewarisan Islam pada kehidupannnya. Masyarakat Desa Pattangnga mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurang atau sedikitnya tokoh agama yang memahami tentang hukum Islam. Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam Desa pattangnga sangat tidak di perhatikan terkhusus fiqih muwaris.Jenis peneilitian ini yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dalam penyusunan skripsi ini adalah tokoh agama dan tokoh adat. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Desa pattangnga sampai sekarang masih menggunakan atau mengikuti sistem hukum kewarisan yang dibawa oleh nenek moyang atau orang terdahulu yang sudah menjadi adat dengan berlandaskan sistem kekeluargaan. Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga adalah yang paling berhak menerima harta pewarisan ialah anak kandung dari si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Adat, dan Desa Pattangnga.AbstractAlthough the rules of inheritance in Islam are clear, the sources of inheritance law have also been written in the Qur'an and Hadith, but the inheritance practices that occur in Indonesian Muslim societies are not necessarily appropriate or not necessarily in accordance with the rules of Islamic inheritance law in their lives.the majority of the Pattangnga Village people are Muslim, but insights into religion or Islamic laws are very lacking, this is because there are less or at least religious figures who understand Islamic law . Studies related to Islamic law in Pattangnga Village are very neglected, especially fiqh muwaris.This type of research used is field research (field research). The data sources of this study are the primary data sources in the preparation of this thesis, namely religious and traditional leaders. Then, the approach used is the normative juridical approach and the syar'i approach. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Until now, Pattangnga village still uses or follows the legal system of inheritance brought by ancestors or previous people who have become customary based on the kinship system. In the inheritance distribution system in Pattangnga Village, the person entitled to receive inheritance property is the biological child of the heir who is the main heir.Keywords: Inheritance law, Customary Law, and Pattangnga Village.
{"title":"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo","authors":"Hendrik Pantamar, R. Amir","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.17019","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.17019","url":null,"abstract":"AbstrakMeskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur‟ān dan Hadis, namun praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia belum tentu sesuai ataupun belum tentu berjalan sesuai aturan hukum kewarisan Islam pada kehidupannnya. Masyarakat Desa Pattangnga mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurang atau sedikitnya tokoh agama yang memahami tentang hukum Islam. Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam Desa pattangnga sangat tidak di perhatikan terkhusus fiqih muwaris.Jenis peneilitian ini yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dalam penyusunan skripsi ini adalah tokoh agama dan tokoh adat. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Desa pattangnga sampai sekarang masih menggunakan atau mengikuti sistem hukum kewarisan yang dibawa oleh nenek moyang atau orang terdahulu yang sudah menjadi adat dengan berlandaskan sistem kekeluargaan. Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga adalah yang paling berhak menerima harta pewarisan ialah anak kandung dari si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Adat, dan Desa Pattangnga.AbstractAlthough the rules of inheritance in Islam are clear, the sources of inheritance law have also been written in the Qur'an and Hadith, but the inheritance practices that occur in Indonesian Muslim societies are not necessarily appropriate or not necessarily in accordance with the rules of Islamic inheritance law in their lives.the majority of the Pattangnga Village people are Muslim, but insights into religion or Islamic laws are very lacking, this is because there are less or at least religious figures who understand Islamic law . Studies related to Islamic law in Pattangnga Village are very neglected, especially fiqh muwaris.This type of research used is field research (field research). The data sources of this study are the primary data sources in the preparation of this thesis, namely religious and traditional leaders. Then, the approach used is the normative juridical approach and the syar'i approach. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Until now, Pattangnga village still uses or follows the legal system of inheritance brought by ancestors or previous people who have become customary based on the kinship system. In the inheritance distribution system in Pattangnga Village, the person entitled to receive inheritance property is the biological child of the heir who is the main heir.Keywords: Inheritance law, Customary Law, and Pattangnga Village.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134601343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-19DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16552
Indah Nawir, M. Ilyas
AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang bagaimana keberadaan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur’an di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara beberapa pihak yang bersangkutan yang bersumber dari kantor Badan Wakaf Al-qur’an Cabang Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Al-qur’an Cabang Makassar dilakukan secara online dan offline. 2) pemberdayaan dana wakaf tunai dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat, sedangkan Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang hanya bertugas dalam penghimpunan dana wakaf tunai saja yang kemudian semua dana yang terkumpul di kirim di pusat untuk dikelola dan didistribusikan oleh Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat ke 8 project Badan Wakaf Al-Qur’an untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Kendala yang hadapi oleh Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Makassar dalam Penghimpuanan dana wakaf yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf hanya terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf makam, wakaf tanah masjid dan wakaf benda tidak bergerak lainnya.Kata Kunci: Pemberdayaan, Wakaf Tunai, Al Quran.AbstractThis research examines the existence of cash waqf in Al-Qur’an waqf in the city of Makassar. The type of research used is the type of field research with the methods of data collection, observation, documentation and interviews of several parties concerned who are sourched from the brach office of the Al-Qur’an waqf Agency in Makassar. The results of this study indicate that: 1) the collection of cash waqf funds at the Makassar brach of the Al-Quran Waqf Agency is done online and offline. 2) The empowerment of cahs waqf funds is carried out at the central Al-Qur’an Waqf Agency, while the branch of the Al-Qur’an Waqf Agency is only in charge of fundraising cash waqf funds only then all the funds collected are sent to the central Al-Qur’an Waqf Agency to be managed and distributed by the Al-Qur’an Waqf Agency to eight projects of Al-Qur’an Waqf Agency to be distributed throughout Indonesia. The constraints faced by the Makassar branch of the Al-qur’an Agency in collecting cash waqf funds are the limited to waqf which is only limited understanding of society about waqf which is only limited to waqf for immovable objects such as waqf for graves, waqf land for mosques and waqf for other immovable objects. Keywords: Empowerment, Waqf Funds, Al Quran.
本研究的摘要探讨了现金如何存在于马卡萨市瓦卡斯·可兰经中。所用的研究类型是收集数据、观察、文件和采访有关各方的实地研究类型，这些人的来源是Wakaf的Makassar分支机构。这项研究的结果表明，1)将wakaf现金资金汇编到Makassar的wakaf分支机构是在线和离线的。2) wakf现金基金在伊斯兰教wakf机构进行赋权'an中心机构,而伊斯兰教wakf 'an只是在编译wakf现金基金的一个分支,然后聚集在中心发送的所有资金管理和分发机构伊斯兰教wakf 'an第八中心项目伊斯兰教wakf机构'an分布到整个印尼地区。马拉卡萨的分支机构在保护瓦卡夫资金方面所面临的障碍是，社会对瓦卡斯的理解有限，只能限制瓦卡斯的移动物体，比如坟墓、清真寺地面和其他不移动物体。关键词:授权，现金Wakaf，古兰经。根据这项研究，在望加锡市的古兰经中存在现金的存在。过去研究的类型是实地研究的类型，与收集、观察、文件和审讯有关的方法有关，这些方法是从马卡萨古兰经办公室截获的。这项研究的结果是:1)Makassar brach的现金存量和线下已在网上完成。2)《cahs empowerment waqf基金是伊斯兰教carried out at The中央'an waqf担保机构,而伊斯兰教分支》'an waqf现金担保机构是唯一in charge of fundraising waqf只基金,然后所有的基金collected伊斯兰教是发送到中央'an waqf Agency to be managed和按伊斯兰教对《'an waqf担保机构对伊斯兰教的八个项目'an waqf担保机构成为印尼按19。伊斯兰教马卡萨巴特》《constraints faced by 'an现金担保机构在muensterberger waqf基金是限量waqf该怎么办是只有有限的谅解》协会关于waqf哪种是唯一的waqf limited)为美国immovable物体如此waqf for为其他墓葬,为mosques waqf land和waqf immovable物体。Keywords: Empowerment, Waqf Funds，古兰经。
{"title":"Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-Qur'an di Kota Makassar","authors":"Indah Nawir, M. Ilyas","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.16552","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16552","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang bagaimana keberadaan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur’an di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara beberapa pihak yang bersangkutan yang bersumber dari kantor Badan Wakaf Al-qur’an Cabang Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Al-qur’an Cabang Makassar dilakukan secara online dan offline. 2) pemberdayaan dana wakaf tunai dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat, sedangkan Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang hanya bertugas dalam penghimpunan dana wakaf tunai saja yang kemudian semua dana yang terkumpul di kirim di pusat untuk dikelola dan didistribusikan oleh Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat ke 8 project Badan Wakaf Al-Qur’an untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Kendala yang hadapi oleh Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Makassar dalam Penghimpuanan dana wakaf yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf hanya terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf makam, wakaf tanah masjid dan wakaf benda tidak bergerak lainnya.Kata Kunci: Pemberdayaan, Wakaf Tunai, Al Quran.AbstractThis research examines the existence of cash waqf in Al-Qur’an waqf in the city of Makassar. The type of research used is the type of field research with the methods of data collection, observation, documentation and interviews of several parties concerned who are sourched from the brach office of the Al-Qur’an waqf Agency in Makassar. The results of this study indicate that: 1) the collection of cash waqf funds at the Makassar brach of the Al-Quran Waqf Agency is done online and offline. 2) The empowerment of cahs waqf funds is carried out at the central Al-Qur’an Waqf Agency, while the branch of the Al-Qur’an Waqf Agency is only in charge of fundraising cash waqf funds only then all the funds collected are sent to the central Al-Qur’an Waqf Agency to be managed and distributed by the Al-Qur’an Waqf Agency to eight projects of Al-Qur’an Waqf Agency to be distributed throughout Indonesia. The constraints faced by the Makassar branch of the Al-qur’an Agency in collecting cash waqf funds are the limited to waqf which is only limited understanding of society about waqf which is only limited to waqf for immovable objects such as waqf for graves, waqf land for mosques and waqf for other immovable objects. Keywords: Empowerment, Waqf Funds, Al Quran.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115095147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-19DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.18200
Abdur Rahman Adi Saputera, Nadiva Abdillah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan masyarakat kecamatan kota Selatan Gorontalo terhadap pernikahan usia muda serta implikasinya perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan pendekatan hukum sedangkan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakekatnya menurut hukum Islam pernikahan di usia muda dibolehkan selama memenuhi syarat akumulatif berupa kemampuan secara jasmani rohani dan finansial. Masyarakat kecamatan kota Selatan berpendapat bahwa pernikahan di usia muda ternyata membawa banyak implikasi positif seperti terhindar dari perbuatan zina dan lain sebagainya Namun demikian harus mengindahkan aturan dan norma yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pernikahan muda persektif hukum islam, dan pandangan Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat gambaran singkat mengenai latar belakang, permasalahan yang diangkat, mendeskripsikan penelitian yang digunakan, kesimpulan dari hasil pembahasan/penelitian, dan saran.This study aims to analyze the views of the people of the sub-district of the city of Selatan Gorontalo on young marriage and its implications from the perspective of Islamic law. This type of research is field research using a sociological normative approach and a legal approach, while the data collection techniques are observation interviews and documentation and then analyzed. The results showed that in essence, according to Islamic law marriage at a young age is permissible as long as it meets the accumulative requirements in the form of physical, spiritual and financial ability. The people of the southern city sub-districts argue that marriage at a young age actually brings many positive implications such as avoiding adultery and so on. However, they must heed the existing rules and norms. This study aims to analyze the implications of young marriage from the perspective of Islamic law, and the abstract view is written in Indonesian and English which contains a brief description of the background, the issues raised, describes the research used, the conclusions of the discussion / research results, and suggestions.
这项研究旨在分析哥伦塔洛南部城市议会对年轻婚姻的看法以及对伊斯兰法律观点的影响。这是一种实地研究，采用规范和法律的社会学方法，采用收集数据采访观察和文献分析技术。研究结果表明，根据伊斯兰法律，婚姻在精神上和经济上都是允许的。南部城市街道协会认为，年轻时结婚产生了许多积极的影响，如避免通奸等，但应该遵守那里的规则和规范。该研究的目的是分析伊斯兰法律中年轻的准性婚姻的含义，以及用英语和英语编写的抽象观点，简要描述了背景、提出的问题、所进行的研究、讨论/研究结果的结论和建议。这一研究旨在分析韩国南部城市戈隆塔洛的人们对年轻婚姻的看法，以及其对伊斯兰法律的印象。这是一种实地研究的类型，使用的是社会学的标准和法律的认可，而数据收集技术是观察采访和文件分析。这些建议在本质上是基于伊斯兰法律婚姻的，只要它在物理、精神和金融能力的形式上结合起来，就可以实现。南方城市次级地区的人们认为，在一个年轻的年龄结婚会带来许多积极的影响，比如对成年人的回避。但他们必须遵守现有的规则和规范。这个后果》study aims to analyze young婚姻从伊斯兰法律的视角》,和《印尼语和英语抽象view)是由哪种contains a简史风貌》《问题长大》,描述了研究背景,conclusions》以前,- research results),和suggestions受到质疑。
{"title":"Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo","authors":"Abdur Rahman Adi Saputera, Nadiva Abdillah","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.18200","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan masyarakat kecamatan kota Selatan Gorontalo terhadap pernikahan usia muda serta implikasinya perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan pendekatan hukum sedangkan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakekatnya menurut hukum Islam pernikahan di usia muda dibolehkan selama memenuhi syarat akumulatif berupa kemampuan secara jasmani rohani dan finansial. Masyarakat kecamatan kota Selatan berpendapat bahwa pernikahan di usia muda ternyata membawa banyak implikasi positif seperti terhindar dari perbuatan zina dan lain sebagainya Namun demikian harus mengindahkan aturan dan norma yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pernikahan muda persektif hukum islam, dan pandangan Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat gambaran singkat mengenai latar belakang, permasalahan yang diangkat, mendeskripsikan penelitian yang digunakan, kesimpulan dari hasil pembahasan/penelitian, dan saran.This study aims to analyze the views of the people of the sub-district of the city of Selatan Gorontalo on young marriage and its implications from the perspective of Islamic law. This type of research is field research using a sociological normative approach and a legal approach, while the data collection techniques are observation interviews and documentation and then analyzed. The results showed that in essence, according to Islamic law marriage at a young age is permissible as long as it meets the accumulative requirements in the form of physical, spiritual and financial ability. The people of the southern city sub-districts argue that marriage at a young age actually brings many positive implications such as avoiding adultery and so on. However, they must heed the existing rules and norms. This study aims to analyze the implications of young marriage from the perspective of Islamic law, and the abstract view is written in Indonesian and English which contains a brief description of the background, the issues raised, describes the research used, the conclusions of the discussion / research results, and suggestions.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131079092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-19DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17043
Wahyuddin Nasir, Lomba Sultan
AbstrakPenelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur dirPengadilan MilitermIII-16tMakassar” yang dikhususkan untuk mengetahui beberapa rangkaian prosedural penyelesaian tindak asusila di pengadilan Militer III Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa data-data faktual tentang masalah yang menjadi pokok penelitian yakni proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan teologi normatif syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik observasi data (studi lapangan) yang dimuat dalamnputusang PengadilaniMiliter III-16iMakassar terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur yang menguraikan proses penanganan perkara secara sistematis melalui proses peradilan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Peneliti juga mengambil bahan literatur sebagai data sekunder. Maka dari itu, penelitian ini mendapati suatu hasil dalam proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar diuraikan pertama, Gambaran proses penyelesaian tindakupidanasasusilah dimpengadilan militermIII-16zMakassar, kedua, Gambaran umum dampak dari tindak pidana asusila yang di lakukan prajurit TNI di pengadilan militer III-16 Makassar, ketiga,’Gambaran tinjauan hukum islam dalam proses penyelesaian rtindak pidanai asusila di;pengadilan militer ;III-16 Makassar.Kata Kunci: Prajurit TNI, Pengadilan Militer, Pidana.AbstractThis research is an attempt to make observations related to "Settlement of the Crime of Indonesian Military Soldiers Against Minors at Military Court III-16 Makassar" which is devoted to knowing several procedural sequences for settling immoral acts in Makassar Military III court. This type of research is field research (Descriptive Qualitative Field Research), which is research conducted by tracing some factual data about the problem which is the subject of research, namely the process of resolving criminal acts of indecency of TNI soldiers against underage children in Makassar Military III-16 Court. Furthermore, the approach in this research is the normative syar'i theological approach. The data collection method used is the data observation technique (field study) which is contained in the decision of the Military Court III-16 Makassar on the Settlement of TNI Soldiers' Immoral Crimes against Children Underage which describes the systematic case handling process through the judicial process and the provisions of applicable regulations. Researchers also took literature as secondary data. Therefore, this research finds a result in the settlement process of TNI Soldier's Immoral Crime Against Minors at Military Court III-16 M
{"title":"Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar","authors":"Wahyuddin Nasir, Lomba Sultan","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.17043","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.17043","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur dirPengadilan MilitermIII-16tMakassar” yang dikhususkan untuk mengetahui beberapa rangkaian prosedural penyelesaian tindak asusila di pengadilan Militer III Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa data-data faktual tentang masalah yang menjadi pokok penelitian yakni proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan teologi normatif syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik observasi data (studi lapangan) yang dimuat dalamnputusang PengadilaniMiliter III-16iMakassar terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur yang menguraikan proses penanganan perkara secara sistematis melalui proses peradilan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Peneliti juga mengambil bahan literatur sebagai data sekunder. Maka dari itu, penelitian ini mendapati suatu hasil dalam proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar diuraikan pertama, Gambaran proses penyelesaian tindakupidanasasusilah dimpengadilan militermIII-16zMakassar, kedua, Gambaran umum dampak dari tindak pidana asusila yang di lakukan prajurit TNI di pengadilan militer III-16 Makassar, ketiga,’Gambaran tinjauan hukum islam dalam proses penyelesaian rtindak pidanai asusila di;pengadilan militer ;III-16 Makassar.Kata Kunci: Prajurit TNI, Pengadilan Militer, Pidana.AbstractThis research is an attempt to make observations related to \"Settlement of the Crime of Indonesian Military Soldiers Against Minors at Military Court III-16 Makassar\" which is devoted to knowing several procedural sequences for settling immoral acts in Makassar Military III court. This type of research is field research (Descriptive Qualitative Field Research), which is research conducted by tracing some factual data about the problem which is the subject of research, namely the process of resolving criminal acts of indecency of TNI soldiers against underage children in Makassar Military III-16 Court. Furthermore, the approach in this research is the normative syar'i theological approach. The data collection method used is the data observation technique (field study) which is contained in the decision of the Military Court III-16 Makassar on the Settlement of TNI Soldiers' Immoral Crimes against Children Underage which describes the systematic case handling process through the judicial process and the provisions of applicable regulations. Researchers also took literature as secondary data. Therefore, this research finds a result in the settlement process of TNI Soldier's Immoral Crime Against Minors at Military Court III-16 M","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128815097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-19DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17021
Irvan Tahrir, Darussalam Darussalam
AbstrakJurnal ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana’ Simanai dalam kewarisan di Kecamatan Rongkong. Mana’ Simanai merupakan adat masyarakat rongkong dalam membagikan harta warisan. Mana’ Simanai adalah adat yang di anut masyarakat rongkong secara turun temurun, Mana’ Simanai ini berasal dari bahasa rongkong yang berarti harta di gantikan dengan harta, Adat Mana’ Simanai ini di gunakan masyarakat rongkong dalam menyelesaikan hubungan Hukum yang di timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkannya. Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris kitab undang undang hukum perdata. Secara khusus Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma keputuan/ketetapan Hukum yang bertalian dengan proses perumusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu di perlukan pengetahuan Hukum yang memadai terutama hukum kewarisan islam. Pengetahuan Hukum pun tidak dapat di abaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran Hukum. Oleh karna itu manusia perlu mempelajari sejarah sosial Hukum pablik maupun Hukum privat terutama sejarah sosial Hukum islam di Indonesia dan khususnya Hukum kewarisan Islam.Kata Kunci: Islam, Adat, Luwu Utara.AbstractThis journal explains the view of Islamic Law on Adat Mana 'Simanai in inheritance in Rongkong District. Mana 'Simanai is the custom of the rongkong community in distributing inheritance. Where 'Simanai is a custom that has been adopted by the rongkong community from generation to generation, Mana' Simanai comes from the language of rongkong which means property is replaced with property, Mana 'Simanai custom is used by the rongkong community in completing legal relationships that arise relating to property someone who died with family members he left behind. Indonesian inheritance law is still pluralistic because currently there are three systems of inheritance law, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil law inheritance law. In particular, customary inheritance law covers all the principles, norms of decision / legal stipulation related to the process of formulating and controlling property (material) and property (non-material) from one generation to the next. Therefore, it requires adequate legal knowledge, especially Islamic inheritance law. Legal knowledge cannot be ignored, because there are frequent cases of acts or violations of the Law. Therefore, humans need to study the social history of public law and private law, especially the social history of Islamic law in Indonesia and in particular Islamic inheritance law.Keywords: Islam, Customary Law, North Luwu..
本杂志的摘要解释了伊斯兰法律对元易区传统习俗的看法。这是垃圾社会的传统遗产分配。哪里“Simanai世袭在rongkong社会信奉的是惯例,“这个Simanai来自哪里和财富,意味着财富的rongkong语取代传统“这个Simanai在完成法律关系中使用rongkong社会造成的与财产有关的一个空白的家庭成员去世了。印尼的继承法至今仍是多元化的，因为它目前适用于三种继承法律体系:传统继承法、伊斯兰继承法和民法继承法。传统继承法具体包括整个原则、关于制度化和控制物质(物质)和物质(非物质)的法律规范/法规，从一代到下一代。因此，法律知识要求，特别是伊斯兰继承法。即使是法律知识也不能被忽视，因为在行为或违法行为中经常发生。因此，人类需要学习pablik法律的社会历史和私人法律，特别是印尼伊斯兰法律的社会历史，特别是伊斯兰遗产法。关键词:伊斯兰教、风俗、鲁武北部。这篇日记解释了伊斯兰法律在红孔地区的起源。这个人是垃圾社区的海关，在本质上是分配的。a Simanai是定制的地方已经被adopted by rongkong社区从一代到generation,哪里》Simanai来自rongkong之语言,这意味着财产和财产,哪里是replaced“Simanai定制是以前由rongkong社区》合法completing relationships那rise relating to财产有人谁死了with family members他掉队。”印尼目前仍保持其多元化，因为目前有三种制度的内在法律，namely custoy inheritance法，伊斯兰内在法律和公民法。在某些方面，自定义的法律与所有原则有关，从一代人到下一代的决定和控制属性的标准。首先，它要求获得法律知识，特别是伊斯兰教法本身。法律知识不能忽视，因为有更常见的做法或违反法律的行为。例如，人类需要研究公共法律和私人法律的社会历史，特别是印度尼西亚和部分伊斯兰法律的伊斯兰法律的社会历史。伊斯兰教，正规法，北鲁乌…
{"title":"Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’ Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara","authors":"Irvan Tahrir, Darussalam Darussalam","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.17021","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.17021","url":null,"abstract":"AbstrakJurnal ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana’ Simanai dalam kewarisan di Kecamatan Rongkong. Mana’ Simanai merupakan adat masyarakat rongkong dalam membagikan harta warisan. Mana’ Simanai adalah adat yang di anut masyarakat rongkong secara turun temurun, Mana’ Simanai ini berasal dari bahasa rongkong yang berarti harta di gantikan dengan harta, Adat Mana’ Simanai ini di gunakan masyarakat rongkong dalam menyelesaikan hubungan Hukum yang di timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkannya. Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris kitab undang undang hukum perdata. Secara khusus Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma keputuan/ketetapan Hukum yang bertalian dengan proses perumusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu di perlukan pengetahuan Hukum yang memadai terutama hukum kewarisan islam. Pengetahuan Hukum pun tidak dapat di abaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran Hukum. Oleh karna itu manusia perlu mempelajari sejarah sosial Hukum pablik maupun Hukum privat terutama sejarah sosial Hukum islam di Indonesia dan khususnya Hukum kewarisan Islam.Kata Kunci: Islam, Adat, Luwu Utara.AbstractThis journal explains the view of Islamic Law on Adat Mana 'Simanai in inheritance in Rongkong District. Mana 'Simanai is the custom of the rongkong community in distributing inheritance. Where 'Simanai is a custom that has been adopted by the rongkong community from generation to generation, Mana' Simanai comes from the language of rongkong which means property is replaced with property, Mana 'Simanai custom is used by the rongkong community in completing legal relationships that arise relating to property someone who died with family members he left behind. Indonesian inheritance law is still pluralistic because currently there are three systems of inheritance law, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil law inheritance law. In particular, customary inheritance law covers all the principles, norms of decision / legal stipulation related to the process of formulating and controlling property (material) and property (non-material) from one generation to the next. Therefore, it requires adequate legal knowledge, especially Islamic inheritance law. Legal knowledge cannot be ignored, because there are frequent cases of acts or violations of the Law. Therefore, humans need to study the social history of public law and private law, especially the social history of Islamic law in Indonesia and in particular Islamic inheritance law.Keywords: Islam, Customary Law, North Luwu.. ","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126592987","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-18DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16249
Rizki Ridwan, Nurnaningsih Nurnaningsih
AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang bagaimana perspektif hukum islam terhadap masalah adat pernikahan mappasikarawa yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan syar’i, pendekatan antropologi dan pendekatan sejarah dengan data yang bersumber dari Tokoh adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran yang berkaitan dengan perspektif hukum islam mengenai adat pernikahan mappasikarawa yang ada di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Kemudian teknik yang digunakan dalam pengolahan data meliputi: identifikasi data dan verifikasi data atau kesimpulan terhadap data dari lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosesi adat mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sah dalam hal pelaksanaannya menurut perspektif hukum islam karena dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Serta tidak ada pula dalil yang mengatakan bahwa prosesi adat pernikahan mappasikarawa ini dilarang hanya saja masih terdapat salah satu prosesi dalam adat mappasikarawa ini yang perlu direvitalisasi karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut perspektif hukum islam.Kata Kunci: Adat, Mappasikarawa, Pernikahan, Hukum islam.AbstractThis research examines how islamic law perspectives on the customary issue of marriage mappasikarawa that exists in Sanrego Village Kahu District Bone District, as for this study is included in the field research. This research uses methods with approaches that are done is shar'i approach, anthropological approach and historical approach with data sourced from indigenous figures, religious figures and community leaders in Sanrego Village Kahu District Bone District. Furthermore, the method of data collection conducted is interviews, observations, documentation and searches related to the perspective of Islamic law on the customs of marriage mappasikarawa that exist in the village of Sanrego Kahu District Bone Regency. Then the techniques used in data processing include: data identification and data verification or conclusion to data from the field. The results of the study is showed that the traditional procession of mappasikarawa in Sanrego Village kahu district bone district is valid in terms of its implementation according to islamic law perspective because it is done after the marriage agreement is implemented. And there is no evidence to say that the traditional procession of marriage is forbidden only there is still one procession in this mappasikarawa custom that needs to be revitalized because it is not in accordance with islamic law.Keywords: Customs, Mappasikarawa, Marriage, Islamic law.
本研究的主题探讨了伊斯兰法律对Sanrego Kahu village婚姻习惯问题的看法，这项研究包括在实地研究中。该研究采用的方法是syar i，人类学和历史方法，其数据来源来自Bone区Sanrego街上的部落、宗教和社区。接下来的数据收集方法包括采访、观察、文件和调查伊斯兰法律对桑雷戈卡苏区(Sanrego Kahu village)婚姻习俗的看法。数据处理中使用的技术包括:数据识别和验证数据或现场数据的结论。研究结果表明，Sanrego Kahu区(Bone - Kahu county street)的传统游行队伍在伊斯兰法律上是按照伊斯兰教的方式进行的，因为这是在阿卡德结婚后进行的。也没有任何证据表明，mappasikarawa的传统婚礼队伍是被禁止的，只是在mappasiwa的习俗中仍然有一种习俗需要改革，因为从伊斯兰法律的角度来看，这与婚姻的目的并不一致。关键词:习俗、马帕沙卡拉瓦、婚姻、伊斯兰法律。根据这项研究，伊斯兰法律对婚姻制度的解释，存在于美国的Sanrego Village Kahu地区的这项研究包括在实地研究中。这项研究采用了各种类似的方法更远的是，审查、观察、文书工作和寻找在Sanrego Kahu区遗产中的伊斯兰法律的概念。然后技术被应用于包括数据处理:标识和数据验证或验证来自字段的数据。研究的结果表明，在Sanrego Village kahu bone district中，mappasiwa的传统进程在伊斯兰法看来是有效的，因为它是在婚姻协议实现后完成的。没有证据表明，在目前的经济衰退中，传统的婚姻工艺是不可逆转的，在这种监管制度中，必须重新制重，因为它不符合伊斯兰法律。密码:定制，mappasiwa，婚姻，伊斯兰法律。
{"title":"Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)","authors":"Rizki Ridwan, Nurnaningsih Nurnaningsih","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.16249","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16249","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang bagaimana perspektif hukum islam terhadap masalah adat pernikahan mappasikarawa yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan syar’i, pendekatan antropologi dan pendekatan sejarah dengan data yang bersumber dari Tokoh adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran yang berkaitan dengan perspektif hukum islam mengenai adat pernikahan mappasikarawa yang ada di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Kemudian teknik yang digunakan dalam pengolahan data meliputi: identifikasi data dan verifikasi data atau kesimpulan terhadap data dari lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosesi adat mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sah dalam hal pelaksanaannya menurut perspektif hukum islam karena dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Serta tidak ada pula dalil yang mengatakan bahwa prosesi adat pernikahan mappasikarawa ini dilarang hanya saja masih terdapat salah satu prosesi dalam adat mappasikarawa ini yang perlu direvitalisasi karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut perspektif hukum islam.Kata Kunci: Adat, Mappasikarawa, Pernikahan, Hukum islam.AbstractThis research examines how islamic law perspectives on the customary issue of marriage mappasikarawa that exists in Sanrego Village Kahu District Bone District, as for this study is included in the field research. This research uses methods with approaches that are done is shar'i approach, anthropological approach and historical approach with data sourced from indigenous figures, religious figures and community leaders in Sanrego Village Kahu District Bone District. Furthermore, the method of data collection conducted is interviews, observations, documentation and searches related to the perspective of Islamic law on the customs of marriage mappasikarawa that exist in the village of Sanrego Kahu District Bone Regency. Then the techniques used in data processing include: data identification and data verification or conclusion to data from the field. The results of the study is showed that the traditional procession of mappasikarawa in Sanrego Village kahu district bone district is valid in terms of its implementation according to islamic law perspective because it is done after the marriage agreement is implemented. And there is no evidence to say that the traditional procession of marriage is forbidden only there is still one procession in this mappasikarawa custom that needs to be revitalized because it is not in accordance with islamic law.Keywords: Customs, Mappasikarawa, Marriage, Islamic law.","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115372301","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-18DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16123
Muhammad Asri, Patimah Patimah
AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Penelitian tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini yakni Kepala Cabang dan Staf di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan Riset Kepustakaan yakni dengan cara membaca berbagai literatur dan hasil penelitian yang mempunyai referensi dengan masalah yang akan dibahas, dan Riset Lapangan yakni pengumpula data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian seperti: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua bentuk penyaluran yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri yaitu Bentuk Konsumtif dan Bentuk Produktif yang disalurkan melalaui beberapa program seperti: Program Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah, dan Perogram Ekonomi. Dalam upaya menarik minat muzakki dalam ber-Zakat Infak dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri, pengurus melakukan berbagai strategi, terutama melengkapi instrument-instrument baik dalam hal Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyaluran ZIS terutama dikota Makassar. Implikasi dari penelitian ini adalah berbagai bentuk dan program penyaluran ZIS tersebut perlu dikembangkan kearah yang lebih produktif dan moderen, serta perbaikan layanan di berbagai bidang kepada masyarakat sehingga meniciptakan trust atau keterbukaan informsi. Juga sebagai upaya penigkatan efesiensi dan efektivitas lembaga pengelola ZIS secara umum.Kata Kunci: Bentuk, Penyaluran, Infak, Sedekah, Zakat. Abstract The main problem of this research is What is the Form of Zakat Infaq Alms Distribution at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar? In qualitative research, the research approach used is normative. As for the data sources of this research, namely the Branch Heads and Staff at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Furthermore, the data method used is to conduct library research, namely by reading various literature and research results that refer to the problem to be discussed, and field research, namely collecting data which is carried out directly in the research location such as: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are two forms of distribution in LAZNAS Yatim Mandiri, namely Consumptive Forms and Productive Forms which are channeled through several programs such as: Education Programs, Health Programs, Humanitarian Programs, Da'wah Programs, and Economic Programs. In an effort to attract muzakki's interest in giving Zakat, Infaq and Alms at LAZNAS Yatim Mandiri, the management has carried out various strategies, especially equipped with good instruments in terms of collection, management and distribution of ZIS, especially in the city of Makassar. The implication of this research is that various forms and programs in the distribution of ZIS need to be developed in a more productive and modern direction, as well as improv
本研究的主要论点是如何将Zakat用于自给自足的Makassar孤儿LAZNAS。研究与所使用的研究方法的定性为规范。至于本研究的数据来源，位于自给自足的LAZNAS的分支机构和工作人员。接下来的数据收集方法是通过阅读文献和研究结果来进行研究，以及在研究地点直接收集数据，如观察、采访和文件。这项研究的结果表明，在LAZNAS的自治领中存在两种形式的引导，一种是消费和生产的形式，通过教育、健康、人道主义、传教士和经济改革等项目被引导。为了吸引muzakki在LAZNAS的孤儿基金和救济金上的利益，管理人员采取了各种战略，特别是在Makassar市的收集、管理和配送方面提供了具体的工具。这项研究的含义是，它们的形式和配送计划需要发展到更有生产力和现代化的方向，以及对社会各个领域的服务改进，从而产生信任或开放的信息。这也是ZIS维护机构的效率和有效性的一种手段。关键词:形状、分发、fak、慈善、Zakat。本研究的主要问题是在自给自足的Makassar孤儿中发的Zakat Infaq Alms是什么?在合理研究中，研究的结果是不切实际的。美国研究的数据来源，namely在LAZNAS孤儿Makassar的分支机构和工作人员。在这样的研究地点，研究结果利用的数据正被引导到图书馆研究，而不是通过阅读不同的文学著作和研究结果来发现问题，而实地研究则保留着在这样的研究地点直接列举的数据:观察、审查和归档。这些研究的结果包括两个来自农村农村的分布在拉斯纳，管理带来了多种不同的策略，特别是在马卡萨市，特别是在马卡萨市，都有很好的工具。这个研究的就是那把不同之implication forms》和《distribution项目齐需要成为现代developed in a more productive和方向,as well as improving费尔服务在不同社区》(muzakki与美国donors)所以要创建信托或资讯网disclosure to The public。这也是对ZIS管理机构的奖励和监督。有必要加强与政府和马卡萨市类似机构的合作，甚至通过禁令。南苏拉威西以一种不可增加的力量和力量存在的潜力。形式，分发，捐赠，Alms, Zakat。
{"title":"Penyaluran Zakat Infak Sedekah (ZIS) di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020)","authors":"Muhammad Asri, Patimah Patimah","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.16123","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16123","url":null,"abstract":"AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Penelitian tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini yakni Kepala Cabang dan Staf di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan Riset Kepustakaan yakni dengan cara membaca berbagai literatur dan hasil penelitian yang mempunyai referensi dengan masalah yang akan dibahas, dan Riset Lapangan yakni pengumpula data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian seperti: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua bentuk penyaluran yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri yaitu Bentuk Konsumtif dan Bentuk Produktif yang disalurkan melalaui beberapa program seperti: Program Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah, dan Perogram Ekonomi. Dalam upaya menarik minat muzakki dalam ber-Zakat Infak dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri, pengurus melakukan berbagai strategi, terutama melengkapi instrument-instrument baik dalam hal Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyaluran ZIS terutama dikota Makassar. Implikasi dari penelitian ini adalah berbagai bentuk dan program penyaluran ZIS tersebut perlu dikembangkan kearah yang lebih produktif dan moderen, serta perbaikan layanan di berbagai bidang kepada masyarakat sehingga meniciptakan trust atau keterbukaan informsi. Juga sebagai upaya penigkatan efesiensi dan efektivitas lembaga pengelola ZIS secara umum.Kata Kunci: Bentuk, Penyaluran, Infak, Sedekah, Zakat. Abstract The main problem of this research is What is the Form of Zakat Infaq Alms Distribution at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar? In qualitative research, the research approach used is normative. As for the data sources of this research, namely the Branch Heads and Staff at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Furthermore, the data method used is to conduct library research, namely by reading various literature and research results that refer to the problem to be discussed, and field research, namely collecting data which is carried out directly in the research location such as: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are two forms of distribution in LAZNAS Yatim Mandiri, namely Consumptive Forms and Productive Forms which are channeled through several programs such as: Education Programs, Health Programs, Humanitarian Programs, Da'wah Programs, and Economic Programs. In an effort to attract muzakki's interest in giving Zakat, Infaq and Alms at LAZNAS Yatim Mandiri, the management has carried out various strategies, especially equipped with good instruments in terms of collection, management and distribution of ZIS, especially in the city of Makassar. The implication of this research is that various forms and programs in the distribution of ZIS need to be developed in a more productive and modern direction, as well as improv","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"52 8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122566000","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-18DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16278
R Kayumov Ruslan, Qadir Gassing, H.T
AbstrakPenelitian ini membahas prinsip equality before the law yaitu menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat pengistimewaan dalam bidang peradilan. Bertitik tolak pada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili pada badan peradilan umum, yang dimana berbeda dengan yuridiksi Pengadilan Militer Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Pengadilan Militer. Serta pengadilan militer merupakan badan peradilan yang memberikan keistimewaan kepada anggota militer. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di pengadilan militer III-16 Makassar, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis dan Sosiologi dengan sumber data dari Peradilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tidak ada tindakan pengistimewaan prajurit militer yang melakukan tindak pidana dalam sistem pengadilan militer, dan tidak ada perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana umum di pengadilan militer dengan pengadilan umum.Kata Kunci: Equality before the Law, Pengadilan Militer, Prajurit, Pidana.AbstractThis study discusses the principle of equality before the law, namely requiring that no citizen be privileged in the field of justice. Starting from the MPR Decree Number 7 of 2000 concerning the separation of the Indonesian National Army and the Indonesian National Police, which mandates that members of the military who commit general crimes be tried in a general judicial body, which is different from the jurisdiction of the Military Court Law Number 31 of 1997 which mandated that members of the military who committed general crimes be tried in a military court. As well as military courts are judicial bodies that give privileges to members of the military. This study examines how the application of the principle of equality before the law in the Military Court System in the military court III-16 Makassar, this research uses qualitative methods with the approach taken is juridical and sociological with data sources from the Military Court III-16 Makassar. Furthermore, the data collection methods used are interviews, observation, documentation and reference tracing. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study provides the results that there are no privileged acts of military servicemen who commit crimes in the military court system, and there is no diffe
本研究的摘要讨论了法律前的平等原则，即不希望任何公民享有司法特权。虚线拒绝对踢踏舞MPR 7号自2000年印尼国民军和警察的印度尼西亚共和国国家分离的要求,军人在哪里实施公共刑事审判一般司法机构,在不同的管辖权的军事法庭1997年31号法案,要求做重罪常见的军事人员在军事法庭受审。军事法庭是赋予军人特权的司法机构。本研究探讨了法律在军事法庭III-16 Makassar军事法庭上如何应用平等原则，该研究采用的方法是定性的，方法是法学和社会学，从III-16 Makassar军事法庭获得数据。接下来的数据收集方法是访谈、观察、文档和引用引用。然后通过几个步骤来完成数据处理技术:数据还原、数据显示和结论提取物。这项研究得出的结论是，在军事法庭系统中从事犯罪行为的军人没有特权，在军事法庭中处理普通刑事案件也没有区别。关键词:法律面前的平等，军事法庭，士兵，罪犯。根据这项研究，在法律面前剥夺公民在司法领域享有的平等原则。MPR命令7号》开始从2000 concerning分离》《印尼印尼国家军队和国家警察,那哪种mandates members of the军事世卫组织commit犯罪be tried in a司法部门车身将军,将军这是不同从jurisdiction》和《军事法庭法官1997年的31号哪种mandated那members of the军事谁t将军犯罪成为试in a军事法庭。军事法庭是为军人服务的特权。这项研究揭示了在军事法庭系统的法律在马卡萨16号军事法庭上的平等原则的应用，该研究uses的合理方法在该研究中与来自军事法庭丽莎-马卡萨国际法庭的数据联系在一起。更远的是数据收集方法然后数据处理技术正在通过several stages, namely:数据减少，数据提交，并起草结论。这项研究证明，没有特权承认在军事法庭系统中犯下的罪行，也没有例外。法律、军事法庭、士兵、罪犯面前的平等。
{"title":"Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar","authors":"R Kayumov Ruslan, Qadir Gassing, H.T","doi":"10.24252/qadauna.v2i2.16278","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16278","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini membahas prinsip equality before the law yaitu menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat pengistimewaan dalam bidang peradilan. Bertitik tolak pada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili pada badan peradilan umum, yang dimana berbeda dengan yuridiksi Pengadilan Militer Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Pengadilan Militer. Serta pengadilan militer merupakan badan peradilan yang memberikan keistimewaan kepada anggota militer. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di pengadilan militer III-16 Makassar, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis dan Sosiologi dengan sumber data dari Peradilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tidak ada tindakan pengistimewaan prajurit militer yang melakukan tindak pidana dalam sistem pengadilan militer, dan tidak ada perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana umum di pengadilan militer dengan pengadilan umum.Kata Kunci: Equality before the Law, Pengadilan Militer, Prajurit, Pidana.AbstractThis study discusses the principle of equality before the law, namely requiring that no citizen be privileged in the field of justice. Starting from the MPR Decree Number 7 of 2000 concerning the separation of the Indonesian National Army and the Indonesian National Police, which mandates that members of the military who commit general crimes be tried in a general judicial body, which is different from the jurisdiction of the Military Court Law Number 31 of 1997 which mandated that members of the military who committed general crimes be tried in a military court. As well as military courts are judicial bodies that give privileges to members of the military. This study examines how the application of the principle of equality before the law in the Military Court System in the military court III-16 Makassar, this research uses qualitative methods with the approach taken is juridical and sociological with data sources from the Military Court III-16 Makassar. Furthermore, the data collection methods used are interviews, observation, documentation and reference tracing. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study provides the results that there are no privileged acts of military servicemen who commit crimes in the military court system, and there is no diffe","PeriodicalId":345895,"journal":{"name":"Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129295487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：