首页 > 最新文献

Jurnal IUS最新文献

英文 中文
Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-Commerce 对法律的经济分析,以保护E-Commerce用户的个人数据失败
Pub Date : 2021-12-29 DOI: 10.29303/ius.v9i3.976
Luh Anastasia Trisna Dewi, Ni Putu Suci Meinarni, I. D. G. Dana Sugama
Peraturan perlindungan data dapat dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi yang lebih baik di mana privasi dipandang sebagai hak fundamental warga Negara. Urgensi dan tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis perspektif ekonomi dan hukum data pribadi pengguna e-commerce. Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normatif. Pemerintah harusnya memiliki kebijakan akomodatif yang baik, memotivasi, dan menjanjikan serta memiliki undang-undang yang bertindak sebagai bimbingan untuk e-commerce. Regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan. Selain itu, tidak ada otoritas perlindungan data umum, badan pengatur, atau organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi dan menetapkan pemahaman bahwa setiap subjek hukum yang berkaitan dapat mematuhi aturan perlindungan data. Apalagi, di Indonesia belum ada pusat database arsip. Namun demikian, Kominfo diberi wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi atau teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018. Pendekatan analisis ekonomi seharusnya sejalan dengan alasan politik di balik regulasi tertentu, dengan asumsi bahwa itu berasal dari keinginan mayoritas warga negara seperti yang diharapkan terjadi di negara-negara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan.
保护数据的规则可以理解为保护更好的个人数据的重要一步,在这些数据中,隐私被视为公民的基本权利。本日志的紧迫性和目的是分析经济观点和e-commerce用户的个人数据法律。这项研究使用规范研究进行研究。政府应该制定良好的、激励人心的、有前途的住宿政策,并制定作为电子商务指导的法律。保护法规到目前为止仍处于部门层面,只适用于银行、信息技术和金融等重要部门。此外,没有一般的数据保护机构、监管机构或组织特别负责保护个人信息,并建立理解,任何相关的法律对象都可以遵守数据保护规则。此外,印尼还没有中央数据库。然而,根据PP 54/2015和2018年第6/条,Kominfo被授权管理通信或信息技术的政府活动。经济分析的方法应该与某些监管背后的政治原因相一致,前提是,它符合大多数公民在民主国家实现福利国家的愿望。
{"title":"Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-Commerce","authors":"Luh Anastasia Trisna Dewi, Ni Putu Suci Meinarni, I. D. G. Dana Sugama","doi":"10.29303/ius.v9i3.976","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.976","url":null,"abstract":"Peraturan perlindungan data dapat dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi yang lebih baik di mana privasi dipandang sebagai hak fundamental warga Negara. Urgensi dan tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis perspektif ekonomi dan hukum data pribadi pengguna e-commerce. Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normatif. Pemerintah harusnya memiliki kebijakan akomodatif yang baik, memotivasi, dan menjanjikan serta memiliki undang-undang yang bertindak sebagai bimbingan untuk e-commerce. Regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan. Selain itu, tidak ada otoritas perlindungan data umum, badan pengatur, atau organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi dan menetapkan pemahaman bahwa setiap subjek hukum yang berkaitan dapat mematuhi aturan perlindungan data. Apalagi, di Indonesia belum ada pusat database arsip. Namun demikian, Kominfo diberi wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi atau teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018. Pendekatan analisis ekonomi seharusnya sejalan dengan alasan politik di balik regulasi tertentu, dengan asumsi bahwa itu berasal dari keinginan mayoritas warga negara seperti yang diharapkan terjadi di negara-negara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86948376","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Environmental Management and Protection Based on The Green Constitution Concept 基于绿色宪法理念的环境管理与保护
Pub Date : 2021-12-26 DOI: 10.29303/ius.v9i3.944
Ardina Nur Amalia, Rahayu Rahayu
This study aimed to analyze the green constitution concept as the basis for environmental protection and management in Indonesia. Various problems that occur such as natural disasters, ecosystem damage, and global warming raise concerns and ecological awareness. The problem discussed in this research was what is the importance of implementing the green constitution concept and how it is applied in Indonesia. This research was normative legal research using secondary data. Based on the results of the study, it was concluded that it requires sustainable development-based development for the sustainability of human life, as well as other living creatures on earth. The program is in line with the concept of the Green Constitution. This concept has been embraced by several countries, including Indonesia,the Green Constitution concept is adopted in Indonesia with recognition to the concept in the Constitution of the Republic of Indonesia, which is then relegated to laws and regulations under it.
本研究旨在分析绿色宪法conceptÂ作为印尼环境保护与管理的依据。Â发生的各种问题,如asÂ自然灾害、生态系统破坏和全球变暖,引起了人们的关注和生态意识。Â本研究讨论的问题是实施绿色宪法概念的重要性,以及如何在印度尼西亚应用。Â本研究是使用二手数据的规范性法律研究。Â根据研究结果,得出的结论是:requiresÂ可持续development-basedÂ发展是为了人类生命的可持续性,以及地球上其他生物的可持续性。Â该计划符合theÂ绿色宪法的theÂ概念。 This conceptÂ已被包括印度尼西亚在内的几个国家所接受,theÂ绿色ConstitutionÂ概念isÂ在印度尼西亚通过,并承认印度尼西亚共和国宪法中的概念,然后将其降为法律和条例。
{"title":"Environmental Management and Protection Based on The Green Constitution Concept","authors":"Ardina Nur Amalia, Rahayu Rahayu","doi":"10.29303/ius.v9i3.944","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.944","url":null,"abstract":"This study aimed to analyze the green constitution concept as the basis for environmental protection and management in Indonesia. Various problems that occur such as natural disasters, ecosystem damage, and global warming raise concerns and ecological awareness. The problem discussed in this research was what is the importance of implementing the green constitution concept and how it is applied in Indonesia. This research was normative legal research using secondary data. Based on the results of the study, it was concluded that it requires sustainable development-based development for the sustainability of human life, as well as other living creatures on earth. The program is in line with the concept of the Green Constitution. This concept has been embraced by several countries, including Indonesia,the Green Constitution concept is adopted in Indonesia with recognition to the concept in the Constitution of the Republic of Indonesia, which is then relegated to laws and regulations under it.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74642578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi SROI:后立法评估研究的替代方法
Pub Date : 2021-12-22 DOI: 10.29303/ius.v9i3.874
Victor Imanuel W. Nalle, Martika Dini Syaputri
Metode evaluasi undang-undang di Indonesia belum menjadi isu yang dibahas secara komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak fokus pada metode riset dalam penyusunan rancangan undang-undang, misalnya tentang ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology) atau CBA (Cost and Benefit Analysis). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membahas Social Return on Investment (SROI) sebagai metode evaluasi implementasi undang-undang. Metode ini dapat menjadi alternatif wacana dalam evaluasi undang-undang di Indonesia tetapi perlu didukung adanya pedoman evaluasi yang menjelaskan langkah-langkah konkrit dalam evaluasi kuantitatif terhadap undang-undang. Selain itu, metode SROI menuntut pendekatan interdisipliner serta keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROI.
印尼的法律评估方法还不是一个全面讨论的问题。以前的研究更多的是关于宪法草案(规则、机会、电学、沟通、利益、程序和概念分析)或CBA (Cost and Benefit Analysis)的研究方法。因此,本文将《投资回报率》(SROI)作为一种评估法律实施方法来填补该研究的空白。这种方法可以是印尼法律评估的替代话语,但需要支持一种评估指南,该指南解释了该法律的定量评估中的具体步骤。此外,SROI的方法需要不同阶段的跨学科方法和相关利益相关者的参与。
{"title":"SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi","authors":"Victor Imanuel W. Nalle, Martika Dini Syaputri","doi":"10.29303/ius.v9i3.874","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.874","url":null,"abstract":"Metode evaluasi undang-undang di Indonesia belum menjadi isu yang dibahas secara komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak fokus pada metode riset dalam penyusunan rancangan undang-undang, misalnya tentang ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology) atau CBA (Cost and Benefit Analysis). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membahas Social Return on Investment (SROI) sebagai metode evaluasi implementasi undang-undang. Metode ini dapat menjadi alternatif wacana dalam evaluasi undang-undang di Indonesia tetapi perlu didukung adanya pedoman evaluasi yang menjelaskan langkah-langkah konkrit dalam evaluasi kuantitatif terhadap undang-undang. Selain itu, metode SROI menuntut pendekatan interdisipliner serta keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROI.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87744236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Implementation of Immigration Control Against Traditional Border Crossers in The Border Area of The Republic of Indonesia And Papua New Guenea in Merauke 在印度尼西亚共和国和巴布亚新几内亚墨劳克边境地区对传统越境者实施移民管制
Pub Date : 2021-12-21 DOI: 10.29303/ius.v9i3.916
Julianto Jover Jotam Kalalo, Samingun Samingun
The Republic of Indonesia and Papua New Guinea are land and sea neighbors whose borders are located in the Papua Province in the eastern part of Indonesia. The border area consists of Census Divisions within Papua New Guinea and border villages within the Republic of Indonesia as defined, where the border is part of the boundaries of the Census Divisions and the border villages. State border areas are the main manifestation and have an important role in determining border areas, utilization of natural resources, security and territorial integrity. Supervision is very important because it is to maintain and supervise the presence of foreign nationals who enter with all kinds of activities while they are in Indonesian territory until they depart or leave Indonesian territory. The purpose of the study was to determine the process of immigration control of traditional border crossers in the border areas of Indonesia and PNG in Merauke district. The problem approach used is the empirical juridical approach, which is a research approach carried out to analyze the extent to which the effectiveness of a regulation / legislation or law in society, the research location in Merauke Regency, and the Sota Cross-border Post there was a process of traditional crossing of Indonesian citizens and Papuan New Guinea citizens. This study is intended to see how the application of Indonesian legal regulations, especially immigration in traditional border crossers in border areas in Merauke. In the application of Indonesian laws and regulations, the immigration process uses immigration laws and also with the existence of mutual agreements between Indonesian countries and Papua New Guinea. the implementation of immigration checks uses several mechanisms, namely administration, and the field is carried out by immigration officials in the work area of the Class II Immigration Office of TPI Merauke.
印度尼西亚共和国和巴布亚新几内亚是陆海邻邦,其边界位于印度尼西亚东部的巴布亚省。边界地区由巴布亚新几内亚境内的人口普查分区和印度尼西亚共和国境内确定的边境村庄组成,其中边界是人口普查分区和边境村庄边界的一部分。国家边境地区是国家边界的主要表现形式,在确定边境地区、自然资源利用、安全和领土完整等方面具有重要作用。监督是非常重要的,因为它是维持和监督外国人的存在,他们进入印度尼西亚境内的各种活动,直到他们离开或离开印度尼西亚领土。这项研究的目的是确定在印度尼西亚和巴布亚新几内亚边境地区的默劳克地区对传统过境者的移民管制过程。所使用的问题方法是实证司法方法,这是一种研究方法,用于分析法规/立法或法律在社会中的有效性程度,研究地点在Merauke Regency,以及Sota跨境邮政,那里有印度尼西亚公民和巴布亚新几内亚公民的传统过境过程。本研究旨在了解印尼法律法规如何适用,特别是传统越境移民在墨劳克边境地区的应用。在适用印度尼西亚法律和条例时,移民程序使用了移民法,也与印度尼西亚各国和巴布亚新几内亚之间存在的相互协定有关。移民检查的实施采用几种机制,即行政管理,现场由TPI Merauke II类移民局工作区域的移民官员进行。
{"title":"Implementation of Immigration Control Against Traditional Border Crossers in The Border Area of The Republic of Indonesia And Papua New Guenea in Merauke","authors":"Julianto Jover Jotam Kalalo, Samingun Samingun","doi":"10.29303/ius.v9i3.916","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.916","url":null,"abstract":"The Republic of Indonesia and Papua New Guinea are land and sea neighbors whose borders are located in the Papua Province in the eastern part of Indonesia. The border area consists of Census Divisions within Papua New Guinea and border villages within the Republic of Indonesia as defined, where the border is part of the boundaries of the Census Divisions and the border villages. State border areas are the main manifestation and have an important role in determining border areas, utilization of natural resources, security and territorial integrity. Supervision is very important because it is to maintain and supervise the presence of foreign nationals who enter with all kinds of activities while they are in Indonesian territory until they depart or leave Indonesian territory. The purpose of the study was to determine the process of immigration control of traditional border crossers in the border areas of Indonesia and PNG in Merauke district. The problem approach used is the empirical juridical approach, which is a research approach carried out to analyze the extent to which the effectiveness of a regulation / legislation or law in society, the research location in Merauke Regency, and the Sota Cross-border Post there was a process of traditional crossing of Indonesian citizens and Papuan New Guinea citizens. This study is intended to see how the application of Indonesian legal regulations, especially immigration in traditional border crossers in border areas in Merauke. In the application of Indonesian laws and regulations, the immigration process uses immigration laws and also with the existence of mutual agreements between Indonesian countries and Papua New Guinea. the implementation of immigration checks uses several mechanisms, namely administration, and the field is carried out by immigration officials in the work area of the Class II Immigration Office of TPI Merauke.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74818770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19 可疑人士和可能的Covid-19患者的尸体受到刑事制裁威胁
Pub Date : 2021-12-21 DOI: 10.29303/ius.v9i3.933
Asmuni Asmuni, Budi Pramono
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dalam Protokol Covid-19 dan tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable dalam hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan primer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti Jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab untuk memenuhi hak-hak jenazah, Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
本研究旨在分析《共法》第19章中可疑的/可能的Covid-19病人的遗体,以及在刑法中强制收尸者的责任。该研究是一种规范法律研究类型的研究,该研究的重点是通过将辅助法律材料与初级法律结合起来,来审查积极法律规范的应用。做法是立法方法,概念方法。基于这一研究结果可以得出结论,这些病人的尸体是嫌犯的尸体- probable Covid-19遗体,必须像对待Covid-19直到有一个测试的结果拭子来满足遗体,肇事者的责任权利强迫病人遗体嫌疑犯- probable刑法中检索可以符合宪法的刑事定罪,被判处4号1984年关于传染病的传播。
{"title":"Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19","authors":"Asmuni Asmuni, Budi Pramono","doi":"10.29303/ius.v9i3.933","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.933","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dalam Protokol Covid-19 dan tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable dalam hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan primer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti Jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab untuk memenuhi hak-hak jenazah, Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78128351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kebebasan Transit Bagi Land-Locked State: Pelajaran Dari Nepal Kebebasan过境Bagi内陆国:Pelajaran Dari尼泊尔
Pub Date : 2021-12-15 DOI: 10.29303/ius.v9i3.891
Emmy Latifah, Iqtironia Khamlia, Riangga Ferbi Ramadhan
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebebasan transit yang dimiliki oleh Land-locked State diimplementasikan dan apa yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian tersebut dengan mengambil contoh Negara Nepal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, sementara teknik analisis data menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Land-locked State, salah satunya adalah Nepal, banyak menghadapi tantangan, khususnya di bidang perdagangan internasional (kegiatan ekspor impor) karena ketidakmampuan mereka untuk mengamankan “kebebasan transit” guna memperoleh akses ke laut, khususnya kebebasan transit di pelabuhan Negara Transit; (2) berbagai tantangan yang dihadapi ini menyebabkan Land-locked State mengalami keterbelakangan secara ekonomi dan rendahnya daya saing perdagangan mereka di pasar internasional.
本研究旨在就土地锁定状态所具有的运输自由是如何实现的,以及以尼泊尔为例,将其实现所带来的障碍作一个全面的概述。这项研究是规范法的研究。所使用的数据是由主要法律和次要法律材料组成的次要数据。数据收集技术采用库研究,而数据分析技术采用法律解释。研究结果表明:(1)内陆州,其中之一就是尼泊尔,许多挑战,特别是在国际贸易领域(进出口活动),因为他们无法保护a€œ自由transita€获得自由进入海洋,尤其是港口过境中转国;(2)这些挑战导致兰德上锁状态的经济衰退,国际市场竞争力较低。
{"title":"Kebebasan Transit Bagi Land-Locked State: Pelajaran Dari Nepal","authors":"Emmy Latifah, Iqtironia Khamlia, Riangga Ferbi Ramadhan","doi":"10.29303/ius.v9i3.891","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.891","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebebasan transit yang dimiliki oleh Land-locked State diimplementasikan dan apa yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian tersebut dengan mengambil contoh Negara Nepal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, sementara teknik analisis data menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Land-locked State, salah satunya adalah Nepal, banyak menghadapi tantangan, khususnya di bidang perdagangan internasional (kegiatan ekspor impor) karena ketidakmampuan mereka untuk mengamankan “kebebasan transit” guna memperoleh akses ke laut, khususnya kebebasan transit di pelabuhan Negara Transit; (2) berbagai tantangan yang dihadapi ini menyebabkan Land-locked State mengalami keterbelakangan secara ekonomi dan rendahnya daya saing perdagangan mereka di pasar internasional.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84900785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Covid-19 Pandemic Reviewed in Constitutional Law Perspective 从宪法的角度审视新冠肺炎大流行
Pub Date : 2021-12-13 DOI: 10.29303/ius.v9i3.980
Ainuddin Ainuddin
Many countries are unsure to decide on legal instruments to use to overcome the crisis caused by the Covid-19 pandemic. Some chose to establish a state of emergency based on the constitution, while others used the applicable law regarding disasters or health crises, implemented new legislation, and issued another community restriction enforcement policy namely PPKM. The stipulation of a state of emergency allows the state to deviate from the rule of law. Therefore, the determination of the emergency status is potentially be misused. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. The result of this research experienced that the Indonesian government chose to use Health Emergency in Law 6 of 2018 and Non-Natural Disaster Emergency in Law 24 of 2007 to deal with the Covid-19 Pandemic regardless of Article 12 of the 1945 Constitution providing provisions for a constitutional emergency. The emergency status does not entirely involve Article 12 of the 1945 Constitution as the basis for its formation. Thus, the term emergency is not a state of emergency as referred to in the study of emergency constitutional law (only de facto not de jure). Although there are restrictions, this certainly does not apply to basic rights, especially to non-derogable rights groups.
许多国家不确定决定使用哪些法律工具来克服新冠肺炎大流行造成的危机。一些国家选择根据宪法确立紧急状态,而另一些国家则使用有关灾害或健康危机的适用法律,实施新的立法,并发布另一项社区限制执行政策,即PPKM。紧急状态的规定使国家得以背离法治。因此,紧急状态的确定有可能被滥用。本研究的方法是运用成文法和概念方法进行规范法研究。这项研究的结果表明,印度尼西亚政府选择使用2018年第6号法律中的紧急卫生状态和2007年第24号法律中的非自然灾害紧急状态来应对Covid-19大流行,而不顾1945年宪法第12条规定的宪法紧急状态。紧急状态并不完全涉及作为其形成基础的1945年《宪法》第12条。因此,紧急一词不是紧急宪法法研究中所指的紧急状态(只是事实上而不是法律上的)。虽然有限制,但这肯定不适用于基本权利,特别是不可减损的权利团体。
{"title":"Covid-19 Pandemic Reviewed in Constitutional Law Perspective","authors":"Ainuddin Ainuddin","doi":"10.29303/ius.v9i3.980","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.980","url":null,"abstract":"Many countries are unsure to decide on legal instruments to use to overcome the crisis caused by the Covid-19 pandemic. Some chose to establish a state of emergency based on the constitution, while others used the applicable law regarding disasters or health crises, implemented new legislation, and issued another community restriction enforcement policy namely PPKM. The stipulation of a state of emergency allows the state to deviate from the rule of law. Therefore, the determination of the emergency status is potentially be misused. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. The result of this research experienced that the Indonesian government chose to use Health Emergency in Law 6 of 2018 and Non-Natural Disaster Emergency in Law 24 of 2007 to deal with the Covid-19 Pandemic regardless of Article 12 of the 1945 Constitution providing provisions for a constitutional emergency. The emergency status does not entirely involve Article 12 of the 1945 Constitution as the basis for its formation. Thus, the term emergency is not a state of emergency as referred to in the study of emergency constitutional law (only de facto not de jure). Although there are restrictions, this certainly does not apply to basic rights, especially to non-derogable rights groups.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83500952","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
The Pattern of Supervision and Action Against Illegal Financial Technology Peer to Peer Lending 非法金融技术p2p借贷的监管与行动模式
Pub Date : 2021-12-13 DOI: 10.29303/ius.v9i3.932
D. Debora, Haposan Siallagan
The existence of illegal fintech is still a public concern due to the inadequate regulation tools that are able to regulate and take firm action against the existence of illegal fintech. The difficulty faced by regulators in taking action against illegal fintech is because it is difficult to be tracked and illegal entities that have been blocked can easily recreate new illegal fintech entities. This study was conducted by using normative legal research, which was reviewing material law that contains normative legal rules. As the result, there are conclusion namely, first Illegal fintech P2PL actors try to trick the public by resembling the company’s platform name and/or logo, name, and identity color from legal fintech P2PL that has been registered/licensed at the OJK and SWI’s efforts to take action against these fintech P2PL companies are by blocking sites, conducting joint inspections of business activities which assumed as illegal investments, ordering illegal fintech P2PL companies to stop business activities, and improving coordination in handling cases with related agencies. OJK through SWI seeks to stop the chain of Illegal fintech P2PL by routinely coordinating with the Minister of Communication and Information to block illegal services
非法金融科技的存在仍然是一个公众关注的问题,因为没有足够的监管工具能够对非法金融科技的存在进行监管和采取坚决行动。监管机构在对非法金融科技采取行动方面面临的困难在于,它很难被追踪,而且被封锁的非法实体很容易重新创建新的非法金融科技实体。本研究采用规范性法律研究的方法进行,即审查包含规范性法律规则的实体法。因此,得出的结论是,首先,非法金融科技p2p参与者试图通过将公司的平台名称和/或徽标,名称和身份颜色与已在OJK注册/许可的合法金融科技p2p公司相似来欺骗公众,瑞士对这些金融科技p2p公司采取行动的努力是通过封锁网站,对假定为非法投资的商业活动进行联合检查,责令非法金融科技p2p企业停止经营活动,加强与相关机构办案协调。OJK通过SWI寻求通过与通信和信息部长定期协调阻止非法服务来阻止非法金融科技p2p链
{"title":"The Pattern of Supervision and Action Against Illegal Financial Technology Peer to Peer Lending","authors":"D. Debora, Haposan Siallagan","doi":"10.29303/ius.v9i3.932","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.932","url":null,"abstract":"The existence of illegal fintech is still a public concern due to the inadequate regulation tools that are able to regulate and take firm action against the existence of illegal fintech. The difficulty faced by regulators in taking action against illegal fintech is because it is difficult to be tracked and illegal entities that have been blocked can easily recreate new illegal fintech entities. This study was conducted by using normative legal research, which was reviewing material law that contains normative legal rules. As the result, there are conclusion namely, first Illegal fintech P2PL actors try to trick the public by resembling the company’s platform name and/or logo, name, and identity color from legal fintech P2PL that has been registered/licensed at the OJK and SWI’s efforts to take action against these fintech P2PL companies are by blocking sites, conducting joint inspections of business activities which assumed as illegal investments, ordering illegal fintech P2PL companies to stop business activities, and improving coordination in handling cases with related agencies. OJK through SWI seeks to stop the chain of Illegal fintech P2PL by routinely coordinating with the Minister of Communication and Information to block illegal services","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88961053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19 Covid-19大流行中疫苗接种政策的法律系统理论视角
Pub Date : 2021-12-13 DOI: 10.29303/ius.v9i3.951
Daud Rismana, H. Hariyanto
Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, yang dimana pada masa pandemi covid-19 ini mengeluarkan kebijakan terkait Vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinansi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah tepat lahirnya kebijakan terkait vaksinasi yang tertuang di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, serta bagaimana pelaksanaannya menurut perspektif teori sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan metode deskriptif analitis, dan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan vaksinasi di tengah pandemi covid-19 yang tertuang di dalam permenkes nomor 84 tahun 2021 dalam perspektif teori sistem hukum adalah sudah sesuai sebagaimana teori-teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman maupun Gustav Radburch.
印度尼西亚是一个法人国家,在covid-19大流行期间,它发布了2020年卫生部长第84号条例中制定的疫苗条例,以应对科罗娜病毒疾病大流行(covid-19)。这项研究的目的是确定2020年第84期疫苗接种政策的诞生是否正确,以及从法律体系的理论角度如何实现这一政策。这项研究采用了一种经验核查的方法,在研究中观察社区法律是如何运作的。然后,分析数据的方法是通过分析描述性的方法,以及通过对外地政策实施的直接采访和观察来收集数据。研究结果表明,在2021年84年的covid-19大流行中流行的疫苗接种政策的产生,从理论上来看,法律体系理论与L. M. Friedman和Gustav Radburch提出的法律理论是一致的。
{"title":"Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19","authors":"Daud Rismana, H. Hariyanto","doi":"10.29303/ius.v9i3.951","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, yang dimana pada masa pandemi covid-19 ini mengeluarkan kebijakan terkait Vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinansi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah tepat lahirnya kebijakan terkait vaksinasi yang tertuang di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, serta bagaimana pelaksanaannya menurut perspektif teori sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan metode deskriptif analitis, dan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan vaksinasi di tengah pandemi covid-19 yang tertuang di dalam permenkes nomor 84 tahun 2021 dalam perspektif teori sistem hukum adalah sudah sesuai sebagaimana teori-teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman maupun Gustav Radburch.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74213383","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga
Pub Date : 2021-12-13 DOI: 10.29303/ius.v9i3.948
Winsherly Tan
Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.
印度尼西亚是一个致力于履行包括海洋儿童在内的公民教育权利的国家。《教育权利》于1945年宪法和2003年《国家教育制度》第20条2008年《义务教育条例》第47条规定。林加摄政是廖内群岛省仍然被海洋部落包围的地区之一。克岛是阳加地区仍然居住着海洋部落的岛屿之一。海洋部落社区是Lingga摄政时期的土著社区。这项研究的目的是分析Lingga摄政克鲁马岛海族儿童教育权利的实现。本研究采用的研究方法是实证司法,采用Soerjono Soekanto的法律有效性理论。这项研究的结果表明,当用这项法律有效性的理论来衡量Lingga摄政群岛中海洋儿童的教育权利时,其有效性仍然是无效的,因为缺乏基础设施的因素,即儿童通婚导致其辍学的学校、社区和文化。因此,他的建议是为海部落社区创造就业机会,在克卢木岛地区建造一所中学和一所高中。
{"title":"Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga","authors":"Winsherly Tan","doi":"10.29303/ius.v9i3.948","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.948","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.","PeriodicalId":34628,"journal":{"name":"Jurnal IUS","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85044789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Jurnal IUS
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1