Pub Date : 2023-07-13DOI: 10.33019/progresif.v17i1.4038
Y. Yatini, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Ahmad Zazili
The implementation of parking at Samarinda City Mall is carried out using the parking model and parking space leases, with variations in standard clauses. Potential disputes between the parties in this legal relationship can occur due to damage or loss caused by the actions of third parties, which have an impact on consumer losses. Variations in the implementation of parking have an impact on legal uncertainty which results in non-optimal legal protection for consumers of parking services. The research method used is empirical juridical supported by factual data obtained from research at the Samarinda City Mall. The results of the study show that the management and arrangement of parking at the Samarinda Mall is constructed as a parking agreement, the manager is responsible for damage and loss of vehicles using parking services. The standard clause on parking tickets is an exoneration clause, while the standard clause on parking space leases is not an exoneration clause. Even though BPSK Kota Samarinda has supervisory authority for standard clauses, its implementation is less effective. Supervision can be carried out by the permit giver for effective guidance and administrative sanctions. The implementation of parking space leases at the Samarinda Mall must be disciplined, because it is an avoidance of the responsibility of business actors, as an effort to optimize consumer protection.
Samarinda City Mall的停车实施采用停车模式和停车位租赁，标准条款有所不同。在这种法律关系中，由于第三方的行为造成的损害或损失，可能会引起当事人之间的潜在纠纷，从而对消费者的损失产生影响。停车实施的变化对法律不确定性产生影响，导致停车服务消费者的法律保护非最优。所使用的研究方法是实证的司法支持的事实数据，从萨马林达城市购物中心的研究获得。研究结果表明，萨玛林达购物中心的停车管理和安排被构建为一种停车协议，管理者对使用停车服务的车辆的损坏和损失负责。停车罚单标准条款是免责条款，而停车位租赁标准条款不是免责条款。尽管BPSK Kota Samarinda拥有对标准条款的监管权力，但其实施效果较差。监督可以由许可证颁发人进行有效的指导和行政处罚。萨玛林达购物中心停车位租赁的实施必须受到纪律处分，因为这是对商业行为者责任的逃避，是对消费者保护的优化。
{"title":"Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaan","authors":"Y. Yatini, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Ahmad Zazili","doi":"10.33019/progresif.v17i1.4038","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4038","url":null,"abstract":"The implementation of parking at Samarinda City Mall is carried out using the parking model and parking space leases, with variations in standard clauses. Potential disputes between the parties in this legal relationship can occur due to damage or loss caused by the actions of third parties, which have an impact on consumer losses. Variations in the implementation of parking have an impact on legal uncertainty which results in non-optimal legal protection for consumers of parking services. The research method used is empirical juridical supported by factual data obtained from research at the Samarinda City Mall. The results of the study show that the management and arrangement of parking at the Samarinda Mall is constructed as a parking agreement, the manager is responsible for damage and loss of vehicles using parking services. The standard clause on parking tickets is an exoneration clause, while the standard clause on parking space leases is not an exoneration clause. Even though BPSK Kota Samarinda has supervisory authority for standard clauses, its implementation is less effective. Supervision can be carried out by the permit giver for effective guidance and administrative sanctions. The implementation of parking space leases at the Samarinda Mall must be disciplined, because it is an avoidance of the responsibility of business actors, as an effort to optimize consumer protection.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114938618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-07DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3615
Kartika Agus Salim
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Buku Hukum Adat Dayak Uud Danum Tahun 2001 telah memberikan perlindungan kepada Istri yang menjadi Korban Kekerasan dalam Ruma Tangga oleh Suaminya. Perlindungan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentap Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diberikan sejak korban membuat laporan polisi, saat diperiksa dan sampai pada penetapan pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Tomakung kepada Istri yang menjadi korban kekerasan (hotuhui) oleh suami dengan membayar denda serta melaksanakan siro sahkik untuk mengembalikan keadaan yang rusak karena adanya kekerasan (hotuhui) antara suami dan istri. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan oleh istri yang seliingkuh, boros dengan uang, malas memasak. Faktor internal pada suami dikarenakan malas bekerja, tidak punya pekerjaan, selingkuh, berjudi dan pencandu minuman beralkhol. Pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan bagi semua tingkatan pendidikan yang merata dari desa sampai ke kota. Pemerintah sebaiknya dalam membantu masyarakat miskin tidak memberikan bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai karena dengan nominal uang sedikit hanya cukup untuk membeli alkhohol bermain judi. Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga bukan semata – mata kesalahan warga tetapi karena kurangnya pembinaan kesadaran masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang tepat sasaran karena hari ini Pemerintah lebih banyak membangun infrastruktur daripada membangun mental dan spiritual manusia Indonesia itu sendiri.
2004年《消除家庭暴力和部落法》第23条为丈夫暴力家庭主妇的妻子提供了保护。2004年《消除家庭暴力法案》(the 23% of law)提供的保护，是自受害者提交警方报告、审讯和司法任命以来一直在进行的。托马洪(Tomakung)通过支付罚款和执行siro sahkik来恢复夫妻之间的暴力状态(hotuhee)，对丈夫的暴力行为给予丈夫(hotuhee)法律保护。造成家庭暴力的因素是由家庭内部和外部因素造成的。一个内部因素是由独身、花钱过多、懒惰做饭的妻子造成的。丈夫的内部因素是懒惰、失业、欺骗、赌博和酗酒。政府应该为从农村到城市的所有教育水平提供就业机会。政府应该帮助穷人，而不是直接提供现金援助，因为仅仅用伪钞购买酒精是不够的。越来越多的家庭暴力不仅是公民的过错，也是由于中央政府和适当地区缺乏公民意识，因为今天，政府建设的基础设施比建设印尼人的精神和精神本身还要多。
{"title":"Korban Kekerasan Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional","authors":"Kartika Agus Salim","doi":"10.33019/progresif.v17i1.3615","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.3615","url":null,"abstract":"Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Buku Hukum Adat Dayak Uud Danum Tahun 2001 telah memberikan perlindungan kepada Istri yang menjadi Korban Kekerasan dalam Ruma Tangga oleh Suaminya. Perlindungan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentap Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diberikan sejak korban membuat laporan polisi, saat diperiksa dan sampai pada penetapan pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Tomakung kepada Istri yang menjadi korban kekerasan (hotuhui) oleh suami dengan membayar denda serta melaksanakan siro sahkik untuk mengembalikan keadaan yang rusak karena adanya kekerasan (hotuhui) antara suami dan istri. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan oleh istri yang seliingkuh, boros dengan uang, malas memasak. Faktor internal pada suami dikarenakan malas bekerja, tidak punya pekerjaan, selingkuh, berjudi dan pencandu minuman beralkhol. Pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan bagi semua tingkatan pendidikan yang merata dari desa sampai ke kota. Pemerintah sebaiknya dalam membantu masyarakat miskin tidak memberikan bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai karena dengan nominal uang sedikit hanya cukup untuk membeli alkhohol bermain judi. Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga bukan semata – mata kesalahan warga tetapi karena kurangnya pembinaan kesadaran masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang tepat sasaran karena hari ini Pemerintah lebih banyak membangun infrastruktur daripada membangun mental dan spiritual manusia Indonesia itu sendiri.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122733332","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-06DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3649
Lezi Fitri, J. D. N. Manik, Ita Rosdiana
Tahapan penyelesaian sengketa administrasi sebagaimana telah diatur pada Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 58 ayat (6) membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu berkaitan dengan upaya administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya administratif yang seharusnya selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 yang membahas tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan terkait objek sengketa dan upaya administratif ini, pertama: apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN, kedua apakah terdapat akibat hukum apabila tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak penggugat, ketiga apakah jika dilakukan pembedaan tenggang waktu pengajuan gugatan yang upaya administratif dapat meningkatkan efektivitas proses hukum yang berjalan. Secara sistematis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal sengketa tata usaha Negara dan menganalisis tentang efektivitas dari diberlakukannya perbedaan tenggang waktu dalam upaya administratif.
{"title":"Upaya Administratif Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","authors":"Lezi Fitri, J. D. N. Manik, Ita Rosdiana","doi":"10.33019/progresif.v17i1.3649","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.3649","url":null,"abstract":"Tahapan penyelesaian sengketa administrasi sebagaimana telah diatur pada Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 58 ayat (6) membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu berkaitan dengan upaya administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya administratif yang seharusnya selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 yang membahas tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan terkait objek sengketa dan upaya administratif ini, pertama: apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN, kedua apakah terdapat akibat hukum apabila tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak penggugat, ketiga apakah jika dilakukan pembedaan tenggang waktu pengajuan gugatan yang upaya administratif dapat meningkatkan efektivitas proses hukum yang berjalan. Secara sistematis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal sengketa tata usaha Negara dan menganalisis tentang efektivitas dari diberlakukannya perbedaan tenggang waktu dalam upaya administratif.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"202 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123037981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-06DOI: 10.33019/progresif.v17i1.4063
Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio
The element of "obstructing or interfering with mining business activities" is the focus of this article, because the editorial has multiple interpretations. Its existence derives two problem formulations, namely (1) What are the problems with elements hindering or interfering with mining business activities?: (2) What is the reformulation that reflects democratic principles? The analytical knife used to examine existing problems through democratic principles. This study uses normative juridical research methods. There are several conclusions related to the problematic presence of elements hindering or interfering with mining business activities, including: first, elements hindering or interfering with mining activities can be directed to actions that can be interpreted differently. Second, these elements can be directed to certain interests. Third, these elements can be subjective. Fourth, it is counterproductive to provisions for environmental fighters who cannot be sued criminally or civilly. The reformulations that are expected to better reflect democratic principles include: first, providing a more detailed explanation regarding the redaction of elements hindering or disrupting mining activities. Second, changing the editorial elements hinders or disrupts mining business activities. Third, remove the redaction elements that hinder or interfere with this mining business activity.
{"title":"Dialektika Unsur Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi","authors":"Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio","doi":"10.33019/progresif.v17i1.4063","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4063","url":null,"abstract":"The element of \"obstructing or interfering with mining business activities\" is the focus of this article, because the editorial has multiple interpretations. Its existence derives two problem formulations, namely (1) What are the problems with elements hindering or interfering with mining business activities?: (2) What is the reformulation that reflects democratic principles? The analytical knife used to examine existing problems through democratic principles. This study uses normative juridical research methods. There are several conclusions related to the problematic presence of elements hindering or interfering with mining business activities, including: first, elements hindering or interfering with mining activities can be directed to actions that can be interpreted differently. Second, these elements can be directed to certain interests. Third, these elements can be subjective. Fourth, it is counterproductive to provisions for environmental fighters who cannot be sued criminally or civilly. The reformulations that are expected to better reflect democratic principles include: first, providing a more detailed explanation regarding the redaction of elements hindering or disrupting mining activities. Second, changing the editorial elements hinders or disrupts mining business activities. Third, remove the redaction elements that hinder or interfere with this mining business activity.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126836060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-04DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3507
H. M. Tita, Muhammad Irham, Julista Mustamu
Ringkasan Artikel ini bertujuan untuk menemukan perspektif hukum administrasi negara terkait penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga Kota Ambon. Seperti diketahui Saniri Negeri Rumahtiga sampai saat ini belum melanjutkan proses pembentukan Peraturan Negeri dalam rangka Penetapan Matarumah Parentah, padahal tahapan penetapan sudah dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui penelitian yuridis normatif didapatkan hasil bahwa sikap Saniri Negeri Rumahtiga merupakan tindakan administrasi pemerintah yang dapat diuji keabsahannya dan dapat dikategorikan sebagai sikap diam Pemerintah serta sebagai tindakan pemerintah berupa keputusan yang mencakup tindakan faktual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kata Kunci: Penetapan, Matarumah Parentah, Hukum Administrasi Negara.
{"title":"Matarumah Parentah Oleh Saniri Negeri Rumahtiga Sebagai Tindakan Administrasi","authors":"H. M. Tita, Muhammad Irham, Julista Mustamu","doi":"10.33019/progresif.v17i1.3507","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.3507","url":null,"abstract":"Ringkasan \u0000Artikel ini bertujuan untuk menemukan perspektif hukum administrasi negara terkait penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga Kota Ambon. Seperti diketahui Saniri Negeri Rumahtiga sampai saat ini belum melanjutkan proses pembentukan Peraturan Negeri dalam rangka Penetapan Matarumah Parentah, padahal tahapan penetapan sudah dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui penelitian yuridis normatif didapatkan hasil bahwa sikap Saniri Negeri Rumahtiga merupakan tindakan administrasi pemerintah yang dapat diuji keabsahannya dan dapat dikategorikan sebagai sikap diam Pemerintah serta sebagai tindakan pemerintah berupa keputusan yang mencakup tindakan faktual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. \u0000Kata Kunci: Penetapan, Matarumah Parentah, Hukum Administrasi Negara.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130550615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.33019/progresif.v17i1.4021
Muhtar Said, E. Erfandi
Untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan diberikan waktu maksimal 21 hari kerja. Meskipun demikian ada perbedaan penerapan terhadap upaya administratif tersebut antara hakim judex facti dengan hakim judex juris. Hakim judex facti melalui putusan nomor 21/G/2020/PTUN dan 76/B/2021/PT.TUN JKT menerapkan upaya administratif adalah hal yang wajib diterapkan, putusan ini dikuatkan oleh hakim di Pengadilan Tingkat Tinggi Tata Usaha Negara. Namun putusan tersebut dibatalkan oleh hakim judex juris (tingkat Mahkamah Agung) melalui putusan nomor 420 K/TUN/2021. Dasar judex juris melakukan pembatalan terhadap putusan judex facti didasarkan pada frasa “dapat” yang tercantum pada Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga upaya administratif melalui keberatan maupun banding administratif merupakan suatu pilihan bukan wajib. Upaya administratif merupakan usaha untuk mewujudkan prinsip Pancasila ke dalam penyelesaian permasalahan administrasi, yakni dalam penyelesaian permasalahan administrasi supaya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak bisa menemukan titik perdamaian maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
{"title":"Tafsir Hakim Judex Facti dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif","authors":"Muhtar Said, E. Erfandi","doi":"10.33019/progresif.v17i1.4021","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4021","url":null,"abstract":"Untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan diberikan waktu maksimal 21 hari kerja. Meskipun demikian ada perbedaan penerapan terhadap upaya administratif tersebut antara hakim judex facti dengan hakim judex juris. Hakim judex facti melalui putusan nomor 21/G/2020/PTUN dan 76/B/2021/PT.TUN JKT menerapkan upaya administratif adalah hal yang wajib diterapkan, putusan ini dikuatkan oleh hakim di Pengadilan Tingkat Tinggi Tata Usaha Negara. Namun putusan tersebut dibatalkan oleh hakim judex juris (tingkat Mahkamah Agung) melalui putusan nomor 420 K/TUN/2021. Dasar judex juris melakukan pembatalan terhadap putusan judex facti didasarkan pada frasa “dapat” yang tercantum pada Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga upaya administratif melalui keberatan maupun banding administratif merupakan suatu pilihan bukan wajib. Upaya administratif merupakan usaha untuk mewujudkan prinsip Pancasila ke dalam penyelesaian permasalahan administrasi, yakni dalam penyelesaian permasalahan administrasi supaya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak bisa menemukan titik perdamaian maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126020024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-02DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3419
Maya Cristiana
Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menegakan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Salah satunya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa regulasi tentang HAM. Subtansi pada UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dijelaskan bahwa hak beragama bersifat mutlak bagi setiap individu, maka semestinya berlaku secara universal dan non diskriminasi. Ditengah maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama mendorong terjadinya judicial review terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini yang akhirnya dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan hak beragama yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga ketika Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Sehingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi konsepsi hak beragama Indonesia menjadi lebih jelas. Namun bagi yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusia berargumen bahwa UU No.1/PNPS/1965 menjadi alat untuk membenarkan kekerasan atas nama agama.
{"title":"Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia","authors":"Maya Cristiana","doi":"10.33019/progresif.v16i2.3419","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3419","url":null,"abstract":"Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menegakan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Salah satunya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa regulasi tentang HAM. Subtansi pada UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dijelaskan bahwa hak beragama bersifat mutlak bagi setiap individu, maka semestinya berlaku secara universal dan non diskriminasi. Ditengah maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama mendorong terjadinya judicial review terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini yang akhirnya dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan hak beragama yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga ketika Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Sehingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi konsepsi hak beragama Indonesia menjadi lebih jelas. Namun bagi yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusia berargumen bahwa UU No.1/PNPS/1965 menjadi alat untuk membenarkan kekerasan atas nama agama.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132139093","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-31DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3435
Satrio Ageng Rihardi, Jaduk Gilang Pembayun, Arnanda Yusliwidaka
Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Anggota Tidak Tetap DK PBB) pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.
{"title":"Laut Cina Selatan: Menakar Peran Indonesia Dalam Dewan Keamanan United Nation","authors":"Satrio Ageng Rihardi, Jaduk Gilang Pembayun, Arnanda Yusliwidaka","doi":"10.33019/progresif.v16i2.3435","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3435","url":null,"abstract":"Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Anggota Tidak Tetap DK PBB) pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114352853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-04DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3322
K. B. Sibarani
Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari pengelolaan aset negara sebagai alternatif dalam memberikan pemasukan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan pemanfaatan BMN dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah dengan pihak mitra pemanfaatan yang dapat berasal dari sektor swasta. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai ketentuan atau pengaturan perjanjian pemanfaatan BMN dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia dan penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemanfaatan BMN. Hasil penelitian ini menunjukkan asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak dan penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemanfaatan BMN dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan dalam pengelolaan BMN. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Perjanjian pemanfaatan BMN merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, namun demikian penerapan kebebasan berkontrak dalam penerapannnya dapat dilihat dari tahapan perjanjian, yaitu tahap precontractual, contractual dan tahap post-contractual dalam menentukan isi dan ketentuan dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
{"title":"Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah","authors":"K. B. Sibarani","doi":"10.33019/progresif.v16i2.3322","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3322","url":null,"abstract":"Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari pengelolaan aset negara sebagai alternatif dalam memberikan pemasukan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan pemanfaatan BMN dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah dengan pihak mitra pemanfaatan yang dapat berasal dari sektor swasta. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai ketentuan atau pengaturan perjanjian pemanfaatan BMN dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia dan penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemanfaatan BMN. Hasil penelitian ini menunjukkan asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak dan penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemanfaatan BMN dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan dalam pengelolaan BMN. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Perjanjian pemanfaatan BMN merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, namun demikian penerapan kebebasan berkontrak dalam penerapannnya dapat dilihat dari tahapan perjanjian, yaitu tahap precontractual, contractual dan tahap post-contractual dalam menentukan isi dan ketentuan dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133527209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-02DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3362
J. D. N. Manik, Rahmat Robuwan, Wirazilmustaan Wirazilmustaan
Victims of terrorism are not only those affected by terrorist attacks but include those exposed to terrorist ideology. The series of bombings, shootings and stabbings that occurred in the territory of the Republic of Indonesia has resulted in the loss of life regardless of the victim, causing widespread public fear, and property losses, resulting in a wide impact on social, economic, political, and international relations. The method used is Legal Research based on legislation related to each other. The best thing that can be done by the state to maintain the safety and security of citizens from becoming victims of terrorism is to prevent or anticipate that terrorism crimes do not occur. The fulfillment of the rights of victims under Act No. 15 of 2003 at the crisis stage after the crime of terrorism must be taken immediately because the action relates to the safety of the victim. Act No. 5 of 2018 states that the victim of non-criminal terrorism is a person who suffers physical, mental, and/or economic losses resulting from a Terrorism Crime. Victims are direct victims as well as indirect victims of a crime of terrorism. The determination of victims of terrorism can be done directly by investigators, without having to wait for a court decision. Treatment of victims, especially those who must receive medical treatment, psychosocial and psychological rehabilitation.
{"title":"Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tinda Pidana Terorisme","authors":"J. D. N. Manik, Rahmat Robuwan, Wirazilmustaan Wirazilmustaan","doi":"10.33019/progresif.v16i2.3362","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3362","url":null,"abstract":"Victims of terrorism are not only those affected by terrorist attacks but include those exposed to terrorist ideology. The series of bombings, shootings and stabbings that occurred in the territory of the Republic of Indonesia has resulted in the loss of life regardless of the victim, causing widespread public fear, and property losses, resulting in a wide impact on social, economic, political, and international relations. The method used is Legal Research based on legislation related to each other. The best thing that can be done by the state to maintain the safety and security of citizens from becoming victims of terrorism is to prevent or anticipate that terrorism crimes do not occur. The fulfillment of the rights of victims under Act No. 15 of 2003 at the crisis stage after the crime of terrorism must be taken immediately because the action relates to the safety of the victim. Act No. 5 of 2018 states that the victim of non-criminal terrorism is a person who suffers physical, mental, and/or economic losses resulting from a Terrorism Crime. Victims are direct victims as well as indirect victims of a crime of terrorism. The determination of victims of terrorism can be done directly by investigators, without having to wait for a court decision. Treatment of victims, especially those who must receive medical treatment, psychosocial and psychological rehabilitation.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121332005","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：