Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara BUMDes dengan masyarakat dan mengetahui penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian peminjaman uang dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama, mengajukan permohonan secara mandiri dengan melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh BUMDes Pandan Indah dan tahap kedua yaitu penandatanganan perjanjian peminjaman yang dilakukan sebelum calon nasabah terima uang. Adapun penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Pandan Indah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal.
{"title":"Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman Uang Antara Bumdes Dengan Masyarakat Desa Pandan Indah","authors":"Ahmad Jayadi, Shinta Andriyani, M. Irfan","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2611","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2611","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara BUMDes dengan masyarakat dan mengetahui penyebab terjadinya pinjaman macet di BUMDes Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian peminjaman uang dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama, mengajukan permohonan secara mandiri dengan melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh BUMDes Pandan Indah dan tahap kedua yaitu penandatanganan perjanjian peminjaman yang dilakukan sebelum calon nasabah terima uang. Adapun penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Pandan Indah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"213 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73976247","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Keimigrasian dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perUndang-Undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunanya serta Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang melengkapi pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanggung jawab Keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif maupun pidana. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut. Maksud tindakan keimigrasian ini ialah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang bersifat preventif maupun represif.
{"title":"Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian Dalampengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia","authors":"Fitriah Wulandari, L. Husni, R. Kusuma","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2608","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2608","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Keimigrasian dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perUndang-Undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunanya serta Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang melengkapi pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanggung jawab Keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif maupun pidana. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut. Maksud tindakan keimigrasian ini ialah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang bersifat preventif maupun represif.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81823798","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku serta untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian terhadap hak hadhanah anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan mempertimbangkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari perceraian terhadap hak hadhanah anak tetap pada kedua orang tuanya terutama ayahnya sampai anak tersebut dewasa.
{"title":"Tinjauan Yuridis Tentang Alasan Perceraian","authors":"Rindang Suci Amalia, Fatahullah Fatahullah, Eka Jaya Subadi","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2589","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2589","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku serta untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian terhadap hak hadhanah anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan mempertimbangkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari perceraian terhadap hak hadhanah anak tetap pada kedua orang tuanya terutama ayahnya sampai anak tersebut dewasa.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"64 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90356949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab notari adanya pemalsuan data perjanjian jual beli tanah di hadapan notaris dari pihak penghadap dan akibat hukum akta yang terdapat pemalsuan data perjanjian jual beli tanah dihadapan notaris dari pihak penghadap di Kota Mataram. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan pedoman wawancara. Hasil penelitian notaris tidak bertanggung jawab atas akta dibuat dari data asli tapi palsu yang dibawa pihak penghadap. Akibat hukum akta yang dibuat bersadarkan data asli tapi palsu dari pihak penghadap adalah dapat dituntut pembatalan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan.
{"title":"Tanggung Jawab Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Data Perjanjian Jual Beli Tanah Di Hadapan Notaris","authors":"Khusnul Khotimah, Arief Rahman, Shinta Andriyani","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2610","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2610","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab notari adanya pemalsuan data perjanjian jual beli tanah di hadapan notaris dari pihak penghadap dan akibat hukum akta yang terdapat pemalsuan data perjanjian jual beli tanah dihadapan notaris dari pihak penghadap di Kota Mataram. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan pedoman wawancara. Hasil penelitian notaris tidak bertanggung jawab atas akta dibuat dari data asli tapi palsu yang dibawa pihak penghadap. Akibat hukum akta yang dibuat bersadarkan data asli tapi palsu dari pihak penghadap adalah dapat dituntut pembatalan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79122050","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Junaidin Junaidin, Lalu Hadi Adha, Allan Mustafa Umami
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Peraturan daerah NTB No 5 tahun 2021 di masyarakat mengenai pernikahan dini di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini antara lain : orang tua, pergaulan bebas, adat, pendidikan dan ekonomi.Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana proses penerapan Peraturan Daerah NTB no 5 tahun 2021 dalam pencegahan pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Bima dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah KUA bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat dalam mensosialisasikan pernikahan dini serta dampaknya.
{"title":"Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Bima","authors":"Junaidin Junaidin, Lalu Hadi Adha, Allan Mustafa Umami","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2604","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2604","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Peraturan daerah NTB No 5 tahun 2021 di masyarakat mengenai pernikahan dini di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini antara lain : orang tua, pergaulan bebas, adat, pendidikan dan ekonomi.Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana proses penerapan Peraturan Daerah NTB no 5 tahun 2021 dalam pencegahan pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Bima dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah KUA bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat dalam mensosialisasikan pernikahan dini serta dampaknya.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87452432","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PDAM Tirta Ardhia Rinjani kepada konsumen yang dirugikan dalam suplai air bersih di Kecamatan Batukliang, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak pelanggan ketika terjadinya wanprestasi oleh PDAM Tirta Ardhia Rinjani. Jenis penelitian yang digunakan Normatif empiris, yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan data lapangan Lokasi penelitian adalah PDAM Tirta Ardhia Rinjani (Lombok Tengah). Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Pertama, Bentuk dari tanggung jawab PDAM Tirta Ardhia Rinjani mengatasi langsung keluhan yang dialami pelanggan dengan batasan yang sudah ditentukan oleh pihak PDAM Kedua. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PDAM dengan Pelanggan dengan mengusahakan dan mengutamakan jalur musyawarah atau melalui non Ligitasi, jikapun upaya yang dilakukan tidak bisa terlaksana maka dilanjutkan ke pengadilan.
{"title":"Tanggung Jawab PDAM Tirta Ardhia Rinjani Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Suplai Air Bersih Di Kecamatan Batukliang","authors":"N. Suriani, H. D. Djumardin, W. Wahyuddin","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2606","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2606","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PDAM Tirta Ardhia Rinjani kepada konsumen yang dirugikan dalam suplai air bersih di Kecamatan Batukliang, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak pelanggan ketika terjadinya wanprestasi oleh PDAM Tirta Ardhia Rinjani. Jenis penelitian yang digunakan Normatif empiris, yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan data lapangan Lokasi penelitian adalah PDAM Tirta Ardhia Rinjani (Lombok Tengah). Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Pertama, Bentuk dari tanggung jawab PDAM Tirta Ardhia Rinjani mengatasi langsung keluhan yang dialami pelanggan dengan batasan yang sudah ditentukan oleh pihak PDAM Kedua. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PDAM dengan Pelanggan dengan mengusahakan dan mengutamakan jalur musyawarah atau melalui non Ligitasi, jikapun upaya yang dilakukan tidak bisa terlaksana maka dilanjutkan ke pengadilan.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80107229","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hukum kredit macet akibat pandemi covid-19 perspektif hukum perdata indonesia dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak PT Finansia multi finance (kreditplus) akibat terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu litigasi dan non litigasi. Bilamana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai win-win solution atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
{"title":"Penyelesaian Hukum Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Di PT. Finansia Multi Finance (Kredit plus) Perspektif Hukum Perdata Indonesia","authors":"Didin Saprudin, Lalu Hadi Adha, M. Irfan","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2594","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2594","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hukum kredit macet akibat pandemi covid-19 perspektif hukum perdata indonesia dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak PT Finansia multi finance (kreditplus) akibat terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu litigasi dan non litigasi. Bilamana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai win-win solution atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89918785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaannya di PT. International Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB yaitu dengan cara pihak debitur datang ke kantor FIF dengan membawa syarat-syarat yang telah dilengkapi sampai dengan etahap penandatanganan perjanjia kredit. Kendala yang ditemui saat melakukan perjanjian kredit muncul ketika terjadinya Wanprestasi, Data Konsumen, Pajak STNK dan eksekusi jaminan. Cara penyelesaian kendala yang dihadapi dengan istilah “Collection Management atau Account Receivable (AR) Management”.
本研究的目的是确定BPKB所承诺的信贷协议的执行以及其在PT. International Finance所起的作用所遇到的信用障碍和解决问题的努力。采用的研究方法是规范性研究。我们使用的方法是立法，概念，社会学。在BPKB的保证下，借款人进入FIF办公室的方式是提出有条件的信贷协议协议。信用交易遇到的障碍出现在成就、消费者记录、登记税和执行抵押品的情况下。通过“收集管理”或“可接受帐户管理”来解决问题。
{"title":"Implementasi Mengenai Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Bpkb Di PT. International Finance","authors":"I. K. Tisna, Aris Munandar, Wiwiek Wahyuningsih","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2603","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2603","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaannya di PT. International Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB yaitu dengan cara pihak debitur datang ke kantor FIF dengan membawa syarat-syarat yang telah dilengkapi sampai dengan etahap penandatanganan perjanjia kredit. Kendala yang ditemui saat melakukan perjanjian kredit muncul ketika terjadinya Wanprestasi, Data Konsumen, Pajak STNK dan eksekusi jaminan. Cara penyelesaian kendala yang dihadapi dengan istilah “Collection Management atau Account Receivable (AR) Management”.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"48 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75344596","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari penelitian ini adalah menegetahui bagaimana penerapan kontrak kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh alih daya di Kota Mataram. Penelitian ini berdasarkan Pasal 81 Poin 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Didalam penerapan perjanjian kerja yang dibuat oleh PT.251 CSS (Cakra Samawa Sakti) dengan pekerja/buruh alih daya belum menerapkan ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 66 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003.
{"title":"Penerapan Pasal 81 Poin 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Kontrak Antara Perusahaan Dengan Buruh/Pekerja Alih Daya Di Kota Mataram","authors":"Wahyu Putra Romadhon, H. Z. Asyhadie, M. Fathoni","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2617","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2617","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah menegetahui bagaimana penerapan kontrak kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh alih daya di Kota Mataram. Penelitian ini berdasarkan Pasal 81 Poin 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Didalam penerapan perjanjian kerja yang dibuat oleh PT.251 CSS (Cakra Samawa Sakti) dengan pekerja/buruh alih daya belum menerapkan ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 66 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84277858","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dian Eka Mayasari Sri Wahyuni, Any Suryani Hamzah, R. Kusuma
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa transportasi online terhadap mitra kerja yang terkena risiko ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab perusahaan jasa transportasi online terhadap mitra kerja. Penelitian ini menggunakan hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan per-undang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa perusahaan memberikan alternatif berupa asuransi kepada mitra sebagai bentuk kepedulian dari perusahaan. Dan faktor yang mempengaruhi tanggung jawab perusahaan dengan driver yaitu tidak terpenuhinya unsur hubungan kerja dikarenakan hubungan perusahaaan dengan driver hanyalah hubungan kemitraan.
{"title":"Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Transportasi Online Terhadap Mitra Kerja Yang Terkena Risiko Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Di Kota Mataram)","authors":"Dian Eka Mayasari Sri Wahyuni, Any Suryani Hamzah, R. Kusuma","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2618","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2618","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa transportasi online terhadap mitra kerja yang terkena risiko ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab perusahaan jasa transportasi online terhadap mitra kerja. Penelitian ini menggunakan hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan per-undang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa perusahaan memberikan alternatif berupa asuransi kepada mitra sebagai bentuk kepedulian dari perusahaan. Dan faktor yang mempengaruhi tanggung jawab perusahaan dengan driver yaitu tidak terpenuhinya unsur hubungan kerja dikarenakan hubungan perusahaaan dengan driver hanyalah hubungan kemitraan.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"98 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72429284","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：