Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perkawinan yang di selenggarakaan di luar negeri antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan untuk mengetahui status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tersimpulkan bahwa perkawinan yang diselengagarakan di luar negeri antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) perkawinan itu sah bilamana dia tidak melanggar ketentuan hukum Singapura atau negara tempat melangsungkan perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sendiri setelah berusia 18 tahun karena dianggap telah cakap hukum sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan.
{"title":"Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Dengan Warga Negara Indonesia (WNI)","authors":"Angga Dimas Pratama, Wiwiek Wahyuningsih","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2204","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2204","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perkawinan yang di selenggarakaan di luar negeri antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan untuk mengetahui status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tersimpulkan bahwa perkawinan yang diselengagarakan di luar negeri antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) perkawinan itu sah bilamana dia tidak melanggar ketentuan hukum Singapura atau negara tempat melangsungkan perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sendiri setelah berusia 18 tahun karena dianggap telah cakap hukum sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72904254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara PERUMDA Amerta Dayan Gunung dengan konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air minum oleh PERUMDA Amerta Dayan Gunung. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil terkait hubungan hukum antara PERUMDA Amerta Dayan Gunung dengan konsumen telah terstruktur, dimulai dari pendaftaran calon pelanggan sampai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang dimana hak konsumen ialah menerima air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan, sedangkan untuk kewajiban PERUMDA Amerta Dayan Gunung ialah menyalurkan air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan. Dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Dalam Perjanjian Jual-Beli Air Bersih","authors":"Baiq Liza Wati, Diangsa Wagian","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2210","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2210","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara PERUMDA Amerta Dayan Gunung dengan konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air minum oleh PERUMDA Amerta Dayan Gunung. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil terkait hubungan hukum antara PERUMDA Amerta Dayan Gunung dengan konsumen telah terstruktur, dimulai dari pendaftaran calon pelanggan sampai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang dimana hak konsumen ialah menerima air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan, sedangkan untuk kewajiban PERUMDA Amerta Dayan Gunung ialah menyalurkan air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan. Dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83121897","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, bentuk dan jenis perjanjian kerja berdasarkan hukum positif Indonesia dan penerapan perjanjian kerja pada UMKM di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan terdapat pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdapat dua bentuk perjanjian kerja yakni tidak tertulis dan tertulis dengan jenis perjanjian yakni perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Penerapan perjanjian kerja dibuat secara lisan artinya tidak tertulis kemudian jenis perjanjian kerja yakni perjanjian kerja waktu tidak tertentu melihat status pekerja pada UMKM di Kota Mataram yakni Sebagian besar pekerja tetap.
{"title":"Penerapan Perjanjian Kerja Pada UMKM Di Kota Mataram Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja","authors":"Cahyani Yuniati","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2144","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2144","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, bentuk dan jenis perjanjian kerja berdasarkan hukum positif Indonesia dan penerapan perjanjian kerja pada UMKM di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan terdapat pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdapat dua bentuk perjanjian kerja yakni tidak tertulis dan tertulis dengan jenis perjanjian yakni perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Penerapan perjanjian kerja dibuat secara lisan artinya tidak tertulis kemudian jenis perjanjian kerja yakni perjanjian kerja waktu tidak tertentu melihat status pekerja pada UMKM di Kota Mataram yakni Sebagian besar pekerja tetap.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86916587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitaian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. berdasarkan penelitian, tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pasal 40,41, dan 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
{"title":"Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia","authors":"Anida Firliana Dewi, Any Suryani Hamzah","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2130","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2130","url":null,"abstract":"Penelitaian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. berdasarkan penelitian, tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pasal 40,41, dan 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88857211","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan tenaga kerja pemasangan wi-fi rumah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan tenaga kerja pemasangan wi-fi rumah. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif-empiris dengan Metode Pendekatan yang digunakan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Tanggung jawab pengusaha PT. Netzen Media Akses, PT. Icomnets Plus, dan PT. Media Sarana Data terhadap keselamatan tenaga kerja yaitu, P3K dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi keselamatan tenaga kerja dapat berupa faktor internal, disebabkan oleh human error dan faktor ekternal disebabkan oleh lingkungan bekerja dan cuaca.
本研究旨在了解企业家对家庭wi-fi劳动力安全的责任，以及影响家庭wi-fi安全的因素。诺玛-经验法则使用的研究方法与法律、概念方法和社会认同方法的研究类型。研究表明，商人的责任包括包括PT. Netzen Media access and PT. Icomnets Plus和PT. Media数据工具，即急救和BPJS就业。影响劳动力安全的因素可能是内部因素，也可能是人为错误和外部因素，由工作环境和天气造成的。
{"title":"Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Pemasangan Wi-Fi Rumah","authors":"Mukhlas Muliamar, R. Kusuma","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2201","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2201","url":null,"abstract":"Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan tenaga kerja pemasangan wi-fi rumah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan tenaga kerja pemasangan wi-fi rumah. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif-empiris dengan Metode Pendekatan yang digunakan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Tanggung jawab pengusaha PT. Netzen Media Akses, PT. Icomnets Plus, dan PT. Media Sarana Data terhadap keselamatan tenaga kerja yaitu, P3K dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi keselamatan tenaga kerja dapat berupa faktor internal, disebabkan oleh human error dan faktor ekternal disebabkan oleh lingkungan bekerja dan cuaca.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"72 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86329320","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penilitian ini bertujuan untuk mengetauhi Pengaturan Perjanjian tentang peminangan menurut KUHPerdata, UU Perkawinan, KHI, Hukum adat dan Ratio Decidendy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020 dalam Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dalam arti yang luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara NOMOR 1644 K/PDT/ 2020 merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial sehingga dalam putusan hakim mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 150.000.000 kepada Penggugat akibat pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap Penggugat.
{"title":"Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 Atas Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum","authors":"Wildan Sugandi, M. Fathoni","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2207","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2207","url":null,"abstract":"Penilitian ini bertujuan untuk mengetauhi Pengaturan Perjanjian tentang peminangan menurut KUHPerdata, UU Perkawinan, KHI, Hukum adat dan Ratio Decidendy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020 dalam Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dalam arti yang luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara NOMOR 1644 K/PDT/ 2020 merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial sehingga dalam putusan hakim mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 150.000.000 kepada Penggugat akibat pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap Penggugat.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"169 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88018101","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa perbedaan pengaturan tenaga kerja alih daya sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan hukum positif sebagai sebuah bangunan sistem norma. Alih daya merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sering digunakan oleh perusahaan dalam membantu pekerjaan penunjang. Dalam regulasi yang masih terdapat celah yang merugikan hak-hak pekerja alih daya. Oleh karena itu pemerintah berusaha memperbaiki celah tersebut dengan membuat regulasi baru yaitu peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang alih daya yang lebih sederhana dan lebih menjamin hak-hak pekerja alih daya.
{"title":"Tinjauan Yuridis Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021","authors":"Muhammad Alfian Sangaji, Lalu Hadi Adha","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2151","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2151","url":null,"abstract":" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa perbedaan pengaturan tenaga kerja alih daya sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan hukum positif sebagai sebuah bangunan sistem norma. Alih daya merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sering digunakan oleh perusahaan dalam membantu pekerjaan penunjang. Dalam regulasi yang masih terdapat celah yang merugikan hak-hak pekerja alih daya. Oleh karena itu pemerintah berusaha memperbaiki celah tersebut dengan membuat regulasi baru yaitu peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang alih daya yang lebih sederhana dan lebih menjamin hak-hak pekerja alih daya.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"51 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90686212","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perjanjian kerjasama dan bagi hasil antara Pokdarwis dengan Pemerintah Desa Bilebante yang di atur berdasarkan Perdes No 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau dalam mengatur Hak dan Kewajiban Kedua belah pihak serta Implementasi di lapangan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah empiris. Hasil penelitian ini adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah di atur dalam Perdes, untuk bagi hasil dari keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Implementasi yang dilaksanakan dalam Perdes tersebut seperti pemberian alokasi dana, pihak yang berhak mengelola Desa Wisata Hijau, dan bagi hasil kedua belah pihak.
{"title":"Perjanjian Kerjasama Dan Bagi Hasil Antara Pokdarwis Dengan Pemerintah Desa","authors":"Zaiyinul Qiram, Diangsa Wagian","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2208","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2208","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perjanjian kerjasama dan bagi hasil antara Pokdarwis dengan Pemerintah Desa Bilebante yang di atur berdasarkan Perdes No 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Hijau dalam mengatur Hak dan Kewajiban Kedua belah pihak serta Implementasi di lapangan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah empiris. Hasil penelitian ini adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah di atur dalam Perdes, untuk bagi hasil dari keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Implementasi yang dilaksanakan dalam Perdes tersebut seperti pemberian alokasi dana, pihak yang berhak mengelola Desa Wisata Hijau, dan bagi hasil kedua belah pihak.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84070879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.MTR dan untuk mengetahui landasan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.MTR. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Faktor penyebab terjadinya cerai gugat Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr. Faktor yang melatarbelakangi karena, adanya masalah ekonomi sehingga memicu perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan antara penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan dalam kasus cerai gugat pada Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr. Bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga tersebut dan majelis hakim mengabulkan cerai gugat penggugat di Pengadilan Agama Mataram.
{"title":"Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat","authors":"Riza Anissa Triana, Sahruddin Sahruddin","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2162","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2162","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.MTR dan untuk mengetahui landasan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.MTR. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Faktor penyebab terjadinya cerai gugat Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mtr. Faktor yang melatarbelakangi karena, adanya masalah ekonomi sehingga memicu perselisihan/percekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan antara penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan dalam kasus cerai gugat pada Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr. Bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga tersebut dan majelis hakim mengabulkan cerai gugat penggugat di Pengadilan Agama Mataram.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84505836","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Metode penelitian dalam penulisan normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku yang dituangkan dalam surat perjanjian. Bentuk penyelesaian sengketa pada perjanjian pinjam meminjam uang milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yaitu dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), dengan cara negosisasi dan cara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak.
{"title":"Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Kopersi Pondok Pesantren Al-Mutma’innah Kediri","authors":"Lalu Rival Brajanegara, Aris Munandar","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2152","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2152","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Metode penelitian dalam penulisan normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku yang dituangkan dalam surat perjanjian. Bentuk penyelesaian sengketa pada perjanjian pinjam meminjam uang milik Koperasi Pondok Pesantren AL-Mutmainnah yaitu dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), dengan cara negosisasi dan cara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90036076","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：