Annisa Nailis Saadah, Sahruddin Sahruddin, M. Fathoni
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum yang sudah ada, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah tidak sah sebab tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan sebagai kriteria keabsahan perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut berakibat kepada (1) status dan kedudukan anak yaitu tidak sah, (2) status agama anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, (3) ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan harta waris yang diberikan melalu wasiat wajibah, (4) harta bersama perkawinan beda agama dibagi berdasarkan persetujuan suami istri, dan (5) putusnya perkawinan beda agama dilakukan dengan mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan negeri.
{"title":"Kedudukan Perkawinan Beda Agama Yang Telah Di Catatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam","authors":"Annisa Nailis Saadah, Sahruddin Sahruddin, M. Fathoni","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2586","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2586","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum yang sudah ada, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah tidak sah sebab tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan sebagai kriteria keabsahan perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut berakibat kepada (1) status dan kedudukan anak yaitu tidak sah, (2) status agama anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, (3) ahli waris nonmuslim berhak mendapatkan harta waris yang diberikan melalu wasiat wajibah, (4) harta bersama perkawinan beda agama dibagi berdasarkan persetujuan suami istri, dan (5) putusnya perkawinan beda agama dilakukan dengan mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan negeri. \u0000 ","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88835167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah desa bonjeruk, kemudian bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah desa bonjeruk. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pemerintah desa memberikan bantuan dana berupa uang tunai sebesar Rp. 78.000.000,- kepada masyarakat pengelola pada tahun 2020 untuk mengembangkan usaha pariwisata khususnya di pasar bambu bonjeruk. Kemudian pihak pengelola pariwisata berkewajiban untuk membayarkan sejumlah uang sebagai kontribusi kepada pemerintah desa sebesar Rp. 6.000.000,- per tahunnya untuk pembangunan desa. Akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah bahwa perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal.
{"title":"Perjanjian Kerjasama Antara Masyarakat Pengelola Wisata Dengan Pemerintah Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah","authors":"I. Pratiwi, H. Z. A. Dilaga, Eka Jaya Subadi","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2596","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2596","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah desa bonjeruk, kemudian bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah desa bonjeruk. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pemerintah desa memberikan bantuan dana berupa uang tunai sebesar Rp. 78.000.000,- kepada masyarakat pengelola pada tahun 2020 untuk mengembangkan usaha pariwisata khususnya di pasar bambu bonjeruk. Kemudian pihak pengelola pariwisata berkewajiban untuk membayarkan sejumlah uang sebagai kontribusi kepada pemerintah desa sebesar Rp. 6.000.000,- per tahunnya untuk pembangunan desa. Akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah bahwa perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76534024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi bank tanah sebagai lembaga pengeloaan tanah negara, serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan bank tanah menurut hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat normatif, kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini bahwa pengaturan bank tanah menuurut hukum positif di Indonesia ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah serta eksistensi bank tanah sebagai lembaga pengelolaan tanah negara adalah bank tanah memiliki tugas untuk mengelola tanah negara agar menjadi lebih berguna dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya dan diharapkan bank tanah ini dapat menjadi sebuah instansi yang bermanfaat dan dapat dijalankan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.
{"title":"Eksistensi Bank Tanah Sebagai Lembaga Pengelolaan Tanah Negara","authors":"Bening Tyas Wijayanti, Arief Rahman, Wiwiek Wahyuningsih","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2620","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2620","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi bank tanah sebagai lembaga pengeloaan tanah negara, serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan bank tanah menurut hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat normatif, kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini bahwa pengaturan bank tanah menuurut hukum positif di Indonesia ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah serta eksistensi bank tanah sebagai lembaga pengelolaan tanah negara adalah bank tanah memiliki tugas untuk mengelola tanah negara agar menjadi lebih berguna dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya dan diharapkan bank tanah ini dapat menjadi sebuah instansi yang bermanfaat dan dapat dijalankan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90702575","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama, dasar pertimbangan hakim dan untuk mengetahui kedudukan anak perkawinan beda agama. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya: 1) Pengaturan perkawinan beda agama yaitu KUHPerdata, HOCI, Staatsblad No.158/1898, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 9/1991 tentang KHI, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014. 2) Dasar pertimbangan hakim yaitu pemohon telah melakukan perkawinan di Gereja Kristen Nusantara sesuai Pasal 2 Ayat (2) UU. No. 1/1974. 3) Kedudukan anak hasil perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI.
{"title":"Pencatatan Perkawinan Beda Agama","authors":"Dewi Andriani, Sahruddin Sahruddin, M. Fathoni","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2588","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2588","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama, dasar pertimbangan hakim dan untuk mengetahui kedudukan anak perkawinan beda agama. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya: 1) Pengaturan perkawinan beda agama yaitu KUHPerdata, HOCI, Staatsblad No.158/1898, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 9/1991 tentang KHI, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014. 2) Dasar pertimbangan hakim yaitu pemohon telah melakukan perkawinan di Gereja Kristen Nusantara sesuai Pasal 2 Ayat (2) UU. No. 1/1974. 3) Kedudukan anak hasil perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91353684","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya serta Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya dan faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang- undangan, pendekatan sosiologis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya adalah perjanjian pembiayaan konsumen dimana pembiayan haji termasuk program perjalanan religius dengan nama merek AMITRA yang disediakan oleh PT. Federal International Finance (FIF Group). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji diselesaikan secara nonlitigasi dengan cara negosiasi atau musyawarah kedua belah pihak dan faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen antara lain lemahnya kondisi ekonomi konsumen, kemampuan membayar menurun, konsumen meninggal dunia dan ahli waris tidak mau bertanggung jawab, konsumen memiliki beberapa fasilitas pinjaman, usaha yang dimiliki konsumen bangkrut.
本研究旨在探讨朝觐融资与PT. International Finance (FIF Group) Praya股份(FIF Group)的法定关系，以及朝觐融资协议与PT. International Finance (FIF Group) Praya股份协议(FIF Group)的成就如何解决问题。至于这类研究采用经验规范法的研究，它使用三种方法，即概念法、法律邀请法和社会学方法。对本研究中使用的法律材料的描述性分析。研究结果表明，朝觐为PT. International Finance (FIF Group)的合法融资关系是一项消费者融资协议，通过该协议，朝觐人员包括PT. Federal International Finance (FIF Group)提供的名为AMITRA的宗教旅游项目。哈吉nonlitigasi地完成融资协议中违约结业证书或双方审议和谈判方式-违约的一个因素是由消费者的因素包括消费者,消费者支付能力下降,经济状况薄弱去世和继承人承担责任,不顾一切,消费者有一些设施贷款,消费者的企业破产。
{"title":"Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Haji Melalui Finance","authors":"Prastiwi Handani, H. Z. Arifin Dilaga, R. Kusuma","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2599","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2599","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya serta Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya dan faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang- undangan, pendekatan sosiologis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya adalah perjanjian pembiayaan konsumen dimana pembiayan haji termasuk program perjalanan religius dengan nama merek AMITRA yang disediakan oleh PT. Federal International Finance (FIF Group). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji diselesaikan secara nonlitigasi dengan cara negosiasi atau musyawarah kedua belah pihak dan faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen antara lain lemahnya kondisi ekonomi konsumen, kemampuan membayar menurun, konsumen meninggal dunia dan ahli waris tidak mau bertanggung jawab, konsumen memiliki beberapa fasilitas pinjaman, usaha yang dimiliki konsumen bangkrut.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"111 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79315791","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak dicatatkan dan untuk mengetahui prosedur pengesahan isbat nikah serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama Dompu. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dan analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat yaitu sulitnya aturan poligami, hamil diluar nikah dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, adapun prosedur pengesahan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Dompu yaitu dengan cara pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, kesimpulan, dan penetapan hakim dengan dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
{"title":"Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah","authors":"Siti Khatija Hafsari, Sahruddin Sahruddin, Musakir Salat","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2615","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2615","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak dicatatkan dan untuk mengetahui prosedur pengesahan isbat nikah serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama Dompu. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dan analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat yaitu sulitnya aturan poligami, hamil diluar nikah dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, adapun prosedur pengesahan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Dompu yaitu dengan cara pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, kesimpulan, dan penetapan hakim dengan dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89638097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adanya transgender dimasyarakat yang mendapatkan penetapan status keperdataan dari pengadilan tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru, salah satunya mengenai Hukum Waris. Penelitian mengenai Hak Waris transgender menurut Hukum Positif di Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan transgender dalam sistem Kewarisan di Indonesia dan bagaimana sistem pembagiannya. Dikarenakan dalam undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai hak waris transgender. Metode penelitian pada penelitian ini mengunakan metode penelitian pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hak waris seorang transgender untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya dalam hukum adat statusnya akan diakui setelah seseorang tersebut melakukan upacara adat setempat, sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedang dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminya didasari dengan alasan yang dibenarkan secara Islam
社会中的变性人一旦在法庭上获得童贞，就会出现新的法律问题，其中之一是继承权。根据印尼法律，对变性人权利的研究旨在分析变性人在印尼遗产体系中的地位以及分歧制度。由于该法律或印尼的法律规定，目前还没有明确规定变性人的继承权。本研究采用法律和概念方法进行研究的研究方法。本研究采用库研究的数据收集技术。作者使用的法律材料分析方法是定性分析方法。研究结果揭示了一个双性恋成为继承人的继承权,并获得部分状态会承认,一旦有人普通法中仪式(united nations high commissioner for refugees)表示当地的风俗,而当视角民法赋予他的继承权不受性别的影响,在伊斯兰法律双性恋有继承权,如果变化是什么基于合理的理由和伊斯兰教
{"title":"Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia","authors":"Aurelia Lulu Heny Salsabila, Fatahullah Fatahullah, Diangsa Wagian","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2587","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2587","url":null,"abstract":"Adanya transgender dimasyarakat yang mendapatkan penetapan status keperdataan dari pengadilan tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru, salah satunya mengenai Hukum Waris. Penelitian mengenai Hak Waris transgender menurut Hukum Positif di Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan transgender dalam sistem Kewarisan di Indonesia dan bagaimana sistem pembagiannya. Dikarenakan dalam undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai hak waris transgender. Metode penelitian pada penelitian ini mengunakan metode penelitian pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hak waris seorang transgender untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya dalam hukum adat statusnya akan diakui setelah seseorang tersebut melakukan upacara adat setempat, sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedang dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminya didasari dengan alasan yang dibenarkan secara Islam","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"56 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73428852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dasar pertimbangan penambahan program jaminan pensiun dan akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian bahwa penambahan program jaminan pensiun pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan refresentasi dari Konvensi Internasional, amanat Pasal 28 huruf h ayat (3) UUD 1945, Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB serta implementasi prinsip dari penyelenggaraan jaminan sosial. Adapun akibat hukum bagi pengusaha yakni sanksi pidana dan sanksi administratif.
本研究的目的是了解根据2011年第24号法律，增加养老金保障计划的考虑基础，以及不允许工人进入养老金保障计划的雇主的法律后果。本研究采用规范研究方法，采用法律、概念和案例。2011年第24号宪法第28条第h条第3条第22条和第25条《联合国世界人权宣言》(united nations Universal declaration of human rights)第28条第h条(3)第22条和第25条《联合国世界人权宣言》(united nations Universal declaration of human rights)的研究结果表明，增加养老金计划是对《国际公约》(international convention of the number of h . a至于法律对企业家的惩罚、刑事惩罚和行政制裁。
{"title":"Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","authors":"Imani Septianingsih, H. Z. Asyhadie, R. Kusuma","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2613","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2613","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dasar pertimbangan penambahan program jaminan pensiun dan akibat hukum bagi pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja pada program jaminan pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian bahwa penambahan program jaminan pensiun pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan refresentasi dari Konvensi Internasional, amanat Pasal 28 huruf h ayat (3) UUD 1945, Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB serta implementasi prinsip dari penyelenggaraan jaminan sosial. Adapun akibat hukum bagi pengusaha yakni sanksi pidana dan sanksi administratif.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78462596","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah anak yang berstatus berkewarganegaraan ganda berhak atau tidak sebagai ahli waris dari pewaris WNI yang meninggal dunia menurut hukum waris Indonesia dan anak yang berstatus WNA berhak memperoleh warisan dari pewaris yang berstatus WNI. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) ahli waris berstatus berkewarganegaraan ganda tetap berhak sebagai ahli waris dari pewaris WNI yang meninggal dunia, berdasarkan hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUHPerdata. (2) Anak yang berstatus berkewarganegaraan asing tidak dapat memperoleh warisan berupa benda tidak bergerak (tanah) di karenakan ketentuan Pasal 21 UU NO.5 Tahun 1960 UUPA.
{"title":"Implikasi Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Ganda Akibat Perkawinan Campuran","authors":"Arya Rizky Safitra, Aris Munandar, Hera Alvina Satriawan","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2595","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2595","url":null,"abstract":"Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah anak yang berstatus berkewarganegaraan ganda berhak atau tidak sebagai ahli waris dari pewaris WNI yang meninggal dunia menurut hukum waris Indonesia dan anak yang berstatus WNA berhak memperoleh warisan dari pewaris yang berstatus WNI. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) ahli waris berstatus berkewarganegaraan ganda tetap berhak sebagai ahli waris dari pewaris WNI yang meninggal dunia, berdasarkan hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUHPerdata. (2) Anak yang berstatus berkewarganegaraan asing tidak dapat memperoleh warisan berupa benda tidak bergerak (tanah) di karenakan ketentuan Pasal 21 UU NO.5 Tahun 1960 UUPA.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79203360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dimas WAHYU PUTRA, H. Z. A. Dilaga, Fatria Hikmatiar Al Qindy
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi perjanjian antara Garda Express Mataram dengan pengguna jasa berdasarkan hukum perjanjian dan mengetahui tanggung jawab Garda Express Mataram atas hilangnya barang kiriman pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Teknik memperoleh data yang digunakan adalah penelitian lapangan(field research) dan penelitian kepustakaan(library research). Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya permasalahan hukum yang terjadi dalam proses pengiriman barang kepada pengguna jasa atau konsumen, sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu mengganti barang milik konsumen yang hilang dengan mengganti maksimal 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman barang atau harga barang diambil dari nilai paling rendah apabila kehilangan tersebut diakibatkan dari kelalaian petugas.
{"title":"Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Garda Lintas Sarana Dengan Pengguna Jasa","authors":"Dimas WAHYU PUTRA, H. Z. A. Dilaga, Fatria Hikmatiar Al Qindy","doi":"10.29303/prlw.v3i2.2591","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2591","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi perjanjian antara Garda Express Mataram dengan pengguna jasa berdasarkan hukum perjanjian dan mengetahui tanggung jawab Garda Express Mataram atas hilangnya barang kiriman pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Teknik memperoleh data yang digunakan adalah penelitian lapangan(field research) dan penelitian kepustakaan(library research). Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya permasalahan hukum yang terjadi dalam proses pengiriman barang kepada pengguna jasa atau konsumen, sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu mengganti barang milik konsumen yang hilang dengan mengganti maksimal 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman barang atau harga barang diambil dari nilai paling rendah apabila kehilangan tersebut diakibatkan dari kelalaian petugas.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79018468","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：