Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pencoretan/penghapusan jaminan Hak Tanggungan dengan akta konsen roya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat dan mengetahui kedudukan akta konsen roya sebagai pengganti sertifikat Hak Tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi pencoretan/penghapusan Hak Tanggungan (roya) dengan menggunakan akta konsen roya, semestinya penghapusan dilakukan menggunakan sertifikat Hak Tanggungan. Namun dalam praktik, sertifikat Hak Tanggungan tersebut hilang maka notaris berwenang mengeluarkan suatu akta yang bisa menggantikan fungsi dari sertifikat Hak Tanggungan. Akta konsen roya memenuhi keadaan atau persyaratan untuk menghapuskan Hak Tanggungan.
{"title":"Implementasi Pencoretan/Penghapusan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Konsen Roya","authors":"Dwi Wahyuningsih, R. Kusuma","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2701","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2701","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pencoretan/penghapusan jaminan Hak Tanggungan dengan akta konsen roya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat dan mengetahui kedudukan akta konsen roya sebagai pengganti sertifikat Hak Tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi pencoretan/penghapusan Hak Tanggungan (roya) dengan menggunakan akta konsen roya, semestinya penghapusan dilakukan menggunakan sertifikat Hak Tanggungan. Namun dalam praktik, sertifikat Hak Tanggungan tersebut hilang maka notaris berwenang mengeluarkan suatu akta yang bisa menggantikan fungsi dari sertifikat Hak Tanggungan. Akta konsen roya memenuhi keadaan atau persyaratan untuk menghapuskan Hak Tanggungan. \u0000 ","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"113 1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80217267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Notaris berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, serta hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penulisan ini bersifat normatif-empiris, seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris melakukan penginputan data melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal AHU, kemudian data dikirim melalui jejaring internet. Hambatan yang disebabkan oleh sistem operasional yang tidak dapat bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan penginputan data yang dilakukan notaris terhambat, sehingga notaris wajib melakukan penginputan data ulang.
{"title":"Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015","authors":"Alifa Cikal Yuanita, H. D. Djumardin","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2710","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2710","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Notaris berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, serta hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penulisan ini bersifat normatif-empiris, seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris melakukan penginputan data melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal AHU, kemudian data dikirim melalui jejaring internet. Hambatan yang disebabkan oleh sistem operasional yang tidak dapat bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan penginputan data yang dilakukan notaris terhambat, sehingga notaris wajib melakukan penginputan data ulang.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80291475","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penyusunan skripsi untuk mengetahui pelindungan hukum pekerja migran wanita Indonesia dalam perjanjian penempatan kerja dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja di PT Genta Gumi Selapawis pada masa covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan pelindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia di PT Genta Gumi Selapawis sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru BAB III huruf A sebelum bekerja. Faktor penghambat yang dihadapi PT Genta Gumi Selapawis diantaranya : faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
{"title":"Analisis Pelindungan Hukum Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia Dalam Perjanjian Penempatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid 19","authors":"Baiq Auliya Wulandari, Any Suryani Hamzah","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2695","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2695","url":null,"abstract":"Tujuan penyusunan skripsi untuk mengetahui pelindungan hukum pekerja migran wanita Indonesia dalam perjanjian penempatan kerja dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja di PT Genta Gumi Selapawis pada masa covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan pelindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia di PT Genta Gumi Selapawis sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru BAB III huruf A sebelum bekerja. Faktor penghambat yang dihadapi PT Genta Gumi Selapawis diantaranya : faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"68 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78255717","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari pemilik lahan terhadap kegiatan pertambangan galian C di Desa Ijobalit dan untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pemilik lahan jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dalam pertambangan galian C di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian yang menunjukkan kewenangan pemilik lahan yang memegang izin usaha pertambangan dengan secara langsung melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.Pertanggungjawaban secara perdata pemilik lahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perbuatan ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan melakukan pemerataan kembali lahan bekas pertambangan galian C.
{"title":"Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C","authors":"Nurlaili Hurmayani, Arief Rahman","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2697","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2697","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari pemilik lahan terhadap kegiatan pertambangan galian C di Desa Ijobalit dan untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pemilik lahan jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dalam pertambangan galian C di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian yang menunjukkan kewenangan pemilik lahan yang memegang izin usaha pertambangan dengan secara langsung melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.Pertanggungjawaban secara perdata pemilik lahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perbuatan ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan melakukan pemerataan kembali lahan bekas pertambangan galian C. \u0000 ","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"21 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77123619","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang dilakukan atas dasar itikad baik serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam sengketa jual beli tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2949K/PDT/2016. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Cara memperoleh bahan hukum yang diperlukan adalah melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian dan analisis yang penyusun lakukan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2949K/PDT/2016 telah memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yaitu Penggugat dengan beberapa argumentasi hukum. Pertama, Penggugat telah memenuhi syarat jual beli tanah berdasarkan hukum adat yakni terang dan tunai. Kedua, Tergugat I tidak mempunyai alas hak lagi untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat II karena berdasarkan hukum adat telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat. Ketiga, berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembeli beritikad baik tidak hanya ketika tidak mengetahui adanya kekeliruan dalam jual beli namun juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Penggugat telah beritikad baik dengan mengecek data fisik maupun yuridis serta memenuhi syarat-syarat jual beli tanah. Permasalahan mengenai pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tanah kemungkinan akan terus ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pembeli yang dapat dikategorikan beritikad baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memang berhak.
{"title":"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah","authors":"Rizkya Maulida, H. A. Arba","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2709","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2709","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang dilakukan atas dasar itikad baik serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam sengketa jual beli tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2949K/PDT/2016. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Cara memperoleh bahan hukum yang diperlukan adalah melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian dan analisis yang penyusun lakukan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2949K/PDT/2016 telah memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yaitu Penggugat dengan beberapa argumentasi hukum. Pertama, Penggugat telah memenuhi syarat jual beli tanah berdasarkan hukum adat yakni terang dan tunai. Kedua, Tergugat I tidak mempunyai alas hak lagi untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat II karena berdasarkan hukum adat telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat. Ketiga, berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembeli beritikad baik tidak hanya ketika tidak mengetahui adanya kekeliruan dalam jual beli namun juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Penggugat telah beritikad baik dengan mengecek data fisik maupun yuridis serta memenuhi syarat-syarat jual beli tanah. Permasalahan mengenai pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tanah kemungkinan akan terus ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pembeli yang dapat dikategorikan beritikad baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memang berhak. \u0000 ","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"57 6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79831563","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dan kedudukan hukum anak dari para pemohon setelah adanya Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan dasar bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak sah dan dapat menikmati hak-hak nya sebagai anak sah.
{"title":"Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri","authors":"M. I. Hibatulloh, Aris Munandar","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2694","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2694","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dan kedudukan hukum anak dari para pemohon setelah adanya Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan dasar bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak sah dan dapat menikmati hak-hak nya sebagai anak sah.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"41 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77816017","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris (mix-method) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai kreditur separatis, karena dalam kreditur separatis memegang jaminan-jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik kapal. Kreditur separatis memiliki hak didahulukan atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara pihak kreditur dan debitur. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. 2) perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan yaitu diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai dapat di lihat dalam Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tentang jatuh tempo dan diberikannya surat peringatan untuk pemberitahuan bahwa barang jaminan akan jatuh tempo.
{"title":"Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan","authors":"S. Suryani, H. Z. Arifin Dilaga","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2699","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2699","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris (mix-method) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Kedudukan hukum terhadap kreditur gadai perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai kreditur separatis, karena dalam kreditur separatis memegang jaminan-jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik kapal. Kreditur separatis memiliki hak didahulukan atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara pihak kreditur dan debitur. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. 2) perlindungan hukum terhadap debitur dalam gadai perorangan yaitu diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai dapat di lihat dalam Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tentang jatuh tempo dan diberikannya surat peringatan untuk pemberitahuan bahwa barang jaminan akan jatuh tempo. \u0000 ","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85206230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penyelesaian perjanjian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram dan hambatanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penyelesaian dilakukan dengan upaya persuasif, yaitu debitor diminta menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mampu diminta menyerahkan agunan kredit. Namun sebelumnya diberikan somasi sebanyak 3 kali dalam 2 hari, jika tidak berhasil maka dilakukan penarikan untuk penjualan di bawah tangan. Hambatan yang muncul, antara lain: debitor yang keberatan obyek jaminan fidusianya ditarik, karena terlalu cepat mengambil tindakan tanpa memberikan kesempatan kepada debitor.
{"title":"Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia","authors":"Ida Wayan Adi Pratama Wijaya, Sahruddin Sahruddin","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2698","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2698","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penyelesaian perjanjian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram dan hambatanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penyelesaian dilakukan dengan upaya persuasif, yaitu debitor diminta menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mampu diminta menyerahkan agunan kredit. Namun sebelumnya diberikan somasi sebanyak 3 kali dalam 2 hari, jika tidak berhasil maka dilakukan penarikan untuk penjualan di bawah tangan. Hambatan yang muncul, antara lain: debitor yang keberatan obyek jaminan fidusianya ditarik, karena terlalu cepat mengambil tindakan tanpa memberikan kesempatan kepada debitor.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76717807","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung berdasarkan UUJK, dan tanggung jawab konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiam hukum empiris-normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) UUJK. Bentuk tanggung jawab dari pihak konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
{"title":"Tanggung Jawab Jasa Konsultan Perencana Dalam Pembangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi","authors":"Tasyriqiya Aulia Putri, Lalu Hadi Adha","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2700","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2700","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung berdasarkan UUJK, dan tanggung jawab konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiam hukum empiris-normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) UUJK. Bentuk tanggung jawab dari pihak konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"140 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88740534","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembuatan covernote yang dibuat oleh notaris pengganti dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan terhadap covernote yang dibuatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya notaris pengganti selaku pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan memiliki wewenang untuk membuat covernote. Notaris pengganti bertanggung jawab penuh terhadap covernote yang dibuatnya dan bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap covernote yang dibuatnya dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung jawab secara kode etik Notaris.
{"title":"Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Covernote","authors":"Baiq Alya Shafira Mulyandhani, H. Hs","doi":"10.29303/prlw.v1i1.2692","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2692","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembuatan covernote yang dibuat oleh notaris pengganti dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan terhadap covernote yang dibuatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya notaris pengganti selaku pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan memiliki wewenang untuk membuat covernote. Notaris pengganti bertanggung jawab penuh terhadap covernote yang dibuatnya dan bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap covernote yang dibuatnya dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung jawab secara kode etik Notaris. \u0000 ","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"57 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75100914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：