Pub Date : 2019-11-05DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2193
Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa
Kepolisian merupakan gerbang utama dan pertama dalam proses penegakan hukum. Korban kejahatan akan melaporkan ataupun mengadukan peristiwa pidana yang dialaminya kepada kepolisian. Atas laporan ataupun pengaduan korban, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, seringkali korban diperlakukan tidak baik. Misalnya, korban diberikan pertanyaan menjerat ataupun sikap polisi yang melihat korban tidak sebagai korban. Hal itu membuat korban menjadi viktimisasi sekunder. Tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian pada system peradilan pidana di Indonesia.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA","authors":"Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2193","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193","url":null,"abstract":"Kepolisian merupakan gerbang utama dan pertama dalam proses penegakan hukum. Korban kejahatan akan melaporkan ataupun mengadukan peristiwa pidana yang dialaminya kepada kepolisian. Atas laporan ataupun pengaduan korban, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, seringkali korban diperlakukan tidak baik. Misalnya, korban diberikan pertanyaan menjerat ataupun sikap polisi yang melihat korban tidak sebagai korban. Hal itu membuat korban menjadi viktimisasi sekunder. Tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian pada system peradilan pidana di Indonesia.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46811083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-11-05DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2192
Anton Hendrik Samudra
This article gives idea on how to redress online transaction fraud victim in criminal justice system. The method applied is by looking scholars’ studies, statutes, observation of victimization process and interviewing law enforcement and victim. In several occasions, investigators turned to blame the victim when they report the crime. For several unsolved cases, the victim asked to revoke their report. This caused by investigator’s view that victim recklessness and failure to think what is deservedly suppose is the main cause of the crime. Treatment and interest fulfillment of online transaction fraud victim in criminal justice system should be redressed, such as the accommodation of material loss recovery, and regarding the victim’s interest during criminal justice process.
{"title":"REDRESSING THE ONLINE TRANSACTION FRAUD VICTIM TREATMENT AND INTEREST FULFILLMENT IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM","authors":"Anton Hendrik Samudra","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2192","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2192","url":null,"abstract":"This article gives idea on how to redress online transaction fraud victim in criminal justice system. The method applied is by looking scholars’ studies, statutes, observation of victimization process and interviewing law enforcement and victim. In several occasions, investigators turned to blame the victim when they report the crime. For several unsolved cases, the victim asked to revoke their report. This caused by investigator’s view that victim recklessness and failure to think what is deservedly suppose is the main cause of the crime. Treatment and interest fulfillment of online transaction fraud victim in criminal justice system should be redressed, such as the accommodation of material loss recovery, and regarding the victim’s interest during criminal justice process.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2192","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46442063","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-11-05DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2187
Muntaha
Proses penegakan hukum adalah merupakan bagian dari salah satu proses peradilan, apabila dilihat dari sistem peradilan. Masalah dalam penelitian adalah “Apa yang menjadi problema di lembaga Mahkamah Agung yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia”. Tujuan penelitian ini pada prinsipnya adalah: a. Secara akademik sebagai data base untuk penelitian selanjutnya, b. Secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembenahan yang berkaitan penegakan hukum di lembaga peradilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil yang diperoleh adalah bahwa problematik penegakan hukum pada Mahkamah Agung adalah a. Itegritas penegak hukum yang relatif masih rendah, b. Adminstrasi peradilan yang kurang baik, c. Menyangkut regulasi
{"title":"PROBLEMATIKA LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA","authors":"Muntaha","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2187","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2187","url":null,"abstract":"Proses penegakan hukum adalah merupakan bagian dari salah satu proses peradilan, apabila dilihat dari sistem peradilan. Masalah dalam penelitian adalah “Apa yang menjadi problema di lembaga Mahkamah Agung yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia”. Tujuan penelitian ini pada prinsipnya adalah: a. Secara akademik sebagai data base untuk penelitian selanjutnya, b. Secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembenahan yang berkaitan penegakan hukum di lembaga peradilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil yang diperoleh adalah bahwa problematik penegakan hukum pada Mahkamah Agung adalah a. Itegritas penegak hukum yang relatif masih rendah, b. Adminstrasi peradilan yang kurang baik, c. Menyangkut regulasi","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41399028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-11-05DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2190
M. Rosyid
Pelaksanaan politik bebas dan aktif yang dipegang teguh Indonesia sebagai bukti bangsa yang peduli terhadap kehidupan global, terutama yang diderita oleh etnis minoritas atas arogansi negara atau etnis mayoritas. Sebagai etnis muslim minoritas di Myanmar, Rohingya mendapatkan perlakuan genosida dan diusir dari negaranya oleh pemerintahan Myanmar yang dikuasai militer. Di sisi lain, Aung Sang Suu Kyi belum mampu memerankan dirinya sebagai pionir yang telah mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Dengan demikian, peran negara dunia, terutama ASEAN yang hingga kini belum optimal perlu dicarikan jalan keluar agar prinsip nonintervensi persoalan negara anggota menjadi peduli akan terwujud. Kepedulian Indonesia dalam memberi bantuan kemanusiaan dan diplomatik atas nasib yang diderita etnis Rohingya diperkuat dengan kiprah civil society dalam membangun infrastruktur dasar, seperti sekolahan, rumah sakit, dan kebutuhan dasar pengungsi harus berkelanjutan. Bila tidak, nasib Rohingya tak akan hidup nyaman karena kepentingan mayoritas yang mendominasi minoritas selalu muncul karena lemahnya kesadaran hidup sebagai umat beragama (apa pun) dengan benar. Memahami fakta yang diderita etnis Rohingya, perlunya Indonesia menjadi anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951.
{"title":"PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR","authors":"M. Rosyid","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2190","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190","url":null,"abstract":"Pelaksanaan politik bebas dan aktif yang dipegang teguh Indonesia sebagai bukti bangsa yang peduli terhadap kehidupan global, terutama yang diderita oleh etnis minoritas atas arogansi negara atau etnis mayoritas. Sebagai etnis muslim minoritas di Myanmar, Rohingya mendapatkan perlakuan genosida dan diusir dari negaranya oleh pemerintahan Myanmar yang dikuasai militer. Di sisi lain, Aung Sang Suu Kyi belum mampu memerankan dirinya sebagai pionir yang telah mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Dengan demikian, peran negara dunia, terutama ASEAN yang hingga kini belum optimal perlu dicarikan jalan keluar agar prinsip nonintervensi persoalan negara anggota menjadi peduli akan terwujud. Kepedulian Indonesia dalam memberi bantuan kemanusiaan dan diplomatik atas nasib yang diderita etnis Rohingya diperkuat dengan kiprah civil society dalam membangun infrastruktur dasar, seperti sekolahan, rumah sakit, dan kebutuhan dasar pengungsi harus berkelanjutan. Bila tidak, nasib Rohingya tak akan hidup nyaman karena kepentingan mayoritas yang mendominasi minoritas selalu muncul karena lemahnya kesadaran hidup sebagai umat beragama (apa pun) dengan benar. Memahami fakta yang diderita etnis Rohingya, perlunya Indonesia menjadi anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2190","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43600787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-05DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2000
A. Tobing
Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Executive review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (judicial power). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan peraturan daerah. Penelitian ini bertolak dari peraturan daerah kabupaten/kota yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kasus. Data sekunder menjadi data utama. Pengambilan data dilakukan dengan riset kepustakaan dan beberapa daerah sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak uji materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan daerah.
{"title":"HAK UJI MATERIIL PERATURAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH","authors":"A. Tobing","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2000","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2000","url":null,"abstract":"Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Executive review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (judicial power). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan peraturan daerah. Penelitian ini bertolak dari peraturan daerah kabupaten/kota yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kasus. Data sekunder menjadi data utama. Pengambilan data dilakukan dengan riset kepustakaan dan beberapa daerah sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak uji materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan daerah.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2000","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45175704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-05DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2008
Shafira Anindia Alif Hexagraha, Savitri Nur Setyorini
Kepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanaan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang urban dan demikian menuntut rekonsepsi radikal terhadap ruang, pemerintahan, dan penataan ruang. Tradisi intelektual yang paling berpengaruh dalam keadilan spasial adalah Ruang Publik dari Habermas, Hak atas Kota dari Harvey, dan Produksi Ruang dari Lefebvre yang menekankan pada partisipasi publik yang aktif dalam pembentukan kebijakan urban khususnya pelibatan dari kelompok yang termarjinalkan karena mengalami ketidaksetaraan yang diciptakan oleh kebijakan-kebijakan urban yang tidak berkeadilan
{"title":"TINJAUAN TERHADAP KONSEP KEADILAN SPASIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA PROGRAM NORMALISASI CILIWUNG DI PROVINSI DKI JAKARTA","authors":"Shafira Anindia Alif Hexagraha, Savitri Nur Setyorini","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2008","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2008","url":null,"abstract":"Kepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanaan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang urban dan demikian menuntut rekonsepsi radikal terhadap ruang, pemerintahan, dan penataan ruang. Tradisi intelektual yang paling berpengaruh dalam keadilan spasial adalah Ruang Publik dari Habermas, Hak atas Kota dari Harvey, dan Produksi Ruang dari Lefebvre yang menekankan pada partisipasi publik yang aktif dalam pembentukan kebijakan urban khususnya pelibatan dari kelompok yang termarjinalkan karena mengalami ketidaksetaraan yang diciptakan oleh kebijakan-kebijakan urban yang tidak berkeadilan","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2008","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42359249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-05DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2011
A. Khanif, Adam Muhshi, Rosita Indrayati, N. Fadhilah, Dina Tsalist Wildana, Ayu Citra Satyaningtyas, Muhammad Bahrul
Artikel ini membahas rencana aksi daerah hak asasi manusia (RADHAM) Kabupaten Bondowoso 2018. Fokus kajian RADHAM 2018 menjelaskan latar belakang dan fokus kebijakan RADHAM Bondowoso Tahun 2018 sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis HAM di daerah tersebut. Didalam konteks pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi, perencanaan kebijakan HAM menjadi kompleks karena ada beberapa kebijakan daerah dan pusat yang saling bertentangan sehingga menyebabkan mekanisme pemenuhan HAM di daerah menjadi rumit. Untuk memetakan persoalan tersebut, pemerintah daerah memerlukan mekanisme kebijakan yang fokus pada pemetaan persoalan HAM yang digunakan untuk menentukan mekanisme penyelesaian persoalan dan pemenuhan HAM di daerahnya. Kebijakan RADHAM ini kemudian akan dijadikan sebagai acuan Kabupaten Bondowoso untuk memaksimalkan pemenuhan HAM di wilayahnya
{"title":"KAJIAN TENTANG MODEL RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA (RADHAM) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018","authors":"A. Khanif, Adam Muhshi, Rosita Indrayati, N. Fadhilah, Dina Tsalist Wildana, Ayu Citra Satyaningtyas, Muhammad Bahrul","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2011","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2011","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas rencana aksi daerah hak asasi manusia (RADHAM) Kabupaten Bondowoso 2018. Fokus kajian RADHAM 2018 menjelaskan latar belakang dan fokus kebijakan RADHAM Bondowoso Tahun 2018 sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis HAM di daerah tersebut. Didalam konteks pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi, perencanaan kebijakan HAM menjadi kompleks karena ada beberapa kebijakan daerah dan pusat yang saling bertentangan sehingga menyebabkan mekanisme pemenuhan HAM di daerah menjadi rumit. Untuk memetakan persoalan tersebut, pemerintah daerah memerlukan mekanisme kebijakan yang fokus pada pemetaan persoalan HAM yang digunakan untuk menentukan mekanisme penyelesaian persoalan dan pemenuhan HAM di daerahnya. Kebijakan RADHAM ini kemudian akan dijadikan sebagai acuan Kabupaten Bondowoso untuk memaksimalkan pemenuhan HAM di wilayahnya","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2011","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46534096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-05DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2009
Patricia Rinwigati
It has been recognised that Multinational Corporation has played important role in international law particularly on economic matters and recently on human rights. Hence, the question is how international law views this entity: is it a subject or object of international law? What kind of modalities and limitations for MNC to operate in international law? Do they have some capacities for law making treaty? This article attempts to answer those questions critically by Public International Law as a point of departure. It is argued here that different theories used lead to different conclusion on the position of multinational corporation in International Law. Nevertheless, such differences will not delete the fact that this entity has certain rights and obligations in International Law.
{"title":"THE LEGAL POSITION OF MULTINATIONAL CORPORATION IN INTERNATIONAL LAW","authors":"Patricia Rinwigati","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2009","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2009","url":null,"abstract":"It has been recognised that Multinational Corporation has played important role in international law particularly on economic matters and recently on human rights. Hence, the question is how international law views this entity: is it a subject or object of international law? What kind of modalities and limitations for MNC to operate in international law? Do they have some capacities for law making treaty? This article attempts to answer those questions critically by Public International Law as a point of departure. It is argued here that different theories used lead to different conclusion on the position of multinational corporation in International Law. Nevertheless, such differences will not delete the fact that this entity has certain rights and obligations in International Law.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2009","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42798959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-05DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2013
Fiska Silvia Raden Roro, A. Hernoko, Ghansham Anand
Proportionality is a legal principle not only requires equility of the rights and obligations among parties based on competing values, but also has purpose to deliver justice among parties. This principle is in line with the Al Musawah principle in the Islamic contract or agreement which it also has the same goal: ad ‘adl wa tawazun. This principle is the implementation of the principle of good faith, the principle of transactions based on honesty including in terms of determining the profit margin. The research significance are to provide enhance knowledge about proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia, especially in financing contract in Islamic financial technology as a new business innovation scheme. This paper in order to promote the impartial perception and to harmonize the Islamic law and Indonesian laws. The type of the research is legal research. The research methods apply the conceptual approach to the the Islamic crowdfunding under proportionality principle in financing contract.
比例原则是一种既要求当事人在竞争价值基础上权利义务平等，又具有实现当事人间公正的目的的法律原则。这一原则与伊斯兰契约或协议中的Al Musawah原则是一致的，它也有相同的目标:ad ' adl wa tawazun。这一原则就是贯彻诚信原则，以诚信为基础的交易原则包括在确定利润率方面。研究意义在于增强对印尼伊斯兰众筹中比例原则的认识，特别是在伊斯兰金融技术作为一种新的商业创新方案的融资合同中。本文旨在促进对伊斯兰教法和印尼教法的公正认识和协调。研究的类型是法律研究。研究方法将概念方法应用于融资合同中比例原则下的伊斯兰众筹。
{"title":"THE CHARACTERISTICS OF PROPORTIONALITY PRINCIPLE IN ISLAMIC CROWDFUNDING IN INDONESIA","authors":"Fiska Silvia Raden Roro, A. Hernoko, Ghansham Anand","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2013","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2013","url":null,"abstract":"Proportionality is a legal principle not only requires equility of the rights and obligations among parties based on competing values, but also has purpose to deliver justice among parties. This principle is in line with the Al Musawah principle in the Islamic contract or agreement which it also has the same goal: ad ‘adl wa tawazun. This principle is the implementation of the principle of good faith, the principle of transactions based on honesty including in terms of determining the profit margin. The research significance are to provide enhance knowledge about proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia, especially in financing contract in Islamic financial technology as a new business innovation scheme. This paper in order to promote the impartial perception and to harmonize the Islamic law and Indonesian laws. The type of the research is legal research. The research methods apply the conceptual approach to the the Islamic crowdfunding under proportionality principle in financing contract.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2013","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68457666","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-05DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2006
Dani Habibi
Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jeman pada hakikatnya sama dengan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem tersebut dapat dilihat dari adanya jenjang sistem peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat akhir atau kasasi. Selain itu akan diulas berkaitan dengan proses peradilan, dasar-dasar dilakukannya gugatan yang diajukan terhadap pemerintah serta cara pelaksanaan proses peradilan tata usaha negara di masing-masing negara. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum.
{"title":"PERBANDINGAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN VERWALTUNGSGERICHT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA RAKYAT","authors":"Dani Habibi","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2006","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2006","url":null,"abstract":"Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jeman pada hakikatnya sama dengan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem tersebut dapat dilihat dari adanya jenjang sistem peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat akhir atau kasasi. Selain itu akan diulas berkaitan dengan proses peradilan, dasar-dasar dilakukannya gugatan yang diajukan terhadap pemerintah serta cara pelaksanaan proses peradilan tata usaha negara di masing-masing negara. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44579629","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：