Pub Date : 2023-05-08DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153
Agustina Agustina, Sagita Purnomo
Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam faktor penyebab terjadinya sengketa dalam pekerjaan konstruksi dan mengkaji secara komperhensif mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang diakibatkan oleh kegagalan bangunan. Jenis penelitian bersifat normatif law dengan pendekatan deskritif-analitis, membasa gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya bersadarkan peraturan perundang-undangan maupun norma norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa dalam pekerjaan konstruksi dikarenakan adanya konflik kepentingan para pihak, kesalahan dalam menerjemahkan kontrak kerja dan keterlambatan pembayaran. Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, litigasi (pengadilan) dan non-litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
{"title":"KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEGAGALAN BANGUNAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI","authors":"Agustina Agustina, Sagita Purnomo","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam faktor penyebab terjadinya sengketa dalam pekerjaan konstruksi dan mengkaji secara komperhensif mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang diakibatkan oleh kegagalan bangunan. Jenis penelitian bersifat normatif law dengan pendekatan deskritif-analitis, membasa gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya bersadarkan peraturan perundang-undangan maupun norma norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa dalam pekerjaan konstruksi dikarenakan adanya konflik kepentingan para pihak, kesalahan dalam menerjemahkan kontrak kerja dan keterlambatan pembayaran. Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, litigasi (pengadilan) dan non-litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133381894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-05DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3152
Ita Wardatul Janah
Kasasi merupakan upaya hukum pembatalan putusan tentang penentuan pengadilan dari semua lingkaran peradilan di tingkat peradilan akhir. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, Kasasi digunakan sebagai jalan hukum terakhir karena peninjauan kembali tidak diterapkan pada kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas “Implikasi kasasi sebagai upaya terakhir dalam peradilan hubungan industrial”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) banding menangguhkan putusan pengadilan hubungan industrial, 2) putusan kasasi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali dan membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial.
{"title":"IMPLIKASI KASASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERAKHIR PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN HASIL RUMUSAN PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG)","authors":"Ita Wardatul Janah","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.3152","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.3152","url":null,"abstract":"Kasasi merupakan upaya hukum pembatalan putusan tentang penentuan pengadilan dari semua lingkaran peradilan di tingkat peradilan akhir. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, Kasasi digunakan sebagai jalan hukum terakhir karena peninjauan kembali tidak diterapkan pada kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas “Implikasi kasasi sebagai upaya terakhir dalam peradilan hubungan industrial”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) banding menangguhkan putusan pengadilan hubungan industrial, 2) putusan kasasi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali dan membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125020157","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-05DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3034
Gracia Kamarov, Yuwono Prianto
ABSTRACT Humаns experience risks that cаnnot be predicted аnd hаve quite аn impаct on one's finаnciаl condition. In fаct, when а person experiences а risk to life (illness, аccident, nаturаl disаster, аnd unexpected deаth) it does not only аffect the emotionаl stаte, it is аffected by lаrge expenditures for medicаl treаtment аnd even funerаl processions. Trаnsferring or delegаting risk to other pаrties or business entities in insurаnce is one wаy to reduce risk. Unit link is а well-known type of insurаnce. This study аims to determine whether Utilink insurаnce customers hаve legаl remedies. This study uses а normаtive аpproаch thаt is similаr to descriptive аnаlysis reseаrch. The statutory approach аnd the conceptuаl аpproаch аre used in this reseаrch. The results of the study, nаmely the form of legаl protection for Unit link Insurаnce Customers is аccording to lаw Number 2 of l992 concerning the Implementаtion of аn insurаnce business nаmely: It is stated in Article 2 point a and Аrticle 3 point а number 2 Аrticle ll paragraph (l) аnd Article l5 paragraph (l) аnd аccording to lаw Number 8 of l999 concerning Consumer Protection nаmely: Contained in Аrticle 4 аnd Аrticle 45.
{"title":"PERLINDUNGАN HUKUM BАGI NАSАBАH ASURАNSI UNIT LINK","authors":"Gracia Kamarov, Yuwono Prianto","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.3034","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.3034","url":null,"abstract":"ABSTRACT \u0000Humаns experience risks that cаnnot be predicted аnd hаve quite аn impаct on one's finаnciаl condition. In fаct, when а person experiences а risk to life (illness, аccident, nаturаl disаster, аnd unexpected deаth) it does not only аffect the emotionаl stаte, it is аffected by lаrge expenditures for medicаl treаtment аnd even funerаl processions. Trаnsferring or delegаting risk to other pаrties or business entities in insurаnce is one wаy to reduce risk. Unit link is а well-known type of insurаnce. This study аims to determine whether Utilink insurаnce customers hаve legаl remedies. This study uses а normаtive аpproаch thаt is similаr to descriptive аnаlysis reseаrch. The statutory approach аnd the conceptuаl аpproаch аre used in this reseаrch. The results of the study, nаmely the form of legаl protection for Unit link Insurаnce Customers is аccording to lаw Number 2 of l992 concerning the Implementаtion of аn insurаnce business nаmely: It is stated in Article 2 point a and Аrticle 3 point а number 2 Аrticle ll paragraph (l) аnd Article l5 paragraph (l) аnd аccording to lаw Number 8 of l999 concerning Consumer Protection nаmely: Contained in Аrticle 4 аnd Аrticle 45.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122939694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-02DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144
Fitria Ramadhani Siregar, Muhammad Juang Rambe, Vicky Ardiansyah
Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022 jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual dikota Medan sebanyak 70 orang. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual pada anak telah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut informasi dari Kepala Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diwilayah hukum Polretabes Medan pada akhir juli 2022 sebanyak 55 laporan yang diantaranya 21 orang telah dilakukan penahanan dan selebihnya sudah divonis di Pengadilan Negeri Medan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara di Polrestabes Medan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat serius dan hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 09 Mei 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat optimal dalam mengakomodir seluruh bentuk kekerasan dan dapat memberikan perlindungan, pencegahan, keadilan serta pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak.
{"title":"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN","authors":"Fitria Ramadhani Siregar, Muhammad Juang Rambe, Vicky Ardiansyah","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144","url":null,"abstract":"Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022 jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual dikota Medan sebanyak 70 orang. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual pada anak telah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut informasi dari Kepala Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diwilayah hukum Polretabes Medan pada akhir juli 2022 sebanyak 55 laporan yang diantaranya 21 orang telah dilakukan penahanan dan selebihnya sudah divonis di Pengadilan Negeri Medan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara di Polrestabes Medan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat serius dan hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 09 Mei 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat optimal dalam mengakomodir seluruh bentuk kekerasan dan dapat memberikan perlindungan, pencegahan, keadilan serta pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124962199","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-14DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3099
Abdul Rahman
Wanprestasi dapat terjadi dikarenaka dari salah satu pihak ada yang tidak melakukan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Dalam putusan perkara nomor 178/Pdt.G/PN Ptk merupakan jenis perkara wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama dalam penerbitan sertifikat. Majelis hakim dalan pertimbangannya mengabulkan gugatan wanprestasi penggugat sebagian dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 178/Pdt.G/PN Ptk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Hasil penelitian dilihat dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah memenuhi unsur perkara wanprestasi karena dalam persidangan terungkap dari bukti-bukti (bukti P-1 hingga P-3) yang diajukan oleh penggugat dan tergugat terbukti tidak melakukan apa yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, hakim menghukum tergugat harus mengembalikan uang yang telah diterimanya dari penggugat sejumlah Rp 4.268.000.000. (empat miliyard dua ratus enam puluh delapan) dan menghukum tergugat secara tunai sebagai hasil keuntungan sebesar 6.578.000.000 (enam miliyard lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada penguggat. Tetapi, dalam putusan pengadilan tersebut mengabulkan sebagian dan tidak mengabulkan sebagian yakni tidak mengabulkan terkait tuntutan uang bayar paksa (dwangsom) dengan pertimbangan bahwa dwangsom dianggap berlebihan dan memberatkan tergugat.
{"title":"ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 178/PDT.G/2022/PN. PTK. TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH","authors":"Abdul Rahman","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i2.3099","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3099","url":null,"abstract":"Wanprestasi dapat terjadi dikarenaka dari salah satu pihak ada yang tidak melakukan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Dalam putusan perkara nomor 178/Pdt.G/PN Ptk merupakan jenis perkara wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama dalam penerbitan sertifikat. Majelis hakim dalan pertimbangannya mengabulkan gugatan wanprestasi penggugat sebagian dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 178/Pdt.G/PN Ptk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Hasil penelitian dilihat dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah memenuhi unsur perkara wanprestasi karena dalam persidangan terungkap dari bukti-bukti (bukti P-1 hingga P-3) yang diajukan oleh penggugat dan tergugat terbukti tidak melakukan apa yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, hakim menghukum tergugat harus mengembalikan uang yang telah diterimanya dari penggugat sejumlah Rp 4.268.000.000. (empat miliyard dua ratus enam puluh delapan) dan menghukum tergugat secara tunai sebagai hasil keuntungan sebesar 6.578.000.000 (enam miliyard lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada penguggat. Tetapi, dalam putusan pengadilan tersebut mengabulkan sebagian dan tidak mengabulkan sebagian yakni tidak mengabulkan terkait tuntutan uang bayar paksa (dwangsom) dengan pertimbangan bahwa dwangsom dianggap berlebihan dan memberatkan tergugat.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"237 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114197191","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-04DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3023
Y. Kartika
Di era society 5.0 saat ini didukung dengan kemajuan teknologi pesat terkait sistem database sehingga munculnya tindak kejahatan pemalsuan data pribadi pada dunia internet sehingga landasan hukum sangat diperlukan, dimana negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa terjadinya kasus jual beli data pribadi untuk situs bantuan kartu Prakerja dan bentuk perlindungan bagi pemilik identitas data diri yang dipalsukan dalam situs bantuan kartu Prakerja yang terdapat pada Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 entang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bentuk upaya perlindungan data pribadi masyarakat masih jauh sehingga rawan terjadinya kebocoran data pribadi yang mengakibatkan tindak kejahatan lain yang saling berhubungan seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan identitas, jual beli identitas secara ilegal yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik data pribadi. Sehingga dalam hal ini identitas dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
{"title":"KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DATA DIRI DALAM SITUS BANTUAN KARTU PRAKERJA","authors":"Y. Kartika","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i2.3023","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3023","url":null,"abstract":"Di era society 5.0 saat ini didukung dengan kemajuan teknologi pesat terkait sistem database sehingga munculnya tindak kejahatan pemalsuan data pribadi pada dunia internet sehingga landasan hukum sangat diperlukan, dimana negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa terjadinya kasus jual beli data pribadi untuk situs bantuan kartu Prakerja dan bentuk perlindungan bagi pemilik identitas data diri yang dipalsukan dalam situs bantuan kartu Prakerja yang terdapat pada Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 entang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bentuk upaya perlindungan data pribadi masyarakat masih jauh sehingga rawan terjadinya kebocoran data pribadi yang mengakibatkan tindak kejahatan lain yang saling berhubungan seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan identitas, jual beli identitas secara ilegal yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik data pribadi. Sehingga dalam hal ini identitas dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi untuk mendapatkan keuntungan.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134040757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-28DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2950
Wahyu Vidyaningsih, Habib Adjie
This increasingly rapid development of technology and information affects the acceleration in every field in the rotation of the activities of the wider community. But not only has a positive impact, but also has a negative impact. For example in the case of prostitution that is carried out online. In the news TribunJabar.Id reported the involvement of minors in online prostitution as operators and pimps. The emergence of legal problems related to the position of children involved in online prostitution cases as pimps is the background of this research with the aim of knowing the legal impact of online prostitution crimes committed by minors. The research will use a normative method with a statutory and bibliographical approach. It was concluded that the sanctions that can be imposed on minors who are involved in online prostitution are by taking action in accordance with Law number 11 of 2012 if they are under 15 years old, and a maximum of ½ (half) of the maximum criminal penalty if they are over 15 years old.
{"title":"AKIBAT HUKUM MUCIKARI DI BAWAH UMUR DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN DALAM PROSTITUSI ONLINE","authors":"Wahyu Vidyaningsih, Habib Adjie","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2950","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2950","url":null,"abstract":"This increasingly rapid development of technology and information affects the acceleration in every field in the rotation of the activities of the wider community. But not only has a positive impact, but also has a negative impact. For example in the case of prostitution that is carried out online. In the news TribunJabar.Id reported the involvement of minors in online prostitution as operators and pimps. The emergence of legal problems related to the position of children involved in online prostitution cases as pimps is the background of this research with the aim of knowing the legal impact of online prostitution crimes committed by minors. The research will use a normative method with a statutory and bibliographical approach. It was concluded that the sanctions that can be imposed on minors who are involved in online prostitution are by taking action in accordance with Law number 11 of 2012 if they are under 15 years old, and a maximum of ½ (half) of the maximum criminal penalty if they are over 15 years old.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123598706","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-28DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2995
Dwi Sartika Paramyta
Media sosial menghilangkan batas ruang dan waktu yang memberi kebebasan berintraksi akan tetapi harus dibatasi dengan peraturan yang dapat mencegah hal-hal yang merugikan orang perorangan ataupun masyarakat secara luas. Generasi Z sebagai pengguna media sosial membutuhkan kesadaran hukum agar terhindar dari dampak negatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder terkait dengan peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial. Hasil penelitian ialah peranan kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial adalah sangat penting agar mengoptimalkan pemanfatan media sosial secara positif dan melindungin diri dari efek negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial antara lain pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Hal tersebut akibat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi Generasi Z dalam membentuk, menginternalisasikan dan mengaplikasikan ketentuan hukum sehingga membentuk kesadaran hukum dalam berintraksi di media sosial.
{"title":"PERANAN KESADARAN HUKUM GENERASI Z DALAM BERINTRAKSI DI MEDIA SOSIAL","authors":"Dwi Sartika Paramyta","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2995","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2995","url":null,"abstract":"Media sosial menghilangkan batas ruang dan waktu yang memberi kebebasan berintraksi akan tetapi harus dibatasi dengan peraturan yang dapat mencegah hal-hal yang merugikan orang perorangan ataupun masyarakat secara luas. Generasi Z sebagai pengguna media sosial membutuhkan kesadaran hukum agar terhindar dari dampak negatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder terkait dengan peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial. Hasil penelitian ialah peranan kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial adalah sangat penting agar mengoptimalkan pemanfatan media sosial secara positif dan melindungin diri dari efek negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial antara lain pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Hal tersebut akibat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi Generasi Z dalam membentuk, menginternalisasikan dan mengaplikasikan ketentuan hukum sehingga membentuk kesadaran hukum dalam berintraksi di media sosial.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126162005","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-28DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2937
Azeng Nurindah Sari, I. K. Siregig, Ansori Ansori
Istilah "starfbaar feit", yang mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didukung oleh ancaman, diterjemahkan sebagai "kejahatan" (sanksi). Tindak pidana penipuan dan pencurian yang termasuk aspek korupsi karena dilakukan oleh pegawai negeri sipil ditelaah oleh penulis penelitian ini. Untuk menghasilkan temuan penelitian yang tidak memihak dan akurat, penelitian ini menggunakan strategi hukum empiris dan normatif. Kemudian setelah disusun secara metodis selama proses analisis data, data tersebut diperiksa secara kualitatif dan legal dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, memastikan bahwa data tersebut benar-benar berasal dari subjek. urusan. di tangan dan disusun menjadi urutan frase yang merupakan solusi untuk masalah berdasarkan temuan studi. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat variasi komponen atau keterputusan antara perbuatan melawan hukum korupsi, pencurian, dan penipuan. Selain itu, karena tidak disebutkannya PNS yang melakukan perbuatan pungutan liar di pengadilan dalam undang-undang Nomor Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk, maka penelitian ini melihat PNS yang belum pernah didakwa pelanggaran seperti itu.
“starfbaar feit”一词指的是法律禁止并受到威胁支持的行为,翻译过来就是“犯罪”。由一名公务员进行的调查发现了包括腐败在内的欺诈和盗窃罪行。为了产生公正和准确的研究结果,本研究采用经验法律和规范策略。然后,在数据分析过程中进行有条理的整理后,数据经过定性和法律审查,通过根据现场发现的事实对数据进行洞察,确保这些数据确实来自于主题。事务。将其编写成一系列基于研究发现的解决问题的短语。根据研究结果,打击腐败、盗窃和欺诈的法律的行为的成分或裁决有所不同。此外,由于没有提到公务员征收行为的野蛮人在法院法律案件号码:112 - Pid B PN - 2022年。Tjk,那么这项研究那样看公务员从未被起诉的罪行。
{"title":"PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Azeng Nurindah Sari, I. K. Siregig, Ansori Ansori","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2937","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2937","url":null,"abstract":"Istilah \"starfbaar feit\", yang mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didukung oleh ancaman, diterjemahkan sebagai \"kejahatan\" (sanksi). Tindak pidana penipuan dan pencurian yang termasuk aspek korupsi karena dilakukan oleh pegawai negeri sipil ditelaah oleh penulis penelitian ini. Untuk menghasilkan temuan penelitian yang tidak memihak dan akurat, penelitian ini menggunakan strategi hukum empiris dan normatif. Kemudian setelah disusun secara metodis selama proses analisis data, data tersebut diperiksa secara kualitatif dan legal dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, memastikan bahwa data tersebut benar-benar berasal dari subjek. urusan. di tangan dan disusun menjadi urutan frase yang merupakan solusi untuk masalah berdasarkan temuan studi. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat variasi komponen atau keterputusan antara perbuatan melawan hukum korupsi, pencurian, dan penipuan. Selain itu, karena tidak disebutkannya PNS yang melakukan perbuatan pungutan liar di pengadilan dalam undang-undang Nomor Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN.Tjk, maka penelitian ini melihat PNS yang belum pernah didakwa pelanggaran seperti itu.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125053039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-28DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2915
Muhammad Ali Adnan, Atika Sunarto
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam mengatur pelanggaran kedaulatan di ruang udara oleh pesawat udara asing dan untuk mengetahui hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilayah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing. yang dengan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan 1.Penegakan Hukum dalam Mengatur Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara oleh Pesawat Udara Asing dalam hukum internasioal adalah dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan telah diperjelas dalam Konvensi Chicago 1944 tentang international civil aviation yang menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara tetap ada pada negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hukum nasional Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara telah diatur dalam Undang- Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam Pasal 401 Undang- Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengaman Wilyah Udara Republik Indonesia. 2.Hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilyah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yaitu adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan perkara pelanggaran izin terbang pesawat asing, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan, terbatasnya jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di wilayah udara Indonesia dan kurangnya radar yang dimiliki Indonesia untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi di wilayah udara Indonesia.
{"title":"PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAK DAN WEWENANG KEKUASAAN DI NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT UDARA ASING","authors":"Muhammad Ali Adnan, Atika Sunarto","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2915","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2915","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam mengatur pelanggaran kedaulatan di ruang udara oleh pesawat udara asing dan untuk mengetahui hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilayah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing. yang dengan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan 1.Penegakan Hukum dalam Mengatur Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara oleh Pesawat Udara Asing dalam hukum internasioal adalah dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan telah diperjelas dalam Konvensi Chicago 1944 tentang international civil aviation yang menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara tetap ada pada negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hukum nasional Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara telah diatur dalam Undang- Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam Pasal 401 Undang- Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengaman Wilyah Udara Republik Indonesia. 2.Hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilyah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yaitu adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan perkara pelanggaran izin terbang pesawat asing, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan, terbatasnya jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di wilayah udara Indonesia dan kurangnya radar yang dimiliki Indonesia untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi di wilayah udara Indonesia.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"109 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127986612","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}