Pub Date : 2023-02-28DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2933
Sonya Airini Batubara, Sandro Oliver J. Simatupang, Yolanda Munthe, Andrew Defv Pelawi, Roy Agrifa Perangin Angin
Dalam mengurangi tingkat kriminalitas perlu adanya penegakan hukum di Indonesia demi menciptakan lingkungan yang kondusif. Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi terutama selama pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kerugian mulai dari materi hingga nyawa. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya lembaga penegak hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan selama COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis sumber hukum tertulis yang bersifat deskriptif. Dengan memperoleh hasil bahwa masih banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan pada keramaian di tempat-tempat yang ramai hingga larut malam. Upaya satgas melakukan sosialisasi serta pemberian peringatan keras terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Satgas COVID-19 telah melakukan peringatan keras terhadap pelaku usaha di kawasan Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) yang ditemukan terdapat pengunjung yang tidak mengikuti protokol kesehatan serta penuh, yaitu berupa penutupan kafe sementara
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MEDAN NOMOR: 65/PID.C/2021/PN MDN.","authors":"Sonya Airini Batubara, Sandro Oliver J. Simatupang, Yolanda Munthe, Andrew Defv Pelawi, Roy Agrifa Perangin Angin","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2933","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2933","url":null,"abstract":"Dalam mengurangi tingkat kriminalitas perlu adanya penegakan hukum di Indonesia demi menciptakan lingkungan yang kondusif. Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi terutama selama pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kerugian mulai dari materi hingga nyawa. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya lembaga penegak hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan selama COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis sumber hukum tertulis yang bersifat deskriptif. Dengan memperoleh hasil bahwa masih banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan pada keramaian di tempat-tempat yang ramai hingga larut malam. Upaya satgas melakukan sosialisasi serta pemberian peringatan keras terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Satgas COVID-19 telah melakukan peringatan keras terhadap pelaku usaha di kawasan Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) yang ditemukan terdapat pengunjung yang tidak mengikuti protokol kesehatan serta penuh, yaitu berupa penutupan kafe sementara","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"187 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124308414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-27DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2902
Iin Hotprinauli Purba, Sukses M. P. Siburian
Salah satu jenis kerusakan lingkungan adalah kerusakaan hutan dengan cara melakukan pembakaran hutan. Hutan Indonesia yang telah musnah akibat kebakaran hutan mencapai 72 persen. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Kualitas hutan di Indonesia terus menurun disebabkan oleh karena adanya perladangan berpindah, penebangan hutan secara besar-besaran, pembukaan hutan untuk ladang pertanian dengan cara membakar hutan. Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan memahami bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Untuk mengkaji dan memahami bagaimana penanggulangan pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kebijakan Hukum Pidana mampu mengendalikan terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan, dengan adanya Kebijakan Hukum Pidana masalah kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dan mengalami pengurangan jumlah dan luas kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Namun masalah kebakaran hutan belum dapat terselesaikan karena kurangnya penegakan hukum pidana. Penegakan Hukum Pidana yang dimaksudkan adalah penerapam sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan. Penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan diatasi dan dikendalikan dengan koordinasi seluruh pihak. Bentuk penanggulangan yang dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS), melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan Program Masyarakat Peduli Api dan sosialisasi yang bersifat preventif.
{"title":"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN STUDI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU","authors":"Iin Hotprinauli Purba, Sukses M. P. Siburian","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2902","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2902","url":null,"abstract":"Salah satu jenis kerusakan lingkungan adalah kerusakaan hutan dengan cara melakukan pembakaran hutan. Hutan Indonesia yang telah musnah akibat kebakaran hutan mencapai 72 persen. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Kualitas hutan di Indonesia terus menurun disebabkan oleh karena adanya perladangan berpindah, penebangan hutan secara besar-besaran, pembukaan hutan untuk ladang pertanian dengan cara membakar hutan. Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan memahami bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Untuk mengkaji dan memahami bagaimana penanggulangan pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kebijakan Hukum Pidana mampu mengendalikan terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan, dengan adanya Kebijakan Hukum Pidana masalah kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dan mengalami pengurangan jumlah dan luas kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Namun masalah kebakaran hutan belum dapat terselesaikan karena kurangnya penegakan hukum pidana. Penegakan Hukum Pidana yang dimaksudkan adalah penerapam sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan. Penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan diatasi dan dikendalikan dengan koordinasi seluruh pihak. Bentuk penanggulangan yang dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS), melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan Program Masyarakat Peduli Api dan sosialisasi yang bersifat preventif.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129641060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2873
Jonathan Alexander Pires, Oliana Gea, Billy Gaston, Prasito Purba
Perhatian konsumen perlu lebih diperhatikan karena perkembangan kebijakan devisa perekonomian Indonesia telah memperjelas bahwa perekonomian negara juga terhubung dengan perekonomian dunia. Implikasi negatif terhadap perlindungan konsumen dapat diakibatkan oleh praktik perdagangan internasional. Dalam penelitian ini digunakan metodologi normatif Yuridis. Detik data merupakan penjumlahan dalam analisis ini. Sesuai dengan Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam label, etiket, deskripsi, iklan, atau promosi yang sesuai. Prosedur penjual untuk menggantikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rosak, sertakan butiran aduan untuk menyelesaikan pertikaian pengguna tanpa peguam; Kedua, peringkat proses undang-undang, yang boleh melalui konsiliasi, pengantaraan dan timbang tara; dan ketiga, fasa keputusan, yang mesti diselesaikan dalam tempoh tidak lebih daripada 21 hari bekerja dari komunikasi permintaan sebelum pelaksanaan keputusan.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG YANG TIDAK TERIMA PESANANNYA ATAU RUSAK","authors":"Jonathan Alexander Pires, Oliana Gea, Billy Gaston, Prasito Purba","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2873","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2873","url":null,"abstract":"Perhatian konsumen perlu lebih diperhatikan karena perkembangan kebijakan devisa perekonomian Indonesia telah memperjelas bahwa perekonomian negara juga terhubung dengan perekonomian dunia. Implikasi negatif terhadap perlindungan konsumen dapat diakibatkan oleh praktik perdagangan internasional. Dalam penelitian ini digunakan metodologi normatif Yuridis. Detik data merupakan penjumlahan dalam analisis ini. Sesuai dengan Pasal 8 UUPK, pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam label, etiket, deskripsi, iklan, atau promosi yang sesuai. Prosedur penjual untuk menggantikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rosak, sertakan butiran aduan untuk menyelesaikan pertikaian pengguna tanpa peguam; Kedua, peringkat proses undang-undang, yang boleh melalui konsiliasi, pengantaraan dan timbang tara; dan ketiga, fasa keputusan, yang mesti diselesaikan dalam tempoh tidak lebih daripada 21 hari bekerja dari komunikasi permintaan sebelum pelaksanaan keputusan.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133701413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-17DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864
Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Yudith Ridzkia
In general, law is defined as a set of rules of conduct that regulates and coerces society. A country uses law in every step of the way. Therefore, the law becomes a benchmark for state institutions in carrying out all their affairs. The existence of the Consumer Protection Law is a legal product created by legislative institutions to ensure that the law protects as well as stipulates the rights and obligations of consumers and business actors. The problem that is currently being discussed is the distribution of dangerous counterfeit cosmetic products. This research uses a socio-legal studies approach in examining the behaviour of cosmetic business actors in e-commerce media. This research aims to analyze the consumer protection law due to the use of dangerous cosmetic products and the role of BPOM in the distribution of dangerous cosmetics in Indonesia. The results of this research show that consumer protection in the distribution of dangerous cosmetics is regulated in the Consumer Protection Law, Health Law, Minister of Health Regulation, BPOM Regulation, and related technical regulations.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019","authors":"Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Yudith Ridzkia","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864","url":null,"abstract":"In general, law is defined as a set of rules of conduct that regulates and coerces society. A country uses law in every step of the way. Therefore, the law becomes a benchmark for state institutions in carrying out all their affairs. The existence of the Consumer Protection Law is a legal product created by legislative institutions to ensure that the law protects as well as stipulates the rights and obligations of consumers and business actors. The problem that is currently being discussed is the distribution of dangerous counterfeit cosmetic products. This research uses a socio-legal studies approach in examining the behaviour of cosmetic business actors in e-commerce media. This research aims to analyze the consumer protection law due to the use of dangerous cosmetic products and the role of BPOM in the distribution of dangerous cosmetics in Indonesia. The results of this research show that consumer protection in the distribution of dangerous cosmetics is regulated in the Consumer Protection Law, Health Law, Minister of Health Regulation, BPOM Regulation, and related technical regulations.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127524424","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-17DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2856
Ayumi Kartika Sari
Data pribadi ialah suatu yang melekat pada tiap orang. Tiap orang mempunyai data pribadi. Informasi pribadi ialah suatu yang bersifat sensitif. Informasi pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna sejatinya ialah hak pribadi tiap orang. Hak pribadi merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang– Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan peranan dari sesuatu negara kepada masyarakat negaranya. Di Indonesia dikala ini banyak terjalin kasus hukum yang menyalahgunakan informasi pribadi seorang buat kebutuhan pribadi. Namun, dikala ini penindakan kasus hukum itu belum maksimum disebabkan kekosongan norma dalam proteksi hukum informasi individu. Tujuan serta fokus riset ini merupakan menciptakan hakekat dari proteksi hukum informasi individu selaku hak pribadi serta wujud perlindungan hukum informasi pribadi selaku hak pribadi di Indonesia. Tata cara riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normatif, lewat conseptual approach. Hasil dari riset ini merupakan hakekat dari perlindungan hukum informasi individu selaku hak pribadi merupakan hak konstitusional masyarakat negeri. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang– undangan yang jadi dasar hukum proteksi kepada informasi pribadi. Hingga dari itu, dalam proteksi hukum informasi pribadi, Indonesia hadapi kekosongan norma alhasil tidak bisa dengan cara maksimum mencegah informasi pribadi masyarakat negara.
{"title":"ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL","authors":"Ayumi Kartika Sari","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2856","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2856","url":null,"abstract":"Data pribadi ialah suatu yang melekat pada tiap orang. Tiap orang mempunyai data pribadi. Informasi pribadi ialah suatu yang bersifat sensitif. Informasi pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna sejatinya ialah hak pribadi tiap orang. Hak pribadi merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang– Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan peranan dari sesuatu negara kepada masyarakat negaranya. Di Indonesia dikala ini banyak terjalin kasus hukum yang menyalahgunakan informasi pribadi seorang buat kebutuhan pribadi. Namun, dikala ini penindakan kasus hukum itu belum maksimum disebabkan kekosongan norma dalam proteksi hukum informasi individu. Tujuan serta fokus riset ini merupakan menciptakan hakekat dari proteksi hukum informasi individu selaku hak pribadi serta wujud perlindungan hukum informasi pribadi selaku hak pribadi di Indonesia. Tata cara riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normatif, lewat conseptual approach. Hasil dari riset ini merupakan hakekat dari perlindungan hukum informasi individu selaku hak pribadi merupakan hak konstitusional masyarakat negeri. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang– undangan yang jadi dasar hukum proteksi kepada informasi pribadi. Hingga dari itu, dalam proteksi hukum informasi pribadi, Indonesia hadapi kekosongan norma alhasil tidak bisa dengan cara maksimum mencegah informasi pribadi masyarakat negara.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126729068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-14DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2849
Jovan Prima Firmansyah, Memorianus Amazihono, Chacha Annisa, Marisa Permatasari, Joko Susilo Raharjo
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran marketing politik dalam membangun kekuasaan dan kepimpinan politik. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan studi literatur. Data dikumpulkan melalui kajian teks dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: Pertama,data yang sudah dikumpulkan diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang dikaji. Kedua, menganalisis data-data yang sudah dikaji menggunakan analisis isi. Ketiga, pengambilan kesimpulan disertai saran-saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya pada langkah pertama dan kedua. Melalui peran tersebut, teori dan praktik marketing politik dapat menghasilkan suatu dinamika politik yang memiliki efek negatif dan atau positif dalam membangun simbol serta citra politik kekuasaan dan kepemimpinan. Peran marketing politik menjadi sebuah strategi terencana serta lebih terukur dalam membangun kekuasaan dan kepemimpinan politik dapat menghasilkan manfaat alternatif baru pada ilmu politik.
{"title":"PERAN MARKETING POLITIK DALAM MEMBANGUN KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN POLITIK","authors":"Jovan Prima Firmansyah, Memorianus Amazihono, Chacha Annisa, Marisa Permatasari, Joko Susilo Raharjo","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2849","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2849","url":null,"abstract":"Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran marketing politik dalam membangun kekuasaan dan kepimpinan politik. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan studi literatur. Data dikumpulkan melalui kajian teks dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: Pertama,data yang sudah dikumpulkan diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang dikaji. Kedua, menganalisis data-data yang sudah dikaji menggunakan analisis isi. Ketiga, pengambilan kesimpulan disertai saran-saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya pada langkah pertama dan kedua. Melalui peran tersebut, teori dan praktik marketing politik dapat menghasilkan suatu dinamika politik yang memiliki efek negatif dan atau positif dalam membangun simbol serta citra politik kekuasaan dan kepemimpinan. Peran marketing politik menjadi sebuah strategi terencana serta lebih terukur dalam membangun kekuasaan dan kepemimpinan politik dapat menghasilkan manfaat alternatif baru pada ilmu politik.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130731988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-14DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2850
Murni Naiborhu, Ali Akbar Laia, Oktavia Tahsya L.U. Siahaan, Siti Fidia Perangin angin, Meriati Situmorang
Pelayana public bersifat melayani kepentingan umum tanpa kecuali yang melalui peranan pemerintah bukan swasta. Dengan melalui peranan pemerintah tersedia fasilitas yang bisa di manfaatkan milik public yang kemudian digunakan untuk melayani kepentingan bersama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala desa Suka Maju dalam pelayanan public dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, melalui hasil penelitian bahwa Kepala desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo dinilai berhasil dalam mencapai pelayanan public dan kesejahteraan warga desa. Dan massih terdapat kelemahan-kelemahan lainnya bahwa pelayanan kinerja kepala desa belum maksimal selama ini dapat dilihat dari sisi kedisplinan waktu kepala desa, pengurusan administra warga desa membutuhkan waktu lama, dan belum sigap dalam mempecahkan masalah masyarakat desa.
{"title":"PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN SUATU KEBERHASILAN PELAYANAN PUBLIK","authors":"Murni Naiborhu, Ali Akbar Laia, Oktavia Tahsya L.U. Siahaan, Siti Fidia Perangin angin, Meriati Situmorang","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2850","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2850","url":null,"abstract":"Pelayana public bersifat melayani kepentingan umum tanpa kecuali yang melalui peranan pemerintah bukan swasta. Dengan melalui peranan pemerintah tersedia fasilitas yang bisa di manfaatkan milik public yang kemudian digunakan untuk melayani kepentingan bersama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala desa Suka Maju dalam pelayanan public dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, melalui hasil penelitian bahwa Kepala desa Suka Maju Kecamatan Ulunoyo dinilai berhasil dalam mencapai pelayanan public dan kesejahteraan warga desa. Dan massih terdapat kelemahan-kelemahan lainnya bahwa pelayanan kinerja kepala desa belum maksimal selama ini dapat dilihat dari sisi kedisplinan waktu kepala desa, pengurusan administra warga desa membutuhkan waktu lama, dan belum sigap dalam mempecahkan masalah masyarakat desa.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129649192","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-13DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163
Hendy Widoyanto, Dewic Ratna
Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan, terutama dalam seseorang beraktivitas, kondisi ini dimanfaatkan pemberi pinjaman online ilegal (pinjol) yang menawarkan pinajaman online kepada masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga sulit untuk membedakan yang legal dan yang tidak. Hubungan antara kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Akibat wanprestasi, kreditur memaksa kreditur melakukan tindakan memaksa debitur mengancam, memanggil kolektor ke rumah, dan memfitnah debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana? 2). Bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online? Dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundanga-undangan dan pendekatan kasus diketahui bahwa a. Karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik. b. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam putusannya bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
技术发展提供了许多便利，特别是在某些人的活动中，这种条件被非法在线贷款机构(pinjol)所利用，该贷款机构向低金融素率的社会提供在线贷款，因此很难区分什么是合法的，什么是不合法的。债权人(在线贷款)和债务人(客户)之间的关系是一个更广为人知的私人法律概念。由于债务人的成就，债权人迫使债务人采取行动，迫使债务人威胁，把收款人召回家，并诽谤债务人。这项研究的问题是1)。2).在处理网上贷款案件时，威胁重罪的应用情况如何?通过协商邀请的规范研究方法和案例的方法，我们知道，a.在线贷款的特点涉及犯罪，它通过提交信息和电子文件来控制暴力或恐吓的行为。b.在判决编号为438/Pid的法官在线贷款案件中使用威胁重罪的应用。鞋子PN - 2020年间Jkt Utr。被告Dede Supardi Bin H. Supriadi法官驳回了《Jo》第45节第4节的第二项指控。第27节(4)2016年《中华人民共和国法》第19条修改了2008年11日的电子信息和交易法，以及1981年的《刑法》第8条。& # x0D;
{"title":"TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)","authors":"Hendy Widoyanto, Dewic Ratna","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan, terutama dalam seseorang beraktivitas, kondisi ini dimanfaatkan pemberi pinjaman online ilegal (pinjol) yang menawarkan pinajaman online kepada masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga sulit untuk membedakan yang legal dan yang tidak. Hubungan antara kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Akibat wanprestasi, kreditur memaksa kreditur melakukan tindakan memaksa debitur mengancam, memanggil kolektor ke rumah, dan memfitnah debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana? 2). Bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online? Dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundanga-undangan dan pendekatan kasus diketahui bahwa a. Karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik. b. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam putusannya bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 
","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"352 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135952424","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-09DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836
Tami Rusli, Okta Ainita, Arif Nur Rachman
Abstract The constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (three) Indonesia is a constitutional nation, anyone is no exception due to the fact that delivery is a prison difficulty. based totally on the effects of the studies and dialogue, the techniques for filing programs for guardianship and dealing with the belongings of minors at the Tanjung Karang District court docket (selection observe wide No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). ought to whole several administrative requirements, the party submits 6 copies of the application, the Officer receives and checks the completeness of the utility, the Officer enters the identity of the birthday party/parties, posita, petitum software inside the SIPP application, assesses and makes the SKUM down payment for the case fee, offers commands to the Petitioner/candidates to deposit the quantity of case expenses indexed inside the SKUM through the precise financial institution. The utility will be finished in less than 1 month from the registration of the case. due to the law, after the guardian is appointed via the Tanjung Karang District court docket choose (choice study No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), the applicant can take prison action on behalf of his infant who's nonetheless underage to emerge as a dad or mum and this electricity of sale is for looking after the sale/switch of asset rights from the applicant's husband. The father or mother appointed by the courtroom ought to additionally be accountable for all of the moves of the kid under his guardianship and the parent need to additionally represent him in all civil moves.
{"title":"PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)","authors":"Tami Rusli, Okta Ainita, Arif Nur Rachman","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836","url":null,"abstract":"Abstract \u0000 \u0000The constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (three) Indonesia is a constitutional nation, anyone is no exception due to the fact that delivery is a prison difficulty. based totally on the effects of the studies and dialogue, the techniques for filing programs for guardianship and dealing with the belongings of minors at the Tanjung Karang District court docket (selection observe wide No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). ought to whole several administrative requirements, the party submits 6 copies of the application, the Officer receives and checks the completeness of the utility, the Officer enters the identity of the birthday party/parties, posita, petitum software inside the SIPP application, assesses and makes the SKUM down payment for the case fee, offers commands to the Petitioner/candidates to deposit the quantity of case expenses indexed inside the SKUM through the precise financial institution. The utility will be finished in less than 1 month from the registration of the case. due to the law, after the guardian is appointed via the Tanjung Karang District court docket choose (choice study No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), the applicant can take prison action on behalf of his infant who's nonetheless underage to emerge as a dad or mum and this electricity of sale is for looking after the sale/switch of asset rights from the applicant's husband. The father or mother appointed by the courtroom ought to additionally be accountable for all of the moves of the kid under his guardianship and the parent need to additionally represent him in all civil moves. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124018350","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-09DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2832
Antoni Barra Renaldi, E. Erlina, Yulia Hesti
Abstrak Hukum mengatur hak serta kewajiban pada kehidupan bermasyarakat serta pula mengatur penegakan serta perlindungan hak serta kewajiban tadi. sesuai hasil penelitian serta pembahasan, tata cara permohonan akta kematian pada pengadilan negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. Sama menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara perdata pada biasanya, seperti karena para pihak berkepentingan menghadap pengadilan negeri menggunakan membawa surat permohonan serta persyaratan lain serta bukti pengajuan surat tadi, maka pemohon pula wajib menghadirkan 2 orang saksi, atas kesaksiannya perihal permohonan akta kematian, konklusi serta akhirnya temuan hakim. Dampak hukum ditemukannya akta kematian oleh Pengadilan Negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib membukukan kematian tadi pada buku catatan sipil, berlaku bagi rakyat negara Indonesia serta sekaligus bisa menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari serta keluarga almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
{"title":"IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENETAPAN KETERANGAN MENINGGAL DARI PENGADILAN NEGERI GUNA MENERBITKAN AKTA KEMATIAN TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL (Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk","authors":"Antoni Barra Renaldi, E. Erlina, Yulia Hesti","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2832","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2832","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000Hukum mengatur hak serta kewajiban pada kehidupan bermasyarakat serta pula mengatur penegakan serta perlindungan hak serta kewajiban tadi. sesuai hasil penelitian serta pembahasan, tata cara permohonan akta kematian pada pengadilan negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. Sama menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara perdata pada biasanya, seperti karena para pihak berkepentingan menghadap pengadilan negeri menggunakan membawa surat permohonan serta persyaratan lain serta bukti pengajuan surat tadi, maka pemohon pula wajib menghadirkan 2 orang saksi, atas kesaksiannya perihal permohonan akta kematian, konklusi serta akhirnya temuan hakim. Dampak hukum ditemukannya akta kematian oleh Pengadilan Negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib membukukan kematian tadi pada buku catatan sipil, berlaku bagi rakyat negara Indonesia serta sekaligus bisa menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari serta keluarga almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"1292 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124252119","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：