Pub Date : 2023-01-26DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2748
Yosua Yosua, Ditha Wiradiputra
Praktik Monopoli yang dilakukan Perusahaan Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster yaitu PT ACK yang menjadi jasa eksportir tunggal yang mana hal tersebut telah melanggar hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari regulator izin ekspor tersebut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga terseret dalam kasus ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999) Putusan atas Perkara No. 04/KPPU-I/2021. Penulis meneliti Kesesuaian Putusan KPPU dalam menghukum PT ACK yang sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha, dengan cara menganalisis aturan hukum yang dijatuhkan. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan suatu penjelasan tentang Penyelenggaraan Jasa Angkut yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan cara pencegahan kecurangan yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk melancarkan Tindakan monopoli dengan cara mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-undang dan merugikan kepentingan konsumen. Iklim Persaingan Usaha dan Anti Monopoli diharapkan menjadi tumpuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis khususnya di bidang jasa angkut kargo ekspor BBL dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum anti persaingan usaha dan monopoli.
{"title":"PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI JASA KARGO EKSPOR BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN 04/KPPU-I/2021)","authors":"Yosua Yosua, Ditha Wiradiputra","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2748","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2748","url":null,"abstract":"Praktik Monopoli yang dilakukan Perusahaan Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster yaitu PT ACK yang menjadi jasa eksportir tunggal yang mana hal tersebut telah melanggar hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari regulator izin ekspor tersebut yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga terseret dalam kasus ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999) Putusan atas Perkara No. 04/KPPU-I/2021. Penulis meneliti Kesesuaian Putusan KPPU dalam menghukum PT ACK yang sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha, dengan cara menganalisis aturan hukum yang dijatuhkan. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan suatu penjelasan tentang Penyelenggaraan Jasa Angkut yang sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan cara pencegahan kecurangan yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk melancarkan Tindakan monopoli dengan cara mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-undang dan merugikan kepentingan konsumen. Iklim Persaingan Usaha dan Anti Monopoli diharapkan menjadi tumpuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis khususnya di bidang jasa angkut kargo ekspor BBL dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum anti persaingan usaha dan monopoli.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114901973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-26DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2746
Achmad Yusuf, Otti Ilham Khair, Gede Wijaya Kusuma, Muhammad Nasruddin
Abstract This study aims to implicate a fair legal process against armed criminal groups and social welfare recommendations in Papua. In order to carry out a better, systematic and directed study in accordance with the expected goals, this writing is based on the results of research or legal studies. The results of this study are in the form of an acronym for the Armed Criminal Group, which is a group that often spreads terror against both civilians and the TNI and Polri in the Papua region. The aim of the KKB Papua is to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Therefore, the Papuan KKB can be called a separatist movement, whose movements often result in fatalities. Before being born as KKB, this group was formerly known as the Free Papua Organization (OPM) and a fair trial or fair trial is a principle which is an indicator of the development of a just society and legal system. Without the application of fair trial principles, many innocent people will enter the criminal justice system and will most likely end up in jail. Without the application of fair trial principles, law and public trust in law and the justice system will collapse.
{"title":"IMPLIKASI PROSES HUKUM YANG ADIL TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN REKOMENDASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PAPUA","authors":"Achmad Yusuf, Otti Ilham Khair, Gede Wijaya Kusuma, Muhammad Nasruddin","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2746","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2746","url":null,"abstract":"Abstract \u0000This study aims to implicate a fair legal process against armed criminal groups and social welfare recommendations in Papua. In order to carry out a better, systematic and directed study in accordance with the expected goals, this writing is based on the results of research or legal studies. The results of this study are in the form of an acronym for the Armed Criminal Group, which is a group that often spreads terror against both civilians and the TNI and Polri in the Papua region. The aim of the KKB Papua is to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Therefore, the Papuan KKB can be called a separatist movement, whose movements often result in fatalities. Before being born as KKB, this group was formerly known as the Free Papua Organization (OPM) and a fair trial or fair trial is a principle which is an indicator of the development of a just society and legal system. Without the application of fair trial principles, many innocent people will enter the criminal justice system and will most likely end up in jail. Without the application of fair trial principles, law and public trust in law and the justice system will collapse.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125421215","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-24DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2740
Liantha Adam Nasution, Dhiauddin Tanjung
ABSTRAK Kesepakatan antara calon mempelai merupakan salah satu syarat pernikahan. Terdapat pernikahan di Kelurahan Mompang Jae yang tidak memenuhi standar tersebut, yaitu kawin paksa. Pernikahan ini merupakan sanksi bagi mereka yang telah melakukan khalwat/maksiat. Berdasarkan ketentuan peraturan adat setempat bagi mereka yang melakukan khalwat dan tertangkap basah oleh masyarakat akan diberikan sanksi sosial berupa denda atau diarak keliling kampung dan/atau sanksi menyelenggarakan perkawinan bagi pelaku khalwat/mesum. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, dimana salah satu prinsip perkawinan yaitu berdasarkan kesepakatan atau suka sama suka dan tidak terdapat unsur paksaan. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah legal empiris. Data penelitian yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif. Sanksi bagi pelaku khalwat di Kelurahan Mompang Jae tetap menggunakan aturan turun-temurun yaitu dengan tradisi kawin paksa bagi pelakunya, denda (diyat), dan diarak keliling kampung. Hal ini dilarang oleh hukum Islam, dimana dalam islam tidak boleh melangsungkan perkawinan secara paksa, namun seharusnya menggunakan asas kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan
{"title":"ANALISIS KAWIN PAKSA BAGI PELAKU KHALWAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN MOMPANG JAE","authors":"Liantha Adam Nasution, Dhiauddin Tanjung","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2740","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2740","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Kesepakatan antara calon mempelai merupakan salah satu syarat pernikahan. Terdapat pernikahan di Kelurahan Mompang Jae yang tidak memenuhi standar tersebut, yaitu kawin paksa. Pernikahan ini merupakan sanksi bagi mereka yang telah melakukan khalwat/maksiat. Berdasarkan ketentuan peraturan adat setempat bagi mereka yang melakukan khalwat dan tertangkap basah oleh masyarakat akan diberikan sanksi sosial berupa denda atau diarak keliling kampung dan/atau sanksi menyelenggarakan perkawinan bagi pelaku khalwat/mesum. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, dimana salah satu prinsip perkawinan yaitu berdasarkan kesepakatan atau suka sama suka dan tidak terdapat unsur paksaan. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah legal empiris. Data penelitian yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif. Sanksi bagi pelaku khalwat di Kelurahan Mompang Jae tetap menggunakan aturan turun-temurun yaitu dengan tradisi kawin paksa bagi pelakunya, denda (diyat), dan diarak keliling kampung. Hal ini dilarang oleh hukum Islam, dimana dalam islam tidak boleh melangsungkan perkawinan secara paksa, namun seharusnya menggunakan asas kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"131 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115617434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-20DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2738
Arifuddin Muda Harahap, Reda Eriska, Syarifah Hannum, Masyhurul Fauzi, Muhammad Hafizsyah, Muhammad Rizki, Tiara Fitriani, Solehah Dhara Adha Sianipar
Dewasa ini, jaminan hari tua mendapatkan banyak sekali sorotan dari para pekerja yang tidak setuju dengan Jaminan Hari Tua yang diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022. Untuk itu kami bermaksud membahas tentang Jaminan Hari Tua sebab masalahnya adalah bagaimana sebenarnya pengaturan Jaminan Hari Tua menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 lalu berikutnya bagaimana realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini ditinjau dari hajat hidup mantan pekerja, sebab di masyarakat nyatanya mantan pekerja baik yang pensiun diusia 56 tahun maupun sebelumnya tidak terelisasi dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif sosiologis yakni kami membahas bagaimana pengaturan Jaminan Hari Tua ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direalisasikan pada Permenaker No. 2 Tahun 2022 serta bagaimana kehidupan sosial mantan pekerja. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah ternyata bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini tidak berjalan dengan semestinya, lalu Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini masih perlu ditinjau kembali sebab banyak sekali para pekerja yang tidak sepakat dengan aturan yang ada dalam Permenaker No. 22 Tahun 2022
今天，政府通过2022年2月2日的“礼券”决定，员工们对老年人老年人的“礼券”给予了广泛的关注。为此,我们打算讨论保证老,因为问题是如何保证安排一天老根据Permenaker 2022年第2号接着怎么来实现Permenaker 2022年第2号(united nations high commissioner for refugees)表示这拉屎他以前的生活,因为在事实上的社会工人前无论是56岁的退休的前工作人员terelisasi得不太好。我们在这项研究中使用的研究方法是社会学规范，根据后来应用于2022年2号探头的版权法，我们讨论了如何安排这些旧日子的保障，以及前雇员的社交生活。我们的研究得出的结论是，2022年2岁的双座动物不能正常工作，而2022年2岁的双座动物仍然需要重新评估，因为许多工人不同意2022年21号的规定
{"title":"PRO KONTRA JAMINAN HARI TUA (JHT) DITINJAU PERMENAKER REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022","authors":"Arifuddin Muda Harahap, Reda Eriska, Syarifah Hannum, Masyhurul Fauzi, Muhammad Hafizsyah, Muhammad Rizki, Tiara Fitriani, Solehah Dhara Adha Sianipar","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2738","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2738","url":null,"abstract":"Dewasa ini, jaminan hari tua mendapatkan banyak sekali sorotan dari para pekerja yang tidak setuju dengan Jaminan Hari Tua yang diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022. Untuk itu kami bermaksud membahas tentang Jaminan Hari Tua sebab masalahnya adalah bagaimana sebenarnya pengaturan Jaminan Hari Tua menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 lalu berikutnya bagaimana realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini ditinjau dari hajat hidup mantan pekerja, sebab di masyarakat nyatanya mantan pekerja baik yang pensiun diusia 56 tahun maupun sebelumnya tidak terelisasi dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif sosiologis yakni kami membahas bagaimana pengaturan Jaminan Hari Tua ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direalisasikan pada Permenaker No. 2 Tahun 2022 serta bagaimana kehidupan sosial mantan pekerja. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah ternyata bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini tidak berjalan dengan semestinya, lalu Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini masih perlu ditinjau kembali sebab banyak sekali para pekerja yang tidak sepakat dengan aturan yang ada dalam Permenaker No. 22 Tahun 2022","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128794959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-19DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2734
Arifuddin Muda Harahap, Fahri Fahrozi, Niki Marjuki, M. H. Hsb, Selmaria Purba, Indah Maya Sari Ritonga, Elza Armaini, V. Ws, Sri Atmadianti, Twina Resia
Analyzing the company's obligation to the laid-off employees is the goal of this study. In this study, concepts, pertinent instances, and a normative approach based on legal theory were used. With data presented as narratives and conclusions drawn based on the analysis's findings, this study used a qualitative writing technique. The study's findings led to changes in a few employment laws, including Law No. 13 of 2003, which replaced it as the primary employment law. This change prevented the term "at home" from being recognized, meaning that moving into someone's home is not the same as being fired.Regarding workers who have been laid off from the termination of employment but who still receive full pay and are subject to reduction, the company must engage in negotiations with the union or workers, which is addressed in a special set on the Employment Minister Manpower Letter Number: SE-05/M/BW/1998. Bipartite and tripartite negotiations can be used to resolve the problem of workplace conflicts with businesses.
{"title":"PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (WFH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003","authors":"Arifuddin Muda Harahap, Fahri Fahrozi, Niki Marjuki, M. H. Hsb, Selmaria Purba, Indah Maya Sari Ritonga, Elza Armaini, V. Ws, Sri Atmadianti, Twina Resia","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2734","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2734","url":null,"abstract":"Analyzing the company's obligation to the laid-off employees is the goal of this study. In this study, concepts, pertinent instances, and a normative approach based on legal theory were used. With data presented as narratives and conclusions drawn based on the analysis's findings, this study used a qualitative writing technique. The study's findings led to changes in a few employment laws, including Law No. 13 of 2003, which replaced it as the primary employment law. This change prevented the term \"at home\" from being recognized, meaning that moving into someone's home is not the same as being fired.Regarding workers who have been laid off from the termination of employment but who still receive full pay and are subject to reduction, the company must engage in negotiations with the union or workers, which is addressed in a special set on the Employment Minister Manpower Letter Number: SE-05/M/BW/1998. Bipartite and tripartite negotiations can be used to resolve the problem of workplace conflicts with businesses.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129484478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-18DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2728
Arifuddin Muda Harahap, Rizky Olivia Kartina Harahap, Siti Nur Azizah, H. Herianto, Pebriyati Purba, Faiz Azhar Lubis, Pipi Nur Leli, Salsabilla Asri, Yowana Atika, Alda Widara
Berdasarkan analisis UU No. 11 Tahun 2020 bahwa dikeluarkannya undang-undang cipta kerja akan mewujudkan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan investasi, baik luar mapun dalam negeri, maka bertambahnya investasi akan terwujudnya kesempatan kerja baru yang pada akhirnya dapat membantu menyeimbangkan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di Indonesia dan dalam hal ini tidak akan ada namanya pengangguran jika angkatan kerja seimbang dengan kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan ditekankan pada permasalahan yuridis mengenai Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja dengan Kesempatan Kerja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendeskripsikan persitiwa, ataupun permasalahan secara sistematis, factual serta akurat dan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam proses penyempurnaan penulisan artikel ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana solusi dan apa faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Angkatan kerja yang tidak seimbang sangat berpengaruh bagi calon angkatan kerja dan kurangnya kesempatan kerja bagi para calon kesempatan kerja.
{"title":"KETIDAKSEIMBANGAN ANTARA ANGKATAN KERJA DENGAN KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020","authors":"Arifuddin Muda Harahap, Rizky Olivia Kartina Harahap, Siti Nur Azizah, H. Herianto, Pebriyati Purba, Faiz Azhar Lubis, Pipi Nur Leli, Salsabilla Asri, Yowana Atika, Alda Widara","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2728","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2728","url":null,"abstract":"Berdasarkan analisis UU No. 11 Tahun 2020 bahwa dikeluarkannya undang-undang cipta kerja akan mewujudkan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan investasi, baik luar mapun dalam negeri, maka bertambahnya investasi akan terwujudnya kesempatan kerja baru yang pada akhirnya dapat membantu menyeimbangkan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di Indonesia dan dalam hal ini tidak akan ada namanya pengangguran jika angkatan kerja seimbang dengan kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan ditekankan pada permasalahan yuridis mengenai Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja dengan Kesempatan Kerja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendeskripsikan persitiwa, ataupun permasalahan secara sistematis, factual serta akurat dan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam proses penyempurnaan penulisan artikel ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana solusi dan apa faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Angkatan kerja yang tidak seimbang sangat berpengaruh bagi calon angkatan kerja dan kurangnya kesempatan kerja bagi para calon kesempatan kerja.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130610938","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-18DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2727
Nadiya Asvina, Arifuddin Muda Harahap, M. B. A. Soddik, Amalina Firdaus, Aldeo Nur Ahmad, Y. Fitri, M. Ginting, Rahma Auliyah Nst, Kamelia Zahra Adilla, M. Rizky
The problem that often occurs in the world of work is that if a worker has a work accident at his company's place, what is the BBS function for worker safety at PT INALUM, then this problem is not enough to stop here, other problems also arise related to the company's SOP accountability for workers who had an accident at work in accordance with applicable law. With the implementation of the Behavior Based Safety program, it is hoped that the level of work accidents can be realized properly. In this study we used the sociological normative method. By collecting and analyzing an event systematically. The data we analyzed were obtained from various literature and laws and regulations.
{"title":"PENGARUH PROGRAM BEHAVIOR BASED SAFETY TERHADAP TINGKAT PENURUNAN KECELAKAAN DI PT.INALUM KUALA TANJUNG","authors":"Nadiya Asvina, Arifuddin Muda Harahap, M. B. A. Soddik, Amalina Firdaus, Aldeo Nur Ahmad, Y. Fitri, M. Ginting, Rahma Auliyah Nst, Kamelia Zahra Adilla, M. Rizky","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2727","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2727","url":null,"abstract":"The problem that often occurs in the world of work is that if a worker has a work accident at his company's place, what is the BBS function for worker safety at PT INALUM, then this problem is not enough to stop here, other problems also arise related to the company's SOP accountability for workers who had an accident at work in accordance with applicable law. With the implementation of the Behavior Based Safety program, it is hoped that the level of work accidents can be realized properly. In this study we used the sociological normative method. By collecting and analyzing an event systematically. The data we analyzed were obtained from various literature and laws and regulations.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"138 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114702252","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-17DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2723
S. Sunarto, Mochamad Soleh, Nyoman Ardika
This study aims to determine; 1) law of the evidentiary machine withinside the Criminal Procedure Code and the evidentiary machine withinside the Indonesian Corruption Eradication Law, and 2) synchronization of the reverse evidentiary system regulations in the trial of corruption with human rights of the accused at the trial. This study is a normative legal research with descriptive analysis method. This research shows the results, including: 1) There is a limitation in the system of reversing the burden of proof in Law no. 20 of 2001 regarding Amendments to Law No. 31 of 1999 regarding the Eradication of Corruption Crimes, namely the criminal act of gratification related to bribery in accordance with what is contained in Article 12 B paragraph (1) letter a. The reversal was carried out on the property of the defendant who was allegedly related to the case against which he was charged (Article 37A) and the property of the defendant who was not charged with alleged corruption (Article 38B). 2) In Articles 37A and 38B regarding reversing the weight of evidence at the defendant's property, it's far deemed essential to offer operational commands in addition to unique procedural regulation as an attempt to keep away from ambiguity from regulation enforcement in imposing this system. Afterwards, concerning the reversal of the weight of evidence on items which have now no longer been indicted (Article 3B), the regulation wishes to offer limits and motives concerning the purpose of products which have now no longer been indicted. This makes it necessary to understand what is meant by property in the context found in the trial. However, there has been no indictment allegedly originating from the criminal act of corruption, so it has not yet been delegated to the Public Prosecutor.
{"title":"REVERSE EVIDENCE IN CORRUPTION ERADICATION PRACTICE","authors":"S. Sunarto, Mochamad Soleh, Nyoman Ardika","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2723","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2723","url":null,"abstract":"This study aims to determine; 1) law of the evidentiary machine withinside the Criminal Procedure Code and the evidentiary machine withinside the Indonesian Corruption Eradication Law, and 2) synchronization of the reverse evidentiary system regulations in the trial of corruption with human rights of the accused at the trial. This study is a normative legal research with descriptive analysis method. This research shows the results, including: 1) There is a limitation in the system of reversing the burden of proof in Law no. 20 of 2001 regarding Amendments to Law No. 31 of 1999 regarding the Eradication of Corruption Crimes, namely the criminal act of gratification related to bribery in accordance with what is contained in Article 12 B paragraph (1) letter a. The reversal was carried out on the property of the defendant who was allegedly related to the case against which he was charged (Article 37A) and the property of the defendant who was not charged with alleged corruption (Article 38B). 2) In Articles 37A and 38B regarding reversing the weight of evidence at the defendant's property, it's far deemed essential to offer operational commands in addition to unique procedural regulation as an attempt to keep away from ambiguity from regulation enforcement in imposing this system. Afterwards, concerning the reversal of the weight of evidence on items which have now no longer been indicted (Article 3B), the regulation wishes to offer limits and motives concerning the purpose of products which have now no longer been indicted. This makes it necessary to understand what is meant by property in the context found in the trial. However, there has been no indictment allegedly originating from the criminal act of corruption, so it has not yet been delegated to the Public Prosecutor.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131999696","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-16DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2722
Gelmok Samosir
Tingginya antusiasme atau keinginan dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah menyebabkan menjamurnya usaha-usaha biro jasa travel umroh. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menyebabkan adanya penyelewengan yang dilakukan PPIU sebagai biro wisata perjalanan Haji/Umrah, salah satunya adalah First Travel. Banyaknya korban penipuan dari agen First travel menarik perhatian peneliti untuk mengkaji konsep perlindungan terhadap HAM yakni perlindungan hukum bagi korban First Travel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara normatif upaya perlindungan hukum bagi korban First Travel berdasarkan putusan perkara kasus First Travel. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Survei kepustakaan yang diteliti dengan melakukan telaah terhadap norma hukum, yuriprudensi, doktrin dan literatur tentang masalah yang diteliti merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bidang hukum seperti sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dideskripsikan decara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dari (umum ke khusus. Hasil penelitian menyatakan bahwa korban atau Jemaah Haji/Umrah oleh First Travel dapat memperoleh perlindungan hukum secara perdata, pidana dan administratif.
{"title":"STUDI NORMATIF TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN FIRST TRAVEL","authors":"Gelmok Samosir","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2722","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2722","url":null,"abstract":"Tingginya antusiasme atau keinginan dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah menyebabkan menjamurnya usaha-usaha biro jasa travel umroh. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menyebabkan adanya penyelewengan yang dilakukan PPIU sebagai biro wisata perjalanan Haji/Umrah, salah satunya adalah First Travel. Banyaknya korban penipuan dari agen First travel menarik perhatian peneliti untuk mengkaji konsep perlindungan terhadap HAM yakni perlindungan hukum bagi korban First Travel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara normatif upaya perlindungan hukum bagi korban First Travel berdasarkan putusan perkara kasus First Travel. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Survei kepustakaan yang diteliti dengan melakukan telaah terhadap norma hukum, yuriprudensi, doktrin dan literatur tentang masalah yang diteliti merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bidang hukum seperti sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dideskripsikan decara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dari (umum ke khusus. Hasil penelitian menyatakan bahwa korban atau Jemaah Haji/Umrah oleh First Travel dapat memperoleh perlindungan hukum secara perdata, pidana dan administratif.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"254 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116880274","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-16DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2721
Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis
Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nominal materi gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah rupiah). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019. Gugatan Sederhana terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan ini adalah penelitian yuridis normatif, atau metode penelitian hukum normatif. Lahirnya Perma tersebut adalah implementasi dari penerapan proses persidangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sejak sidang pertama, pemeriksaan perkara harus diperiksa dan diputus paling lama 25 hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana diperiksa pasca perubahan Perma No. 2 Tahun 2015. Beberapa perubahan signifikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 yaitu niilai materiil gugatan, domisili para pihak, prosedur elektronik, upaya hukum verzet, sita jaminan, pembuktian, dan terkait dengan eksekusi.
{"title":"PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI GUGATAN SEDERHANA","authors":"Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2721","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2721","url":null,"abstract":"Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nominal materi gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah rupiah). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019. Gugatan Sederhana terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan ini adalah penelitian yuridis normatif, atau metode penelitian hukum normatif. Lahirnya Perma tersebut adalah implementasi dari penerapan proses persidangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sejak sidang pertama, pemeriksaan perkara harus diperiksa dan diputus paling lama 25 hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana diperiksa pasca perubahan Perma No. 2 Tahun 2015. Beberapa perubahan signifikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 yaitu niilai materiil gugatan, domisili para pihak, prosedur elektronik, upaya hukum verzet, sita jaminan, pembuktian, dan terkait dengan eksekusi.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123469562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：