Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5397
Ahkam Jayadi
AbstractJurisdiction in Indonesia executed pursuant to principle, " For The Shake of Justice Pursuant to Believing in One God". How to comprehend and realize in reality of the principle do not be found its clarification. Various other law and regulation which represent regulation of execution of judicial power law arranging about jurisdiction institutes. Executor of judgement paintbrush do not also arrange furthermore about this jurisdiction principle. the Regulation cause judges do not have the understanding of same about ground or principle. As a result applying of the principle only comprehended in general that handled case it have to earn to be justified do not only to State, society however also which do not less important is to God Which Single The most as target of top everything. Therefore, require to be made a change to law and regulation about judgement paintbrush. Key Word : Jurisdiction, God Who Are Single The most, Justice AbstrakPeradilan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bagaimana memahami dan mewujudkan di dalam realitas dari prinsip tersebut tidak ditemukan penjelasannya. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang lembaga-lembaga peradilan. Pelaksana kekuasan kehakiman tidak juga mengatur lebih lanjut tentang prinsip peradilan ini. Ketidakjelasan peraturan tersebut menyebabkan hakim-hakim tidak memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip atau asas tersebut. Akibatnya penerapan prinsip tersebut hanya dipahami secara umum bahwa perkara yang ditanganinya harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Negara, masyarakat akan tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuan puncak segala sesuatu. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang kekuasan kehakiman.Kata Kunci : Peradilan, Tuhan Yang Maha Esa, Keadilan
【摘要】印尼的司法执行遵循“信仰一神而动摇正义”的原则。如何在现实中理解和实现这一原则，并没有找到它的明晰。代表司法权执行规则的其他各种法律法规，对管辖机构的法律安排。判决执行人对这一管辖原则也不作进一步安排。该规定导致法官对依据或原则的理解不一致。因此，只适用于一般理解的原则，即处理的案件必须获得证明，不仅对国家，社会，而且对上帝来说同样重要的是，哪一个最重要的目标是最高的一切。因此，要求对裁判笔刷的法律法规进行修改。关键词:司法权，单身最多的上帝，司法摘要，印度尼西亚dilaksanakan berdasarkan原则，《Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa》Bagaimana memahami dan mewujudkan di dalam realitas dari prinsip tersebut tidak ditemukan penjelasannya。Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang lembaga-lembaga peradilan。Pelaksana kekuasan kehakiman tidak juga mengatur lebih lanjut tentenp princeadilan ini。Ketidakjelasan peraturan tersebut menyebabkan hakim-hakim tidak memoriliki pemahaman yang sama tentang prinsip atau as tersebut。Akibatnya penerapan prinsip tersebut hanya dipahami secara umum bahwa perkara yang ditanganinya harus jababkan dhanya kepaada Negara, masyarakat akan tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepaada Tuhan yang Maha esbagai tujuan punak segala sesuatu。Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang kekuasan kehakiman。Kata Kunci: Peradilan, Tuhan Yang Maha Esa, Keadilan
{"title":"BEBERAPA CATATAN TENTANG ASAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA","authors":"Ahkam Jayadi","doi":"10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5397","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5397","url":null,"abstract":"AbstractJurisdiction in Indonesia executed pursuant to principle, \" For The Shake of Justice Pursuant to Believing in One God\". How to comprehend and realize in reality of the principle do not be found its clarification. Various other law and regulation which represent regulation of execution of judicial power law arranging about jurisdiction institutes. Executor of judgement paintbrush do not also arrange furthermore about this jurisdiction principle. the Regulation cause judges do not have the understanding of same about ground or principle. As a result applying of the principle only comprehended in general that handled case it have to earn to be justified do not only to State, society however also which do not less important is to God Which Single The most as target of top everything. Therefore, require to be made a change to law and regulation about judgement paintbrush. Key Word : Jurisdiction, God Who Are Single The most, Justice AbstrakPeradilan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bagaimana memahami dan mewujudkan di dalam realitas dari prinsip tersebut tidak ditemukan penjelasannya. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang lembaga-lembaga peradilan. Pelaksana kekuasan kehakiman tidak juga mengatur lebih lanjut tentang prinsip peradilan ini. Ketidakjelasan peraturan tersebut menyebabkan hakim-hakim tidak memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip atau asas tersebut. Akibatnya penerapan prinsip tersebut hanya dipahami secara umum bahwa perkara yang ditanganinya harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Negara, masyarakat akan tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuan puncak segala sesuatu. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang kekuasan kehakiman.Kata Kunci : Peradilan, Tuhan Yang Maha Esa, Keadilan ","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132099642","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5436
Marilang Marilang, H. Hasbi
AbstractCase position in Decision Justice of Number 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar is that Tjiang Junk of Tjeng which later;then b] him become Tony Chandra ( Non-Islam) at its life spans twice marry. First marriage of him with Mrs. Yuliana Baco Pande ( Kristen) bearing children counted 6 people ( Christian all), that is: Rico Chandra, Image of Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra, and Christian Chandra. Still tied to marry validity with Mrs. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra remarry with Mrs. Zuliyati ( Islam) by Tony Chandra hide to Mrs. Zuliyati that there is barrier ( first wife) to x'self to remarry ( berpoligami) and bear a child ( so called Islam) of Hendrawan Chandra. And so do Mrs. Zuliyati, before marrying with Tony Chandra, he/she have married with other man ( Agus Kaswandi) and bear a so called child of Yudhi Kaswandi (Islam). After Tony Chandra pass away, Tony leave 7 heir of first marriage that is first wife and its childs; 2 heir of both marriage that is both wife and a its child. Beside that, Tony Chandra also leave a number of good and chattel as heritage which have been divided pursuant to Justice decision, but its division according to applicable law there are by mistake, good in the balance and also its its his, so that open opportunity to be critical and analysed from the aspect of look into normatif yuridis with approach of legislation.Keywords: Critical Analysis, Decision Justice, Division of Heritage AbstrakPosisi kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar adalah bahwa Tjiang Jong Tjeng yang kemudian diganti namanya menjadi Tony Chandra (Non-Islam) pada masa hidupnya dua kali kawin. Perkawinan pertamanya dengan Ny. Yuliana Baco Pande (Kristen) yang melahirkan anak sebanyak 6 orang (Kristen semua), yaitu: Rico Chandra, Citra Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra, dan Christian Chandra. Masih terikat kawin sah dengan Ny. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra kawin lagi dengan Ny. Zuliyati (Islam) dengan cara Tony Chandra menyembunyikan kepada Ny. Zuliyati bahwa ada halangan (istri pertama) bagi dirinya untuk kawin lagi (berpoligami) dan melahirkan seorang anak (Islam) bernama Hendrawan Chandra. Demikian juga Ny. Zuliyati, sebelum kawin dengan Tony Chandra, dia pernah kawin dengan pria lain (Agus Kaswandi) dan melahirkan seorang anak bernama Yudhi Kaswandi (Islam). Setelah Tony Chandra meninggal dunia, Tony meninggalkan 7 ahli waris dari perkawinan pertama yaitu istri pertama dan anak-anaknya; 2 ahli waris dari perkawinan kedua yaitu istri kedua dan seorang anaknya. Disamping itu, Tony Chandra juga meninggalkan sejumlah harta benda sebagai harta warisan yang telah dibagi berdasarkan putusan Pengadilan tersebut, namun pembagiannya menurut hukum yang berlaku terdapat kekeliruan, baik dalam pertimbangannya maupun diktumnya, sehingga membuka peluang untuk dikritisi dan dianalisis dari sudut pandang yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci : Analis
【摘要】253/Pdt.G/2012/PN号判决中案件的地位。望加锡是郑国的Tjiang Junk，后来他变成了Tony Chandra(非伊斯兰教)，一生中两次结婚。他与Yuliana Baco Pande夫人(克里斯汀)的第一次婚姻生育了6人(基督徒全部)，即Rico Chandra, Image of Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra和Christian Chandra。仍然与Yuliana Baco Pande夫人结婚有效，Tony Chandra与Zuliyati夫人再婚(伊斯兰教)Tony Chandra向Zuliyati夫人隐瞒有障碍(第一任妻子)，以x'自己再婚(berpoligami)并生下一个孩子(所谓的伊斯兰教)Hendrawan Chandra。Zuliyati夫人也是如此，在与Tony Chandra结婚之前，他/她与另一个男人(Agus Kaswandi)结婚，并生了一个所谓的Yudhi Kaswandi(伊斯兰教)的孩子。托尼·钱德拉去世后，托尼留下了第一次婚姻的7个继承人，即第一任妻子和她的孩子;双方婚姻的继承人，即既是妻子又是孩子。除此之外，Tony Chandra还留下了一些财物和动产作为遗产，这些财产已经根据司法决定进行了分割，但根据适用法律进行的分割存在错误，平衡中的财物和他的财产，因此有机会从立法的角度进行批判和分析。[关键词]批判分析，判决公正，遗产划分[摘要][文献资料][文献资料][文献资料]253/Pdt.G/2012/PN。望加锡adalah bahwa Tjiang Jong tjyang kemudian diganti namanya menjadi Tony Chandra(非伊斯兰教)pada masa hidupnya dua kali kawin。Perkawinan pertamanya dengan Ny。Yuliana Baco Pande (Kristen) yang melahirkan anak sebanyak 6橙(Kristen semua)， yitu: Rico Chandra, Citra Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Chandra, dan Christian Chandra。Masih terikat kawin sah dengan Ny。尤利亚娜·巴科·潘德，托尼·钱德拉·卡维吉·邓根，纽约。苏利亚提(伊斯兰教)登甘卡拉托尼钱德拉menyembunyikan kepada Ny。Zuliyati bahwa ada halangan (istri pertama) bagi dirinya untuk kawin lagi (berpoligami) dan melahirkan seorang anak(伊斯兰教)bernama Hendrawan Chandra。Demikian juga Ny。Zuliyati, sebelum kawin dengan Tony Chandra, dia pernah kawin dengan pria lain(阿古斯·卡斯万迪)dan melahirkan seorang anak bernama Yudhi kas万迪(伊斯兰教)。Setelah Tony Chandra meninggal dunia, Tony meninggalkan 7 ahli waris dari perkawinan pertama yititi pertama dan anakakya;2 .我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。Disamping itu, Tony Chandra juga meninggalkan sejumlah harta bada hata sebagai harta warisan yang telah dibagi berdasarkan putusan Pengadilan tersean, namun penbagianya menurut hukum yang berbagianya menurunya maupun diktumnya, sehinga membuka peluang untuk dikritisi dandianalis dari sudut pandang yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan。Kata Kunci: analyisis Kritis, Putusan Pengadilan, Pembagian Warisan
{"title":"ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No. 253/Pdt.G/2012/PN. MKS TENTANG KEWARISAN","authors":"Marilang Marilang, H. Hasbi","doi":"10.24252/jurisprudentie.v5i2.5436","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5436","url":null,"abstract":"AbstractCase position in Decision Justice of Number 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar is that Tjiang Junk of Tjeng which later;then b] him become Tony Chandra ( Non-Islam) at its life spans twice marry. First marriage of him with Mrs. Yuliana Baco Pande ( Kristen) bearing children counted 6 people ( Christian all), that is: Rico Chandra, Image of Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra, and Christian Chandra. Still tied to marry validity with Mrs. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra remarry with Mrs. Zuliyati ( Islam) by Tony Chandra hide to Mrs. Zuliyati that there is barrier ( first wife) to x'self to remarry ( berpoligami) and bear a child ( so called Islam) of Hendrawan Chandra. And so do Mrs. Zuliyati, before marrying with Tony Chandra, he/she have married with other man ( Agus Kaswandi) and bear a so called child of Yudhi Kaswandi (Islam). After Tony Chandra pass away, Tony leave 7 heir of first marriage that is first wife and its childs; 2 heir of both marriage that is both wife and a its child. Beside that, Tony Chandra also leave a number of good and chattel as heritage which have been divided pursuant to Justice decision, but its division according to applicable law there are by mistake, good in the balance and also its its his, so that open opportunity to be critical and analysed from the aspect of look into normatif yuridis with approach of legislation.Keywords: Critical Analysis, Decision Justice, Division of Heritage AbstrakPosisi kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar adalah bahwa Tjiang Jong Tjeng yang kemudian diganti namanya menjadi Tony Chandra (Non-Islam) pada masa hidupnya dua kali kawin. Perkawinan pertamanya dengan Ny. Yuliana Baco Pande (Kristen) yang melahirkan anak sebanyak 6 orang (Kristen semua), yaitu: Rico Chandra, Citra Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra, dan Christian Chandra. Masih terikat kawin sah dengan Ny. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra kawin lagi dengan Ny. Zuliyati (Islam) dengan cara Tony Chandra menyembunyikan kepada Ny. Zuliyati bahwa ada halangan (istri pertama) bagi dirinya untuk kawin lagi (berpoligami) dan melahirkan seorang anak (Islam) bernama Hendrawan Chandra. Demikian juga Ny. Zuliyati, sebelum kawin dengan Tony Chandra, dia pernah kawin dengan pria lain (Agus Kaswandi) dan melahirkan seorang anak bernama Yudhi Kaswandi (Islam). Setelah Tony Chandra meninggal dunia, Tony meninggalkan 7 ahli waris dari perkawinan pertama yaitu istri pertama dan anak-anaknya; 2 ahli waris dari perkawinan kedua yaitu istri kedua dan seorang anaknya. Disamping itu, Tony Chandra juga meninggalkan sejumlah harta benda sebagai harta warisan yang telah dibagi berdasarkan putusan Pengadilan tersebut, namun pembagiannya menurut hukum yang berlaku terdapat kekeliruan, baik dalam pertimbangannya maupun diktumnya, sehingga membuka peluang untuk dikritisi dan dianalisis dari sudut pandang yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci : Analis","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133194744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5399
Ashabul Kahfi
AbstractMajority resident of Indonesia is moslem, with this fact can be expressed that biggest consumer of Indonesia is Islam people. Related to fact, hence have goods ought to which consumed ( food, cosmetic, oil lamp goods and also obat-obatan and of gunaan other), is obliged to fulfill specified by standards is Islamic Religion, covering thayyiban halalan, mubaaraqan. For that Government of Indonesia as assumed side. Most responsibility have released and specify various related law product of the mentioned, despitefully is also founded various institutes for example MUI with LP POM-NYA, Body of POM, YLKI, Body Organizer of Lawful Product, and also other institute. Still lawful related/relevant policy and illegality a[n product also [go/come] home [at] policy and carefulness of Islam people as consumer.Key Word : Lawful Product, Moslem Consumer, Law Guarantee AbstrakMayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dengan fakta ini dapat dinyatakan bahwa konsumen terbesar Indonesia adalah umat Islam. Terkait dengan fakta tersebut, maka sudah seharusnya barang-barang yang dikonsumsi (makanan, kosmetik, obat-obatan maupun barang sedian dan gunaan lainnya), wajib memenuhi standar-standar yang ditetapkan Agama Islam, meliputi halalan thayyiban, mubaaraqan. Untuk itu Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang dianggap paling bertanggungjawab telah mengeluarkan dan menetapkan berbagai produk hukum terkait hal tersebut, disamping itu pula didirikan berbagai lembaga-lembaga semisal MUI dengan LP POM-nya, Badan POM, YLKI, Badan Penyelenggara Produk Halal, maupun lembaga lainnya. Meski demikian kebijakan terkait kehalalan dan keharaman suatu produk juga berpulang pada kebijakan dan kehati-hatian umat Islam sebagai konsumen.Kata Kunci : produk halal, konsumen muslim, jaminan hukum
【摘要】印尼居民以穆斯林为主，这一事实说明印尼最大的消费者是伊斯兰人。与此相关的事实是，因此有商品应该消费(食品，化妆品，油灯商品以及obat-obatan和其他)，有义务满足伊斯兰教规定的标准，包括thayyiban halalan, mubaaraqan。作为假定一方的印度尼西亚政府。大部分责任发布和指定了上述的各种相关法律产品，尽管也成立了各种机构，例如MUI与LP POM- nya, POM机构，YLKI，合法产品的机构组织者，以及其他机构。仍然是合法的相关政策和非法的产品也[回家]政策和谨慎的伊斯兰人民作为消费者。【关键词】合法产品，穆斯林消费者，法律保障【关键词】合法产品，穆斯林消费者，法律保障Terkait dengan fakta tersebut, maka sudah seharusnya barang-barang yang dikonsumsi (makanan, kosmetik, obat-obatan maupun barang sedian dan gunaan lainnya)， wajib memenuhi standard -standar yang ditetapkan Agama Islam, meliputi halalan thayiban, mubaaraqan。Untuk itu Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang dianggap paling bertanggungjawab telah mengeluarkan dan menetapkan berbagai产品hukum terkait hal tersebut, disamping itu pula didirikan berbagai lembaga-lembaga semisal MUI dengan LP POM-nya, Badan POM, YLKI, Badan Penyelenggara produk Halal, maupun lembaga lainnya。Meski demikian kebijakan terkait kehalaman suatu produk juga berpulang pada kebijakan dan kehatian umat Islam sebagai konsumen。Kata Kunci:产品清真，konsumen穆斯林，jaminan胡库姆
{"title":"ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA","authors":"Ashabul Kahfi","doi":"10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5399","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5399","url":null,"abstract":"AbstractMajority resident of Indonesia is moslem, with this fact can be expressed that biggest consumer of Indonesia is Islam people. Related to fact, hence have goods ought to which consumed ( food, cosmetic, oil lamp goods and also obat-obatan and of gunaan other), is obliged to fulfill specified by standards is Islamic Religion, covering thayyiban halalan, mubaaraqan. For that Government of Indonesia as assumed side. Most responsibility have released and specify various related law product of the mentioned, despitefully is also founded various institutes for example MUI with LP POM-NYA, Body of POM, YLKI, Body Organizer of Lawful Product, and also other institute. Still lawful related/relevant policy and illegality a[n product also [go/come] home [at] policy and carefulness of Islam people as consumer.Key Word : Lawful Product, Moslem Consumer, Law Guarantee AbstrakMayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dengan fakta ini dapat dinyatakan bahwa konsumen terbesar Indonesia adalah umat Islam. Terkait dengan fakta tersebut, maka sudah seharusnya barang-barang yang dikonsumsi (makanan, kosmetik, obat-obatan maupun barang sedian dan gunaan lainnya), wajib memenuhi standar-standar yang ditetapkan Agama Islam, meliputi halalan thayyiban, mubaaraqan. Untuk itu Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang dianggap paling bertanggungjawab telah mengeluarkan dan menetapkan berbagai produk hukum terkait hal tersebut, disamping itu pula didirikan berbagai lembaga-lembaga semisal MUI dengan LP POM-nya, Badan POM, YLKI, Badan Penyelenggara Produk Halal, maupun lembaga lainnya. Meski demikian kebijakan terkait kehalalan dan keharaman suatu produk juga berpulang pada kebijakan dan kehati-hatian umat Islam sebagai konsumen.Kata Kunci : produk halal, konsumen muslim, jaminan hukum","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124171137","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5815
M. Marwah
Abstract Under the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector, whereas in the case of Business Service Actors using standard agreements, such standard agreements shall be prepared in accordance with the laws and regulations . However, based on the results of the research, in the current banking practice, the agreement format has been prepared unilaterally by the bank in the form of standard conditions set forth in the printed form, and then presented to applicant debtor for approval. This study aimed to find out about the role of the Financial Services Authority as a facilitator in providing accurate information and provide facilities for the settlement of consumer complaints. This research was an empirical research conducted in Makassar city. The results indicated that the Financial Services Authority as a facilitator, not optimal in protecting the mortgage debtor.Key Word : Role of the Financial Services Authority, Debtor Protection Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik perbankan saat ini, format perjanjian telah disiapkan secara sepihak oleh pihak bank berupa syarat-syarat baku yang dituangkan dalam formulir yang sudah dicetak, dan kemudian disodorkan kepada calon nasabah debitor untuk disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator dalam menyediakan informasi yang akurat serta memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilaksanakan di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator, belum optimal dalam melindungi debitor Kredit Pemilikan Rumah.Kata Kunci : Peran Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Debitor
根据金融服务管理局条例第1/POJK第22条第(1)款的规定。2013年7月7日关于金融服务部门的消费者保护，而在使用标准协议的商业服务行为者的情况下，该标准协议应根据法律法规制定。然而，根据研究结果，在目前的银行实践中，协议格式一直是由银行单方面以印刷形式规定标准条件的形式编写，然后提交给申请债务人批准。本研究旨在了解金融服务管理局在提供准确资讯及处理消费者投诉方面所担当的角色。本研究是在望加锡市进行的实证研究。结果表明，金融服务管理局作为推动者，在保护抵押债务人方面并不理想。关键词:金融服务管理局的角色，债务人保护abstract: Berdasarkan ketentuan Pasal (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (1 /POJK)07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sector Jasa Keuangan, bahwa dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut wajib dissusun sesuai dengan perundang-undangan。Namun, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik perbankan saat ini，格式perjanjian telah disiapkan secara sepihak oleh pihak bank berupa syarat-syarat baku yang dittuang kan dalam公式yang sudah dicetak, dan kemudian disodorkan kepada calon nasabah debitor untuk disetujui。Penelitian ini bertujuan为她mengetahui mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator dalam menyediakan informasi杨akurat舒达memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen。Penelitian ini merupakan Penelitian empiris yang dilaksanakan di kota Makassar。Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator, belum optimal dalam melindungi债务人credit Pemilikan Rumah。Kata Kunci: Peran Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan债务人
{"title":"PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN","authors":"M. Marwah","doi":"10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5815","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5815","url":null,"abstract":"Abstract Under the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector, whereas in the case of Business Service Actors using standard agreements, such standard agreements shall be prepared in accordance with the laws and regulations . However, based on the results of the research, in the current banking practice, the agreement format has been prepared unilaterally by the bank in the form of standard conditions set forth in the printed form, and then presented to applicant debtor for approval. This study aimed to find out about the role of the Financial Services Authority as a facilitator in providing accurate information and provide facilities for the settlement of consumer complaints. This research was an empirical research conducted in Makassar city. The results indicated that the Financial Services Authority as a facilitator, not optimal in protecting the mortgage debtor.Key Word : Role of the Financial Services Authority, Debtor Protection Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik perbankan saat ini, format perjanjian telah disiapkan secara sepihak oleh pihak bank berupa syarat-syarat baku yang dituangkan dalam formulir yang sudah dicetak, dan kemudian disodorkan kepada calon nasabah debitor untuk disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator dalam menyediakan informasi yang akurat serta memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilaksanakan di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator, belum optimal dalam melindungi debitor Kredit Pemilikan Rumah.Kata Kunci : Peran Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Debitor ","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116274485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812
A. Arief
AbstractExecution of ground of kontradiktur this delimitasi have been commended in Regulation Of Government of No.24 Year 1997 about land registry and order concerning complete systematic land registry have been commended in Regulation of Minister of Agraria and Arrange Room / lead BPN RI No. 35 Year 2016 about acceleration of execution of complete systematic land registry. In execution of ground of kontradiktur delimitasi in course of complete systematic land registry can be burdened in the event of If Ground of Kontradiktur Delimitasi [do] not be executed as according to legislation order, will generate uncertainty of personal right to the ownership of a[n land;ground area resulting dispute and can generate land conflict later on day. Keywords : Ground of Kontradiktur Delimitasi, Complete Systematic Land Registry AbstrakPelaksanaan asas kontradiktur delimitasi ini telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan aturan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat terkendala apabila terjadi Jika Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari.Kata kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
摘要土地登记制度的实施已在1997年第24号关于土地登记的政府条例和关于完整系统土地登记的命令中得到赞扬，并在农业部长和安排室/领导BPN RI 2016年第35号关于加速执行完整系统土地登记的条例中得到赞扬。在完整的系统土地登记过程中，在执行土地划界权的过程中，如果土地划界权没有按照立法命令执行，将会产生土地所有权的个人权利的不确定性;土地面积的争议，并可能在日后产生土地冲突。全文系统土地登记摘要:peraksanaan as kontradikturr Delimitasi ini telah diamanatkan dalam Peraturan peremerintah No.24 (1997) Peraturan magraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 35 (2016) tentangpercepatan pelaksanaan pendatkturan sistematis lengkap Peraturan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap。Dalam pelaksanaan as kontradkturr delimitasi Dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat terkendala apabila terjadi Jika as kontradkturr delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang undangan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari。以及kontradktur Delimitasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
{"title":"PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP","authors":"A. Arief","doi":"10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812","url":null,"abstract":"AbstractExecution of ground of kontradiktur this delimitasi have been commended in Regulation Of Government of No.24 Year 1997 about land registry and order concerning complete systematic land registry have been commended in Regulation of Minister of Agraria and Arrange Room / lead BPN RI No. 35 Year 2016 about acceleration of execution of complete systematic land registry. In execution of ground of kontradiktur delimitasi in course of complete systematic land registry can be burdened in the event of If Ground of Kontradiktur Delimitasi [do] not be executed as according to legislation order, will generate uncertainty of personal right to the ownership of a[n land;ground area resulting dispute and can generate land conflict later on day. Keywords : Ground of Kontradiktur Delimitasi, Complete Systematic Land Registry AbstrakPelaksanaan asas kontradiktur delimitasi ini telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan aturan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat terkendala apabila terjadi Jika Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari.Kata kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128142436","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5434
J. Jumadi
AbstractEspecial source of the august value complete in lontarak. Thinker of is so-called in it lay open life image and ideas owning philosophy value which with quality. If that idea arrive and known by next generation of course will penetrate life of society, even come up with this recent epoch. Value having the character of that moral for example have been laid open by To Riolo (former sage), that four kinds of deed him both for having precedence over. First, thinking of all good utterance and wise deed of everybody. second, Searching way out of idea concept swiftly and precisely, that intention which is wrong to be barricaded to be realized by goodness in words and also in behaviour. Third, bearing with when befalled by accident, but gaze to find its solution. Fourth, soft in saying word so that faced always in a condition peace. Keyword : Lontarak, Bugis AbstrakSumber utama nilai luhur tersebut lengkap dalam lontarak. Pemikir yang disebut di dalamnya mengungkapkan ide-ide dan citra kehidupan yang memiliki nilai filsafat yang berkualitas. Apabila ide itu tiba dan diketahui oleh generasi berikutnya tentu akan menembus kehidupan masyarakat, bahkan sampai pada zaman mutakhir ini. Nilai yang bersifat moral itu antara lain telah diungkapkan oleh To Riolo (orang bijaksana dahulu), bahwa empat macamnya perbuatan baik yang harus didahulukan. Pertama, memikirkan semua ucapan baik dan perbuatan bijak dari semua orang. Kedua, Mencari jalan keluar dari konsep pemikiran dengan cepat dan tepat, bahwa niat yang salah dibendung untuk diwujudkan baik dalam kata-kata maupun dalam tingkah laku. Ketiga, bersabar bila ditimpa musibah, namun merenung untuk menemukan solusinya. Keempat, berlemah-lembut dalam bertutur kata agar yang dihadapi selalu dalam kondisi damai.Kata kunci : Lontarak, Bugis
摘要八月值的特殊来源完整于lontarak。所谓思想者在其中蕴含着具有品质的哲学价值的生命形象和思想。如果那个想法到达并被下一代所知，当然会渗透到社会生活中，甚至出现在这个新时代。例如，具有道德品格的价值已被托里奥洛(前圣人)所揭示，那四种行为他都优先于。首先，想想每个人的善言善行。第二，迅速而准确地从思想观念中寻找出路，错误的意图被语言和行为上的善良所阻碍。第三，遇事忍耐，但要凝视，寻找解决之道。第四，说话柔和，使面始终处于一种平和的状态。关键词:龙眼;武吉士;摘要;Pemikir yang disebut di dalamnya mengungkapkan ide-ide dan citra kehidupan yang memoriliki nilai filsafat yang berkualitas。有能力的人会有能力的人会有能力的人，有能力的人会有能力的人，有能力的人会有能力的人。Nilai yang bersifat moral itu antara lain telah diungkapkan oleh To Riolo (orang bijaksana dahulu)， bahwa empat macamnya perbuatan baik yang harus didahulukan。Pertama, memikirkan semua ucapan baik dan perbuatan bijak dari semua orang。在这句话里，我是说:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Ketiga, bersabar bila ditimpa musibah, namun merenung untuk menemukan solusinya。Keempat, berlemah-lembut dalam bertututur kata agar yang dihadapi selalu dalam kondisi damai。Kata kunci:龙湖，Bugis
{"title":"LONTARAK LATOA SALAH SATU SUMBER INFORMASI TENTANG HUKUM BAGI MASYARAKAT BUGIS","authors":"J. Jumadi","doi":"10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5434","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5434","url":null,"abstract":"AbstractEspecial source of the august value complete in lontarak. Thinker of is so-called in it lay open life image and ideas owning philosophy value which with quality. If that idea arrive and known by next generation of course will penetrate life of society, even come up with this recent epoch. Value having the character of that moral for example have been laid open by To Riolo (former sage), that four kinds of deed him both for having precedence over. First, thinking of all good utterance and wise deed of everybody. second, Searching way out of idea concept swiftly and precisely, that intention which is wrong to be barricaded to be realized by goodness in words and also in behaviour. Third, bearing with when befalled by accident, but gaze to find its solution. Fourth, soft in saying word so that faced always in a condition peace. Keyword : Lontarak, Bugis AbstrakSumber utama nilai luhur tersebut lengkap dalam lontarak. Pemikir yang disebut di dalamnya mengungkapkan ide-ide dan citra kehidupan yang memiliki nilai filsafat yang berkualitas. Apabila ide itu tiba dan diketahui oleh generasi berikutnya tentu akan menembus kehidupan masyarakat, bahkan sampai pada zaman mutakhir ini. Nilai yang bersifat moral itu antara lain telah diungkapkan oleh To Riolo (orang bijaksana dahulu), bahwa empat macamnya perbuatan baik yang harus didahulukan. Pertama, memikirkan semua ucapan baik dan perbuatan bijak dari semua orang. Kedua, Mencari jalan keluar dari konsep pemikiran dengan cepat dan tepat, bahwa niat yang salah dibendung untuk diwujudkan baik dalam kata-kata maupun dalam tingkah laku. Ketiga, bersabar bila ditimpa musibah, namun merenung untuk menemukan solusinya. Keempat, berlemah-lembut dalam bertutur kata agar yang dihadapi selalu dalam kondisi damai.Kata kunci : Lontarak, Bugis ","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128340456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5401
M. Risal
AbstractVerification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption AbstrakBeban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi
{"title":"PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"M. Risal","doi":"10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5401","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5401","url":null,"abstract":"AbstractVerification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption AbstrakBeban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"210 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133446347","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814
Istiqamah Istiqamah
AbstractLegalization Asset pass PTSL represent a governmental program, where BPN represent executor medium of mass program to publish certificate as strong voucher is ownership of land right which is its expense is charged upon by APBN. To reply the problem of accurate by of writer conclude (1) Procedure execution of PTSL in Sub-Province of Gowa have been executed surely is, simple, cheap expense, quickly is, fluent, peaceful, fair, flatten, and open and also akuntabel according to its target walk effectively, though not yet efficient because BPN have limited facilities and basic facilities, so that still happened mistake in measurement and mapping of picture. (2) Legal consequences of publication of land certificate at program of PTSL is as a means of evidence of is ownership of valid Key Word : Legalization Asset, PTSL AbstrakLegalisasi Aset melalui PTSL merupakan suatu program pemerintah, dimana BPN merupakan sarana pelaksana dari program massal yang akan menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti terkuat kepemilikan hak atas tanah yang biayanya dibebankan kepada APBN. Untuk menjawab masalah yang diteliti penulis menarik kesimpulan (1) Prosedur pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gowa telah dilaksanakan secara pasti, sederhana, biaya murah, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sesuai tujuannya berjalan secara efektif, meskipun belum efisien karena BPN memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga masih terjadi kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan gambar. (2) Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah.Kata Kunci : Legalisasi Aset, PTSL
【摘要】法制化资产通行证(PTSL)代表政府计划，BPN代表大众计划的执行媒介，以发布证书作为强有力的凭证是土地所有权，其费用由APBN收取。为了回答准确的问题，笔者得出结论(1)果瓦副省PTSL的程序执行确实是简单，费用便宜，快速，流畅，和平，公平，平坦，开放，并且有效地根据其目标行走，但由于BPN设施和基础设施有限，效率尚不高，因此仍然发生了测量和绘图错误。【关键词】法定资产，数字资产摘要法定资产，数字资产，数字资产，数字资产，数字资产，数字资产，数字资产，数字资产，数字资产，数字资产，数字资产【翻译】:(1)检察官:企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅，企鹅。(2) Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sa。Kata Kunci: Legalisasi set, PTSL
{"title":"TINJAUAN HUKUM LEGALISASI ASET MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH","authors":"Istiqamah Istiqamah","doi":"10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814","url":null,"abstract":"AbstractLegalization Asset pass PTSL represent a governmental program, where BPN represent executor medium of mass program to publish certificate as strong voucher is ownership of land right which is its expense is charged upon by APBN. To reply the problem of accurate by of writer conclude (1) Procedure execution of PTSL in Sub-Province of Gowa have been executed surely is, simple, cheap expense, quickly is, fluent, peaceful, fair, flatten, and open and also akuntabel according to its target walk effectively, though not yet efficient because BPN have limited facilities and basic facilities, so that still happened mistake in measurement and mapping of picture. (2) Legal consequences of publication of land certificate at program of PTSL is as a means of evidence of is ownership of valid Key Word : Legalization Asset, PTSL AbstrakLegalisasi Aset melalui PTSL merupakan suatu program pemerintah, dimana BPN merupakan sarana pelaksana dari program massal yang akan menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti terkuat kepemilikan hak atas tanah yang biayanya dibebankan kepada APBN. Untuk menjawab masalah yang diteliti penulis menarik kesimpulan (1) Prosedur pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gowa telah dilaksanakan secara pasti, sederhana, biaya murah, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sesuai tujuannya berjalan secara efektif, meskipun belum efisien karena BPN memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga masih terjadi kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan gambar. (2) Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah.Kata Kunci : Legalisasi Aset, PTSL","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129324700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5439
S. Nurjannah
AbstractResponsibility rights is charged against by guarantee rights is land right as referred to in Law of No.5 Year 1960 about Regulation Of Base Specifics of Agraria. Existence of guarantee institute (responsibility rights) very supporting in era development of economics. Especially from entrepreneur requiring credit for the development of effort him. Growth of commerce and economics followed by growth of requirement of credit and giving of credit facility will need guarantee for the shake of security [gift/ giving] of credit Keyword : Rights Responsibility, Institute Guarantee Land right AbstrakHak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya. Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah
{"title":"EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN HAK ATAS TANAH (TINJAUAN FILOSOFIS)","authors":"S. Nurjannah","doi":"10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5439","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V5I2.5439","url":null,"abstract":"AbstractResponsibility rights is charged against by guarantee rights is land right as referred to in Law of No.5 Year 1960 about Regulation Of Base Specifics of Agraria. Existence of guarantee institute (responsibility rights) very supporting in era development of economics. Especially from entrepreneur requiring credit for the development of effort him. Growth of commerce and economics followed by growth of requirement of credit and giving of credit facility will need guarantee for the shake of security [gift/ giving] of credit Keyword : Rights Responsibility, Institute Guarantee Land right AbstrakHak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya. Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130455774","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-06-08DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433
Ismail Aris
AbstractThe position of corruption eradication commision perspectives of new theory of Separation of powers, in fact in the constitutional system shows the Corruption Eradication Commission as an independent organ and can no longer be seated as an executive body, and is no longer relevant to classify a state institution on 3 (three) branches of power an sich, trias politica. In the above verses can re-run the power and authority of the previous institution on the executive family and diverted into quasi-judicial and quasi-legislative powers. Thus, it is no longer true that the argument that placed the Anti-Corruption Commission as an executive based on executive logic by looking at its judicial duties and functions. Keyword: Corruption Eradication Commision, constitutional system, the new separation of power AbstrakKedudukan KPK Perspektif Teori The New Separation of Powers, pada faktanya dalam sistem ketatanegaraan, menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai independen organ dan tidak lagi dapat didudukkan sebagai lembaga eksekutif, serta tidak relevan lagi menggolongkan suatu lembaga negara pada 3 (tiga) cabang kekuasaan an sich, sebagaimana teori trias politica. Pada fakatnya diatas bahwa kelahiran komisi independen dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan lembaga sebelumnya pada rumpun eksekutif dan dialihkan menjadi lembaga independen. Bahkan tugas dan kewenangan komisi independen dapat saja bersifat quasi yudikatif dan quasi legislative. Jadi, tidak tepat lagi argumentasi yang mendudukkan Komisi Anti Korupsi sebagai eksekutif berdasarkan logika eksekutif dengan melihat sisi tugas dan fungsi yudisialnya.Kata Kunci: KPK, Sistem Ketatanegaraan, dan the new separation of power
摘要新三权分立理论视角下的反腐委员会的地位，实际上在宪政体系中表明反腐委员会作为一个独立的机关而不能再作为一个执行机构而存在，也不再适用于将一个国家机构划分为三权分立即三合政治。在上述段落中，行政家族可以重新运行先前机构的权力和权威，并将其转化为准司法权和准立法权。因此，从反腐败委员会的司法职责和功能来看，将其定位为行政机关的主张已不再符合行政逻辑。关键词:清廉委员会，宪法制度，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立，新三权分立。Pada fakatnya diatas bawa kelahiran komisi独立，dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan lembaga sebelumnya Pada rumpun eksekutif dan dialihkan menjadi lembaga independence。bakkan tugas dan kewenangan komisi是独立的，即准公民和准立法机构。Jadi, titak tepat lagi argumentasi yang mendudukkan Komisi反Korupsi sebagai eksekutif berdasarkan logika eksekutif dengan meliata tugas dan fungsi yudisalnya。Kata Kunci: KPK, system Ketatanegaraan，和新的权力分立
{"title":"KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER (KRITIK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017)","authors":"Ismail Aris","doi":"10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5433","url":null,"abstract":"AbstractThe position of corruption eradication commision perspectives of new theory of Separation of powers, in fact in the constitutional system shows the Corruption Eradication Commission as an independent organ and can no longer be seated as an executive body, and is no longer relevant to classify a state institution on 3 (three) branches of power an sich, trias politica. In the above verses can re-run the power and authority of the previous institution on the executive family and diverted into quasi-judicial and quasi-legislative powers. Thus, it is no longer true that the argument that placed the Anti-Corruption Commission as an executive based on executive logic by looking at its judicial duties and functions. Keyword: Corruption Eradication Commision, constitutional system, the new separation of power AbstrakKedudukan KPK Perspektif Teori The New Separation of Powers, pada faktanya dalam sistem ketatanegaraan, menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai independen organ dan tidak lagi dapat didudukkan sebagai lembaga eksekutif, serta tidak relevan lagi menggolongkan suatu lembaga negara pada 3 (tiga) cabang kekuasaan an sich, sebagaimana teori trias politica. Pada fakatnya diatas bahwa kelahiran komisi independen dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan lembaga sebelumnya pada rumpun eksekutif dan dialihkan menjadi lembaga independen. Bahkan tugas dan kewenangan komisi independen dapat saja bersifat quasi yudikatif dan quasi legislative. Jadi, tidak tepat lagi argumentasi yang mendudukkan Komisi Anti Korupsi sebagai eksekutif berdasarkan logika eksekutif dengan melihat sisi tugas dan fungsi yudisialnya.Kata Kunci: KPK, Sistem Ketatanegaraan, dan the new separation of power ","PeriodicalId":153678,"journal":{"name":"Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131200906","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：