Di Indonesia sendiri sampai saat ini khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi keberadaannya menjadi momok bagi warga masyarakat sekitar, terlebih kepada makhluk yang sering dianggap lemah yaitu para anak dan perempuan yang sering menjadi korban dalam tindak kekerasan seksual yang mana menurut pelaku jika korbannya adalah anak dan perempuan akan menjadi mudah untuk dijadikan target untuk bisa memuaskan dan menyalurkan nafsunya. Fokus penelitian yakni dengan adanya Restorative Justice dalam tindak kekerasan seksual, berdasarkan fakta yang telah terjadi akibat perbuatan tindak kekerasan seksual. ini terdapat beberapa pelaku yang masih bisa menikmati hidupnya dengan tanpa adanya rasa bersalah atau menyesal, namun bagi korban yang saat dan setelah kejadian tersebut mengalami trauma berkelanjutan dan histeris yang harus menanggung beban sendiri, belum lagi jika terbukti hamil dengan melihat bagaimana tanggapan lingkungan sekitar tidak ada yang mengerti keadaan korban bahkan hingga mengucilkan korban dan di selingi perkataan-perkataan yang membuat mental korban semakin terpuruk, tentunya hal seperti ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk tidak hanya menangani tetapi juga untuk bisa menjamin hak-hak para korban dan melindungi korban akibat tindak kekerasan seksual.Kata Kunci: Kekerasan seksual, restorative justice, korban
{"title":"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL","authors":"Ariana Milanda, Budi Arsih","doi":"10.47647/jsh.v6i2.1681","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1681","url":null,"abstract":"Di Indonesia sendiri sampai saat ini khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi keberadaannya menjadi momok bagi warga masyarakat sekitar, terlebih kepada makhluk yang sering dianggap lemah yaitu para anak dan perempuan yang sering menjadi korban dalam tindak kekerasan seksual yang mana menurut pelaku jika korbannya adalah anak dan perempuan akan menjadi mudah untuk dijadikan target untuk bisa memuaskan dan menyalurkan nafsunya. Fokus penelitian yakni dengan adanya Restorative Justice dalam tindak kekerasan seksual, berdasarkan fakta yang telah terjadi akibat perbuatan tindak kekerasan seksual. ini terdapat beberapa pelaku yang masih bisa menikmati hidupnya dengan tanpa adanya rasa bersalah atau menyesal, namun bagi korban yang saat dan setelah kejadian tersebut mengalami trauma berkelanjutan dan histeris yang harus menanggung beban sendiri, belum lagi jika terbukti hamil dengan melihat bagaimana tanggapan lingkungan sekitar tidak ada yang mengerti keadaan korban bahkan hingga mengucilkan korban dan di selingi perkataan-perkataan yang membuat mental korban semakin terpuruk, tentunya hal seperti ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk tidak hanya menangani tetapi juga untuk bisa menjamin hak-hak para korban dan melindungi korban akibat tindak kekerasan seksual.Kata Kunci: Kekerasan seksual, restorative justice, korban","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"1133 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139169964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Regulasi emosi merupakan kemampuan individu dalam mengatur dan menyesuaikan emosi yang dirasakan, meliputi pengaturan perasaan, reaksi fisiologis, cara berpikir, dan respon emosi, serta kemampuan untuk cepat menenangkan diri setelah kehilangan kendali atas emosi yang dirasakan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemampuan regulasi emosi pada remaja yang menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian menunjukan emosi negatif yang dihasilkan oleh dampak pelecehan seksual yang dialami. Namun, subjek mampu mengatur emosinya dengan baik ketika menghadapi situasi yang memicu emosi negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa remaja korban pelecehan seksual memiliki kemampuan yang baik dalam regulasi emosi.Kata kunci: regulasi emosi, remaja,pelecehan seksual
{"title":"KEMAMPUAN MEREGULASI EMOSI PADA REMAJA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KELURAHAN WANEA, KOTA MANADO","authors":"Silvana Gita Tambanua, D. Solang, S. Kaunang","doi":"10.47647/jsh.v6i2.1821","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1821","url":null,"abstract":"Regulasi emosi merupakan kemampuan individu dalam mengatur dan menyesuaikan emosi yang dirasakan, meliputi pengaturan perasaan, reaksi fisiologis, cara berpikir, dan respon emosi, serta kemampuan untuk cepat menenangkan diri setelah kehilangan kendali atas emosi yang dirasakan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemampuan regulasi emosi pada remaja yang menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian menunjukan emosi negatif yang dihasilkan oleh dampak pelecehan seksual yang dialami. Namun, subjek mampu mengatur emosinya dengan baik ketika menghadapi situasi yang memicu emosi negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa remaja korban pelecehan seksual memiliki kemampuan yang baik dalam regulasi emosi.Kata kunci: regulasi emosi, remaja,pelecehan seksual","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"98 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139168028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Siti Marwiyah, Renny Candradewi Puspitarini, Muhammad Hindun Solihin
Leaders have a mandate to carry out their obligations in accordance with their position and position, and follow applicable regulations. Leadership is also related to the background of understanding of religion, so that in making policies accompanied by religious values. Thus, religious leadership is realized. A phenomenon related to the religious leadership model and policy is the phenomenon related to the license of entertainment venues. As in the city of Probolinggo, which also issued a policy on entertainment place licenses. issued Perda Number 9 of 2015 concerning the Arrangement, Supervision and Control of Entertainment Place Businesses. This is interesting to study, especially with the five-dimensional theory, including ideology; intellectual; public practice; private practice; religious experience. The results showed that the leadership of the Mayor of Probolinggo for the 2019-2024 period implemented a policy of closing karaoke places in Probolinggo City. The policy illustrates a religious leadership model. The point is that the mechanism for closing karaoke places applies the principles of democracy and is related to the understanding of religion by the Mayor of Probolinggo. And there is a violation of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Arrangement, Supervision, and Control of Entertainment Places. This policy does not only benefit one religion, but for religious harmony. It is not only the Muslim community that thinks badly of karoke places, but other religions as well. There are even karoke venues located in public places that are still close to schools and places of worship. In addition, it was found that there is the provision of song accompaniment when karaoke, the dress of guests and employees is not polite, and there is the sale and purchase of alcoholic beverages.Keywords : religious leadership, policies, entertainment permits
领导者的任务是根据其职位和立场履行义务，并遵守适用的规定。领导力还与对宗教的理解背景有关，因此在制定政策时要伴随宗教价值观。从而实现宗教领导。与宗教领导模式和政策相关的一个现象是与娱乐场所许可证相关的现象。如普罗波林戈市也颁布了关于娱乐场所许可证的政策。该市颁布了关于娱乐场所经营的安排、监督和控制的 2015 年第 9 号 Perda。这一点很值得研究，尤其是用五维理论，包括意识形态；知识分子；公共实践；私人实践；宗教体验。结果显示，2019-2024年期间，普罗波林哥市长领导层在普罗波林哥市实施了关闭卡拉OK场所的政策。该政策说明了一种宗教领导模式。问题的关键在于，关闭卡拉 OK 场所的机制适用了民主原则，与普罗波林戈市长对宗教的理解有关。并且违反了 2015 年关于娱乐场所安排、监督和控制的第 9 号地区法规。这项政策不仅有利于一个宗教，而且有利于宗教和谐。不仅仅是穆斯林社区对卡拉 OK 场所有不好的看法，其他宗教也是如此。甚至有的卡拉 OK 场所设在公共场所，但仍然靠近学校和礼拜场所。此外，还发现卡拉 OK 时有歌曲伴奏、客人和员工的着装不礼貌、买卖含酒精饮料等问题。
{"title":"KEPEMIMPINAN RELIGIUS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN (KARAOKE) (STUDI KASUS KEBIJAKAN WALIKOTA MENUTUP TEMPAT HIBURAN (KARAOKE) DI KOTA PROBOLINGGO)","authors":"Siti Marwiyah, Renny Candradewi Puspitarini, Muhammad Hindun Solihin","doi":"10.47647/jsh.v6i2.1669","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1669","url":null,"abstract":"Leaders have a mandate to carry out their obligations in accordance with their position and position, and follow applicable regulations. Leadership is also related to the background of understanding of religion, so that in making policies accompanied by religious values. Thus, religious leadership is realized. A phenomenon related to the religious leadership model and policy is the phenomenon related to the license of entertainment venues. As in the city of Probolinggo, which also issued a policy on entertainment place licenses. issued Perda Number 9 of 2015 concerning the Arrangement, Supervision and Control of Entertainment Place Businesses. This is interesting to study, especially with the five-dimensional theory, including ideology; intellectual; public practice; private practice; religious experience. The results showed that the leadership of the Mayor of Probolinggo for the 2019-2024 period implemented a policy of closing karaoke places in Probolinggo City. The policy illustrates a religious leadership model. The point is that the mechanism for closing karaoke places applies the principles of democracy and is related to the understanding of religion by the Mayor of Probolinggo. And there is a violation of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Arrangement, Supervision, and Control of Entertainment Places. This policy does not only benefit one religion, but for religious harmony. It is not only the Muslim community that thinks badly of karoke places, but other religions as well. There are even karoke venues located in public places that are still close to schools and places of worship. In addition, it was found that there is the provision of song accompaniment when karaoke, the dress of guests and employees is not polite, and there is the sale and purchase of alcoholic beverages.Keywords : religious leadership, policies, entertainment permits","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"67 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139169707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Di dalam ikatan kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha selalu adanya perselisihan dalam hubungan kerja. Untuk menghindari terbentuknya perselisihan tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara pihak Pekerja/Buruh dengan Pemberi kerja yang disebut sebagai Perjanjian Kerja Bersama. Dibuatnya hal tersebut tersebut agar diharapkan terciptanya hubungan dalam pekerjaan yang baik antar pekerja/buruh dengan pemberi kerja tetapi pada kenyataan nya masih ada ketidakbersediaan suatu pihak untuk melaksanakannya. Perselisihan mengenai Perjanjian Kerja Bersama ini terjadi diantara Pihak pengusaha PT Central Mandiri Cemerlang dengan Pekerja / Buruh yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Serikat Pekerja PT Central Mandiri Cemerlang. Oleh Karena itu dilakukan nya penelitian ini adalah supaya mengetahui proses pembuatan kerja bersama jika tidak mencapai kesepakatan dan Bagaimana peran Mediator Dinas Ketenagakerjaan serta Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediator Dinas Ketenagakerjaan memberikan anjuran kepada kedua belah pihak namun ternyata anjuran tersebut tidak membuah hasil perdamaian oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa Dalam hal anjuran ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkann analisis putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial bahwa Pihak PT Central Mandiri Cemerlang harus mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut.Kata kunci: Perjanjian Kerja Bersama, Pekerja /Buruh, Serikat Pekerja
在工人/劳动者与雇主的工作关系中，总会出现工作纠纷。为了避免出现这种纠纷，工人/劳动者和雇主之间会达成一项协议，即集体谈判协议。制定该协议的目的是在工人/劳动者和雇主之间建立良好的工作关系，但在现实中，仍有一方不愿意执行该协议。关于集体劳动协议的争议发生在 PT Central Mandiri Cemerlang 公司的雇主和工人/劳工之间，在此情况下，工人/劳工由 PT Central Mandiri Cemerlang 公司的工会代表。因此，本研究旨在了解在未达成协议的情况下集体工作的流程，以及人力办公室调解员和劳资关系法院在解决纠纷中的作用。人力办公室调解员向双方提出了建议，但结果表明这些建议并没有产生和平的结果，因此，根据 2004 年第 2 号法律《劳资关系争议解决法》第 14 条第 1 款的规定，如果建议被一方拒绝，争议可以继续提交当地地方法院的劳资关系法院。根据劳资关系法院的裁决分析，PT Central Mandiri Cemerlang 公司必须登记集体劳资协议：集体谈判协议、工人/劳动者、工会
{"title":"Perselisihan Hubungan Kerja Antara PT Central Mandiri Cemerlang Dengan Serikat Pekerja Tentang Perjanjian Kerja Bersama","authors":"Evaline Suhunan Purba, Gunardi Lie","doi":"10.47647/jsh.v6i2.2001","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2001","url":null,"abstract":"Di dalam ikatan kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha selalu adanya perselisihan dalam hubungan kerja. Untuk menghindari terbentuknya perselisihan tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara pihak Pekerja/Buruh dengan Pemberi kerja yang disebut sebagai Perjanjian Kerja Bersama. Dibuatnya hal tersebut tersebut agar diharapkan terciptanya hubungan dalam pekerjaan yang baik antar pekerja/buruh dengan pemberi kerja tetapi pada kenyataan nya masih ada ketidakbersediaan suatu pihak untuk melaksanakannya. Perselisihan mengenai Perjanjian Kerja Bersama ini terjadi diantara Pihak pengusaha PT Central Mandiri Cemerlang dengan Pekerja / Buruh yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Serikat Pekerja PT Central Mandiri Cemerlang. Oleh Karena itu dilakukan nya penelitian ini adalah supaya mengetahui proses pembuatan kerja bersama jika tidak mencapai kesepakatan dan Bagaimana peran Mediator Dinas Ketenagakerjaan serta Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediator Dinas Ketenagakerjaan memberikan anjuran kepada kedua belah pihak namun ternyata anjuran tersebut tidak membuah hasil perdamaian oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa Dalam hal anjuran ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkann analisis putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial bahwa Pihak PT Central Mandiri Cemerlang harus mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut.Kata kunci: Perjanjian Kerja Bersama, Pekerja /Buruh, Serikat Pekerja","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"230 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139169143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Permasalahan pengangguran di Indonesia menjadi isu yang sangat penting. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran salah satunnya dengan program pemagangan. Pemagangan sendiri merupakan kegiatan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh penyelenggara magang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di perguruan tinggi ataupun freshgraduate mengimplementasikan teori-teori yang didapati ke dalam dunia kerja dalam jangka waktu tertentu. Program magang sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peaturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagang di Dalam Negeri. Prorgam magang ini sangat bermanfaat untuk para mahasiswa perguruan tinggi dan juga freshgraduate yang dinilai dapat membangun jaringan hubungan prpfesional di lingkungan kerja. Namun, dalam fakta di lapangan banyak oknum-oknum perusahaan berlomba-lomba menyelenggarakan program magang untuk memangkas biaya penggajian karyawan. Para pemagang ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan karyawan pada umumnya tanpa menerima upah atau uang kompensasi atas peekrjaan yang dilakukan. Lalu para pemagang juga diikutsertakan lembur. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, pemerintah mengeluarkan regulasi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PERMENAKER kegiatan magang harus didasarkan oleh perjanjian magang yang isinya meliputi hak dan kewajiban pemagang, hak dan kewajiban penyelenggara, priode magang, dan jumlah uang saku yang diterima pemagang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan mengkaji dari aspek-aspek kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang diterapkan dan juga berdasarkan asas-asas hukum yang berkaitan.Kata kunci: Pemagang, Magang, Perusahaan, Hak, Kewajiban.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA MAGANG (PEMAGANG) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA","authors":"Gunardi Lie, Rizqy Dini Fernandha","doi":"10.47647/jsh.v6i2.2049","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2049","url":null,"abstract":"Permasalahan pengangguran di Indonesia menjadi isu yang sangat penting. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran salah satunnya dengan program pemagangan. Pemagangan sendiri merupakan kegiatan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh penyelenggara magang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di perguruan tinggi ataupun freshgraduate mengimplementasikan teori-teori yang didapati ke dalam dunia kerja dalam jangka waktu tertentu. Program magang sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peaturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagang di Dalam Negeri. Prorgam magang ini sangat bermanfaat untuk para mahasiswa perguruan tinggi dan juga freshgraduate yang dinilai dapat membangun jaringan hubungan prpfesional di lingkungan kerja. Namun, dalam fakta di lapangan banyak oknum-oknum perusahaan berlomba-lomba menyelenggarakan program magang untuk memangkas biaya penggajian karyawan. Para pemagang ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan karyawan pada umumnya tanpa menerima upah atau uang kompensasi atas peekrjaan yang dilakukan. Lalu para pemagang juga diikutsertakan lembur. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, pemerintah mengeluarkan regulasi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PERMENAKER kegiatan magang harus didasarkan oleh perjanjian magang yang isinya meliputi hak dan kewajiban pemagang, hak dan kewajiban penyelenggara, priode magang, dan jumlah uang saku yang diterima pemagang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan mengkaji dari aspek-aspek kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang diterapkan dan juga berdasarkan asas-asas hukum yang berkaitan.Kata kunci: Pemagang, Magang, Perusahaan, Hak, Kewajiban.","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"33 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139170546","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ni Putu Fitri Widyasari, Ni Made Ayu Widiastuti, Yana Qomariana
This study investigates the women’s language features used by the female characters in Anne with An E series. The data source was taken from a series entitled Anne with An E. The data were obtained from the dialogue of the female characters. The qualitative research method was used to analyze the data in this research. Women’s language features proposed by Lakoff (1975) were applied in the analysis. The results show all the women’s language features are used by the female characters in Anne with An E series. They were lexical hedges, tag questions, rising intonation on declarative, empty adjectives, precise colour terms, intensifiers, hypercorrect grammar, super polite forms, avoidance of strong swear words, and emphatic stress. The results of this research have proven Lakoff's (1975) theory.Keywords: Women’s language features, female characters
本研究调查了《Anne with An E》系列中女性角色所使用的女性语言特点。数据来源于《Anne with An E》系列。本研究采用定性研究法对数据进行分析。分析中采用了 Lakoff（1975 年）提出的女性语言特点。结果显示，《Anne with An E》系列中的女性角色使用了所有的女性语言特点。这些语言特点包括词汇对冲、标记疑问句、陈述句语调升高、空洞的形容词、精确的颜色术语、强化词、超正确语法、超级礼貌形式、避免使用强烈的脏话和强调语气。研究结果证明了 Lakoff（1975 年）的理论：女性语言特点、女性角色
{"title":"Features of Women’s Language Used by Female Characters in Anne with an E Series","authors":"Ni Putu Fitri Widyasari, Ni Made Ayu Widiastuti, Yana Qomariana","doi":"10.47647/jsh.v6i2.2058","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2058","url":null,"abstract":"This study investigates the women’s language features used by the female characters in Anne with An E series. The data source was taken from a series entitled Anne with An E. The data were obtained from the dialogue of the female characters. The qualitative research method was used to analyze the data in this research. Women’s language features proposed by Lakoff (1975) were applied in the analysis. The results show all the women’s language features are used by the female characters in Anne with An E series. They were lexical hedges, tag questions, rising intonation on declarative, empty adjectives, precise colour terms, intensifiers, hypercorrect grammar, super polite forms, avoidance of strong swear words, and emphatic stress. The results of this research have proven Lakoff's (1975) theory.Keywords: Women’s language features, female characters","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"25 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139168116","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penerapan Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi System Persamaan Linear Dua Variable (SPLDV) di Sekolah Menengah Pertama N 3 Tondano. Model Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nilai rata – rata siswa yang diajarkan menggunakan model problem based learninglebih tinggi dari nilai rata – rata siswa yang menggunakan model pembelajaran langsung. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Tondano dan diambil 2 kelas yang diasumsikan homogen, yaitu kelas VIII B sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen. Data diambil dari hasil belajar siswa yang diperoleh dari selisih soal pre – test dan post – test. Rata – rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 51,90 sedangkan rata – rata hasil belajar siswa kelas control 38,04. Hipotesis diuji dengan uji t pada taraf (∝) = 0,05 dan di peroleh thitung = 2,96 dan ttabel = 1,681 yang artinya statistik uji tersebut jatuh dalam wilayah kritiknya, karena thitung t¬tabel. Yang artinya tolak H0 dan terima H1. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model problem based learning lebih tinggi dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung.Kata kunci : Model Pembelajaran PBL, Hasil Belajar
基于问题的学习模式在 N 3 Tondano 初级中学学生双变量线性方程组（SPLDV）教材学习成果中的应用。基于问题的学习（PBL）模式是一种让学生通过科学方法的各个阶段来解决问题的学习模式，从而使学生在学习与问题相关的知识的同时掌握解决问题的技能。本研究的目的是确定使用基于问题的学习模式教学的学生的平均得分是否高于使用直接学习模式的学生的平均得分。研究对象是SMP Negeri 3 Tondano第八班的所有学生，假设两个班级的学生成绩相同，即第八B班为对照班，第八C班为实验班。数据来自学生的学习成果，这些成果来自前测和后测试题的差异。实验班学生的平均学习成绩为 51.90，而对照班学生的平均学习成绩为 38.04。在水平（∝）=0.05 下用 t 检验对假设进行检验，得到 tcount = 2.96 和 ttable = 1.681，这意味着检验统计量在批评区域内，因为 tcount ttable。这意味着拒绝 H0，接受 H1。根据上述研究结果，可以得出结论：采用基于问题的学习模式教学的学生的学习成果高于采用直接学习模式教学的学生的学习成果：PBL 学习模式 学习成果
{"title":"PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) DI SMP N 3 TONDANO","authors":"Jeli Y. Mamatu, A. Tilaar, J. Wenas","doi":"10.47647/jsh.v6i2.2053","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2053","url":null,"abstract":"Penerapan Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi System Persamaan Linear Dua Variable (SPLDV) di Sekolah Menengah Pertama N 3 Tondano. Model Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nilai rata – rata siswa yang diajarkan menggunakan model problem based learninglebih tinggi dari nilai rata – rata siswa yang menggunakan model pembelajaran langsung. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Tondano dan diambil 2 kelas yang diasumsikan homogen, yaitu kelas VIII B sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen. Data diambil dari hasil belajar siswa yang diperoleh dari selisih soal pre – test dan post – test. Rata – rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 51,90 sedangkan rata – rata hasil belajar siswa kelas control 38,04. Hipotesis diuji dengan uji t pada taraf (∝) = 0,05 dan di peroleh thitung = 2,96 dan ttabel = 1,681 yang artinya statistik uji tersebut jatuh dalam wilayah kritiknya, karena thitung t¬tabel. Yang artinya tolak H0 dan terima H1. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model problem based learning lebih tinggi dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung.Kata kunci : Model Pembelajaran PBL, Hasil Belajar","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"76 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139169258","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan parliamentary threshold, dimana pembentukan suatu threshold sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk merampingkan partai politik guna meningkatkan efektifitasnya dalam pemerintahan. Untuk mengkonsolidasikan partai politik dan meningkatkan stabilitas politik, yang pada akhirnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah, diperlukan ambang batas parlemen. dalam membentuk pemerintahan yang stabil adalah penerapan ambang batas parlemen. Di negara demokrasi ini, ambang batas parlemen adalah gagasan yang tepat untuk mengurangi jumlah partai politik. Ambang batas parlemen sekarang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak efisien karena lebih banyak partai politik yang memenuhi syarat untuk parlemen daripada lebih sedikit. Ini karena kompromi partai politik, bukan penelitian ilmiah, menentukan tingkat persentase yang digunakan. perhitungan persentase ambang batas parlemen perlu dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya terletak pada jalan tengah yang tipis antara partai besar dan partai kecil. Selain itu, penggunaan ambang batas parlemen nasional dapat dipertimbangkan kembali agar penyederhanaan partai politik dapat terjadi secara nasional hingga ke daerah karena memperkuat pemerintah daerah sama pentingnya untuk membangun pemerintahan nasional yang stabil seperti memperkuat pemerintah pusat. Namun, karena setiap kepentingan daerah berbeda dan harus dipenuhi secara bertahap, penerapan ambang batas parlemen nasional tidak dapat dibagi secara seragam besaran persentasenya.Kata kunci : Ambang Batas, Parlemen, Partai Politik
{"title":"PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMENTARY THRESHOLD","authors":"Sultoni Fikri, M. Firmansyah, Vina Sabina","doi":"10.47647/jsh.v6i2.1685","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1685","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan parliamentary threshold, dimana pembentukan suatu threshold sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk merampingkan partai politik guna meningkatkan efektifitasnya dalam pemerintahan. Untuk mengkonsolidasikan partai politik dan meningkatkan stabilitas politik, yang pada akhirnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah, diperlukan ambang batas parlemen. dalam membentuk pemerintahan yang stabil adalah penerapan ambang batas parlemen. Di negara demokrasi ini, ambang batas parlemen adalah gagasan yang tepat untuk mengurangi jumlah partai politik. Ambang batas parlemen sekarang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak efisien karena lebih banyak partai politik yang memenuhi syarat untuk parlemen daripada lebih sedikit. Ini karena kompromi partai politik, bukan penelitian ilmiah, menentukan tingkat persentase yang digunakan. perhitungan persentase ambang batas parlemen perlu dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya terletak pada jalan tengah yang tipis antara partai besar dan partai kecil. Selain itu, penggunaan ambang batas parlemen nasional dapat dipertimbangkan kembali agar penyederhanaan partai politik dapat terjadi secara nasional hingga ke daerah karena memperkuat pemerintah daerah sama pentingnya untuk membangun pemerintahan nasional yang stabil seperti memperkuat pemerintah pusat. Namun, karena setiap kepentingan daerah berbeda dan harus dipenuhi secara bertahap, penerapan ambang batas parlemen nasional tidak dapat dibagi secara seragam besaran persentasenya.Kata kunci : Ambang Batas, Parlemen, Partai Politik","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"982 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139169956","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
K. Khairunnisa, Zakaria H.M Yusuf, Mustakim Sagita
Penelitian ini menjelaskan analisis sosiokultural dan penggunaan bahasa kedua dalam masyarakat, dengan fokus pada mahasiswa bahasa Inggris. Mahasiswa bahasa Inggris menghadapi lingkungan yang dinamis di mana bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris, menjadi peran penting dalam kehidupan akademik dan sosial mereka. Studi ini mencoba untuk memahami dampak faktor-faktor sosiokultural pada penggunaan bahasa kedua mereka dalam konteks tersebut. Penelitian ini melibatkan analisis sosiokultural yang meliputi berbagai aspek, seperti konteks akademik, identitas linguistik, gaya komunikasi, perkembangan kemampuan bahasa, dan peran pendidik. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, survei, dan analisis teks tertulis dari mahasiswa bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya asal, pengaruh lingkungan akademik, serta interaksi dengan dosen dan teman sebaya memiliki peran penting dalam penggunaan bahasa kedua mahasiswa. Terdapat juga variasi dalam penggunaan bahasa kedua, seperti diglossia dan code-switching, tergantung pada konteks social. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan identitas linguistik, peran pendidik, dan faktor-faktor sosial dalam penggunaan bahasa kedua mahasiswa bahasa Inggris. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam perencanaan kurikulum dan strategi pengajaran bahasa kedua di lingkungan universitas. Sebagai hasilnya, penelitian ini membantu dalam memahami dinamika penggunaan bahasa kedua dalam masyarakat mahasiswa bahasa Inggris dan kontribusinya terhadap perkembangan mereka dalam pendidikan tinggi.Kata kunci: Analisis Sosiokultural; Lingkungan Akademik; Pengaruh Sosial; code-switching.
{"title":"ANALISIS SOSIOCULTURAL DAN PENGGUNAAN BAHASA KEDUA DALAM MASYARAKAT (STUDI KASUS MAHASISWA BAHASA INGGRIS)","authors":"K. Khairunnisa, Zakaria H.M Yusuf, Mustakim Sagita","doi":"10.47647/jsh.v6i2.1970","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1970","url":null,"abstract":"Penelitian ini menjelaskan analisis sosiokultural dan penggunaan bahasa kedua dalam masyarakat, dengan fokus pada mahasiswa bahasa Inggris. Mahasiswa bahasa Inggris menghadapi lingkungan yang dinamis di mana bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris, menjadi peran penting dalam kehidupan akademik dan sosial mereka. Studi ini mencoba untuk memahami dampak faktor-faktor sosiokultural pada penggunaan bahasa kedua mereka dalam konteks tersebut. Penelitian ini melibatkan analisis sosiokultural yang meliputi berbagai aspek, seperti konteks akademik, identitas linguistik, gaya komunikasi, perkembangan kemampuan bahasa, dan peran pendidik. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, survei, dan analisis teks tertulis dari mahasiswa bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya asal, pengaruh lingkungan akademik, serta interaksi dengan dosen dan teman sebaya memiliki peran penting dalam penggunaan bahasa kedua mahasiswa. Terdapat juga variasi dalam penggunaan bahasa kedua, seperti diglossia dan code-switching, tergantung pada konteks social. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan identitas linguistik, peran pendidik, dan faktor-faktor sosial dalam penggunaan bahasa kedua mahasiswa bahasa Inggris. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam perencanaan kurikulum dan strategi pengajaran bahasa kedua di lingkungan universitas. Sebagai hasilnya, penelitian ini membantu dalam memahami dinamika penggunaan bahasa kedua dalam masyarakat mahasiswa bahasa Inggris dan kontribusinya terhadap perkembangan mereka dalam pendidikan tinggi.Kata kunci: Analisis Sosiokultural; Lingkungan Akademik; Pengaruh Sosial; code-switching.","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"7 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139167922","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fitria Romadhona, A. A. Sekarkinasih, R. Revalina, Dwi Kurniaty
The flow of globalization makes world development more advanced. this has a positive impact but also a negative impact. One area that has seen an impact from globalization is the fashion industry. The progress of the fashion industry which is getting better and more diverse makes people compete to buy trending products. In addition, globalization has also caused people's lifestyles to change, and they tend to be more consumptive. Primary data was obtained by distributing questionnaires to measure seven variables, namely: integrity, materialism, risk seeking, price-quality inference, self-perception of smart shopper, subjective norm and value awareness of the purchase intention of counterfeit luxury fashion products. This study uses the T-test analysis, with the results showing that the factors that influence the purchase intention of counterfeit luxury fashion products are risk-seeking factors that are positively related to the purchase intention of counterfeit luxury fashion products. This is supported by the dominance of the sample, namely that around 71 people (70.3%) were female and the ages of the respondents mostly ranged from 16-25 years for a total of 95 people (94.1%) who turned out to be the dominant occupation of the respondents as 90 students (98.1%). This is related to the income data of this study, which shows that respondents with no income dominate as many as 37 people (36.6%); the difference is thin with respondents who earn Rp. 1,000,000 - Rp. 2,000,000 as many as 32 people (31.7%), because the dominant respondent is still a student or college student. So, it can be concluded that risk seeking is positively related to the intention to purchase fake luxury fashion products because students have the attitude to be ready to bear the risks that will arise after buying fake luxury fashion products.Keywords: Purchasing; Counterfeit; Luxury Product; Risk Seeking
{"title":"PERILAKU PEMBELIAN PRODUK FASHION MEWAH PALSU PADA KONSUMEN DI JAKARTA","authors":"Fitria Romadhona, A. A. Sekarkinasih, R. Revalina, Dwi Kurniaty","doi":"10.47647/jsh.v6i2.1872","DOIUrl":"https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1872","url":null,"abstract":"The flow of globalization makes world development more advanced. this has a positive impact but also a negative impact. One area that has seen an impact from globalization is the fashion industry. The progress of the fashion industry which is getting better and more diverse makes people compete to buy trending products. In addition, globalization has also caused people's lifestyles to change, and they tend to be more consumptive. Primary data was obtained by distributing questionnaires to measure seven variables, namely: integrity, materialism, risk seeking, price-quality inference, self-perception of smart shopper, subjective norm and value awareness of the purchase intention of counterfeit luxury fashion products. This study uses the T-test analysis, with the results showing that the factors that influence the purchase intention of counterfeit luxury fashion products are risk-seeking factors that are positively related to the purchase intention of counterfeit luxury fashion products. This is supported by the dominance of the sample, namely that around 71 people (70.3%) were female and the ages of the respondents mostly ranged from 16-25 years for a total of 95 people (94.1%) who turned out to be the dominant occupation of the respondents as 90 students (98.1%). This is related to the income data of this study, which shows that respondents with no income dominate as many as 37 people (36.6%); the difference is thin with respondents who earn Rp. 1,000,000 - Rp. 2,000,000 as many as 32 people (31.7%), because the dominant respondent is still a student or college student. So, it can be concluded that risk seeking is positively related to the intention to purchase fake luxury fashion products because students have the attitude to be ready to bear the risks that will arise after buying fake luxury fashion products.Keywords: Purchasing; Counterfeit; Luxury Product; Risk Seeking","PeriodicalId":154714,"journal":{"name":"Jurnal Sosial Humaniora Sigli","volume":"47 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139168147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：