Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10
Shandy Harsyahwardhana
Abstract Carrying out the mandate of the 1945 Constitution which guarantees the right to freedom of religion and belief, the Constitutional Court issued Decision Number 97/ PUU-XIV / 2016 which granted the judicial review lawsuit on Law 23 of 2005 jo. Law 24 of 2013 concerning Population Administration. The Constitutional Court ruled that Article 61 paragraph (1), (2) and Article 64 paragraph (1), (2) of the Population Admnistration Law contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This paper aims to identify and analyze the Constitutional Court's considerations in issuing the decision, and the legal consequences of that ruling. This normative legal research uses a case approach. The results found that the decision of the Constitutional Court had a significant legal effect on the followers of the flow of trust and had implications that impact not only in terms of the law but also sub-systems in pluralistic Indonesian society. Abstrak Melaksanakan amanat UUD 1945 yang menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan gugatan judicial review atas UU 23 Tahun 2005 jo. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pasal 64 ayat (1), (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tersebut, serta akibat hukum dari putusan itu. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus ( case approach ). Hasilnya ditemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum yang signifikan pada penghayat aliran kepercayaan serta memiliki implikasi yang berdampak tidak hanya dari segi hukum namun juga sub-sistem di masyarakat Indonesia yang pluralistik.
{"title":"AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG JUDICIAL REVIEW UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN","authors":"Shandy Harsyahwardhana","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10","url":null,"abstract":"Abstract Carrying out the mandate of the 1945 Constitution which guarantees the right to freedom of religion and belief, the Constitutional Court issued Decision Number 97/ PUU-XIV / 2016 which granted the judicial review lawsuit on Law 23 of 2005 jo. Law 24 of 2013 concerning Population Administration. The Constitutional Court ruled that Article 61 paragraph (1), (2) and Article 64 paragraph (1), (2) of the Population Admnistration Law contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This paper aims to identify and analyze the Constitutional Court's considerations in issuing the decision, and the legal consequences of that ruling. This normative legal research uses a case approach. The results found that the decision of the Constitutional Court had a significant legal effect on the followers of the flow of trust and had implications that impact not only in terms of the law but also sub-systems in pluralistic Indonesian society. Abstrak Melaksanakan amanat UUD 1945 yang menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan gugatan judicial review atas UU 23 Tahun 2005 jo. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pasal 64 ayat (1), (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tersebut, serta akibat hukum dari putusan itu. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus ( case approach ). Hasilnya ditemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum yang signifikan pada penghayat aliran kepercayaan serta memiliki implikasi yang berdampak tidak hanya dari segi hukum namun juga sub-sistem di masyarakat Indonesia yang pluralistik.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"13 1","pages":"369-387"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41538766","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8
Ranitya Ganindha, Nadhira Putri Indira
Abstract Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspention of Payment does not regulate authority of the curator in executing the bankruptcy boedel that is outside the jurisdiction of Indonesia. Therefore it is important to analyse the authority of curator in executing bankruptcy boedel abroad. This normative legal research uses s tatutes and comparative approach . The results shows that first, Indonesia adheres the principle of universality against bankruptcy property outside of the jurisdiction of the country so the curator has authority to execute the bankruptcy boedel abroad. However, curators have difficulty in executing bankruptcy boedel in other jurisdictios. Second, Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment does not regulate the authority of curator in executing the bankrupt boedel outside of Indonesian jurisdiction, especially when it is collided with the jurisdiction of other countries. Therefore the Bankcruptcy law needs to be revised. Third, Singapore has similarity with Indonesia related to the principle of universality in executing bankruptcy boedel beyond its jurisdiction. However, when it comes to jurisdiction of other countries, Singapore has bilateral agreements with Malaysia and has ratified UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment. Abstrak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia, sehingga penting untuk meneliti bagaimanakah kewenangan kurator dalam mengeksekui boedel pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasilnya adalah pertama, Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap harta pailit yang berada di luar batas negara sehingga aset pailit dapat berada di dalam dan luar yurisdiksi negara. Namun, kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi boedel pailit karena terbentur yurisdiksi negara lain. Kedua, Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya yang bertentangan yurisdiksi negara lain sehingga perlunya merevisi Undang-Undang Kepailitan terkait Kepailitan Lintas Batas Negara, terutama dalam hal mendukung kemudahan berbisnis. Ketiga, Singapura dengan Indonesia memiliki kesamaan prinsip universalitas dalam mengeksekusi boedel pailit di luar negaranya. Namun, apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain, Singapura melakukan perjanjian bilateral dengan Malaysia dan meratifikasi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment .
{"title":"KEWENANGAN KURATOR DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PADA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA","authors":"Ranitya Ganindha, Nadhira Putri Indira","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8","url":null,"abstract":"Abstract Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspention of Payment does not regulate authority of the curator in executing the bankruptcy boedel that is outside the jurisdiction of Indonesia. Therefore it is important to analyse the authority of curator in executing bankruptcy boedel abroad. This normative legal research uses s tatutes and comparative approach . The results shows that first, Indonesia adheres the principle of universality against bankruptcy property outside of the jurisdiction of the country so the curator has authority to execute the bankruptcy boedel abroad. However, curators have difficulty in executing bankruptcy boedel in other jurisdictios. Second, Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment does not regulate the authority of curator in executing the bankrupt boedel outside of Indonesian jurisdiction, especially when it is collided with the jurisdiction of other countries. Therefore the Bankcruptcy law needs to be revised. Third, Singapore has similarity with Indonesia related to the principle of universality in executing bankruptcy boedel beyond its jurisdiction. However, when it comes to jurisdiction of other countries, Singapore has bilateral agreements with Malaysia and has ratified UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment. Abstrak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia, sehingga penting untuk meneliti bagaimanakah kewenangan kurator dalam mengeksekui boedel pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasilnya adalah pertama, Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap harta pailit yang berada di luar batas negara sehingga aset pailit dapat berada di dalam dan luar yurisdiksi negara. Namun, kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi boedel pailit karena terbentur yurisdiksi negara lain. Kedua, Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya yang bertentangan yurisdiksi negara lain sehingga perlunya merevisi Undang-Undang Kepailitan terkait Kepailitan Lintas Batas Negara, terutama dalam hal mendukung kemudahan berbisnis. Ketiga, Singapura dengan Indonesia memiliki kesamaan prinsip universalitas dalam mengeksekusi boedel pailit di luar negaranya. Namun, apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain, Singapura melakukan perjanjian bilateral dengan Malaysia dan meratifikasi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment .","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45499255","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.1
Nadia Astriani, Ida Nurlinda, A. D. Imami, C. Asdak
Abstract Legal pluralism in Indonesia provides a place for indigenous peoples to manage their natural resources where their lives are based on a living philosophy that is in harmony with nature, produces a pattern of management of natural resources that is environmentally friendly and sustainable. This article focus on studying water resource management practices based on traditional wisdom carried out by indigenous peoples in Indonesia and whether the management of water resources based on traditional wisdom can be used as an example of sustainable water resource management. The results of research conducted on the Ciptagelar indigenous people, Subak practices in Bali and 9 (nine) regions in Indonesia show that the practices of water resource management carried out in these areas are in line with the approach of sustainable water resource management. Some forms of community practice can even be adopted in the management of water resources carried out by the government. Furthermore, regulation of water resources based on values that live in society is easier to implement in the life of the community itself, therefore, regulation of water resources in the future must pay more attention to the values that live in the community. Abstrak Pluralisme hukum di Indonesia memberikan tempat bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alamnya, yang kehidupannya dilandasi falsafah hidup yang selaras dengan alam, menghasilkan pola pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Artikel ini fokus pada mempelajari praktek pengelolaan sumber daya air (SDA) berdasarkan kearifan tradisional yang dilakukan masyarakat adat di Indonesia dan apakah pengelolaan SDA berdasarkan kearifan tradisional ini dapat dijadikan contoh pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Ciptagelar, praktik Subak di Bali dan 9 wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik-praktik pengelolaan SDA di wilayah tersebut sejalan dengan pendekatan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Beberapa bentuk praktik masyarakat bahkan dapat diadopsi dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pemerintah. Pengaturan SDA yang berbasis nilai-nilai yang hidup di masyarakat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga ke depan pengaturan SDA harus lebih memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
{"title":"PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN KEARIFAN TRADISIONAL: PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN","authors":"Nadia Astriani, Ida Nurlinda, A. D. Imami, C. Asdak","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.1","url":null,"abstract":"Abstract Legal pluralism in Indonesia provides a place for indigenous peoples to manage their natural resources where their lives are based on a living philosophy that is in harmony with nature, produces a pattern of management of natural resources that is environmentally friendly and sustainable. This article focus on studying water resource management practices based on traditional wisdom carried out by indigenous peoples in Indonesia and whether the management of water resources based on traditional wisdom can be used as an example of sustainable water resource management. The results of research conducted on the Ciptagelar indigenous people, Subak practices in Bali and 9 (nine) regions in Indonesia show that the practices of water resource management carried out in these areas are in line with the approach of sustainable water resource management. Some forms of community practice can even be adopted in the management of water resources carried out by the government. Furthermore, regulation of water resources based on values that live in society is easier to implement in the life of the community itself, therefore, regulation of water resources in the future must pay more attention to the values that live in the community. Abstrak Pluralisme hukum di Indonesia memberikan tempat bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alamnya, yang kehidupannya dilandasi falsafah hidup yang selaras dengan alam, menghasilkan pola pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Artikel ini fokus pada mempelajari praktek pengelolaan sumber daya air (SDA) berdasarkan kearifan tradisional yang dilakukan masyarakat adat di Indonesia dan apakah pengelolaan SDA berdasarkan kearifan tradisional ini dapat dijadikan contoh pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Ciptagelar, praktik Subak di Bali dan 9 wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik-praktik pengelolaan SDA di wilayah tersebut sejalan dengan pendekatan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Beberapa bentuk praktik masyarakat bahkan dapat diadopsi dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pemerintah. Pengaturan SDA yang berbasis nilai-nilai yang hidup di masyarakat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga ke depan pengaturan SDA harus lebih memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"13 1","pages":"197-217"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47510187","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.9
I. Tajudin, R. Ramadhani, Azadia Az Zahra
Abstract It is interesting to examine how a judge can convince himself that he has found the material truth of a criminal act. The purpose of this study is to find the measurement and criteria of judges' confidence in the evidentiary process of a trial in finding material truth in the judiciary of West Java Province and the factors influenced the formation of the judge's conviction in deciding criminal cases. This normative study is analyzed using qualitative data. The results show that the establishment of judges' beliefs in criminal cases in the judiciary of West Java Province is based on the evidence according to what is regulated in Article 184 (1) of the Criminal Procedure Code and the facts at the hearing. The formation of the judge's conviction is seen from whether there is a match between the statements of the witnesses, the statements of witnesseses with other evidence and with the statements of the defendant related to the case charged by the Public Prosecutor. If the facts are found that are the result of conformity between the witness testimony and other evidence and the defendant's statement with the elements of the article charged, then the judge's conviction emerges / is formed. Some factors that influence judges in forming beliefs include experience of the judges, the form of a single judge and panel of judges, Court Class (I A or I B), and cultural and religious background. Abstrak Menarik untuk diteliti mengenai bagaimana seorang hakim dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah menemukan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan ukuran dan kriteria keyakinan hakim terhadap proses pembuktian di persidangan dalam menemukan kebenaran materiil pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Penelitian normative ini dianalisis dengan data kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat didasarkan pada alat bukti sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan fakta-fakta di persidangan. Terbentuknya keyakinan hakim dilihat dari apakah ada kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan antara para saksi dengan alat bukti lain dan dengan keterangan terdakwa terkait perkara yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum. Apabila ditemukan fakta-fakta yang merupakan hasil kesesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain dan keterangan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka keyakinan hakim muncul/terbentuk. Beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam pembentukan keyakinan antara lain pengalaman/jam terbang hakim, bentuk hakim tunggal dan hakim majelis, Kelas Pengadilan (I A atau I B), dan latar belakang budaya dan Agama.
摘要研究法官如何使自己相信他已经发现了犯罪行为的实质真相是一件有趣的事情。本研究的目的是寻找西爪哇省司法机关在寻找实质性真相的审判证据过程中法官信心的衡量标准和标准，以及影响法官在刑事案件判决中定罪形成的因素。这一规范性研究使用定性数据进行分析。结果表明，西爪哇省司法机关法官对刑事案件信念的确立是基于《刑事诉讼法》第184(1)条规定的证据和听证事实。法官定罪的形成可以从证人的陈述、有其他证据的证人的陈述以及与检察官所指控的案件有关的被告的陈述之间是否相符来看。如果发现的事实是证人的证词和其他证据与被告的陈述与指控条款的要素相一致的结果，那么法官的定罪就形成了。影响法官形成信仰的一些因素包括法官的经验、单一法官和法官小组的形式、法院等级(一级或二级)以及文化和宗教背景。【摘要】Menarik untuk diteliti mengenai bagaimana seorang hakim dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana。土鹃penelitian ini adalah untuk menemukan ukuran an kriteria keyakinan hakim terhadap提出pembuktian di persidangan dalam menemukan kebenaran材料pada lembaga peradilan di wilayah hukum省Jawa Barat - ftor - ftor apakah yang mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana。Penelitian规范数据分析邓根数据定性。Hasil menunjukkan bahwa Pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana pada lembaga peradilan di wilayah hukum province Jawa Barat didasarkan pada alat bukti sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan fakta-fakta di persidanganterbentukknan hakim dilihat dari apakah ada kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan antara para saksi dengan alat bukti, dengan keterangan terdakwa terkait perkara yang didakwakan oleh jakuntut Umum。Apabila ditemukan fakta-fakta yang merupakan hasil kesesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain dan keterangan terdakan unsur pasal yang didakwakan maka keyakinan hakim muncuan /terbentuk。Beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam pembentukan keyakinan antara lain pengalaman/jam terbang hakim, bentuk hakim tungal dan hakim majelis, Kelas Pengadilan (I A atau I B)， dan latar belakang budaya dan Agama。
{"title":"PEMBENTUKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN JAWA BARAT","authors":"I. Tajudin, R. Ramadhani, Azadia Az Zahra","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.9","url":null,"abstract":"Abstract It is interesting to examine how a judge can convince himself that he has found the material truth of a criminal act. The purpose of this study is to find the measurement and criteria of judges' confidence in the evidentiary process of a trial in finding material truth in the judiciary of West Java Province and the factors influenced the formation of the judge's conviction in deciding criminal cases. This normative study is analyzed using qualitative data. The results show that the establishment of judges' beliefs in criminal cases in the judiciary of West Java Province is based on the evidence according to what is regulated in Article 184 (1) of the Criminal Procedure Code and the facts at the hearing. The formation of the judge's conviction is seen from whether there is a match between the statements of the witnesses, the statements of witnesseses with other evidence and with the statements of the defendant related to the case charged by the Public Prosecutor. If the facts are found that are the result of conformity between the witness testimony and other evidence and the defendant's statement with the elements of the article charged, then the judge's conviction emerges / is formed. Some factors that influence judges in forming beliefs include experience of the judges, the form of a single judge and panel of judges, Court Class (I A or I B), and cultural and religious background. Abstrak Menarik untuk diteliti mengenai bagaimana seorang hakim dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah menemukan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan ukuran dan kriteria keyakinan hakim terhadap proses pembuktian di persidangan dalam menemukan kebenaran materiil pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Penelitian normative ini dianalisis dengan data kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat didasarkan pada alat bukti sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan fakta-fakta di persidangan. Terbentuknya keyakinan hakim dilihat dari apakah ada kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan antara para saksi dengan alat bukti lain dan dengan keterangan terdakwa terkait perkara yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum. Apabila ditemukan fakta-fakta yang merupakan hasil kesesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain dan keterangan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka keyakinan hakim muncul/terbentuk. Beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam pembentukan keyakinan antara lain pengalaman/jam terbang hakim, bentuk hakim tunggal dan hakim majelis, Kelas Pengadilan (I A atau I B), dan latar belakang budaya dan Agama.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48388693","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.3
Sang Ayu Putu Rahayu, Rahayu Fery Anitasari, Rindia Fanny Kusumaningtyas
Abstract Production sharing contract is a type of cooperation contract used by the Government of the Republic of Indonesia in carrying out oil and gas management. The concept of production sharing has changed several times, where the latest was the change of cost recovery scheme to gross split. The changed type of production sharing contract become the basis for examining the philosophical level related to its existence. This normative research uses prescriptive legal and conceptual approach. Based on the results of the research, similar characteristics were found that the types of production sharing contracts remain used even even with different schemes. Therefore the principle of responsive competition and the principle of proportionality sharing must exist as a philosophical foundation in its implementation. Abstrak Kontrak bagi hasil merupakan jenis kontrak kerja sama yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan minyak dan gas bumi. Perubahan konsep bagi hasil mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir terjadi adalah perubahan skema cost recovery menjadi skema gross split . Perubahan jenis kontrak bagi hasil menjadi dasar untuk meneliti dari tataran filosofis terkait eksistensinya. Artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundangan serta konseptual yang disajikan secara preskriptif. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka ditemukan karakteristik yang serupa bahwa yang digunakan tetap jenis kontrak bagi hasil meski dengan skema yang berbeda, oleh karena itu prinsip kompetisi responsif serta prinsip bagi hasil proporsional layaknya tetap menjadi landasan filosofis dalam pelaksanaannya.
产量分成合同是印尼共和国政府在开展油气管理中采用的一种合作合同。生产分成的概念已经改变了几次，其中最近的一次是将成本回收方案改为毛分成。生产分成契约类型的变化成为考察其存在的哲学层面的基础。这项规范性研究使用了规范性的法律和概念方法。研究结果表明，即使在不同的方案下，生产共享契约的类型仍然存在相似的特征。因此，应诉竞争原则和比例分担原则必须作为其实施的哲学基础而存在。【摘要】中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:Perubahan konsep bagi hasil mengalami beberapa kali Perubahan, dan yang terakhir terjadi adalah Perubahan skema成本回收menjadi skema毛分割。Perubahan jenis kontrak bagi hasil menjadi dasar untuk meneliti dari tataran filosofis terkait eksistensinya。Artikel ini mongunakan tipe penelitian normatiatiatian pendekatan perundangan serta konseptual yang disajikan secara prescription。杨Berdasarkan篇hasil penelitian,马卡ditemukan karakteristik serupa bahwa杨digunakan tetap jenis kontrak bagi hasil meski dengan skema杨berbeda oleh pokalchuk林嘉欣itu prinsip kompetisi responsif舒达prinsip bagi hasil proporsional layaknya tetap menjadi landasan filosofis dalam pelaksanaannya。
{"title":"FILOSOFI KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DARI SUDUT PANDANG HUKUM KONTRAK","authors":"Sang Ayu Putu Rahayu, Rahayu Fery Anitasari, Rindia Fanny Kusumaningtyas","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.3","url":null,"abstract":"Abstract Production sharing contract is a type of cooperation contract used by the Government of the Republic of Indonesia in carrying out oil and gas management. The concept of production sharing has changed several times, where the latest was the change of cost recovery scheme to gross split. The changed type of production sharing contract become the basis for examining the philosophical level related to its existence. This normative research uses prescriptive legal and conceptual approach. Based on the results of the research, similar characteristics were found that the types of production sharing contracts remain used even even with different schemes. Therefore the principle of responsive competition and the principle of proportionality sharing must exist as a philosophical foundation in its implementation. Abstrak Kontrak bagi hasil merupakan jenis kontrak kerja sama yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan minyak dan gas bumi. Perubahan konsep bagi hasil mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir terjadi adalah perubahan skema cost recovery menjadi skema gross split . Perubahan jenis kontrak bagi hasil menjadi dasar untuk meneliti dari tataran filosofis terkait eksistensinya. Artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundangan serta konseptual yang disajikan secara preskriptif. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka ditemukan karakteristik yang serupa bahwa yang digunakan tetap jenis kontrak bagi hasil meski dengan skema yang berbeda, oleh karena itu prinsip kompetisi responsif serta prinsip bagi hasil proporsional layaknya tetap menjadi landasan filosofis dalam pelaksanaannya.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"13 1","pages":"242-263"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45536288","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.5
Azna Abrory Wardana
Abstract The paper aims to analyse the factors causing of issuance of permit to investors to convert the function of agricultural land located close to the coastal land in Sumenep regency to become a shrimp pond and its legal consequences. Whereas the policy of the transfer of function is contrary to the laws and regulations concerning land use and spatial planning, in particular the provisions set forth in Government Regulation Number 16 year 2004 concerning Land Use. This is an empirical juridical research using sociological juridical approach . The result shows that there are legal factors and non-legal factors that cause Sumenep Regency Government to issue permits to shrimp pond investors. The legal consequences of such policy include the privatization of the beach and against the spirit of land reform. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dikeluarkannya izin kepada investor untuk mengalih fungsikan tanah pertanian yang lokasinya berdekatan dengan tanah pesisir di Kabupaten Sumenep menjadi tambak udang beserta akibat hukumnya. Padahal kebijakan alih fungsi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang penatagunaan tanah dan penataan ruang, khususnya ketentuang-ketentuan yang diatur di dalam PP Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Untuk menjawab tulisan tersebut, digunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya, terdapat faktor hukum dan faktor non hukum yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan izin kepada investor tambak udang. Adapun akibat hukum dari adanya kebijakan tersebut, diantaranya adalah adanya privatisasi pantai dan bertentangan dengan semangat pembaruan agraria .
摘要本文旨在分析苏梅内普县向投资者发放许可证，将靠近沿海土地的农用地功能转变为虾塘的原因及其法律后果。鉴于职能转移政策违反了有关土地利用和空间规划的法律法规，特别是2004年政府法规第16号关于土地利用的规定。这是一项运用社会学法学方法的实证法学研究。结果表明，苏梅内普县政府向虾池投资者发放许可证的原因既有法律因素，也有非法律因素。这种政策的法律后果包括海滩私有化和违背土地改革精神。【摘要】土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外，土里土外。Padahal kebijakan alih fungsi tersebut bertentangan dengan perundang-undangan tentang penatagunaan tanah danpenataan ruang, khususnya ketentuan -ketentuan yang diatur di dalam PP noor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah。Untuk menjawab tulisan tersebut, digunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis physiology。哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚，哈希尔尼亚。Adapun akibat hukum dari adanya kebijakan tersebut, diantaranya adalah adanya privatisasi pantai dan bertentangan dengan semangat pembaruan agraria。
{"title":"PERSPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP MENJADI TAMBAK UDANG","authors":"Azna Abrory Wardana","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.5","url":null,"abstract":"Abstract The paper aims to analyse the factors causing of issuance of permit to investors to convert the function of agricultural land located close to the coastal land in Sumenep regency to become a shrimp pond and its legal consequences. Whereas the policy of the transfer of function is contrary to the laws and regulations concerning land use and spatial planning, in particular the provisions set forth in Government Regulation Number 16 year 2004 concerning Land Use. This is an empirical juridical research using sociological juridical approach . The result shows that there are legal factors and non-legal factors that cause Sumenep Regency Government to issue permits to shrimp pond investors. The legal consequences of such policy include the privatization of the beach and against the spirit of land reform. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dikeluarkannya izin kepada investor untuk mengalih fungsikan tanah pertanian yang lokasinya berdekatan dengan tanah pesisir di Kabupaten Sumenep menjadi tambak udang beserta akibat hukumnya. Padahal kebijakan alih fungsi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang penatagunaan tanah dan penataan ruang, khususnya ketentuang-ketentuan yang diatur di dalam PP Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Untuk menjawab tulisan tersebut, digunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya, terdapat faktor hukum dan faktor non hukum yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan izin kepada investor tambak udang. Adapun akibat hukum dari adanya kebijakan tersebut, diantaranya adalah adanya privatisasi pantai dan bertentangan dengan semangat pembaruan agraria .","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"13 1","pages":"278-299"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44394403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6
Uswatun Hasanah, Afdolul Anam, Moh. Amir Hamzah
Abstract This socio—legal research aims to examine the implementation of mediation as alternative inheritance dispute settlement of Madurese society; and the binding force of mediation of the inheritance dispute settlement of Madurese society. The results of mediation are generally a written agreement signed by the parties witnessed by the village head, religious leaders, and community leaders. Although the peace agreement was carried out in the village with the village head and / or religious figure as the mediator, however, the parties obeyed the results of the mediation. The results shows that the mediation of the inheritance dispute settlement of Madurese society was carried out on a voluntary basis and to be kept secret from others, with village head and religious leaders as mediators. Mediation of inheritance dispute settlement of Madurese society is bining based on customary law because it is in accordance with way of life Madurese society “todus” (shame or humiliation) and the value of respect for “bhuppa bhabbu ghuru rato” (parent,Qur’an teacher, and leader). Abstrak Penelitian sosiologis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura; serta bagaimana kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura. Hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Meskipun kesepakatan perdamaian itu dilakukan di desa dengan mediator kepala desa ( klebun ) dan/ tokoh agama ( keyae ), ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediasi tersebut. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan FGD dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Madura dilakukan atas dasar sukarela dan diupayakan untuk dirahasiakan dari masyarakat lain, dengan mediator sesepuh kerabat atau klebun (kepala desa) dan keyae (tokoh agama). Mediasi pada masyarakat Madura mempunyai kekuatan mengikat secara hukum adat karena selaras dengan mentalitas masyarakat Madura yang bersifat komunal, dan nilai-nilai untuk menjaga “todus” (malu atau dipermalukan) serta nilai penghormatan terhadap bhuppa bhabbu ghuru rato (bapak ibu, guru ngaji, dan pemimpin).
摘要本社会法学研究旨在考察调解作为另一种遗产纠纷解决方式在马杜罗社会的实施情况;以及马杜罗社会遗产纠纷调解的约束力。调解的结果通常是由当事各方在村长、宗教领袖和社区领袖的见证下签署书面协议。虽然和平协定是在村长和(或)宗教人士作为调解人的情况下在村里执行的，但是，当事各方遵守了调解的结果。结果表明，马杜罗人社会的遗产纠纷调解是在自愿的基础上进行的，并对他人保密，由村长和宗教领袖作为调解人。马杜罗社会的遗产纠纷调解基于习惯法，因为它符合马杜罗社会的生活方式“todus”(羞耻或羞辱)和尊重“bhuppa bhabbu ghuru rato”(父母、古兰经老师和领袖)的价值。【中文摘要】Penelitian生理学;bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaand mediasaspenyelesaian senketa waris masyarakat Madura;Madura:马杜洛，马杜拉哈西尔的媒体是由一群人组成的，他们是由一群人组成的，他们是由一群人组成的。Meskipun kesepakatan perdamaian itu dilakukan di desa dengan调解人kepala desa (klebun) dan/ tokoh agama (keyae)， ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediastersebut。数字数据的双重特性，如数据质量、数据质量、数据质量等。Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasaspenyelesaian senketa waris pada masyarakat Madura dilakakan datas sukarea dan diupayakan untuk dirahasiakan dari masyarakat lain, denan调解员sesepuchabatatatau klebun (kepala desa)和keyae (tokoh agama)。mediasaspadpadmasyarakat Madura menpunyai kekuatan mengikat secara hukum adat karena selaras denganmentalitas masyarakat Madura yang bersifat komunal, dan nilai untuk menjaga“todus”(malu atau dipermalukan) serta nilai penghormatan terhadap bhuppa bhabbu ghuru rato (bapak ibu, guru ngaji, dan pemimpin)。
{"title":"KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT MADURA","authors":"Uswatun Hasanah, Afdolul Anam, Moh. Amir Hamzah","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6","url":null,"abstract":"Abstract This socio—legal research aims to examine the implementation of mediation as alternative inheritance dispute settlement of Madurese society; and the binding force of mediation of the inheritance dispute settlement of Madurese society. The results of mediation are generally a written agreement signed by the parties witnessed by the village head, religious leaders, and community leaders. Although the peace agreement was carried out in the village with the village head and / or religious figure as the mediator, however, the parties obeyed the results of the mediation. The results shows that the mediation of the inheritance dispute settlement of Madurese society was carried out on a voluntary basis and to be kept secret from others, with village head and religious leaders as mediators. Mediation of inheritance dispute settlement of Madurese society is bining based on customary law because it is in accordance with way of life Madurese society “todus” (shame or humiliation) and the value of respect for “bhuppa bhabbu ghuru rato” (parent,Qur’an teacher, and leader). Abstrak Penelitian sosiologis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura; serta bagaimana kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura. Hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Meskipun kesepakatan perdamaian itu dilakukan di desa dengan mediator kepala desa ( klebun ) dan/ tokoh agama ( keyae ), ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediasi tersebut. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan FGD dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Madura dilakukan atas dasar sukarela dan diupayakan untuk dirahasiakan dari masyarakat lain, dengan mediator sesepuh kerabat atau klebun (kepala desa) dan keyae (tokoh agama). Mediasi pada masyarakat Madura mempunyai kekuatan mengikat secara hukum adat karena selaras dengan mentalitas masyarakat Madura yang bersifat komunal, dan nilai-nilai untuk menjaga “todus” (malu atau dipermalukan) serta nilai penghormatan terhadap bhuppa bhabbu ghuru rato (bapak ibu, guru ngaji, dan pemimpin).","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"13 1","pages":"300-313"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41860780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7
Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish
Abstract Many people consider that Islamic family law in Indonesia must immediately be renewed. But discussing Islamic family law reform is not an easy matter. The refusal of various parties to the CLD-KHI, as one of the efforts to reform Islamic family law, can be used as a lesson on how Islamic family law reform efforts must be carried out. The renewal of Islamic family law must be carried out with approaches and methodologies that originate from the tradition of Islamic thought itself, and not based on the perspective of thoughts from outside Islam. Maqasih Syariah can be an adequate alternative as a conceptual-methodological basis for Islamic family law reform. In addition being considered able to relate to the concepts and values of modernity, such as equality, gender justice and so on, the Maqasih Syariah approach also has methodological tools for dialogue with Islamic scientific methodologies and traditions such as ushul fiqh, so it is probable that the legal products produced with this approach will become contextual Islamic family law products that are acceptable to all groups of people. Abstrak Banyak kalangan menilai bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia harus segera diperbarui.Namun pembaruan hukum keluarga Islam tersebut bukanlah hal mudah.Penolakan berbagai pihak terhadap CLD-KHI, sebagai salah satu upaya pembaruan hukum keluarga Islam, dapat dijadikan pelajaran bagaiaman upaya pembaruan hukum keluarga Islam harus dilakukan.Pembaruan hukum keluarga Islam harus dilakukan dengan pendekatan dan metodologi yang berasal dari tradisi pemikiran Islam sendiri, bukan berdasarkan prespektif pemikiran dari luar Islam. Maqasih Syariah dapat menjadi alternatif yang memadai sebagai dasar konseptual-metodologis pembaruan hukum keluarga Islam.disamping dinilai mampu berhubungan dengan konsep dan nilai-nilai modernitas, seperti persamaan, keadilan gender dan sebagainya, pendekatan Maqasih Syariah juga mempunyai perangkat metodologis untuk berdialog dengan metodologi dan tradisi keilmuan Islam seperti ushul fiqh, sehingga besar kemungkinan produk hukum yang dihasilkan dengan pendekatan ini menjadi produk hukum keluarga Islam yang kontekstual dan dapat diterima semua kalangan.
{"title":"MAQASID SYARIAH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA","authors":"Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7","url":null,"abstract":"Abstract Many people consider that Islamic family law in Indonesia must immediately be renewed. But discussing Islamic family law reform is not an easy matter. The refusal of various parties to the CLD-KHI, as one of the efforts to reform Islamic family law, can be used as a lesson on how Islamic family law reform efforts must be carried out. The renewal of Islamic family law must be carried out with approaches and methodologies that originate from the tradition of Islamic thought itself, and not based on the perspective of thoughts from outside Islam. Maqasih Syariah can be an adequate alternative as a conceptual-methodological basis for Islamic family law reform. In addition being considered able to relate to the concepts and values of modernity, such as equality, gender justice and so on, the Maqasih Syariah approach also has methodological tools for dialogue with Islamic scientific methodologies and traditions such as ushul fiqh, so it is probable that the legal products produced with this approach will become contextual Islamic family law products that are acceptable to all groups of people. Abstrak Banyak kalangan menilai bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia harus segera diperbarui.Namun pembaruan hukum keluarga Islam tersebut bukanlah hal mudah.Penolakan berbagai pihak terhadap CLD-KHI, sebagai salah satu upaya pembaruan hukum keluarga Islam, dapat dijadikan pelajaran bagaiaman upaya pembaruan hukum keluarga Islam harus dilakukan.Pembaruan hukum keluarga Islam harus dilakukan dengan pendekatan dan metodologi yang berasal dari tradisi pemikiran Islam sendiri, bukan berdasarkan prespektif pemikiran dari luar Islam. Maqasih Syariah dapat menjadi alternatif yang memadai sebagai dasar konseptual-metodologis pembaruan hukum keluarga Islam.disamping dinilai mampu berhubungan dengan konsep dan nilai-nilai modernitas, seperti persamaan, keadilan gender dan sebagainya, pendekatan Maqasih Syariah juga mempunyai perangkat metodologis untuk berdialog dengan metodologi dan tradisi keilmuan Islam seperti ushul fiqh, sehingga besar kemungkinan produk hukum yang dihasilkan dengan pendekatan ini menjadi produk hukum keluarga Islam yang kontekstual dan dapat diterima semua kalangan.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49476853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.4
Afif Syarif
Abstract Coal as a non-renewable natural resource has an important role in fulfilling the needs of the people, and gives a real added value to the national and regional economy to achieve the prosperity of the people. Therefore, coal mining management must adapt to changes in the strategic environment to encourage regional autonomy, human rights and the environment. In Jambi Province, coal mining management post regional autonomy which is based on Law No. 23 of 2014 is still far from expectations in environmental law enforcement Abstrak Batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pengelolaan pertambangan batu bara harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis untuk mendorong otonomi daerah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Di Provinsi Jambi pengelolaan pertambangan batubara pasca otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan.
摘要煤炭作为一种不可再生的自然资源，在满足人民需求方面发挥着重要作用，为实现人民富裕，为国家和地区经济带来了实实在在的附加值。因此，煤矿经营必须适应战略环境的变化，鼓励区域自治、人权与环境。在占碑省，基于2014年第23号法律的煤矿管理后区域自治在环境执法中仍远未达到预期。Abstrak Stone bara作为一种前所未有的自然资产，在实现许多人的愿望方面发挥着重要作用，它还为国家经济和该地区实现繁荣和人民福祉带来了真正的附加值。为此，煤矿管理必须适应战略环境的变化，促进区域自治、人权和生存环境。在占碑省，根据联合国2014年第23号决议，该地区自治后的煤矿管理仍远未达到环境执法的预期。
{"title":"PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAMBI","authors":"Afif Syarif","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.4","url":null,"abstract":"Abstract Coal as a non-renewable natural resource has an important role in fulfilling the needs of the people, and gives a real added value to the national and regional economy to achieve the prosperity of the people. Therefore, coal mining management must adapt to changes in the strategic environment to encourage regional autonomy, human rights and the environment. In Jambi Province, coal mining management post regional autonomy which is based on Law No. 23 of 2014 is still far from expectations in environmental law enforcement Abstrak Batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pengelolaan pertambangan batu bara harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis untuk mendorong otonomi daerah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Di Provinsi Jambi pengelolaan pertambangan batubara pasca otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"13 1","pages":"264-277"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47915361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-31DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.2
Indah Dwi Qurbani
Abstract The Indonesian Constitution states that financial relations, public services, natural resources and other resources between the Central and Local Governments are regulated and carried out fairly in accordance with the law. The article is a philosophical foundation and constitutional basis for the establishment of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 on Local Government. In the Law, the Central Government has granted authority to the Provincial Government to manage the mining resources. For instance, East Java Province has 24 Regencies with the potential of non-metallic mineral mining and 11 Regencies with the potential of metal mineral mining. The northern coast region of East Java is the center of the mining exploitation area, but 20–35% of the population lives below the poverty line. This normative research focuses on urgency of mining management by East Java Provincial Government that aims at regulating community-based mining so that it can overcome the problem of poverty and pay attention to environmental sustainability. Abstrak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pasal tersebut merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan. Provinsi Jawa Timur memiliki 24 Kabupaten dengan potensi pertambangan mineral non logam dan 11 kabupaten dengan potensi pertambangan mineral logam. Wilayah pantai utara provinsi Jawa Timur merupakan pusat dari wilayah eksploitasi pertambangan, namun 20–35% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini fokus pada urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur, dengan metode penelitian normatif yang bertujuan adanya pengaturan pengelolaan pertambangan di Provinsi Jawa Timur yang berbasis pada masyarakat sehingga dapat mengatasi problem kemiskinan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
《印度尼西亚宪法》规定，中央和地方政府之间的财政关系、公共服务、自然资源和其他资源依法公平管理和使用。这篇文章是建立印度尼西亚共和国2014年第23号地方政府法的哲学基础和宪法基础。在该法律中，中央政府授权省政府管理矿产资源。例如，东爪哇省有24个具有非金属矿物开采潜力的县和11个具有金属矿物开采潜力的县。东爪哇的北部沿海地区是采矿开发地区的中心，但20-35%的人口生活在贫困线以下。这项规范性研究的重点是东爪哇省政府采矿管理的紧迫性，其目的是规范社区采矿，使其能够克服贫困问题并注意环境的可持续性。摘要:Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya警报，sumber daya警报，sumber daya警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报，sumber警报pal tersebut merupakan landasan filosofis dan landasan宪法pembentukan Undang-Undang共和国印度尼西亚11月23日2014年10月23日tentang Pemerintahan Daerah。dam Undang-Undang tersebut Pemerintah Pusat telah成员kewenangan keppadi Pemerintah Daerah Provinsi dam pengelolaan pertambangan。24 Kabupaten dengan potentisi pertambangan mineral non logam dan 11 Kabupaten dengan potentisi pertambangan mineral logam。北爪哇省，爪哇省，爪哇省，爪哇省，爪哇省，爪哇省，爪哇省，爪哇省，爪哇省，爪哇省，爪哇省。Penelitian ini fokus pada urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentenang Pertambangan Mineral di Provinsi爪哇铁木尔，dengan方法Penelitian normatiatif yang bertujuan adanya pengelolaan Pertambangan di Provinsi爪哇铁木尔yang berberbasis pada masyarakat sehinga dapat mengatasi problem kemiskinan dan memperhatikan kelestarian lingkungan。
{"title":"URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DI PROVINSI JAWA TIMUR","authors":"Indah Dwi Qurbani","doi":"10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.2","url":null,"abstract":"Abstract The Indonesian Constitution states that financial relations, public services, natural resources and other resources between the Central and Local Governments are regulated and carried out fairly in accordance with the law. The article is a philosophical foundation and constitutional basis for the establishment of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 on Local Government. In the Law, the Central Government has granted authority to the Provincial Government to manage the mining resources. For instance, East Java Province has 24 Regencies with the potential of non-metallic mineral mining and 11 Regencies with the potential of metal mineral mining. The northern coast region of East Java is the center of the mining exploitation area, but 20–35% of the population lives below the poverty line. This normative research focuses on urgency of mining management by East Java Provincial Government that aims at regulating community-based mining so that it can overcome the problem of poverty and pay attention to environmental sustainability. Abstrak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pasal tersebut merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan. Provinsi Jawa Timur memiliki 24 Kabupaten dengan potensi pertambangan mineral non logam dan 11 kabupaten dengan potensi pertambangan mineral logam. Wilayah pantai utara provinsi Jawa Timur merupakan pusat dari wilayah eksploitasi pertambangan, namun 20–35% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini fokus pada urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur, dengan metode penelitian normatif yang bertujuan adanya pengaturan pengelolaan pertambangan di Provinsi Jawa Timur yang berbasis pada masyarakat sehingga dapat mengatasi problem kemiskinan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"13 1","pages":"218-241"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46862143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：